TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG (PINANG) SEBAGAI …digilib.unila.ac.id/61588/3/SKRIPSI TANPA BAB...
Transcript of TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG (PINANG) SEBAGAI …digilib.unila.ac.id/61588/3/SKRIPSI TANPA BAB...
TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG (PINANG)
SEBAGAI PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI
(Skripsi)
Oleh
Moza Julika Wulananggraeni
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020
ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG (PINANG) SEBAGAI
PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI
Oleh
Moza Julika Wulananggraeni
Pinjaman Tenang (Pinang) adalah salah satu produk BRI Agro berbasis aplikasi
digital dengan operasi android. Aplikasi Pinang dapat digunakan oleh nasabah
dengan cara mengajukan permohonan pinjaman tanpa agunan secara digital.
Pinang sebagai perkembangan teknologi finansial pada perbankan. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah syarat dan prosedur pengajuan Pinang, hubungan
hukum yang timbul dari perjanjian Pinang, upaya penyelesaian jika terjadi
wanprestasi oleh salah satu pihak.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah adalah yuridis empiris. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan data
dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data
yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur
pengajuan pinjaman Pinang adalah calon debitur harus berkewarganegaraan
Indonesia, memiliki identitas diri (E-KTP), memiliki penghasilan tetap,
merupakan nasabah BRI atau BRI Agro, berusia minimal 21 tahun dan maksimal
54 tahun, dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Prosedur dari
pengajuan pinjaman ini terbagi 2 tahap, tahap yang dilakukan oleh calon debitur
(mengunduh aplikasi Pinang,masuk ke aplikasi Pinang, dan pengajuan pinjaman
di Pinang) dan tahap yang dilakukan oleh pihak bank (verifikasi berkas,
pemberian pencairan dana pinjaman, dan pembayaran Pinang). Hubungan hukum
dari perjanjian tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak,
salah satu hak dan kewajiban bank yaitu bank berhak melakukan perubahan syarat
dan ketentuan umum dan berkewajiban untuk memberitahukan perubahan
tersebut. Hak dan kewajiban nasabah yaitu nasabah berhak menerima sejumlah
uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati dan berkewajiban untuk
membayar kembali secara angsur sesuai dengan perjanjian pinjamannya. Upaya
penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu melalui upaya non
- litigasi dan upaya litigasi.
Kata Kunci : Pinang, Pinjaman, Perjanjian
TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG (PINANG)
SEBAGAI PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI
Oleh
Moza Julika Wulananggraeni
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PINJAMAN TENANG
(PINANG) SEBAGAI PINJAMAN ONLINE
BERBASIS APLIKASI
Nama Mahasiswa : Moza Julika Wulananggraeni
No. Pokok Mahasiswa : 1652011075
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
MENYUTUJUI
1. Komisi Pembimbing
Dewi Septiana, S.H., M.H. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum NIP 19800919 200501 2 003 NIP 19710825 200501 1 002
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. NIP 19601228 198903 1 001
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji
Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H. ..........................
Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum ..……………....
Penguji
Bukan Pembimbing: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. ..………………
2. Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Februari 2020
PERNYATAAN
Yang bertanda di bawah ini,
Nama : Moza Julika Wulananggraeni
NPM : 1652011075
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yan berjudul “Tinjauan Yuridis
Pinjaman Tenang (Pinang) Sebagai Pinjaman Online Berbasis Aplikasi”
adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat
Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
Bandar Lampung, 18 Februari 2020
Moza Julika Wulananggraeni
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis Moza Julika Wulananggraeni,
dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Juli 1998 dan
merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan
Bapak Sarwani Ali dan Ibu Susdarwati.
Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Trisula 1 Bandar
Lampung pada tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar
Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar
Lampung pada 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung
pada 2016.
Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Unila (SIMANILA) pada awal Agustus
2016. Pada pertengahan tahun 2018 penulis memutuskan untuk memilih minat
pada bagian Hukum Keperdataan. Pada awal tahun 2019 penulis mengabdikan diri
dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Batin, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
MOTO
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
(Albert Einstein)
PERSEMBAHAN
Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Kedua Orang Tuaku
Bapak Sarwani Ali dan Ibu Susdarwati
Terimakasih atas segala curahan Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan serta
Doa yang tiada hentinya untuk anakmu. Semoga Allah SWT selalu memberi
limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka di dunia dan akhirat.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.
11
SANWACANA
Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pinjaman Tenang (Pinang) Sebagai
Pinjaman Online Berbasis Aplikasi” sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung
dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai
pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda
Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumil Akhir kelak,
Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1
Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 (satu) dan Pembimbing
Akademik atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela
kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan,
saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 2 (dua) atas
kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,
mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan
kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 1 (satu) yang
telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap
skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 (dua) yang telah
memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi
ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi
dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan
yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Pihak Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Cabang Lampung yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.
10. Kedua adikku, Vadiyani Fricillya Puteri dan Ajeng Aprinindya Zalfa yang
selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
11. Teman-temanku Ananda Noor Mahadani dan Indah Noor Mahdaniar yang
sudah mendengarkan keluh kesah hidupku sampai saat ini bahkan sampai
nanti;
13
12. Teman-teman SMP dan SMA ku, Rodiatun Adawiyah, Firianda Dzakiya,
Fina Virgisra, Atika Suri, Nabila Fegy, Djenta Kusuma, Ismalia Qanit,
Kristin Juliana, Audia Indah, Rani Meiliana, Erni Herawati, Anandhia
Xaviera, Detty Novianty dan Yunita Shinta;
13. Teman-teman seperjuanganku selama menjalani perkuliahan M. Noer Rafik,
Meissy Kurnia, Sarah Nabila, Safiya Kusuma, Ahmad Muzakki, Ichandy
Franata, Didik Trijaya, Vivi Novitasari, Wayan Yolanda, Zafir Okfirianto,
Rifqi Adli, Dandi Khansa, Risma Monica, Desi Safitri, M. Revandra, M. Roni
Saputra, M. Rizky Nurdiyanto, Prayoga Heriyanto, Andrian Yuka, Selina
Putri, Asma Nur Adillah, Chintya Fani, dan Adhipati Rachman, dan Ridho
Ferialdy;
14. Teman-teman KKN Desa Gedung Batin 1 dan 2 Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan, Joli Ajis, Rifalsyah, Zanjabil, Okta Fitriani,
Chintya, Bella, Ismi, Hawari, Reza, Reni, Eksa, Riska, Elisa serta seluruh
warga Desa Gedung Batin;
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam
menyelesaikan skripsi ini;
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan
dukungannya.
14
Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat yang telah diberikan,
penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak
kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
menambah wawasan keilmun pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum
keperdataan.
Bandar Lampung,
Penulis,
Moza Julika Wulananggraeni
15
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .............................................................................................................. i
JUDUL DALAM ................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv
PERNYATAAN ...................................................................................................... v
RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. vi
PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii
MOTTO .............................................................................................................. viii
SANWACANA ..................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6
C. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................... 6
D. Tujuan Penelitian................................................................................... 7
E. Kegunaan Penelitian .............................................................................. 8
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Perjanjian ................................................................... 9
1. Pengertian, Asas Dan Unsur Perjanjian ............................................ 9
2. Syarat Sah Perjanjian ...................................................................... 13
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak ....................................................... 17
4. Wanprestasi ..................................................................................... 19
B. Perjanjian Pinjam Meminjam .............................................................. 23
1. Pengertian Pinjam Meminjam ......................................................... 23
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam ............................................... 24
3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam ............. 25
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan................................................... 26
1. Pengertian Perbankan ...................................................................... 26
2. Dasar Hukum Perbankan ................................................................. 27
3. Produk-Produk Perbankan............................................................... 28
D. Layanan Pinjam Meminjam Online Berbasis
16
Aplikasi ............................................................................................... 29
E. Kerangka Pikir..................................................................................... 31
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian .................................................................................... 33
B. Tipe Penelitian..................................................................................... 34
C. Pendekatan Masalah ............................................................................ 34
D. Data dan Sumber Data......................................................................... 35
E. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 36
F. Metode Pengolahan Data .................................................................... 37
G. Analisis Data ....................................................................................... 38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pinjaman Tenang (Pinang)
Pada BRI Agroniaga............................................................................ 39
1. Persyaratan Pengajuan Pinjaman Tenang (Pinang) .......................... 40
2. Prosedur Pemberian Pinjaman Tenang (Pinang) .............................. 43
B. Hubungan Hukum Para Pihak ............................................................. 49
C. Upaya Penyelesaian PINANG Jika Wanprestasi ................................ 56
V. PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................... 61
DAFTAR PUSTAKA
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Praktik kegiatan pinjam meminjam yang berlangsung di masyarakat dengan cara
bertemunya peminjam dengan pemberi pinjaman baik melalui perjanjian tertulis
maupun tidak tertulis. Kegiatan pinjam meminjam uang terjadi karena kebutuhan
mendesak atau seseorang yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan lainnya
yang jika meminjam di lembaga pembiayaan maka akan membutuhkan waktu
yang cukup lama dan proses yang rumit seperti pada Perbankan, Pasar modal, atau
Perusahaan - Perusahaan Pembiayaan. Sehingga, timbullah financial technology
yang mempermudah syarat pengajuannya sehingga hanya membutuhkan waktu
yang singkat serta proses yang sederhana.
Dasar hukum dari kegiatan pinjam meminjam ini adalah Kitab Undang – Undang
Hukum Perdata Pasal 1754 yaitu pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang
– barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ia akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama
pula. Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada
pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.1
1 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Rajagrapindo 2012), ed. 1
cet 2. hlm.280.
2
Pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau
dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan
suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada
yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.2
Adanya perkembangan ekonomi digital yang berkembang pesat, masyarakat terus
mengembangkan inovasi penyediaan layanan – layanan berbasis teknologi, salah
satunya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Salah satu transaksi
elektronik yang berkaitan dengan pinjam meminjam yang berkembang saat ini
adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang
lebih dikenal dengan Financial Technology (FinTech) yang selanjutnya disebut
Fintech.
Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Financial Technology
(FinTech) adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan
produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak
pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran,
keamanan dan keandalan sistem pembayaran. National Digital Research Center
(NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu
inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata
“Financial” dan “Technology” yang mengacu pada inovasi finansial dengan
sentuhan teknologi modern.3
2 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori kepraktik, Jakarta, Gema Insane,
2001, hlm 34. 3 Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),”
Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2
3
Konsep dari FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang
dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan
dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta
modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah
berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online
digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.4
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun
2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam
meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik
dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula
bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan para pihak,
dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan
kententuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu; dan objek
transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan,
kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting
sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank selaku badan usaha (lembaga)
4 Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi
Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita
Harapan Tangerang
4
yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat diharap
dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.5
Pengertian Perbankan dijelaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 1 ayat (1), bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.” dan ayat (2) dari pasal dan undang-undang
tersebut mendefinisikan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.”
Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.6 Jadi, Bank
adalah suatu lembaga penghimpun dana rakyat yang akan dikembalikan kepada
masyarakat itu sendiri dengan prosedur tertentu yang sudah diatur tugasnya dalam
undang–undang.
Tahun 2019, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) sebagai anak
perusahaan Bank Rakyat Indonesia, merilis produk layanan dan jasa keuangan
digital terbaru yang dikenal dengan PINANG (Pinjaman Tenang), yaitu tepat pada
tanggal 23 Februari 2019, BRI Agro melakukan kegiatan launcing PINANG yang
diselenggarakan di Kota Solo, yang dihadiri secara langsung oleh Direktur
5Rony Sautma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan
Deposito, Bandung, PT. Adi Citra Bakti, 1995, hlm. vii. 6Kamsir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.
5
Teknologi dan Informasi Bank BRI Indra Utoyo dan Direktur Utama BRI Agro
Agus Noorsanto. Menurut Agus Noorsanto (Direktur Utama BRI Agro), PINANG
adalah produk pinjaman digital BRI AGRO berbasis aplikasi pertama di
Indonesia. Aplikasi PINANG sudah fully digital dengan sistem digital
verification, digital scoring, dan digital signature.7
PINANG adalah produk BRI Agro berbasis aplikasi digital yang berjalan dalam
sistem operasi android, dimana dengan aplikasi tersebut nasabah dapat
mengajukan permohonan pinjaman tanpa agunan secara digital, dimana saja dan
kapan saja. Bank BRI Agroniaga ini mempunyai syarat dan prosedur di dalam
aplikasi PINANG. Fasilitas yang diberikan pada aplikasi PINANG yaitu Fasilitas
pinjaman berbasis teknologi yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga, Tbk yang diajukan oleh nasabah yang mempunyai payroll baik di BRI
maupun di BRI Agro untuk memenuhi kebutuhan hidup nasabah, baik yang
bersifat konsumtif maupun produktif melalui Aplikasi Pinjaman Online PINANG.
Jenis pinjaman ini ditujukan kepada perorangan, lebih tepatnya untuk karyawan
tetap swasta, PNS, BUMN, atau penghasilan rutin sebagai pekerja.8
Dengan mengombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat proses
pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit, dengan tenor yang
fleksibel antara 1 sampai 12 bulan. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke
bank dan tanpa tatap muka secara langsung. Platform pinjaman pun dapat di top-
up hingga maksimum Rp 20 juta dan memiliki bunga yang terendah dibandingkan
7 http://www.bri.co.id/, diakses pada tanggal 30 April 2019, Pukul 05.53 WIB. 8 http://getpinang.com, diakses pada tanggl 3 November 2019, Pukul 13.36 WIB.
6
dengan layanan keuangan digital serupa.9
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi
mengenai pinjaman online dengan judul “Tinjauan Yuridis Pinjaman Tenang
(Pinang) Sebagai Pinjaman Online Berbasis Aplikasi” yang akan penulis
uraikan pada karya tulis ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan pokok – pokok
pikiran diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana syarat dan prosedur dalam pengajuan Pinjaman Tenang (Pinang)
pada Bank BRI Agroniaga?
2. Bagaimana hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian Pinjaman Tenang
(Pinang) tersebut?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan
wanprestasi?
C. Ruang Lingkup Penelitian
Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan
agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan
penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:
9 http://www.bri.co.id/, diakses pada tanggal 30April 2019, Pukul 05.53 WIB.
7
1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai
perjanjian pinjam meminjam online yang mana termasuk dalam bidang ilmu
Hukum Bisnis Ekonomi, khususnya Hukum Lembaga Pembiayaan dan
Hukum Telematika.
2. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis
mengenai Pinjaman Tenang (Piinang) Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
(BRI Agro) dengan pokok bahasan dalam penelitian antara lain:
a. Syarat dan prosedur terkait pelaksanaan pinjaman online berbasis
aplikasi oleh Bank BRI Agro.
b. Hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian Pinjaman Tenang
(Pinang).
c. Upaya hukum bila terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Tenang
(Pinang).
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan
untuk mengetahui dan menganalisis hal – hal sebagai berikut:
1. Syarat dan prosedur pengajuan pinjaman tenang (Pinang).
2. Hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian pinjaman tenang (Pinang)
tersebut.
8
3. Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan
wanprestasi.
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar
pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi Bisnis
khususnya mengenai Hukum Lembaga Pembiayaan dan Hukum Telematika.
b. Kegunaan Praktik
Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat, bahan referensi, dan sumber
informasi bagi pembaca dalam kalangan akademis khususnya mahasiswa
fakultas hukum pada umumnya dan ilmu hukum lembaga pembiayaan pada
khususnya.
b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan
memberikan sumbangan pemikiran mengenai lembaga pembiayaan.
c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
1. Pengertian, Asas dan Unsur Perjanjian
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah mengatur tentang perjanjian pada
pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi
perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan
dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat
dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut
perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari doktrin. Menurut
doktrin, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.10
Selain itu, menurut para sarjana hukum, definisi perjanjian itu sendiri diartikan
dengan sudut pandang yang berbeda, antara lain:
a. Menurut Abdulkadir Muhammad
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
10
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.
160
10
kekayaan.11
b. Menurut Subekti
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain
atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.12
c. Menurut Van Dunne
Perjanjian adalah suatu hubungan hukumantara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.13
Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa macam asas, yaitu:
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1)
KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan yang dimaksud adalah
untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
b. Asas Konsensualisme
Asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat
dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yang dapat dinyatakan dalam
Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata.
11
Abdul kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung, PT.Alumni, 2012, hlm. 93. 12
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1. 13
Salim HS, Op. Cit. hlm. 161
11
c. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHP Perdata, bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)
Asas ini dinyatakan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.
e. Asas Personalitas
Asas personalitas atau kepribadian menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan
saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.14
Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, ada beberapa unsur – unsur
perjanjian, antara lain:
a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.
Pihak - pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat
berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum
menurut Undang - Undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak,
dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya
adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing - masing pihak
tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan
berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih
badan hukum.15
14
Ibid, hlm. 9-13. 15
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92
12
b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.
Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para
pihak terhadap syarat - syarat dan objek yang diperjanjikan.
c. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak
yang akan diwujudkan melalui perjanjian.16
Dengan membuat perjanjian, pihak
yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk
menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna
kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau
mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang
dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah
mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari
kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat
perjanjian.
d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.
Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk
melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan
seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu
perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak)
kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.17
e. Adanya bentuk tertentu.
Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak -
16
Wirjono Prodjodikoro (2), Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Jakarta, 1979,
hlm. 84 17
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit., hlm. 2
13
pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang -
undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila
bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk
tertulis tidaklah hanya semata - mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi
juga syarat untuk adanya perjanjian itu.18
f. Adanya syarat-syarat tertentu.
Syarat - syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana
yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.19
2. Syarat – Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat
khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal
1320 KUH Perdata berbunyi:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
c. Adanya suatu objek perjanjian;
d. Suatu sebab yang halal.
Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan
syarat umum, yaitu:
a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau para pihak.
18
Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Perjanjian
Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambarannya dalam Praktek di
Medan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, hlm. 66 19
Wirjono Prodjodikoro (2), Op.cit., hlm. 84
14
Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Suatu perjanjian
dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:
1) Mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau
intimidasi mental.
2) Mengandung penipuan (bedrog) adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh
salah satu pihak seperti tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
3) Mengandung kekhilafan, kesesatan, atau kekeliruan (dwaling) bahwa salah
satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek
perjanjian. Terhadap subjek disebut error in persona atau kekeliruan pada
orang, terhadap objek disebut error in substantia.
4) Penyalahgunaan keadaan, yang terjadi apabila seseorang tergerak karena
keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan
menyalahgunakan hal tersebut, seperti keadaan darurat, ketergantungan,
gegabah, keadaan kejiwaan yang tidak normal, dan kurang pengalaman.20
Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau
persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.21
Yang sesuai itu
adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang
lain. Ada lima cara terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lainnya.
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lainnya.
20
Subekti, Op.Cit., hlm 135 21
Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, 2015, hlm. 141
15
5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lainnya.22
b. Kecakapan Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap
membuat suatu perjanjian adalah:
1) Orang yang belum dewasa Orang yang belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang - Undang, dan
semua orang kepada siapa Undang - Undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut Pasal 108 dan Pasal 110 KUH
Perdata, seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan
hukum tertentu tanpa izin dari suaminya. Namun berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108
dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst)
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang
menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Menurut Pasal
1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yang terdiri
atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Adanya Causa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)
Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang, artinya
22
Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Mataram, Sinar
Grafika, 2003, hlm. 23
16
suatu sebab (causa) dinyatakan halal apabila isi perjanjian itu tidak bertentangan
dengan Undang - Undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dengan demikian,
Undang- Undang tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebab orang
mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh Undang - Undang adalah isi
dari perjanjian tersebut.23
Selain itu ada tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut, yaitu:24
1) Unsur essensial
Unsur essensial adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai
syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.
Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang
prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan
antara suatu perjnajian dengan perjanjian lainnya. Unsur ini adalah unsur utama,
tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur essentalia yaitu
merupakan yang harus ada dalam perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya
perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para
pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.
2) Unsur naturalia
Unsur naturalia yaitu unsur yang oleh Undang - Undang ditentukan sebagai
peraturan yang bersifat mengatur. Unsur naturalia yaitu unsur yang lazim melekat
dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur bawaan (natuur) perjanjian sehingga
secara diam-diam melekat pada perjanjian, unsur yang tanpa diperjanjikan secara
23
P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 334. 24
Suryodiningrat, Azas – Azas Hukum Perikatan, Transito, Bandung, 1985, hlm. 39
17
khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam
perjanjian.
3) Unsur accidentalia
Unsure accidentalia yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam
persetujuan dimana Undang-undang tidak mengatur. Unsur ini merupakan sifat
yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para
pihak, seperti ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh
para pihak, termik (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara
penyerahan barang.
Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang
melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti telah dibuat oleh
para pihak dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320
KUH Perdata.25
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Perjanjian
Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut
yaitu sudut kewajiban dan hak - hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian
adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak - hak dari perjanjian itu
juga menerima kewajiban - kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak -
hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban -
kewajiban juga memperoleh hak - hak yang dianggap sebagai kebalikannya
kewajiban - kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Pada dasarnya dalam
25
Tuhana, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, Surakarta,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Volume IV No. 2, Desember 2016
18
suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung,
yaitu: pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).26
Dalam perjajian pinjam meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak
atas pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula pemberi pinjaman
berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu
yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas
waktunya, maka bagi si peminjam untuk waktu pengembalian objek tersebut,
dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si peminjam berdasarkan
putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa memberi
kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian
pinjamannya.27
Disamping itu juga, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, kewajiban dari
pihak yang meminjamkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1762 Kitab Undang -
Undang Hukum Perdata bahwa apabila barang yang dipinjamkan tersebut
mengandung cacat – cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya
dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahui
adanya cacat – cacat itu dan tidak memberitahukannya kepada si pemakai, akan
bertanggung jawab tentang akibat – akibatnya. Rasio dari pembebasan tanggung
jawab ini adalah dengan diberitahukannya tentang adanya cacat pada barang oleh
si pemberi pinjaman dan peminjam tetap menerima risiko akibat cacat barang itu.
26
Mariam Darus Badrulzaman, Op Cit, hlm 39 27
R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
Alumni, Bandung, 1982, hlm 6
19
Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang
menjadi objek dalam perjanjian serta peminjam bebas menggunakan barang
tersebut menurut kehendaknya. Adapun kewajiban dari peminjam tersebut adalah
mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut waktu yang telah
diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama. Menurut Pasal 1754 KUH
Perdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang
dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah
ditentukan, jika barang yang telah dimaksud Pasal tersebut diartikan dengan uang
maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk
mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain
kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan
kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.
Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas
yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka diperbolehkan
membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan
tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat
dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan
tempat dimana perjanjian itu terjadi.28
4. Wanprestasi dalam Perjanjian
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan
debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan
28
Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20
somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak
tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya,
maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah
yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.29
Wanprestasi
terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian
biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai
diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya
dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya”.
Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2
(dua) kemungkinan yaitu: keadaan memaksa (overmach/ force mejeur) dan karena
kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. Overmach adalah suatu
keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga - duga terjadinya, sehingga
menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk
apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.
Overmacht di bagi dua yaitu:
a. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun.
b. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih
dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.
29
Salim HS, Op. Cit, hlm. 180.
21
Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda,
dimana akibat akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti
kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan
debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah
pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan
bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka
waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.
Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak
disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:
a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi
perjanjian.
c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan30
Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) kemungkinan wujud
prestasi, yaitu :
a. Memberikan sesuatu
Dalam Pasal 1235 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah
menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.
b. Berbuat sesuatu
Dalam perjanjian yang objeknya ”berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan
perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan
perbuatan itu debitur wajib memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian.
30
Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung, Mandar
Maju, 2004, hlm. 61.
22
Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan
ketentuan perjanjian.
c. Tidak berbuat sesuatu
Dalam perjanjian yang objeknya ”tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak
melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur
berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian ini, ia harus
bertanggungjawab karena telah melanggar perjanjian Sedangkan Wanprestasi
adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka
dikatakan ia melakukan wanprestasi.31
Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:
a. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila
ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk
menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini
disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan
prestasi tepat pada waktunya.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH
Perdata)
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah
debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari
pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang
pada keadaan memaksa.
d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan
31
R. Subekti, Op. cit. hlm. 45
23
diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan
Pasal 1266 KUH Perdata.32
B. Perjanjian Pinjam Meminjam
1. Pengertian Pinjam Meminjam
Pengertian Pinjam Meminjam diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum
Perdata Pasal 1754, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang
yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula.
Berdasarkan definisi tersebut, maka orang yang menerima pinjaman menjadi
pemilik mutlak atas barang pinjaman itu. Oleh karena itu, apabila barang itu
musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.
Pasal 1764 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa dalam hal
debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan barang yang
tidak sama jenis dan kualitasnya maka peminjam diperbolehkan membayar harga
barang yang dipinjamnya. Pasal ini disamping mengatur masalah resiko, juga
mengatur tentang kesulitan yang dihadapi debitur dalam memenuhi kewajibannya
mengembalikan barang. Dalam hal debitur kesulitan mengembalikan barang
karena overmacht, maka peminjam diperbolehkan mengganti harga barang.
Peminjam disini tidak harus mengembalikan barang yang sejenis dan keadaan
yang sama, sehingga peminjam terhindar dari kemutlakkan mengembalikan
barang yang sejenis dan kualitas yang sama.33
32
Ibid. hlm. 180-181
24
Selain itu, menurut sifatnya, perjanjian pinjam meminjam tersebut mempunyai
sifat riil. Hal ini tersimpul dari kalimat yang terdapat dalam Pasal 1754 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “… pihak kesatu memberikan
kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena
pemakaian …”. Demikian juga menurut Feltz dalam Mariam Darus Badrulzaman,
perjanjian pinjam mengganti adalah suatu perjanjian riil.34
Oleh karena itu, apabila dua pihak telah bersepakat mengenai semua unsur - unsur
dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang
pinjam mengganti itu telah terjadi. Akan tetapi, perjanjian tersebut baru hanya
untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti (overeenkomst fot het aangaan
van overeekomst van verbubruiklening). Apabila uang diserahkan kepada
peminjam, maka lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII Buku
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.35
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam
Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,
bahwa objek perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang yang habis
karena pemakaian atau barang - barang yang dapat diganti dengan jenis dan
keadaan yang sama, oleh karena itu objek perjanjian pinjam meminjam itu tidak
dapat berupa:
a. Barang - barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak
bergerak habis karena pemakaian.
33
M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 399 34
Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hlm 27 35
Ibid.
25
b. Barang - barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas
yang sama.
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
Dalam perjajian pinjam meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak
atas pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula pemberi pinjaman
berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu
yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas
waktunya, maka bagi peminjam untuk waktu pengembalian objek tersebut,
dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si peminjam berdasarkan
putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa memberi
kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian
pinjamannya.36
Disamping itu juga, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, kewajiban dari
pihak yang meminjamkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1762 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata bahwa apabila barang yang dipinjamkan tersebut
mengandung cacat yang dapat merugikan pihak si peminjam, maka apabila
peminjam tersebut mengetahui cacat tersebut, akan tetapi tidak memberitahukan
kepada si pemakai, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita si peminjam
akibat penggunaan barang tersebut. Namun apabila cacat tersebut telah
diberitahukan oleh yang meminjamkan kepada si peminjam, makai pihak yang
meminjamkan bebas dari tanggung jawab jika dalam pemakaian barang tersebut
36
R. Subekti, Op. Cit, hlm 6.
26
menimbulkan kerugian. Rasio dari pembebasan tanggungjawab ini adalah dengan
diberitahukannya tentang adanya cacat pada barang oleh si pemberi pinjaman dan
peminjam tetap menerima risiko akibat cacat barang itu.
Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang
menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut
menurut kehendaknya. Adapun kewajiban dari peminjam tersebut adalah
mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut waktu yang telah
diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama.
Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas
yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, makai peminjam
diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan
waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam
hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada
waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi.37
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan
1. Pengertian Perbankan
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Perbankan, yang selanjutnya disebut
sebagai Undang - Undang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut para ahli, bank
37
Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
27
didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang
perseorangan, badan - badan usaha swasta, badan - badan usaha milik negara,
bahkan lembaga - lembaga pemerintahan yang menyimpan dana - dana yang
dimilikinya.38
Menurut Subagio, bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan
utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau dari pihak lainnya,
kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan, serta
menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.39
Dalam Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan yang memberikan pengertian
Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank sebagai badan
usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai
pengumpul dana, pemberi pinjaman, dan menjadi perantara dalam lalu lintas
pembayaran giral.40
2. Dasar Hukum Perbankan
Secara umum hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu
yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, hukum
perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan bank meliputi aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya.
Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
38
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media
Grup, 2012, hlm. 7. 39
Julius R. Latumaerissa, Manajemen Bank Umum, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014,
hlm.4 40
Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Penerbit In Media,
2013, hlm. 3.
28
serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank.41
Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber
hukum dalam arti formil yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis dan sumber hukum dalam
arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan
tergantung dari sudut mana peninjauannya.
Dapat diartikan sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan. Jadi,
ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah
hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan
mengenai perbankan secara umum, diatur dalam Undang - Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Produk - Produk Perbankan
Macam - macam produk-produk perbankan, yaitu:
a. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan pemindahbukuan.
41
Hermansyah, Op.cit., hlm. 39
29
c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.42
Salah satu produk bank yang saat ini banyak diminati dan digunakan oleh
masyarakat yaitu kredit atau pinjam-meminjam secara online dan Bank Rakyat
Indonesia Agroniaga mengeluarkan produk PINANG atau Pinjaman Tenang
sebagai produk pinjaman online berbasis aplikasi.
D. Layanan Pinjam Meminjam Online Berbasis Aplikasi
Dasar hukum dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, pengertian Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah
secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa
layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah
42
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
30
satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori jasa
keuangan/finansial lainnya. Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat berbentuk perseroan
terbatas dan koperasi.
Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi meliputi:
1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan
berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan
pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
diberi batasan dalam pemberian pinjamannya, Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur
sebagai berikut:
1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian
pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total
pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
31
Dalam hal ini, bank memanfaatkan perannya dengan mengeluarkan produk baru
yaitu pinjaman online berbasis aplikasi yang sedang banyak diminati oleh
masyarakat, salah satunya Pinjaman Tenang (Pinang) oleh Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga.
E. Kerangka Pikir
Keterangan:
Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, terdapat 2 pihak yaitu Bank
Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai
Debitur melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam dimana dalam pelaksanaan
pengajuannya menggunakan sistem online yang mana bisa diakses melalui
aplikasi bernama PINANG.
Perjanjian Aplikasi Pinjaman
Tenang (PINANG)
Peminjam/Penerima Pinjaman
(borrower)
Upaya hukum apabila salah
satu pihak wanprestasi
Hubungan Hukum yang
timbul dari perjanjian
Pinjaman Tenang
Syarat dan prosedur pengajuan
Pinjaman Tenang (PINANG)
Bank BRI Agroniaga/Pemberi
Pinjaman (Investor)
32
Debitur yang ingin mengajukan kredit harus memenuhi syarat dan prosedur yang
telah ditetapkan oleh Bank BRI Agro dalam perjanjian pinjam meminjam online
tersebut menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban antara para
pihak. Disini akan mencari tahu bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi
oleh salah satu pihak.
33
III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan
secara metedologis serta sistematis, masalah metode adalah masalah sangat
penting dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, dan hasil suatu
penelitian sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya.
Adapun metode yang digunakan adalah:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah,
filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,
penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu
undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek
terapan atau implementasinya.43
Penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan dari perjanjian pinjaman online
berbasis aplikasi yaitu pinjaman tenang (PINANG) yang diselenggarakan oleh
Bank BRI Agroniaga sebagai produk perbankan elektronik, apa syarat dan
prosedur pengajuan pinjaman tenang (PINANG), apakah hubungan hukum yang
43
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm. 110.
34
timbul karena perjanjian tersebut, apakah upaya hukum yang dilakukan apabila
salah satu pihak melakukan wanprestasi.
B. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan
untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang
berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis
yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.44
Penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk
perjanjian pinjaman online yaitu pinjaman tenang (PINANG) oleh Bank Rakyat
Indonesia Agroniaga (BRI Agro).
C. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penelitian merupakan proses pemecahan atau
penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga
mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang
menjadi fokus kajian hukum normatif, maka dapat diidentifikasi pula pendekatan
masalahnya. Apabila objek kajian fokus pada substansi hukum, maka pendekatan
yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of
legal content analysis). Jika menggunakan jenis pendekatan ini, maka ada 3 (tiga)
gradasi pendekatan normatif analitis yang dapat digunakan, yaitu:45
1. Penjelajahan hukum (legal exploration);
44
Ibid.,hlm. 50. 45
Ibid.,hlm 113
35
2. Tinjauan hukum (legal review); dan
3. Analisis hukum (legal analysis).
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis
substansi hukum (approach of legal content analysis). Berdasarkan hal tersebut,
maka langkah yang ditempuh yaitu penjelajahan hukum (legal exploration),
tinjauan hukum (legal review), analisis hukum (legal analysis).
D. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-
undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak - pihak berkepentingan
(kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim);
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara
mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.46
Data sekunder terdiri dari:
a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang - undangan) atau
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. 47
meliputi:
1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas
46
Ibid., hlm. 82. 47
Ibid.
36
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
(TambahanLembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5) Perjanjian di aplikasi pinjaman tenang (PINANG).
b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku
ilmu hukum yang terkait dengan perjanjian kredit secara elektronik, bentuk
dari perjanjian kredit secara elektronik, penelusuran e-book dan jurnal, dan
bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian
yang dapat dijadikan sebagai referensi.48
c. Bahan hukum tersier (tertiary law material), yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum.49
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal
48
Ibid. 49
Ibid.
37
dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkandalam
penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data
sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan layanan perbankan
elektronik, khususnya mengenai perjanjian kredit secara elektronikyang akan
dibahas.50
2. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak
dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.51
3. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung,
yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.52
F. Metode Pengolahan Data
Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data (Editing) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul
melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan,
jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan perjanjian pinjaman
online di aplikasi.
50
Ibid. hlm. 81. 51
Ibid. hlm. 83. 52
Ibid. hlm. 86.
38
2. Penandaan Data (Coding)
Penandaan data (Coding) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh,
baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu
yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan
sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan
rekonstruksi, dan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai perjanjian
online berbasis aplikasi.
3. Penyusunan atau Sistematika Data (Constructing/ Systemizing)
Penyusunan atau sistematika data (Constructing/Systemizing) merupakan kegiatan
menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk
tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun
mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu
kualitatif53
G. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh.54
53
Ibid. hlm. 91. 54
Ibid. hlm. 92.
61
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan:
1. Prosedur pemberian pinjaman online Pinang ini dapat dikatakan berjalan
dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk
memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedur yang merupakan
sebagai jaminan dalam pinjaman ini adalah payroll yaitu sistem bank BRI
Agro autodebit langsung dari gaji yang diperoleh nasabah secara otomatis
dan meliputi hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban masing-masing
pihak.
2. Hubungan hukum dari perjanjian tersebut adalah timbulnya hak dan
kewajiban antara para pihak, salah satu hak dan kewajiban bank yaitu bank
berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan umum dan berkewajiban
untuk memberitahukan perubahan tersebut. Hak dan kewajiban nasabah yaitu
nasabah berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah
disepakati dan berkewajiban untuk membayar kembali secara angsur sesuai
dengan perjanjian pinjamannya.
3. Upaya penyelesaian pinjaman Pinang jika salah satu pihak melakukan
wanprestasi ada 2 upaya, yaitu upaya non-litigasi yaitu upaya yang dilakukan
dengan merundingkan penyelesaian dan lebih mengedepankan perdamaian
62
termasuk upaya yang dilakukan oleh bank sedangkan upaya litigasi yaitu
upaya yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri untuk melakukan
penyelesaian masalah.
63
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Antonio, Muhammad Syafi‟I. 2001. Bank Syariah Dari Teori Kepraktik. Jakarta:
Gema Insane.
Badrulzaman, Mariam Darus. 1991. Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian
Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatannya
dalam Praktek di Medan. Bandung: PT. Adi Citra Bakti.
Bako, Rony Sautma. 1995. Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk
Tabungan dan Deposito. Bandung: PT. Adi Citra Bakti.
Damawi, Herman. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
H.S, Salim. 2016. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar
Grafika.
-----------. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia.
Mataram: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Alumni.
Hermansyah. 2012. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup.
Iskandar, Syamsu. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Penerbit
In Media.
Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
-----------. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Latumaerissa, Julius R. 2014. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Mitra Wacana
Media.
Muhammad, Abdulkadir. 2012. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Alumni.
-----------. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
64
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Seri Hukum Perikatan (Perikatan
yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nurastuti, Wiji. 2011. Teknologi Perbankan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Prodjodikoro, Wirjono. 1979. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Jakarta: Sumur
Bandung.
Riswandi, Budi Agus. 2015. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
-----------. 1982. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
Suryodiningrat. 1985. Azas – Azas Hukum Perikatan. Bandung: Transito.
Trianto, Djoko. 2004. Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung:
Mandar Maju.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790) tentang Perbankan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial
Perjanjian di aplikasi pinjaman tenang (PINANG).
65
Jurnal
Tuhana. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, Jurnal
Volume IV No. 2, Desember 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
Ernama, Budiharto, Hendro S., Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016), Jurnal Volume 6 No. 3, 2017. Semarang: Fakultas Hukum
Diponegoro.
Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Analisis SWOT Implementasi
Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal
Volume 20 No. 1, 2007, Tanggerang: Universitas Pelita Harapan.
Rini Fatriani, “Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di
Indonesia”, Jurnal Volume 1 No. 1, Oktober 2018. Riau: Sekolah Tingi Ilmu
Ekonomi.
Situs Web
http://www.bri.co.id/
http://www.briagro.co.id/
http://getpinang.com