Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce

(E-Commerce): Studi tentang PermasalahanHukum dan Solusinya

M. Arsyad Sanusi

' Abstract

Theprogress ofmodem technology recently makes the transformation ofInformation andmode ofcommunication amonghuman beingsbecome easy and direct, especiallyin theworld of trade. Indeed, the business facilities which can be obtained easily through e-commercegives some advantages, but, at the same time, italso gives birth a numberofcrucial legal problems. First, the substantiveproblems which include problems of datamassage authenticity, electronic signature, validity, privacy orconfidentiality, security, andavailability. Second, theproceduralproblems which are related tojurisdiction or forum. Tosolvesuch problems, weneed toprepare certaininstruments which support the establishment of safe, effective and beneficiale-commerce transaction for all parties involved. Inaddition, we have to perform reformation and uniformity of lawby referring to UNCITRALModelLaw as a fundamental guidance.

Pendahuluan

Dunia bisnis berkembang seiring dengan Dalam perkembangan yang palingperkembangan peradaban manusia. Semakin mutakhir, muncul sebuah model atau sistemmodern sebuah peradaban semakin modem transaksi bisnis yang sangat inovatifdankreatifpulalah bentuk dan pola hubungan bisnis yang mengikuti high-tech improvement (kemajuanada. Dari sinilah di dunia bisnis dikenai ada teknologi tinggi) di bidang komunikasi dandua model utama, yaitu bisnis konvensional informasi. Canggihnya teknologi modem saatyang merujuk kepada nilai dan tata cara yang ini dan terbukanya jaringan informasi globaltradisional, yang lazim dikenai dengan bisnis yang serba transparan, yang menurut Alvinklasik atau konvensional. dan bisnis modem Toffler adalah gejala masyarakat gelombangyang merujuk kepada nilai-nilai serta perilaku ketiga/ telah ditandai dengan kemunculanmodern yang bersifat kontemporer. Masing- internet, cybemet, atau world wide web (\www)masing model bisnis memiliki cara, perma- yaknl sebuah teknologi yang memungkinkansalahan, konsekuensijuridis, dan solusi yang adanya transformasi informasi secara cepatberbeda. ka seluruh dunia melalui dunia maya. Dengan

10 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET 2001: 10 - 29

M. ArsyadSanusi. Transaksi Bisnis dalamElectronic Commerce...

teknologi internet semacam ini, human action(perilaku manusia), humaninteraction {interaksiantar manusia) dan human relation (hubungan.manusia) mengalami perubahan yang cukupsignifikan.

Pada gilirannya, perubahan interaksi daninterelasi manusia tersebut di atas memasuki

wilayah hubungan dagang atau bisnis.Transaksi bisnis {commerce), dengan adanyateknologi cyber dan internet tersebut di atas,tidak lagi hanya bisa dilaksanakan secaralangsung {facetoface, directseliing) melainkandapatpula dilaksanakan dengan menggunakanjasa layanan internet, intranet, extranet, danelektronet lainnya. Saat ini, transaksiperdagangan seperti ini dikenai dengan istiiahelectronic commerce, yang pada umumnyadisingkat dengan akronim e-commerce,^sebuah bentuk perdagangan, yang menurutbanyak peiaku dan pengamat. banyakmenawarkan keuntungan-keuntungan.Sebenamya istiiah e-commerce ini teiahmuncuisejak lama,yakni sejak dipakainya alat-aiat danmedia eiektronik seperti fax, teleks dan iain-lain. Namun istiiah ini muncui menjadi sesuatuyang fenomenai, dikenai iuas danmemuncuikan perdebatan-perdebatan aktuaidan faktual daiam bidang ekonomiperdagangan, bidang sosial, budaya danhukum, baik iokal ataupun intemasionai, sejak

menjamurnya pemakaian internet daiamkehidupan manusia.

Dengan e-commerce ini seorang penjual{sellei) tidak harus bertemu langsung (face toface) dengan pembeli {buyers, consumers)dalamsuatu transaksi dagang. Transaksibisaterjadi hanya lewat surat menyurat melaiuiemail, teiekopi dan iain-lainnya. Pembayaran{payment) bisadiiakukanjuga melaiui internet.Data message (pesandata)yang berisi agreement (perjanjian dan kesepakatan kontrak)bisadisampaikan oiehsaiah seorang diantarapihak yang terkait (sebagai or/g/nafor) kepadapihak lain (si penerima, adressee) secaralangsung atau melewati mediator {intermediary) melaiui jasa eiektronik seperti internet,ekstranet, internet, email dan lainnya.

Bajaj dalam bukunya yang beijudui E-com-merce: The Cutting Edge of Businessmenyebutkan sejumlah keuntungan {advantage)yang bisadiperoieh dari e-commerce ini, antaralain: Pertama, penghematan waktu. Transaksibisnis antar negara yang biasanya menghabiskanwaktu beberapa hari daiam bisnis konvensionaidapat dipersingkat menjadi beberapa menitsaja dengan menggunakan jasa internet.Kedua, tidak akan ada lagi penundaan {delay)sebagai akibat kendaia transportasi. Ketiga,mengurangi kemungkinan melakukankesaiahan daiam pengetikan dan sebagainya

'AivinToffler. 1982, The Third Wave.Tomlo. NewYork. London. Sydney: Bantam Books. Him. 155-167,194-204. Tengaral (forecasting) semacam ini juga disampaikan oieh John Naisbitt danPatricia Abdurdencedaiam bukunyayangsangat terkenal. Megatrend2000.

^Dalam UNCITRAL Model Law yang dibualoleh PBB, e-commerce ini didefinisikan secara singkatsebagaisetiap aktivilas perdagangan yang dilaksanakan dengan caramelakukan pertukaran informasiyang diberikan,dikirimkan, diterima ataudisimpan melaiui jasaeiektronik. optik atau alatserupa lainnya termasuk, tetapi tidakterbatas pada, pertukaran data eiektronik (EDI/Electronic DataInterchange), e-mail, telegram, telex, atauteiekopi. LihatPasal 1 dan 2 UNCITRAL Model Law.

11-

karena sudah disiapkan sebuah modelstandar yang tidak perlu diketik ulang.Keempat, karena waktu bisnis dapatdigunakan seefisien mungkin, maka sangatmemungkinkan untuk mendapatkan lebihbanyak infoimasi mengenai bisnisnya sehinggamenunjang efektivitas dan efisiensi suatuperusahaan atau bisnis.^ Di samping hal-haltersebutdi atas masih banyak lag! keuntunganyang ditawarkan yang berkenaan denganbiaya promosi, peitiasaran dan pelayananyang lebih bisa diatur dan ditekankanseminimum mungkin dengan hasiinya yangmemuaskan.

Terlepas darikeuntungan yang ditawarkanoleh e-commerce tersebut di atas,sebenamyadalam transaksi e-commerce itu terdapatpermasalahan-permasalahan hukum yangsangat krusial. Sebagian contoh daripermasalahan hukumnya adaiah mengenaikeabsahan transaksi bisnis melalui jasa netatau elektronik ini dalam perspektif hukumperdata, karena pelaku bisnis dalam e-commerce mungkin juga dilakukan oleh anak dibawah umur dewasa, atau karena adabeberapa persyaratan yang masih dianggapkurang memenuhl ketentuan hukum perdatakonvensional seperti masaiah tanda tangandigital dan data massage. Masaiah hukumlainnya adaiah seperti jaminan keasllan {authenticity) data dan kerahasiaan dokumen {privacy), masaiah kewajiban dan pengurusanpajak {tax), perlindungan konsumen {protections ofconsumers), rujukan hukumnya ketikaterjadi breach of contract tort (perbuatan

melanggar hukum), yurisdiksi, pelaksanaanhukum, dan lain sebagainya.

Permasalahan diatas. menunjukkan bahwadaiam beberapa segi, transaksi dalam e-com-.merce sangat riskan, penuh resiko, terlebihkarena plhak konsumen memiliki kewajibanmelakukan pembayaran terlebih dahulu {advance payment) sementara ia tIdak bIsamelihat kebenaran adanya barang yangdipesan ataupun kualitasnya. Lebih jauh lagi,pembayaran yang dilakukan secara elektronikbaik melalui transfer bank atau, lebih-lebih,lewat pengisian nomorkredit di dalam internetsangat membuka peiuang terjadinyakecurangan perdata dan pidana, sementarabelum ada jaminan pasti (exacf guarantee)bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan'sesuai dengan pesanan. Apakah yangmenjadi alat bukti ketika nantinya terdapatgugatan hukum, dasar apakah yangdigunakan untuk menilal keotentikan sebuahdokumen elektronik dalam e-commerce yangrata-rata tidak memiliki tanda-tangan {signature), hukum mana yang diberlakuk'an danhukum perlindungan konsumen seperti apayang sesungguhnya dibutuhkan dalam upayamemberikan kepastian hukum {legalcertantity) kepada para pelaku bisnis e-commerce merupakan pertanyaan-pertanyaanhukum yang perlu segera mendapatkanjawaban. Karena sampai saat Inl, menurutpenelitian yang dilakukan oleh sebuahlembaga internaslonal, telah banyak kasus-kasusyang merugikan konsumen yang terjadi,seperti; satu dari setiap sepuiuh kasus

'Mengenai keuntungan atau benefit e-commerce ini salah satunya dapat dilihat di Kamlesh K. dan DevjaniNag. 1999. E-Commerce The Cutting Edge ofBusiness. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. Him. 14-15.

12 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001: 10 - 29

M. Arsyad Sanusi. Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

pengiriman barang dapat dipastikan terlambatatau tidak sampaj kepada konsumen; duaorang pembeli (buyersj dari Hongkong danInggris menunggu sampai lima bulan untukmendapatkan refund (pembayaran kembali)dari barang yang dibeli tap! tld^k sesuaidengan pemesanan dan barangnya tidakdikirim; banyak pihak penjuai (suppliers atausellers) yang.tidak mampu memberikankuitansi atau bukti transaksi dan iain-Iainnya/

Permasaiahan-permasaiahan di atassangat berkaitan dengan hukum. Mampukahhukum, terutama hukum perdata dan niaga diIndonesia, bergerak dinamis.mengikutiperkembangan model perdagangan yang kianestablished (mapan) ini? Hukum. sesuaidengan wataknya sebagai alat rekayasasosiai(as a tool of social engineering)^ 6an sebagaialat kontroi sosial (as a tool of social controf)harusnya mampu mengikuti dinamikaperubahan dan mobiiisasi sosiai yang terjadisehingga ia seiaiu menjadi hukumyang hidup(living law) daiamdua dunia, teks dan konteks.Karena perdagangan eiektronik ini sudahmasuk dan berkembang di Indonesia, makahukum bisnis dan hukum periindungankonsumenyangada pada saatini periu ditinjaukembali^ apakah masih iayak dan bisa meng-cover semua permasaiahan e-commerce iniataukah periu ada suatu tambahan atau

perubahan, mengingat dalam e-commerce ituada fenomena dan elemen-elemen^baru yangsangat mungkin meiahirkan konsekuensihukum yang berbeda.®

E-Commerce dalam Perspektif HukumKontrak

Praktik e-commerce berkembang begitucepat memecahkan tradisi-tradisi perdagangankonvensionai yang dirasakan teriaiu iamban dankurang efektif dan efisien. Perkembangan iniadaiah merupakan konsekuensi positif dariperkembangan teknoiogi informasi yangsecara kontineu dan cepat mengembangkandirinya. Cepatnya iaju perkembangan teknoiogiinformasi ini, sayangnya,tidak disertai denganpembangunan iandasan hukum atauiegislasinya yang semestinya menjadiiandasan untuk seiaiu menjadi peganganuntuk mencapai kepastian hukum (legal certainty). Tiadanya iandasan hukum dan legislasiyangsecara khususmengature-commerceinibanyakterjadi di negara-negara yang sedangberkembang, seperti Indonesia sendiri.

Meskipun demikian, hal ini tidak berartibahwa absennya^ legislasi khusus itumembuka-peiuang pada pelaku bisnis untukserta merta meianggar etika dan prinsip-prinsip kontrak yang. sudah ada; Prinsip-

^Hasil peneiitianinidapatdiaksesdi http://www.dba.com®Lihat penjeiasan iredeii Jenskins. 1980. Social Orderand the Limit of Law. Princeton. New Jersey:

Princeton Universty Press. Him. 214. • -®Bacapernyataan Dariiel S. Levyarigberbunyi: What lawis...dependes upon'whatitisallowed tobeby

conditions ofpolitical powerandauthoiity, and these conditions inturn are determined bya wide variety ofsocial, culturaland'economic forces. When the conditions change, the law. must also change, sometimesexplicitly butat theveryleastimplicitly. Pemyataan ini menyiraU^an secaraeksplisit bahwa hukum harus berubahketika eiemen-elemen sekitar hukum itu berubah. Baca Daniel S. Lev. 1972. Islamic Courts in Indonesia: A

Study in the PoliticalBases of Legalinstitution. London: University ofCalifornia Press. Hlm.2.

13

prinsip, syarat-syarat dan etika kontrak yangtelah diatur dalam BW dan undang-undangserta peraturan lainnya masih tetap berlakuuntuk kontrak e-commerce tersebut walaupundi Sana sini mungkin masih membutuhkanreinterpretasi.

Tidak lama lag!, Indonesia akan menyusulnegara-negara lain seperti Amerika Serikat,Inggris, Kanada. EU, dan Malaysia dalam ha!penyusunan undang-undang khusus yangmengatur masalah e-commerce, mulai dariperaturan teknisnya sampai kepada masalahyurisdiksi, tanda tangan eiektronik dan lainsebagainya.

Pengusaha e-commerce dalam membangundan mengembangkan usahanya, lebih-lebihdalam proses pembuatan kontrak on-lineharuslah secara cermat dan teliti mengikutipetunjuk-petunjuk {guide) yang sudahditentukan. Santiago Cavanillas dan A.Martnizes Nadal menyatakan bahwa proseskontrak on-line yang harus dlikuti adalahsebagai berikut;

a. E-Catalogue, dipresentasikan ataudibuat oleh E-Supplier,

b. klik pertama {first click) dengan mene-kan tombol atau aksi serupa berupalainnya dilakukan oleh pembeli untukmemesan satu produk atau lebih;

c. halaman rekapitulasi pembelian yangdibuat oleh e-supplier,

)

d. klik kedua (second click) denganmenekan tombol atau aksl serupalainnya yang dilakukan oleh pembelianuntuk menyatakan penerimaannya (acceptance):

e. pernyataan menerima dari e-supplier.

Dari gambaran proses di atas dapatdinyatakan bahwaproses e-commercemelaluiweb adalah sebenamya sesederhana prosespembuatan kontrak konvensional.Transparansi dan kejelasan ketentuan dansyarat-syarat, terkecuali masalah availabilitasbarang, sangat tampak. Karena posisi danlokasi para kontraktan sangat mungkin untukberjauhan, maka sesungguhnya yang menjadikunci kesuksesan dalam e-transaction ini

adalah good faith (i'tikad balk) dan trust(kepercayaan).

Dalam praktik, proses kontrak on-linememang sulit untuk diprediksi jangka waktudan lamanya proses keberlangsunganpembuatan kontrak. Hal ini sangatbergantungkepada masing-masing kontrak, khususnya"dalam kesiapannya untuk selalu mengaksesinternet dan menghubungi para mitradagangnya.

Permasalahan Hukum E-Commerce danUpaya Penyelesaiannya

Cepatnya perkembangan e-commercedan akseptabilitas internet sebagai infra-struktur alternatif modern dalam

mengembangkan dunia perdagangan.bukanlah berarti bahwa eksistensinya tidakmemunculkan permasalahan-permasalahan,baik yang bersifat teknis maupun non teknis.Masalah teknis yang dimaksud adalahmisalnya masalah reliabilitas teknologieiektronik Itu sendiri, inti teknologi dan pirantipendukungnya, dalam hubungannya denganpenggunaannya sebagai media niaga,sedangkan masalah non teknis adalahmasalah-masalah yang berkaitan denganimplikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasiteknologi eiektronik itu dalam duniaperdagangan.

14 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001: 10 - 29

M. ArsyadSanusi. Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

Internet sebagai fokus kajian dalam studi.ini, memiliki nature dan karakter global danuniversal karena la tidak mengenal batasteriton'al dalam hal koneksi jaringan-jaringan.Seseorang yang ada di negara-negara Abisasaja mengakses dan berhubungan denganjaringan Internet di negara B,C dan lalnnyadan demlklan pulasebaliknya. Oleh karena itu,ketlka Internet itu digunakan sebagai mediaperdagangan, maka permasalahan-permasalahannya pun akan memilikikecenderungan untuk bersifat global danuniversal. Tegasnya, permasalahan-permasalahan e-commerce melalui internet itubukan hanya menjadi permasalahan suatunegara tertentu melainkan menjadipermasalahan semua negara yangmenggunakannya. Sebagai contoh adalah ma-salah yurisdiksi atau forum yang mengatursuatu kontrak yang dilakukan melalui internet;ha! mana yang menjadi permasalahanberbagai negara dan bahkan permasalahaninternasional.

Di samping itu, karena intemet bersifatindividual dan non face, maka ketika iadigunakan sebagai fasilitas dalam duniaperdagangan, sangat terbuka kemungkinanterjadinya suatu fraud (kecurangan) yangberimplikasi terhadap adanya perbuatanmelanggar hukum, baik yang bersifat perdatamaupun pidana. Banyak data yang dapatdikemukakan mengenai kecurangan-kecurangan seperti ini dan banyak contoh kasus

•yang sampai ke pengadllan baik yang^bersifatperdata maupun pidana. -

Akhirnya, permasalahan-permasalahane-comrnerce melalui internet Ini juga sangatmungkin muncul dalam kaitannya dengankebijakan-kebijakan (policies) pemerlntahbaik yang berkenaan dengan ekonomi; politik,ataupun sosial. Permasalahan seperti inidimungkinkan untuk muncul ke permukaankarena masalah internet bukan >hahyamasalah teknologi, melainkan juga masalahgaya hidup, budaya, dan ideologi, dan jugamasalah lalnnya.^

Secara umum, ketika diadakan idehtifikasipermasalahan e-commerce, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikatagorisasike dalam dua kelompok. Kelompok pertamaadalah kelompok permasalahan-permasalahanyang bersifat substantif, dan kelompok keduaadalah kelompok permasalahan yang bersifatprosedural. Kelompok yang bersifat subtantifmeilputi permasalahankeasliandata massagedan tanda tangan elektronik {authenticity},keabsahan (validity], kerahasiaan (privacy/confidentiality), keamanan (secur/fy) dankeberadaan barang (availability).

Permasalahan yang munculdalam^e-com^merce dapat dibagi ke dalam dua bagian;'permasalahan yang bersifat substantif danpermasalahan yang bersifat prosedural.Permasalahan yang bersifat substantif, yakni;-Pertama, keaslian data massage dan tandatangan elektronik. Masalah keotentikan data'

^Permasalahan-permasalahan tersebut di atastermasuk dalam permasalahan e-commerce karena padadasamya, e-commerce itu sendiri telah melibatkan banyak disiplin ataubldang kajian keilmuan dandiaplikasikandalam sebuahsetting budaya masyarakat yang selalu berkembang dandinamis. Mengenai hatini. Lihat NabllR. Adam. et. al. 1999. Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues. New Jersey:Prentice Hall. Him. 2-3. Untuk kajian yanglebih utuh dankomprehensif bacajuga Efralm Turban, et.al2000.ElectronicCommerce:AManagerialPerspective. New Jersey: Prentice Hall.

15

massage ini, menjadi permasalahan yangsangat vital dalam e-commerce, karena datamassage inilah yang dijadikan dasar utamaterciptanya suatu kontrak, balk itu dalamhubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupundengan substansi kesepakatan itu sendirl.Dengan demikian, masalah yang pertama inisangat erat kaitannya dengan masalahkeabsahan {vaUdity) kontrak, keamanan {security) dan juga kerahaslaan dokumen{privacy).

Sebagai solus! permasalahan di atas,muncul beberapa alat yang dianggap mampumemberikan otentikasi terhadap data message,yaitu kriptografi (crypfograp/iy) dantandatangan elektronik {digital signature) sebagaipepopang. e-commerce dan dianggap telahmemungkinkan dokumen elektronik untukmemiliki posisi yang sama bahkan lebih daridokumen kertas.® , -

•. Kedua, keabsahan {validity). Keabsahansuatu trontrak adalah tergantung kepadapemenphan syarat-syarat kontrak. Apabilasyarat-syarat-kqntrak telah terpenuhi, utamanyaadalah adanya kesepakatan atau persetujuanantara para.pihak. maka kontrak dinyatakanterjadi.'Namun dalam e-commerce ini,terjadlnya kesepakatan adalah sangat erathubungannya dengan penerimaan atasabsahdan otentiknya data message yang memuatkesepakatan itu. Apakah data message yangtidak tertulis asli di.atas kertas, melainkandalam wujud data record yang abstrak dengantanda tangan elektronik yang juga berbeda

dengan tanda tangan blasa dapat diterimaoleh hukum yang ada sebagai sesuatu yangsah?

Berkenaan dengan masalah ini, makaUNCITRAL Model Law yang menjadi rujukanpembuat UU dan Hukum E-Commerceseluruhdunia menyatakan pada Pasal5 bahwa sebuahinformasi, efek, validitas atau keberdayaanhukumnya, tidak dapat ditolak semata-mataatas dasar karena la dalam bentuk data

massage.^Pasal ,5 UNCITRAL Model Law tersebut

di atas secara tegas menolak keraguan ataskeabsahan data massage sebagai"dasar darisebuah kesepakatan atau perjanjian, Tentusaja, data massage yang dimaksud adalahdata massage yang keotentikannya telah bisadibuktikan dengan rhenggunakan teknik danInstrumen yang.terpercaya seperti yangdisebutkan dl atas.

Ketiga, kerahasiaan {confidentiality/privacy). Kerahaslaan yang dimaksudkanmellputi kerahasiaan data dan atau informasidan juga perlindungan terhadap data daninformasi tersebut dari akses yang tidak sahdan berwenang. Untuk e-commerce, masalahkerahasiaan Ini merupakan permasalahanyang sangat penting dalam hubungannyadengan proteksi terhadapdata-data keuanganperusahaan atau organisasi, informasiperkembangan produksi, dan informasi yangberhubungan dengan waktu dan daftar hargauntuk jangkawaktu tertentu.

Yang dapat ditawarkan sebagai solusi diantaranya adalah penyelesaian teknis berupa

W. Hlrn, 263,Wcle 5;information shall nobedeniedlegal effect, validityprenforclabilitiysolelyonthegrounds thatis

not containedin the fomiof a dara message. , - - ,

16- JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001: 10 - 29

M. Arsyad Sanusi. TransaksiB'isnis dalam Electronic Commerce...

penyediaan teknologi dan sistem yang tidakniemberikan peluang pada orang yang tidakberyvenang untuk membuka dan membacamessage Itu. Penyelesaian keduaadalah upayahukum, yakni melegisiasi sebuah peraturan,hukum atau undang undang mengenaiperlindungan terhadap informasi digital.

Keempat, keamanan {security). Masalahkeamanan merupakan masalah penting,karena keberadaannyamenciptakan rasa confidence bag! para i/serdan pelaku bisnis untuktetap menggunakan media elektronik untukkepentingan bisnisnya. Kalakota dan Whinstonmenyatakan bahwa kajian mengenai masalahkeamanan dalam e-commerce secara luas

dapat dibagi menjadidua tipe; pertama adalahclient-server security yang menggunakanbermacam-macam metode otorlsasi untuk

meyakinkan bahwa hanya pengguna danprogram yang validlah yang memliiki aksespada sumber Informasi. Mekanisme akseskontrol harus di-sef up secara tepat untukmemungkinkan pengguna yang terotentlkasluntuk melakukan akses ke data tersebut.

Mekanisme kontrol yang dimaksud mellputiproteksipassword, smart, card, biometrik danfirewall-, kedua adalah data and transactionsecurityyang meyakinkan adanya privacy dankonfidenslalitas dalam data message danpaket informasi. Untuk Ini maka digunakanlahmetode-metode kriptografik seperti telahdisebut di atas.

Menurut Kalakota dan Whinston, client-senrer security merupakan the biggest headaches system yang dihadapi oleh paraadministrator dan pengguna e-commerce.Ada tiga'cara penyebab problem pada model

security inl: pertama, physical security holesyang terjadi manakala seseorang mendapatkanakses fisik yangtidaksah pada suatu komputer.Kedua adalah software security holes yangterjadi ketika program atau software pribaditernyata consistent usage holes yang terjadiketika administrator sistem membuat

kombinasi software dan hardware yangmenjadlkan sistem Itu rentan untukdicurangi.'®

Kelima, availabilltas {availability).Permasalahan lain yangjugaharusdiperhatikanadalah keberadaan informasi yang dibuat dandltransmlsikan secara elektronik yang harustersedia setlap kail dibutuhkan. Karena itu,maka masalah ini sangat erat hubungannyadengan sistem pengamanan dan kekokohansistemyang dapat memproteksi dan mencegahterjadinya kesalahan atau hambatan padajaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis,jaringan, ataupun kesalahan profesional.

Di samping itu, karena e-commerce tidakmengharuskan adanya pertemuan atau tatapmuka antara para plhak yang terllbat dalamkontrak e-commerce, maka di sampingpermasalahan yang berhubungan dengandata message elektronik seperti yangdisebutkan di atas ada juga permasalahanlainnya yaitu masalah keberadaan barangyang diperjualbelikan secara elektronik itu.

Hal inl sebenarnya sangat berkaitandengan trust (kepercayaan) dan good faith(iktikad baik) dari-para pihak. Karena itu, makapermasalahan terakhir ini adalah persoalanpersonal. Meskipun demlkian, la menjadipermasalahan yangsubstansial karena sangaterat kaltannya dengan masalah penyelesaiankontrak itu sendiri.

^"Kalakota dan Whinston. 1996.Frontiers of Electronic Commerce. Massachusetts, California, NewYork: Addision-Wesley Publishing Company. Inc. Him. 177.

17

Permasalahan lainnya yang masihberhubungan dengan availability adalahmasalah availability data, di mana informasiyang disimpan dan ditransmislkan melalul lalulintas jaringan itu hams available (bisa diperoleh) kapan saja ia dibutuhkan makadalamhai in! dibutuhkan piranti-piranti yang bisamengatasi kemungkinan terjadinya error(kesalahan)' balk yang disebabkan karenamsaknya program atau pun karena rnasuknyavirus ke dalam sistem komputer.

Permasalahan yang Bersifat Prosedura!Yurisdiksi atau forum

Istilah yurisdiksi konotasinya merujukkepada kekuasaan pengadilan untuk mengadilikasus-kasus tertentu. Masalah yurisdiksi inimenjadi masalah yang sangat kruslal danurgen dalam e-commerce karena setiapputusan pengadilan yang tidak memilikiyurisdiksi personal terhadap tergugatdinyatakan batal demi hukum {null and void}.

Memang pada masa-masa yang laluhukum mempersyaratkan kehadiran personalsecara fisik (tergugat) untuk membela diri danmemberikan keterangan dengan pemyataan-pernyataan yang layak dan Iain-Iain. DewasaIni kadang kala bahkan sering kali terlibatseorang non-resident (bukan penduduk asll)melakukan hubungan hukum kontrak denganpenduduk asli tanpa kehadiran orang nonresident itu di negara aquo, sehingga kemudianperlu diadakan suatu pengaturan tentangyurisdiksi yang memungkinkan pengadilanlokal menangani kasus-kasus tertentu atasyurisdiksi hukum non-resident tersebut.

Dikatakan bahwa dalam penentuanyurisdiksi atauforum perlu diperhatikan apakahnegara aquo Ikut serta dalam konvensi(mengatur soal-soal yurisdiksi) atau tidakmenjadi anggota suatu konvensi, seperti konvensibem, rome, brussel dan lain sebagainya yangsecara tipikal membicarakan seal yurisdiksi danpllihan hukum. Secara umum dapat dikatakanbahwa dalam penentuan yurisdiksi perludiperhatikan hal-hal berikut: pertama, Idkasipara pihak, obyek, barangatau jasa, kehadiran{presence) para kontraktan. Selanjutnya,terhadap negara yang ikut serta dalamkonvensi biasanya diberlakukan peraturanmandatory, sedangkanterhadapbadan hukumatau perusahaan maka penentuan forumnyaadalah domisili perusahaan aquo.

Selanjutnya dapat juga dljelaskan bahwaada konsepsi mengenai alternatif pllihan(opsi), di mana penggugat memilih yurisdiksiberdasarkan hal-hal berikut: 1), lex loci con-tractus: 2), lex loci delictionis: 3), terhadapdelicti yang terjadi pada dua tempat makapenggugat dapat memilih salah satu forum;4), terhadap cabang perusahaan maka pilihanfomm pada lokasi atau tempat cabang aquo;5), terhadap dua tergugat, maka penggugatboleh memilih salah satunya; 6), terhadapjurisdiksi khusus/eksekutif (baca: konvensilugano)] 7),yurisdiksi menurut konvensi dalammanaterdapat klausul; 8), terhadap konsumen,diberlakukan forum konsumen; dan 9). terhadaptender pekeqaan di mana terdapat klausuladalam e-commerce, diperhatikan bukti-buktikomputer.

Jonathan Rosenoer mengutip pernyataanSupreme Court di USA yang menyatakanbahwa:"

"Jonathan Rosenoer. 1997. CyberLawthe Lawof the Internet {ttev/york: Springer. Him. 227-230).

18 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001: 10 - 29

M. Arsyad SanusL Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

"mempakan fakta yangtidak bisadihindaridari kehidupan perdagangan modembahwa jumlah yang begitu banyak daribisnis yang ditransaksikan semata-matahanya dengan menggunakan mail (surat)dan jaringan kdmunikasi yang melintasibatas negara, karena itu menghapuskeharusan kehadiran fisik dalam sebuah

negara...sepanjang upaya-upaya pelakubisnis sengaja ditujukan secara langsungpada penduduk negara lain secarakonsisten kita menolak pemyataan bahwaketiadaan fisik dapat menggagalkanjurisdiksi personal."

Dalam HPI dikatakan bahwa pengadilanmemiliki yurisdiksi terhadap seseorang kalaupengadilan tersebut memiliki wewenang untukmengadlli persengketaan yang melibatkanorang tersebut dan memberikan putusan yangmengikat orangtersebut. Jadi, yurisdiksi pengadilan didasarkan atas batas-batas teritbrial dari

negara-negara atau pemerintahan yang diwakilioleh pengadilan yang bersangkutan.

Sebagai illustrasi pengadilan dapatmemberlakukan yurisdiksi umum maupunkhusus terhadap tindakan hukum tergugatberdasarkan atas legal actions penggugat,baik itu dilakukan dalam lingkungan batas-batas negara dari pengadilan yangbersangkutan maupun perbuatan atauhubungan hukum itu dilakukan di luar batas-batas negara.'

Jurisdiksi khusus dilakukan terhadappelaku bisnis (acfors) melalui internet oleh

suatu pengadilan yang jauh dari domisilinya,karena pemberlakuaan jurisdiksi khususterhadap tergugat yang secara fisik tidaksedang berada di negara di mana pengadilanyang bersangkutan berada. Untuk hal ini, makadiperlukan dua parameter, yaitu: adanyapersetujuan khusus dari jurisdiksi pengadilansetempatdan hukum yang diberlakukan harusmemiliki standar proses yang sesuai denganketentuan perundang-undangan. Baik orang(legal atau fisik) dapat dihubungkan dengannegara tertentu seperti kewarganegaraan,domisili dan tempat tinggal habitual.

Selain hal tersebut di atas, dalam HPI fdikenal istilah interlegaP^ yang memiliki duaaspek. Pertama adalah bahwa juridiksi berartitentang kewenangan suatu pengadilan dibawah hukum nasional untuk menanganimasalah yang akan diselesaikan denganhukum nasional baik itu ketentuan secara

eksplisit ataupun implisit berdasarkan prosedurperdataatau pidana. Kedua, berkaitan masalahhukum manakah yang tepat yang akandiberlakukan apabila terdapat lebih dari satujuridiksi dalamsebuah masalah. Hal ini, dalam

•HPI dikenal dengan pilihan hukum {the choiseof law) sedangkan situasinya disebut dengankonflik hukum. Dalam HPI dikenal adanya pilihan hukum seperti /ex forum (masalah-masalah hukum prosedural) dan lex cause(piasalah-masalah pembuktian).

Konflik hukum dalam kaltannya denganjurisdiksi tidaklah selamanya berkonotasinegatif, namun bisa juga ia bersifat positif.Konflik hukum yangbersifat positif menyiratkan

^^Istilah interiegal atau interlegalitas selalu bermakna bahwa dalam kasus tersebutada lebih dari satujurisdiksi. Adaistiiah iain yangmemiliki makna hampir sama yaitu interiegal yaitu istilah yangbanyakbeiiaku padasistemnegara federal,sepertidiASdan Australia.

19

bahwa pengadilan di lebih satu negaraberwenang untuk memutuskan masalah.Secara ideal, plllhan hukum hendaknyadiharmonisasikan sehingga /ex causediterapkan tanpa mempertlmbangkan ataumelihat di mana satu pihak menuntut pihaklain ataupun beberapa pihak lain, mesklpunlex forum selalu dipakal dalam masalah-masalah yang sifatnya prosedural. Dapatdipahami, dan hal Inl banyak mengundangperdebatan dan melahirkan ketidakharmonlsan,bahwa penggunaan lex forum sebagal lexcause berlaku pula pada hal-hal yang berslfatsubstansif, perdebatan mana pada akhirnyamelahirkan apa yang dikenal dalam HPIsebagal forum shoppingyaltu salah satu pihakberusaha sedemiklan rupa agar kasus aquodlputuskan di pengadilan yang diharapkanakan memlliki hukum yang cocok demikepentlngan hukum pihakyang bersangkutan,termasuk nantlnya dalam pelaksanaanputusannya yang menguntungkan pihak yangbersangkutan.

Bagalmana pengakuan dan dayamengikat suatu putusan hakim suatu negaralainuntukdiperlakukandan dliaksanakan pada'negara lawan, sekalipun hal Inl dipakalinstrumen-lnstrumen internaslonal, sepertikonvensi Brussel, Lugano dan lalnnya yangmemberlkan contoh tentang jurisdiksl exorbitant, menjadi suatu permasalahan yangcukupkompleks, terutama dalam hubungannyadengan apllkasi e-commerce.^^ Apllkasiperdagangan melalui media elektronlk inimemang sangat rentan terhadap lahlrnyabenturan-benturan hukum dan benturan-

benturan kepentlngan yang perlu penangananserius dan sempuma oleh para Insan hukumdan pelaku bisnis sehingga manajemenaktlvltas perdagangan dapat memlliki suatukepastlan hukum yang sangat erat kaitannyadengan kejelasan jurisdiksl. Tanpa adanyamanajemen aktlvltas perdagangan yang baik,tentu saja kepastlan hukum dan masalahjurisdiksl akan menjadi kendaladan rintanganyang akan dihadapl.

Dari pertanyaan hukum tentangforum danchoice of law yang perlu diselesalkan olehhukum Interlegal naslonal negara yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan yangada dalam HPI, sangat tampak dengan jelasbahwa relevansidan kaitan kedua figur dlatassangat erat satu sama lalnnya. Para pakarhukum menyadarl bahwa HPI memllikibatasan-batasan substansi dan proseduralatas halyangtidak bisadijamah oleh jurisdikslhukum interlegal suatu negara.

Terllhat bahwa hukum interlegal lexforum akan menentukanpilihan hukum untukmemutuskan perkara lex cause, sehinggamasalah Interlegal suatu negara yangsubstanslnya memuat ketentuan-ketentuanjurisdiksl dan pillhan hukum merupakanbaglan dari hukum naslonal. namun hukuminl dalam kondisi khusus berbasis kepadaperjanjian atau Instrumen-lnstrumen Internaslonal lalnnya. Penentuan Isl hukumsepertiItu merupakan suatu kedaulatan negara dlmana pengadilannaslonaldiberl jurisdiksl dandi mana hukum naslonal membolehkan

hukumnegara lainditerapkanoleh pengadilannaslonal.

. '̂ Llhat ulasan Jon Blng. Platform Masalah HukumE-Commerce.ECLIP Online. Him. 2.

20 •JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001: 10 - 29

M. Arsyad Sanusi. Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

Jon Bing sekali^ lagi menegaskan bahwaistilah hukum interlegal adalah suatu acuanke hukum interlegal nasiona!dan bukan suatuacuan ke sistem legal Intemasional yang bisaditerapkan untuk masalah-masalahintemasional.'^ Titik tekan pada hukuminterlegal nasional sangat memiliki suatu nilaifilosofis yang cukup dalam, yaitu dijunjungnyasuatu kemerdekaan nasional dalam menentukan

suatu pilihan sesuai dengan kehendak dankepentingan yang bijaksana sesuai denganukurap konteks yang melingkupinya.

Di samping itu masalah pilihan hukumatau interlegal ini menjadi masalah yang cukuppelik dan penuh pertentangan. Di salah satuparagraf dari waith Paper Amerika Serikatdikemukakan contoh persoalan sebagaiberikut:'^

MIsalnya, user (pengguna) di negara A, dimana tindakan tertentu tidak dianggappelanggaran hak cipta, bisa menggunakankarya yang diletakkan pada server{providei)dinegara B, dimana tindakan tertentutersebutdianggap sebagai pelanggaran hak cipta.Hukum negara yang mengatur pelanggaranhakcipta—apakahdarlnegara di mana karyayang berhak cipta itud\-uploadatau ke negarayang mana karya Itu 6\-download aiau negaradi mana haoust server berada. Dalam kasus

transmisi langsung, hukum negara yang manaberlaku —apakah hukum negara darltransmisi atau transmitterasW atau negara yangmenerima? Bisajuga hukum-hukum pemegang

hak cipta itu berlaku di maslng-masing negara.Masalah-maslah ini bagaimana pun juga tidaklebih bermasalah daripada masalah yangakhir-akhir ini timbul. Seperti penggunaan telphon,mesin fax, atau modem dalam perdaganganintemasionar.

Permasalahan hukum dan keadaan sepertidi atas, perlu kajian untuk dipahami. secaraseksama agar nantinya tidak menimbulkansuatu ketidakpastlan hukum bagi para^pihakdalam menentukan suatu forum dan pilihanhukum mana yang akan berlaku. Menurutundang-undang Amerika Serikat penegasansuatu karya diperlukan bagi perlindungan hakcipta.'®

Pemyataan dan deskripsi di atas sangatsesuai dan dapat disimpulkan denganpemyataan Jon Bing bahwa sebenarnya adatiga kriteria yangsangat bisa digunakan dalamupaya untuk mengldentifikasi jurisdiksi danpilihan hukum pada permasalahan yangkompleks dan melibatkan lebih darl suatunegara: 1)orang, aktor, provider, dansebagainya;2)keputusan-keputusan pemerintah, 3)peralatan.

Walaupun kriteria-kriteria yang disebutkandi atas, kelihatannya sangat sederhana, dalampraktiknya hal tersebut masih menimbulkanbanyak pertanyaan khususnya dalam kaitannyadengan pertanyaan sejauh manakah haltersebut mampu secara efektif disepakati dandiapllkasikan.

Dalam kasus-kasusdlatas, dapat dipastikanadanya suatu tank menarik antarkepentingan

''Ibid. Him. 4.

"Bruce A Lehman. "Hak Milik Intelektua! dan infrastruktur Informasl Nasional."Laporan Grup Kerjadalam Hak-hak Kepemilikan Intelektual.

"Ihi diperkenankan di bawah Konvensi Bern Pasal 2 ayal (2).

21

yang terlibat di dalamnya sehingga sulitdiprediksi sebelumnya jurisdiksi dan hukummanakah yang akan diterapkan apabilasuatuwaktu terjadi suatu sengketa hukum. Terlebihkarena internet yang dijadikan media kontakon-line in! memiliki sifat yang borderless, tidakdibatasi oleh batas-batas geografis negara,maka masatah yurisdiksi dan pilihan hukumini menjadi lebih sulit lagi untuk ditentukan.

Hal ini seakan menuntut sebuah wacana

hukumbaru mengenai yurisdiksi setelah'dirasabahwa konsepsi-konsepsi yang digunakanoleh pengadilan pada saat ini terasa sudahkurang mampu berdialog dengan realitaskehidupan yang semakin maju dan berkembangdengan teknologi canggihnya. Namun demi-kian, sebenarnya untuk sementara waktu,masalah yurisdiksi seperti tersebut di atas da-pat ditangani dengan jalan diadakan suatukesepakatan awal dalam perjanjian mengenaihukummanakah dan yurisdiksi manakah yangakan diberlakukan apabila suatu waktu terjadisengketa hukum.

Hukumyang Diterapkan (Applicable Law)Kajian hukumtentang pilihan hukum yang

akan diterapkan atas suatu kasus kontrak e-commerce tidak dapat diterapkan secaraterpisah dengan kajian yurisdiksi. Dalamkasus-kasus kontrak penerapan hukum dankewajiban kontraktan secara umum untukpertama-tama ditentukan oleh hukum negarayang dipilih oleh para pihak. Di sini, otonomlpara pihak sangat menentukan hukum manayang akan diberlakukan atas hubungan

hukum yang terjadi. Seperti halnya dengansistem peraturan umum perundang-undang-an untuk Indonesiayang biasa dikenaldenganAlgamene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesia (dislngkat AB) dalam Pasal 18menyatakan bahwa bentuk tiap tindakanhukum akan diputus oleh pengadilan menurutperundang-undangan dari negeri atau tempatdi mana tindakan hukum itu dilakukan.^'

Lalu sekarang timbul pertanyaan, bahwapada umumnya penawaran yang tercantumdalam homepage atau situs tidak secaraexpressis verbis dicantumkanbaik forum mau-pun pilihan hukum terjadi ketika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban kontraktan dapat ditentukan oleh hukumlokal negara dengan mempertimbangkanhubungan-hubungan yang memiliki signifikansiterdekat dengan masalah para pihak.

Sejalan dengan pandangan hukumtentang forum shoppingsebagai mana teruraidalam kajian tentang forum (permasalahanprosedural), Ridwan Khairandy, NandangSutrisno dan Jawahir Thontowi mengutippandangan Morris yang menyatakan bahwathe proper law of the contract adalah suatusistem hukum yang dikehendaki oleh parapihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakandengan tegas, atau tidak dapat diketahui darikeadaan sekitarnya maka proper law bagikontrak tersebut adalah sistem hukum yangmemiliki kaitan yang paling kuat dan nyatadalam transaksi yang terjadi.'®

Dalam menetapkan hukum yang berlakudiketahui dari kehendak para pihak yangmengadakan perjanjian. Drsini pengadilan

"LihatPasallSAB.

"Ridwan Khairady, et.al. 1999.HukumPerdata internasionalindonesia. Yogyakarta: Gama Media.Him. 116.

22 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001: 10 - 29

M. Arsyad Sanusi. Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

pertama-tama melihat isi kontrak apakah adapilihan hukum yang dinyatakan secarategas.dan kalau ternyata ada maka pengadilankemudian melakukan dugaan hukum denganmelihat istiiah-istllah yang digunakan dalamperjanjian dan keadaan di sekitamya denganme.mperhatikan petunjuk dan semua unsur-unsur obyektifdansubyektifdalam kontrak yangbersangkutan guna mengetahui titik beratnyauntuk pada akhirnya menentukan pilihanhukum yang akan diterapkan.

Lebih lanjut, Ridwan Khairandy danNandang Sutrlsno serta Thontowimengemukakan teori the most characteristicconnection yang oleh Sudargo Gautamadianggap sebagai teori paling baik untukmenyelesaikan permasaiahan pilihan hukumdalam kontrak. Pada esensinya. teori inlmenyatakan bahwa pilihan hukum beradapada kewajiban untuk melakukan prestasiyangpaling karakteristik merupakan tolak ukuruntukpenentuan hukum yang akan dipergunakandalam mengatur perjanjian aquo.'^

Di samping masalah hubungan yangpaling signifikan, ada beberapa hal lag! yangperlu untuk dipertimbangkan dan diperhatikan,antara lain; tempat penibuatan kontrak, tempatnegosiasi kontrak, tempat pelaksanaan kontrak,lokasi atau tempat obyek kontrak termasuksubyek kontrak; dan domisili, kebangsaan,residen serta tempat perusahaan dan tempatusaha para pihak.

Pertanyaan hukum substansi yang manayang akan diterapkan dalam kasus kontrakbarulah jelas ketika pengadilan secara tepatmenentukan bahwa terdapat yurisdiksi yang

jelas bagi pihak dan permasaiahan yangdiajukan. Proses semacam ini disebut denganproses yang berkarakteristik prosedural dantradisional.

Aristotle G.Mirzani Esquire mengemukakancontoh seperti berikut ini: Pihak AberadadiNewYork dan pihak Bberada di California, sedang-kan kontraknya terjadi di Virginia. Lalu terjadi-lahsebuah sengketa hukumdan AmenggugatB di 'New York. Pengadiiari New Yorkmengemukakan yurisdiksi hukum yang tepatuntuk diterapkan, yaitu Virginia atau. sebagaialtematif, adalah California. Jadl yurisdiksi yanglayak dan pilihan hukum yang bisa diterapkanbisa jadi lebih dari satu yurisdiksi.

Contoh di atas mengambarkan betapasulitnya menentukan yurisdiksi ketika banyakhal yang layak dipertimbangkan dan bahkanmenyiratkan.adanya ambivalensi yang terlahirdari kompleksitas permasaiahan tersebut.

Pembuktian {Evidence)

Pembuktian dalam e-commerce jugamemegang peranan yang sangat pentingbahkan tidak kalah pentingnya denganmasalah yurisdiksi dan pilihan hukum, karenadoktrin yurisdiksi dan pilihan hukum yangditerapkan sangat memperhatikan adanyabukti yangmelandasi terjadinya kontrak antarapara pihak.

Daiam perkara perdata {c/V/7 cases) Pasai164 HIR disebutkan alas-alat bukti yang sah,yaitu: (a) bukti surat, (b) bukti saksi, (c) buktisangka, (d) pengakuan, (e) sumpah.Semuaitu dengan memperlihatkan peraturan yang

'®Untuk lebih lengkapnya baca. Id. Him. 107-119.

23

diperintahkan dalam segala pasal di bawahini.^° Dalam perkara pidana, dalam Pasal 184KUHAP disebutkan alat bukti yang validsebagai berlkut: (a) keterangan saksi, (b)keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e)keterangan terdakwa.^^

Pertanyaan yang muncul, apakah buktidalam sistem hukum Indonesia dapatdipertahankan terbatas pada hal-hal tersebutd! atas ataukah akan membuka kemungkinansecara ekspansif untuk menerima data recordkomputer sebagai buktl-buktl yang lain dariyang disebutkan di atas dan sah serta diakuisebagai bukti yang sah di pengadilan.

Jawaban untuk pertanyaan di atasseharusnyaadalah "ya" dalam rangka memberikan peluangpositif atas berkembangnya e-commerce dengancara mereformasi atau minimum mereinterpretasihukum-hukum yang ada. Dari sini sebenamyamuncul sebuah pertanyaan lain yaitu mengapadatakomputer harusbisaditerima sebagaisebuahalat bukti?

Sampai saat ini, record elektronik yangdiperdebatkan itu banyak sekali dikiaskankepada surat sebagai alat bukti. Untuk hal ini,sebenamya UNCITRAL Model Law sebenamyatelah memberikan patokan nilai bahwa dataelektronik harus diterima kevalidannya dantidak dapat ditolak hanya semata-mata atasdasar pertimbangan bahwa ia dibuat danditransmisikan oleh elektronik.^^

Benjamin Wright menyatakan bahwapadaumumnya ada tiga tipe umum record yang

dapat diajukan di pengadilan sebagai buktitransaksi-trarisaksi elektronik, yaitu:^^

a. a record of the contents of an elektronik

message at some stage in its life;

b. a computer auditrecord, such as a journal noting the time at which he computer issude a message;

. c. a statistical or analytical report generated from a computersurveyof a quantityofstored data.

Setelah menggambarkan mengenai tipe-tipe umum pembuktian di atas yang bisadiajukan ke pengadilan sebagai alat bukti,Wright memberikan batasan tentangpembuktian {evidence) yaitu sesuatu yangditunjukkan. dijelaskan atau menunjukkankebenaran suatu fakta atau suatu pertanyaan.

Sementara, Michael Chissick dan Alistair

Kelman mengemukakan tiga tipe pembuktianyang dibuat oleh komputer, yaitu (1) realevidence, (2) hearsay evidence, dan (3)derived evidence.

Chissick dan Kelman menyatakan bahwakalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yangdibuat oleh komputer itu sendiri melaluipengaplikasian software dan penerimaaninformasi dari device lain seperti jam yang dibuilt-in langsung dalam komputeratau remotesender. Tipe bukti semacam inilah yangdisebut dengan istilah real evidence (buktinyata). Bukti nyata ini muncul dalam berbagaikondisi. Jika sebuah komputer bank secara

^R. Tresna. 1972. Komentar HIR ReglemenBumiputerayang Diperbaharui. Get. 4. Him. 182.2'LihatPasal184 KUHAP.

^^Lihat UNCITRAL.

^^Benjamin Right. Op. Cit.Him. 14-15.

24 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001: 10 - 29

M/Afsyad SanOsi/TransaksiBisnis"dalam'EI^^^

otomatis'mengkalkulasikan^]m¥n^ ^^Upaya Periyelesaiah Hu'p'embayaran '̂̂ kastemef'''terh'a 'Teridehsi'Onium'PermasalaharirberdasarkaritarifnyaVtran's^^^ '*'• \eca\^.'r .'"tefjadidancretf/f'ba/ance'yangdikliririg rsint-^prfjlas t-'=i''inc'ap lu uin vanp adr, „dr.'.

k, b-i'i-'pi- I X - an f?e'^niasalahanTpermasalahan,iseperti'hananv maka'-kalkulasi'ini akan'^dapat •-i.-- u - u-iL IX--- •; ':tvH jkeamanan, kerahasiaan dan.keaslian,dafa'digunakan sebagai-sebuah bukti nyata.'-'-f-' '1^-^ J ^

s^ '̂'i-Kemudiab;''ada dbkumeh-dokumeh^dannjata-datayangdiprbduksioIeHkomputerya^^ ferSna'itM eX^ u-merupak^ kfipiari (sSinanlciari 'LorLli " f ^ "I® k-.;Ur,w^i'kk^L /J- --11 -w'i u-."'- -fi • untukpikemukakanadalahsolusiyangbersifat•yang dibenkan{dimasukkan) oleh orangMain k -'.r/rL -

♦ - n 'k •'•I'u- - .teknis pula.^Solusi-yang bersifat.teknis yangkepada komputer. Bahan seperti iniah yang k-'J-u-.Lu'.wj- I u dimaksud.adalah seperti membangun sebuahdisebutnya dengan hearsay evidence (bukti -Ua ' -u-'

, •; - ijanngan yang sangat esfaW/sbeddan sop/7/s-yangberupakabardanorangXchekyanqdituis u .Kc.r>i'A*n-oiiA-wr;v^k;, k-u' —-^u ' k ^/cafed.yang. mengurangi atau bahkan.:tidakdan slippembayaranyangdiambil dan sebuah ' m-'V"-

-j- i u X • .memberi.peluang-lagi.,akan.munculnyarekenmg bank adalah termasuk-bearsay,r. .r,.kecurangan dan pemasuan.^„..„ .

T^rrov-'-x -' ••x-^r X Sebuah.janngan.ataUxnefwork/ng yang7'^rcsementara itu; yang-disebut-dengan «A-kkw y-a \, i .• .established.aan sophistcated tersebut tentuder/veo ev/dence adalah informasi vana • -j-i i ' .''- v.-i-i... ,, ,.,1, *.,saja,mempersyaratkan.adanya pirantirpirantimengkombinasikan-antara-bukti nyata^(rea/ ' •''' «l'

•!! -r- -x' - - •I pendukung berupa software atau.programewdence) denganMnformasi yang diberikan -^c\Lr!M»iu5-i-k—• '•••• I .rn-—x-. rii-: ...x-.' -^ .yanabefkaitanlangsung.dengan.e-commerceoleh^manusia' ke^ komputer dengan tujuan ♦o'™.'.!; o '̂iir.kx'ix,:. iL x 11 •• 'k- k j X- ' yang,juga,bersiiattangguh.dan,aman.,.Soft-untuk^-membentuk^ sebuah -data vanq - •' x- - ,•k -k ]We. dan program itu termasuk software dantergabungi^inipun-dimasukkan sebaqai hear- • v' . x _• x

^ , jscuQyai//cm program dasBr^pembuatan. data,messaoesay evidence dalam undang-undang elektronik ifei/Da/r/Dasanban kunci S^^pembuktian modem; Contoh dari derived evi- '®' k.-L^" 'o^p '̂̂ psangan, kunci privat dan

• A I k ; 1' 1'Vr i" .publik), crypto^system,.,program pembuatandence adalah tabel dalam kobm harian k- -a-' • ' iT - '•k'"k u XX xk 11 Xk k ^situs,web^soflwarepembayaranmelalui;web,sebuah statement bar]k karena tabel ini adaah x^i-A- , •, sampah kepsda program pengsmanan.Bnti-•diperoleh dan real evidence yang secarai>;5a->.rv'T'-nn'v,.!! .virus dan lain.sebagainya. > i.,;otomatis membuat tagihan bank) dan bear- - t-- -''-I v-.n,-/',, Tr^r. .ij, f^.._Kecenderungan darLpermssalahan^e-say evidence (check individu dan' entry ^ ''-x^ j-'- '•-' 'i^'u^r>Atjr, \r'... fi-..,].-,n-i:i:. ,commerce; vang,sangat,dom nan,^ada ah[pembayaran iewatsb/p (pay/ng-/n ' iv'"ii'i n';-' nirxindo.ilrs in" '̂ "j '• :n >i ,x/v. v'i oermasalahan yang,erat^kaitannya,denganPandangan Beniamin Wriqht dan k^i v#' '(5r;idn'adii !d;r-,drKk'!-' ,.i/' I'.i m hukum (/ega//e/ated/ssues). Permasalahan-KJhissick serta Ke man tersebut di atas -i i-iidi'.iVAi i.-KUij.or-inqh.v-. •-r.-L no-V; ,permasalahandalamkelompokinikebanyakan'sebenarnya adalah tidak'berbeda.'Yanq '-v.jru'-u s.siurM^ u/^icnuj A'dnn r^^^arinr '̂j ,>'i:i!t .adalah.permasalahan-permasalahan.yangtoerbeda adalah sudut pandangnya; Kalau YeAifat DraVpdllral' Oak'ni'np'rma''̂ ah'ah»„hd.«2tau-substans|̂ alnya- maka Chiss.ck dan ^3^ 3,333,3,^ pembuktLn ketika^elman,mencoba,niel,hat dalam perspektif, adasengketdyanjmuncuidy iMaW&ak,klanfikasi prosedural. yakni dalam kaitannya.: NamJn demiklan •ada=jugFiJermasal^han

•dengan .kekuatan hukum pembuktian. beralfatsubstantlfyang berkaitan dengan

25

masalah hukum, yaitu masalah keabsahansebuah dokumen elektronik dan tanda tanganelektronik yang sangat berkaitan denganhukum kontrak dan permasalahan mengenaikeamanan dan privacy yang dalamantisipasinya menghendaki adanyapartisipasihukum sebagai landasan preventif ataupunpenyelesaian pelanggarannya.

Permasalahan-permasalahan hukumdalam e-commerce ini juga memerlukansebuah solusi sehingga nantinya mampumemberikan sebuah kepastian hukum {legalcertainty) dan melahirkan kepercayaan diri{self confidence) pada para pelaku bisnis e-commerce khususnya, dan kepada semualapisan masyarakat umumnya. Penyelesaianatau solusi terhadap permasalahan hukum inlmemiliki banyak pliihan, mulai dari sekedarpenafsiran hukum yang telah ada sampaikepada membuat hukum baru, mulai dariupaya penyeragaman hukum e-commercesampai kepada memblarkannya berbeda satusama lainnya. Bahasan mengenai hal inisecara lengkap dikemukakan pada poinbahasan berikut.

Unifikasi, Unlformasi atau DiversitasHukum

Permasalahan hukum e-commerce

sangatlah bersifat global dan universal setlapnegara yang mengaplikasikan e-commerceakan menghadapi permasalahan hukumkarena hukum yang ada bisa dikatakankonvensional sementara permasalahanhukume-commerce merupakan sesuatu yang

"/b/d

baru yang muncul dari sebuah teknologi barupada tatanan masyarakat maju dan baru pula.

Permasalahan yang samadankonteks sertanuansa hukum yang berbeda sebagaimana yangdisebutkan di atas melahirkan kebingungan-kebingungan dalam pencarian soiusi yangtepat. Yaitu apakah perbuatan hukum sebagaisolusi hukum atas permasalahan hukum diatas perlu berupa satu hukum (unifikasi) yangberlaku untuk semuanya dalam segala aspekdanprosedumya ataukah berupa penyeragamanprinsip hukumnya terutama yang berkaitandengan internasional dengan beberapaperbedaan dalam masalah prosedural non-prinsipil danlokal {unlformasi) ataukah berupakebebasan setiap negara dan bangsa untukmenentukan sendiri bentuk dan wujud hukumserta peraturan lainnya (diversitas) yangnantinya akan menyebabkan bermacam-macamnya undang-undang dan hukum e-commerce di setiap negara.

Perserlkatan Bangsa-Bangsa (PBB)dengan UNCITRAL Model Lawnya, sepertinyasetuju dengan pilihan kedua, yaknl uniformasiprinsip-prlnsip hukum e-commerce itu. Dalamketentuan UNCITRAL Model Lav/" tersebut,terlebih dalam sejarah pembuatannya"dinyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCITRAL ModelLaw adalah bersifat tidak mengikat, hanyasajaia dimaksudkan untuk menjadi petunjuk awalpembuatan hukum e-commerce di negara-negarayang berkehendak untuk membuatnyaagar supaya memiliki visi yang sama danprinsip-prlnsip dasar yang seragam.

26 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001: 10 - 2^'

M. ArsyadSanusi. Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce...

Penulis setuju dengan pilihan uniformasihukum ini. Kalau yang dipilih adalah unifikasi,yakni penyatuan hukum atau hanya _ada satuhukum yangdipakai bersama-sama, maka'halini akan berhadapan dengan kenyataa'nberbedanya kepentingan poiitik dan kuituraiserta sosial dengan ekonomi lokai negara-negara yang bersangkutan. Akhimya pilihanini akan menimbuikan masalah baru yakniadanya benturan kepentingan {conflict of interests) bahkan mungkin juga konflik budayadan poiitik.

Sementara itu, kalau yang diambii adalahpilihan terakhir, yakni diversitas, maka tentusaja legal certainty yangdimaksudkan dengandibuatnya undang-undang atau aturan e-com-merce ituhanyalah bersifatiokal atau domestikdan tidakbersifat intemasionai. Artinya, dalamtataran duniayang lebih iuasdan giobai, tujuanuntuk memuncuikan kepastian hukum tidaktercapai. Hal ini sangat memungkinkan untukmenjadi saiah satu faktor penghambatperkembangan e-commerce.

Reinterpretasi, Modifikasi atau ReformasiHukum?

Kaiau piiihannya adalah modifikasi, makaakan ada beberapa perubahan terhadappasai-pasal yang sudah ada. Daiam kontekshukum Indonesia, demi untuk mendukungeksistensi dan perkembangan e-commercemaka kemudian diperiukan beberapaperubahan terhadap beberapa pasalKUHPerdata yang sudah dianggap tidak

aplicable atau inappropriate (tidak iayak) iagiuntukditerapkan pada transaksi e-commerce.

Sementara itu^ pilihan terakhir yaitureinterpretasi terhadap hukum yang ada tidakmengharuskan'adanya suatu perubahan ontext, pada teks hukumnya, melainkanperubahanpada perspektif, pola pandang danpenafsirannya berdasarkan konteks yangberkembang.

Sebagai contoh adalah masalah tuiisanasii{writing) dan tanda tangan {signature) yangmenjadi suatu persyaratan dalam suatukontrak konvensionai. dan daiam

keberdayaannya sebagai bukti daiam perdatakonvensionai. Apakah data record yang adadaiam komputer dan tanda tangan eiektronikyang diiampirkan pada data message bisadianggap sah juga oieh hukum konvensionai?Kaiau tidak sah, apakah harus dinyatakan bataiatau tidak sah? Kalau tidaksah, apakah harusdinyatakan bataidan tidaksah, ataukah dibuatUU atau hukum baru yang menyatakankeabsahannya.

Kaiau dipilih untuk mengadakan .reinterpretasi terhadap KUHPerdata denganmerujuk kepada dimensi dan sisi fiiosofis dibaiik ketentuan keharusan adanya tuiisan asIidan tanda tangan asii, maka teks KUHPerdatadan Hukum Kontrak (BW) tidak perlu diubahtetapipeiiu diadakan perubahanreinterpretasi,bahwasegala sesuatu yang memiiiki manfaatdan kekuatan seperti tuiisan tangan dan tandatangan asii bisa juga dianggap cukup untukmemenuhi persyaratan perdata dalamhubungannya cfengan kontrak. Tetapi kaiau

^®Ljhat UNCiTRAL Model Lawon Electronic Commerce with Guideto Enactment. DaiamAhmad ImamMawardi dan M. Arsyad Sanusi. "Articles on Electronic Commerce (A Compilation)". .Surabaya. 2000 (sedangmenunggu proses penerliitan).

27

reinterpretasi semacam Ini tidak menjadipilihan, maka altematif lainnya adalah modelmodifikasi UU dan Hukum Perdata dan

Kontrak yang ada atau mereformasi ketentuan-ketentuan untuk kemudian digantikan denganhukum yang baru.

Pilihan terakhir adalah membuat UU atau

hukum baru yang khusus berkenaan denganmasalah e-commercedengan merujuk kepadaUNCITRAL Model Law sebagai pedomanawal menuju uniformasi prinsip dan mis!hukum khususnya yang berhubungan denganketentuan-ketentuan Hukum Perdata

Intemasionai.

Simpulan

E-commerce merupakan sebuah revolusidunia perdagangan kontemporer yangperkembangannya tidak tertanggulangi dandalam aplikasinya ia menawarkan beberapabenefit (keuntungan) bagi pelaku bisnis dankonsumen, mulai dan penghematan waktu,tenaga dan biaya yang diperoleh karenaadanya-pemotongan mata rantaiperdaganganyang asalnya panjang menjadi pendek.

Mesklpun demlkian, e-commerce jugamembawa permasalahan-permasalahanbaru terutama dalam hubungannya denganmasalah hukum. Masalah yurisdiksi, pilihanhukum. applicable law dan pembiiktlanmerupakan permasalahan hukumyang utamasetelah masalah keabsahan kontrak e-com-

merce itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum perdata yang ada, makatidak ada alasan untuk menyatakan batal ataskontrak e-commerce tersebut. Masalahlainnyaadalah masalah keaslian data, tanda tanganelektronik, keamanan dan kerahasiaan datamessage.

Solusi terhadap persoalan di atas adalah;pertama, dalam hubungannya denganmasalah teknis, maka perlu diadakan suatuprogram, software atau atau piranti lainnyayangmendukung terciptanya transaksi e-commerce yang aman, efektif dan efisien demimendorong munculnya kepercayaan diri parapelaku bisnis dan para konsumen; kedua,dalam hubungannya dengan masalah hukum,makadiperlukan terciptanya sebuah lingkunganhukum yang mendukung terwujudnya suatukepastian hukum.

Untuk mendukung kepastian hukum danlingkungan hukum yang mendukungperkembangan e-commerce yangmengglobalini maka diperlukan suatu uniformasi hukumdengan merujuk kepada UNCITRAL ModelLaw sebagai pedoman dasar. Lebih lanjut,dalam hubungannya dengan hukum perdatadan kontrak konvensional, maka perludiadakan suatu keberanian untuk melakukan

suatu reinterpretasi hukum atas hukum yangsudah ada atau meiegislasi suatu hukum baruyang secara khusus membahas dan mengaturmasalah e-commerce. Reformasi dan

modifikasi hukum merupakan pilihan yangterakhir dalam masalah ini. •

DaftarPustaka

Adam, Nabil R. et. al. 1999. ElectronicCommerce: Technical, Business,and Legal Issues. New Jersey:Prentice Hall.

Bing, Jon. Platform Masalah Hukum E-com-merce. ECLIP Online.

Jenskins, Iredell. 1980. Social Order and theLimit of Law. Princeton. New Jersey:Princeton University Press.

28 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001: 10 - 29

M. ArsyadSanusi. TransaksiBisnis dalam Electronic Commerce...

K, Kamlesh dan Devjani Nag. 1999. E-Com-merce The Cutting Edge of Business. New Delhi: Tata McGraw-Hill

Publishing Company Limited.

Kalakota dan Whinston. 1996. Frontiers of

Eiectronic Commerce. Massachu

setts. California, New York: Addision-Wesley Publishing Company. Inc.

Khairady, Ridwan.et.al. 1999. HukumPerdata internasionai Indonesia.

Yogyakarta: Gama Media.

Lehman, Bruce A. "Hak Milik Intelektiial danInfrastruktur Informasi Nasional."

Laporan Grup Kerja dalam Hak-hakKepemilikan Intelektual.

Lev, Daniel S. 1972. Islamic Courts inIndonesia: A Study in the PoliticalBases of Legal Institution. London:University ofCalifornia Press.

Rosenoer, Jonathan. 1997. Cyberiaw theLaw of the internet. New York:

Springer.

Toffler, Alvin. 1982. The Third Wave. Toronto.New York. London. Sydney: BantamBooks.

Tresna, R. 1972. Komentar HIR ReglemenBumiputera yahg Diperbaharui. Cet.4. . ' .

Turban, Efraim. etal. 2000. Electronic Comrmerce: A Managerial Perspective.New Jersey: Prentice Hall.

29