1. TPH merupakan bidang studi yang mempelajari pembentuka peraturan perundang-undangan dan keputusan.

2. Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yg berwenang melalui prosedur yg ditetpkan dalam peraturan perundangan.undangan, Keputusan adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk mengatur atau memberikan keputusan kepada subyek tertentu.

Peraturan perundangan disahkan, keputusan ditetapkan Keputusan bersifat individual dan concrete, peraturan bersifat general dan abstract Keputusan pengujiannya melalui peradilan TUN, peraturan perundan ke MA, UU ke MK Keputusan bersifat enmahlig ( sekali selesai), peraturan berlaku terus menerus (dauerhaftig) Contoh peraturan perundangan UU no 14 th 1992 ttg lalu lintas dan angkutn jalan, contoh

keputusan, Keputusan gubernur NTB no 5 thn 2009 ttg penunjukan SKPD 3. Dahulu keputusan dapat bersifat mengatur secara umum, setelah UU no 10/2004 jika bersifat mengatur

secara umum harus berbentuk peraturan, dulu ada dibawah peraturan pemerintah diatas perda4. Hierarki

Undang-Undang Dasar 1945 TAP MPR Undang-Undang/ peraturan pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Peraturan Pemerintah Kab / Kota

Hal diatas diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yg masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, ketetapan MPR RI nomor = 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum keteapan MPR sementaran dan Ketetapan MPR thn 1960 s/d tahun 2002, tanggal 7 agustus 2003

6. Yang sesuai dengan UU no 10 thn 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan khususnya pasal 5 dan 6 yaitu mempunyai kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, ke daya gunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepstian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

7. Proses pembentukan Perencanaan :Prolegnas Perencanaan PP;Perencanaan Perpres; perda prolegda Penyusunan :Naskah Akademik Teknik: Pasal 64 dan lampiran II penuangan dalam pasal Pembahasan : DPR Presiden ; DPRD Kepda Pengesahan/Penetapan : ditandatangani Pengundangan : pemuatan dalam tempat pengundangan resmi negara Lembaran daerah/

lembaran negara RI8.