TRADISI DAN PERUBAHAN MADRASAH

DI SUMATERA SELATAN MELALUI PROGRAM

KEMITRAAN PENDIDIKAN AUSTRALIA DENGAN

INDONESIA

DISERTASI

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Doktor dalam Pengkajian Agama Islam

Oleh:

ABDUL HADI

Nim: 10.3.00.1.03.08.0012

Promotor:

Prof. Dr. H.M. Bambang Pranowo, MA

Prof. Dr. H. Husni Rahim

Konsentrasi Pendidikan Islam

Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

2017

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor di

SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan disertasi ini

telah saya cantumkan sesuai ketenuan yang berlaku di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 03 Maret 2017

Yang menyatakan,

Abdul Hadi

NIM. 10.3.00.1.03.08.0012

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hadi

NIM : 10.3.00.1.03.08.0012

Judul Disertasi : Tradisi dan Perubahan madrasah di Sumatera Selatan

melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia

dengan Indonesia menyatakan bahwa disertasi ini telah diperbaiki berdasarkan hasil

verifikasi oleh pihak SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, Maret 2017

Yang menyatakan,

Abdul Hadi

NIM. 10.3.00.1.03.08.0012

xi

ABSTRAK

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Kemitraan pendidikan Australia Indonesia (KPAI) telah mendorong munculnya kesadaran tentang standar mutu. Madrasah terinspirasi untuk menerapkan tata kelola kelembagaan yang berorientasi mutu.

Diawali oleh misi Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI) untuk peningkatan kualitas dan kapasitas madrasah agar mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peneliti melakukan kajian hingga menjadi data dan fakta berupa dinamika perubahan di madrasah. Masalah utama kajian ini adalah: Bagaimana dinamika perubahan di madrasah melalui Program KPAI? Kemudian diajukan pertanyaan lainya: Bagaimana model pemberdayaan KPAI untuk mendorong percepatan perubahan di madrasah? Bagaimana proses perubahan di madrasah melalui KPAI? Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya percepatan perubahan di madrasah? Untuk menjawab permasalahan itu digunakan pendekatan evaluatif dengan mengeksplorasi dokumen, diperkuat melalui observasi serta wawancara mendalam. Adapun informan penelitian diambil secara purpossive dengan menggunakan snowball sampling.

Diawali dari kajian aspek-aspek manusia dan perubahan, bahwasanya di madrasah telah terjadi perubahan melalui berbagai tahapan. Pertama, adanya dorongan dari dalam (dorongan internal) dimana madrasah mengalami phase “differensial” yakni fenomena yang menimbulkan kegelisahan dimana sebuah keharusan madrasah untuk meminta bantuan karena ketidakberdayaan akibat tuntutan sosial yang mengharuskan madrasah beradaptasi dengan perkembangan global. Kedua, munculnya kesadaran “internalisasi” bahwa madrasah harus mengikuti trend perkembangan dengan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) namun kondisi permasalahan yang kompleks mendorong munculnya kesadaran “eksternalisasi” dengan melakukan “objektifikasi” bahwa pengelola madrasah sadar terhadap ketidakberdayaannya dan mencoba menjalin hubungan dengan pihak luar dan memberi ruang untuk kerjasama yang salah satunya mengikuti kebijakan pemerintah sebagai madrasah sasaran KPAI.

Program itu telah mendorong madrasah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP); kegiatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM); manajemen perpustakaan; tata kelola administrasi dan keuangan yang efektif dan akuntabel serta kepemimpinan yang efektif; Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; Pemenuhan sarana dan prasarana dasar; Pembentukan lembaga mitra madrasah yang berperan sebagai konsultan lokal dalam upaya peningkatan dan pengembangan madrasah; Penguatan kapasitas pelayanan pendidikan pada Kantor Kementerian Agama pusat maupun daerah.

Indikator utama proses perubahan adalah meningkatnya status madrasah, semula belum terakreditasi menjadi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Propinsi. Indikator lain adalah beberapa elemen madrasah terdiri dari; pengurus yayasan, komite, kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, dan siswa mengalami perubahan. Perubahan itu berupa; peningkatan kedisiplinan, inovatif, akuntabel dalam mengelola keuangan, kepemimpinan distributif, pola kerja yang lebih baik, dan semakin kreatif mengelola pembelajaran dan lingkungan. Arah perubahan menuju ke positif dimana terdapat upaya terstruktur untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sesuai SNP.

Berdasarkan fakta dan data penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilakukan oleh KPAI adalah cara yang relatif baru dimana selama ini pemerintah cenderung membantu lembaga pendidikan dengan pendekatan hit and run tanpa ada follow up pasca pelatihan atau pemberian bantuan. Program pendampingan dengan fokus pada tiga kegiatan yang simultan berupa pelatihan/workshop; pemberian dana block grant; dan mentoring dapat menjadi salah satu pendekatan baru untuk diimplementasikan bagi lembaga pendidikan yang masih terkategori tertinggal serta membutuhkan sentuhan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitasnya.

xii

ABTRACT

This research concludes that Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI) encourage the emergence of awareness about quality standards. Madrassa was inspired to apply the institutional governance quality oriented. Initiated by mission of Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI) to improve the quality and capacity of madrassas in order to achieve the National Education Standards (NES). Researcher conducted an analysis to be data and the fact of the changing dynamics in the madrassas. The main problem of this study is how the dynamics of change at the madrassa through the Australia’s Education Partnership with Indonesia program? From the main problem formulated in specific questions: How AEPI empowerment model could accelerate changes at the madrasah? How the process of change at the madrasa through AEPI? What factors are contribute to the acceleration of change at the madrasa? To answer these problems, an evaluative approach is used by exploring documents, reinforced by observation and in-depth interviews. The informants were taken by purposive using snowball sampling. Starting from the human aspects and changes, that in madrassas there have been changes through the various stages. First, the self encouragement where madrasas experienced a phase of "differential" which is the phenomenon that produces anxiety where a madrassa necessity to ask for help because of the powerlessness due to social demands require madrassas to adapt to global developments. Second, the emergence of consciousness "internalization" that madrasas must follow the trend to meet the National Education Standards (NES) but the complexity of condition of issues to encourage the emergence of consciousness "externalization" to do "objectification" that managers of madrasas are aware of the disabilities and to try makes relationship with outsider, and provide spaces for cooperation, for instance to follow government’s policy as madrassa target of the AEPI. The program has encouraged madrassas to applied School-based Curriculum (SBC), Learning with Creative, Innovative, Active Learning, Effective and Joyful (CIALEJ); library and management; administrative and financial governance; effective of madrasah and accountability; effective leadership; Increas of teachers professionalism and personnel education; Fulfillment of basic facilities and infrastructure that support the quality of learning in accordance with NES; Establishment of partner institutions which acts as a local consultant in improving, developing and strengthening the capacity of educational services at the MoRA in national and regional levels. Main indicators the process of change is the increased of status of madrasah, previously has not been accredited become accredited by the Accreditation Board of the Province. Other indicators are some of the elements consisting of madrasas; trustee, committee, headmaster, teachers, administrators, and students changing. Changes that include; improvement of disciplinary, innovative, accountability in managing finances, distributive leadership, work patterns are better and the more creative management of learning and the environment. Changes direction are already leading to the positive in which there structured effort to improve the capacity and the quality of madrasah in accordance with the NES. Based on the facts and research data indicated that Australia Indonesia Partnership for madrasah education is relatively new way considering there was a tendency for government and other institutions assist educational institutions with hit and run approach without any follow-up after the training or assistance. Assistance programs focusing on three simultaneously activities represented through the training; awarding block grants; and

xiii

mentoring can be one approach for implementation towards the madrassa categorized underdeveloped taht need assistance to enhancement of their capacity.

البحث ملخص

خلص ªذا البحث أن الشراكة او س ا مع اندون م في استرال ور (AEPI) التعل ع ظ لتشجة الحكم المنحى ق الجودة المؤسس م مدرسة لتطب ر الجودة. واستل .الوعي حول معا

ا س ا مع اندون م في استرال مة الشراكة التعل ن جودة )AEPI(بمبادرة من م لتحسم ة للتعل ر الوطن ق المعا ال أن تكون )NES(وقدرة المدارس من أجل تحق . أجرى الباحث تحل

ف ذه الدراسة ªي ك ة ل س رة في المدارس. المشكلة الرئ ات المتغ نام قة الد انات وحق البا؟ من س ا مع برنامج إندون م في استرال ر في المدرسة من خالل الشراكة التعل ات التغ نام د

ف تتم عمل غت في أسئلة محددة: ك ة ص س ر في المدارس بمساعدة من المشكلة الرئ ة التغا ا استرال س م اندون ر؟ )AEPI(الشراكة التعل ؤدي إلى تغ ث أن ر؟ ح ؟ العناصر التي تتغ

ق المالحظة مي وثائق استكشاف، معززة عن طر ج تق اإلجابة على ªذه المشاكل تستخدم نن من قبل ªادفة باستخدا نات كرة الثلج.والمقابالت المتعمقة. اتخذت المخبر م أخذ الع

رات من خالل مختلف رات، وذلك في المدارس كانت التغ ة والتغ بدءا من الجوانب البشرة" وªي الظاªرة التي دت المدارس في مرحلة "التفاضل ث ش ع النفس ح المراحل. أوال، وتشج

ث ضرورة مدرسة لطلب المساعدة بسبب عجز بسبب مطالب اجتماع ة تتطلب تنتج القلق حجب أن عاب" أن المدارس ور الوعي "است ة، وظ ة. الثان ف مع التطورات العالم المدارس للتك

م ة للتعل ر الوطن ة المعا ور )NES(تتبع اتجاه لتلب ع ظ ا لتشج ، ولكن مجمع حالة من القضاري المدارس على علم العجز ومحاولة إقامة ع يء" أن مد ام ب "تش القات مع وعي خارجي للق

دف مدرسة للشراكة اسة الحكومة ك ا االمتثال س ر مساحة للتعاون، واحدة من الخارج وتوفا ا استرال س م اندون .)AEPI(التعل

ة ع المدارس تطبق المناªج المدرس وأنشطة التعلم اإلبداعي، )SBC(وقد برنامج تشججة ة ؛ مكتبة و)CIALEJ(مبتكرة، التعلم النشط والفعال وب اإلدارة؛ الحكم اإلداري والمالي؛ فعال

ن في ة والعامل ن ن الم ادة المعلم ادة الفعالة في المدارس. ز ب وخاضعة للمساءلة. الق الكتاتر ة التعلم وفقا للمعا ة التي تدعم نوع ة التحت ة والبن م. وفاء من المرافق األساس مجال التعل

م ة للتعل ب التي تقوم بدور استشاري محلي ؛ إنشاء المؤسس)NES(الوطن كة من الكتات ات الشرمي. ة في مورا في المستوى الوطني واإلقل م ز قدرة الخدمات التعل ر. تعز ن وتطو في تحس

ن ب، سابقا لم المعتمد ادة حالة الموقع من الكتات ر ªو ز ة التغ ة لعمل س المؤشرات الرئقاطعة. المؤشرات األخرى ªي بعض من العناصر التي تصبح معتمدة من قبل مجلس االعتماد للم

ر. ن والطالب في التغ ن واإلدار ر المدرسة والمعلم ا أو لجنة أو مد تتكون من المدارس. وصادة ة، والق ة، مبتكرة، والمساءلة في إدارة الشؤون المال ب ن التأد رات التي تشمل: تحس التغ

ع، وأنماط العمل ªي أفضل وإد رات تؤدي التوز ئة. االتجاه تغ ارة أكثر إبداعا من التعلم والبة وفقا ن ن قدرة وجودة المدارس الد د من أجل تحس كلة ªناك ج ª ة التي جاب بالفعل إلى اإل

م ة للتعل ر الوطن .)NES(للمعام ا التعل ا استرال س ر إلى أن الشراكة اندون انات األبحاث تش استنادا إلى وقائع وب

ب ا ل للحكومات والمؤسسات األخرى مساعدة ªيلكتات ا بالنظر كان ªناك م دة نسب قة جد طرب أو المساعدة. برامج ل بدون أي متابعة بعد التدر ج التشغ ة مع ضرب ون م المؤسسات التعلم المنح كتلة. ب؛ تقد ا من خالل التدر مثل المساعدة التي تركز على ثالثة أنشطة في وقت واحد

xiv

حتاجون إلى ن ا المتخلفة الذ ف ذ نحو المدرسة تصن ج واحد لتنف كون ن مكن أن والتوج ا. ز قدرات المساعدة لتعز

xviii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridhaNya disertasi ini dapat diselesaikan penulisannya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar akademik doktor dalam Pengkajian Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta salam teruntuk junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah untuk membimbing manusia dan segenap isi alam ini agar selalu taat dan patuh kepada Sang Maha Agung Allah Rabbil-‘ālamin.

Disertasi ini berjudul: Tradisi dan Perubahan Madrasah di Sumatera Selatan melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan program kemitraan pendidikan Australia dengan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas madrasah di Indonesia. Program yang telah dilakukan oleh KPAI terhadap madrasah adalah cara yang relatif baru dimana selama ini pemerintah cenderung membantu lembaga pendidikan dengan pendekatan hit and run tanpa ada follow up. Program pendampingan dengan fokus pada tiga kegiatan yang simultan berupa pelatihan/workshop; pemberian dana block grant; dan mentoring dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan untuk diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga donor bagi lembaga pendidikan yang masih terkategori tertinggal serta membutuhkan sentuhan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Penulis menyadari sepenuhnya disertasi maupun proses perkuliahan ini dapat terlaksana dan terwujud karena adanya keterlibatan banyak pihak. Berbagai bantuan baik data dan dokumen; moril maupun materil telah diberikan kepada penulis, sejak menempuh pendidikan S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta hingga penulisan dan penyelesaian disertasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, sebagai mantan rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada saat penulis mulai menempuh kuliah, beserta para mantan Pembantu Rektor dan Staf yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para wakil rektor yang masih menerima dengan sabar dan penuh perhatian mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan S3.

3. Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., sebagai mantan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Fuad Djabali, MA., selaku mantan Deputi Administrasi dan Kemahasiswaan, dan Prof. Dr. Suwito, MA., selaku mantan Deputi Pengembangan Lembaga, dimana pada saat penulis mengikuti perkuliahan dengan semangat tanpa lelah memberikan bimbingan dan arahan agar penulis segera selesai menyelesaikan studi.

4. Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdillah sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bapak Prof. Dr. Didin Saepuddin, MA sebagai Ketua Program Studi Doktor, dan Bapak Dr. J.M. Muslimin sebagai Ketua Program Studi Magister;

xix

dimana penulis telah dilayani dan diberikan kesempatan, bantuan, kemudahan pelayanan, untuk menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Bapak Prof. Drs. HM. Sirozi, MA., Ph.D sebagai rektor UIN Raden Fatah beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis.

7. Bapak Prof. Dr. HM. Bambang Pranowo, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Husni Rahim, sebagai Promotor yang telah meluangkan banya k waktu, memberikan arahan, saran, dan ilmunya dalam bimbingan penulisan disertasi sejak masa awal penyusunan proposal sampai penyelesaian penulisan disertasi ini.

8. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Sulaiman Abdullah dan Ibunda Masnun, yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, dan mendidik dengan ikhlas, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang program Doktor. Penulis senantiasa mengingat setiap tetesan keringat perjuangannya, serta yang tak pernah henti mendoakan kebahagiaan anak-anaknya, serta motivasinya bagi pendidikan putra-putrinya tercinta.

9. Kedua orang tua dari Isteri penulis, ayahanda Nawawi dan Ibunda Saiminah, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta senantiasa mendoakan penulis dan keluarga untuk menyelesaikan pendidikan ini.

10. Istri tercinta Dismiana, S.Ag, yang telah rela dan sabar memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah dengan setia dan penuh keikhlasan merawat dan menjaga buah hati penyejuk kalbu yaitu Ahmad Ridho Ramdhani, serta para keponakan; Wiwik dan Lepi; Beta; Rio; Agun; Sri; dan Sela; cucunda tersayang Sofi. Seluruh anggota keluarga besar penulis, adik-adikku beserta keluarga; Asiah; Jamiah; Mushlih; Nashiah. Kakak-kakakku Nik Nawawi; Lidianah (almarhumah); Dailianah dan Bustami.

11. Guruku H. Muhammad Nur Ghozali Saiful Islam; dan pembina Yayasan at Tadzkir, Mat Saichon; M. Rizal; Abdul Rasyid.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag; Dr. Rr Rina Antasari, SH., M.Hum; Dr. H. Heri Junaidi, MA; Nilawati, S.Ag., M.Hum; Dr. Muhammad Adil, MA; Dr. Kms Badaruddin Ali, M.Ag; Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag; Dewi Rayuni, M.Pd.I dan Risani, M.HI; Prof. Nyayu Khodijah; Dr. Arwan, M.Pd.I; Dr. Munir, MA; Dr. Yopi Kusmiati, M.Pd.; M. Rusydi, M.Ag; Syahril Jamil, M.Ag; Dr. H. Marsaid, MA; Dr. Mgs Nazaruddin; Achmad Syarifuddin, MA.; Fatah Hidayat.

13. Sahabat-sahabat di Program Kemitraan, Mr. Robert Kingham; Robert Kennedy; Russel Keogh; Allison Atwell; Abdul Munir; Mokhammad Iksan; Luluk Farida Muchtar; Nita Andriasih; Tjipto; Mochammad Tholchah; Zayyin; Erni; Irawan; Sigit; Abdul Karim; Rika; Titin; Dinul; Siraj; Dede; Ely; Fitri; Mukhlis; Fatma; Jumhur; Husnil; Marwansyah; Feri Irawadi; Ishaq Samad; Hanun Asrohah; Lu’mu Taris; Edy Herianto; Syihabuddin.

xx

14. Para dosen senior penulis; H. Mal An Abdullah; Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd.; Prof. Dr. Cholidi, MA; H. Marjohan; Rusdi Zubeir; H.A. Mahir Mallawie; HM. Teguh Shobri; HM. Yono Surya; Prof. H. Izomiddin, MA; Prof. Zulkifli, MA; Prof. H. Idzam Fautanu, MA; dan seluruh rekan dosen serta para staf administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Atas dorongan, dan doa mereka, penulis dapat menyelesaikan seluruh tugas dalam mengikuti perkuliahan pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan karir akademik penulis pada masa selanjutnya. Melalui ini mudah-mudahan memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu khususnya ilmu agama Islam. Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak, penulis memohon kepada Allah SWT semoga segala kebaikan dan amalnya mendapat ganjaran dari Allah SWT. Akhirnya kepadaNya jualah, segala ketundukan, ketaatan, keikhlasan, dan pengabdian penulis persembahkan.

Jakarta, 03 Maret 2017 Wasalam, Abdul Hadi

xv

xxi

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i SURAT PERNYATAAN ............................................................................................ ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. iii LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ......................................................................iv ABSTRAK ............................................................................................................. ix ABSTRACT ...............................................................................................................xi

xii................................................................................................................. البحث ملخص PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................................. xv KATA PENGANTAR ............................................................................................xviii DAFTAR ISI ............................................................................................................ xxi DAFTAR TABEL .................................................................................................xxiii BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1 B. Identifikasi, Perumusan dan Pembatasan Masalah .................

1. Identifikasi Masalah............................................................. 2. Perumusan Masalah ........................................................... 3. Pembatasan Masalah ............................................................

12 12 14 17

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................ 18 1. Tujuan Penelitian....................................................................

2.Kegunaan Penelitian ................................................................... 18 18

D. Kerangka Alur Pikir.................................................................. 19 E. Definisi Operasional ..................................................................

1. Tradisi dan Perubahan Madrasah .......................................... 2. Program Kemitraan Pendidikan Asutralia Indonesia ..........

21 22 23

F. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 24 G. Kerangka Konseptual ............................................................... 32 H. Metodologi Penelitian ..................................................................

1. Jenis, dan sumber Data....................................................... 2. Metode Pengumpulan dan Analisis data ................................. 3. Pendekatan Penelitian.................................................

34 34 35 36

I. Sistematika Pembahasan ................................................................ 37 BAB 2 KEMITRAAN DAN KONSEP PERUBAHAN DALAM

PENDIDIKAN

A. Paradigma Kemitraan Pendidikan.................................................. 39 B. Kemitraan Perspektif Konsep Kepentingan Nasional .................. 50 C. Kemitraan sebagai Salah satu Bentuk kerjasama Pendidikan.... 55 D. Kemitraan Perspektif Implementasi Kebijakan Publik................. 55 E. Model Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan.. 61 F. Manajemen Perubahan dalam Pendidikan: Definisi dan Model.. 70 G. Konstruksi Sosial ......................................................................... 81

xxii

BAB 3 STANDAR MUTU PENDIDIKAN MADRASAH

A. Standar Mutu Pendidikan Madrasah.................... .................. 89 B. Budaya Mutu madrasah........................................................... 98 C. Akreditasi Madrasah ............................................................... 110 D. Dinamika Perubahan di madrasah ..........................................

1. Perubahan pada Aspek Idealitas di Madrasah................ 2. Perubahan pada Aspek Sosial di Madrasah ...................... 3. Perubahan pada Aspek Ekonomi di Madrasah ................

113 113 125 135

BAB 4 MADRASAH DAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN PENDIDIKAN AUSTRALIA INDONESIA

A. Potret Kekinian Madrasah secara Umum dan di Sumatera Selatan.................... ..................

139

B. Model Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia untuk Madrasah .............................................................

149

BAB 5 DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN PENDIDIKAN TERHADAP PERUBAHAN DI MADRASAH

A. Pelaksanaan Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia untuk Madrasah ............................................... 1. Hibah dana bagi Madrasah .......................................... 2. Pelatihan atau workshop bagi Komunitas Madrasah .....

2.1. Pelatihan Sekolah Efektif (ESI) .............................. 2.2. Pelatihan KTSP ......................................................... 2.3. Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) ... 2.4. Pelatihan Proses Pembelajaran yang Aktif, Inovatif,

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). 2.5. Pelatihan Madrasah Sehat ....................................... 2.6. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan di Madrasah ... 2.7. Pelatihan Administrasi dan Keuangan di Madrasah .

3. Mentoring ...................................................................... 4. Monitoring dan Evaluasi ................................................. 5. Audit Keuangan Madrasah ........................................

165 169 172 173 175 177

179 180 182 184 185 186 187

B. Elemen Perubahan di Madrasah............................... ........... 197 C. Agen dan Aktifis Perubahan di madrasah............................... 213 D. Tipologi dan Alasan Madrasah dalam Pemaknaan Bantuan

KPAI . 215

BAB 6 PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………...…….. 219 B. Implikasi ………………………………………………. 220 C. Saran 221 DAFTAR PUSTAKA........................................................................ 223 LAMPIRAN-LAMPIRAN BIODATA PENULIS

xxiii

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan 1 Alur Kompleksitas Permasalahan Penelitian......................................... 16

Bagan 2 Tradisi..................................................................................................... 21

Bagan 3 Perubahan................................................................................................ 21

Bagan 4 Madrasah ................................................................................................ 19

Bagan 5 Alur Pikir Penelitian................................................................................. 26

Bagan 6 Implementation as a Political and Administrative Process ......................... 60

Bagan 7 Model Linier Implementasi Kebijakan ...................................................... 61

Bagan 8 Model Interaktif Implementasi Kebijakan ................................................ 62

Bagan 9 Model Kesesuaian .................................................................................. 64

Bagan 10 Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Resistensi terhadap Perubahan... 72

Bagan 11 Lewin’s Three Step Model ..................................................................... 73

Bagan 12 Tingkat Kesulitan dan Waktu Untuk Berubah .......................................... 74

Bagan 13 Dinamika Perubahan Madrasah Aspek Idealitas ............................. 124

Bagan 14 Dinamika perubahan di madrasah pada aspek Sosial...................... 134

Bagan 15 Dinamika perubahan di madrasah pada aspek Ekonomi................. 137

Bagan 16 Implementasi Program Kemitraan untuk Madrasah................................. 160

Tabel 1 Jumlah Madrasah di Sumatera Selatan 2012.............................. 146

Tabel 2 Kondisi Status Madrasah di Sumatera Selatan 2012................................ 148

Tabel 3 Hasil kegiatan Pelatihan ESI di Madrasah................................................... 174

Tabel 4 Hasil kegiatan Pelatihan KTSP di Madrasah 176

Tabel 5 Hasil kegiatan Pelatihan MBM di Madrasah 178

Tabel 6 Hasil kegiatan Pelatihan PAIKEM di Madrasah 172

Tabel 7 Hasil kegiatan Pelatihan Madrasah Sehat 181

Tabel 8 Hasil kegiatan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan di Madrasah 175

Tabel 9 Check List Audit Madrasah 180

Tabel 10 Hasil Akreditasi Madrasah 180

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian ini berangkat dari fenomena perubahan pada madrasah dalam

menjalin kerjasama dan pengembangan lembaga, agar tetap bertahan, serta berdaya saing. Lalu dihubungkan dengan program kemitraan pendidikan antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Pertanyaan utama yang ditelusuri adalah; bagaimana dinamika perubahan madrasah melalui program Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI) atau Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (selanjutnya disebut KPAI).

Dalam hal kerjasama Pendidikan antara Australia dengan Indonesia sebenarnya sejak lama sudah dirintis, namun untuk Program Pendidikan Dasar dikembangkan sejak tahun 2005 sebagai tanggapan atas tsunami yang menghantam pada Desember 2004. Fokusnya adalah untuk membantu Indonesia mempertahankan kemajuan target-targetnya di sektor pendidikan. Dengan total nilai sebesar $387 juta selama lima tahun, program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada lebih dari 330.000 anak-anak di 20 dari 33 provinsi di Indonesia. Inisiatif ini adalah sebuah program ambisius pembangunan gedung sekolah. Saat program berakhir pada bulan Juni 2010, terdapat lebih dari 2.000 sekolah yang dibangun termasuk 504 madrasah. Kemudian kerjasama berlanjut dengan program KPAI periode 2011-2016. 1 Dalam program terakhir terdapat 1.500 madrasah yang ada di Indonesia dibantu pendampingan peningkatan kualitasnya agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam kurun sejak kelahirannya, upaya yang dilakukan pihak pengelola madrasah bertambah luas seiring perkembangan global.2 Pada periode awal munculnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia; yakni pesantren dan madrasah hidup dari kemandirian dan sumbangan donatur sesama umat Islam. Kini muncul

1“Summary report of AIBEP school and district survey 2009-2010” accessed

February 22, 2017, http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/summary-report-of-aibep-school-and-district-survey-2009-2010.aspx.

2Hanum Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999); Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 63-64; Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta: LP3ES, 1994)

2 perkembangan baru dimana jaringan bantuan dari negara asing juga dilirik dan diterima oleh para pengelola madrasah dan pesantren.3

Salah satu negara asing yang cukup besar memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam ini adalah Australia.4 Julia Gillard selaku Perdana Menteri Australia pada saat itu mengungkapkan bahwa bantuan Pemerintah Australia bagi sekolah Islam (madrasah) di Indonesia adalah untuk kepentingan Australia.5 Menurutnya mereka berkepentingan agar orang-orang muda Indonesia dapat menerima pendidikan berkualitas dan utama, bukan pendidikan yang radikal maupun ekstrim untuk mempersiapkan mereka menjadi warganegara suatu bangsa yang damai, toleran, dan demokratis. Gillard juga mengatakan bahwa, “Tidak ada yang lebih penting dalam kepentingan nasional kita selain hal itu,”. Gillard menyampaikan hal itu pada suatu pertemuan dengan rakyat di Launceston, ketika ditanya mengapa Australia menghabiskan $500 Juta diberikan kepada sekolah-sekolah Islam di Indonesia sebagai bantuan, yang itu merupakan bagian terbesar dari bantuan luar negeri Australia senilai $2 milyar, padahal dengan uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membangun 20.000 unit rumah di Australia.6

Membedah kasus bantuan Australia kepada madrasah dan pesantren di Indonesia, keduanya berada di posisi berbeda dan terdapat pro kontra yang besar.7 Pro kontra itu, bagi rakyat Australia masih banyak yang mempertanyakan kebijakan pemerintahnya mengapa mau membantu madrasah atau pesantren, yang menurut mereka sebagai basis teroris di dunia. Demikian juga pro kontra di kalangan umat Islam juga besar, dimana sebagian masih mempertanyakan mengapa kita menerima bantuan dari Australia; semisal juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad

3Keiko Sakurai, Fariba Adelkhah (eds), “The Moral Economy of the Madrasa: Islam and Education Today”, Routledge. http://www.routledge.com/books/details/ 9780415589888 (Diakses 20 April 2013).

4Dennis Trewin, Year Book Australia (Canberra: Australian Buerau of statistic, 2005), 4-5. Lihat juga “Australia Bantu Indonesia Biayai Pendidikan Dasar” http://www.jpnn.com/news/australia-bantu-indonesia-biayai-pendidikan-dasar (Diakses 20 April 2013).

5“$500 Juta Bantuan Madrasah Indonesia, Untuk Kepentingan Australia” https://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/06/500-juta-bantuan-madrasah-indonesia-untuk-kepentingan-australia/ (Diakses 22 Februari 2017).

6Pernyataan Perdana Menteri Australia Julia Gillard yang memberikan bantuan tersebut semata-mata untuk kepentingan Australia, mengkonfirmasi peribahasa Barat tidak ada makan siang gratis. “No free lunch, tidak ada makan siang gratis. Tiap bantuan Barat pasti punya maksud!” hizbut tahrir, “$500 Juta Bantuan Madrasah Indonesia, Untuk Kepentingan Australia” (Diakses 22 Februari 2017).

7Mengenai pro dan kontra ini bisa dilihat di http:// www.seputarindonesia.com (Diakses tanggal 1 Agustus 2012).

3 Ismail Yusanto meminta umat agar waspada. “Harus diwaspadai, jangan sampai dunia pendidikan dicemari oleh pengaruh kepentingan asing, selamatkan anak-anak kita dari virus sekuler dan liberal.8

Adanya pro dan kontra tentang kerjasama pendidikan khususnya “umat Islam Indonesia” yang direpresentasikan melalui madrasah dengan pemerintah Australia sebenarnya tidak menjadi kajian utama karena sejak zaman Rasulullah Saw kerjasama antar umat berbeda agama bukanlah hal yang dilarang. Meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan penolakan dan alasan yang kurang diterima oleh sebagian umat Islam. Oleh karena itu fokus kajian ini diarahkan pada bagaimana dinamika perubahan selama proses serta setelah implementasi program kemitraan itu dilaksanakan.

Berdasarkan tahapan adanya kemitraan pendidikan Australia Indonesia pada pendidikan dasar dimulai dari kondisi Indonesia yang ditimpa musibah Tsunami Desember 2004, lalu berlanjut pada banyaknya bantuan asing yang masuk ke Indonesia setelah itu. Australia melihat peluang untuk membantu Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar. Berbagai bantuan itu dijalankan melalui AusAID (Australian Agency for International Development). AusAID memiliki banyak program, salah satunya adalah program bantuan pendidikan dasar atau The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) yang dijalankan mulai tahun 2006. Program ini berakhir Tahun 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI).

Berlangsungnya kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia di bidang pendidikan dasar sejak 2006 hingga 2010, lalu dilanjutkan pada periode 2011 hingga 2016 tidak lepas dari kondisi pembangunan pendidikan Indonesia masih membutuhkan dorongan dan partisipasi negara lain. Pertimbangan ini sebagai akibat gelombang globalisasi dirasakan makin menguat dan terbuka.

Ketika globalisasi menyentuh Indonesia, umat Islam mulai merasakan kekecewaan pada konsep yang berorientasi pada fiqh, lebih-lebih fiqh kaum modernis yang menekankan aspek eksoteris yang hanya memuaskan orang secara kognitif. Sementara orang-orang Islam sekarang mencari konsep yang menyentuh secara efektif. Islam yang meneteskan air mata, yang mampu menyentuh qalbu

8http://.www.mediaumat.com.;RizaAulia/Joko Prasetyo, (Diakses: 1 Agustus

2012). Lihat hizbut tahrir, “$500 Juta Bantuan Madrasah Indonesia, Untuk Kepentingan Australia”; “Jurnal Phobia: Introduction to International Relations” https://frenndw.wordpress.com/category/politik-luar-negeri-indonesia/. Dalam sejarah Sosial Umat Islam Indonesia dengan representasi Muhammadiyah dan NU pernah menolak bantuan penjajah Jepang yang diberikan untuk para ulama dan organisasi keagamaan Majelis Islam a’la Indonesia (MIAI). Suyitno, Matahari Terbit Bintang Sembilan: Menelusuri Konstruksi Fiqh Siyasah Muhammadiyah-NU dalam Perjuangan Identitas Politik Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 56-59

4 orang yang berada dalam lingkarannya. Sehingga muncul kemudian pemikiran-pemikiran baru umat Islam dalam seluruh ranah kehidupan yang dalam istilah Azyumardi Azra sebagai outlet dari kenestapaan urban yang mencekam.9

Madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha mewujudkan profil manusia Indonesia, hal ini tentunya sejalan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan khususnya Agama Islam, maka madrasah sangat tepat untuk melakukan pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Di samping itu madrasah juga dituntut untuk menggunakan kurikulum, menggunakan buku paket, dan menetapkan sistem ujian yang sama dengan sekolah umum. Hal ini jelas madrasah telah menunjukkan keikutsertaannya secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, di samping itu belum lagi madrasah “dibebani” dengan upayanya untuk menampung dan mendidik peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial, anak-anak pedesaan, keluarga petani. Madrasah dalam kapasitas tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa dengan segala keterbatasan yang dimilikinya telah menjawab komitmen pemerintah dalam gerakan pendidikan untuk semua (education for all).10

Sebagaimana diketahui pendidikan merupakan salah satu perhatian sentral umat Islam. Dalam ajaran Islam, pendidikan mendapat porsi yang sangat utama dan strategis.11 Demikian juga al-Qur’an dan al-Hadits memberikan apresiasi yang tinggi bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu.12 Untuk mewujudkan itu semua umat Islam selama beberapa abad sudah membentuk institusi sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan. Salah satunya yang hingga kini masih tetap eksis adalah madrasah.13

9Azyumardi Azra, Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan,

(Jakarta: Rajawali Press, 1999), 88. 10Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi,

Misi, dan Aksi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61 11Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-

laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda, semuanya berada pada kedudukan yang sama. Lihat Hayyan, Ta’lim al-Kibâr wa al-Ta’lîmu al-Mustamir al-Mafhumu al-Khashâishu al- Tatbîqât, (Riyadh: Maktab at-Tarbiyah al-’Arabi, 2002), 49.

12Baca QS: al-Mujadilah: 58/11. Al-Zumar: 39/9, Al-Taubah: 9/122, Thaha: 20/11, Al-Nahl:16/43.

13Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat, sebab keberadaan madrasah sebagaimana yang disaksikan saat ini merupakan lembaga yang lahir dari masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. “Madrasah adalah madrasah”, artinya madrasah adalah lembaga yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain, karena madrasah mempunyai visi, misi, dan karakteristik yang sangat khas di dalam masyarakat

5

Sebagai sebuah institusi, keberadaan madrasah dihadapkan pada dinamika perubahan yang terjadi baik di lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Derasnya arus perubahan mendorong madrasah harus mempunyai daya adaptasi yang tangguh terhadap dinamika zaman, peka terhadap permintaan pasar (market demand), memiliki daya saing tinggi, mampu membangun persepsi masyarakat terhadap institusi lembaga pendidikan Islam, dan bersifat inklusif terhadap arus ideologi yang melibatkan banyak kepentingan serta trans-nasional. Tanpa memiliki daya adaptasi tangguh, madrasah boleh jadi akan termarginalkan dan eksistensinya terancam dengan sendirinya. Dalam konteks adaptasi dengan dinamika perubahan global, stakeholders14 madrasah dituntut menentukan formula dan bentuk transformasi institusinya, karena perubahan yang tidak terencana dengan baik justru akan menghilangkan jati diri madrasah yang kental dengan nilai-nilai religius.

Madrasah harus memenuhi ekspektasi masyarakat, dalam arti peka terhadap permintaan pasar (market demand) khususnya dalam kurikulum pendidikan dan orientasi lulusan. Permintaan pasar penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pengembangan institusi. Madrasah juga harus percaya diri bahwa dengan konten yang dimiliki output-nya memiliki outcome yang mumpuni sehingga dapat diserap dengan baik oleh dunia usaha, dunia industri serta masyarakat.15 Di masyarakat, madrasah juga dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berebut prestasi dengan institusi lain agar eksistensinya tetap terjaga.

Madrasah dituntut memiliki daya saing tinggi agar mampu berperan lebih di kancah nasional. Arus besar kebijakan pemerintah yang sedang memberi angin segar terhadap pendidikan berbasis vokasi berpengaruh terhadap perjalanan madrasah kini dan di masa akan datang. Kebijakan itu akan berdampak pada terbentuknya persepsi masyarakat untuk memilih institusi pendidikan. Terlebih kebijakan tersebut diwacanakan secara intensif di berbagai media yang secara perlahan dan pasti

Indonesia baik dilihat dari segi kebudayaan, pendidikan, politik, bahkan ekonomi. Lihat A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1998).

14Stakeholders meliputi banyak pihak, antara lain: pemerintah, unsur masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, LSM, dan pihak yang terkait dengan pengembangan mutu dan keberlanjutan madrasah. Baca J. Frooman, 2006. “Stakeholders Influence Strategies”. Academy of Management Review, 24 (2), 191-206, lihat juga Yves Fassin, 2009. “ The Stakeholder Model Refined”, Journal of Business Ethics, 84, 133-135, DOI 10.1007/s10551-008-9677-4; A. Carroll, 2004. “Managing ethically with global stakeholders: A present and future challenge”, Journal Academy of Management Executive, Vol. 18 No. 2, 114-120.

15Secara umum lembaga pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar; globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi Islam. lebih lanjut Baca, Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos, 2001).

6 mengkonstruksi pemikiran masyarakat. Efeknya masyarakat terobsesi untuk sekolah seperti apa yang sedang diwacanakan secara terus-menerus tersebut.

Madrasah harus memiliki brand yang kompetitif dan terpercaya. Ancaman yang dahsyat terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam ini adalah arus ideologi16 yang jika dibiarkan akan menggerus nilai-nilai religiusitas yang selama ini menjadi sistem nilai yang ada di madrasah. Ideologi tersebut berpotensi mempengaruhi setiap komponen madrasah, semisal ideologi materialisme dan hedonisme yang dapat mereduksi dedikasi dan integritas guru, radikalisme yang menyusup dalam setiap relung madrasah, dan sektarian yang mengancam kerukunan stakeholders madrasah.

Dari beberapa penjelasan di atas menegaskan bahwa tugas pertama dan utama pengelola madrasah adalah membangun eksistensi dan daya saing agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi institusi yang mandiri serta berdaya saing. Aspek yang menjadi persoalan adalah bagaimana formula untuk membangun eksistensi dan daya saing disusun agar memiliki nilai progresif namun eksistensi core values-nya tetap terjaga.17 Untuk semua itu bukan tidak terpikirkan oleh pengelola madrasah serta pemerintah, namun kondisi anggaran dan banyaknya

16Ismid Hadad, “Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar” dalam Jurnal Prisma, Volume 29 No. 2, April 2010. 4

17Madrasah sebagai lembaga dan sistem pendidikan Islam mempunyai karakter yang spesifik, apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan non –madrasah. Husni Rahim menyebutkan ada 4 karakter yang dimiliki oleh madrasah, yaitu: 1). Karakter Islami. Identitas ke-Islamannya tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikannya. 2). Karakter populis. Sejak periode yang paling dini, madrasah lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta tebuka bagi semua lapisan masyarakat. 3). Karakter keragaman. Madrasah menunjukkan adanya watak fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan. Madrasah harus berorientasi pada mutu dalam menghadapi tantangan masa depan. 4). Karakter mandiri. Apalagi jika dikaitkan dengan mayoritas madrasah di Indonesia adalah berstatus swasta, yang sampai dengan tahun 2005 madrasah swasta jumlahnya mencapi 92 % dari 39.309, mulai dari tingkat MI, MTS dan MA. Madrasah-madrasah tersebut mampu bergulat menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari mengusahakan tanah untuk pendirian bangunan gedungnya, mencari guru-guru pengajarnya, mengusahakan dana setiap bulan untuk biaya operasionalnya, menyediakan sarana dan prasarana, hampir semuanya ditanggung oleh para pendiri dan pengurus madrasah bersama-sama masyarakat. Sejak zaman Belanda, Jepang, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi, bantuan dari pemerintah dapat dikatakan sengat sedikit dan terbatas. Baca Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2005), 68. Lihat juga A.Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi dalam Milennium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

7 permasalahan pendidikan di Indonesia membuat langkah ke arah perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan seolah lamban.

Adanya kesadaran bahwasanya Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah dunia yang dinamis, terbuka untuk ilmu pengetahuan yang baru sehingga setiap individu dapat membandingkan kehidupannya dengan bangsa lain. Sudah nampak jelas bahwa masalah bidang pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang baik pendidikan formal dan pendidikan informal. Kondisi itu adalah sebagai penghambat Indonesia untuk bisa bangkit dalam mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia serta tingkat tingginya angka pengangguran. Minimnya kondisi kualitas fasilitas pendidikan dapat berdampak secara signifikan terhadap kualitas manusia itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Salah satunya melaksanakan kerjasama dengan Australia, dimana Indonesia menyusun kesepakatan bersama dengan Australia untuk meningkatkan dan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, dan hal itu disambut baik baik oleh pemerintah Australia melalui program-program yang telah disepakati bersama.18

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dengan kondisinya sebagai negara berkembang dalam perjalanan sejak kemerdekaannya diproklamirkan 70 tahun yang lalu belum sepenuhnya mampu menghadapi hambatan-hambatan utama dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hambatan-hambatan itu adalah terutama masalah mengenai kurangnya biaya dan fasilitas pendidikan yang digunakan, dalam artian masalah yang dihadapi berupa kurangnya anggaran pendidikan serta hambatan lain semisal Sumber Daya Manusia (SDM), di mana meskipun ada penambahan anggaran pendidikan tidak akan dapat segera memberikan pengaruhnya.

Perbedaan sudut pandang terhadap pemikiran dasar yang ingin ditarik benang merahnya melalui fenomena perubahan lembaga pendidikan Islam dalam melakukan akselerasi terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang mendalam penting dilakukan karena didorong oleh kondisi lembaga pendidikan Islam terutama madrasah yang nota bene banyak mengalami perubahan paradigma dan tumbuh menjadi lembaga yang masuk ke dalam pusaran persaingan global. Dahulunya madrasah didirikan atas dasar inisiatif masyarakat setempat untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga hampir di setiap kampung atau dusun berlomba mendirikan madrasah tanpa memikirkan standar kurikulum dan manajemen yang berkualitas.

Madrasah menjamur muncul dengan swadaya masyarakat setempat. Namun seiring perkembangan, lembaga pendidikan ditertibkan oleh pemerintah dan berlaku

18Kerjasama–Indonesia-Australia-antisipasi-Pengembangan dunia pendidikan, http://portal.antaranews.com.berita/71371, (Diakses 10 Juni 2014), lihat juga “Indonesia development cooperation report”, www.ausaid.gov.au, (Diakses 17 Juli 2014: 23.59WIB).

8 standar nasional pendidikan yang itu mendorong sebagian besar madrasah dilikuidasi karena tidak standar. Sebagian besar madrasah bertahan namun dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan baik pada aspek; manajemen, sumber daya manusia, kualitas pembelajaran, dan kurikulum yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang.19

Akibat pengambilalihan oleh pemerintah Indonesia20 terhadap tanggungjawab pengelolaan pendidikan ini berimbas pada sikap masyarakat yang pada awalnya ikutserta berswadaya membantu madrasah berubah sikap untuk tidak lagi membantu sebagaimana sebelumnya.21 Kondisi ini membuat madrasah tidak maksimal mampu mengatasi masalah pengelolaan keberlanjutan pendidikan siswa-siswinya. Kemandirian madrasah akhirnya goyah karena biaya yang terbatas dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah yang juga tidak mencukupi. Sejak konsep MBS/M diperkenalkan 1999 sampai sekarang 2016, penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (selanjutnya disebut: MBM) masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip MBM, salah satunya mengenai pembiayaan. Sekolah maupun madrasah hingga kini sangat tergantung kebijakan pemerintah untuk membiayai operasional kegiatan pendidikan. Sehingga muncul permasalahan seolah-olah pendanaan pendidikan tidak termasuk kewenangan yang diberikan ke sekolah/madrasah. Padahal pembiayaan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan MBM. 22

19Sejauh ini pemerintah baru sebatas memberikan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/M) yang itupun hanya dibatasi untuk kebutuhan minimal operasional madrasah. Problem yang ditemukan adalah dana yang diberikan lazimnya per tahun anggaran, paling cepat per triwulan. Lebih lanjut baca; Permendikbud No. 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban BOS.

20Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen dalam bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31, ayat (3), disebutkan bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

21Wawancara, dengan Ahmad Fauzie, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumatera Selatan; bahwa di Sumatera Selatan pemerintah Propinsi melarang pihak sekolah/madrasah memungut biaya apapun bentuknya terhadap siswa/siswi. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Palembang, 12 Nopember 2013).

22Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar), sarana (buku pelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku

9

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sekarang menurut ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 46 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tangungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 49 ayat 1 menyebutkan selain gaji, pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pemerintah daerah minimal mengalokasikan 20 persen Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Lebih lanjut ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa dana pendidikan diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.23

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 63 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji, bahan habis pakai dan biaya tak langsung. Biaya personal meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti proses pendidikan seperti pakaian, transport, buku, konsumsi dan biaya pribadi lainnya.24

Di satu sisi pemerintah melalui Kementerian Agama sejauh ini berperan memberikan izin pendirian dan biaya operasional berupa BOS/M25 bagi madrasah perpustakaan, alat peraga, alat praktik, bahan dan ATK, perabot), dan prasarana (tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga), serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil). Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran. Lihat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

23Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 46

24Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 63

25Landasan Hukum: a). Undang-Undang RI No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 No.47 tambahan lembaran Negara RI No.4286). b). Undang-Undang RI No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (lembaga Negara RI tahun 2004 No. 47 tambahan lembaran Negara RI No.4287) c). Undang-Undang RI No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggunga jawab keuangan Negara (lembaran Negara

10 dan pesantren, di lain sisi pihak madrasah dan pesantren dibebani tugas untuk mencari alternatif pembiayaan sendiri. Kalau pun ada selain dana BOS/M dari pemerintah itu akan menjadi sebuah kompetisi setiap madrasah atau pesantren untuk mendapatkannya.26

Menyikapi berbagai masalah yang melingkupi dunia pendidikan Islam dewasa ini mendorong muncul berbagai alternatif atau upaya tokoh-tokoh umat Islam, termasuk para ustad/ustadzah di lembaga pendidikan Islam untuk mencari terobosan mengatasi permasalahan di madrasah dan pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa sudah jadi rahasia umum kalau madrasah dan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang lebih banyak mandiri dalam berbagai upaya keberlangsungannya.27

RI tahun 2004 No. 66 Tambahan Negara RI No.4400) d). Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (lembaran Negara RI tahun 2002 No.73 tambahan lembaran Negara RI No.4212) yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI No. 72 tahun 2004 (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 92 tambahan lembaran Negara RI No. 4418).

26Semisal Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dan bantuan Rehab dari Anggaran Kementerian Agama RI. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah terdapat anggaran dana Bantuan Sosial (Bansos) yang hingga kini sering dipahami berbeda oleh banyak pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kedua Peraturan tersebut sangat mendukung Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 khususnya Bab XIII Pasal 46 tentang Pendanaan Pendidikan. Masalah pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah khususnya bagi madrasah diperkuat dengan Amar Putusan MK 58/PUU-VIII/2010 untuk hasil uji materi terhadap UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 55 ayat (4), pada 23 September 2011. kata ‘dapat’ yang ada pada ayat tersebut diganti ‘Wajib’. Ayat tersebut selengkapnya setelah Amar Putusan MK bahwa “Lembaga pendidikan berbasis madrasah wajib memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah”. Untuk masalah pendanaan ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Edaran kepada Gubernur dan Walikota/Bupati No. 503/5361/SJ Tanggal 28 Desember 2012 Perihal Bantuan APBD kepada Madrasah. Isinya mendorong pemerintah daerah membantu pendanaan untuk madrasah.

27Tentang sejarah madrasah baca lebih lanjut; Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru (Jakarta : Logos, 1999), vii-viii. Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama

11

Kembali kepada pokok persoalan tentang kemitraan pendidikan Australia Indonesia untuk membantu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas madrasah, tentu bantuan kepada madrasah tersebut mempunyai dampak pada perubahan dan madrasah dalam berbagai aspeknya. Indikator penting perubahan itu adalah dari tidak terakreditasi menjadi terakreditasi, dalam artian umum dari tidak standar menjadi standar, dengan ukuran Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan asumsi tersebut, jelas bahwa dalam tahapan implementasi program kemitraan ini terdapat rangkaian peristiwa atau proses. Melalui proses inilah peneliti mengurai dan menganalisisnya sehingga menjadi data dan fakta berupa dinamika perubahan di madrasah. Dengan memahami latar belakang masalah dan fakta-fakta yang diperoleh dari preliminary research yang telah dilakukan, patut diduga bahwa terdapat ruang-ruang kajian penting dalam hal ini berupa; apa yang mempengaruhi terjadinya

Islam di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Dokumen Departemen Agama RI, 2001. Abuddin Nata. Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2003). Modernisasi Pendidikan di Indonesia, Cet-I. ( Jakarta: UIN Jakarta, Press, 2006). Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang. ( Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Grasindo, 2001). Tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di era klasik, baca lebih lanjut dalam; Ahmad Syalabi, Sedjarah Pendidikan Islam,; George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West (Edinburg: Edinburg University Press, 1981), 51-52; Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam; Kajian atas Lembaga-Lembaga Pendidikan (Bandung : Mizan, 1994), 44-81. Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1994); Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999); Hanum Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999); Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 63-64; Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta : LP3ES, 1994), 26-29; Abdurahman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2005), 188-189; L. Herrera, ‘Education, Islam, and Modernity: Beyond Westernization and Centralization’, Comparative Education Review, 2004, 48, 3, 318-26; S. Thobani, ‘The Dilemma of Islam as School Knowledge in Muslim Education’, Asia Pacific Journal of Education, 2007, 27, 1, 11-25; Saifuddin. “Upaya Mempertemukan Realitas dalam Pluralitas Sosial Budaya.” Jurnal Suhuf No. 01 Tahun XII, 2000: 70; Arma’i Arief, Reformulasi Pendidikan Islam (Jakarta: CRSD Press, 2005).

12 perubahan di madrasah yang menerima bantuan program kemitraan pendidikan Australia Indonesia? Siapa aktifis28 perubahan itu? Bagaimana proses perubahan itu terjadi? Bagaimana model pemberdayaan KPAI untuk mendorong percepatan perubahan di Madrasah? Bagaimana proses terjadinya perubahan di madrasah melalui KPAI? Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya percepatan perubahan di madrasah?

Sebagaimana dipahami bahwa perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di manapun tidak berada dalam ruang hampa, tetapi sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi keagamaan, sosial, ekonomi dan politik yang terjadi pada masa itu. Karena itu penelitian ini juga akan mencari penjelasan tentang sejauh mana faktor-faktor tersebut ikut memainkan peran dalam menghambat maupun memacu perkembangan dan resistensi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Sumatera Selatan selama kurun proses bantuan terjadi. Melalui temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kekosongan sebagian informasi dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

B. Identifikasi, Perumusan, dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah Salah satu isu penting dalam upaya penyelenggaraan pendidikan dewasa

ini adalah peningkatan mutu, sehingga Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwasanya pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan bidang pendidikan nasional serta merupakan bagian integral dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh Namun realitas menunjukkan hingga saat ini, dunia pendidikan di Indonesia mempunyai kompleksitas masalah, mulai dari dasar filosofis, gagasan, visi, misi, institusi, program, manajemen pengelolaan, sumber daya manusia, pembiayaan, kepercayaan, partisipasi masyarakat, kualitas out put pendidikan, dan relevansinya dengan dinamika masyarakat serta tuntutan sosio kultural sekitarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan madrasah, yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan sebagai landasan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan. Dalam perkembangannya masih banyak lembaga pendidikan madrasah yang mengalami kompleksitas masalah dan tidak berdaya menghadapi berbagai tuntutan perubahan dan tantangan yang semakin kompleks.

28Peneliti sejak awal akan menggunakan istilah “aktifis” daripada “agen”

karena pemahaman tentang keduanya dianggap akan berpengaruh terhadap analisis dan kegunaan penelitian ini.

13

Untuk mengatasi kondisi itu, madrasah harus berusaha melakukan gerakan guna memenuhi tuntutan perubahan dan mutu pendidikan. Setiap madrasah dituntut untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika sebelumnya, madrasah hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama dibandingkan dengan ilmu umum, sekarang para orang tua siswa menginginkan madrasah mampu menghasilkan lulusan yang menguasai baik agama maupun ilmu umum.

Dalam konteks ini, madrasah memiliki peluang untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan memperoleh pendampingan program peningkatan kualitas melalui Program Kemitraan Australia Indonesia. Salah fungsi utama Program tersebut adalah dimanfaatkan untuk percepatan akreditasi yang pada hakikatnya adalah peningkatan mutu berkelanjutan pada madrasah yang belum dan tidak terakreditasi. Program ini berlangsung mulai tahun 2012-2016 dan dibangun dalam pola kemitraan yang saling menghargai antara kedua belah pihak.29

Akreditasi merupakan sebuah standar yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) SNP (Standar Nasional Pendidikan), yaitu (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.30

Berkaitan dengan peningkatan mutu madrasah ini, Kementerian Agama RI telah melakukan terobosan melalui program kemitraan dengan AusAID sebagai lembaga donor perwakilan pemerintah Australia dengan menyiapkan 1.500 madrasah agar dapat diakreditasi sesuai SNP. Berdasarkan Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia yang ditandatangani tanggal 14 Juni 2011, Kementerian Agama RI bekerjasama dengan AusAID melalui Kontraktor Pelaksana untuk mengimplementasikan program kemitraan pendidikan komponen 3 bidang Akreditasi Madrasah efektif mulai 2012-2016. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan finansial dan teknis pada 1.500 madrasah swasta dalam mendukung pencapaian target Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam.31

29Pola kemitraan dapat dipahami sebagai kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak. Lebih lanjut buka: http://www.kompasiana.com/ barnawi/meningkatkan-eksistensi-madrasah-untuk-membangun-negeri_54f68ad 0a3331199158b4e46.

30 Lebih rinci lihat PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

31Lebih lanjut lihat: http://dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/ education-health/education/ Pages/education.aspx (diakses, 14 Januari 2016).

14

Adapun secara khusus, outcome dari program ini adalah sebagai berikut: Penerapan Kurikulum KTSP dan kegiatan pembelajaran PAIKEM secara efektif di Madrasah; Penerapan tata kelola administrasi dan keuangan madrasah yang efektif dan akuntabel serta kepemimpinan madrasah yang efektif di Madrasah; Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan madrasah; Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang menunjang mutu pembelajaran sesuai dengan SNP32; Pembentukan lembaga mitra madrasah yang berperan sebagai konsultan lokal dalam upaya peningkatan dan pengembangan madrasah; Penguatan kapasitas pelayanan pendidikan pada Kantor Kementerian Agama pusat maupun daerah.

Implementasi program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia ini dalam melakukan bimbingan teknis untuk memenuhi SNP, diperlukan lembaga pendamping yang berperan sebagai konsultan lokal madrasah. Dengan ini diharapkan madrasah dapat melakukan konsultasi terkait dengan strategi teknis pemenuhan SNP. Oleh karena itu, dalam implementasi teknis di tingkat madrasah, Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga mitra pelaksana daerah/lokal yang berbasis di provinsi, disebut sebagai Sub National Implementing Partners (disingkat SNIP) yang mempunyai potensi dan kapasitas dalam menjalankan program pendampingan madrasah. Melalui SNIP seluruh eksekusi teknis pendampingan madrasah diimplementasikan.

Berdasarkan identifikasi uraian sebagaimana disajikan di atas, peneliti mengambil posisi dengan fokus pada program bantuan teknis dan anggaran yang diimplementasikan oleh SNIP di wilayah propinsi Sumatera Selatan. Dampak perubahan di madrasah setelah memperoleh bantuan pendampingan inilah yang dikaji dan menjadi fokus utama bagi peneliti. Sebagai identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, adalah; 1). Gambaran kondisi madrasah sebelum mendapatkan bantuan pendampingan KPAI; 2). Proses perubahan di madrasah dan peran KPAI; 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan di madrasah.

2. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan masalah utama penelitian (major research question) ini adalah: Bagaimana dinamika perubahan di madrasah melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia? Dari permasalahan utama tersebut dirumuskan pertanyaan khusus (minor research question) sebagai berikut: 1. Bagaimana model pemberdayaan KPAI untuk mendorong percepatan perubahan

di Madrasah? 2. Bagaimana proses terjadinya perubahan di madrasah melalui KPAI?

32Dalam penerapan untuk mencapai SNP terdapat indicator minimal standar yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih rinci lihat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang SPM atas perubahan dari permendikbud nomor 15 Tahun 2010

15 3. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya percepatan perubahan di

madrasah? Mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat

digambarkan alur kompleksitas permasalahan, sebagaimana bagan berikut: Bagan 1

Alur Kompleksitas Permasalahan Penelitian “Tradisi dan Perubahan Madrasah di Sumatera Selatan melalui Program Kemitraan

Pendidikan Australia dengan Indonesia”

3. Pembatasan Masalah

Tujuan Peningkatan Kapasitas Madrasah: Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Kesatuan Republik Indoensia.

Dalam rangka mencapai kondisi agar sesuai SNP, madrasah memerlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan tatakelola layanan pendidikan.

KPAI menyusun program Pendampingan Madrasah

fokus pada tiga kegiatan yang simultan: pelatihan/workshop; pemberian dana blockgrant; dan mentoring

Persoalan Akademis: 1. Ada persoalan tentang bagaimana cara implementasi proses perubahan

madrasah apabila dibantu melalui program KPAI. 2. Ada persoalan tentang bagaimana langkah kegiatan yang dilakukan untuk

mendorong perubahan di madrasah agar sesuai SNP. 3. Diperlukan indikator sebagai acuan apakah terjadi perubahan atau tidak di

madrasah melalui program KPAI. 4. Ada pertanyaan tentang bagaimana standar pengukuran keberhasilan perubahan

di madrasah melalui program KPAI.

Pemerintah menjalin kerjasama Kemitraan Pendidikan dengan Australia untuk membantu madrasah

Diperlukan Model Pemberdayaan Madrasah yang efektif, efisien dan terukur serta mampu mencapai tujuan bagi peningkatan Kapasitas Madrasah sesuai SNP.

16

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut. Pertama, dari segi waktu penelitian ini membatasi diri pada kurun waktu sejak 2012 sampai dengan tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tahun 2012 dijadikan titik tolak dengan asumsi bahwa pemerintah Australia mulai memberikan bantuan kepada madrasah untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sesuai 8 standar pendidikan yang menjadi alat ukur oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).33 Kedua, Dalam konteks penelitian terhadap madrasah sasaran program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI) peneliti mengambil setting pada madrasah sasaran di Sumatera Selatan.34 Untuk mendukung analisis data dan fakta tentang implementasi kegiatan KPAI ini, peneliti juga mengambil data dan informasi serta melakukan FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara yang melibatkan aktifis KPAI di luar wilayah Sumatera Selatan.35 Penelitian ini berusaha mendeskripsikan lebih lanjut, memperdalam temuan-temuan sebelumnya dengan mengalihkan obyek penelitian pada lembaga pendidikan madrasah dalam kurun yang relatif sama, dan berupaya mengetahui apakah mengikuti pola dan kecenderungan yang sama sebagaimana yang terjadi di Indonesia umumnya. Ketiga, Ruang lingkup data-data dan fakta yang dikaji antara lain:36 1). Manajemen Berbasis Madrasah (MBM); 2). Konsep Madrasah Efektif; 3). Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP); 4). Pelaksanaan Konsep Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif dan Menyenangkan (PAIKEM); 5). Manajemen Perpustakaan; 6). Manajemen Administrasi Keuangan; 7). Konsep Madrasah Sehat; dan 8). Hasil evaluasi penilaian Akreditasi.

33Meskipun pada dasarnya kerjasama Australia dengan Indonesia berlangsung

jauh sebelum itu, di mana sarjana alumni IAIN banyak yang mendapatkan beasiswa belajar di negeri tersebut.

34Terdapat 119 unit madrasah yang menjadi sasaran bantuan pemerintah Australia di Sumatera Selatan yang dibagi dalam 2 phase dengan rincian phase 1 sebanyak 71, phase 2 sebanyak 48 madrasah. Namun mengingat banyaknya madrasah yang menjadi objek kajian, maka peneliti membatasi fokus pada 48 madrasah phase 2 dengan mendalami model pendampingan pada peningkatan kualitas dan kapasitas yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

35Terdapat 12 Propinsi yang menjadi fokus kegiatan KPAI Komponen 3, yakni; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

36Data yang menjadi fokus kajian merupakan penjabaran praktis dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), di dalamnya merupakan konsep yang bermuara pada pewujudan pencapaian Madrasah yang sesuai SNP.

17

3. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut. Pertama, dari segi waktu penelitian ini membatasi diri pada kurun waktu sejak 2012 sampai dengan tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tahun 2012 dijadikan titik tolak dengan asumsi bahwa pemerintah Australia mulai memberikan bantuan kepada madrasah untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sesuai 8 standar pendidikan yang menjadi alat ukur oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).37 Kedua, Dalam konteks penelitian terhadap madrasah sasaran program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI) peneliti mengambil setting pada madrasah sasaran di Sumatera Selatan fokus pada 48 madrasah38 phase 2.39 Untuk mendukung analisis data dan fakta tentang implementasi kegiatan KPAI ini, peneliti juga mengambil data dan informasi serta melakukan FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara yang melibatkan aktifis KPAI di luar wilayah Sumatera Selatan.40

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan lebih lanjut, memperdalam temuan-temuan sebelumnya dengan mengalihkan obyek penelitian pada lembaga pendidikan madrasah dalam kurun yang relatif sama, dan berupaya mengetahui apakah mengikuti pola dan kecenderungan yang sama sebagaimana yang terjadi di

37Meskipun pada dasarnya kerjasama Australia dengan Indonesia berlangsung jauh sebelum itu, di mana sarjana alumni IAIN banyak yang mendapatkan beasiswa belajar di negeri tersebut.

38Secara rinci 48 madrasah (22 MI, 26 MTs) phase 2 di Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kabupaten (Banyuasin sebanyak 17 Madrasah 9 MI dan 8 MTs; OKU Timur sebanyak 3 Madrasah 2 MI dan 1 MTs; Ogan Ilir sebanyak 9 Madrasah 2 MI dan 7 MTs; dan Musi Rawas Utara sebanyak 19 Madrasah 9 MI dan 10 MTs), Banyuasin dan Musi Rawas Utara dipilih karena terbanyak madrasah yang belum terakreditasi sedangkan OKU Timur dan Ogan Ilir meneruskan phase 1 dimana jumlah tersebut merupakan total madrasah yang belum diakreditasi.

39Alasan penting penulis memfokuskan penelitian di wilayah Sumatera Selatan dengan pertimbangan: 1). Sumatera Selatan terbanyak menjadi sasaran KPAI di luar propinsi di pulau Jawa. Di wilayah ini terdapat madrasah sasaran KPAI sebanyak 119 unit madrasah yang dibagi dalam 2 phase (phase 1 sebanyak 71, phase 2 sebanyak 48 madrasah). 2). Madrasah di luar Jawa belum banyak yang diteliti bila dibandingkan dengan yang madrasah di pulau Jawa. 3). Letak madrasah tersebar di empat kabupaten dengan variasi latar belakang yang beragam baik dari organisasi keagamaan; letak geografis; dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

40Terdapat 12 Propinsi yang menjadi fokus kegiatan KPAI Komponen 3, yakni; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

18 Indonesia umumnya. Ketiga, Ruang lingkup data-data dan fakta yang dikaji antara lain:41 1). Manajemen Berbasis Madrasah (MBM); 2). Konsep Madrasah Efektif; 3). Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP); 4). Pelaksanaan Konsep Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif dan Menyenangkan (PAIKEM); 5). Manajemen Perpustakaan; 6). Manajemen Administrasi Keuangan; 7). Konsep Madrasah Sehat; dan 8). Hasil evaluasi penilaian Akreditasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan pokok penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara

komprehensif, sistematis, serta integrated tentang dinamika perubahan madrasah melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia. Dari tujuan pokok di atas, penelitian ini merumuskan tujuan-tujuan spesifik penelitian ini, yaitu: a. Menemukan data dan fakta tentang model pemberdayaan KPAI untuk

mendorong percepatan perubahan di Madrasah. b. Merumuskan alur proses terjadinya perubahan di madrasah melalui KPAI. c. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi madrasah untuk berubah melalui

implementasi proses pendampingan oleh KPAI. 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah: a. Akademis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi sedikitnya informasi tentang perkembangan pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan penting bagi khazanah Ilmu Sosial, khususnya pada subyek dinamika perubahan Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan wacana bagi praktisi pendidikan; seperti pejabat birokrasi khususnya pada Kementerian Agama RI; para Gubernur dan Bupati untuk mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan.

b. Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi stakeholders seperti masyarakat pegiat pendidikan. Demikian juga para pengusaha dan pemerhati serta donatur pendidikan yang memiliki komitmen membantu pengembangan madrasah agar lebih dapat berakselarasi dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan

41Data yang menjadi fokus kajian merupakan penjabaran praktis dari 8

Standar Nasional Pendidikan (SNP), di dalamnya merupakan konsep yang bermuara pada pewujudan pencapaian Madrasah yang sesuai SNP.

19

teknologi. Dengan begitu, pengembangan dan peningkatan kapasitas madrasah dapat menjawab dan menghadapi tuntutan perubahan.

D. Kerangka Alur Pikir

Untuk memperjelas masalah yang dikaji, sekaligus untuk menjawab sejumlah

permasalahan yang menjadi fokus penelitian disertasi ini, maka perlu diuraikan kerangka alur pikir sebagai berikut:

Program KPAI untuk peningkatan mutu madrasah ini dirancang untuk membantu madrasah swasta dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi proses akreditasi agar sesuai SNP. Terdapat beberapa alasan bahwa program kemitraan ini didesain untuk membantu madrasah swasta.

Pertama, penentuan madrasah swasta sebagai sasaran pendampingan didasarkan pada kenyataan bahwasanya mayoritas madrasah di Indonesia adalah swasta dengan jumlahnya sekitar 91,5%. Di tingkat potensi dan kesiapan, serta sumberdaya yang dimiliki, madrasah swasta dianggap mempunyai tingkat kesiapan dan potensi lebih rendah bila dibandingkan dengan madrasah negeri. Hal ini karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa madrasah swasta cenderung selalu berhadapan dengan kultur kemiskinan dan banyak mempunyai keterbatasan berupa; sumberdaya manusia; sarana prasarana; anggaran; dan mutu yang rendah. Berdasarkan itu, madrasah swasta cenderung menghadapi kesulitan untuk memenuhi SNP. Oleh karena itu pertimbangan intervensi bantuan pendampingan perlu diarahkan untuk membantu madrasah swasta. Pada aspek sumber pendanaan, madrasah swasta lazimnya kesulitan dalam memenuhi SNP karena sebagian besar sumber pendanaan penyelenggaraan madrasah berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Bantuan pemerintah melalui BOS belum mampu menopang seluruh kebutuhan pendanaan penyelenggaraan madrasah.

Kedua, Dari segi potensi dan sumberdaya yang dimiliki, madrasah negeri, umumnya dianggap mempunyai tingkat kesiapan dan potensi yang relatif lebih baik, dibandingkan dengan madrasah swasta untuk memenuhi standar nasional pendidikan karena madrasah negeri mendapatkan alokasi anggaran rutin pemerintah, selain juga penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar dari pemerintah.

Hubungan Indonesia dengan Australia sepanjang sejarahnya telah mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah seperti; masalah Timor Timur tahun 1999, peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, dan peristiwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang itu membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia menjadi terganggu. Di lain sisi, berbagai bentuk kerja sama ekonomi, keamanan, pariwisata

20 dan pendidikan telah menguatkan hubungan bilateral antar kedua negara.42

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara penting bagi Australia. Secara geografis kedua negara tersebut bertetangga. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga potensial mampu menjembatani hubungan Australia dengan negara-negara anggota ASEAN. Meski Indonesia hanya berada pada tingkat ke-11 sebagai mitra dagang Australia, Indonesia merupakan negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Australia.43

Pada faktanya Indonesia dan Australia t e la h sepakat untuk membuka hubungan kerjasama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan dan pendidikan. Australia memberikan bantuan dalam bidang pendidikan kepada Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Setiap tahun pemerintah Australia juga memberikan bantuan kepada lebih dari 250-300 mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 di negara tersebut. Australia juga telah membantu berbagai pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia.44

Program pendampingan akreditasi madrasah ini bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan penilaian akreditasi yang menjadi kewenangan BAN-S/M, melainkan juga membantu madrasah meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi proses akreditasi. Cakupan kerja program ini lebih diarahkan pada kegiatan penyiapan sistem, pelatihan atau bimbingan teknis (capacity building) dan kegiatan pendampingan kepada madrasah dalam memenuhi target

42 Richard Chauvel et.al., Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan

dalam Hubungan Poli tik Bilateral. ( Jakarta: Granit, 2005), 6-12 43It was impossible for all nations to become rich simultaneously by

following mercantilist prescriptions because the export of one nation is another nation’s import. However, all nations would gain simultaneously if they practiced free trade and specialized in accordance with their absolute advantage. Anonim. “Absolute and Comparative Advantage”, International Encyclopedia of the Social Sciences 2nd Edition. (2009), 1

44Cerminan pentingnya Indonesia bagi Australia tergambar dalam salah satu buku putih urusan luar negeri dan pertahanan tahun 1997. Buku tersebut menegaskan bahwa hubungan Indonesia Australia selalu penting. Posisi strategis Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara menyebabkan pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan. Kerjasama telah berkembang baik dalam bidang ekonomi, teknis, pendidikan dan budaya yang luas. Richard Chauvel et.al., Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Poli tik Bilateral. ( Jakarta: Granit, 2005), 6

21 standar akreditasi.

Pelaksanaan kegiatan KPAI untuk akreditasi madrasah terbagi pada 3 fokus, yaitu: 1. Kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang akan dilakukan di madrasah

diarahkan pada kegiatan yang mendorong peningkatan 8 standar nasional pendidikan. Pelatihan tersebut mencakup pelatihan KTSP serta pengenalan Kurikulum 2013, pembelajaran PAIKEM, kepemimpinan dan manajemen, portfolio guru, pengelolaan perpustakaan, UKS, pengelolaan keuangan, dan administrasi umum. Pelatihan ini disertai dengan pendampingan di tingkat madrasah yang dilakukan oleh para mentor.

2. Pemberian Block Grant. Kegiatan ini merupakan program pendukung menuju implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) madrasah serta Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang disusun oleh masing-masing madrasah berdasarkan pada evaluasi diri (self-evaluation) yang melahirkan analisis kebutuhan (need assessment). Penyusunan dokumen-dokumen pendukung block grants tersebut akan disusun oleh masing-masing madrasah dengan difasilitasi oleh SNIP. Peningkatan sarana prasarana mencakup kegiatan perbaikan sarana dasar, seperti kegiatan rehabilitasi yang terkait dengan perpustakaan, ruangan kelas, dan toilet. Termasuk juga di dalamnya penambahan koleksi perpustakaan, pengadaan media pembelajaran dasar, penambahan meja kursi siswa, sanitasi, penghijauan, dan sarana dasar lainnya. Pola pendekatan yang digunakan dalam mendukung hal ini adalah pemberian block grant ke madrasah. Untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan sarana prasarana lain, seperti RKB dan laboratorium diharapkan dapat bersinergi dengan program-program bantuan baik di Kementerian Agama maupun di Pemerintah Daerah dan institusi lain yang relevan.

3. Mentoring. Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi madrasah sasaran untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dan memanfaatkan anggaran blockgrant serta mencari alternatif pendanaan madrasah. Kegiatan dilakukan oleh pengelola program melalui para mentor madrasah yang telah dilatih oleh KPAI.

Berdasarkan kerangka alur pikir di atas, kajian penelitian ini lebih banyak fokus pada fakta dan data perubahan yang terjadi pada tahapan-tahapan kegiatan KPAI dalam mendampingi madrasah untuk mencapai SNP dengan indikator hasil akreditasi oleh BAN-S/M. Data dan fakta yang dianalisis sangat memungkinkan menghasilkan gambaran fenomena dinamika perubahan di madrasah dalam berbagai aspeknya.

E. Definisi Operasional

Sesuai judul penelitian “Tradisi dan Perubahan di Madrasah melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI)”, terdapat beberapa

22 istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu: tradisi dan perubahan, madrasah, dan program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tradisi dan Perubahan Madrasah Tradisi dan perubahan madrasah secara visual dapat dijelaskan sebagaimana

3 gambar di bawah ini: Bagan 2 Tradisi45

Bagan 3

Perubahan46

Bagan 4

45Sumber: http://www.sinonimkata.com/sinonim-165284-tradisi.html (diakses,

05 Oktober 2016) 46Sumber: http://www.artikata.com/arti-382885-perubahan.html (diakses, 26

Maret 2016)

23

Madrasah47

Berdasarkan bagan di atas, tradisi adalah –adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Definisi perubahan adalah –hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Sedangkan definisi madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama RI. Dengan demikian tradisi dan perubahan madrasah dapat dipahami sebagai kebiasaan sekelompok manusia yakni komunitas madrasah yang terdiri dari pengurus yayasan; pengurus komite; kepala madrasah; guru; tenaga administrasi dan keuangan; pustakawan/ti; siswa/i; dan masyarakat yang melakukan berbagai aktifitas terkait dengan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Tradisi itu dipantau dan digali informasi dan data-datanya dalam rangka melihat berbagai perubahan di dalamnya sebagai akibat pengaruh program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia.

2. Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia Program Kemitraan ini dalam Bahasa Inggris disebut dengan; Australia’s

Education Partnership with Indonesia disingkat AEPI. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan; Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI). Pemerintah Australia dalam kemitraan ini berperan sebagai donor untuk pembangunan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia melalui program KPAI Komponen 3, sedangkan pemerintah Indonesia berperan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari bantuan tersebut. Namun dalam konteks kepentingan yang lebih luas kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerjasama ini terutama

47 Sumber: http://www.artikata.com/arti-111324-madrasah.html (diakses, 26

Maret 2016)

24 dalam membangun hubungan saling pemahaman dan kerjasama internasional antar kedua negara.

Pada konteks kerjasama ini, dipahami bahwa pola kemitraan yang dibangun sejatinya mengatur kesetaraan dan saling menghargai antar kedua belah pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Di dalam pelaksanaan program – sebagaimana tertuang dalam Subdiary Arrangement (SA)48 untuk KPAI Komponen 3 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama berperan sebagai Executing Agency (EA) program kemitraan ini. Oleh sebab itu, walaupun dana hibah tersebut dikelola secara langsung oleh donor, Program KPAI Komponen 3 dilaksanakan secara kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Pola kemitraan ini kemudian menempatkan pihak yang bermitra pada posisi masing-masing sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan pengelolaan dana hibah secara langsung oleh pihak donor, maka semua proses pemanfaatan dana tersebut mengikuti mekanisme donor. Namun dana hibah yang wajib tercatat dalam DIPA Kementerian sebagaimana amar PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar negeri dan Penerimaan Hibah, jumlah dan alokasi dana hibah menjadi salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian Agama.

Dalam rangka membantu madrasah yang masih membutuhkan bimbingan teknis dalam memenuhi SNP, maka diperlukan lembaga pendamping yang berperan sebagai konsultan sekaligus pendamping madrasah. Dengan ini diharapkan madrasah dapat melakukan konsultasi terkait dengan strategi teknis pemenuhan SNP. Oleh karena itu, dalam implementasi teknis di tingkat madrasah, Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga mitra pelaksana daerah berbasis di tingkat provinsi yang mempunyai potensi dan kapasitas dalam menjalankan program pendampingan. Pelaksana lokal ini disebut dengan Sub National Implementing Partners (SNIP).

F. Tinjauan Pustaka

Pada sub bagian ini diketengahkan tentang hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan legitimasi tentang kedudukan dan pentingnya kajian ini dilakukan. Menurut Mc. Millan dan Schumacher, sebagaimana dikutip Hadjar49, bahwa: Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan tinjauan pustaka adalah: 1) analisis terhadap pernyataan masalah; 2) mencari dan membaca sumber-sumber sekunder; 3) menyeleksi sumber-sumber preliminary research yang relevan; 4) mengkaji sumber-sumber primer yang relevan; 5)

48 Subsidiary Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia’s Education Partnership with Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program, 14 June 2011.

49Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 86-88

25 mengorganisasi catatan sebagai hasil kajian terhadap sumber-sumber pustaka; 6) menulis tinjauan pustaka.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam perspektif kepustakaan penelitian ini berangkat dari hasil temuan dan penelitian terdahulu tentang Madrasah dan dinamika perubahan, paradigma bantuan luar negeri bagi Indonesia baik motif maupun kepentingannya. Adapun penelitian berkaitan dengan sejarah dan kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam Indonesia di antaranya ditulis oleh:

Ismail50, “Madrasah dan Sekolah Islam di Karesidenan Palembang, 1925-1942: Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Masa Kolonial”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah perkembangan madrasah perspektif media massa di kurun 1925-1942. Ternyata eksistensi madrasah menjadi bagian tersendiri dalam pemberitaan media surat kabar di era kolonial Belanda. Kemandirian dan ekspektasi masyarakat cukup signifikan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya madrasah, khususnya di Sumatera Selatan.

Arief Subhan51, "Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas" Disertasi, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Penelitian ini mengkaji pergumulan madrasah dalam rangka akselerasi terhadap perkembangan model pendidikan di Indonesia. Terdapat peran besar pemerintah dan lembaga sosial keagamaan untuk membawa madrasah ke arah perubahan. Kajian ini menunjukkan bahwa madrasah memiliki kompleksitas yang mengindikasikan akan keragaman ideologi keagamaan terkait dengan pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia.

Alexander Evans52, “Understanding Madrasahs: How Threatening Are They? Foreign Affairs, Vol. 85, No. 1 (Jan. - Feb., 2006). Kajian ini fokus pada deskripsi madrasah di dunia Islam yang mempunyai peran penting dalam transformasi ilmu pengetahuan masyarakat muslim serta dianggap mempunyai keunikan dalam berbagai aspeknya. Madrasah pada dasarnya tunduk pada konsep al Qur’an karena itu para pengambil kebijakan harus memahami madrasah.

50Ismail, “Madrasah dan Sekolah Islam di Karesidenan Palembang, 1925-

1942: Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Masa Kolonial”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

51Arief Subhan, "Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas" Disertasi, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

52Alexander Evans, “Understanding Madrasahs: How Threatening Are They? Foreign Affairs, Vol. 85, No. 1 (Jan. - Feb., 2006), 9-16. Published by: Council on Foreign Relations, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20031838 (Accessed: 06-09-2016 10:35 UTC).

26

Ronald A. Lukens-Bull53, “Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia”, Anthropology and Education Quarterly, Vol. 32, No. 3 (September, 2001). Fokus tulisan ini mengeksplorasi permasalahan madrasah dan pesantren di Jawa dalam akselerasi terhadap perubahan global, mulai dari tata kelola manajemen; ujian nasional dan kurikulum yang berstandar pada kebijakan pemerintah.

Hamlan AB. Andi Malla54, “Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional 1945-2005”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Kajian ini menghasilkan pemikiran bahwa posisi madrasah dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional dalam kurun 1945 hingga 2005, memiliki dinamika dan kondisi yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan pemerintah pada masing-masing periodenya. Relasi antara madrasah dengan pemerintah sangat tergantung pada cara pandang pemerintah terhadap umat Islam.

Wawan Wahyuddin55, “Kebijakan Politik Pendidikan Era Orde Baru dan era Reformasi dalam Penyelenggaraan Madrasah”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penelitian ini merumuskan bahwa perhatian pemerintah terhadap madrasah pada masa Orde Baru muncul setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang menyatakan bahwa 70% kurikulum umum, dan 30% kurikulum keagamaan yang secara legal formalnya bahwa madrasah setara dengan sekolah umum. Pada masa Reformasi, legalitas formal madrasah sama dengan sekolah umum, namun secara realitasnya terjadi ketidaksamaan karena kesulitan madrasah untuk memenuhi tuntutan SNP terutama pendanaan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana.

Mgs Nazaruddin56, “Model Pengembangan Manajemen Madrasah Efektif pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sumatera Selatan”, Disertasi, SPs UIN

53Ronald A. Lukens-Bull, “Two Sides of the Same Coin: Modernity and

Tradition in Islamic Education in Indonesia”, Anthropology and Education Quarterly, Vol. 32, No. 3 (September, 2001). 379-394. Published by: College of Business, Tennessee State University, stable URL: http://www.jstor.org/ stable/4192871. (Accessed: 14-10-2016 03:49 UTC)

54Hamlan AB. Andi Malla54, “Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional 1945-2005”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

55Wawan Wahyuddin, “Kebijakan Politik Pendidikan Era Orde Baru dan era Reformasi dalam Penyelenggaraan Madrasah”, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

56Mgs Nazaruddin, “Model Pengembangan Manajemen Madrasah Efektif pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sumatera Selatan”, Disertasi, SPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

27 Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan model manajemen madrasah efektif yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tata kelola manajemen berbasis madrasah yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas madrasah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Zakiyah Kholidah57, “Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional Pendidikan”, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 1 (Maret 2014). Tulisan ini fokus pada kajian tata kelola madrasah yang baik melalui manajemen berbasis kompetensi dimana secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu madrasah. Pendidikan madrasah harus diupayakan agar dikelola secara baik dan teratur penuh dengan komitmen. Agar proses suatu organisasi lembaga madrasah berjalan dengan baik sesuai tujuan, maka perlu adanya suatu manajemen yang baik dan terarah. Manajemen sangat penting dalam pengelolaan madrasah karena manajemen melibatkan semua faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi.

Manfred Ziemek58, dalam bukunya “Pesantren: Traditionell Islamische Bildung und Sozialer Wandel in Indonesien” dalam edisi bahasa Indonesia "Pondok Pesantren dalam Perubahan Sosial" menuturkan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam perubahan sosial di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan. Pondok pesantren menampilkan diri sebagai lembaga swadaya penduduk desa yang mampu berdiri di atas kekuatan masyarakatnya di tengah arus perubahan dan modernisasi pendidikan. Ziemek memfokuskan kajian pada pondok pesantren dalam perubahan sosio-kultural dan perannya bagi masyarakat pedesaan. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh cukup penting bagi perubahan sosial masyarakat desa.

Kajian yang mengambil tema peranan dan fungsi bantuan asing bagi pendidikan serta berkaitan dengan kemitraan pendidikan Australia dengan Indonesia adalah sebagaimana dikaji oleh beberapa penulis sebagai berikut:

Rukmani Gounder and Kunal Sen59, “What Motivates Foreign Aid: A Case Study of Australia's Aid to Indonesia” The Journal of Developing Areas, Vol. 33,

57Zakiyah Kholidah, “Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional

Pendidikan”, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 1 (Maret 2014). 105-119.

58Manfred Ziemek. Pesantren: Traditionell Islamische Bildung und Sozialer Wandel in Indonesien (Frankfurt: Verlag fu¨r interkulturelle Kommunikation, 1986)

59Rukmani Gounder and Kunal Sen, “What Motivates Foreign Aid: A Case

Study of Australia's Aid to Indonesia” The Journal of Developing Areas, Vol. 33,

28 No.3 (Spring, 1999). Kajian ini memaparkan tentang motivasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada Indonesia yang dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Australia menganggap bantuan itu sangat penting mengingat antar kedua negara merupakan tetangga yang saling ketergantungan.

Elizabeth Asiedu and Boaz Nandwa60, “On the Impact of Foreign Aid in Education on Growth: How Relevant Is the Heterogeneity of Aid Flows and the Heterogeneity of Aid Recipients?”, Review of World Economics/ Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 143, No. 4 (Dec. 2007). Kajian ini mengeksplorasi signifikansi bantuan asing dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pendidikan. Fokus kajian tentang bantuan terhadap sekolah dasar, menengah dan tinggi. Dampaknya yang paling signifikan adalah terhadap sekolah dasar dimana dengan bantuan itu dapat mendorong kemajuan sumber daya manusia mengingat pada tingkat ini merupakan tahap dasar bagi siswa untuk melanjutkan pendidikannya.

Anis Chowdhury and Iman Sugema61, "How Significant and Effective Has Foreign Aid to Indonesia Been?" Asean Economic Bulletin (ISEAS-Yosuf Ishak Institute, Vol. 22, No. 2 (August 2005). Kajian ini sebagian memaparkan tentang bantuan luar negeri perspektif historis serta dampaknya bagi perkembangan sosial di Indonesia. Di masa Orde baru Indonesia mendapatkan volume bantuan luar negeri yang cukup besar untuk pembangunan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, namun di tahap selanjutnya Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang luar negeri akibat krisis dan ini sangat membebani keuangan negara.

Jandhyala B. G. Tilak62, “Foreign Aid for Education” International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue

No. 3 (Spring, 1999), 379-394. Published by: College of Business, Tennessee State University Stable URL: http://www.jstor. org/stable/4192871. (Accessed: 14-10-2016 03:49 UTC).

60Elizabeth Asiedu and Boaz Nandwa, “On the Impact of Foreign Aid in Education on Growth: How Relevant Is the Heterogeneity of Aid Flows and the Heterogeneity of Aid Recipients?”, Review of World Economics/ Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 143, No. 4 (Dec.,2007), pp. 631-649 Published by: Springer Stable URL: http://www.jstor.org /stable/40441156 (Accessed: 14-10-2016 04:36 UTC).

61Anis Chowdhury and Iman Sugema, “How Significant and Effective Has Foreign Aid to Indonesia Been?”, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 22, No. 2 (August 2005), 186-216. Published by: ISEAS-Yousuf Ishak Institute, http://www.jstor.org/stable/25773853. (Accessed: 14-10-2016 04:01).

62Jandhyala B. G. Tilak, “Foreign Aid for Education” International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erzie-hungswissenschaft /Revue

29 Internationale de l'Education, Vol. 34, No. 3 (1988). Memaparkan tentang beberapa problematika bantuan luar negeri untuk pendidikan. Bantuan luar negeri sebaiknya mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan dasar; peningkatan partisipasi pendidikan tanpa membedakan ras, gender, status sosial ekonomi; sistem pendidikan seharusnya mencoba memberdayakan secara maksimum sumber daya lokal; pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja dan lingkungan serta life skill yang dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi, dan sosial; peningkatan kualitas kurikulum, manajemen, dan evaluasi.

Bella Risasta63, “Motivasi Australia memberikan Bantuan Pendidikan kepada Madrasah di Indonesia melalui Program AusAID Tahun 2011-2014”, JOM FISIP Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015. Menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Australia sebenarnya dianggap sebagai sebuah bentuk investasi jangka panjang Australia untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya. Australia menyadari bahwa tindakan radikalisme yang terjadi di Indonesia akan mengancam kepentingannya yang sedang melakukan perubahan kebijakan dan berupaya untuk mendekatkan diri pada Asia. Tindakan nyata dari keinginan Australia untuk meredam radikalisme di madrasah dapat dilihat dari adanya prasyarat dalam pemberian bantuan kepada madrasah sasaran seperti penggunaan mazhab yang diajarkan di madrasah atau guru harus bersifat toleran dan moderat, bersedia menanamkan nilai-nilai pluralisme serta kepemimpinan madrasah yang dituntut untuk bersifat terbuka dan berpandangan luas. Tuntutan ini dilakukan agar nantinya madrasah dapat menerima nilai-nilai baru. Hasil akhir yang ingin dicapai oleh Australia terhadap perkembangan pendidikan di madrasah adalah adanya perubahan paradigma pada madrasah berupa penerimaan terhadap nilai-nilai pluralisme, peningkatan toleransi dan bersifat lebih terbuka.

Penelitian yang bertema kerjasama lembaga pendidikan Islam di Indonesia dengan negara asing, adalah penelitian disertasi Affandi Muchtar.64 Penelitian ini mengungkap beberapa temuan bahwa, pola hubungan intelektual Indonesia-Belanda pasca kolonial menampilkan strategi dan orientasi yang berbeda dibandingkan dengan perhatian Belanda terhadap Islam di Indonesia pada masa kolonial. Pada masa pascakolonial, hubungan intelektual itu lebih interaktif dengan mendorong

Internationale de l'Education, Vol. 34, No. 3 (1988), 313-335. Published by: Springer, URL: http://www.jstor.org/ stable/3444455, (Accessed: 14-10-2016 04:29).

63Bella Risasta, “Motivasi Australia memberikan Bantuan Pendidikan kepada Madrasah di Indonesia melalui Program AusAID Tahun 2011-2014”, JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015). 1-13

64Affandi Mochtar, “Sumbangan Kerjasama Indonesia- Belanda Pasca Kolonial dalam Bidang Kajian Islam di Indonesia”, Disertasi, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

30 mobilitas sarjana-sarjana Indonesia untuk melakukan studi di Belanda. Selain itu, hubungan intelektual Indonesia-Belanda pasca kolonial telah menghasilkan sejumlah karya dan penerbitan yang menjadi bahan bacaan dan rujukan baru dalam tradisi dan proses kajian Islam di Indonesia.

Beberapa penelitian dan tulisan lain tentang tradisi dan dinamika perubahan pendidikan Islam, terutama di Sumatera Selatan;

Zulkifli,65 dalam penelitiannya yang berjudul “Kontinyuitas dan Perubahan dalam Islam Tradisional di Palembang” menyoroti masalah kesinambungan dan perubahan tradisi Islam tradisional yang terangkum dalam aspek fiqh, tauhid dan tasawwuf. Selain itu diperkuat dengan penelitian beliau, Zulkifli66, Ulama, “Kitab Kuning, dan Buku Putih: Studi Tentang Perkembangan Tradisi Intelektual dan Pemikiran Keagamaan Ulama Sumatera Selatan Abad XX”, Laporan Penelitian DIP 1999, Puslit IAIN Raden Fatah Palembang. Kedua studi ini berhasil menunjukkan bahwa kesinambungan ketiga aspek ajaran Islan tersebut masih tetap terjaga dengan pusatnya di masjid-masjid kuno di kota Palembang. Kajian tentang “Ulama, Kitab Kuning, dan Buku Putih” di kalangan ulama Sumatera Selatan pada abad XX, juga telah dilakukan oleh peneliti ini. Melalui penelitian ini, ia berhasil mengungkap bahwa tradisi menulis kitab atau buku telah dilakukan oleh kalangan ulama Sumatera Selatan, termasuk di antaranya adalah ulama pesantren.

Penelitian yang ditulis dengan judul “Tradisi dan Perubahan Madrasah di Sumatera Selatan melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia” mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada model penelitian yang fokus pada suatu model praktis berupa program pendampingan dengan menyajikan analisis fenomenologis dampak dari proses perubahan yang dikaji. Untuk lebih mudah menjelaskan alur pemikiran penelitian ini, maka diskemakan dengan bagan di bawah ini:

Bagan 5 Alur Pemikiran Penelitian

65Zulkifli, “Kontinyuitas dan Perubahan dalam Islam Tradisional di

Palembang”, Laporan Penelitian DIP 1999, Puslit IAIN Raden Fatah Palembang 66Zulkifli, “Ulama, Kitab Kuning, dan Buku Putih: Studi Tentang

Perkembangan Tradisi Intelektual dan Pemikiran Keagamaan Ulama Sumatera Selatan Abad XX”, Laporan Penelitian DIP 1999, Puslit IAIN Raden Fatah Palembang

Kesadaran In group & out group:

membangkitkan kesadaran

“internalisasi” kesadaran

mazhab-teologi-pesantren-NU-Islam-Indonesia

Kesadaran Membangkitkan

kesadaran “ekternalisasi”

mencoba mempengaruhi

“ougroup”-ternyata tidak

bisa dipengaruhi (konsep

masyarakat global) yang mempunyai

kekuatan saling mempengaruhi-

konsep (in-group) ternyata

“gagal”.

Kesadaran Membangkitkan

kesadaran “objektifikasi” mulai melunak-memberi ruang

kepada out group untuk

menilai = sadar terhadap

ketidakberdayaan.

31

G. Kerangka Konseptual Kajian tentang pendidikan Islam, secara umum, meliputi dua kategori:

kajian yang bersifat konseptual di satu sisi dan kajian yang bersifat historis pada sisi lain.67 Kajian konseptual merupakan telaah terhadap konsep-konsep teoritis

67Menurut Azra, kajian kependidikan Islam di Indonesia yang lebih dahulu

muncul adalah pola kajian historis. Akan tetapi kecenderungan kajian dengan pola pemikiran dan teori kependidikan yang muncul lebih belakangan justru lebih kuat dan dominan. Lebih jauh tentang pola-pola kajian kependidikan Islam di Indonesia.

Differensial Fenomena yang menimbulkan kegelisahan

dimana sebuah keharusan

madrasah untuk meminta bantuan karena ketidak-

berdayaan

Kesadaran Baru Muncul asimilasi

budaya? Setelah dinilai bahwa

pihak outgroup menguntungkan

madrasah

Asimilasi Budaya • Budaya

Australia • Budaya

Madrasah

Aktifis/Agen Perubahan

32 pendidikan Islam ideal yang dapat dijadikan landasan dan titik tolak aktivitas pendidikan pada tingkat praksis. Dengan demikian kajian pendidikan Islam yang bersifat teoritis merupakan kajian tentang “apa yang seharusnya” dilakukan dalam sistem dan lembaga pendidikan agar tujuan yang diidealkan dapat dicapai.68

Kajian pendidikan Islam yang bersifat historis merupakan telaah tentang “apa yang senyatanya” terjadi dalam dunia pendidikan Islam dalam sejarah. Kajian ini pada perkembangannya kemudian telah memunculkan subyek atau kajian tersendiri yang disebut dengan Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Subyek yang merupakan bagian dari disiplin ilmu sejarah ini sesungguhnya tidak terlalu baru dalam kajian pendidikan Islam. Asumsi teoritis awal bidang ini terutama didasarkan pada telaah terhadap eksistensi berbagai sistem dan lembaga pendidikan, tradisi keilmuan, dan wacana intelektual Islam sepanjang sejarah.69 Ruang lingkup kajian atau fokus studi sejarah sosial pendidikan Islam memusatkan perhatian pada sejarah sosial pendidikan Islam di wilayah-wilayah tertentu dunia Islam baik di pusat dunia Islam (Timur Tengah dan Afrika Utara) maupun periferi (Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagainya). Tema-tema utama yang dibahas dalam studi Sejarah Sosial Pendidikan Islam di pusat dunia Islam, misalnya, tentang lembaga pendidikan Islam sebelum kebangkitan madrasah (Kuttab dan Masjid), pertumbuhan dan perkembangan Madrasah di pusat-pusat peradaban Islam, sistem pendidikan Islam klasik (kurikulum, metode, kehidupan murid, profil guru), pengaruh Helenisasi dalam tradisi keilmuan Islam, dan peranan Madrasah dalam proses transmisi dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim.70

Kajian Sejarah Sosial Pendidikan Islam di wilayah “pinggiran” dunia Islam tidak kalah menarik dibandingkan dengan apa yang terjadi di pusat dunia Islam. Dalam konteks Indonesia, misalnya, studi Sejarah Sosial Pendidikan Islam mengeksplorasi berbagai fakta sejarah tentang eksistensi sistem dan lembaga-lembaga pendidikan, tradisi keilmuan, dan wacana intelektual Islam di kawasan-kawasan tertentu Nusantara, sejak masa-masa paling dini (awal proses Islamisasi). Tema-tema utama yang dibahas dalam kajian ini, misalnya, tentang: proses historis Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 1999), 85-94.

68Mahmud Yunus, Pendidikan dan Pengajaran (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 54-55.

69Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Wiya, 1995), 63-64; Karel. A Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1986), 4-5.

70Karel. A Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, 6-7; Abdurrahman Wahid, “Pesantren sebagai Subkultural” dalam M. Dawam Raharjo eds., Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1988), 47.

33 dan sosiologis Islamisasi di Nusantara dan hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga Islam, khususnya lembaga pendidikan; tradisi dan pusat-pusat keilmuan di Nusantara dan peran penguasa Muslim di dalamnya; perkembangan pendidikan Islam di berbagai wilayah di Indonesia (Aceh, Minangkabau, Jawa, dan sebagainya); kebangkitan dan perkembangan Madrasah di Indonesia; hubungan antara pendidikan Islam dengan fenomena yang muncul dalam bidang agama, politik, sosial, budaya; hubungan organisasi sosial-keagamaan Islam dengan pendidikan Islam di berbagai wilayah di Indonesia; dan wacana pendidikan Islam yang muncul pada masa lalu maupun kontemporer.71

Meskipun analisis berdasarkan disiplin ilmu sejarah menjadi landasan utama Sejarah Sosial Pendidikan Islam, kajian ini juga mencakup aspek-aspek agama, sosiologi, politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu disiplin ini juga membutuhkan disiplin ilmu lain sebagai alat bantu analisis sejarah, terutama ilmu-ilmu sosial (sosiologi). Dalam hubungannya dengan eksistensi lembaga pendidikan Islam, misalnya, perspektif sosiologi antara lain menawarkan teori analisis kelembagaan berupa: (1) analisis historis; (2) analisis komparatif; (3) analisis fungsional. Analisis historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan, misalnya dengan meneliti asal mula serta perkembangan lembaga. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu masyarakat dan membandingkannya dengan lembaga yang sama dalam masyarakat berlainan atau dalam berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Adapun analisis fungsional menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat tertentu. Analisis ini lebih menekankan kepada hubungan fungsional antar lembaga dan sering menggunakan analisis historis dan komparatif.72

Dalam teori analisis historis yang meneliti asal mula dan perkembangan sebuah lembaga dalam masyarakat, relevan pula kiranya jika dihubungkan dengan teori siklus dalam sosiologi yang menyebutkan bahwa suatu lembaga dalam masyarakat biasanya mengalami empat tahap siklus perkembangan,73 yaitu: (1) periode pengorganisasian awal; (2) periode efisiensi; (3) periode formalisme; (4) periode disorganisasi. Periode pengorganisasian awal adalah fase ketika kebutuhan terhadap lembaga dan masyarakat mulai mengorganisir. Lembaga mulai terbentuk,

71Marwan Saridjo, et.al., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), 67; Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), 8-9.

72Soejono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 192. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 34.

73Jessie Bernard dan Linda Thompson, Sociology: Nurses and Their Patients in a Modern Society (Saint Louis: Mosby Company, 1966), 133. Lihat juga M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 57.

34 antara lain dengan adanya pemimpin-pemimpin, aturan-aturan, definisi-definisi peran dan fungsi-fungsi. Pada periode efisiensi, lembaga tersebut dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta fungsi-fungsi lembaga mulai disadari oleh masyarakat, biasanya dengan antusias dan efisiensi. Dalam periode formalisme, aturan-aturan dan ideologi telah merasuk secara mendalam dalam struktur lembaga. Periode disorganisasi adalah fase terakhir yang muncul jika lembaga itu telah kehilangan fleksibilitas dan kurang vital dalam memenuhi kebutuhan kelompok.

Dalam hubungannya dengan penelitian disertasi ini perspektif teoritis Sejarah Pendidikan Islam dan teori sosiologi pendidikan yang mendukung, sebagaimana disebutkan di atas, digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data yang ditemukan dalam penelitian ini. Teori sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori perubahan sosial74 dengan salah satu fokus pada upaya menganalisis data tentang program kegiatan kemitraan dan pendampingan madrasah yang dicerminkan melalui perkembangan kualitas madrasah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

H. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian, dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah dokumen tentang kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI) yang meliputi: data tentang Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk Madrasah yang mendapatkan bantuan KPAI tahun 2012-2016; data tentang program kegiatan pendampingan Madrasah oleh KPAI dengan mengambil sampel di Sumatera Selatan; dokumen dan data tentang hasil evaluasi program pendampingan madrasah terhadap program pendampingan serta penilaian selama program berlangsung. Sumber primer lain adalah data wawancara terhadap komunitas madrasah75 dan observasi76 serta Focus

74Soejono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press,

1987), 192. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 34.

75Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang manfaat dan dampak kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI), informan yang menjadi fokus wawancara adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah; dan anggota komunitas madrasah yang terdiri dari; Ketua Yayasan, Kepala Madrasah, guru, dan tenaga administrasi serta pengelola Program KPAI.

76Observasi, digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai proses pendampingan madrasah.

35 Group Discussion (FGD)77 yang mendukung dan memberikan informasi tentang kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI).

Sumber sekunder penelitian ini adalah sumber dari literatur seperti buku-buku dan artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas atau berkaitan dengan data yang dicari.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: dokumentasi; observasi; wawancara; dan Fokus Group Discussion (FGD). Data dari sumber tertulis dikumpulkan dengan menggunakan kajian dan metode studi dokumentasi. Dokumentasi itu digunakan untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI). Observasi, digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai proses pendampingan madrasah. Adapun data dalam bentuk penuturan lisan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (depth interview) yang digali dengan snowball sampling. Wawancara ini digunakan terutama untuk menggali lebih dalam informasi tentang kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI). Sedangkan FGD digunakan untuk menggali data dan informasi dampak kegiatan program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI). Analisis data penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode deskriptif78. Setelah terkumpul secara keseluruhan, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dikatakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada satu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Analisis terhadap kandungan data tersebut menggunakan perspektif konsep-

konsep teoritis dalam kajian Sosiologi pendidikan. Dengan perspektif itu dalam kajian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika perubahan di madrasah sebagai data dan fakta-fakta yang belum banyak diketahui selama ini, serta dapat direkonstruksi dan dipahami dengan baik. Penelitian ini berupaya memaparkan fakta-fakta apa adanya yang berangkat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pemaparan atau deskripsi ini dapat merupakan upaya memperdalam atau bahkan

77FGD, digunakan untuk menggali data dan informasi dampak kegiatan

program Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia (KPAI) peserta FGD adalah Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag 4 Kabupaten sasaran, dan para Kepala Madrasah sebanyak 48 orang.

78Lexy L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2005), 6-11

36 menyangkal fakta yang sudah ada atau dapat juga menuntaskan penelitian sebelumnya yang belum selesai.

3. Pendekatan Penelitian Untuk menemukan jawaban permasalahan kajian perubahan di madrasah melalui program KPAI dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut: Pertama, Pendekatan evaluatif, merupakan suatu desain atau prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan manfaat dari suatu praktik pendidikan atau program pelatihan.79 McMillan dan Schumacher menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu penerapan dari penelitian yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat atau nilai dari suatu program atau kebijakan dalam dunia pendidikan.80

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto81 evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi itu digunakan guna menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan telah dicapai. Pendekatan ini terutama digunakan untuk mengkaji pelaksanaan program KPAI yang diimplementasikan kepada madrasah sasaran pendampingan. Kedua, Pendekatan fenomenologis. Menurut Suharsimi, pendekatan fenomenologis dapat menjadi salah satu pendekatan kualitatif mengingat kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena ataupun gejala yang memancar dari objek yang diteliti.82 Digunakan pendekatan fenomenologis terutama untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam komunitas madrasah dalam mengikuti perubahan sebagai akibat adanya program pendampingan oleh KPAI.

I. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

79N.S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2009). 80JH McMillan dan S. Schumacer, Research in Education: Evidence Based

Inquiry. (New Jersey: Pearson Education Inc. 2010). 81Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 8-19 82Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek..., 1

37

Bab II menjelaskan tentang perdebatan akademik tentang paradigma kemitraan pendidikan pemerintah Australia dan Indonesia, serta kepentingan nasional terhadap kerjasama kemitraan. kemudian dilanjutkan dengan kajian kemitraan (partnership) sebagai salah satu bentuk kerjasama pendidikan; perspektif implementasi kebijakan publik; model implementasi kebijakan publik bagi peningkatan mutu pendidikan; manajemen perubahan dalam pendidikan; dan konstruksi sosial

Bab III menguraikan data dan fakta proses perubahan di madrasah dan peran kemitraan pendidikan Australia Indonesia, dengan kajian tentang; dinamika perubahan di madrasah difokuskan pada standar mutu pendidikan dan madrasah yang meliputi kajian tentang potret kekinian madrasah; standar mutu pendidikan; budaya mutu madrasah; program kemitraan pendidikan Australia dengan Indonesia madrasah dan sasaran perubahan, kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang; model kemitraan; skema pengelolaan kemitraan, serta tugas dan tanggung jawab kemitraan.langkah perubahan di madrasah: aspek idealitas, sosial, dan ekonomi.

Bab IV merupakan uraian tentang elemen dan arah perubahan di madrasah yang meliputi kajian tentang; elemen dan aspek perubahan di madrasah yang merupakan bagian utama dari dinamika madrasah. Sub bagian yang menjadi fokus analisis antara lain; pelaksanaan pelatihan dan workshop; mentoring; pelaksanaan program hibah dana; audit madrasah; dan monitoring evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan sub bagian tentang elemen perubahan di madrasah. Kajian kemudian dilanjutkan pada sub bagian tentang aktifis perubahan di madrasah yang kemudian ditutup dengan sub bagian tentang gambaran tipologi madrasah dalam pemaknaan program kemitraan pendidikan Australia dengan Indonesia untuk membangun madrasah.

Bab V merupakan uraian penutup terakhir yang merupakan kesimpulan dan implikasi penelitian.