TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK …
Transcript of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK …
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT DARI ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
(Studi Pada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
No.17/G/2020/PTUN.JBI)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Hukum Tata Negara
Oleh:
MELLY RAHAYU
NIM : 106170725
Pembimbing 1: Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A
Pembimbing II :Ulya Fuhaidah, M.Si
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI
1442 H/2021 M
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan merupakan penulisan yang telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari saya terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
Jambi, Juli 2021
MELLY RAHAYU
NIM : 106170725
iii
Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A
Pembimbing II : UlyaFuhaidah, M.Si
Alamat : Fakultas syariah UIN STS Jambi Jl. Jambi Ma. Bulian
KM. 16 Sei. Duren kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi
Provinsi Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021
Jambi , Juli 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi di –
Tempat
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum wr.wb
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami
berpendapat skripsi saudari Melly Rahayu Nim.106170725 yang berjudul:
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Anggota Kepolisian Daerah Jambi: Studi Pada Keputusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2020/PTUN.JBI. Telah disetujui
dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat – syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara
pada fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum wr. Wb
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A UlyaFuhaidah, M.Si
NIP: 197007271996031001 NIP:198208142011012006
iv
PENGESAHAN
v
MOTTO
إذا حكمحم بيه الىاس أن جحكما ب لا أ ا الماوات إل يأمزكم أن جؤد إن الل إن الل ال
ا بصيزا كان سمي إن الل ظكم ب ا ي م و
Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.( Q.S. An-Nisaa 58)1
1 Al-Qur’an dan Terjemahan ( Q.S An-Nisa’ (4) : 58)
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulilahirobbil’alamin
Dengan rahmat allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ku panjatkan
syukur tak terhingga pada ALLAH SWT karena rasa terimakasihku atas
nikmatmu, karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis persembahkan
khusus kepada yang terhormat :
Bapak ( SABIRIN ) yang selalu sabar menasehati dan membimbingku hingga
sekarang, dan Mamak tercinta ( HARMIZAH , S.Pd.,) yang selalu mendidik, tulus
dalam membesarkan penulis. Dengan tiada terkira baik moril maupun materil
yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu
mendoakan penulis setiap akhir doa, penulis mampu menyelasaikan skripsi ini.
Karya ini bukan yang terbesar untuk bapak dan mamak, tapi bukti bahwa apapun
akan kupersembahkan kepadamu. Salam sayang dan cinta tiada akhir yang tak
terucap dariku.
Selanjutnya penulis juga tidak lupa mengucapkan ribuan terimakasih kepada
akademisi, dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara dalam
ruang lingkup UIN STS jambi maupun diluar lingkup kampus yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu, sahabat sedari SMA ( Endah Sundari, Nursela
Feliasari, Yohana Demisa) dan para The Geng Romusa Elitss, Semoga kebaikan
kalian senantiasa mendapat balasan lebih dari Allah SWT. Penulis tidak bisa
membalas apa-apa melainkan doa. Semoga allah selalu menunjukkan jalan yang
benar untuk kita semua Aamiin Allahumma Aamiin
vii
ABSTRAK
Nama : Melly Rahayu
NIM : (106170725)
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Anggota Kepolisian Daerah Jambi: (Studi Pada Keputusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi No. 17/G/2020/PTUN.JBI.)
Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan hukum hakim dalam memutus
sangketa tata usaha Negara serta akibat dari ditolaknya gugatan penggugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara nomor 17/G/2020/PTUN.JBI.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi, Tempatnya di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian
tersebut merupakan penelitian lapangan dengan cara mendeskripsikan. Penelitian
ini berbentuk riset yang mana menggunakan penelitian beberapa komponen
pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat
disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus sangketa tata
usaha Negara berdasarkan register perkara nomor 17/G/2020/PTUN.JBI.
diberhentikan tidak dengan hormat anggota kepolisian daerah Jambi atas nama
Yori Nicholas Saragih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya surat keputusan yang
dikeluarkan oleh kapolda. Oleh sebab itu hakim menolak gugatan penggugat
seluruhnya dengan alasan gugatan penggugat kurang bukti, dalil yang diajukan
penggugat tidak beralasan hukum dan penggugat tidak berhasil membuktikan
dalilnya. Maka dari itu penggugat tidak lagi bekerja di dinas kepolisian Negara
Republik Indonesia karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : PTDH, PTUN, KAPOLDA.
viii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya
tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita
yaitu Nabi Muhammad saw yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di akhirat nanti.
Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat
sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis
mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuirids Terhadap
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Anggota Kepolisian Daerah Jambi:
Studi pada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
NO/17/G/2020/PTUN.JBI”.
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
ilmu hukum dan sebagai memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Program
sarjana strata satu (S.1) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakulttas Syari’ah UIN
Jambi. Pada kesempatan kali ini penulis mohon maaf apabila hasil penelitian yang
penulis upayakan secara maksimal dengan segala kerendahan hati untuk
memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Prodi
Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan,
bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan
terimakasi dan penghargaan kepada:
ix
1. Bapak Prof Dr. H. Su’adi Asy’ari, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN STS
Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
STS Jambi.
3. Bapak Abdul Razak, S,HI.,M.IS ketua Prodi dan Ibu Tri Endah Karya
Lestiyani, M.IP sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah
UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag, M.A selaku Wakil Rektor III serta
pembimbing I dan Ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.Si., Selaku Pebimbing II
dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati
Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.
6. Bapak Ahmad Taufiq Kurniawan, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi Yang telah memberikan kemudahan penulis
dalam memperoleh data dilapangan.
7. Kepada teman-teman sejawat dan seperjuangan yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, semoga kesuksessan selalu mengiringi kita semua.
Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan para
pembaca. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya,
dan apabila terdapat banyak kesalahan pada skripsi ini penulis mohon maaf yang
sebesar-besarnya.
x
Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.
Jambi, Juli 2021
Penulis
Melly Rahayu
Nim: 106170725
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii
PERSETUJUAN PEMBIBING .................................................................... iii
PENGESAHAN .............................................................................................. iv
MOTTO .......................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ........................................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xiii
DAFTAR TABEL........................................................................................... xiv
BAB 1 PENDAHULUAN
A.Latar Belakang ................................................................................. 1
B.Rumusan Masalah ............................................................................ 9
C.Batasan Masalah ............................................................................... 10
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 10
E.Kerangka Teori ................................................................................. 11
F.Landasan Teori……………………………………………………..24
G.Tinjauan Pustaka .............................................................................. 28
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................ 32
B. Pendekatan Penelitian. ..................................................................... 32
C.Jenis Sumber Data ............................................................................ 33
D.Instrumen Pengumpulan Data .......................................................... 34
E.Teknis Analis Data ........................................................................... 35
F.Sistematika Penulisan ....................................................................... 36
xii
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara ........................................... 38
B.Visi dan Misi PTUN Jambi .............................................................. 39
C.Tugas Wewenang dan Fungsi PTUN Jambi ..................................... 40
D.Struktur Organisasi ........................................................................... 42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam memutus
Sangketa Tata Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat
pada anggota kepolisian daerah jambi ............................................. 45
B. Apa yang menjadi Akibat Dari Ditolaknya Gugatan Penggugat
dalam perkara No.17/G/2020/PTUN.JBI ........................................ 60
BAB V PENUTUP
A.Kesimpulan ....................................................................................... 69
B.Saran ................................................................................................. 69
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 75
CURRICULUM VITAE ................................................................................ 82
xiii
DAFTAR SINGKATAN
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
PERATUN : Peradilan Tata Usaha Negara
AUPB : Asas Umum Pemerintahan yang Baik
A QUO : Perkara
PTDH : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
PP : Peraturan Pemerintah
KKEP : Komisi Kode Etik Polri
KAPOLRI : Kepala Kepolisian Republik Indonesia
POLRES : Kepolisian Resort
AIPTU : Ajun Inspektur Polisi Satu
PERKAP : Peraturan Kapolri
PROPAM : Profesi dan Pengaman
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
MA : Mahkama Agung
SK : Surat Keputusan
SDM : Sumber Daya Manusia
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Struktur Organisasi Profil PTUN Jambi ........................................... 23
Tabel 2 : Struktur Organisasi Staf dan Kepegawaian PTUN Jambi ................ 24
Tabel 3 : Persidangan Putusuan PTUN Jambi ................................................. 25
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejarah teori kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan yang
dicontohkan Islam adalah model terbaik. Model kepemimpinan yang disebut
sebagai Prophetic Leadership merupakan orang teragung sepanjang sejarah
kemanusiaan yaitu Rasullullah Saw. Dalam kehidupan Rasulullah Saw kita
menemukan banyak sekali keistimewaan dan pelajaran.Dalam hal kepemimpinan
Rasullah saw membangun kepercayaan dan kehormatan dari kaumnya. Sebelum
menjadi nabi, Rasullullah Saw sudah mempunyai gelar al-amin yang artinya dapat
dipercaya. Dalam kehidupan sosial keagamaan kepemimpinan adalah suatu yang
sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Hampir tidak kita dapatkan dalam
sejarah kehidupan manusia ada suatu pekerjaan dan sebuah cita cita besar yang
dapat dicapai tanpa kepemimpinan. Oleh karena itu dalam menata kehidupan
manusia yang dinamis dan interaktif sudah pasti dituntut adanya
seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan,memandu dan membawa
pekerjaan itu kearah tercapainya sasaran. Allah SWT mengutus Rasul-Nya
hakekatnya untuk meminpin umat agar dapat keluar dari kegelapan menuju
cahaya kehidupan.
الل اجحىبا الطاغت فمىم مه ا الل ة رسل أن اعب ثىا في كل أم ب لق مىم مه حقث علي
للة فسيزا في الرض فاوظزا كيف كان عاقبة المكذ بيه الض
2
Artinya: ”Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat
(untukmenyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka
di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada
pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka
berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-
orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.2
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
1 ayat (3), yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.3 Dalam
UUD 1945 menjelaskan bahwa indonesia adalah Negara hukum bukan didasarkan
pada kekuasaan.4 Untuk mewujudkan tujuan Negara hukum tersebut perlu di
dukung dengan berbagai perangkat pemerintah seperti kebijakan-kebijakan
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta peraturan perundang-
undangan terkait permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Salah satu perangkat
yang di perlukan dalam usaha pencapaian tujuan Negara adalah Hukum
Administrasi Negara.
Fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pengayom dan
pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.5 Berat dan
kompleksnya tugas pokok dan fungsi kepolisian mencapai situasi yang di
2 (Q.S. An-Nahl: 36).
3 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pustaka Sandro,2014), hlm 3
4 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2013), hlm 9 5 Warsiti Hadi Utomo, 2005: IX
3
amanatkan undang-undang, dapat menciptakan berbagai masalah bagi Anggota
Polri di lapangan yang dapat mengkristral menjadi pelanggaran yang berakibat
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) bahkan dapat pula dijatuhkan
Pemberhantian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian. 6
Pada peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pengangkatan,
Pemindahan, Penghargaan serta Pemberhentian mengacu Kepada Kode Etik dan
peraturan disiplin yang di terapkan untuk menjadikan paling baik pada Aparatur
Kepolisian. Oleh karena itu Anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran
Tindak Pidana Narkotika atau di pidana penjara berdasarkan Undang-undang yang
berkekuatan hukum tetap maka pemberhentian tidak dengan hormat anggota
kepolisian dilakukan setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Adapun wawancara bersama ibu Lailaturrahmah selaku
anggota hakim di Pengadilan TUN Jambi, mengatakan bahwa:
Badan atau pejabat dilingkungan pemerintah eksekutif dalam
Pemberhentian Pegawai Negeri dilakukan dalam upaya administratif.
Upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang
atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan
Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan
pemerintahan itu sendiri dan terdiri dari dua bentuk dalam prosedur
tersebut, Seperti Keberatan dan banding Administratif.
1. Pertama, Keberatan yakni dalam hal penyelesaian Sangketa Tata
Usaha Negara harus dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
itu sendiri. Istilah keberatan dalam beberapa peraturan dasar dari
instansi/lembaga yang bersangkutan Mahkamah Agung sebagai
berikut. Seperti pada Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift),
Pengajuan surat banding administratif (administratiaef beroep),
6 Dinas kepolisian adalah segala aktifitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam
lembaga kepolisian Negara republic Indonesia . pasal 1 angka (3) PP no.1 thn 2003 tentang
pemberhentian anggota polri.
4
Apabila peraturan dasarnya menentukkan adanya upaya
administratif berupa pengajuan surat keberatan maka gugatan
terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN, dan
apabila upaya administratif telah diputus di tingkat banding
administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara
2. Kedua, banding administratif yakni dalam hal penyelesaian itu
harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang
mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan,
seperti Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang terdapat dalam Pasal 34
ayat (2) dan Pasal 74 ayat (4).7
Seluruh prosedur dan kesempatan tersedia telah ditempuh pada upaya
administratif dan pihak yang bersangkutan belum puas maka dapat digugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, yang ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (2) yang
menyatakan:
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sangketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika
seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Ketentuan
itu mempunyai makna,bisa saja mengenai suatu tindakan pemerintah yang
merugikan seeorang atau badan hukum perdata, baik keberatan maupun
banding administratif atau tersedia salah satunya saja.
Melalui surat kuasa penggugat No. 03/KAPI dan A/Pem.Keb/VI/2020
Tertanggal 2 Juni 2020 pengugat telah memenuhi ketentuan dalam peraturan
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian
Sangketa Administratif Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tersebut, muncul
sebuah permasalahan ketika terbitnya Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor:
Skep/186/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Yori Nicholas Saragih Pangkat
Brigadir, NRP: 85020861, tanggal 8 Mei 2020 ( KTUN Objek Sangketa).
7 Wawancara dengan Lailaturrahmah, Anggota Hakim PTUN Jambi, 26 April 2021
5
Penggugat dalam perkara a quo , orang kepentingannya yang dirugikan, karena
telah menghilangkan hak penggugat untuk tetap bekerja sebagai anggota Polri
kurang lebih mulai bulan Juni 2020 dan hilangnya hak penggugat atas gaji, hak
mendapatkan pensiun dan tunjangan lainnya. Dengan demikian bahwa penggugat
adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek
sangketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004
tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara.
Pada tanggal 26 Juli 2017 Subdit Paminal Polda Jambi telah melakukan
penangkapan dan penggeledahan kepada penggugat bersama-sama dengan tiga
orang temannya Bripka Binton Samosir, Brigadir Afdillah, kemudian disusul
terhadap Brigadir Rahmat Afriadi karena adanya dugaan menggunakan narkotika
jenis sabu-sabu. Penggugat telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri
Jambi, yang mana terhadap diri penggugat telah di putus dengan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan pengadilan Negeri Jambi
No.808/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 23 November 2017 dengan amar putusan
dengan menyatakan terdakwa atas nama Yori Nicholas Saragih Bin Krisman
Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam
dakwaan tunggal.
Setelah selesai menjalani masa pengobatan, penggugat kembali
bertugas/berdinas Polri sebagai BA Polres di Polres Tebo. penggugat merasa
dirugikan atas tidak pernah diperiksa untuk persiapan sidang kode etik oleh
tergugat maupun anggota polres tebo guna untuk mendengarkan atas
6
keterangannya sebagai terperiksa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika
sebagaimana di amanatkan dalam PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota Polri, dan Perkapolri 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Lailaturrahmah, mengatakan bahwa:
”Dalam mengajukan gugatan perkara tersebut berdasarkan pasal 53 ayat 2
huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo
Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang menyebutkan alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 adalah keputusan itu bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tata Usaha
Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam surat
keputusan kapolda Jambi Nomor: Kep/186/V/2020 atas nama Yori
Nicholas Saragih bila disimpulkan bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, yaitu :
a. Bahwa penggugat dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat
(PTDH) oleh tergugat dengan berdasarkan atas amanat
sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang
secara lex specialis telah diatur secara lebih spesifik berdasarkan
PerKapolri
b. Bahwa syarat penggugat dikeluarkannya surat rekomendasi
pemberhentian tidak dengan hormat secara tegas diatur dalam Pasal
21 ayat (3) Perkap Polri No.14 tahun 2011.
c. Bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) telah
mempertimbangkan dasar peraturan sebagaimana diuraikan ,
Karena terbukti berkas sidang KKEP penggugat, menggunakan
putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 808/Pid-sus/2017/PN.Jmb
tanggal 23 November 2017 atau diri penggugat sebagai dasar dan
barang bukti dalam memberikan rekomendasi PTDH terhadap
penggugat.
d. Bahwa tergugat melakukan kekeliruan dalam memahami secara
tuntas dan menerapkan peraturan yang senyatanya harus dipatuhi
dan dilaksanakan, karena diatur lebih lanjut mengenai batas/limitasi
bentuk seperti apa yangdapat dijadikan dasar untuk
diberlakukannya rekomendasi PTDH sebagaimana diatur dalam
pasal 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011.
7
e. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengugat telah diputus
dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (putusan pengadilan
Negeri Jambi)
f. Bahwa atas putusan dan pidana yang dijalani oleh penggugat
merupakan putusan terhadap pidana yang tidak masuk dalam
kategori/kualifikasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22
Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011, karena penggugat hanya
dijatuhi putusan berupa rehabilitasi sosial sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke
dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Reha1ilitasi Sosial. Oleh
karena itu tergugat telah melanggar Pasal 22 Perkap Polri Nomor
14 Tahun 2011. Kemudian berakibat diterbitkannya keputusan
objek sangketa, dengan demikian telah cacat prosedur dan gugatan
perkara a quo untuk dibatalkan objek sangketa yang telah
merugikan penggugat”.8
Sangketa antara Yori Nicholas Saragih melawan kapolda di pengadilan tata
usaha Negara jambi dikategorikan sangketa tata usaha Negara. Penggugat Yori
Nicholas Saragih merupakan anggota Polri pada pangkat Brigadir, NRF nomor
85020862. Tergugat yaitu Kepala Kepolisian daerah Jambi atau Polda Jambi
adalah pejabat yang berwenang. Objek gugatan yaitu surat keputusan Kepala
Kepolisin daerah Jambi Nomor: Kep/186/V/2020 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari dinas POLRI, atas nama Yori Nicholas Saragih
Pangkat/NRP: Brigadir/85020862, Jabatan terakhir BA Polres Tebo, tertanggal 8
Mei 2020. Alasan dikeluarkannya Putusan Peengadilan Negeri Jambi No.808/Pid-
Sus/2017/PN.Jmb tanggal 28 November 2017 atas nama Yori Nicholas Saragih
Bin Karisman Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak Pidana Narkotika Golongan Bagi Bagi Diri Sendiri: Sebagaimana dalam
8 Wawancara Bersama Ibu Lailaturrahmah Selaku Hakim Anggota di Pengadilan TUN
Jambi, Tanggal 26 April 2021.
8
Dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara
selama 4 (empat) bulan.
Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan telah dilaksanakan
sidang komisi kode etik polri nomor PUT Banding/04/II/2020/Kom Banding,
tanggal 18 Febuari 2020. Dalam konsideran pada angka 4 huruf b putusan sidang
banding komi kode etik profesi polri disebut (pelanggar) yang melanggar tindak
pidana narkotika yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga melanggar pasal 12
ayat 1 huruf a dan pasal 1dan pasal 13 ayat 1 PP RI No.1 Tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota Polri. Dalil gugatan penggugat terdapat kekeliruan atau
kesalahan dalam penggetikkan terkait pasal yang dilanggar semula melanggar
pasal 17 ayat 1 huruf b Perkap 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri
diralat menjadi pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik
profesi polri dan pasal 12 ayat 1 huruf a dan pasal 13 ayat 1 PP RI No. 1 tahun
2003 tentang pemberhentian anggota polri.
Majelis hakim pengadilan tata usaha Negara setelah menguraikan
pertimbangan hukum dimana menurut hakim bahwa tindakan tergugat
mengeluarkan objek sangketa sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik prosedural formal dan material substansinya,
sehingga gugatan penggugat ditolak. Sebab majelis hakim memutuskan menolak
untuk seluruhnya dalil yang diajukan dan tergugat berhasil membuktikan dalil
gugatannya dan melemahkan dalil dan bukti-bukti oleh pihak penggugat.
Dan penggugat mendapat sanksi dari dinas polri yaitu diberhentikan tidak
dengan hormat (PTDH) dengan melalui sidang kode etik profesi terlebih dahulu.
9
kemudian ditolak permohonan banding penggugat dan menguatkan putusan
sidang komisi kode etik profesi polda tebo, yang merekomendasikan
pemberhentian penggugat tidak dengan hormat dari anggota kepolisian daerah
jambi. Dalam hadist riwayat Bukhari menjelaskan bahwa:
يث ثك بح قل: إوي مح ل م ، فقا قل به يسار في مزض الل به سياد دخل عل م أن عبي
ث رس ثك ب، سم ت لم أح ل أوي في الم ل : ما مه عب سلم، يق علي الل صل الل
رائحة الجىة رعية، فلم يحطا بىصيحة، إل لم يج اسحزعاي الل
Artinya: “Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang
lain, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang
dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya surga.”9
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sangketa tata usaha Negara
pemberhentian tidak dengan hormat serta apa yang menjadi akibat hukum dari
ditolaknya gugagatan pada putusuan Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI dengan judul
”Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Anggota Kepolisian Daerah Jambi (Studi Pada Keputusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi Nomor:17/G/2020/PTUN.JBI”)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
9 Fuji E permana, Rasullullah ingatkan pemimpin tidak amanah, tak cium surge, diakses
https://republika.co.id/berita/qhpu0n320/rasululah-ingatkan-pemimpin-tidak-amanah-tak-cium-surga, tanggal 5 oktober 2020, 15:30.
10
1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus sangketa
tata usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota
kepolisian daerah jambi ?
2. Apa yang menjadi akibat hukum dari ditolaknya gugatan penggugat dalam
perkara NO.17/G/2020/PTUN.JBI ?
C. Batasan Masalah
Dalam batasan masalah, maka peneliti akan memberikan batasan pada
putusan dan pidana yang dijalani oleh penggugat yang diamanatkan dalam Pasal
22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Anggota Kepolisian Daerah Jambi Nomor Perkara
17/G/2020/PTUN.JBI
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus
sangketa tata usaha negara pemberhentian tidak dengan hormat pada
anggota kepolisian daerah jambi
b. Untuk mengetahui akibat hukum dari ditolaknya gugatan penggugat
Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI?
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik teoritis maupun praktis :
a. Kegunaan Teoritis
11
1) Menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya
Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penegakkan disiplin
anggota Polri dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran
bagi setiap komponen masyarakat, khususnya dalam hal
penyelenggaraan Negara.
2) Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi atau calon
peneliti yang akan meneliti untuk menyelesaikan program studi
strata satu (S1)
b. Kegunaan Praktis
Pada tataran praktis, setidaknya memberikan informasi yang
objektif dan bahan perbandingan bagi aparat kepolisian daerah
jambi agar dapat mengetahui proses penegakkan disiplin anggota
sebagai salah satu bentuk penegakkan hukum di Indonesia.
E. Kerangka Konseptual
1. Tindak Pidana
Tindak pidana tentu tanpa hukum niscaya pidana akan diberlakukan
sewenang-wenang oleh penguasa pada saat memerintah. Pidana dan hukum
pidana berbeda artinya, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan perundang-
undangan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan
hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pada
prinsipnya, hukum pidana adalah tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap
kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan pidana agar merasakan
penderitaan.
12
Menurut Simons, pidana atau straaf itu adalah: Het leed, door de strafwet
als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an den schuldige bij
rechterlijk vonis wordt opgelegd. Artinya suatu penderitaan yang oleh undang-
undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang
dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materil. Menurut
Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa:
Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan
pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk
dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan
hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan
hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain,
mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.10
Pihak kepolisian jika melakukan suatu tindak pidana misalkan pemerkosaan,
penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil terlebih dahulu
dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya
anggota kepolisian Negara republic Indonesia itu tunduk pada kekuasaan
peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya yang disebutkan dalam
pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kapolri. Sedangkan kode etik
10
Laden Marpaung, Asas-asas praktik hukum pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),
Hal.2
13
kepolisian diatur dalam Perkpolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi
kepolisian Negara RI.
Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat
Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat
dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas
kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana
ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran Peraturan Disiplin
dalam pasal 7 PP No. 2 tahun 2003 adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan tersebut.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan
pelanggaran Peraturan Disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau
hukuman disiplin. Tindakan disiplin dalam pasal 8 ayat 1 berupa teguran lisan
dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus
kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan
Hukuman Disiplin. Dalam pasal 9 adapun hukuman disiplin tersebut berupa
teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun,
penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama
1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan
penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Untuk
pelanggaran disiplin Polri dalam pasal 14 ayat 2, penjatuhan hukuman disiplin
diputuskan dalam sidang disiplin. Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana
misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap
14
warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi
juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.11
Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika
tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani
rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial. narkotika adalah zat-zat (obat) yang
dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut
bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah
termasuk jenis candu dan zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein,
heroin) dan candu sintetis (meperidin, metadon).
Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein,
hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-
zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.12
M. Ridha Ma’ruf menyimpulkan bahwa:
a. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis,
termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin,
ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam
pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk
dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang
11
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5508eb055201c/polisi-melakukan-tindak-
pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu/ 12
Hari Sasangka, 2003, hlm. 33-34 ( dalam skripsi ajeng kurnia wulandari wibowo 2016)
15
termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis
obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan stimulant.
b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang
akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.
Berbahaya apabila disalahgunakan.
c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius
dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.13
Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan,
namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, khususnya
perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah
sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini serta dapat pula
disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang
pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu
bangsa. penyalagunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika
yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
13
Ibid
16
Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1)
tersebut di atas menunjukkan bahwa UU menentukan semua perbuatan dengan
tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan
berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan
tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan
sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana
khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Jenis narkotika
dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan
mengenai penggolongan narkotika, yaitu:
1). Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam
terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan yang terdiri dari:
a) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa
memperhatikan kadar morfinnya.
c) Opium masak terdiri dari: a. Heroin alias diamorfin adalah hasil
pengolahan morfin secara kimiawi, b. candu, hasil yang diperoleh
17
dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya
dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa
penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya
menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan, c. jicing, sisa-
sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu
itu dicampur dengan daun atau bahan lain, d.Tanaman koka,
tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. Daun koka, daun yang
belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari
semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae
yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan
kimia, d. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari
daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan
kokaina, e.Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis
dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil
olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar
ganja dan hashis oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak
ditanam secara illegal di daerah khatulistiwa khususnya di
Indonesia terdapat di aceh, dan Katinon, MDMDA/ Ectasy dan
lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2). Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
18
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi tingggi mengakibatkan ketergantungan.
3). Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan.14
Anggota kepolisian republik Indonesia yang melakukan
pelanggaran secara umum termasuk perbuatan pidana. Pelanggaran yang
dilakukan anggota kepolisian melanggar sumpah atau janji anggota,
sumpah janji jabatan, peraturan disiplin dan atau kode etik profesi
kepolisian Negara republic Indonesia.
2. Kode Etik Profesi
Kode etik polri adalah norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau filosofid dengan peraturan perilaku mengenai hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri. Pelanggaran
kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri
dalam melaksankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan yang
bertentangan dengan kode etik profesi polri. Etika profesi polri merupakan
kristalisasi nilai-nilai tri brata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta
mencerninkan jati diri setiap anggota polri dalam mewujudkan komitmen moral
yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan kelembagaan dan hubungan dengan
masyarakat.
14
Ajeng kurnia wulandari wibowo, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh oknum kepolisian Tahun 2016”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar,
(2016)
19
Kewajiban yang harus ditaati oleh anggota polri dapat memilhara
kehidupan bernegara serta bermasyarakat yang terdiri dari 10 butir antara lain
menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bersikap atau bertingkah laku sopan
terhadap masyarakat, sedangkan kewajiban yang harus di taati oleh anggota polri
dalam hubungan dengan pelaksanaan terdiri dari 15 butir antara lain adalah
memberikan pengayom, perlindungan serta pelayanan dengan sebaik-baiknya
terhadap masyarakat, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya
laporan/pengaduan, menaati sumpah atau janji anggota polri serta sumpah janji
jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangann yang berlaku.15
3. Kepolisian Republik Indonesia
Kata polisi merujuk pada 3 hal yakni orang, institusi(lembaga), atau
fungsi. Kata “Polisi” merujuk kepada “orang” yang pengertiannya adalah anggota
pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata
polisi yang bermakna instiitusi yaitu kepolisian contohnya kepolisian Negara
republik indonesia atau polri, dan kepolisian daerah atau polda. Sedangkan kata
fungsi sebagai kata kerja yang dalam bahasa inggris “to police” yang berarti
pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap
gejala yang terjadi.16
Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Politie
Overze” mengatan bahwa pengertian politie meliputi pemerintah yang berwenang
dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika
15
Muh aden aesyad Amin, “Penyelesaian Tindak Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
(Studi Kasus di Polda Jambi) Tahun 2019”, Skripsi Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, (2019). 16 Erma Yulihastin, 2008, hlm 3 ( dalam skripsi ajeng kurnia wulandari wibowo 2016)
20
diperlukan. Maka pengertian dari makna polisi mengandung arti sebagai organ
dan fungsi pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan
supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan
perintah.Dalam buku “Etika Profesi Hukum” telaah filosofis menjelaskan bahwa
polisi dipahami suatu organ lembaga dan institusi pengertian kepolisian terdapat
dalam UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia.
Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Fungsi kepolisian merupakann fungsi yang diatur dalam pasal 2 nomor 2
tahun 2002 tentang kepolisian dalam menjalankan salah satu fungsinya
pemerintahan Negara dalam menegakkan hukum selain pelindung, pengayom, dan
pelayanan masyarakat. Hal tersebut jugaa dipertegas dalam pasal 14 ayat 1 huruf g
, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang
sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.
Fungsi pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau
dijalankan oleh lembaga kepolisian, yakni dalam bidang pengayom serta bidang
pelayanan polisi memiliki fungsi yang penting dalam pemerintahan Negara,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang republik Indonesia nomor 2
tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik indonesia: fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakkan hukum perlindungan, pengayom kepada
21
masyarakat. Dalam pasal 14 disebutkan mengenai tugas yang harus dilakukan
polri yaitu sebagai berikut:
Pasal 14:
1) Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
13, kepolisian negara RI bertugas:Melaksanakan pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan
a) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin
keamanan ketertiban dan kelancaran.
b) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipai
masyarakat akan kesadaran hukum serta ketaatan warga
c) Turut serta Dalam pembinaan nasional
d) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
e) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan
terhadap kepolisian khusus, penyidik pns, dan bentuk-
bentuk pengawasan swakarsa
f) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua
tindak pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
g) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi untuk
kepentingan tugas kepolisian
22
h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat
dan lingkungan hidup termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM
i) Melayani kepentingan warga masyarakat sementara
sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang.
j) Memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingannya
k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Daerah hukum kepolisian dalam pasal 14 ayat 1 PP Nomor 23 tahun 2007
tentang daerah Hukum Kepolisian Negara republik Indoneisa meliputi:
1. Daerah hukum kepolisian markas besar (Mabes) untuk wilayah Negara
Republik Indonesia.
2. Daerah hukum kepolisian daerah (Polda) untuk wilayah provinsi.
3. Daerah hukum kepolisian resort unntuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum kepolisian sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.17
4. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai negeri sipil, menurut KBBI “Pegawai” berarti orang yang bekerja
pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara
atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada
pemerintah atau Negara. Pemahaman mengenai subjek dari hukum kepegawaian,
yaitu pegawai negeri sipil. Kedudukan dan peranan tersebut dalam melaksanakan
pemerintahan sebagai tulang punggung dalam melaksanakan pembangunan
17
Adhi priyanto, Peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tahun 2015”, Skripsi
Universitas Muhammadiyah Purwokerto,(2015)
23
nasional. Krenenburg sebagaimana dikutip oleh Sri Hartini dkk, pengertian
pegawai negeri sipil yaitu “pejabat yang ditunjuk”. Tidak termasuk terhadap
mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden,
dsb. Dengan menggunakan kriteria yang bersifat materill mencermati hubungan
antara Negara dengan pegawai negeri dengan memberi definisi bahwa pegawai
negeri yaitu pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.
Undang-undang kepegawaian pasal 1 tentang pegawai negeri huruf a
menjelaskan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas
Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota polri bahwa, anggota kepolisian Negara RI dapat
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Anggota kepolisian
Negara republic Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
a. Mencapai batas usia pensiun
b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani
d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
Anggota kepolisian Negara republic Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan
hormat apabila:
a. Melakukan tindak pidana
b. Melakukan pelanggaran
24
c. Meninggalkan tugas atau hal lain.
F. Landasan Teoritis
1. Teori Negara Hukum
Negara hukum dapat didefinisikan sebagai Negara yang penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas Hukum. Didalam Negara hukum
kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan
bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum. Kekuasaan Negara berdasarkan
atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara
berdasarkan pada Negara konstitusi yang berpaham pada konstitualisme.
Dalam pasal 1 angka (3) undang-undang dasar negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Gagasan
dalam Negara hukum mengalami timbul tenggelam dan muncul pada abad ke-19
dan pada permulaan abad ke-20 yaitu, dengan munculnya konsep rechstaat dari
Freidrich Julius Stahl yang di ilhami oleh Immanuel Kant, dan konsep rule of law
dari A. V. Dicey. Kedua konsep tersebut lahir dari system hukum yang berbeda.
Konsep rechstaat dari system hukum eropa continental sedangkan konsep rule of
law lahir dari system hukum Anglo Saxon. Dalam konsep Negara hukum
indonesia dianut oleh konsep Negara hukum pancasila yang memiliki unsur (1)
pancasila, (2) MPR, (3) Sistem Konstitusi, (4) Persamaan dihadapan hukum, dan
(5) Peradilan bebas.18
Dalam berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian Negara
hukum yang diberikan oleh para sarjana, antara lain, menurut: ”Wiryono
18
Padmo Wahyono dalam Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
Cet. ke-1, Setara Pers, Malang, 2016, hlm. 14.
25
Projodikoro memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara dimana para
penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan
tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
Muhammad Yamin mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu Negara yang
menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang
memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-
badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “the laws
and not menshall govern”.19
Negara hukum adalah berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Lembaga
yudikatif tersebut merupakan tempat mencari penegakkan kebenaran dan keadilan
(to enforce the truth oand justice) apabila timbul sangketa atau pelanggaran
Hukum, baik dalam kerangka penyelesaian perkara pidana, perdata, maupun tata
usaha Negara, maka dari itu Negara berdasar hukum harus didasarkan atas hukum
yang baik dan adil. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
memuat dasar hukum dalam penyelenggara Negara. Ketetapan MPR Republik
Indonesia merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang
di tetapkan dalam sidang-sidang MPR.20
Tindakan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah,
baik yang menyangkut dalam bidang hukum publik mapun hukum privat. harus
bertumpu pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindakan rakyat merupakan segala hal yang dilakukan oleh masyarakat harus
19
Wiryono Projodikoro dalam Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Cet. Ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1. 20
H. Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi tahun 2013, Cet. Ke-
1, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 49.
26
didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan
pemerintah dan rakyat yaitu untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.21
Inti dari Negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah
ataupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam
arti semua orang yang sama diberlakukan oleh hukum. Secara teoritis, jika semua
orang tunduk atau dipaksa tunduk kepada hukum tetapi hukum tersebut tidak adil,
hal ini berarti orang tersebut hidup dalam Negara yang sebenarnya tirani. Tirani
adalah sesorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan
pribadi. Karena itu, terhadap istilah Negara hukum sebenarnya jauh lebih akurat
jika dipakai istilah “Negara keadilan” atau “Negara hukum yang berkeadilan”.
Yang harus di ingat “keadilan” adalah tujuan hukum yang terpenting bukan
merupakan tujuan hukum satu-satunya.22
2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik
individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang
sudah diatur oleh aturan hukum. Adanya teori kepastian hukum ini merupakan
harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat
penegak hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya aturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin
adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di
21
H.Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitia Disertasi dan Tesis Buku Tiga Tahun 2016
, Cet. Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 4. 22
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Cet. Ke-1, Rafika Aditama, Bandung,
2009, hlm. 179.
27
taati.23
Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman
bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan. Maka dari
itu aturan pelaksanaan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.
Sebagai penggerak atau pelaksanaan kepastian hukum salah satunya yaitu
kepolisian dalam menjalankan tugasnya, fungsi, dan wewenangnya sudah
ditetapkan dalam undang-undang agar terciptanya kepastian hukum didalam suatu
Negara yang berdasarkan hukum maka dibentuklah aparat penegak hukum yaitu
kepolisan.Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto memberikan pengertian:
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah
diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) merupakan aturan hukum
secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap
atura-aturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sangketa hukum
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.24
23
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press Jakarta 2012 24 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika Jakarta 2011
28
G. Tinjauan Pustaka
Setelah melakukan beberapa literature, karya ilmiah berupa skripsi dan
jurnal ada beberapa kesamaan tema yang membahas mengenai tentang
pemberhentian dengan tidak hormat anggota kepolisian. Untuk dapat mendukung
penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan karya ilmiah yang berkaitan dengan
peneltian ini yaitu :
Skripsi yang ditulis oleh Pipit Patimah (2017) Mahasiswi dari IAIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dengan Perkara
No:30/G/2014/PTUNSerang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
penggugat merasa dirugikan karena adanya putusan yang dikeluarkan oleh
Kapolda Banten No. 30/G/2014/ptun.serang dengan alasan pengugat kurang
menunjukkan bukti, maupun dalil yang diajukan berdasarkan hukum yang
dikeluarkan. Saran yang diberikan pada analisis yuridis putusan pengadilan tata
usaha negara serang seharusnya anggota polri harus patuh dan taat terhadap
perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sanksi secara tegas kepada si
pelanggar.25
Skripsi yang ditulis oleh Ardiani Mansyur (2010) Mahasiswa dari
Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone”. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa berdasarkan pada pemberhentian tidak dengan hormat
25
Pipit patimah,”Analisis yuridis putusan pengadilan tata usaha negara serang dengan perkara
No:30/G/2014/PTUNSerang Tahun 2017”, Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
(2017).
29
menggunakan Teori Koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk.
Saran yang diberikan terhadap pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota
kepolisian Negara republik Indonesia penegakkan hukum harus memiliki
komitmen dan disiplin yang kuat agar penegakkan dapat di pertanggung jawabkan
sebagaimana mestinya. Maka dari itu penelitian ini dijelaskan mengenai
kedudukan hukum serta pelaksanaan Keputusan Kapolda.26
Jurnal yang ditulis oleh Dwi Andayani Budisetyowati (2017) Mahasiswi
Universitas Tarumanegara yang berjudul “Kedudukan Pegawai Negeri
Kepolisian Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara”. Dalam jurnal ini
menunjukkan hasil bahwa kedudukan kepolisian mengacu dalam undang-undang
ASN, seperti pengangkatan, pemberhentian maupun mutasi berdasaskan asas
prevensi dan asas kepolisian kedudukan hukum. Sebelum lahirnya UU ASN tetap
berpatokan serta mengacu pada UU ASN khususnya mengenai wilayah
administrasi kelembagaan. Maka sepanjang bertentangan dengan UU ASN maka
peraturan kapolri tersebut dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku.
Sedangkan apabila mengacu pada asas lex specialis derogate legi generally maka
dapat disimpulkan jika UU ASN lebih khusus apabila dibandingkan dengan UU
kepolisian yang dapat ditafsirkan merupakan peraturan hukum yang sifatnya
umum khususnya terkait pengaturan wilayah peraturan administrasi
kelembagaan.27
26
Ardiani mansyur, “Tinjauan yuridis pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas
anggota kepolisian negara republic Indonesia dikabupaten bone Tahun 2010”, Skripsi Universitas
Hasanuddin Makassar, (2010). 27
Budisetyowati Dwi Andayani, “Kedudukan pegawai negeri polisi dalam undang-
undang ASN”, Civil Service Journal, Vol.11.} hlm. 15-23
30
Adapun hasil dari kesimpulan dari tinjauan pustaka yang dilakukam penulis
dengan cara mengamati dan mencermati dari ketiga penelitian sebelumnya bahwa,
dari penelitian pertama, kedua, dan ketiga tidak ada satupun yang membahas
tentang keputusan bagi anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika
bagi golongan diri sendiri. Namun demikian ada kemiripan judul penelitian
penulis dengan penelitian terdahulu dimana kesamaan tersebut berkaitan dengan
pemberhentian tidak dengan hormat. Akan tetapi, disini penulis lebih
memfokuskan objek keputusan dengan diberhentikan nya pemberhentian tidak
dengan hormat dari objek Sangketa Perkara a quo.
31
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian perlu diperhatikan cara
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan yang didasarkan
keilmuan rasional, empiris, dan sistemtis. Rasional dilakukan dengan cara yang
masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris yaitu cara yang
diamati oleh indra manusia, sedangkan sistematis proses yang digunakan dalam
langkah tertentu yang bersifat logis.28
Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian
hukum empiris merupakan penelitian yang meliputi identifikasi hukum. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Dengan menggunakan metode kualitatif penulis akan menghasilkan data
deskriptif atau berupa baik secara lisan maupun tulisan dari kejadian yang diteliti,
sedangkan penulis sebagai mengamati dan menganalisis. Dalam melakukan
pengumpulan data dilakukan secara wawancara kepada ketua hakim di
persidangan bapak Ahmad Taufik Kurniawan. Data yang dihasilkan bersifat
deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih
menekankan pada pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri
yangmelanggar kode etik dalam hakim menjatuhkan putusan. Namun metode ini
merupakan masalah yang sangat penting sehingga penelitian kualitatif deskriptif
ini merupakan studi kasus dimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya ,
Bandung, 2011, hlm.2.
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di Jl.
M. kukuh No. 1 Kota Baru-Jambi. Adapun alasan peneliti memilih Lokasi
tersebut guna untuk mengetahui dimana untuk lebih memahami pada perkara
tersebut. Waktu penelitian ini dilakukan sejak disahkan penelitian ini.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
pendekatan yuridis empiris. Yuridis Empiris merupakan jenis pendekatan
penelitian yang dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data melalui
observasi dan wawancara terhadap hakim pengadilan tata usaha Negara jambi
bapak Ahmad Taufiq Kurniawan. S.H., M.H., peneltian ini termasuk penelitian
lapangan dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penyelesaian
sangketa TUN dan akibat dari ditolaknya gugatan penggugat perkara nomor
17/G/2020/PTUN.JBI. Penelitian ini berbentuk riset yang mana penelitian ini
menggunakan beberapa komponen dalam pengumpulan data, yaitu melalui
obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Yuridis normative ( Library research)
adalah jenis pendekatan yang berlandaskan hukum utama, serta meninjau
beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, doktrin
hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang
dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah,
norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya.29
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam metode
penelitian ini yaitu dokumen putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
No.17/G/2020/PTUN.JBI
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data pada penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif,
yang dilakukan melalui penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan
menjelaskan hal-hal terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta
atau karakteristik tertentu secara factual dan cermat.30
Penelitian ini bersifat
deskripsi karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk
mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.31
Adapun dalam penelitian
ini, jenis sumber data yang digunakan meliputi:
a. Data Primer, merupakan data pokok yang diperlukan secara langsung dari
sumbernya ataupun lokasi objek penelitian atau keseluruhan hasil pada
penelitian yang diperoleh dilapangan. Data pokok pada penelitian ini
berlokasi di pengadilan TUN jambi yang diperoleh secara langsung
dilapangan melalui wawancara kepada ketua hakim dan anggotanya.
b. Data Sekunder, merupakan cara pengumpulan data melalui pengelolaan
atau pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis
dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.32
Data yang diperoleh
seperti dengan cara mengutip dokumen berupa perundang-undangan dan
29
Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004,
hlm.134. 30
Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1998, hlm.7. 31
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM,
Yogyakarta,1998, hlm.3. 32
Iskandar, Metodologi penelitian Pendidikan dan Sosial,Kualitatif,Kuantitatif,(Jakarta: GP
Press,2008) hlm. 253.
dokumen hasil putusan, buku, jurnal, artikel, website yang berkaitan
dengan kasus pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian.
D. Instrument Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam melakukan instrument pengumpulan data
penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Penelitian Lapangan yaitu:
1. Observasi
Pengamatan (Observasi) secara umum adalah proses pengamatan dan
pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengamati
atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian atau
lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, terutama yang berkaitan
dengan judul penelitian penulis
2. Wawancara
Instrrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari
informan, sehingga ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam
dokumen.Yang dapat di wawancarai atau yang menjadi respon dalam
penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu
diajukan hubungan yang baik antar penulis dengan informan agar di
peroleh data dan informasi yang akurat dan untuk mendapatkan data yang
tepat dan terperinci, maka pertanyaan dalam wawancara di buat secara
terstruktur.33
Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data
atau informasi secara langsung langsung melalui tanya jawab kepada
33
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum, (Jambi : Syariah
Press,2020), Hlm 49
hakim bapak Ahmad Taufik Kurniawan. Peneliti melakukan wawancara
ini di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bersama Ketua Hakim
Bapak Ahmad Taufik Kurniawan dan anggotanya.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan adalah Bentuk wawancara dilakukan
dengan cara komunikasi secara langsung kepada ketua hakim bapak
Ahmad Taufik Kurniawan serta anggota-anggotanya dalam bentuk Tanya
jawab dalam hubungan tatap muka dengan gerak dan mimik. Dokumentasi
dalam penelitian ini sejumlah dokumen berupa tulisan, gambar, dan karya-
kerya monumental seseorang yang telah dikeluarkan oleh orang lain
ataupun badan legislative pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah,
catatan hasil musyawarah serta tulisan sesuai penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Diperoleh dari hasil penelitian analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa data
yang digunakan untuk aspek-aspek normatif ( yuridis) melalui metode yang
bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang di peroleh
dan menghubungkanya satu sama lain sehingga bisa mendapatkan suatu kejelasan
terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang
baru atau pun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.
Dalam pendekatan teknik analisa data dilakukan dengan cara data reduction
(reduksi data), data display (penyajian data), serta making conclusion ( penarikan
kesimpulan).
1. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data dilakukan dengan memgumpulkan yang diperoleh
secara langsung melalui observasi, wawanca dan dokumtasi. Bertujuan untuk
memudahkan peneliti dalam memilih dan memilah data-data dengan reduksi
penelitian ini yakni data-data yang berhubungfan dengan proses pada putusan
pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian daerah jambi di PTUN
jambi.
2. Penyajian Data
Setelah reduksi data selanjutnya penyajian data dilakukan untuk mendapatkan
kesimpulan dari gambaran yang diperoleh serta hubungannya fokus penelitian
yang dilaksanakan, penyajian ini mengenai data dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi. Untuk itu sajian data dapat dibuat dalam bentuk dokumentasi
berupa gambar ataupun berupa bentuk wawancara.
3. Penarik Kesimpulan
Kesimpulan akhir setelah melakukan mengumpulkan data dan penyajian data,
maka langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu membuat
kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul kemudian dapat diambil
langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang
diperoleh.
F. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta
Sistematika Penulisan.
BAB II : METODE PENELITIAN dalam bab ini tidak memakai Populasi
dan Sampel. Maka penulis menguraikan lokasi dan tempat
penelitian, Jenis Penelitian dan sumber data, Pendekatan
Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis
Data.
BAB III : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN dalam
bab ini berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi, visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi, kebijakan mutu, serta struktur dan tugas pokok wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Dalam bab ini
penulis akan menguraikan penjelasan dari rumusan masalah Apa
yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sangketa
tata usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota
kepolisian dan bagaimana implikasi putusan PTUN jambi dalam
perkara NO.17/G/2020/PTUN.JBI. dan
BAB V : PENUTUP Penulis membuat kesimpulan mengenai pembahasan
dalam skripsi ini. Dari kesimpulan itu penulis menyampaikan
saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada dalam
skripsi ini.
38
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Kota Jambi adalah sebuah kota di indonesia sekaligus merupakan ibu kota
Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama
Batanghari, kedua kawasan ersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Lambang
Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagianyang meruncing dibawah kelilingi
tiga garis dengan bagian luar putih, tengah berwarna hijau, srta bagia luar
berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambing pada bagian atas lebih
lebar dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan nama
daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu
melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat jambi yang terdiri atas
berbagai suku dan maupun agama, serta mempunyai keimanan kepada tuhan yang
maha esa.
Slogan kota jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi berarti
pengertian bahwa kota jambi sebagai pusat pemerintahan sosial, ekonomi,
kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik
individu, keluarga, dan kelompok secara institusional yang lebih luas berpegang
teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kota jambi ini berdiri sejak tanggal 28 Mei
1401 dan wujud yang ditampilkan pemerintah daerah otonom kotamadya
berdasarkan ketetapan gubernur sematera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibentuk dengan Keputusan Presiden
Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan pemakaiannya oleh
Menteri Kehakiman Prof.Dr.H.Muladi, SH pada tanggal 30 Oktober 1998. Secara
Fisik (gedung kantor) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dibangun
berdasarkan DIP Pusat/APBN Tahun Anggaran 1995/1996 Nomor : 091/XIII/3/-
/1995 tanggal 28 Maret 1995 terletak di Jalan Kol.M.Kukuh No.1 Kotabaru,
Jambi.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993, sedangkan susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02 Tahun 1991 tanggal
14 Februari 1991.
B. Visi dan Misi PTUN Jambi
1. Visi
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang menjadi
pengadilan moderrn dengan orientasi pelayanan public yang berkualitas
kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Misi
a. Menjadikan aparatur pengadilan tata usaha Negara jambi berdaya gun,
berhasil, guna dan tanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN)
b. Meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan kredibilitas
aparatur pengadilan tata usaha negara jambi.
c. Optimalisasi pelayanan public dan berkeadilan dengan berlandaskan
prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien, dan
efektivitas
C. Tugas Wewenang dan Fungsi PTUN Jambi
1. Tugas dan Wewenang
a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata
Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
(PTUN Jambi), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan
Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta
Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku
Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi), Seiring Peningkatan
Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya
Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan
yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan,
Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan
Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur
dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum
dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar
1945;Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,
Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);
e. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di
Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.
2. Fungsi
a. Melakukan pembinaan pejabat struktual dan fungsional serta pegawai
lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial seta
administrasi umum.
b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim dan pegawai lainnya.
c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman.
D. Struktur Organisasi
1. Struktur organisasi PTUN Jambi.34
GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PROFIL PTUN JAMBI
34 http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur, akses 1 Mei 2021
2. Struktur organisasi staf dan kepegawaian ptun jambi.35
GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI STAF DAN KEPEGAWAIAN
PTUN JAMBI
35
Buku profilo Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, 2021.
3. Struktur Persidangan Putusan PTUN Jambi
GAMBAR 2.3
PERSIDANGAN PUTUSAN PTUN JAMBI
17/G/2020 /PTUN.JBI
HAKIM KETUA MAJELIS
FITRIAMINA, S.H., M.H
HAKIM ANGGOTA I
FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H
PANITERA
IIN RAHMAWATI, S.H., M.H
KUASA HUKUM
NAIKMAN MALAU, S.H
HERI NAJIB, S.H
YUSNIWATI, S.H
YETI SAMAN, S.H
HAKIM ANGGOTA II
ASLAMIA, S.H
TERGUGAT
KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA
JAMBI
PENGGUGAT
IRIANTO HASAN
KUASA HUKUM
FIRDAUS, S.H
ACHMAD ZAKI, S.H
AHMAD KHUZUANI, S. ST
SISKA FATMAWATI, S.H
DWENA PEBRI YANTRI,
S.H
TERGUGAT II INTERVENSI
TARMIZI ARAHMAN
KUASA HUKUM
UMAR MUDA PASARIBU, S.H
45
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sangketa Tata Usaha Negara
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Dengan
Nomor Perkara 17/G/2020/PTUN.JBI
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam
mewujudkan nilai dari suatu keputusan yang mengandung keadilan (ex aequo et
bono) yang mengandung asas kepastian hukum, dan akan bermanfaat bagi para
pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim disikapi dengan teliti,
baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka dari
itu putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh
pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung.36
Adapun hasil wawancara pada Ketua
Majelis Hakim bapak Ahmad Taufik Kurniawan, mengatakan bahwa:
“Dalam mempersiapan hakim harus memperhatikan terkait
pembuktian, karena nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk
memutus perkara. Pembuktian adalah hal pokok yang sangat penting
dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuannya agar memperoleh kepastian
tersebut pada suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi,
guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Maka dari itu
hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya
bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi yakni dibuktikan
kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para
pihak.”37
Pertimbangan hakim merupakan dimulainya tentang kepala;” Tentang
(pertimbangan) Hukumnya” merupakan uraian mengenai pertimbangan putusan
yang menyangkut pengumpulan pertimbangan mengenai penilaian terhadap fakta
36
Mukti Aro, 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agam. Cet V.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140. 37
Wawancara Bersama Bapak Ahmad Taufik Kurniawan Selaku Ketua Majelis Hakim di
Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Pada Tanggal 27 April 2021.
yang diajukan selama pemeriksaan yang diterima pihak-pihak, yang dibantah,
keadaan-keadaan yang menurut jabatan dikemukakan oleh hakim, termasuk
tindakan ataupun keputusan yang digugat, kemudian dikaitkan dengan gambaran
dari kesimpulan yang di ambil dari Majelis Hakim baik mengenai segi fakta-
faktanya maupun segi juridisnya. Apabila gugatan itu harus dinyatakan tidak
diterima maka secara langsung dapat diikuti dengan bagian dictum yang
menyatakan gugatan yang bersangkutan itu tidak diterima. Setiap pertimbangan
yang cukup memadai dalam putusan antara lain:
1. Dengan pertimbangan yang dibuatnya itu hakim selalu di ingatkan
kepada pokok penilaian dan pendapatnya tentang gugatan yang
bersangkutan.
2. Keputusan pengadilan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, maka pertimbangan yang cukup baik akan dapat menimbulkan
rasa percaya yang dilakukan pengadilan.
3. Pertimbangan dapat merupakan jaminan, bahwa tidak terjadi
pengambilan keputusan secara secara sewenang-wenang dan memihak
4. Pertimbangan merupakan titik dimana para pihak untuk pengajuan
banding atau tidak.
5. Pertimbangan juga merupakan ukuran pengujian bagi hakim banding
dan kasasi.
6. Pertimbangan merupakan bahan referensi bagi badan atau Jabatan
TUN yang setelah keputusannya yang dibatalkan harus mengeluarkan
keputusan yang baru pada pasal 98
7. Pertimbangan merupakan sarana ekspresi bagi pengadilan dalam
melaksanakan fungsinya melakukan pembentukan hukum.
8. Pertimbangan juga sebagai bahan referensi umum bagi tindakan
ppemerintahan diwaktu yang akan datang mengenai suatu keputusan
administratif itu dianggap sah menurut hukum.
9. Objek penelitian dalam pengembangan ilmuhukum.
10. Konstan dalam jurisprudensi merupakan penunjang kepastian hukum
yang penting dan
11. Dapat mencegah terjadinya permintaan banding yang tidak perlu serta
mengurangi tambahnya beban pekerjaan bagi pengadilan.
12. Pertimbangan merupakan rasa keyakinan pada pihak yang dapat
mendorong untuk menerima putusan atau untuk menempuh jalan
damai dengan lawannya.38
Dasar untuk menguji keputusan tata usaha Negara dapat dibedakan antara
pengujian yaitu lengkap, dari segi hukum yang meliputi pengujian unsur-unsur
pokok, Mengeni wewenang badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan
keputusan yang disangketakan, Pengujian yang bersifat formal, Menyangkut
keputusan, dan Pengujian secara material.
Mengenai dasar-dasar tersebut digunakan untuk menguji suatu keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, Melanggar larangan dokumen
38
Indroharto, usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan TUN, Cet ke-9,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2003, Hal. 131-132.
de’tourment de pouvoir, Menyimpng dari nalar yang sehat ( melanggar larangan
willekeur), dan Bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang baik
(AUPB).39
Pertimbangan hukum menimbang maksud dan tujuan gugatan
sebagaimana tentang duduknya sangketa pada putusan ini. Bahwa atas gugatan
penggugat atas jawaban tergugat telah ditanggapi dalam Replik secara tertulis
dalam system informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap
berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula, sedangkan tergugat telah
menyampaikan dalil secara tertulis dalam system informasi pengadilan, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula.
Penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai
dalam bagian tentang duduknya sangketa putusan, yang selengkapnya tercatat
dan/atau terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini. Yang menjadi objek dalam sangketa ini
adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi No: Kep/186/V/2020 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara RI, atas
nama Yori Nicholas Saragih, Pangkat Brigadir, NRP:85020861, tanggal 8 Mei
2020. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Taufik selaku Ketua Majelis
Hakim, mengatakan bahwa:
“Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, meskipun
demikian, sebelum pertimbangan atas pokok saangketanya majelis hakim
perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu karena mengenai formalitas
gugatan terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan
TUN. Kompetesi relative ini berhubungan dengan kewenangan pengadilan
39
Johansyah, “Pembuktian Sangketa Tata Usaha Negara”, Vol 17 Nomor 3, hlm. 340-
341
untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya
sedangkan dalam kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan
untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok gugatan.
kepentingan penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan
tenggang waktu dalam perkara a quo. Pada pokoknya bahwa pengadilan
TUN bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan
sangketa tata usaha Negara pada tingkat pertama”.40
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 tahun 2009
tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara disebutkan bahwa:
“Sangketa tata usaha Negara adalah sangketa yang timbul dalam bidang
tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sangketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Objek sangketa a quo memenuhi unsur keputusan TUN sesuai dengan
Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan TUN juncto Pasal 87 UU RI Nomor 5 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan
oleh pejabat TUN (in casu kepala kepolisian daerah jambi) bersifat konkret
mengenai pemberhentian tidak dengan hormat penggugat dari dinas kepolisian
republik Indonesia bersifat individual serta ditunjukkan langsung kepada
penggugat,Karena tidak memerlukan lagi tindakan hukum dari instansi atasan atau
instansi lainnya, karena telah menimbulkan akibat hukum kepada penggugat
berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian RI.
Bahwa penggugat ialah Yori Nicholas Saragih dan tergugat merupakan
kepala kepolisian daerah jambi selaku pejabat TUN yang menerbitkan objek
40
Wawancara Bersama Bapak Ahmad Taufik Kurniawan Selaku Ketua Majelis Hakim di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Pada Tanggal 27 April 2021.
sangketa mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sangketa dilihat
dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AUPB), sehingga esensi permasalahan hukum dalam sangketa ini murni berada
dalam ranah Hukum Administrasi Negara.
Berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa
sangketa a quo telah memenuhi unsur sangketa TUN pada Pasal 1 angka 1, dan
telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi ( notoir feiten) mengenai
kedudukan tergugat berada diwilayah hukum di provinsi jambi sehingga
pengadilan TUN berwenang secara absolut maupun relative untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sangketa a quo sesuai Pasal 25 ayat (5) Undang-
Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto pasal 47
dan pasal 50, serta pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.41
Berdasarkan pertimbangan yang
merupakan unsur sangketa a quo pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas
anggota kepolisian republik Indonesia penggugat mengajukan gugatan
berdasarkan Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi:
”orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis
kepaa pegadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang
disangketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tidak sah
tanpa diserati tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” Sehingga
berakibat hukum penggugat mengalami kerugian kehilangan status sebagai
anggota Polri, oleh karena itu penggugat mempunyai kepentingan
mengajukan gugatan sebagaimana adagium Point d’interet Point d’action,
Yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat
mengajukan tuntutan hak atau gugatan.
41
Dokumen Penetapan/Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Register
Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI, 2021, Hlm. 46-47
Mengenai upaya administratif dalam sangketa in casu, hakim
mendasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan TUN junctis pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat 7 UU RI Nomor 30
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat
(2) peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sangketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya
administratif. Setelah konsideran “mengingat” mengenai salinan objek sangketa a
quo yang dijadikan dasar peraturan perundangan-undangan khususny PP Nomor 1
tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian junctis peraturan kepala
kepolisian Negara republic Indonesia nomor 14 tahun 2011 tenntang kode etik
profesi serta nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik dan Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran
Dinas Bagi Pegawai Negeri Polisi.
Hakim tidak menemukan ketentuan hukum upaya administratif dengan
tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sangketa a quo. Penggugat
mengetahui objek sangketa a quo pada tanggal 19 Mei 2020 diruang provos polres
tebo diserahkan oleh anggota bernama Bripka Andrea Fernando dan diterima
langsung oleh penggugat, yang mana tidak dibantah oleh tergugat dan/atau bukti-
bukti yang diajukan selama persidangan, kemudian penggugat mengajukan surat
keberatan secara tertulis kepada tergugat atas terbitnya objek sangketa a quo pada
tanggal 2 Juni 2020 dan diterima oleh penggugat tanggal 4 Juni 2020, sehingga
apabila dihitung pengajuan keberatan penggugat maka masih dalam tenggang
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4)
dan Ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.
Namun tidak ada bukti mengenai tenggapan/jawaban tergugat atas keberatan
penggugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan TUN jambi pada tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian
pengajuan gugatan penggugat dalam perkara a quo dalam tenggang waktu 90
(Sembilan pulu) hari sebagaimana dalam pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan TUN juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan MA Nomor
6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sangketa administrasi pemerintah
setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan wawancara kepada bapak
Taufik Kurniawan selaku Majelis Hakim ketua, mengatakan bahwa:
“Selama proses pemeriksaan sangketa a quo, tidak ada bukti yang
menunjukkan bahwa tergugat telah menanggapi/menjawab keberatan
tertulis yang diajukan oleh penggugat, serta tidak pula adanya bukti yang
menunjukkan bahwa penggugat pernah mengajukan banding administratif,
sehingga menjadi fakta hukum bahwa tergugat tidak menanggapi
keberatan tertulis yang diajukan oleh penggugat. Bahwa kewajiban untuk
menjawab keberatan penggugat berada pada tergugat, dengan tidak
ditanggapi/dijawabnya keberatan tersebut secara logika hukum, tidaklah
dimungkinkan bagi penggugat untuk mengajukan banding administratif
karena salah satu prasyarat mengajukan banding administratif yakni
adanya tanggapan/jawaban secara tertulis atas keberatan yang tertulis yang
diajukan, oleh karenanya upaya keberatan yang diajukan penggugat dalam
sangketa in casu, dapat dikualifikasikan telah menempuh upaya
administratif dan memenuhi syarat untuk pengajuan gugatan berdasarkan
pasal 2 ayat (1) juncto pasal 3 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sangketa
Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif.”42
Dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum
adanya formalitas gugatan penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya
akan dipertimbangkan mengenai pokok sangketanya. Bahwa inti gugatan dan
42
Wawancara Bersama Bapak Ahmad Taufik Kurniawan Selaku Ketua Majelis Hakim di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Pada Tanggal 27 April 2021.
Replik penggugat menyatakan penerbitan objek sangketa a quo oleh tergugat telah
melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang
baik (AUPB) dengan alasan yang pada pokoknya:
a. Peraturan perundangan-undangan yang dilanggar
1. Pasal 21 ayat 3 dan pasal 22 ayat 1 peraturan kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Polri yang hanya dijatuhi putusan berupa rehabilitasi sosial
sehingga putusan KKEP yang didasarkan rekomendasi PTDH
2. Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan adanya kesalahan dalam penulisan dasar
hukum yang seharusnya Pasal 7 ayat 1 huruf b , tetapi yang tercantum
pasal 17 ayat 1 huruf b praturan kepala kepolisian RI Nomor 14 tahun
2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
3. Pasal 31, pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat 1 nomor 19 tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP
4. Pasal 28 huruf d dan pasal 47 ayat 3 huruf c UU Nomor 19 tahun
2012 dikarenakan tergugat tidak mendistribusikan berkas
pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KKEP kepada penggugat
b. AUPB yang dilanggar
Penerbitan objek sangketa a quo telah melanggar Asas
ketidakberpihakkan/Keadilan, Asas kepastian hukum, Asas
kecermatan, Asas profesionalitas dan proporsionalitas, dan Asas
keterbukaan.43
Tergugat dalam jawaban dupliknya menolak seluh dalil-dalil yang kemukakan
oleh penggugat dalam gugatan dan repliknya di atas, kecuali hal-hal yang diakui
oleh tergugat secara tegas dan terperinci. Maka dari itu dengan menyatakan pada
pokoknya penerbitan objek sangketa a quo telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan AUPB. Melalui pemeriksaan dipersidangan terungkap
fakta-fakta/ fakta-fakta hukum yang diakui oleh para pihak yaitu:
1. Berdasarkan surat keputusan No.Pol: Skep/01/II/2005, diketahui
penggugat ditunjuk sebagai siswa bintara terhitung mulai 08 februari 2005
2. Berdasarkan surat keputusan No.Pol: Skep/417/VI/2005 Penggugat
mengikuti magang dan penempatan pertama di polda jambi dengan
pangkat Bripda terhitung mulai tanggal 11 juli 2005
3. Surat keputusan No.pol: Skep/222/XII/2005 penggugat ditugaskan di
polres tebo terhitung tanggal 28 desember 2005
4. Berdasarkan putusan pengadilan negeri jambi nomor:
808/Pid.sus/2017/PN Jmb, diperoleh fakta mengenai :
a. Penggugat dituntut oleh penuntut umum bersalah melakukan
tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri
sebagaimana dalam 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika
b. Amar putusannya berbunyi:
43
Dokumen Penetapan/Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Register
Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI, 2021, Hlm. 53
c. Menyatakan Yori Nicholas Saragih Bin Karisman Saragih selaku
penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi golongan
diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
d. Penjatuhan pidana penjara selama 4 bulan
e. Menjalani perawatan rehabilitasi di rumah sakit jiwa daerah jambi
selama 4 bulan terhitung pidana yang dijatuhkan pada terdakwa
f. Menetapkan masaa penangkapan dan rehabilitasi dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A-01/I/2018/SIPROPAM,
penggugat telah dilaporkan oleh C.H. Siahaan selaku Kasi Propam Polres
Tebo yang isinya pada pokoknya atas putusan dari pengadilan negeri
jambi dalam perkara a quo dan penggugat diselesaikan melalui sidang
kode etik polri melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b
6. Tergugat telah mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/06/I/2018/
SIPROPAM tanggal 3 Januari 2018 yang isinya mengenai pemeriksaan
saksi, ahli, dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan
serta pemberkasan terhadap pelanggaran kode etik
7. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang mana penggugat a
quo telah melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan
temannya yang mengandung Metamfetamine( narkotika jenis shabu)
8. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap penggugat yang merupakan penyidik
pembantu Ditresnarkoba Polda Jambi oleh Nurrohman
9. Penggugat telah diperiksa oleh Nurrohman selaku Anggota Propam Polres
Tebo tanggal 4 Januari 2018 yang mana telah dihadirkan saksi dalam
persidanan dan memberikan keterangan bahwa penggugat telah melakukan
perkara pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh
pengadilan negeri.
10. Pengguat telah dilaporkan pada tanggal 8 maret 2019 karena melakukaan
pelanggaran disiplin yaitu mengeluarkan tahanan A.n. Syairul pada saat
melaksanakan piket jaga tahanan.
11. Karena penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu urine positif
mengandung zat adiktif yang terdapat dalam narkoba berupa
Amphetamine dan Metamphetamin.
12. Dilakukan perkara/ rapat ankum mengeluarkan rekomendasi penilaian
status anggota polri nomor: Rek/12/XII/2019 terhadap penggugat yang
melanggar kode etik polri tanggal 6 desember 2019 yang mana isinya
penggugat menyatakan penggugat tidak layak untuk menjalankan
Profesi/Fungsi Kapolri
13. Berdasarkan putusan sidang KKEP nomor: PUT KKE/09/XII/2019/KKEP
dinyatakan terbukti secara sah penggugat melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b
sanksi rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kapolri.
14. Penggugat telah menyatakan banding atas putusan KKEP
15. Bahwa KKEP tingkat banding telah terbentuk oleh tergugat a quo tanggal
14 Januari 2020 dengan susanan yakni J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H (
Ketua merangkap anggota), Julihan Muntaha, S.I.K., ( Wakil ketua), H.
Eko Saputra, S.H. (Anggota), Hartono S.E (anggota cadangan), Gadug
Kurniawan, S.I.K., M.H. (anggota cadangan).
16. Sidang KKEP dlaksanakan pada tanggal 18 febuari 2020 yang mana isinya
yaitu menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang
KKEP Nomor: PUT KKEP/09/XII/2019/KKEP, Tanggal 27 Desember
2019 a.n Yori Nicholas saragih, Nrp 85020861,jabatan BA Polres Tebo
17. Bahwa telah dilakukan ralat oleh tergugat dengan keputusan nomor:
Kep/282/VII/2020 yang didalam semula ditulis pasal 17 ayat 1 huruf b
perkap 14 tahun 2011 telah diralat menjadi:
1. Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Polri
2. Pasal 12 ayat 1 huruf a dan pasal 13 ayat 1 PP RI No. 1 tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri.44
Bahwa berdasarkan Inti dalil-dalil gugatan dan replik penggugat, dan
fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas. Hakim menentukan
pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan mengenai Aspek
wewenang, Aspek prosedur dan Aspek substansi. Dalam mempertimbangkan
persoalan hukum mengenai wawancara terhadap Bapak Rinaldi Rosba selaku
Anggota Hakim mengatakan bahwa:
“Wewenang tergugat dalam menerbitkan objek sangketa a quo
adalah prinsip Negara hukum wetmatigheid van het bestuur yang setiap
tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan,
oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus di dasarkan pada
44
Dokumen Penetapan/Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Register
Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI, 2021, Hlm. 53-59
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”45
Berdasarkan pasal 15 PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota Kepolisian disebutkan bahwa, Memberhentikan anggota Kepolisian
Negara republik Indonesia harus dilakukan oleh:
a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisiaris Besar Polisi
(kombespol) atau yang lebih tinggi.
b. Kepala Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar
Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.46
Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum mengenai UU No.1
tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri. Berdasarkan hasil wawancara
bersama bapak Rinaldi Rosba selaku anggota hakim pengadilan tata usaha Negara
jambi, mengatakan bahwa:
“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PP ini akan diatur lebih
lanjut dengan keputusan presiden dan hal-hal yan bersifat rinci dan teknis
kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada kepala kapolri
selaku penanggung jawab dalam penyelenggaran pengelolaan sumber daya
manusia dilingkungan kepolri”
Berdasarkan ketentuan Kapolri pada dasarnya mempunyai kewenangan
atributif untuk memberhentikan anggota Kapolri untuk pangkat Ajun Komisaris
Besar polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun Kapolri
mendelegasikan kewenangan kepada TUN di lingkungan Polri. Selain itu pada
pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
tentang pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada kapolri, berbunyi:
45
Wawancara Bersama Bapak Rinaldi Rosba Selaku Anggota Hakim di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi, Pada Tanggal 27 April 2021. 46
Pasal 15 PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Ayat (1): pengajuan pemohonan PTDH pada tingkat polda
sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan
kepada kapolda melalui karo SDM melalui polda oleh kapolres
Ayat (2): pengajuan permohonan PTDH pada tingkat polda
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap anggota
polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres,
Polsek.47
Berdasarkan No.Pol; Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan
lapis-lapis pembinaan SDM Polri, tanggal 10 desember 2003 pada pasal 5 huruf b
disebutkan: “Pengakhiran dinas polri kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan
kewenangannya kepada kapolda dan di lingkungan mabes polri dilimpahkan
kewenangannya kepada de SDM Kapolri”.
Bahwa kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada kapolda
untuk melakukan PTDH. Berdasarkan objek sangketa mengenai penggugat
menjabat sebagai BA Polres Tebo dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi satu
(AIPTU). Bapak Rinaldi Rosba memberikan penjelasan, ia mengatakan bahwa:
“Penggugat telah benar melaukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
jenis shabu dan sudah mendapat putusan pengadilan negeri jambi dan atas
putusan tersebut penggugat a quo tidak melakukan upaya hukum,
kemudian atas penyelidikan tersebut telah dibuat laporan hasil pelaksanaan
tugas yang diserahkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tebo.”48
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa
pertimbangan hukum hakim dalam memutus sangketa TUN anggota kepolisian
daerah dengan rekomendasi PTDH penggugat a quo yang dilaksanakan
berdasarkan melalui sidang KKEP dan sidang banding KKEP telah sesuai dengan
ketentuan pasal 21 ayat 3 huruf a dan pasal 22 ayat 1 huruf a peraturan kepala
47
Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang
pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada kapolri 48
Wawancara Bersama Bapak Rinaldi Rosba Selaku Anggota Hakim di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi, Pada Tanggal 27 April 2021.
kepolisian RI Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Negara
republik Indonesia, dan oleh karena itu penerbitan objek sangketa a quo telah
berdasarkan bukti antara penggugat dan tergugat yang memenuhi Pasal 21 huruf a
dan Pasal 13 huruf b Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
serta pasal 7 ayat 1 huruf b nomor 12 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Menyatakan bahwa dalil penggugat yang direkomendasikan terhadap penggugat
yang berdasarkan hukum tetap dalam putusan KKEP tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
B. Akibat Hukum Dari di Tolaknya Gugatan Penggugat Dalam Perkara
17/G/2020/PTUN.JBI
Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili
suatu perkara. Putusan tersebut secara teknis dapat di istilahkan dengan
“yurisprudensi”, dalam bahasa belanda “Yurisprudentie” maupun dalam bahasa
perancis “Yurisprudence” beda halnya dengan bahasa inggis “Yurisprudensi”
yang mempunyai arti berbeda yaitu Ilmu Hukum. Suatu putusan pengadilan yang
amar putusan “Tidak dapat diterima” alias “niet onvantkelijk verklaard” atau yang
biasa disingkat “N.O.”, dapat kembali diajukan gugatan/permohonan tanpa resiko
dinyatakan ”nebis in idem” ataupun resiko seketika ditolak karena dahulu
dinyatakan “N.O”. Sebab, ketika perkara dinyatakan “N.O” maka pokok perkara
tersebut tidak diperiksa, sebab gugatan/permohonan tersebut gugur saat pemilahan
awal, semisal tiadanya legal standing penggugat/pemohon, keliru yuridiksi
peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus, dsb.
Sehinga apabila pokok perkara sama sekali tidak diperiksa ataupun
diputus. Kedua pernyataan tesebut apa yang dihendak uji materil adalah produk
peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan sifatnya tidak temporer
(regelen), bukan suatu penetapan/ keputusan yang individual (beschiikkig), maka
kejadian/fakta kerugian yang terjadi saat terbentuknya peraturan perundang-
undangan tersebut. Dalam pemidanaan dikenal istilah tempus delicti guna
menentukan kejadian material dan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Sehingga, Mahkamah Agung seharusnya (ought to) menerima dan
memutus pokok permohonan uji materil yang diajukan tanpa diamputasi peraturan
Mahkamah Agung ( PERMA) No. 01 Tahun 2004 yang membatasai hak uji
meteril terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tahun 2011
sebatas 180 hari sejak peraturan tersebut ditetapkan.
Putusan pengadilan dengan amar yang berbunyi menolak gugatan
penggugat untuk sepenuhnya atau menolak gugatan untuk sebagian (dan
mengabulkan untuk sebagian lainnya)”, atas pokok sangketa dengan petitumnya
(pokok permintaan dalam gugatan ataupun permohonan) tidak dapat lagi diajukan
gugatan ulang karena akan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht) bila tidak
diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berdasarkan hasil wawancara
bapak Taufik Kurniawan selaku anggota Hakim mengatakan bahwa:
”Perbedaan menolak permohonan banding/kasasi, mengakibatkan putusan
pengadilan judex facti, baik amar putusan pengadilan negeri maupun
pengadilan tinggi, menjadi dikuatkan oleh majelis hakim tingkat
banding/kasasi. Akan tetapi bila amar putusan dalam perkara tidak dapat
diterima, misal karena gugatan kurang pihak dakwaan pidana tidak patut
karena perkara dinilai hanya berunsur perkara belaka, telah lewatnya
waktu hak menggugat/menuntut, gugatan rancu, keliru kompetesi absolut/
relative yurisdiksi pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus.
Maka dari itu penggugat dapat kembali mengajukan gugatan dan hakim
dapat mengabulkan gugatan/tuntutan baru ulangan meski pokok perkara
dan subjeknya adalah sama dengan gugatan sebelumnya”.49
Berdasarkan uraian ditolaknya gugatan penggugat diatur dalam pasal 50
ayat (3) huruf (a) mengenai pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang
KKEP diberitahukan secara tertulis dengan limitasi/batasan paling lama waktu 3
(tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Yang diatur dalam peraturan kepala
kepolisian Negara republik Indonesia nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah diperoleh fakta adanya Surat Panggilan Sidang Komisi Kode Etik Nomor:
SPG/40/XII/2019/Sipropam, tanggal 26 Deseember 2019 untuk dilakukan
pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai terduga pelanggar, yang
ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu AIPDA Nurrohman, namun tidak
ada tanda tangan yang menerima yaitu peggugat a quo. Berdasarkan hasil
wawancara bersama Bapak Taufik Kurniawan selaku hakim ketua pengadilan tata
usaha Negara jambi, mengatakan bahwa:
”Selama proses pemeriksaan di persidangan, AIPDA Nurrohman
menyatakan pada pokoknya telah menyampaikan secara lisan pada
tanggal 23 desember 2019, keterangam saksi frizal Purba dan
Binton Samosir menyatakan pada pokoknya pengguat a quo
mengetahui panggilan sidang tersebut secara lisan dari AIPDA
Nurrohman pada tanggal 24 Desember 2019 dikantor sehingga
terdapat perbedaan tanggal penyampaian lisan surat panggilan.
Pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut penggugat mengakui
sebelumnya telah melakukan pelanggaran Disiplin sebanyak 1
(satu) kali, kemudian selama dalam proses Komisi kode etik atas
perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, penggugat
49
Wawancara Bersama Ahmad Taufiq Kurniawan, Ketua hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi, 27 April 2021.
a quo juga melakukan pelanggaran mengeluarkan tahanan dan hasil
tes urine negative.”50
Mengenai kelalaian tersebut tidak terpenuhi aspek prosedur dalam
penerbitan objek sangketa dan dapat berakibat hukum kepada batalnya suatu
keputusan dengan mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
menyatakan: keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat
kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Dimana ketentuan tersebut
menggunakan kata “dapat” maka tidaklah bersifat imperative dan mesti dimaknai
bahwa tidak setiap adanya kesalahan prosedur atau substansi harus selalu
berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan. Pendapat Van Der Well pada
Buku Pengantar Administrasi Indonesia sebagaimana dikutip
E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang dalam yang menyatakan Kekurangan bukan
essentiel’ tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan.
Mengenai kekurangan essentiel harus dilihat beratnya kekurangan.
Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan dapat
dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alat untuk menggugat
berlakunya ketetapan itu.51
Dengan demikian bahwa cukup beralasan hukum
mengenai waktu dan pelaksanaan sidang KKEP khusus terhadap penggugat dalam
perkara a quo tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a
Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
KKEP. Berdasarkan penjelasan dalil penggugat mengenai panggilan untuk
50
Wawancara Bersama Ahmad Taufiq Kurniawan, Ketua Hakim PTUN Jambi, 27 April 2021 51
Moh.Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet-9, Ichtiar Baru,
Jakarta,1990, hlm.78
pelaksanaan sidang KKEP dilakukan secara tertulis dan dalam jangka waktu yang
ditentukan, tidak cukup beralasa hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.
Mengenai berkas dalam pemeriksaan pendahuluan dan pendistribusian terhadap
penggugat dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (3) huruf c peraturan KAPOLRI.
Selama proses jawab-jinawab dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Hasil wawancara tersebut bersama bapak Rinaldi Rosba selaku
majelis Hakim PTUN Jambi,mengatakan bahwa:
“Diketahui penggugat mendalilkan yang ada pada pokoknya ada kesalahan
penulisan dasar hukum pelanggaran dalam objek sangketa a quo yang
seharusnya pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan kepala kepolisian Negara
republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara RI, akan tetapi yang tercantum pasal 17 ayat (1) huruf b
peraturan kepala kepolisian Negara RI. Sehingga hal tersebut objek
sangketa a quo cacat substansi, yang mana atas dalil tergugat tersebut
tergugat telah menjawab dengan dalil yang pada pokoknya. Atas
kekeliruan dan kesalahan tersebut maka tergugat telah melakukan
perbaikan/ralat atas objek sangketa tersebut.”52
Menimbang, bahwa ralatnya objek sangketa yang dilakukan tergugat a quo,
majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa setelah mencermati konsideran “memperhatikan” memperoleh
fakta hukum dalam sangketa a quo mangacu pada putusan sidang banding
KKEP penggugat (bukti T-16)
2. Bahwa berdasarkan bukti T-13 dan T-16, dinyatakan melanggar pasal 7
ayat 1 huruf b peraturan kepala kepolisian RI nomor 14 tahun 2011 yang
mana direkondasikan untuk PTDH dari dinas kepolisian negara RI dalam
putusan sidang banding KKEP dengan menambah gugatan yang dilanggar
52
Wawancara Bersam Rinaldi Rosba, Ketua hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, 27
April 2021.
penggugat pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 13 ayat (1) PP republic
Indonesia, sehingga disimpulkan yang dilanggar penggugat q auo pasal 7
ayat 1 huruf b Nomor 14 tahun 2011, pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 13
ayat 1 PP nomor 1 tahun2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian
RI.
3. Bahwa diperoleh fakta mengenai substansi objek PTDH penggugat
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan dasar hukum yang
dilanggar oleh penggugat a quo
4. Bahwa atas kekeliruan Tergugat a quo telah melakukan perbaikan dengan
memperoleh fakta hukum mengenai substansinya sama dengan objek
sangketa a quo dari dinas kapolri.
5. Dengan demikian, perbaikan atau ralat objek sangketa a quo yang
dilakukan oleh tergugat karena adanya kekeliruan telah sesuai dengan
ketentuan pasal 63 ayat 1 dan ayat 3 UU RI Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan dan sejalan dengan pendapat ahli
yang diajukan oleh penggugat.53
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas mengenai kesalahan penulisan
dasar hukum pelanggaran penggugat dalam objek sangketa a quo yang berakibat
hukum cacatnya objek sangketa secara substansi, tidak beralasan hukum dan
haruslah dinyatakan di tolak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, secara mutatis-mutandis juga dijadikan perkembangan hukum dalam
pengujian objek sangketa a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan
53
Dokumen Penetapan/Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Register Perkara
Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI, 2021, Hlm 77
Yang Baik (AUPB). Karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya. Maka dari hasil wawancara bersama bapak Rinaldi Rosba selaku
majelis hakim PTUN Jambi, menjelaskan bahwa:
“Dalam menolak gugatan penggugat mempedomani ketentuan pasal 100
juncto pasal 107 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana mempertimbangkan bukti-bukti
yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang diajukan pihak
bersangketa antara penggugat dan tergugat, sedangkan terhadap bukti-
bukti yang selebihnya tetap di pertimbangkan sampai pada putusan ini.
Namun tidak dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus sangketa a
quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini. Dalil penggugat adanya kesalahan
mengenai penulisan dasar hukum pelanggaran maka dari itu objek
sangketa a quo telah berakibat hukum cacatnya objek sangketa dalam
substansi, tidak beralasan hukum sedangkan Tergugat dari segi
kewenangan prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan umum
yang baik, oleh karena itu hakim berkeyakinan untuk menolak gugatan
penggugat seluruhnya”.54
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 peraturan Mahkamah Agung RI
dengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di
pengadilan secara elektronik menentukan pada pokok putusan yang diucapkan
oleh hakim/ hakim ketua secara elektronik, secara umum telah dilaksanakan
meyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem
pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak serta
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986
tentang PERATUN junctis UU republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan Undang-
undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentan Perubahan Kedua Atas UU nomor 5
54
Wawancara Bersama Rinaldi Rosba, Ketua hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, 27
April 2021.
Tahun 1986 tentang Peradilan TUN serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan sangketa ini.
MENGADILI
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, dalam
rapat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang terdiri dari A.
Taufiq Kurniawan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
sebagai Hakim Ketua Majelis, Rinaldi Rosba, S.H., dan Lailatulrahmah, S.H.,
sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh majelis
Hakim tersebut dibantu oleh Parulian Simarmata, S.H.,M.H., selaku Panitera
Pengganti pengadilan tata usaha Negara jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa
faktor penyebab gugatan penggugat dalam objek sangketa a quo dinyatakan
ditolak dalam putusan perkara No.17/G/2020/PTUN.JBI. karena adalah faktor
ketentuan yang dilanggar penggugat a quo dalam putusan sidang banding Komisi
Kode Etik Polri (KKEP). Diperoleh fakta hukum mengenai substansi objek
sangketa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) penggugat dari dinas
Kapolri melanggar Pasal 17 ayat 1 huruf b terdapat kekeliruan atau kesalahan
dalam penulisan dasar hukum yang dilanggar penggugat, yang seharusnya pasal 7
ayat 1 huruf b. Berdasarkan pada putusan penggadilan negeri jambi penggugat
melakukan pelanggaran berulang dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu
dan hasil putusan sidang KKEP. Dengan demikian, atas kekeliruan atau
kesalahan tersebut menyatakan penggugat telah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi polri.
69
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara
No.17/G/2020/PTUN.JBI atas nama Yori Nicholas Saragih adalah
berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Tindakan tergugat
dalam menerbitkan objek sangketa a quo, baik dari segi kewenangan,
prosedural, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AUPB) yang pada intinya hakim menyatakan menolak seluruhnya
dalil gugatan penggugat seluruhnya
2. Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dikarenakan kurang
bukti maupun dalil yang diajukan penggugat, dan tidak beralasan
hukum bahkan penggugat tidak berhasil untuk membuktikan
kebenaran dalil-dalilnya, dan terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam
penulisan dasar hukum. Karena putusan Pengadilan tata usaha Negara
dengan diterbitknnya surat keputusan tata usaha Negara yang isinya
memberhentikan penggugat, penggugat tidak lagi bekerja di dinas
kepolisian Negara republik Indonesia karena putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap.
B. Saran-Saran
1. Hendaknya anggota polri sebagai unsur aparatur pemerintah bekerja
professional, bermoral, bersih dan beretika ketika menjalankan
tugasnya dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat sekitarnya.
Polri harus mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela
yang bisa merusak kehormatan profesi dan organisasi serta
menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan serta kebenaran demi
pelayanan masyarakat. Penggugat juga harus lebih cermat dalam
mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara jambi agar secara
seksama pada terkait dengan materi gugatan pada peraturan
perundang-undangan.
2. Anggota polri mampu patuh dan taat pada peraturan perundangan-
undangan menyangkut kepegawaian demi mewujudkan pelaksanaan
tugas yang baik. Serta terhindar dari perilaku tercela dan dapat
menegakkan disiplin sebagaimana dipertanggung jawabkan
sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan kepada hakim di pengadilan tata usaha negara jambi untuk
mempertahankan dalam menerapkan dan penemuan hukum dalam
setiap mengambill pertimbangan dan putusan. Dan senantiasa
memelihara dan pedoman pada asas-asas pemerintahan umum yang
baik (AUPB) khususnya asas ketidakberpihakan/keadilan, asas asas
kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas profesionalitas dan
proporsionalitas.
DAFTAR PUSTAKA
A. Literature
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press Jakarta
2012
Budisetyowati dwi Andayani.2017. kedudukan Pegawai Negeri Polisi Dalam
Undang- Undang ASN. Civil Service Journal. Vol.11.
Departemen Pendidikan nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indoneisa,
Pusat Bahasa ( edisi keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hlm 1470.
Djatmika Sadtra dan Marsoni. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Djambitan,
1995.
H. Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
H.Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis
Buku Tiga, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Indroharto, usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan TUN, Cet
ke-9, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2003, Hal. 131-132.
Iskandar,MetodologipenelitianPendidikandanSosial,Kualitatif,Kuantitatif,(Ja
karta: GP Press,2008) hlm. 253.
Johansyah, “Pembuktian Sangketa Tata Usaha Negara”, Vol 17 Nomor 3,
hlm. 340-341
Laden Marpaung, Asas-asas praktik hukum pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,
2005), Hal.2
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Rafika Aditama,
2009.
Mukti Aro, 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.
Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,
Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
Padmo Wahyono dalam Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia, Malang: Setara Pers, 2016.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010.
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm.2.
Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1998,
hlm.7.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika Jakarta 2011
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2007.
Sukanto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian
Negara, Yogyakarta: Hanggar Kreator 2004.
Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV
Alphabet, 2010.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi
UGM, Yogyakarta,1998, hlm.3.
Tim penyusun, Pedoman Penulis Skripsi dan Hukum Fakultas Syariah,
Jambi: Syari’ah Press, 2021
Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:
PT.RINEKA CIPTA , 1994.
Wiryono Projodikoro dalam Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2014
B. Undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pustaka Sandro, 2014.
Undang-Undang No.51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang No. 5
tahun 1986 tentang Pengadilan TUN, Pasal 55
Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Pasal 66 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1
Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sangketa administrasi, Pasal 5 ayat 1
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
Undang-undang Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Polri, Pasal 21 ayat 3 dan pasal 22 ayat 1
Undang-undang No. 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja
KKEP, Pasal 28 huruf d dan pasal 47 ayat 3 huruf c
C. Internet/ Lain-lain
Ajeng kurnia wulandari wibowo, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian Tahun 2016”, Skripsi
Universitas Hasanuddin Makassar,2016.
Ardiani Mansyur, Tinjauan Yuridis pemberhentian tidak dengan hormat dari
dinas anggota kepolisian Negara republik Indonesia di kabupaten bone,
Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2010
Buku profilo Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, 2021
Dokumen Penetapan/Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,
Register Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI, 2021.
Dinas kepolisian adalah segala aktifitas kedinasan yang dilakukan anggota
dalam lembaga kepolisian Negara republic Indonesia . pasal 1 angka
(3) PP no.1 thn 2003 tentang pemberhentian anggota polri.
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visimisi
http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur, akses 1
Mei 2021
http://www.ptun.jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah.
sumberpengertian.id/pengertian-observasi-lengkap
wawancara dengan, Ahmad Taufik Kurniawan,Majelis Hakim Ketua PTUN
Jambi, 27 April 2021
Pipit Patimah, Analisis putusan pengadilan tata usaha Negara dengan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. (skripsi : IAIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten), 2017
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. PUTUSAN PTUN JAMBI
LAMPIRAN 2. JADWAL SIDANG
LAMPIRAN 3. PUTUSAN
LAMPIRAN 4. BANDING
LAMPIRAN 5. KASASI
LAMPIRAN 6. BIAYA PERKARA
LAMPIRAN 7. Wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Wawancara Bersama Bapak Ahmad Taufik Kurniawan Sebagai Majelis Hakim
Ketua
RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri
Nama : Melly Rahayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Kampung Baru / 05 July 1999
NIM : 106170725
Alamat : Jln.Sarko Lrg.durian RT 03/01 Kel.Kampung Baru
Kec.Muara Tembesi Kab.BatangHari
No Hp : 0852-1004-7724
Nama Ayah : Sabirin
Nama Ibu : Harmizah
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD/MI, tahun lulus : SDN 25/I KAMPUNG BARU 2011
b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 6 BATANG HARI TAHUN 2014
c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 2 BATANGHARI 2017
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan
ThahaSaifuddin Jambi 2017
2. Pendidikan Non-formal (Pelatihan, Kursus, dll)
a. Koordinator Bidang Sosial dan Budaya 2017-2018
b. Bendahara seminar internasional 2020
c. Bendahara DEMA-F 2020-2021
Jambi, Juli 2021
Penulis
MELLY RAHAYU
106170725