Tugas 1 PLP
-
Upload
endy-hernowo -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Tugas 1 PLP
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 1/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 1
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 2/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 1
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau
18.306 dan garis pantai terpanjang nomor empat di dunia, yaitu sepanjang 95.181 km.
Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60% dari
250 juta penduduk Indonesia. Pusat perkembangan ekonomi juga berkembang di kawasan
pesisir. Sayangnya, tingkat pendidikan dan kesejahteraan populasi penduduk Indonesia
yang tinggal di pesisir dan pulau kecil merupakan yang terendah.
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai sumber daya hayati
yang tinggi. Kebijakan pengembangan ekonomi padat karya dan berbasis bahan baku serta
ekstraktif, menimbulkan kerusakan kawasan pesisir dan pulau kecil akibat kegiatan
penambangan mineral, bahan baku konstruksi, reklamasi untuk infrastruktur baru, budidaya
perikanan pesisir dan lain-lain. Kegiatan ini sangat mengancam kelestarian dan daya
dukung hutan pesisir mangrove, terumbu karang, serta pulau pulau kecil yang merupakan
sumber kehidupan masyarakat pesisir sejak lama.
Ekosistem pesisir dan pulau kecil diciptakan sangat ideal untuk melindungi kawasan
tersebut dari ancaman. Hutan sagu, nipah dan mangrove merupakan filter alami penyaring
sedimentasi dari darat sehingga melindungai kawasan lamun dan terumbu karang yang
rentan terhadap sedimentasi dari kerusakan. Sebaliknya, ancaman intrusi air laut ke darat
juga bisa disaring oleh ekosistem hutan mangrove, nipah dan sagu pesisir, sehingga sumber
air bersih sumur masyarakat, lahan pertanian dan sawah di pesisir yang merupakan sumber
kehidupan masyarakat tidak terganggu.
Penyebaran hutan mangrove di Indonesia telah diteliti oleh berbagai institusi baik
organisasi internasional maupun nasional melalui departemen atau lembaga. Lembaga FAO
(1982) memperkirakan luas hutan mangrove Indonesia 4,25 juta hektar, PHPA-AWB (1987)
memperkirakan tinggal 3,23 juta hektar, sedangkan menurut RePPPRot (1985-1989)
memperkirakan 3,79 juta hektar, dan GIESEN (1993) memperkirakan luas hutan mangrove
Indonesia tinggal 2,49 juta hektar. Untuk mengurangi ketidakpastian luas hutan mangrovemaka DITJEN INTAG DEPHUT (1993) memperkirakan bahwa luas hutan mangrove
Indonesia tinggal 3,74 juta hektar. Dari data di atas dapat diketahui bahwa kawasan hutan
mangrove mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun dalam pengelolaan yang bersifat
lestari.
Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki
wilayah pesisir sepanjang 140 km, hampir sepertiga bagian dari wilayahnya yang memiliki
luas 1.191,25 km2. Wilayah pesisir tersebut meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian
Kecamatan Gresik, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan
Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau
Bawean. Dalam laporan ini dibahas gambaran umum ekosistem mangrove yang terdapat
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 3/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 2
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
pada Kabupaten Gresik serta analisis terhadap kelengkapan fakta dan analisa ekosistem
mangrove yang terdapat pada laporan akhir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten
Gresik.
Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini antara lain :
1. Menganalisis ketersediaan fakta dan analisa aspek ekosistem dalam dokumen Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Gresik
2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan fakta dan analisa ekosistem dalam dokumen
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Gresik
3. Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan fakta dan analisa ekosistem dalam
dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten
Gresik.
KONSEP DASAR TEORITIS
Pengertian Mangrove
Menurut Mac Nae (1968), pada mulanya hutan mangrove hanya dikenal secara terbatas
oleh kawasan ahli lingkungan, terutama lingkungan laut. Awalnya kawasan hutan mangrove
dikenal dengan istilah vloedbosschen (hutan payau) karena sifat habitatnya yang payau.
Berdasarkan dominasi jenis pohonnya, yaitu bakau, maka kawasan mangrove juga disebut
hutan bakau. Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata mangue (bahasa portugis)
yang berarti tumbuhan dan grove (bahasa inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil
(Arief, 2003).
Keberadaan hutan mangrove dalam ekosistem pantai merupakan suatu persekutuan hidup
alam hayati dan alam lingkungannya yang terdapat di daerah pantai dan disekitar muara
sungai pada kawasan hutan tropika, yaitu kawasan hutan yang khas dan dipengaruhi oleh
pasang surut air laut. Hutan mangrove , baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomis
yang memiliki berbagai manfaat (Farimansyah, 2005).
Dengan demikian secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe
hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, yang tergenang pada saat pasang dan bebas
dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme
(tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungan dan dengan sesamanya
di dalam suatu habitat mangrove (Anonim, 2003)
Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadipendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.
Tumbuhan mangrove terdiri atas pohon, epifit, liana, alga, bakteri dan fungi. Di Indonesia
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 4/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 3
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
tercatat ada 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis
liana, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit dan 1 jenis paku (Kusmana et al, 1997). Dari 202
jenis tersebut, 43 jenis merupakan jenis mangrove sejati (true mangrove) dan selebihnya
merupakan jenis mangrove asosiasi (associate mangrove).
Fungsi dan Manfaat Mangrove
Mangrove mempunyai berbagai fungsi. Fungsi fisiknya yaitu untuk menjaga kondisi pantai
agar tetap stabil, melindungi tebing pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi
dan intrusi air laut, serta sebagai perangkap zat pencemar. Fungsi biologis mangrove adalah
sebagai habitat benih ikan, udang, dan kepiting untuk hidup dan mencari makan, sebagai
sumber keanekaragaman biota akuatik dan nonakuatik seperti burung, ular, kera, kelelawar,
dan tanaman anggrek, serta sumber plasma nutfah. Fungsi ekonomis mangrove yaitu
sebagai sumber bahan bakar (kayu, arang), bahan bangunan (balok, papan), serta bahan
tekstil, makanan, dan obat-obatan (Gunarto, 2004).
Dari segi fungsinya, menurut Wartaputra (1990), hutan mangrove mempunyai fungsi ganda
disamping fungsi sosial ekonomis yang sejak lama kegunaannya telah dimanfaatkan secara
tradisional oleh sebagian besar masyarakat disekitar pesisir, juga mempunyai fungsi yang
sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan lingkungan disekitar pantai yaitu fungsi
ekologis (fisik). Dari segi aspek ekologis hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai
penahan abrasi, angin taufan, pencegah intrusi air laut, dan pencegah banjir. Disamping itu
hutan mangrove juga berfungsi sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat
persembunyian, tempat pembenihan berbagai jenis binatang air (Sianipar, 2001).
Permasalahan Hutan Mangrove
Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya merupakan suatu kekuatan dalam pelaksanaan konservasi kawasan hutan
mangrove ( Arief, 2003). Di dalam undang-undang tersebut terdapat tiga aspek yang sangat
penting, yaitu : 1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjaminterpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan keberadaan
ekosistemnya. 2. Pengawetan sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber
genetik dan ekosistemnya, yang sesuai bagi kepentingan kehidupan umat manusia. 3.
Pemanfaatan secara lestari atau berkelanjutan, baik berupa produksi dan jasa. Adapun
penyebab kerusakan mangrove yang kerap terjadi menurut Kusmana (1994) adalah : (1)
Pencemaran oleh minyak dan logam berat,(2) Konversi hutan mangrove yang kurang
memperhatikan lingkungan, seperti budidaya tambak udang dan ikan, lahan pertanian,
pembuatan jalan raya, industri, produksi garam, penggalian pasir laut, dan (3)
Penebangan/pemanenan hasil hutan secara berlebihan (Anonim, 2003).
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 5/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 4
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kriteria baku kerusakan mangrove merupakan cara untuk menentukan status kondisi
mangrove yang diklasifikasikan menjadi tiga kriteria, yaitu baik (sangat padat), baik
(sedang), dan rusak.
Metode Pengukuran Kerusakan Mangrove
Metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi mangrove adalah dengan
menggunakan Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Line Transect Plot ). Metode
Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot ) adalah metode pencuplikan contoh
populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang
ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Metode pengukuran ini merupakan salah satu
metode pengukuran yang paling mudah dilakukan, namun memiliki tingkat akurasi dan
ketelitian yang akurat.
PEMBAHASAN
Kelebihan Dokumen Pada Aspek Ekosistem
Kelebihan dokumen fakta dan potensi ekosistem mangrove wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil Kabupaten Gresik:
1. Penjabaran mengenai persebaran mangrove dipaparkan dengan jelas, mulai dari jenis
hingga luas area vegetasi mangrove yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Gresik.Penjelasan mengenai mangrove meliputi persebaran mangrove, jenis, dan luas area
vegetasi mangrove di Kabupaten Gresik yang dijelaskan dalam halaman 4-22 di RZWP
Kabupaten Gresik ini. Dalam penjelasan tersebut, diketahui bahwa spesies mangrove
yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Gresik antara lain Api-api ( Avicenia alba),
Pedada (Sonneratia caseolaris), dan Bakau (Rhizophora mucronata) yang tersebar di
pesisir Pangkah wetan, Pangkah kulon, Banyu urip, dan Ngemboh. Untuk total luas
vegetasi mangrove di Kabupaten Gresik adalah sekitar 400 ha, dengan luas areal
budidaya 55 ha.2. Penjelasan terkait persebaran ekosistem kawasan mangrove dilengkapi dengan peta
persebaran (pada halaman 4-24), sehingga dapat membantu pembaca dalam
mendapatkan gambaran terkait lokasi mana saja yang terdapat vegetasi mangrove di
Kabupaten Gresik. Hal tersebut sudah sesuai dengan PERMEN/16/2008 tentang
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 23. Dengan
demikian, penjelasan yang disertai peta persebaran tersebut dapat digunakan sebagai
input penyusunan dokumen awal RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota untuk
kedepannya.
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 6/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 5
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kelebihan dokumen kajian dan analisis kawasan pesisir di Kabupaten Gresik-Provinsi Jawa
Timur:
1. Pada dokumen tersebut dijelaskan pula manfaat dan penggunaan lahan mangrove di
kawasan pesisir. Seperti yang tertera di halaman 5-6 pada RZWP-3-K tersebut, terdapatpenjelasan mengenai beberapa fungsi mangrove terhadap kawasan pesisir, antara lain
sebagai Nursery Ground berbagai jenis ikan, menyerap logam berat yang dibawa oleh
air sungai sebelum sampai ke laut, dan sebagai lokasi wisata habitat burung (baik
burung endemic maupun burung migran). Selain itu, dalam segi penggunaan lahan
mangrove dijelaskan pula bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan untuk budidaya
kepiting bakau yang bernilai ekonomis tinggi.
Kelebihan dokumen rencana zonasi WP3K Kabupaten Gresik:
1. Pada rencana kawasan konservasi mangrove (halaman 6-5), dijelaskan bahwa rencana
luas area sub kawasan konservasi mangrove yakni 2.877,11 ha yang tersebar di daerah
sempadan pantai, mulai dari Pantai Mangare (Kecamatan Bungah) hingga Kecamatan
Panceng dan juga adanya keberadaan mangrove di Pulau Timbul. Penentuan rencana
luas kawasan konservasi tersebut berdasarkan hasil identifikasi dan analisa vegetasi
mangrove yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga rencana tersebut
memungkinkan untuk direalisasikan.
2. Rencana pola ruang kawasan konservasi juga dilengkapi dengan peta (pada halaman
6-8), sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui visualisasi gambaran umum
kawasan konservasi yang akan diterapkan. Dengan demikian, rencana kawasan
konservasi dapat dilihat secara detail melalui peta ini.
Kelebihan dokumen program dan pengendalian pemanfaatan ruang zonasi WP3K
Kabupaten Gresik:
1. Dalam arahan pengendalian RWZP-3-K Kabupaten Gresik, dijelaskan dalam tabel padahalaman 7-6 terkait tujuan, arahan, serta fungsi (fungsi utama, pendukung, dan
dikendalikan) secara detail. Hal tersebut dapat menjadi pedoman untuk merencanakan
kawasan pesisir Kabupaten Gresik sehingga perencanaan yang dilakukan tidak keluar
dari koridor dan tetap terkontrol serta terkendali. Selain itu, manfaat bagi pembaca ialah
dapat memahami secara rinci bagaimana tujuan dan fungsi adanya konservasi
mangrove, sehingga melalui arahan tersebut masyarakat dapat berpartisipasi baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melestarikan mangrove.
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 7/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 6
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kekurangan Dokumen Pada Aspek Ekosistem
Kekurangan dokumen kondisi dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Kabupaten Gresik:
1. Di dalam dokumen kondisi eksisting tidak dijelaskan sebarapa besar kerapatan
ekosistem mangrove yang terdapat di Kabupaten Gresik. Menurut Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No.201 Tahun 2004 dijelaskan tentang kriteria baku kerusakan
mangrove yang dapat digunakan untuk menentukan status kondisi mangrove. Dengan
mengetahui kondisi kerapatan ekosistem mangrove, maka dapat diketahui secara pasti
kondisi mangrove apakah dalam kondisi yang baik atau sudah rusak. Sehingga jika data
kerapatan ini ada, penanganan/rencana yang akan dibuat untuk pengelolaan ekosistem
mangrove tepat.
2. Jenis-jenis ekosistem yang telah dipaparkan dalam Laporan Penyusunan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Gresik-Provinsi Jawa Timur
yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Dalam pembahasan ini studi
kasus dikerucutkan untuk fokus pembahasan hanya pada ekosistem mangrove saja. Di
dalam bab kondisi eksisting dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Kabupaten Gresik telah dipaparkan bagaimana kondisi eksisting yang ada pada
ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Namun dalam pembahasan kondisi eksisting
kurang dijabarkan secara spesifik, sehingga antara kondisi eksisting yang ada denganpermasalahan yang terjadi menjadi tidak sinkron. (Halaman 4-22)
3. Permasalahan wilayah pesisir selanjutnya adalah terjadinya alih fungsi kawasan hutan
mangrove untuk kegiatan pertambakan (udang, bandeng, dan garam) yang sangat luas
di wilayah ini, kawasan industri berat dan ringan, serta pembangunan pelabuhan dari
masing-masing kegiatan industri maupun pelabuhan rakyat sendiri. Biasanya suatu
pembahasan mengenai permasalahan yang ada dapat dilihat dari kondisi eksisting yang
telah dipaparkan sebelumnya. Di dalam pembahasan kondisi eksisting sebelumnya
tidak dijelaskan bagaimana penyebab masalah ini dapat terjadi. Jika dalam kondisieksisting tidak dijabarkan, maka akan terjadi ketidaksinkronan pembahasan. Di dalam
menyusun sebuah dokumen perencanaan kawasan pesisir, hal yang perlu
dipertimbangkan adalah terkait dengan kondisi eksisting ekosistem dan permasalahan
yang telah terjadi.Jika diantara kondisi eksisting yang ada dengan permasalahan yang
telah terjadi mengalami ketimpangan/tidak sinkron maka penyusunan rencana menjadi
tidak efektif. Lebih lanjut lagi, seharusnya dipaparkan lebih detail lagi seberapa besar
luas area yang telah terkonversi akibat dari kegiatan pertambakan, pembangunan
kawasan industri, dan pembangunan pelabuhan ini. Dengan mengetahui seberapa
besar luas area hutan mangrove yang digunakan untuk pembangunan, nantinya akan
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 8/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 7
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
dapat mempermudah pembaca atau peneliti dalam menganalisis rencana yang dapat
dibuat berdasarkan masalah yang sudah ada sebelumnya. (Halaman 4-65, 4-66)
4. Permasalahan wilayah pesisir yang selanjutnya adalah pembangunan Water Front City
dan perluasan kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, serta
budidaya tambak yang menghilangkan kawasan hutan mangrove yang akan dapat
berakibat terhadap laju intrusi air laut kea rah darat semakin meningkat, hilangnya
tempat inkubasi bibit dan pembesaran ikan sebelum bergerak ke arah perairan laut,
hilangnya rantai makanan bagi pertumbuhan biota laut, dan hilangnya biodiversity atau
keanekaragaman hayati yang dapat merugikan kehidupan bersama.
Pernyataan mengenai permasahan tersebut sudah cukup jelas. Namun, seharusnya di
dalam suatu akibat yang telah diprediksikan dari dampak yang akan terjadi karena
pembangunan Water Front City ini dapat dijelaskan setiap detail penanganan yang
dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir dampak/akibat yang akan terjadi di
kemudian harinya. (Halaman 4-68)
Kekurangan dokumen kajian dan analisis kawasan pesisir di Kabupaten Gresik-Provinsi
Jawa Timur:
1. Pada pembahasan mengenai analisis potensi sumber daya pesisir ekosistem
mangrove, tidak dijelaskan semua wilayah yang terdapat ekosistem mangrove nya.
Keberadaan mangrove di WP3K Kabupaten Gresik tersebar pada wilayah pantai utaraKabupaten Gresik, yaitu di Kecamatan Bungah hingga mencapai wilayah Kecamatan
Ujungpangkah, yaitu yang termasuk didalamnya adalah di Pulau Timbul Muara Kali
Lamong, Kecamatan Manyar, Bungah, Ujung Pangkah, dan Pulau Bawean, serta di
wilayah pesisir Banyuurip dan Ngemboh. Pada pembahasan analisis potensi sumber
daya pesisir yang ada di Kabupaten Gresik hanya dipaparkan potensi ekosistem
mangrove yang terdapat di wilayah Kecamatan Manyar, Bungah, Ujung Pangkah, dan
Pulau Bawean saja. Sedangkan untuk potensi yang dimiliki Muara Kali Lamong dan di
wilayah pesisir Banyuurip dan Ngemboh tidak dijeelaskan dalam subbab ini. Jikamemang terdapat wilayah mangrove yang tidak memiliki potensi, seharusnya juga
dijelaskan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat di cluster kan mana wilayah yang
berpotensi dan yang mana wilayah yang tidak memiliki potensi. Perlu dijelaskan juga
penyebab wilayah tersebut tidak memiliki potensi dari ekosistem mangrove. Hal ini perlu
dilakukan agar dalam perencanaan dapat diambil langkah penanganan secara tepat.
(Halaman 5-6, Halaman 5-7)
2. Pada subbab analisis permasalahan dijelaskan bahwa telah terjadi kekurangan lahan
untuk kawasan industri, sehingga dibutuhkan daya dukung lahan yang cocok untuk
perluasan kawasan. Dalam permasalahan ini telah dituliskan 2 alternatif solusi yang
dapat dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan lahan tersebut, diantaranya adalah
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 9/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 8
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
dengan melakukan pengurugan di laut (water front city) dan mengalihfungsikan lahan-
lahan budidaya perikanan darat seperti tambak udang, tambak bandeng, dan tambak
garam yang sebagian telah dikonversi menjadi kawasan industri. Jika dicermati lebih
dalam lagi, 2 solusi tersebut sangat bertentangan dengan keberlanjutan ekosistem
mangrove. Pembangunan water front city dapat mengancam kelangsungan hidup dari
ekosistem mangrove. Jika pembangunan ini tidak diikuti dengan rencana yang jelas,
maka kelangsungan hidup dari ekosistem mangrove semakin terancam dan menjadi
punah. (Halaman 5-25, Halaman 5-26)
Kekurangan dokumen rencana zonasi WP3K Kabupaten Gresik:
1. Pada subbab rencana kawasan konservasi dijelaskan bahwa rencana sub kawasan
konservasi mangrove sebesar 2.811,11 ha, yang tersebar pada daerah sempadan
pantai dari arah Pantai Mangare (Kecamatan Bungah) -Kecamatan Ujung pangkah-
Kecamatan Panceng masih ditumbuhi dan ditemukan sebaran mangrove serta
keberadaan Pulau Timbul yang juga masih terdapat mangrove. Dalam menulisan
rencana seharusnya dipaparkan bagaimana rencana target pengembangan yang akan
dicapai selama 20 tahun. Disusunnya target tersebut berguna sebagai acuan dalam
pengembangan mangrove dari tahun ke tahun untuk bertambah luas minimal berapa
hektar dalam setiap tahunnya. Hal ini perlu dilakukan agar pembentukan kawasan
konservasi mangrove dapat berkembang secara bertahap sehingga target perencanaansebesar 2.811,11 ha dapat tercapai. (Halaman 6-5)
2. Dalam penulisan rencana kawasan konservasi hanya dijelaskan beberapa tempat saja
yang perlu dikonservasi (Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujungpangkah, dan
Kecamatan Panceng). Sedangkan ekosistem mangrove tersebar pada wilayah pantai
utara Kabupaten Gresik, yaitu di Kecamatan Bungah hingga Kecamatan Ujungpangkah,
termasuk didalamnya adalah di Pulau Timbul Muara Kali Lamong, Kecamatan Manyar,
Bungah, Ujung Pangkah, dan Pulau Bawean, serta di wilayah pesisir Banyuurip dan
Ngemboh. Dalam penulisan rencana ini sebaiknya dijelaskan juga rencana-rencanauntuk setiap wilayah yang terdapat ekosistem mangrove, sehingga pembaca dapat
mengetahui secara pasti bahwa masing-masing wilayah memiliki potensi rencana
berkembang dan mengapa hanya beberpaa wilayah yang dapat ditetapkan sebagai
kawasan konservasi mangrove. (Halaman 6-5)
3. Pada subbab Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dijelaskan bahwa polemik
keberadaan tanah timbul di Kali Lamong dapat ditarik sebagai KSNT, kawasan
konservasi, maupun kawasan pemanfaatan umum. Salah satu penyebabnya adalah
keberadaan mangrove yang menutupi tanah timbul yang terjadi secara alamiah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa kawasan tersebut dapat ditarik
sebagai Kawasan Konservasi Mangrove sehingga diharapkan dapat meredam dan
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 10/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 9
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik selama ini yang belum dapat
terselesaikan. Dalam subbab ini tidak dijelaskan pertimbangan mengapa lebih memilih
kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan konservasi dibandingkan
diperuntukkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) atau kawasan
pemanfaatan umum.Sebaiknya dalam penulisan pertimbangan tersebut dijelaskan
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kawasan sehingga pembaca tahu
mengapa diputuskan kawasan tersebut dibangun sebagai kawasan konservasi
dibandingkan yang lainnya.(Halaman 6-9).
Kekurangan dokumen program dan pengendalian pemanfaatan ruang zonasi WP3K
Kabupaten Gresik:
1. Dalam tabel matriks arahan pengendalian RZWP3K Kabupaten Gresik dipaparkan
arahan konservasi mangrove berdasarkan tujuan penetapan zonasi, arahan
pengelolaan, dan arahan fungsinya. Namun dalam penulisan arahan program dan
pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi mangrove tersebut hanya
jelaskan secara general saja. Sebaiknya dalam penulisan arahan program dan
pengendalian dijelaskan secara detail sampai ke wilayah-wilayah sasaran yang perlu
dijalankan program/pengendalian tersebut sehingga arahan yang telah direncanakan
menjadi jelas. (Halaman 7-6)
PENUTUP
Lesson Learned
Dalam mengkritisi sebuah laporan, terutama laporan mengenai fakta dan analisa
ekosistem kawasan pesisir terlebih dahulu dilakukan kajian teori pada berbagai pustaka.
Kajian teori tersebut merupakan modal utama untuk mengkritisi sebuah laporan. Setelah
melakukan kajian teori, lalu menganalisis fakta dan laporan yang terdapat pada Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Gresik dalam aspek ekosistem
mangrove didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:
1. Data ekosistem mangrove yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Gresik memuat tentang
persebaran ekosistem mangrove yang terdapat dalam kawasan tersebut dengan
disertai peta persebaran dan data-data terkait jenis hingga luas area vegetasi
mangrove.
2. Dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten
Gresik dijelaskan manfaat mangrove dan penggunaan lahan mangrove di kawasan
pesisir Kabupaten Gresik. Penjelasan mengenai manfaat mangrove ini dapat
meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap mangrove dan diharapkan pula dapat
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 11/22
PENGANTAR LINGKUNGAN PESISIR 10
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove di
Kabupaten Gresik.
3. Data mengenai kondisi dan permasalahan juga masih terdapat beberapa
kekurangan yaitu belum adanya data tingkat kerapatan mangrove dan dan ketidak
sinkronan antara kondisi eksisting dan permasalahan terkait ekosistem mangrove di
Kabupaten Gresik.
4. Terdapat beberapa ketidak jelasan yang berupa kurangnya penjelasan terkait
masalah hilangnya kawasan lindung dan konversi kawasan hutan mangrove
Kabupaten Gresik untuk kepentingan pertambakan dan industri.
5. Dokumen perencanaan tidak memiliki penanganan yang dapat dilakukan terhadap
pembangunan Water Front City yang telah dilakukan dan berdampak terhadap
ekosistem mangrove.
6. Terdapat keterbatasan data pada bagian analisis potensi sumber daya, bahkan pada
beberapa wilayah tidak dipaparkan potensi dan rencana terhadap kawasan tersebut.
Rekomendasi
Hasil analisa Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten
Gresik dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan zonasi kawasan psisir
dalam kawasan ini. Khususnya aspek ekosistem yang mempengaruhi sebuah kawasan
pesisir. Rekomendasi terhadap laporan akhir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten
Gresik meliputi :
1. Penjelasan kondisi eksisting dan permasalahan lebih terperinci agar tidak terjadi
ketimpangan atau ketidak sinkronan antar keduanya.
2. Dilengkapi data-data yang memadai dan menyeluruh untuk mempermudah
pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana.
3. Permasalahan yang terjadi disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya
permasalahan tersebut.
4. Pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu disertai kemungkinan
permasalahan yang terjadi dan penanganan yang dapat dilakukan terhadapnya.5. Analisa terperinci mengenai kondisi dan potensi ekosistem mangrove, yaitu meliputi
faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem, luas penutupan,
kondisi, manfaat ekosistem, potensi ekosistem, aktivitas pengganggu ekosistem dan
aktivitas yang mendukung keberadaan ekosistem itu sendiri.
6. Perlunya penyusunan rencana target pengembangan dalam jangka waktu tertentu.
7. Penulisan arahan program yang dijelaskan secara detail dan disertakan wilayah
sasaran dari program tersebut.
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 12/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 13/22
33 Scyphiphora hydrophyllacea + + + + + + + 34 Sonneratia alba + + + + + + + 35 Sonneratia caseolaris + + + + + + +
36 Sonneratia ovata + + + + + + 37 Widelia biTumbuhan + + + + + + +
38 Xylocarpus granatum + + + + + + + 39 Xylocarpus moluccensis + + + + + + +
40 Xylocarpus rumphii + + + +
Sumber : Kusmana, 1993
Kriteria Baku Kerusakan Mangrove
Kriteria Penutupan (%) Kerapatan (pohon/ha)
Baik Sangat Padat ≥ 75 ≥ 1500
Sedang ≥50 – < 75 ≥ 1000 – < 1500
Rusak Jarang < 50 < 1000
Sumber : KepMen LH No. 201 Tahun 2004
Mekanisme Pengukuran
a. Wilayah kajian yang ditentukan untuk pengamatan vegetasi mangrove harus dapat
mengindikasikan atau mewakili setiap zone mangrove yang terdapat di wilayah
kajian; b. Pada setiap wilayah kajian ditentukan stasiun-stasiun pengamatan secara konseptual
berdasarkan keterwakilan lokasi kajian;
c. Pada setiap stasiun pengamatan, tetapkan transek-transek garis dari arah laut ke arah darat
(tegak lurus garis pantai sepanjang zonasi hutan mangrove yang terjadi) di daerah intertidal;
d. Pada setiap zona mangrove yang berada disepanjang transek garis, letakkan secara acak
petak-petak contoh (plot) berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m sebanyak
paling kurang 3 (tiga) petak contoh (plot);
e. Pada setiap petak contoh (plot) yang telah ditentukan, determinasi setiap jenis tumbuhan
mangrove yang ada, hitung jumlah individu setiap jenis, dan ukur lingkaran batang setiap
pohon mangrove setinggi dada, sekitar 1,3 meter.
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 14/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 15/22
akuakultur. Namun karena kebutuhan lahan pertanian dan perikanan yang semakin
meningkat maka hutan mangrove dianggap sebagai lahan alternative.
Reklamasi seperti itu telah memusnahkan ekosistem mangrove dan juga
mengakibatkan efek- efek yang negative terhadap perikanan di perairan pantai
sekitarnya. Selain itu kehadiran saluran- saluran drainase mengubah system
hidrologi air tawar di daerah mangrove yang masi utuh yang terletak kea rah laut
dan hal ini mengakibatkan dampak negatif.
Hutan mangrove di Pulau Jawa, pada umumnya sejak tahun 1950 sebagian besar
sudah rusak disebabkan pencurian kayu dan dijadikan pertambakan. Tambak
dalam skala kecil tidak terlalu banyak mempengaruhi ekosistem mangrove dan
ekosistem di sekitarnya, tetapi lain halnya dengan tambak dalam skala besar.
Konversi mangrove yang luas menjadi tambak dapat mengakibatkan penurunan
produksi perikanan di perairan sekitarnya.
Penggunaan lahan pasang surut untuk pertambakkan terjadi di hamper seluruh
Indonesia, namun sekitar 94 % dari 225.000 ha areal pertambakan ada di Propinsi
Aceh, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Penyebarannya 52% terdapat di Jawa, 30 % di Sulawesi, 15 % di Sumatra, 1% diKalimantan dan 0,1%di Maluku dan Irian Jaya. Dengan data luasan yang ada
berarti hilangnya areal mangrove yang disebabkan pembukaan tambk sebesar
22%.
- Tumpahan minyak
Tumpahan minyak bumi dan hasil- hasil olahannya dengan kapal laut semakin
meningkat. Kebocoran, tumpahan dan pembuangan bahan tersebut ke laut sudah
sering terjadi. Di berbagai tempat, jalur- jalur angkutan ini berbatasan dengan
kawasan mangrove (misalnya selat Malaka) dan kebocoran setra pembuangan
minyak dengan sengaja telah menunjukkan dampak negative yang nyata terhadap
mangrove.
Efek kehadiran minyak di mangrove dapat dibedakan dalam dua kategori.
Kategori pertama adalah efek laut yang akut, segera terlihat dan berkaitan dengan
pelaburan oleh minyak pada permukaan tumbuhan ( pepagan, akar tunjang, akarnapas ) yang mempunyai fungsi dalam pertukaran udara. Dalam kondisi pelaburan
oleh minyak yang sangat kuat, tumbuhan mangrove dapat mati dalam waktu 72
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 16/22
jam. Pengguguran daun dan kematian pohon- pohon mangrove di tempat – tempat
yang paling berpengaruh terjadi 4- 5 minggu. Kategori kedua berkaitan dengan
peracunan kronik dalam jangka panjang tumbuhan mangrove dan fauna yang
bersangkutan oleh komponen racun yang terkandung dalam minyak.
- Pembuangan limbah
Kegiatan pertanian, agro- industri, industry kimia dan rumah tangga menghasilkan
limbah dalam jumlah yang beraneka dan kemudian dibuang ke sungai atau pantai.
Limbah cair terlarut atau membentuk suspensi dalam air. Sebagian limbah cair ini
berupa bahan anorganik yang juga terdapat di alam, tetapi kehadiran dalam jumlah
berlebihan dalam lingkungan akuatik menyebabkan bahan itu tidak semuanya
dapat didaur ulang secara alami. Dalam banyak kasus, pestisida dan antibiotic
juga kerap kali digunakan, bahkan untuk pengolahan tambak tradisional.
- Kebakaran hutan
Kebakaran hutan mangrove yang pernah terjadi di lahan Pesisir Timur Sembilang
pada tahun 1980 – 1990an berhubungan dengan pembukaan lahan yang luas (
untuk perkebunan dan transmigrasi) dan oleh penduduk setempat. Sedangkan
kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 disebabkan oleh kegiatan penebangan
liar, nelayan dan pengembangan kawasan transmigrasi ( Dennis et al, 2000).
2. Kerusakan Biologi
Kerusakan yang ditimbulkan karena faktor biologi adalah serangan hama. Hama
pada tanaman mangrove yang ditemukan di beberapa tempat.
Manfaat hutan mangrove
Secara teoritis menurut Davies, Claridge dan Nararita (1995) hutan mangrove memiliki
fungsi-fungsi dan manfaat sebagai berikut:
1. Habitat satwa langka. Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa endemik
seperti Bekantan ( Nasalis larvatus) yang endemik di Kalimantan, Beruk Mentawai
( Macacapagensis) yang endemik di Kepulauan Mentawai dan Tuntong ( Batagur baska) yang
endemik di Sumatera. Lebih dari 100 jenis burung hidup di sini, dan daratan lumpur yang
luas yang berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai migran, termasuk jenis burung langka blekok Asia ( Limnodromus semipalmatus).
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 17/22
2. Pelindung terhadap bencana alam. Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan,
tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan
garam.
3. Pengendapan lumpur. Sifat fisik tanaman pada hutan bakau membantu proses pengendapan
lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara
dari air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur.
4. Penambat unsur hara. Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan
terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi pengendapan unsur hara
yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian.
5. Penambat racun. Banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat
pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah
liat. Beberapa spesies tertentu dalam hutan bakau bahkan melakukan proses penambatan
racun secara aktif.
6. Sumber Alam dalam Kawasan (In-Situ) dan Luar Kawasan (Ex-Situ). Hasil alam in-situ
mencakup semua fauna, flora dan hasil pertambangan ataumineral yang dapat dimanfaatkan
secara langsung di dalam kawasan. Sedangkan sumber alam ex-situ meliputi produk-produk
yang dihasilkan oleh proses-proses alamiah di hutan mangrove dan berpindah ke tempat lain
yang kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, menjadi sumber makanan bagi
organisme lain atau menyediakan fungsi lain seperti menambah luas pantai karena
pemindahan pasir dan lumpur.
7. Sumber plasma nutfah. Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik
bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untuk memelihara populasi hidupan liar
itu sendiri.
8. Rekreasi dan Pariwisata. Hutan mangrove memiliki potensi nilai estetika, baik dari faktor
alamnya maupun dari hidupan yang ada di dalamnya.
9. Sarana pendidikan dan penelitian. Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
membutuhkan laboratorium lapang yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
10. Penyerapan karbon. Proses fotosintesis mengubah karbon anorganik (dari CO2) menjadi
karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini
membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai CO2. Akan tetapi hutan
mangrove justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena
itu, hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan sebagai sumber
karbon.
11. Memelihara iklim mikro. Evapotranspirasi dari hutan mampu menjaga kelembaban dan
curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 18/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 19/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 20/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 21/22
8/18/2019 Tugas 1 PLP
http://slidepdf.com/reader/full/tugas-1-plp 22/22
DAFTAR PUSTAKA
Harahab, Nuddin. 2010. Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya
dalam Perencanaan Wilayah Pesisir. Graha Ilmu:Yogyakarta
KepMen Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan
Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil