TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan...

53
i TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA (STUDI KASUS TANAH WAKAF DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA) SKRIPSI Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh IIN ALJANAH 8111413069 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017

Transcript of TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan...

Page 1: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

i

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN

TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN

TUJUAN SEMULA (STUDI KASUS TANAH WAKAF

DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG

KABUPATEN JEPARA)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

IIN ALJANAH

8111413069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

Page 2: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

ii

Page 3: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

iii

Page 4: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

iv

Page 5: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

v

Page 6: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan

kesanggupannya (Q.S. Al-Baqoroh:286).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada ALLAH SWT,

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Nur

Priyatin dan Ibu Sri Purwanti yang selalu

memberikan doa dalam setiap langkah,

serta bersabar dan memberikan semangat.

2. Terima kasih untuk semua sahabat

terbaikku.

3. Terimakasih untuk Dosen dan Staf

pegawai Tata Usaha FH Unnes atas

bantuan dan bimbingannya.

4. Terima kasih untuk teman-teman FH

Unnes angkatan 2013.

Page 7: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai

Dengan Tujuan Semula (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Desa Sengonbugel

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” dengan baik. Penyelesaian skripsi ini

dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan dan

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri

Semarang;

2. Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang;

3. Dr. Martitiah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang;

4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Tri Sulistiyono, S.H.MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

Page 8: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

viii

6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata

Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

7. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis

hormati dan sepenuh hati membimbing penulis;

8. Aprila Niravita, SH.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang penulis

hormati dan kagumi kesabarannya, keluasan ilmunya, dan sepenuh hati

membimbing penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

10. Kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan

dukungan, semangat dan seluruh keluarga besar yang saya cintai.

Terimakasih sudah menjadi anugerah yang luar biasa dalam hidupku.

Kalian adalah semangat yang memotivasiku untuk menjadi lebih baik

kedepan;

11. Kepala KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan BWI Kabupaten

Jepara yang telah memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Nazhir dan masyarakat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Jepara

yang telah memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini;

13. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disaat suka dan duka;

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Page 9: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

ix

Page 10: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

x

ABSTRAK

Aljanah, Iin. 2017. Tinjauan Yuridis Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Yang

Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Desa

Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). Prodi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi,

S.H.,M.Si; Pembimbing II: Aprila Niravita, S.H.,M.Kn.

Kata Kunci: Perubahan Peruntukan, Ikrar Wakaf dan Tanah

Perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Sengonbugel Mayong Kabupaten

Jepara pada awalnya diperuntukan guna sarana pendidikan agama islam dan

tempat ibadah namun telah mengalami perubahan bentuk dan kondisi untuk

perluasan area perusahaan. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa saja

faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa

Sengonbugel; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari peruntukan tanah wakaf yang

tidak sesuai dengan tujuan semula pada kasus tanah wakaf di Desa Sengonbugel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan

pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi

dan dokumentasi. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis

secara kualitatif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data; reduksi data;

penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan

peruntukan tanah wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten

Jepara tanah wakaf yang tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan

adanya kepentingan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengembangkan

kawasan industri (2) Perubahan peruntukan tanah wakaf untuk sarana pendidikan

agama Islam menjadi area perusahaan tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya

dapat dilakukan melalui proses tukar menukar karena adanya kepentingan umum

sesuai RUTR. Perubahan pengelolaan wakaf dari Nazhir kepada perusahaan

melalui perjanjian sewa menyewa tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 49

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf.

Simpulan penelitian yaitu perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak

sesuai dengan tujuan semula tidak dibenarkan dalam undang-undang wakaf. Saran

penelitian yaitu hendaknya BWI Perwakilan Jepara meningkatkan pengawasan

terhadap tanah wakaf dan Nazhir sebagai pengelola harta wakaf sehingga tidak

akan ada kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Nazhir seperti yang terjadi di

Desa Sengonbugel dan Nazhir harus berkoordinasi dengan pihak Kelurahan dan

masyarakat setempat sebelum memutuskan untuk menyewakan tanah wakaf.

Page 11: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.......................................................................................

PERSETUJUAN PEMBIMBING….............................................................

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................

PERNYATAAN..............................................................................................

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.........

MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………………….

KATA PENGANTAR……………………………………………………....

ABSTRAK………...........................................................................................

DAFTAR ISI…...............................................................................................

DAFTAR TABEL…......................................................................................

DAFTAR BAGAN….....................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN…………..……………………………………….....

i

ii

iii

iv

v

vi

ix

x

xi

xv

xvi

xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakarang Masalah...................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah................................................................ 8

1.3 Pembatasan Masalah............................................................... 8

1.4 Rumusan Masalah................................................................... 9

1.5 Tujuan Penelitian..................................................................... 9

1.6 Manfaat Penelitian................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu............................................................... 11

2.2 Tinjauan Tentang Wakaf......................................................... 13

2.2.1 Pengertian Wakaf........................................................... 13

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Wakaf.............................................. 15

2.2.3 Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf..................................... 16

2.2.4 Macam-Macam Wakaf.................................................. 18

2.3 Tinjauan Tentang Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir................ 23

Page 12: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xii

2.4 Tinjauan Tentang Wakaf Berupa Tanah................................. 25

2.5 Tinjauan Tentang Perubahan Peruntukan tanah Wakaf.......... 26

2.6 Tinjauan Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan

Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf...................................... 29

2.7 Tinjauan Tentang Akibat Hukum dari Peruntukan Tanah

Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula.................. 31

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian.................................................. 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian............................................................. 34

3.2 Jenis Penelitian........................................................................ 34

3.3 Fokus Penelitian...................................................................... 35

3.4 Lokasi Penelitian..................................................................... 35

3.5 Sumber Data ........................................................................... 36

3.5.1 Data Primer.................................................................... 36

3.5.2 Data Sekunder................................................................ 36

3.6 Teknik Pengumpulan Data...................................................... 37

3.6.1 Wawancara..................................................................... 37

3.6.2 Observasi....................................................................... 38

3.6.3 Dokumentasi.................................................................. 38

3.7 Validitas Data.......................................................................... 39

3.8 Analisis Data........................................................................... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian. ..................................................................... 42

4.1.1 Gambaran Kecamatan Mayong Jepara.......................... 42

4.1.2 Gambaran Umum Desa Sengonbugel Kecamatan

Mayong Jepara............................................................... 43

4.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan

Peruntukan Tanah Wakaf di Desa Sengonbugel

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.......................... 45

4.1.4 Akibat Hukum dari Peruntukan Tanah Wakaf yang

Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula............................. 71

Page 13: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xiii

4.2 Pembahasan..........................................................................

77

4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan

Peruntukan Tanah Wakaf di Desa Sengonbugel

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.......................... 77

4.2.2 Akibat Hukum dari Peruntukan Tanah Wakaf yang

Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula............................. 83

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.................................................................................. 92

5.2 Saran........................................................................................ 93

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN..............................................................................

94

96

Page 14: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Susunan Pejabat Desa di Sengonbugel Mayong Jepara.............. 45

Page 15: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.................................................................. 33

3.1 Komponen Dalam Analisa Data............................................................. 40

4.1 Peta Tanah Wakaf Sertipikat Nomor 431.............................................. 46

4.2 Akta Ikrar Wakaf Atas Sertipikat Nomor 431....................................... 47

4.3 Peta Tanah Wakaf Sertipikat Nomor 432.............................................. 48

4.4 Akta Ikrar Wakaf Atas Sertipikat Nomor 432....................................... 49

4.5 Lokasi Tanah Wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong......... 50

4.6 Lokasi Tanah Wakaf Di Luar Perusahaan dan Tidak ada Akses Jalan. 61

4.7 Lokasi Tanah Wakaf Di Dalam Perusahaan dan Telah Dipagar........... 62

4.8 Surat Pernyataan Persetujuan dari Ahli Waris...................................... 66

4.9 Dokumen Pendaftaran Nadzir Desa Sengonbugel................................ 67

4.10 Dokumen Program Kerja Madzir.......................................................... 68

4.11 Bukti Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah Wakaf Periode 2016-2017... 70

4.12 Dokumen Permintaan Keterangan Atas Kasus Perubahan Peruntukan

Tanah Wakaf di Desa Sengonbugel Jepara........................................... 72

Page 16: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara............................................................................ 97

2. Pedoman Observasi............. ................................................................. 101

3. Pedoman Dokumentasi.......................................................................... 102

4. Transkrip Hasil Wawancara.................................................................. 103

5. Data Tanah Wakaf Di Kabupaten Jepara.............................................. 112

6. Perjanjian Tukar Guling........................................................................ 113

7. Surat Pernyataan Persetujuan Tukar Guling Oleh Nadzir..................... 114

8. Sertipikat Wakaf Nomor 431................................................................. 116

9. Sertipikat Wakaf Nomor 432................................................................. 123

10. Sertipikat Tanah Pengganti.................................................................... 130

11. Permohonan Tukar Guling.................................................................... 140

12. Laporan Keadaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PT. Sami................... 143

13. Dokumentasi Penelitian......................................................................... 145

14. Surat Ijin Penelitian............................................................................... 147

15. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.................................... 150

Page 17: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, wakaf tanah

merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi

umat Islam sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah SWT karena pahala wakaf

akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat dan mempunyai fungsi lain

yaitu wakaf sebagai amal sosial. Atas dasar tersebut banyak masyarakat yang

melakukan wakaf untuk kepentingan agama maupun sosial.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya

berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak

terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga

dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian

atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum

memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk

kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Harta benda wakaf sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi

wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan

ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir

miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi

Page 18: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

2

umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Perubahan peruntukan atas harta benda wakaf pada dasarnya dapat

dilakukan atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang

diubah peruntukannya, maka Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali

kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda

wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Nazhir sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas

dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Kasus perubahan peruntukan atas

tanah wakaf telah terjadi di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten

Jepara bahwa terdapat dua bidang tanah seluas 5.585 m2 dan 5.735 m2 dengan

Sertipikat Wakaf No. 431 dan No. 432 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Jepara tanggal 21 agustus 1998 yang diperuntukan guna sarana

pendidikan agama islam dan tempat ibadah. Permasalahan yang kemudian muncul

yaitu tanah wakaf tersebut saat ini telah mengalami perubahan bentuk dan kondisi,

yang dahulunya sawah tegalan sudah mengalami pengurukan dan pemadatan.

Tanah wakaf tersebut sebagian telah berada di dalam lingkungan proyek

pembangunan pabrik PT. SAMI dan sebagian lainnya berada di luar pagar batas

sisi timur pabrik dan sudah mengalami pengurukan dan pemadatan. Perubahan

peruntukan tanah wakaf di di desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten

Jepara tersebut diduga timbul karena adanya oknum nazhir yang menerima uang

Page 19: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

3

sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari pihak pengembang

dan hal tersebut tidak dijelaskan perihal maksud dan tujuan peruntukannya.

Pemerintah Desa Sengonbugel telah melakukan upaya-upaya pencegahan

berupa (1) mengingatkan secara lisan kepada nazhir, perihal tugas dan

kewenangannya seperti yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004; (2)

memberitahukan masalah tersebut kepada kepala KUA Kecamatan mayong; dan

(3) memberikan teguran resmi kepada pihak pengembang. Apabila ada pihak yang

mangajukan permohonan alih fungsi/tukar guling terhadap tanah wakaf tersebut

maka masyarakat menghendaki agar tanah pengganti mempunyai nilai manfaat

yang lebih bagi masyarakat serta mendekatkan pada maksud dan tujuan dari

muakif sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.

Perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan

Mayong Jepara menunjukkan adanya kelalaian dari Nazhir terhadap tugasnya.

Tugas Nazhir sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf yaitu:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

fungsi, dan peruntukannya;

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.

Persyaratan nazhir yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf mengenai

nazhir wakaf (Pasal 9 dan 10). Pasal 9 bahwa Nazhir meliputi perseorangan,

Page 20: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

4

organisasi atau badan hukum. Dengan menekankan bentuk badan hukum atau

organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk

mengelola wakaf secara lebih baik. Pasal 10 tentang persyaratan Nazhir yaitu

sebagai berikut:

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. Warga negara Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Dewasa;

d. Amanah;

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,

dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

Page 21: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

5

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kasus perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan

Mayong Kabupaten Jepara merupakan permasalahan umum wakaf di Indonesia

yang disinyalir tidak memainkan peranan yang signifikan dalam terealisasinya

keadilan sosial. Kunci kelemahan ini terletak pada Nazhir dan tim manajemennya

yang tidak terorganisasi dengan baik. Artinya, salah satu kelemahan lembaga

wakaf di Indonesia terletak pada aspek managemennya yang belum modern

(Siregar, 2012:184).

Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan

hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau

perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh

tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi

oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status

Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan

keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara

dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

Pengelolaan tanah walaf oleh nazhir berhubungan erat dengan pemerintah

dan masyarakat sebagai pengawas.Pemerintah ikut mengawasi semua pengelolaan

Page 22: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

6

dan pemberdayaan wakaf, sehingga dalam kementerian agama ada direktorat

urusan wakaf atau Direktorat Wakaf yang bertugas mengoreksi kinerja para

pengelola wakaf, memantau kepengurusan dan keuangannya. Pemerintah dan

masyarakat melakukan pengawasan terhadap Nazhir bersifat aktif maupun pasif.

Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap

Nazhir atas pengelolaan wakaf setahun sekali sedangkan pengawasan pasif

dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir

berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

Nazhir selain berhubungan langsung dengan pemerintah dan masyarakat

juga memiliki hubungan dengan pihak investor (perusahaan) di desa Sengonbugel.

Hubungan ini terjadi karena adanya proses menyewakan tanah wakaf kepada

pihak investor/perusahaan atas dasar permintaan dari investor. Hubungan sewa

menyewa ini dianggap saling menguntungan kedua belah pihak baik dari investor

maupun nazhir yang bisa memberdayakan tanah wakaf. Hubungan tersebut tetap

diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pengawas aktif

telah melaporkan dugaan jual beli tanah wakaf sehingga memperkeruh keadaan,

namun pemerintah telah melakukan upaya penyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian tentang praktik perubahan peruntukan tanah wakaf oleh Nazhir

telah dilakukan oleh Siliwangi (2012) yang menemukan bahwa Nazhir menjual

benda wakaf dan tanah wakaf namun hasilnya dibelikan untuk wakaf yang baru

sehingga akibat yang timbul yaitu masyarakat masih dapat memanfaatkan

kelestarian wakaf yang dulu. Kemudian penelitian Al-Ansori (2016) juga

menemukan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf dari tujuan semula

Page 23: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

7

diperbolehan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam penelitian

ini perubahan peruntukan tanah wakaf tidak membawa manfaat yang lebih baik

bagi masyarakat di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Kasus perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut pada mulanya diawali

dengan proses sewa oleh PT. SAMI melalui persetujuan Nazhir sebagai pengelola.

Tanah wakaf seluas 1,2 hektar yang diperuntukkan untuk pendidikan agama islam

dan tempat ibadah pada akhirnya mengalami perubahan peruntukan menjadi area

industri PT SAMI. Oleh karena itu, saat ini telah dilakukan upaya tukar guling

agar tetap mendapatkan manfaat yang sama besarnya dari tanah wakaf tersebut

dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia

dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Perubahan peruntukan tanah wakaf sangat menarik untuk diteliti lebih

mendalam. Peneliti memilih Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten

Jepara dikarenakan telah terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf yang pada

awalnya diperuntukan guna sarana pendidikan agama islam dan tempat ibadah

namun telah mengalami perubahan bentuk dan kondisi. Oleh karena itu peneliti

akan melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN

PERUNTUKAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN

TUJUAN SEMULA (STUDI KASUS TANAH WAKAF DI DESA

SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA).

Page 24: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

8

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan peruntukan tanah wakaf di desa Sengonbugel tanpa ada

pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan

permasalahan dan dugaan-dugaan buruk terhadap Nazhir.

2. Adanya praktik sewa menyewa obyek tanah wakaf oleh Nazhir kepada

perusahaan sehinggan sebagian obyek tanah wakaf telah menjadi kawasan

perusahaan.

3. Faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf tidak

diketahui oleh masyarakat di desa Sengonbugel Kecamatan Mayong

Kabupaten Jepara.

4. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan

semula dapat menimbulkan akibat hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibuat pembatasan

masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di desa

Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula

dapat menimbulkan akibat hukum.

Page 25: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

9

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di

Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

2. Bagaimana akibat hukum dari peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai

dengan tujuan semula pada kasus tanah wakaf di Desa Sengonbugel

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di desa Sengonbugel

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari peruntukan tanah

wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan pada kasus tanah wakaf di desa

Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis.

Page 26: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

10

1.6.1 Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum

agraria mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang

perubahan peruntukan tanah wakaf.

1.6.2 Manfaat praktis

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi

kepada masyarakat tentang proses perubahan peruntukan tanah wakaf yang

diperbolehkan.

Page 27: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

11

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf sudah

pernah dilakukan sebelumnya, seperti Al-Ansori (2016), Kobie (2015), Siliwangi

(2012), dan Mawardi (2007).

Al-Ansori (2016) dengan judul “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari

Tujuan Semula di Kecamatan Bungusari Kabupaten Purwakarta Ditinjau dari

hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf menurut

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah

dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan yang mutlak. Pada Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada pengecualian diperbolehkan

perubahan peruntukan tanah wakaf sesuai dengan prosedur yang berlaku guna

mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kesejahteraan

manusia.

Penelitian Siliwangi (2012) dengan judul “Praktik Pengalihfungsian Wakaf

Oleh Nazhir di Kecamatan Martapura”. Temuan dalam penelitian ini yaitu

penghibahan harta wakaf, menjual benda wakaf dan tanah wakaf, hasilnya

dibelikan untuk wakaf yang baru. Alasanya adalah masjid tidak mampu

menampung jumlah jama’ah yang banyak, karena terpaksa, dan berdekatan

Page 28: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

12

dengan jalan raya. Akibat yang timbul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh

Nazhir di Kecamatan Martapura adalah masyarakat dapat memenfaatkan

kelestarian wakaf yang dulu.

Penelitian Kobie (2015) dengan judul “Perubahan Status Kepemilikan Harta

Benda Wakaf Yang Tidak Dilakukan Dengan Tukar Menukar”. Hasil penelitian

ini yaitu perubahan status wakaf dalam hukum positf sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah ada legalitas terhadap tukar

menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama

Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan

wakaf dan yang kedua demi kepentingan umum. Akibat hukum dari perubahan

status kepemilikan harta benda wakaf yang tidak dilakukan dengan tukar menukar

yaitu peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum

karena peralihan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004

tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian Mawardi (2007) dengan judul “Perubahan Peruntukan Tanah

Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pada dasarnya tanah hak milik yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan

perubahan peruntukan atau penggunaan lain seperti dengan cara dijual,

dipindahkan atau dirubah dan cara-cara lainnya dari pada yang dimaksudkan

dalam ikrar wakaf, karena wakaf adalah merupakan sesuatu tindakan seseorang

melepaskan haknya atas harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan di

jalan Allah dan untuk kemaslahatan umum. Tetapi tanah wakaf dapat berubah

Page 29: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

13

statusnya apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan semula dan telah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari menteri Agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah

diuraikan di atas yaitu mengkaji topik tentang yang sama berupa perubahan

peruntukan tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada

fokus penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian.

1) Fokus penelitian ini yaitu (1) alasan Nazhir dapat melakukan perubahan

peruntukan tanah wakaf di desa Sengonbugel Kecamatan Mayong

Kabupaten Jepara, dan (2) Bagimana akibat hukum dari perubahan

peruntukan tanah wakaf di desa Sengonbugel Kecamatan Mayong

Kabupaten Jepara.

2) Studi penelitian ini dilakukan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Kabupaten Jepara serta di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong

Kabupaten Jepara.

3) Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian terdahulu yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif.

2.2 Tinjauan Tentang Wakaf

2.2.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan

malah juga kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa

Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa (fi’il madhy), yaqifu (fi’il

mudhari) dan waqfan (isim mashdar) yang secara etimologi berarti berhenti,

Page 30: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

14

berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Waqafa dalam bahasa Arab adalah

sinonim dari kata habasa (fi’il madhy), yahbisu (fi’il mudhari’) dan habsan (isim

mashdar) yang menurut etimologi juga bermakna menahan. Rasulullah SAW

menggunakan kata al-habs (menahan) yaitu menahan suatu ahrta benda yang

manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama (Lubis dkk,

2010:3).

Lubis dan Wajdi (2016:10) menyatakan bahwa dalam hukum Islam

pengertian wakaf secara umum adalah perbuatan membangun sebuah badan amal,

berdasarkan kepercayaan yang diberikan. Sedangkan Imam Maliki,

mengartikannya sebagai “habs”, “hubs” atau “hub” (dalam bahasa Perancis sering

disebut sebagai habous). Bagian-bagian terpenting dari wakaf adalah seseorang,

dengan tujuan melakukan perbuatan atas perintah Allah SWT.

Menurut Lubis dkk (2010: 151) bahwa pengaturan wakaf telah ada sejak

masa pemerintahan Kolonial Belanda yang dilaksanakan dengan mengeluarkan

berbagai peraturan tentang wakaf yaitu sebagai berikut:

Pertama, Surat edaran sekratiris Government pertama tanggal 31 Januari

1905 nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad 1905 nomor: 6196 tentang

Toezicht op den doow van Muhammadaansche Bedehuizen. Dalam surat edaran

ini, meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintahan

kolonial tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf

untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah

diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh

Page 31: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

15

masyarakat. Surat edaran ini ditujukan untuk semua kepada Daerah di Jawa dan

Madura, kecuali daerah Swapraja.

Kedua, surat edaran dari sekretaris Government tanggal 4 Januari 1921

nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijbld 1931 nomor 125/A tentang Toezich van

Regeering op Muhammadaanshe Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs. Dalam

surat edaran ini dimuat yang garis Jurnal Zakat dan Wakaf besarnya agara Bijblad

tahun 1905 nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-

sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin dari Bupati tetap

diperlukan dan Bupatilah yang menilai apakah wakaf yang akan dilakasanakan

sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan

ajaran Islam.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf telah diatur dalam Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004, dimana

wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Page 32: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

16

Sedangkan fungsi wakaf sendiri adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan

kesejahteraan umum. Wakaf juga berfungsi mengekalkan manfaat benda wakaf

sesuai dengan tujuan wakaf.

Fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda

wakaf sesuai dengan tujuannya. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan

dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum

sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun

dalam hal mu’amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis

kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian

umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum

sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Fungsi

sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang

harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam

ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain,

dengan perkataan lain bahwa benda seseorang ada hak orang lain yang melekat

pada harta benda tersebut (Harahap, 2013: 88).

2.2.3 Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya

berbagai unsur (rukun) sebagai faktor penentu yang senantiasa dibarengi oleh

berbagai syarat tertentu sebagai faktor penunjang. Demikian halnya dengan

Page 33: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

17

masalah wakaf, yang dengan tanpa terpenuhinya berbagai unsur dan syarat yang

dibutuhkannya maka tidak akan dapat dianggap terwujud suatu perbuatan wakaf.

Berbagai unsur dan syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu wakif, shigat atau

ikrar, mauquf bih dan mauquf alaih (Hamami, 2003: 70).

Menurut Usman (2009:59) bahwa dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya

wakaf harus dipenuhi empat rukun atau unsur-unsur wakaf tersebut yaitu:

1) Adanya orang yang berwakaf (sebagai subyek wakaf) (waqif).

Bagi subyek wakaf, disyaratkan orang yang berhak berbuat kebaikan

walau bukan Islam dengan kehendak sendiri tidak ada paksaan. Syarat

subyek wakaf tersebut yaitu berakal, tidak gila dan bodah, keadaan tidak

mubazir (pemboros), karena pemboros hartanya dibawah wali dan baligh.

Dengan kata lain wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan

melalui tabarru melepaskan hak milik tanpa imbangan materil.

2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf bih) (sebagai obyek wakaf).

Harta yang diisyaratkan merupakan harta yang memiliki nilai, milik

wakif dan tahan lama dalam penggunaannya. Harta wakaf bulam harta yang

haram atau najis dan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.

Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian

hak bagi mustahiq (orang yang berhak) untuk memanfaatkan benda wakaf.

3) Adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (Nazhir).

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki seperti syarat bagi

orang yang berwakaf. Tujuan dari wakaf itu harus jelas, hendaklah

disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.

Page 34: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

18

4) Adanya ‘aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan

wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqufalaihi).

Syarat terakhir adalah adanya serah terima (ijab qabul) yang dilakukan

oleh wakif kepada Nazhir. Pernyataan untuk mewakafkan sesuatu dalam

dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian

wakaf. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat

diketahui dengan jelas, untuk menghindari kemungkinan terjadinya

persengketaan di belakang hari.

Saat ini di Indonesia, syarat permanen dicantumkan dalam Kompilasi

Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 215 KHI dinyatakan bahwa wakaf

adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan

ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau

kesejahteraan umum menurut syariah.

2.2.4 Macam-Macam Wakaf

Menurut Harahap (2006:15) bahwa bila ditinjau dari segi peruntukan

ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2)

macam:

Page 35: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

19

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau

lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf

Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya,

lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini

(wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu

wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam

lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin

Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum

kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si

wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah

wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan

harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan

masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada

lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf)

itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi

tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan

bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?. Untuk

mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar

harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum

Page 36: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

20

yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa

wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila

suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka

wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus

anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak

kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil

dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap

kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering

menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh

keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti :

Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah

dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf

dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

2) Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan)

atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan

untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti

asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang

dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang

wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya

kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya

yang berusaha menebus dirinya.

Page 37: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

21

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas

penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan

kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan

lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak

manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya

pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.

Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan

perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif

(orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang

diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau

mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut

sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara

membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya

kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana

pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan,

perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan

demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk

kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat

yang terbatas.

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Wakaf bahwa jenis harta benda wakaf meliputi benda bergerak,

Page 38: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

22

benda bergerak selain uang dan berda bergerak berupa uang. Pasal 16 Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri

dari:

a. Benda tidak bergerak, meliputi :

1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana

dimaksud pada huruf 1;

3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari’ah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi,

meliputi:

1) Uang

2) Logam mulia

3) Surat berharga

4) Kendaraan

5) Hak atas kekayaan intelektual

6) Hak sewa, dan

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Page 39: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

23

2.3 Tinjauan Tentang Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir

Pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus

memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun, kata

“menyejahterakan” dalam UU No. 41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai

upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup

umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan

yang digunakan dalam pemberdayaan objek wakaf tidak semata-mata pendekatan

ekonomi, tetapi juga melalui pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara

kokoh bila didukung oleh sumber daya menusia yang tangguh dan manajemen

yang baik (Lubis dan Wajdi, 2016:13).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf memberikan

kewenangan pengelolaan penuh benda wakaf kepada nazhir sebagaimana

disebutkan dalam undang-undang bahwa nazhir wajib mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi

peruntukannya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pada Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa nazhir

mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

fungsi, dan peruntukannya;

Page 40: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

24

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.

Dalam mengelola harta beda wakaf, Nazhir terdiri dari perseorangan,

organisasi dan badan hukum. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Wakaf bahwa Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif

dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Nazhir wajib didaftarkan

pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Dalam hal tidak

terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui

Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan

Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota. BWI menerbitkan tanda bukti

pendaftaran Nazhir. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang

terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

Salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat

benda wakaf berada.

Adapun mengenai ketentuan Nazhir dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa :

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. Warga negara Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Dewasa;

d. Amanah;

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan

Page 41: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

25

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir

perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,

dan atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir

perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

2.4 Tinjauan Tentang Wakaf Berupa Tanah

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk

jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d yaitu hak guna bangunan atau hak pakai

yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus

mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi

Page 42: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

26

lengkap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pasar

Pokok-Pokok Agraria adalah:

1) Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan

untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup

untuk bangunandan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam

Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan

hak pakai.

3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.5 Tinjauan Tentang Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Hukum tanah nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang lebih dikenal

dengan UUPA. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah

Nasional merupakan salah satu karya monumental bangsa Indonesia, karena

UUPA dibangun berdasarkan konsep negara hukum Pancasila. UUPA berhasil

merombak hukum tanah kolonial menjadi hukum tanah nasional. UUPA

merupakan produk hukum yang bersifat prismatik. UUPA di satu sisi merupakan

cermin budaya masyarakat Indonesia dan di sisi lain merupakan a tool of social

engeneering (Suhadi, 2016:19).

Pada prinsipnya seluruh peraturan perundang-undangan tentang pertanahan

berpedoman pada UUPA. Begitu juga pada Undnag-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang wakaf tidak menyimpang dari Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Page 43: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

27

dalam UUPA. Pada prinsipnya, terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan

perubahan baik perubahan terhadap status, peruntukan ataupun penggunaan selain

dari pada apa yang dimaksud di dalam ikrar wakaf. Namun dalam keadaan-

keadaan tertentu yakni (a) keadaan tanahnya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan

wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif; (b) kepentingan umum

untuk menghendakinya. Jika suatu tanah wakaf dihadapkan kepada kenyataan

tersebut di atas dapat saja dilakukan suatu perubahan atasnya baik perubahan

status, peruntukan ataupun penggunaanya (Hamami, 2003:91).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang

didalamnya mengatur tentang perubahan peruntukan harta wakaf yang tercantum

dalam Pasal 40 yaitu harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan

dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan

pengunaannya sebagai akibat dari penyimpangan karena dilakukan dalam hal-hal

tertentu, maka Nazhir berkewajiban untuk melaporkannya kepada

Bupati/Walikota c.q Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan

penyelesaian lebih lanjut (Usman, 2009:96).

Ketentuan tentang kemungkinan perubahan peruntukan harta wakaf ini

dapat dilihat dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) ditegaskan

bahwa pada dasarnya terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan

perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan, penyimpangan dari ketentuan tersebut

Page 44: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

28

dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat

dengan alasan: a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan

oleh wakif, b) Karena kepentingan umum.

Harta benda wakaf termasuk tanah yang sudah diubah statusnya karena

ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta tang bermanfaat dan

nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula.

Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf lebih lanjut diatur

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 49

ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam

bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan

pertimbangan BWI.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk merubah status harta

benda wakaf karena pengecualian sesuai Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf yaitu izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum

sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;

Page 45: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

29

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan

mendesak.

Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain dari

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda

wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan

sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan

harta benda wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan peruntukan

harta aau tanah wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-

syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah

ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketentuan dalam pengalihfungsian

harta wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan

menjaga keutuhan tanah wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat

merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.

2.6 Tinjauan Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan

Peruntukan Tanah Wakaf

Perubahan peruntukan tanah wakaf ini dimaksudkan, agar tanah yang telah

diwakafkan oleh pemberi wakaf/wakif ataupun ahli warisnya, yang sudah tidak

berfungsi lagi atau sudah kurang dalam memberikan manfaat kepada kepentingan

umum atau tanah wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar

Page 46: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

30

Wakaf (AIW) dapat lebih diberdayakan lagi sesuai dengan kondisi yang ada.

Tujuannya adalah agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar untuk

kepentingan umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf dapat disebabkan oleh berbagai faktor

seperti di bawah ini:

1) Faktor kepentingan umum

Perubahan peruntukan tanah wakaf dapat disebabkan karena faktor

kepentingan umum seperti pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 bahwa harta benda wakaf dapat ditukar apabila harta benda wakaf

yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan

zrencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa

perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum

sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

2) Faktor harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar

wakaf

Perubahan peruntukan tanah wakaf dapat disebabkan karena faktor

tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf seperti pada Pasal 49

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa harta benda

wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.

Page 47: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

31

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara

lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda

miliknya. Namum, apabila harta benda wakaf tersebut tidak dapat

dimanfaatkan sebagaimana ikrar tersebut dapat ditukar dengan manfaat

yang sama melalui persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

2.7 Tinjauan Tentang Akibat Hukum dari Peruntukan Tanah Wakaf yang

Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula

Akibat hukum dari perubahan peruntukan atau status kepemilikan harta

benda wakaf yang tidak dilakukan dengan tukar menukar yaitu peralihan tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum karena peralihan

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf dan peraturan

pelaksanaannya (Kobie, 2015:16).

Tanah wakaf yang tidak diperuntukan sesuai dengan tujuan semula dapat

memiliki akibat hukum sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual,

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda

wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau

tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Page 48: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

32

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas

atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi

jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 di atas, dapat diketahui bahwa akibat

hukum dari peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula

adalah pidana penjara dan sanksi denda. Pidana penjara antara 3 hingga 5 tahun

dan denda sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Page 49: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

33

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Badan Wakaf Indonesia

Jawa Tengah

Yuridis Empiris

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

Pengelolaan Tanah Wakaf

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Wakaf

Teori

1. Wakaf

2. Perubahan Peruntukan

Harta Benda Wakaf

Perubahan Peruntukan Tanah

Wakaf

Nazhir

Akibat hukum perubahan

peruntukan tanah wakaf

Faktor penyebab terjadinya

perubahan peruntukan tanah wakaf

Page 50: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

92

92

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa

Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yaitu tanah wakaf yang

tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan adanya kepentingan

Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengembangkan kawasan industri.

2. Perubahan peruntukan tanah wakaf untuk sarana pendidikan agama Islam

menjadi area perusahaan tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 40 dan

Pasal 41 UU No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya

dapat dilakukan melalui proses tukar menukar karena adanya kepentingan

umum sesuai RUTR. Perubahan pengelolaan wakaf dari Nazhir kepada

perusahaan melalui perjanjian sewa menyewa tidak sah secara hukum

berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Pelanggaran-

pelanggaran seperti menjaminkan, menjualbelikan, mengalihfungsikan hak

lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan dikenakan sanksi

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, sesuai Pasal 67 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Page 51: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

93

5.2Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada BWI Perwakilan Jepara

Hendaknya BWI Perwakilan Jepara meningkatkan pengawasan terhadap

tanah wakaf dan Nazhir sebagai pengelola harta wakaf sehingga tidak akan

ada kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Nazhir di

Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Kepada Nazhir

Hendaknya Nazhir melakukan koordinasi dengan pihak Kepala desa dan

masyarakat setempat sebelum memutuskan untuk melakukan sewa menyewa

tanah wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

3. Kepada Pihak Balai Desa

Kepala Desa perlu turut serta dalam memberikan pendapat dan saran terhadap

proses sewa menyewa tanah wakaf. Supaya komunikasi antara pihak Kepala

Desa dan Nazhir tidak terjadi perbedaan dalam mengambil keputusan.

Page 52: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

94

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Hamami, Taufiq. 2003. Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria

Nasional. Jakarta: Tatanusa.

Lubis, Suhrawardi dan Wajdi, Farid. 2016. Hukum Wakaf Tunai. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Lubis, Suhrawardi dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar

Grafika.

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja.

Rosdakarya

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung:

Alfabeta.

Sumuran, Harahap. 2006. Fiqih Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama RI.

_______. 2013. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Kementerian

Agama RI.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan,

Kewarisan dan Perwakafan). Bandung: Nuansa Aulia.

Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika.

Artikel, Jurnal dan Skripsi

Al-Ansori, adziqiya Latifatun Alawiyah. 2016. Perubahan Peruntukan Tanah

Wakaf dari Tujuan Semula di Kecamatan Bungusari Kabupaten Purwakarta

Ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf. Jurnal Universitas Islam Bandung.

Siliwangi. 2012. Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan

Martapura. Jurnal Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

Page 53: TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH …lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf · 40 dan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana perubahan hanya dapat dilakukan

95

Kobie, Irma. 2015. Perubahan Status Kepemilikan Harta Benda Wakaf Yang

Tidak Dilakukan Dengan Tukar Menukar. Karya Ilmiah Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya.

Mawardi, Sri Kartika. 2007. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik

Menurut Hukum Islam dan UU No.5/1960 Tentang Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA). Naskah Publikasi Sekolah Pasca Sarjana, Universitas

Sumatera Utara.

Siregar, Ibrahim. 2012. Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. Jurnal

Tsaqafah. Vol.8, No.2, hal:273-294.

Suhadi. 2016. Pembangunan Hukum Tanah Nasional Berdasarkan Konsep

Negara Hukum Pancasila. Vol : XXIII, No : 1, hal : 19-28.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang pokok Agraria.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

Surat Pemberitahuan Pemerintah Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Jepara

tentang Dugaan Pengalihan Hak atas Obyek Tanah Wakaf.