i

i

TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman )

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

dalam Magister Ilmu Pemerintahan

TESIS

Oleh:

Tamzis Sarwana

20121040067

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2014

ii

ii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

( STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN )

TESIS

Diajukan Oleh : Nama : Tamzis Sarwana

NPM: 20121040067

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

Yogyakarta, 20 Desember 2014

Mengetahui, Ketua Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si NIK : 1971108201004 163 089

iii

iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul : TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

Ditulis oleh : Tamzis Sarwana

NPM : 20121040067

Pembimbing : Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

Yogyakarta, Desember 2014

Ketua Penguji

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Suranto., M.Pol

Penguji II

Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si

iv

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAMZIS SARWANA

NPM : 20121040067

Jenjang : Strata dua (S2)

menyatakan bahwa Tesis dengan judul TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN) adalah benar hasil penelitian saya sendiri,

kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 20 Desember 2014

Pembuat pernyataan,

TAMZIS SARWANA

v

v

LEMBAR REVISI

Telah melaksanakan ujian tesis pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, Pukul 10.00-

11.00 WIB bertempat di gedung AR. Fachrudin unit A Lantai 4 Ruang A.4.3 Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta untuk diberikan persetujuan Revisi Tesis, oleh:

Nama : Tamzis Sarwana

NPM : 20121040067

Judul : TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI

KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

Pembimbing : Dr. Dyah Mutiarin, M.Si (………………………………)

Penguji I : Dr. Suranto, M.Pol (………………………………)

Penguji II : Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si (………………………………)

Yogyakarta, Desember 2014

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

NIK : 1971108201004 163 089

vi

vi

PENGESAHAN PROGRAM STUDI

Judul : TRANSISI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI

KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

Ditulis oleh : Tamzis Sarwana

NPM : 20121040067

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar dalam Magister

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 20 Desember 2014

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si

NIK : 1971108201004 163 089

vii

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jada Wa Jada, Berusaha, Berjuang dan Berdoa setelah itu tinggal

menerima pembagian-Nya dengan ikhlas…

1. Buat Istriku tercinta Etik Mawarti 2. Buat Buah hatiku… Fatma & Sasa

3. Bundaku Sumiyati & Siti Rondiyah 4. Kakak & adikku

5. Keponakanku

viii

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin kami panjatkan puji dan syukur kehadirat

Alloh SWT atas perkenan dan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang

berjudul “Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan.” (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman). Tesis ini disusun dan

diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar dalam Magister Ilmu

Pemerintahan.

Tesis ini terwujud dari sebuah renungan dan langkah penulis meniti

ketugasan “nyantrik” di wilayah Sleman paling selatan selama 2 tahun terakhir.

Sebuah wilayah transisi yang menjadi perpaduan yang energik nan erotis antara

“ndeso paguyuban” seperti asal penulis dengan “patembayan” kemajuan

modernnya kota karena berhimpitan langsung dengan wilayah “negoro” kota

Yogyakarta. Ketugasan yang telah memberikan cakrawala baru tentang arti

persahabataan, persaudaraan dan kekeluargaan “paseduluran ” dengan pamomong

desa yang tidak dapat dinilai dengan apapun serta merupakan jawaban dari

sepotong teka teki panjang penulis dalam perjalanan 20 tahun sebelumnya.

Tesis ini juga merupakan usaha penulis untuk memotret suatu transisi

dari tugas negara yang semula pembantuan menjadi kewajiban karena pemberian

kewenangan pengelolaan PBB P2 kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam

prosesnya penulis ikut “hanyut” dalam proses transisi ini dari pertengahan 2012

hingga akhir 2013. Sebuah transisi yang menguras energi namun telah diemban

secara total oleh teman-teman dipenda, kecamatan, desa dan padukuhan. Demi

keberhasilannya pula sehingga terlupakan untuk menyusun memori indah

tentang transisi itu sendiri. Sehubungan hal tersebut penulis mencoba mengisi

ruang yang terlupakan itu. Penulis berharap semoga catatan penuh dengan

kekurangan dan berlepotan ini masih bisa menjadi “dokumen” yang memberikan

manfaat berupa gambaran tentang hiruk pikuknya masa transisi dan implementasi

pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman.

ix

ix

Akhirnya meskipun telah mengerahkan segala jurus dan ilmu untuk

menjadikan tesis ini dapat lebih baik, namun penulis menyadari masih banyak

kekurangan dalam menyusunnya, baik dari aspek teori, aspek metodologi maupun

aspek analisanya. Untuk itu penyusun mengharapkan masukan, kritik dan saran

konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan penyusunan ini.

Pada kesempatan yang baik ini dengan kerendahan hati penulis

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan menimba

ilmu di Universitas yang unggul dan Islami ini.

2. Bapak Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, selaku Direktur Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta Ibu Dr. Dyah Mutiarin, M.Si yang telah

membimbing dan merelakan karya Prof Wahyudi beserta literaturnya, kami

kutip untuk menambal lobang-lobang dalam tesis ini “dikarenakan

kesempitan berpikir penulis”, semoga menjadi tabungan amal baik Beliau dan

keluarganya serta senantiasa diberi kesehatan dan kesejahteraan.

4. Tim Dosen Penguji yang dipimpin oleh Dr. Dyah Mutiarin, M.Si, dengan

anggota Penguji I : Dr. Suranto., M.Pol dan Penguji II : Dra. Atik Septi

Winarsih, M.Si yang tak bosan-bosannya mengkritisi untuk penyempurnaan

tesis ini.

5. Para Dosen Magister Ilmu Pemerintahan (Pak Ulung yang sangat tenang tetapi

“tugasnya mengerikan ”, Dr Ratminto yang sangat bersahabat, Ibu Ambar

yang selalu bersemangat, Ibu Nuri dengan jurus SKP-nya, Ibu Rahma “Ibu

Master Resiko Bencana”, Pak Gunawan dengan Metopen lawakannya, Pak

Awang dengan kerendahan hatinya, Bu Erni dengan “kepemimpinan

Islaminya”) yang telah memberikan ilmunya kepada penulis semoga menjadi

ladang pahala bagi Beliau-Beliau , dan bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Bupati Sleman, Kepala BKD yang telah menberikan izin belajar, Mas

Anton dan Mbak Erni atas dorongan dan bantuannya.

x

x

7. Kepala Dinas Dipenda Kabupaten Sleman Pak Hardo, Pak Kabid Wahyu dan

Mas Fahmi, Mas Yunan, Pak Condro, Danang, Safirta dan lainnya yang telah

merelakan kandangnya untuk bahan penulisan ini.

8. Shobatku Mbak Titin “SLBK 20 tahun” sahabat lama balik kembali yang

menjadi narasumber utama di medan penggarapan tesis ini dengan slogannya,

“ayo langsung pendadaran saja, njenengan pasti bisa ”.

9. Bapak Camat Gamping Drs. Budiarjo dan Pak Ayok atas izinnya dan

bantuanya serta temen-temen Seksi Pemerintah Mas Budi, Mas Harsono,

Mbak Pri dan Andri yang telah berbaik hati untuk berbagi tugas karena

terkadang penulis harus melarikan diri karena tugas ke kampusnya.

10. Teman-teman di “kandang lamaku yang nyaman” Bagian Tata Pemerintahan

atas bantuan datanya.

11. Teman-teman dari desa dan dukuh se Kecamatan Gamping yang ikut

memberikan berbagai nilai persahabatan dan catatan permasalahannya sebagai

bahan penulisan tesis ini.

12. Sahabatku Basuki di Pertapaan di Lereng Merapi Argomulyo Cangkringan

yang telah memberikan senjata pamungkas, tanpa meguru dan dapat ilmu

belum tentu tesis terwujud saat ini.

13. Ibunda Sumiyati dan Ibunda Hajah Siti Rondiyah atas doa dan dukungannya

yang selalu mengalir dingin dan menyejukkan.

14. Para pejuang di Magister Ilmu Pemerintahan khususnya Angkatan V Mas

Bardi ”sang jendral” dan Berti “macan tutul”, yang saling suport meski

kadang-kadang “ketiduran bersamaan”, Dik Andi, Dik Dedi, Dik Kifli, Dik

Decky, Dik Ahmad, Dik Poltak sang politisi, Dik Erul, Bang Herman “yang

agak liar”, Dik Angga dan Dik Kahar yang selalu memberi warna tiap diskusi

klas yang sangat serius kemudian berbelok “terjerumus dan hanyut” dalam

kekocakan yang selalu kurindukan.

15. Dik Andri, Dik Iyan dan Dik Ummi Zakiyah yang sangat membantu

ditikungan akhir dalam proses akhir penyelesaian tesis ini, serta pak sofyan

yang terus membantu dengan ketulusan, kesabaran hati dan keislamannya.

xi

xi

16. Buat istriku, Etik yang cukup tangguh untuk didaulat sebagai “editor” yang

efisien, senantiasa membangunkan “pendekar tidurmu” agar tetap semangat

menyelesaikan tesis ini, thank’s atas segala suport lahir dan batin dalam

rangka merealisasikan mimpi indah kita berdua 5 tahun yang lalu saat

wisudamu di Graha Saba Pramana.

17. Buah hatiku Fatma yang cantik dengan “tongkat narsisnya”, Sasha yang

manis dengan “taman pelanginya”, maafkanlah atas tertundanya mimpi-

mimpi kalian karena studi dan penulisan tesis ini.

18. Kakak-kakak dan Adik-adikku yang telah merelakan mengemban ketugasan

keluarga besar kita selama penulis studi, dan keponakanku “Rinaningsih IP 4”

yang tiada lelah memberikan bantuan sebagai penerjemah untuk setiap

kedatangan “makhluk asing” jurnal-jurnal seabreg serta translate akhir cerita

yang mengasikkan untuk didiskusikan.

19. Teman dan sahabat juga fans setia .….. yang selalu memberikan suport

sehingga kuliah dan penulisan tesis ini dapat selesai.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan, semoga bermanfaat baik

bagi penulis dan memberikan sedikit sumbangsih kepada Pemerintah Kabupaten

Sleman untuk potret transisi pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman yang telah

terbingkai dalam karya tesis ini. Amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2014

Penulis

TAMZIS SARWANA

xii

xii

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah pusat untuk memperkuat keuangan daerah semakin nyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan 11 jenis pajak daerah, salah satu kewenangan daerah dimaksud adalah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penulis telah melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengetahui transisi dan implementasi pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman tahun 2009-2013 sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendaerahan pajak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Sleman pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, BPD DIY Cabang Pembantu Gamping, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Sleman, Kecamatan Gamping, 5 Pemerintahan Desa dan beberapa padukuhan di Kecamatan Gamping. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisa data dilakukan dengan deskreptif kualitatif dan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Pendaerahan Pajak berdasar UU Nomor 28 Tahun 2009 telah terlaksana dengan dikelolanya kewenangan pemungutan 10 dari 11 jenis pajak dengan hasil selama 2-6 tahun rata-rata diatas 100 %. 2. Transisi pengelolaan PBB P2 terlaksana optimal dengan tersusunnya Perda No. 11 Tahun 2012 tentang PBB P2 dan Peraturan Bupati untuk pengelolaan PBB P2, terbentuknya struktur organisasi Dipenda, penyiapan dan peningkatan SDM, tersedianya anggaran, peralatan, data, dan terbangunnya sistem kerjasama. 3. Terlaksananya implementasi kewenangan pengelolaan PBB P2 di masa transisi dengan penetapan regulasi teknis Keputusan Bupati untuk tim pengelola PBB P2 dan Keputusan Kepala Dipenda untuk Standard Operating Prosedure (SOP) dan surat tugas dan dinas lainnya, terlaksananya administrasi di semua tingkatan pengelola, diterapkannya sistem pemungutannya yang meliputi perencanaan (penetapan jadwal, target, tarif dalam pokok ketetapan PBB P2, petugas pemungut), pelaksanaan (pencetakan SPPT, penyampaian SPPT, Pekan Intensifikasi Pembayaran, penyetoran ke BPD DIY), evaluasi di semua aspek pengelolaan dan tingkatan), dan pengawasan telah dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan BPK Perwakilan DIY. Sedangkan implementasi pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping telah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal karena adanya kendala dilapangan 4. Hasil gambaran sebelum dan sesudah transisi pengelolaan PBB P2 di Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan pengelolaanya telah berhasil dengan baik.

Saran penelitian ini adalah perluasan kerjasama dengan Bank diluar BPD DIY untuk kemudahan pembayaran PBB P2, peningkatan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dan Notaris/PPAT, melakukan Pemeliharaan dan pembaharuan basis data PBB P2, Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pengelola PBB P2 di semua level pengelola.

Kata Kunci : Pendaerahan Pajak, Transisi Pengelolaan Pajak, Implementasi Pengelolaan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

xiii

xiii

ABSTRACT

The center goverment policy to strengthen regional financial increasingly apparent with the enactment of Act No. 28 of 2009 on Local Tax and Retribution which authorizes 11 types of local taxes, one of the local authority in against that is to manage land and building tax Rural and Urban (PBB P2). The author has conducted research in Sleman District Government to determine the transition and implementation of PBB P2 in Sleman years 2009 to 2013 as a follow-up to the implementation Pendaerahan Tax and Retribution mandated by Act No. 28 of 2009.

The method used is descriptive qualitative research. The study was conducted in Sleman District Government, Dipenda Sleman, BPD DIY Gamping Ministrant Branch, Governance Secretariat Sleman, Gamping Subdistrict, 5 Village Government and several hamlets in the Subdistrict Gamping. Data collection techniques done with interviews, documentation, and questionnaires. Data analysis done with descriptive qualitative and interactive data analysis.

The results showed: 1. Pendaerahan Tax under Law No. 28/2009 has been accomplished with the authority manages the collection of 10 of the 11 types of taxes with the results for 2-6 years on average above 100%. 2. Transition management of PBB P2 optimally implemented with the drafting of regulation No. 11/2012 on PBB P2 and Regent Regulation on management PBB P2, organizational structure formation Dipenda followed the preparation and capacity building of human resources, the availability of budget, equipment, data, and the establishment of partnerships. 3. The implementation management authority in the transition to the establishment of technical regulations Keputusan Bupati to team managers of PBB P2 and the head office decision of Dipenda for Standard Operating Procedure (SOP) and a letter of assignment and other agencies, the implementation of the administration at all levels of the management, the implementation of the collection system which includes planning (determination of the schedule, the target, tax rate PBB P2, officers collector), implementation (SPPT printing, delivery SPPT, Week Intensification Payment, payment / deposit to BPD DIY), evaluation in all aspects of management and level), and surveillance has been carried out since the process of planning, implementation and evaluation by the Inspektorat Sleman and BPK Perwakilan DIY. Management implementations in Gamping subdistrict has been implemented with limited results this happens because of the constraints in the field. 4. The result of the condition before and after the transition PBB P2 management in Sleman show management has worked well.

Suggestions results of this study is the expansion of cooperation with many others except BPD DIY to ease payment, increased cooperation with the Land Office and Notary/PPAT, continue to reform data of PBB P2, increased capacity and PBB P2 managers welfare at all levels of managers.

Keywords: Pendaerahan Tax, Tax Management Transition, Implementation Management of Tax, Tax on Land and Building Rural and Urban

xiv

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .................. ii PENGESAHAN TIM PENGUJI ……………………………………………… iii PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................ iv LEMBAR REVISI .............................................................................................. v PENGESAHAN PROGRAM STUDI ………………………………………… vi MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vii KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii ABSTRAK .......................................................................................................... xii ABSTRACT ........................................................................................................ xiii DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiv DAFTAR TABEL .............................................................................................. xvii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xx DAFTAR SINGKATAN ……….……………………………………………... xxi DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….. xxii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………………………………….................. 1 1.2 Rumusan Masalah …………………………………............. 10 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………..... 11

BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Kajian Pustaka ………………………………...................... 13 2.2 Kerangka Teori …………………………………………..... 21 2.2.1 Desentralisasi Fiskal ……………………………………..... 21 2.2.2 Pajak ……………………………………………………...... 32 2.2.3 Pajak Negara, Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan …………………………………. 41

2.2.4 Transisi Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ........................................................................

52

2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................. 57 2.4 Definisi Konsep .................................................................... 59 2.5 Definisi Operasional ............................................................. 60

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ………………………………………......... 62 3.2 Lokasi Penelitian ................................................................... 64 3.3 Penentuan Sumber dan Jenis Data ……………………........ 65 3.4 Uji Validitas dan Analisis Data …………………………… 67

BAB IV DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 4.1 Pemerintah Kabupaten Sleman…………………………….. 69 4.1.1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman …. 69

xv

xv

4.1.2 Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman ………………… 71 4.2 Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD Pengelola Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan……………. 72

4.2.1 Struktur Organisasi ………………………………………... 72 4.2.2 Sumber Daya Manusia …………………………………….. 74 4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Sleman ………………………………………… 75

4.2.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah …………………............... 75 4.3 Kecamatan Gamping ………………………………………. 76 4.3.1 Struktur Organisasi ………………………………………... 76 4.3.2 Sumber Daya Manusia …………………………………….. 77 4.4 Diskripsi Pemerintahan Desa se Kecamatan Gamping ……. 79 4.4.1 Profil 5 Desa se Kecamatan Gamping …………….. 79 4.4.2 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Gamping ……………... 85

4.5 Pengalihan Pelimpahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah ……………………………………………………...

87

BAB V ANALISIS PENELITIAN 5.1 Pendaerahan Pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009…………………….……………………………….. 94

5.1.1 Pelimpahan Kewenangan Memungut Pajak dari Pusat kepada Daerah, dan Jumlah serta Jenis Pajak yang Dilimpahkan ………………………………………………..

94

5.1.2 Kebijakan dan Pengelolaan Pajak Daerah yang Dilimpahkan ………………………………………………..

96

5.2 Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan di Kabupaten Sleman ……………………..

114

5.2.1 Proses Penyusunan Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman …………………………………..

114

5.2.2 Proses Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja …... 120 5.2.3 Proses Penyiapan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan

Kapasitas SDM ( Pelaksanaan Diklat, Bintek, Pelatihan Pemungutan PBB P2) ……………………………………...

124

5.2.4 Penyiapan Bidang Penganggaran ………………………….. 130 5.2.5 Penyiapan Peralatan Perpajakan (Pembelian/Pengadaan) … 135 5.2.6 Penyiapan Data Perpajakan (Penerimaan/Pengadaan Data)

Pajak Bumi dan Bangunan ………………………………… 137

5.2.7 Kerjasama …………………………………………………. 138 5.3 Implementasi Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Masa Transisi .....…. 141

xvi

xvi

5.3.1 Implementasi Kewenangan Kabupaten Sleman Menetapkan Regulasi Teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB P2 …………………………………………………………..

141

5.3.2 Dilaksanakannya Administrasi Perpajakan PBB P2 di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sleman ……………………………………………………..

152

5.3.3. Diterapkannya Sistem Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Sleman ……………………………………………………..

154

5.3.3.1 Perencanaan ……………………………………………….. 154 5.3.3.2 Pelaksanaan ………………………………………………... 157 5.3.3.3 Evaluasi …………………………………………………… 159 5.3.3.4 Pengawasan ……………………………………………….. 161 5.3.4 Implementasi Pengelolaan PBB P2 di Kecamatan Gamping 162 5.4 Gambaran Sebelum dan Sesudah Transisi Pengelolaan PBB

P2 di Kabupaten Sleman 168

5.4.1 Aspek Regulasi ……………………………………………. 168 5.4.2 Aspek Aspek Struktur dan Tata Kerja ……………………… 169 5.4.3 Aspek Sumber Daya Manusia …………………………….. 170 5.4.4 Aspek Anggaran/Keuangan ……………………………….. 171 5.4.5 Aspek Peralatan dan Data-data ……………………………. 172 5.4.6 Aspek Kerja Sama ………………………………………… 172 5.4.7 Aspek Administrasi ……………………………………….. 173 5.4.8 Aspek Sistem Pemungutan PBB P2 ……………………… 173

BAB VI KESIMPULAN 6.1 Kesimpulan 176 6.2 Saran 179

DAFTAR PUSTAKA

xvii

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Undang-Undang Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 1997-2009

3

Tabel 2

Pajak, Retribusi, dan PAD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Dan Proyeksi Tahun 2010-2014

4

Tabel 3

Respon Daerah di Indonesia Terhadap Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5

Tabel 4

Tahapan Pengalihan Pengelolaan PBB Perdesan dan Perkotaan Secara Nasional

7

Tabel 5

Ketetapan Pajak dan Realisasi PBB-P2 se Kabupaten Sleman Tahun 2008-2014

8

Tabel 6

Ketetapan Pajak dan Realisasi PBB-P2 seluruh Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2013

9

Tabel 7 Keaslian Penelitian tentang Pajak dan PBB 17

Tabel 8

Perimbangan Keuangan Menurut UU No. 5/1974 dengan UU No. 25/1999 dan UU No. 33/2004

27

Tabel 9 Lokasi Peneltian 65

Tabel 10 Sumber Data Primer 66

Tabel 11 Sumber Data Sekunder 67

Tabel 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten SlemanBerdasar Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2011

70

Tabel 13 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman 72

Tabel 14 Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman tahun 2013 Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan

74

Tabel 15 Daftar Jabatan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

74

Tabel 16 Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Gamping tahun 2013 Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan

77

Tabel 17 Daftar Jabatan di Lingkungan Kantor Kecamatan Gamping

78

Tabel 18 Profil 5 Desa se Kecamatan GampingDari Aspek Kewilayahan, Demografi dan Pemerintahan

82

Tabel 19 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) se Kecamatan Gamping Tahun 2012-2014

86

Tabel 20 Pendaerahan Pajak di Kabupaten Sleman berdasar 3 Undang-Undang Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 1997-2009

95

xviii

xviii

Tabel 21 Produk Regulasi Kabupaten Sleman 2010-2013Berdasar UU No. 28 Tahun 2009

97

Tabel 22 Hasil Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

100

Tabel 23 Hasil Pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

101

Tabel 24 Hasil Pengelolaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

102

Tabel 25 Hasil Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

103

Tabel 26 Hasil Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

105

Tabel 27 Hasil Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Bukan Logam di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

106

Tabel 28 Hasil Pengelolaan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

107

Tabel 29 Hasil Pengelolaan Pajak BPHTB di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

108

Tabel 30 Pajak Air Tanah Hasil Pengelolaan di Kabupaten SlemanTahun 2008-2013

109

Tabel 31 Hasil Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

110

Tabel 32 Hasil Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013 (dalam milyar)

111

Tabel 33 Kontribusi Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013

113

Tabel 34 Mekanisme Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang PBB P2 di Kabupaten Sleman

115

Tabel 35 Produk Regulasi Peraturan Bupati Daerah tentang PBB P2 di Kabupaten Sleman

118

Tabel 36 Mekanisme Proses Penyusunan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

122

Tabel 37 Pengisian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Pelantikan 30 Desember 2011

125

Tabel 38 Pengisian Formasi Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman SK Bupati Tanggal 1 Januari 2012

126

Tabel 39 Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman

127

xix

xix

Tabel 40 Penyediaan Anggaran untuk Transisi Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011-2013 di Kabupaten Sleman

134

Tabel 41 Penyiapan Peralatan untuk Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman

136

Tabel 42 Penyiapan Data Pajak untuk Transisi Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman

137

Tabel 43 Kerjasama Dipenda dengan Instansi dalam Transisi Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman

139

Tabel 44 Penerbitan Keputusan Bupati Sleman tentang Tim Penge- lolaan PBB P2 Pemerintah Kabupaten Sleman

146

Tabel 45 Keputusan Kepala Dinas tentang SOP tentang Pelak-aan sanaan Pelayanan PBB P2 di Kabupaten Sleman

147

Tabel 46 Administrasi Pengelolaan PBB P2 Tahun 2013Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dukuh se Kab. Sleman

153

Tabel 47 Jadwal Kegiatan Pengelolaan PBB P2 Tahun 2013 155

Tabel 48 Ketetapan Pajak dan Petugas se Kabupaten Sleman Tahun 2013

157

Tabel 49 Kegiatan Evaluasi Pengelolaan PBB P2 se Kabupaten Sleman Tahun 2013

160

Tabel 50 Fasilitasi Pemungutan PBB P2 di Kecamatan Gamping Tahun 2013

163

Tabel 51 Kegiatan Intensifikasi Pembayaran PBB/Pekan PBB di Kecamatan Gamping Tahun 2013

164

Tabel 52 Realisasi Pembayaran PBB se Kecamatan Gamping Tahun 2013

165

Tabel 53 Kegiatan Evaluasi Pengelolaan PBB P2 se Kecamatan Gamping Tahun 2013

166

Tabel 54 Gambaran Pengelolaan PBB P2 Sebelum dan Sesudah Transisi di Kabupaten Sleman

174

xx

xx

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Pemerintah DaerahAntara UU No. 5/1974 dengan UU No. 25/1999 dan UU No. 33/2004

26

Gambar 2 Fondasi dan Pilar Pencapaian Visi dan Misi Grand Desain Desentralisasi Fiskal di Indonesia

32

Gambar 3 Kerangka Pikir 59

Gambar 4 Model Analisis Interaktif 68

Gambar 5 Bagan/Struktur Organisasi Pemerintah Desa Se Kabupaten Sleman

81

Gambar 6 Bagan/Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Se Kabupaten Sleman

84

Gambar 7 Proses Regulasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam Proses Pengalihan Pengelolaan PBB P2

126

Gambar 8 Bagan/Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

130

xxi

xxi

DAFTAR SINGKATAN

PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SPOP: Surat Pemberitahuan Objek Pajak

NJOP: Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

DBH Pajak: Dana Bagi Hasil Pajak

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

SDO: Subsidi Daerah Otonom

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

SKP : Surat Ketetapan Pajak

DBKB: Daftar Biaya Komponen Bangunan

BDNPP: Bank Data Nilai Pasar Properti

SISMIOP: Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

SSPD: Surat Setoran Pajak daerah

SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SKPDKB: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

SKPDKLB: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Lebih Bayar

SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

STPD: Surat Tagihan Pajak Daerah

xxii

xxii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Quisioner

Lampiran 2 Surat Ijin penelitian dari Magister Ilmu Pemerintahan UMY

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Sleman