ICW, 2007

TREND KORUPSI SEMESTER I/2007(Januari-Juni2007)

Korupsi Sektor Perbankan: Penyumbang KerugianNegara Terbesar

Skema PenyajianLatarbelakang: Mengapa perlu melakukanAnalisis Trend Korupsi? Analisis Tren Korupsi: Tujuan, Konsep danDefinisi MetodologiHasildanAnalisis :Pengungkapan kasuskorupsiAnalisis trend pengungkapan kasuskorupsiAnalisis penanganan kasuskorupsi

Kesimpulan dan Rekomendasi

LatarBelakangPermasalahan: Sedikitukuranperkembangan praktekkorupsiyang tersedia, sehinggasulituntuk menilaidanmengevaluasidampak dariupaya pemberantasankorupsi. Parameter sederhananyaadalah, apakah kasuskorupsisemakin berkurang, meningkatatautetaptidakada perubahan?

Menu

Tujuan ATK (Analisis Trend Korupsi)Apa yang dimaksud dengan Analisis Trend Korupsi?“ Analisis perkembangan ataspengungkapan danpenanganankasuskorupsisecaraperiodik“

ATK bertujuan untuk: Mengetahuipotensi, struktur, perubahan danperkembangan korupsiyang terjadisecara makroAlternatifukuran danevaluasiatasmetode danusahapemberantasan korupsiyang telahdilakukan.

Contoh, kasuskorupsiyang terungkap dan ditanganiolehaparatpenegak hukum selamainicenderung mudahditanganibersifatdankonvensional. Masihbanyak praktekkorupsiyang terjadidanluputdariupaya pemberantasankorupsi.

Menu

Definisi Kasus Korupsi Baru danLamaKasus Korupsi Kasusdugaan korupsiyang ditanganiaparatpenegakhukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Timtastipikor) dantelahditetapkantersangka.

Kasus Korupsi Baru

Kasuskorupsiyang tersangkanya baru ditetapkan olehaparatpenegak hukum dalam periodepemantauan.

Contoh: penetapan kasusdugaan korupsiPT. TelkomDivre Makassar

Periode Pemantauan Semester I 2007 :

1 Januari 2007 –30 Juni 2007

Metodologi

Sumber Data : pemberitaankasus-kasuskorupsiseluruhIndonesia di media cetak, on-line, elektronikdsb.

Banyak media yang dijadikansumber: 26 Media Nasionaldan 54 Media Lokal.Metode pengumpulan data : “day to day monitoring”terhadappemberitaan korupsi.Pengolahandata menggunakan microsoftexcel dan perangkatlunakstatistik SPSS.

Metodologi

Metodeinidipilihdengan pertimbangansebagaiberikut:Sangatsulitmendapatkan data keseluruhan kasuskorupsiaktualyang terjadidiseluruhIndonesia.

Data berbasiskan media memilikivaliditasyang dapatdiandalkanmengingatpersdapat memberitakanperkembanganpemberitaan kasuskorupsiyang ditanganiaparatpenegakhukum. Unit analisisnyaadalahkasus korupsi.

•Tidaksemua kasuskorupsiaktualdiseluruhIndonesia tertanganiaparathukum

•Tidaksemua kasuskorupsiyang ditanganiaparatpenegak hukumtermuatoleh media

•Tidaksemua kasuskorupsiyang termuatdimediaterpantauolehICW

MetodologiVariabelyang digunakan:Tahunterjadidanterungkap, sektor, modus, lokasi, lembagatempatterjadikorupsi, pelaku danjabatantersangka kasuskorupsi, status hukum pelaku, vonisdansanksihukumDefinisi Kasus Korupsi: Dugaankorupsiyang ditanganiolehaparatpenegak hukum (KPK, Kepolisiandan Kejaksaan) dantelahadapenetapansebagaitersangka(penyidikan).

Menu

MetodologiAnalisis yang digunakan dalam report iniadalahanalisisdeskriptif(frekuensidantabulasisilang) dananalisisperbandinganuntukisusebagaiberikut:Pengungkapan Kasus KorupsiSatu Semester

Trend Kasus Korupsi

ProfilKasus Korupsi Dalam ProsesHukum

HasilPemantauan Dan Analisis

- Pengungkapan Kasus Korupsi Semester I 2007

- Analisis Trend Kasus Korupsi Semester I 2007

- Analisis Profil Kasus Korupsi Semester I 2007

yang ditangani aparat penegak hukum

Pengungkapan Kasus Korupsi

Hasil Pemantauan

132 Kasus Korupsi132 Kasus Korupsi

51 Kasus Korupsi Baru (38,63%)yang terungkap pada sem I 2007

51 Kasus Korupsi Baru (38,63%)yang terungkap pada sem I 2007

81 Kasus Korupsi Lama, (61,37%)dalam proses hukum

81 Kasus Korupsi Lama, (61,37%)dalam proses hukum

Pengungkapan Kasus Korupsi Semester I 2007

51 Kasus Korupsi Baru Yang Terungkap Pada Semester I 200751 Kasus Korupsi Baru Yang Terungkap Pada Semester I 2007

Rata-rata waktu pengungkapan : 2,5 tahunRata-rata waktu pengungkapan : 2,5 tahun

Kerugian Negara : Rp 665,8 miliarKerugian Negara : Rp 665,8 miliar

Modus terbanyak : Mark-up 20 kasus (39.22%)Modus terbanyak : Mark-up 20 kasus (39.22%)

2 Sektor Terbanyak : Pemerintah Pusat dan Daerah : 7 kasusSosial Kemasyarakatan (dana bantuan) : 7 kasus

2 Sektor Terbanyak : Pemerintah Pusat dan Daerah : 7 kasusSosial Kemasyarakatan (dana bantuan) : 7 kasus

Jumlah Pelaku : 102 orangJumlah Pelaku : 102 orang

Ditemukan 51 Kasus Korupsi Baru Yang TerungkapPada Semester I 2007 dengan potensi kerugian negara

mencapai Rp 665,8 miliar

Jumlah kasusbaruinisangatsedikitsekali, jikadibandingkan dengantemuan BPK mengenaikerugiannegara. Dalam Hapsem Semester II 2006 dilaporkanterjadi5.776 kasusdengan kerugian negara mencapaiRp 13.3 triliun

Hal ini menunjukkan kinerjaaparatpenegak hukum“rendah”. Mengingatpotensiterjadinyakorupsisudahterlihatdarihasilaudit BPK. Seharusnya, aparathukum dapatdenganmudah menindaklanjutitemuanaudit BPK.

�Waktu Pengungkapan Kasus Korupsi Baru : 2,5 tahun

� Kinerja aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah perkara korupsi sangat mengecewakan. Jika mengacu pada Standar Kinerja Kejaksaan, Kejati harus menyelesaikan 5 perkara/tahun, Kejari Type A 3 perkara, Kejari Type B 2 perkara dan Kejari Type C 1perkara

Idealnya waktu pengungkapan kasus korupsi (korupsi terjadi penetapan tersangka) adalah 1 sampai 1,5 tahun. Hal ini didasarkan pada audit BPK yang dipublikasikan setahun setelah program pemerintah berjalan.

Modus Kasus Korupsi Baru MenurutJumlahdan Estimasi Kerugian Negara

15

9

2

6

1

3

1 1 1

256.80

129.35

73.0057.50

108.30

18.53 10.00 2.30 0.030

2

4

6

8

10

12

14

16M

ark

-up

Pe

ny

ala

hg

un

aa

n

An

gg

ara

n

Imp

or

Fik

tif

Pe

ny

un

ata

n

Pe

ny

ala

hg

un

aa

n

Izin

/We

we

na

ng

Pe

ny

ele

we

ng

an

Da

na

Ba

ntu

an

Pe

ny

ala

hg

un

aa

n

Fa

sili

tas

Kre

dit

Ma

nip

ula

si

Do

ku

me

n

Pe

me

ras

an

0

50

100

150

200

250

300Jumlah

Estms Kerugian Negara (Rp miliar)

Modus terbanyak mark-up.

“Artinya, yang ditanganiadalah kasus korupsikonvensional”

“Sangat sedikit kasuskorupsi dengan modus yang canggih, dengankerugian negara besar sertamelibatkan elit politik, pengusaha kakapterungkap”..

2

5

4

3

1

2

1 1

2

7

130.10

118.80

99.27

87.00

42.5037.50

20.0015.00 10.90

64.39

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Per

tani

an

Pem

pus

dan

Pem

d

Tele

kom

unik

as

Pet

erna

kan

Sos

ial K

emas

yara

kata

Per

kebu

nan

Per

bank

an

Par

iwis

ata

Per

tam

bang

an

Pen

eliti

an

Ba

nya

k K

as

0

20

40

60

80

100

120

140

Es

tim

as

i K

eru

gia

n N

eg

Jumlah Estms Kerugian Negara (Rp miliar)

`Sektor Kasus Korupsi Baru MenurutJumlah

dan Estimasi Kerugian Negara

Kasus Korupsi BaruYang Ditangani AparatPenegakHukum MenurutJumlah dan Estimasi Kerugian Negara

29

56

1

535.94

24.4459.24

36.200

5

10

15

20

25

30

35

Kejaksaan Kepolisian KPK Timtastipikor

Ban

yak

Kas

us

0

100

200

300

400

500

600

Est

imas

i Ker

ug

ian

Neg

ara

Jumlah

Estms Kerugian Negara (Rp miliar)

Kasus Korupsi Menurut Pelaku & Lembaga Asal

102 tersangka kasus korupsi baru

102 tersangka kasus korupsi baru

Jabatan Tertinggi :Mantan Menteri (1 orang)Dirjen (1 orang) Bupati dan Wakil Bupati (4 orang)Walikota (1 orang) Ketua/ Wakil Ketua DPRD (3 orang)Dirut/Direktur Swasta (9 orang)

Jabatan Tertinggi :Mantan Menteri (1 orang)Dirjen (1 orang) Bupati dan Wakil Bupati (4 orang)Walikota (1 orang) Ketua/ Wakil Ketua DPRD (3 orang)Dirut/Direktur Swasta (9 orang)

21

16

14

14

11

0 5 10 15 20 25

Banyak (orang)

DPR/DPRD

Pemkab

Badan Negara

Swasta

BUMN/BUMD

Lembaga Penyumbang Tersangka Korupsi Terbesar

ANALISIS TREND KORUPSI

Analisis Trend Korupsi: Perbandingan Dengan Kasus Korupsi Sebelumnya

153

125

161

514,273.3

5,305.6

14,360.4

655.80

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 Sem I/2007

Ba

nya

k k

as

us

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Ke

rug

ian

ne

ga

ra (

Rp

mili

ar)

Jumlah kasus

Est. kerugian negara

Ada trend penurunan jumlahkasus korupsi dankerugian negarapada semester I

2007

Laju pengungkapan kasus korupsi baru : 73 kasus/semester

Laju kerugian negara : Rp 3,98 triliun /semester

Ada trend menurun pada modus penyimpangan anggaran dantrend meningkat pada modus mark-up. Sedangkan modus

penggelapan dan penyunatan cenderung stabil

14.38

28.8036.14 39.22

59.4851.20

17.6515.036.40

21.5718.6718.07

0.010.020.030.040.050.060.070.0

2004 2005 2006 Sem I/2007Mark-up Penyimpangan Anggaran Penggelapan

Trend 3 Modus Korupsi Terbesar

2004 2005 2006 Sem I/2007Pemerintah Pus/Drh serta Sekr. DPR/DPR 37.25 42.4 28.31 17.65Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan 9.8 4 2.41 13.73Pertanian dan Peternakan 3.92 0.8 3.01 11.76Telekomunikasi 1.96 3.2 2.41 7.84Kehutanan dan Perkebunan 3.27 1.6 4.22 5.88Kesehatan 3.92 4 1.81 5.88Air Bersih 0.65 0.8 0 5.88Perhubungan dan Transportasi 7.19 8 8.43 3.92Energi dan Listrik 1.31 3.2 7.83 3.92Perbankan 2.61 2.4 4.82 3.92Peradilan 1.31 2.4 3.61 3.92Koperasi dan UKM 0 0 0 3.92Penelitian 0 0 0 3.92Perumahan dan Pertanahan 5.88 5.6 10.24 1.96Pemilu/Pilkada 7.19 8 5.42 1.96Pariwisata 0 0 0 1.96Hukum dan Perundang-undangan 0 0 0 1.96Lainnya 13.73 13.6 17.47 0Total 100 100 100 100

Sektor Tahun Pemantauan

Trend Sektor Korupsi

Lembaga 2004 2005 2006 Sem I/2007Badan 1.31 0 0.6 13.73BUMN/BUMD 8.5 6.4 29.52 10.78Eksekutif 49.67 48.8 50 34.31Komisi 1.96 8.8 4.82 1.96Legislatif 31.37 24.8 10.24 20.59Ormas/Parpol 2.61 0.8 0 2.94Peradilan 0.65 0.8 1.81 0.98Kepolisian dan Kejaksaan 0.65 0.8 1.81 0.98Swasta 3.27 8.8 1.2 13.73Jumlah 100 100 100 100

Trend Lembaga Tempat Korupsi

PROFIL KASUS KORUPSI YANG DITANGANI APARAT PENEGAK HUKU M (KPK,

KEJAKSAAN danKEPOLISIAN) SELAMA SEMESTER I 2007

132 Kasus Korupsi Baru Yang Ditangani Pada Semester I 2007132 Kasus Korupsi Baru Yang Ditangani Pada Semester I 2007

Rata-rata waktu pengungkapan : 2,2 tahunRata-rata waktu pengungkapan : 2,2 tahun

Estimasi Kerugian Negara : Rp 7,9 triliunEstimasi Kerugian Negara : Rp 7,9 triliun

Modus terbanyak : Mark-up 49 kasus (37.10%)Modus terbanyak : Mark-up 49 kasus (37.10%)

Sektor kasus terbanyak :- Sekretariat Pemerintahan Pusat dan Daerah : 20 kasus (15.2%- Sekretariat Pemerintahan DPR/DPRD : 15 kasus (11.4%

Sektor kasus terbanyak :- Sekretariat Pemerintahan Pusat dan Daerah : 20 kasus (15.2%- Sekretariat Pemerintahan DPR/DPRD : 15 kasus (11.4%

Jumlah Pelaku : 323 orangJumlah Pelaku : 323 orang

Profil Kasus Korupsi Yang Ditangani Selama Semester I/2007

40

5 6

28

5

11

4 3 4

2,452.8 2,407.2

2,125.3

600.8

132.3 128.432.7 30.5 20.30

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Mark-

up

Penya

lahgunaa

n Izin

/Wew

enan

g

Penya

lahgunaa

n Fas

ilitas

Penya

lahgunaa

n Anggar

an

Kegiat

an F

iktif

Penggela

pan

Pemer

asan

Manipulas

i Doku

men

Penye

lewen

gan D

ana B

antu

an

Ban

yak

kasu

s

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Est

. ker

ug

ian

neg

ara

(Rp

mili

ar)

Banyak Kasus Est. Kerugian Negara

Modus dan Kerugian Negara Kasus Korupsi Yang Ditangani Aparat Penegak Hukum

Semester I 2007

4 31

17

13 2 2

6

9

2,166 2,1511,930

219 190 156 129 124 113 10702468

1012141618

Perban

kan

Perke

bunan

Pertan

ahan

Pem

erintah

an P

usat d

an D

aera

h

Perminya

kan

Pertan

ian

Pertah

anan

dan K

eaman

an Listrik

Transp

ortasi

Sekre

tariat

DPR/D

PRD

Ban

yak

kasu

s

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Est

. Ker

ugia

n N

egar

a (R

p m

iliar

)

Banyak Kasus Est. Kerugian Negara

Sektor terbesarmenyumbang kerugiannegara adalah perbankanRp 2,1 triliun, namundengan sedikit kasus

Sektor paling banyakkasus korupsi adalahsekretariat pempus danpemda namun dengankerugian negara relatiflebih kecil

Sektor dan Kerugian Negara Kasus KorupsiYangDitangani Aparat Penegak Hukum Semester I 2007

76

71

19

3

5,166

30 100661

1,972

01020304050607080

Kejaks

aan

Kepolis

ian

Koneks

itas KPK

Timtas

tipiko

r

Ban

yak

kasu

s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Est.

Ker

ugia

n N

egar

a (R

p m

iliar

)

Banyak Kasus Est. Kerugian Negara

Sebagian besar kasuskorupsi semester I 2007 ditangani oleh kejaksaanyakni sebesar 76 kasusdengan estimasi kerugiannegara mencapai Rp 5.1 triliun.

Banyak Kasus Korupsi Dan Kerugian Negara Semester I 2007 Menurut Lembaga Yang Menangani

102

101

49

27

24

5

5

3

1

1

4

0 20 40 60 80 100 120

(Orang)

Legislatif

Eksekutif

Swasta

BUMN/BUMD

Badan Begara

Komisi Negara

Yudikatif

Ormas

Kepolisian/Jaksa

TNI

Lainnya

Lembaga Asal Pelaku Korupsi Semester I 2007

Perkembangan Proses Hukum PelakuTerkaitKasus Korupsi Semester I 2007

117 orang (36,34%)4 orang (1,24%)

20 orang (6,21%)

2 orang (0,62%)

64 orang (19,88%)

73 orang (22,67%)

17 orang (5,28%)

23 orang (7,14%)

1 orang (0,31%)

1 orang (0,31%)

0 20 40 60 80 100 120

Penyidikan

SP-3

Penuntutan

SKP3

Proses Persidangan Tk Pertama

Vonis Persidangan Tk Pertama

Kasasi MA

Vonis MA

PK (Peninjauan Kembali)

Vonis PK MA

KesimpulanMenurunnyajumlah kasuskorupsiyang ditanganiaparatpenegak hukum menunjukan bahwa kinerjaaparatpenegak hukum juga mengalamipenurunan. Hal inikarenapadasaatyang bersamaan, kecenderunganjumlah penyimpangandan kerugian negarayang ditemukanoleh BPK melaluihasilaudit semester II 2006 justru mengalami peningkatan.

Aparatpenegak hukum, khususnya Kejaksaan belummampu mencapaistandarkinerjayang ditetapkan, mengingatwaktuyang dibutuhkan untuk mengungkapkasuskorupsirelatiflama, yakni2,5 Tahun.

KesimpulanProfilkasuskorupsiyang ditanganiaparatpenegak hukum tidak beranjak darikasuskorupsikonvensionaldimana modus utama yang paling banyak ditemukanadalahpenggelembunganharga(mark-up).

KasuskorupsidiPerbankanrelatifsedikitditemukanjumlahnya, akantetapipaling banyakmenyumbangkan kerugiannegara Sektorperbankan merupakantarget korupsibesaryang perludiwaspadaisecaralebihjauh olehaparatpenegak hukum.

RekomendasiAparatpenegak hukum perlu menjalinkerjasama yang lebihkuatdenganauditor negara(BPK) sehinggatindaklanjutdaritemuan penyimpanganaudit ataspenggunaan keuangan negarabisadilakukan secaralebihcepat.

KhususuntukJaksa Agung, perlu memperketatpenerapanstandarkinerjapenanganan kasuskorupsisehingga pencapaianstandarkinerjadapatdimaksimalkan. Olehkarenaitu, mekanisme reward and punishment bagipara KepalaKejaksaanterhadappencapaianstandarkinerjatersebutperluditegakandan penerapannya harusdisampaikansecaratransparankepada masyarakatluas.

RekomendasiKapolriharus menyusunstandarkinerjapenanganan kasuskorupsi–sebagaimana dimiliki Kejaksaan-supaya kinerjakepolisiandalam memberantaskorupsidapatdinilaidan diukursecaraobjektif. Hal itusekaligussebagaibahan penilaianuntukmemberikanreward and punishmentkepada Kepala-KepalaKepolisian.

KPK harus menerapkanfungsikoordinasidansupervisisecaramaksimalsehingga penanganan kasuskorupsioleh Kejaksaandan Kepolisian dapat memenuhistandarkinerjayang diharapkanoleh masyarakatluas.

Aparatpenegak hukum perlu memprioritaskan penanganankorupsipadasektoryang modusnya kian kompleks, sepertiPerbankan mengingatnilaikerugiannegarayang ditimbulkannyasangatbesar. Hal inisangatrelevanjikadikaitkan denganpencapaian asset recovery.