TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP …eprints.uns.ac.id/8015/1/217421411201103391.pdftindak...
Transcript of TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP …eprints.uns.ac.id/8015/1/217421411201103391.pdftindak...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU
(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
KAROLINA JENIO KRISTI
NIM. E1107169
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU
(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)
Oleh
KAROLINA JENIO KRISTI
NIM. E1107169
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juli 2011
Dosen Pembimbing
Bambang Santoso, S.H., M. Hum.
NIP.196202091089031001
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU
(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)
Oleh
KAROLINA JENIO KRISTI
NIM. E1107169
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada
Hari :
Tanggal :
DEWAN PENGUJI
1. Kristiyadi, SH.,M.Hum : ........................................................ NIP. 19581225 198601 1001
2. Edy Herdyanto, SH.,MH : ........................................................ NIP. 19570629 198503 1002
3. Bambang Santoso, SH., M.Hum : ........................................................ NIP. 19620209 198903 1001
Mengetahui
Dekan
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. NIP. 195702031985032001
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Karolina Jenio Kristi
NIM : E1107169
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009) adalah betul-betul karya sendiri.
Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juli 2011
yang membuat pernyataan
Karolina Jenio Kristi
NIM. E1107169
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
KAROLINA JENIO KRISTI. E1107169. TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas dalam perkara sumpah palsu serta untuk mengetahui Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu.
Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Maka dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Terdakwa Taryo Bin Ramidi dimintakan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara Sumpah Palsu karena dalam Putusan pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purbalingga Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga bukan merupakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Dan ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan. Kata kunci: sumpah palsu, kasasi, putusan
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
KAROLINA JENIO KRISTI. E1107169. JURIDICAL REVIEW OF THE APPEAL SUBMISSION TOWARD THE FREE VERDICT IN THE CASE OF PERJURY (Case Study in Verdict of Supreme Court No. 1234 K/Pid/2009). Law writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law in March 2011.
This study aimed to determine the law construction of verification evidence of Purbalingga District Court Judges as the basis for pronouncing the acquittal in the perjury case and to find remedies that can be taken by the General Prosecutor against the acquittal of Purbalingga District Court in the perjury case.
This law writing included normative law writing which is characterized prescriptive and applied. This law research used statue approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Material sources of law in this research are the primary law materials and secondary legal materials. The defendant, Taryo Bin Ramidi, requested appeal remedy to the Supreme Court in the case of perjury. This because in the Verdict of the First Level of Court in Purbalingga, the Panel of Judges pronounced that the defendant, Taryo Bin Ramidi, was not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as that charged by the General Prosecutor in single indictment. The Panel of Judges of Purbalingga District Court’s verdict was not an impure acquittal due to the consideration from The General Prosecutor that the verdict from Purbalingga District Court Judges, who examine and adjudicate the case, solely based on an erroneous interpretation of the crime contained in the indictment. It turns out that the applicant of Cassation cannot prove that the decision is an impure exemption. Therefore, the appeal from the General Prosecutor cannot be accepted and the defendant remained to be exempted. Key words: perjury, appeals, verdict
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Sekarang bukanlah masa lalu tetapi masa lalu adalah bagian dari
masa sekarang jadi belajar menghargai diri sendiri dan orang lain dari
segala sisi baik positif maupun negatifnya.
Proses pembelajaran diri akan selalu menyertai kita kemanapun dan
kapanpun kita berada.
Tidak ada keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, yang ada hanya prestasi sebagai batu loncatan.
vii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya kecil ini
kepada :
· Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya, yang mengerti
akan perasaanku dan menjawab akan semua doa. Terimakasih ya Allah ku
syukuri dan ku nikmati segala karuniaMu.
· Kedua orang tuaku, dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi.
· Pembimbing skripsiku yang telah sabar membimbing dan memberi
pengarahan.
· My sist Dewi dan Sherly yang telah memberi kehangatan, keceriaan dan
dukungan tiada henti.
· Hendra Medy Setiawan yang telah mencurahkan segenap perhatian dan
cintanya kepadaku dan telah banyak membantuku.
· Sahabat serta Almamater Fakultas Hukum UNS.
· Pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
viii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat
dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini
untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)” Yang berisi
tentang proses persidangan dengan Terdakwa Taryo Bin Ramidi yang dimintakan
upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum.
Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak
mendapatkan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh
karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M. Hum. selaku pembimbing penulisan
skripsi yang dengan sabar serta perhatian yang tinggi telah berkenan
membimbing dan memberikan saran-saran berguna bagi penulis.
5. Ibu TH Kus sunaryatun, S.H.MH selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum UNS yang telah ikut berkontribusi
dalam pencapaian gelar sarjana penulis.
7. Bapak Wardoyo dan Ibu Sri Wijayanti orang tuaku tersayang dan kedua
adikku Kristal Dewi Anjani dan Diana Sherly Yuningtyas yang telah
memberikan kasih sayang dan cinta serta dukungannya kepada penulis.
8. Hendra Medy Setiawan tercinta yang telah banyak memberikan perhatian dan
cinta kepada penulis.
ix
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
9. Ibu Endang Sri Winarni yang selalu memberikan nasehat dan motivasi serta
tidak lupa juga kepada mbak Yossy dan mbak Lusy yang telah memberikan
dukungannya kepada penulis.
10. Teman-teman mbak Ike, Tika, Sasa, Hanik, yang selama 4 tahun bersama
selalu menemani baik dalam suka maupun duka serta terimakasih atas bantuan
dan dukungannya selama ini kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh
dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.
Oleh karena itu dengan lapang dada penulis mengharapkan segala saran dan kritik
yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan
hukum ini.
Surakarta, Juli 2011
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii
PERNYA ...................................................................................................
.
...................................................................................................................
xi................................................................................................................
x
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii
PERNYATAAN........................................................................................ iv
ABSTRAK ................................................................................................ v
ABSTRACT .............................................................................................. vi
HALAMAN MOTTO ............................................................................... vii
PERSEMBAHAN ..................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .............................................................................. ix
DAFTAR ISI ............................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1
B. Perumusan Masalah .......................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .............................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................ 6
E. Metode Penelitian ............................................................. 7
F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 12
A. Kerangka Teori .................................................................. 12
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian ........................ 12
2. Tinjauan Tentang Putusan ........................................... 17
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu
(Pasal 242 KUHP) ....................................................... 20
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum ................................ 23
B. Kerangka Pemikiran .......................................................... 30
xi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 33
A. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut
Umum terhadap Putusan Bebas dalam Perkasa
Sumpah Palsu dengan Ketentuan KUHAP ....................... 33
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Kasasi dalam
Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi
Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan
Negeri Purbalingga dalam Perkara Sumpah Palsu
dengan KUHAP ................................................................ 57
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ........................................................................... 60
B. Saran ................................................................................. 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
v Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 30
xiii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian
luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati
kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sebagai Negara hukum
bertujuan menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menghendaki
agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun
tanpa kecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh
penguasa Negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.
Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak,
kepentingan, atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Hukum bukan semata-mata
instrument sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Hukum mengatur
hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu
dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada
hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya
beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti
misalnya pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri
dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya hukum merumuskan peristiwa-peristiwa
tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.
Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan,
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling
berkaitan erat satu sama lain, setiap tindakan yang melanggar hukum pidana akan
dikenakan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, karena jelas di Negara kita
ini adalah Negara Hukum. Sehingga barang siapa yang bertindak salah supaya
dituntut di muka pengadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Hukum pidana
dalam arti subyektif disebut Ius Puniendi, yaitu sejumlah peraturan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan
yang dilarang (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 7). Perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman
(sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut (Moeljatno, 1987:54).
Di setiap Negara Hukum, pelaku penyimpangan Negara Hukum diharuskan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum pada umumnya
dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-
kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau
alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya nonyuridis dan berkembang karena
rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat
hukum itu dinamis.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yaitu menjadikan setiap anggota
masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang
kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila
setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada
mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak yang diberikan hukum tersebut,
serta sekaligus menaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka.
Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban
mutlak dari Bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah
Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi Negara hukum
dan demokrasi. Dengan landasan Negara Hukum, penyelenggaraan kekuasaan
hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai
yang diperintah. Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif dalam
proses penyelenggaraan hukum dan penegakan hukum yang sah.
Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-
cita Bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai bentuk konkret, penerapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, keputusan hukum,
manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau social.
Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum,
dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini
hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Setiap pelanggaran hukum harus
dilakukan penegakan hukum. Misalnya dalam kasus pidana Sumpah Palsu.
Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau
pelanggaran hukum harus menjalani proses pidana.
Proses pidana diawali dari sebuah penyelidikan yaitu serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu dilakukan suatu
penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti
ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Setelah adanya barang bukti yang cukup kemudian dilakukan
penangkapan dan penahanan kepada tersangka.
Proses selanjutnya adalah pembuatan BAP dari kepolisian yang kemudian
berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum
dan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada
Penuntut Umum. Penuntut Umum kemudian memeriksa dan membuat surat
dakwaan yang selanjutnya dikirim ke Pengadilan Negeri bagian Panmud Pidana.
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). Sedangkan
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 butir
6a jo. Pasal 13 KUHAP).
Selanjutnya dalam acara sidang yang pertama adalah pembukaan sidang
yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan
kemudian dilanjutkan dengan acara sidang yang berikutnya sesuai dengan jadwal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
yang telah ditentukan oleh Pengadilan yaitu eksepsi, jawaban atas eksepsi,
putusan sela, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, pledoi, replik, duplik,
putusan.
Ada bermacam-macam jenis putusan pengadilan, diantaranya adalah
putusan kebebasan, putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan
hukum yaitu apabila ternyata dalam persidangan terbukti ada kesalahan terdakwa,
tetapi kesalahan tersebut bukan suatu tindak pidana. Dalam mengadili dan
memutuskan suatu perkara, hakim memiliki berbagai pertimbangan, baik
pertimbangan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku atau
pertimbangan kemanusiaan. Dalam mengadakan tafsiran tersebut hakim harus
bergerak dalam ideologi masyarakat yang meliputi kehidupannya dan dimana ia
berada.
Dalam meneliti faktor-faktor manakah yang berpengaruh terhadap suatu
putusan pidana, maka tidak dapat diabaikan bahan-bahan sosial dan psykologis.
Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak jarang
menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara. Dengan
dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan Negeri,
terdakwa atau Penuntut Umum berhak melakukan suatu upaya hukum. Yang
dimaksud upaya hukum di sini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12
KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Salah satu perkara yang dapat dijatuhi
putusan bebas adalah perkara sumpah palsu. Keputusan yang diambil oleh Hakim
yang berada di tingkat lebih rendah sebagian besar belum memenuhi rasa keadilan
pihak-pihak yang bersengketa, berbagai upaya hukum lanjutan dapat dilakukan
oleh kedua belah pihak hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Jika keputusan yang diambil oleh Hakim
Mahkamah Agung dirasa belum juga memenuhi rasa keadilan maka pihak-pihak
yang berperkara dapat melakukan usaha terakhir yang disebut sebagai peninjauan
kembali.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis berkeinginan
untuk mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul
“TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap
penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara
jelas dan sistemtis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan
dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan
diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah yang tepat dan
mencapai tujuan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini meliputi :
1. Apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan
bebas dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus
permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan
Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan
KUHAP?
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan
maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam
penelitian ini adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut
Umum terhadap putusan bebas dalam perkara sumpah palsu dengan
KUHAP.
b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim kasasi dalam
memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum terhadap
putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu
dengan KUHAP.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama guna
menjawab permasalahan yang dikaji dalam meraih gelar kesarjanaan di
bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri
khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang
didapat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah pengetahuan pada umumnya dan manfaat dalam
mengembangkan ilmu hukum pada khususnya.
b. Memberikan jawaban yang jelas mengenai pembuktian Hakim dalam
menjatuhkan suatu putusan serta upaya hukum yang dilakukan oleh
Penuntut Umum dalam perkara sumpah palsu.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi,
masukan bahan hukum ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya
yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti
oleh penulis yaitu mengetahui tinjauan yuridis pengajuan kasasi terhadap
putusan bebas dalam perkara sumpah palsu (Studi Kasus dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009).
b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal
untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
serta tambahan pengetahun bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah
yang diteliti.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif atau doctrinal research dari pendapat
Hutchinson yaitu “Reasearch wich provides a systematic exposition of rules
governing a particular legal category, analyses the relathionship between
rules,explain areas of difficulty and perhaps,predict future development”
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32). Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan
penelitian yang mencakup paparan tentang aturan-aturan yang sistematis
memuat peraturan resmi, menganalisis hubungan antar peraturan – peraturan,
menjelaskan kesulitan-kesulitan, dan mungkin memprediksi perkembangan
masa depan.
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang
dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi
yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-
bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan
hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
2. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu
hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu
dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian
mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa
hukum dari hasil penelitian.
3. Pendekatan Penelitian
Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian
normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-
hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan
analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum
sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat
empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum
yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu
hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu hukum
lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain khususnya ilmu
hukum empiris (Jhonny Ibrahim, 2006:300).
Macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter
Mahmud Marzuki adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) ( Peter Mahmud Marzuki, 2006:93 ).
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan kasus (case approach) berkaitan dengan masalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
yang dibahas yaitu perkara Sumpah Palsu dengan Putusan No. 1234
K/Pid/2009.
4. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum
Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Bab II
bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, penelitian hukum tidak mengenal
adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber
penelitian. Sumber-sumber peneltian hukum dapat dibedakan menjadi
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan
bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka
yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis
gunakan adalah :
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
hukum primer, seperti :
1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan /terkait dalam penelitian
ini.
2) Hasil-hasil penelitian yan relevan dengan penelitian ini.
3) Buku-buku penunjang lain.
c. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan
dengan penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya
adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka
lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang
digolongkan sesuai dengan katalogisasi.
Metode pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan
landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi
obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan
dengan hal-hal yang perlu diteliti.
6. Teknik Analisa Bahan Hukum
Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud
Marzuki metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh
aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis
mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor
(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan
atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika
silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan
hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut
Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif
merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat
umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).
Teknik analisis yang digunakan oleh Penulis adalah secara deduktif,
yaitu pengolahan bahan hukum dengan menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang
dihadapi (Jhonny Ibrahim, 2006:393)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi
penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat
bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
jadwal penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang
melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan
umum tentang pembuktian, putusan, tindak pidana tentang sumpah
palsu, dan tinjauan tentang upaya hukum.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan
yang dilakukan.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan
pembahasan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian
a. Pengertian Pembuktian
Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu
hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim
atau Pengadilan. Tugas hakim atau Pengadilan adalah menetapkan hukum
untuk suatu keadaan tertentu (Subekti, 2005:1).
Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan
kehadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk
persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara
peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya (Hartono, 2010:59).
Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-
wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan
tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas
keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim
itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan
alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha
membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim
yang diwajibkan memutusi perkara tersebut.
Dapat dilihat bahwa hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan
suatu bagian daripada hukum acara, karena ia memberikan aturan-aturan
tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (Law of
procedure).
Dari apa yang dibicarakan di atas, dapat juga kita simpulkan
bahwa para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang
“duduknya perkara”. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban
12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk
mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui
tentang duduk perkaranya tadi. Berat juga beban hakim, yang dianggap
mengetahui segala-galanya tentang hukum yang harus diterapkan itu, biar
itu adalah hukum dari suatu Negara asing sekalipun. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu
rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam
melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak
yang sedang mencari keadilan.
b. Sistem/Teori Pembuktian
1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara
positif (Positief Wet Telijke bewijs Theorie)
Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat
pembuktian yang disebut Undang-undang disebut sistem atau teori
pembuktian berdasar Undang-undang secara positif (Positief Wet
Telijke bewijs Theorie). Dikatakan secara positif, karena hanya
didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti
suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh
undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (formele
bewijstheorie).
Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar
undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat
hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang
keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor
(inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak
mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan
kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat
bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu
membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak
menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang
didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga
keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah
maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada
keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah
melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan system ini
pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti
dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di
Perancis.
3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar keyakinan Hakim Atas Alasan
yang Logis (La Conviction Raisonnee)
Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang
bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasar kepada
dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie)
yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau
teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim
bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije
bewijstheorie).
Sistem atau pembuktian jalan tengah atau yang berdasar
keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan.
Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar
keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee) dan
yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara
negative (negatief wettelijke bewijstheorie). Persamaan antara
keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim
bahwa ia bersalah.
Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal
tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan
kepada suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak
didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan
menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri
tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.
Sedangkan yang kedua berpangkal tolak kepada aturan-aturan
pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang,
tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu
yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan
yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang
pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-
undang, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-
undang yang disebut secara limitatif.
Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem
negatif menurut undang-undang, system mana terkandung dalam Pasal
294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi
sebagai berikut :
“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan
alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah
melakukannya”.
Sistem “negatif menurut Undang-Undang” tersebut di atas,
mempunyai maksud sebagai berikut :
a) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan
suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-
undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
b) Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi
minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau
hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak
boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.
Sistem pembuktian tersebut sekarang dimuat dalam Pasal
183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP, Undang-
undang No. 8 Tahun 1981).
Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan
nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti
bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu,
ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap
putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita
baca pertimbangan : “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang
sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”.
c. Jenis Alat Bukti
Menurut Pasal 295 RIB dalam perkara pidana hanya diakui sebagai
alat-alat bukti yang sah :
1) Kesaksian
2) Surat-surat
3) Pengakuan
4) Petunjuk-petunjuk
Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah :
1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli
3) Surat
4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa
Perlu kiranya diperhatikan bahwa Undang-undang Mahkamah
Agung, yang sudah modern (tahun 1950), dalam hukum acaranya dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
tingkat pertama untuk pemeriksaan perkara-perkara pidana, dalam Pasal
78, menyatakan sebagai alat-alat bukti yang sah :
1) Pengetahuan Hakim
2) Keterangan terdakwa
3) Keterangan saksi
4) Keterangan orang ahli
5) Surat-surat
Sudah berlainan jika dibandingkan dengan Pasal 295 RIB yang
dibicarakan di atas Rib adalah dari tahun 1848. Rupanya Pasal 78 Undang-
undang Mahkamah Agung tersebut mengutip 47 Landgerechtreglement
(dari tahun 1912), yaitu peraturan hukum acara yang dipakai dalam jaman
penjajahan oleh Pengadilan Landgerecht, yaitu suatu Pengadilan untuk
perkara pelanggaran pidana ringan untuk semua golongan penduduk.
2. Tinjauan Tentang Putusan
a. Pengertian Putusan
Pemeriksaan suatu perkara di muka hakim, diakhiri dengan suatu
putusan atau vonis. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan
Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini.
Putusan yang dalam amarnya mengandung suatu penghukuman
dinamakan condemnatoir, putusan yang menyatakan suatu keadaan
sebagai suatu keadaan yang sah dinamakan declaration, sedangkan
putusan yang dalam amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru
dinamakan constitutive. Adakalanya suatu putusan mengandung baik
suatu declaratoir maupun suatu penghukuman.
Kalau putusan, Hakim itu sudah tidak dapat dirobah lagi,
dikatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak. Putusan
Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan mutlak seketika setelah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
tenggang waktu untuk meminta banding lewat tanpa dipergunakan,
sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi memperoleh kekuatan mutlak
seketika setelah tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi
lewat tanpa dipergunakan. Putusan Mahkamah Agung dengan sendirinya
seketika mempunyai kekuatan mutlak, karena sudah tidak ada lagi upaya
hukum yang dapat dipergunakan terhadapnya. Pada umumnya putusan
hakim itu baru dapat dijalankan (dieksekusi) apabila ia sudah memperoleh
kekuatan mutlak tersebut di atas. Kekecualian hanya terdapat apabila
putusan Pengadilan negeri atau Pengadilan Tinggi dinyatakan dapat
dilaksanakan “terlebih dahulu” berdasarkan Pasal 180 (1) RIB. Artinya
“terlebih dahulu” ialah dengan tidak usah menunggu sampai putusan itu
memperoleh kekuatan mutlaknya.
Dalam rangka Hukum Pembuktian, baiklah diperhatikan bahwa
surat keputusan hakim/Pengadilan itu merupakan suatu akte otentik, dan
karena itu ia memiliki segala kekuatan pembuktian yang ada pada suatu
akte otentik. Di samping itu, putusan hakim tadi mempunyai suatu
kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan
umum (Angkatan Bersenjata). Dan akhirnya putusan yang sudah
memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan “mengikat”,
dalam arti bahwa tidak boleh perkara yang sudah diputus itu diajukan lagi
di muka Hakim, sehingga tiap-tiap perkara baru dapat ditangkis dengan
menunjukkan kepada penggugat putusan tersebut (Ne bis in idem).
Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus
dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu salah
ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i
putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :
1) Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
4) Pertimbangan yang disusun sacara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5) Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa;
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8) Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua
unsur dalam rumusan delik disertai denjgan kualifikasinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang
bukti;
10) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan;
11) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutuskan dan nama panitera.
Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat
putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan
itu diucapkan.
1) Jenis Putusan
a) Putusan Pemidanaan
Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan
pidana”. Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
“ Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging
heft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heft began
en hij feit en verdachte ook straf baar acht”.
(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang
didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa
dapat dipidana).
b) Putusan Bebas (vrijspraak)
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1)
KUHAP).
c) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat
(2) KUHAP).
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu (Pasal 242 KUHP)
Pasal 242 KUHP :
a. Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya
memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan
palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi
maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan
merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan
menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
Keterangan dibawah sumpah :
a. Dengan lisan atau dengan tulisan
b. Sendiri atau oleh wakilnya
Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan
keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon
kesaksian Tuhan bahwa ia memberi keterangan yang benar seperti, misalnya,
seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut
peraturan agama masing-masing.
Keterangan dengan tulisan kini berarti, bahwa seorang pejabat menulis
keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah
jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya
seperti, misalnya, seorang pegawai polisi membikin proses verbal dari suatu
pemeriksaan dalam penyidik perkara pidana.
Kalau keterangan dibawah sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka
wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus
disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.
Menurut ayat (3), disamakan dengan sumpah suatu kesanggupan akan
memberi keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang
telah diberikan, yaitu apabila menurut undang-undang sumpah dapat diganti
dengan kesanggupan atau penguatan tadi.
Penggantian ini diperbolehkan dalam hal seorang berkeberatan diambil
sumpah. Alasan keberatan tidak perlu diberitahukan. Alasan keberatan ini
tidak selalu berdasar atas keingkaran adanya Tuhan. Diantara orang-orang
beragama Kristen ada golongan yang terkenal sebagai doopsgezinden, dan
yang tidak diperbolehkan diambil sumpah. Juga diantara orang-orang
beragama pada umumnya ada yang beranggapan, pengambilan sumpah hanya
diperbolehkan dalam hal yang sangat penting saja, yang tidak meliputi,
misalnya, pemberian keterangan sebagai saksi di dalam sidang pengadilan
(Wirjono Projodikoro, 2002:171).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten).
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja
(daleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose
delicten).
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis)
dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (delicta
omissionis).
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan
tindak pidana proparia (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki
kualitas pribadi tertentu).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana
aduan (klacht delicten).
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak
pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang
diperingan (gepriviligieerde delicten).
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik,
terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan
antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana
berangkai (samengestelde delicten).
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum
a. Pengertian Upaya Hukum
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk
tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding
atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP).
b. Jenis Upaya Hukum
1) Upaya Hukum Biasa
Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu
tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan
kasasi.
a) Pemeriksaan Tingkat Banding
Kalau Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan
dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua
putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat
dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang
khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa
kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal
67 KUHAP tersebut ialah :
(1) Putusan bebas (Vrijspraak)
(2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang
tepatnya penerapan hukum
(3) Putusan pengadilan dalam acara cepat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Sebenarnya tujuan banding itu ada dua :
(1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang
ketepatannya;
(2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu
Oleh sebab itu banding sering disebut juga revisi.
Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian
baru (judicium novum). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli
dan surat-surat baru.
Yang berhak mengajukan banding ialah terdakwa atau yang
dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk
mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau
setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir
(Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP). Jika waktu tujuh hari telah
lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan dianggap telah
menerima putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini
panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta
melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2)
KUHAP).
Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap
putusan bebas (vrijspraak) itu, perlu diperhatikan adanya istilah
“bebas murni” dan “bebas tidak murni” (zuivere vrijspraak en
nietzuivere vrijspraak) dan “ lepas dari segala tuntutan hukum
terselubung (bedekte ontslag van rechtsvervolging). Istilah-istilah
tersebut sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi
yang mengatakan bahwa bebas dari dakwaan (vrijspraak) tidak boleh
dibanding berarti yang bebas murni (zuivere vrijspraak). Sedangkan
yang bebas tidak murni (niet-zuivere vrijspraak) dapat dibanding.
b) Kasasi
Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi
Hamzah, 2000:292). Kemudian dalam perundang-undangan Belanda
tiga alasan untuk melakukan kasasi yaitu :
(1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim)
(2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada
pelaksanaannya
(3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut
cara yang ditentukan Undang-undang.
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah
Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
(1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan Undang-undang;
(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk
diperiksa oleh Mahkamah Agung, Menurut KUHAP, suatu
permohonan ditolak jika :
(1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244
KUHAP) . Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal
19-9-1956 Nomor. 70 K/Kr/1956.
(2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi
kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu
empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa
(Pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu, putusan mahkamah
Agung tanggal 12-9-1974 Nomor. 521/K/Kr/1975.
(3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara
tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4)
KUHAP)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
(4) Permohonan tidak mengajukan memori kasasi ( Pasal 248 ayat (1)
KUHAP, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada
panitera, jika pemohon tidak memahami hukum ( Pasal 248 ayat
(2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori
kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan
kasasi ( Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).
(5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.
Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut,
juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan
dengan penolakan kasasi seperti:
(1) Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus
(Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 Nomor.
117 K/ Kr/1958.
(2) Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir
Pengadilan Tinggi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei
1958 Nomor. 66 K/Kr/1958).
(3) Permohonan kasasi terhadap putusan sela (Putusan Mahkamah
Agung tanggal 25 Februari 1958 Nomor. 320 K/Kr/1957.
(4) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat
berwenang (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961
Nomor. 137 K/Kr/1961.
2) Upaya Hukum Luar Biasa
a) Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum
Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini
telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu Pasal, yaitu Pasal 17
Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor. 1
Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas
permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa
Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas
permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang
berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena
jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan
kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa
menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal
259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali
permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh
kekutan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, demi kepentingan hukum. Sebagai upaya hukum luar biasa,
kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk
mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan.
Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak
ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi
diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui
panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama,
disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan
kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan
Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada
pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261
KUHAP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi
peradilan militer (Pasal 262 KUHAP). Jadi, pada umumnya sama
saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan
hukum ini penasihat hukum tidak lagi dilibatkan. Jika Mahkamah
Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum maka
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih
rendah, dan dengan demikian terjawablah keragu-raguan atau hal
yang dipermasalahkan itu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
b) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap
Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang
mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu
putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
mengandung pemidanaan, dengan alasan :
(1) Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-
keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain
bertentangan.
(2) Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan
persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada
waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan
akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan
dari tuntutan hukum atas dasar perbuatan bahwa perbuatan yang
akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak dapat
diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke
persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan
pidana lain yang lebih ringan.
Dibanding dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka
terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana itu mengatakan :
Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
(1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum
tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;
(2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
telah bertentangan satu dengan yang lain;
(3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Kemudian, ayat (3) Pasal 273 KUHP tersebut mengatakan
bahwa atas dasar alasan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila
dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah
dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal
Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan
kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai
berikut :
(1) Apabila mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,
Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali
dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan
kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
(2) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan
peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat
berupa :
(a) Putusan bebas
(b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
(c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
(d) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih
ringan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1.1 Skematik Kerangka Pemikiran
Penjelasan :
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai
negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan
ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.
Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah
bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara
yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan
kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Negara Hukum
Perkara Sumpah Palsu
Proses Pengadilan
Upaya Hukum
Pengajuan Kasasi Alasan Kasasi
Putusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Bukti konkrit dari hukum yang mengikat dan mengatur setiap tindakan
yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus
mendapatkan proses peradilan untuk memepertanggung jawabkan perbuatan yang
dilakukannya tersebut. Tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah
semata-mata menjatuhkan hukuman. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan
pada pengungkapan kebenaran materiil. Penting dalam keseluruhan proses
persidangan adalah mengungkap apa yang sesungguhnya telah terjadi dan
mengapa itu terjadi.
Proses peradilan pidana dalam pengungkapan kebenaran dilakukan dengan
pembuktian yaitu mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (keterangan
korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ditinjau dari
perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang
sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak
terbuktinya kesalahan yang dilakukan seseorang.
Dalam perkara sumpah palsu ini setiap pihak yang tidak merasa puas oleh
akan adanya putusan yang telah dijatuhakan hakim, maka para pihak dapat
mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan seperti yang mereka
harapakan atau mereka inginkan. Upaya hukum selanjutnya yang harus ditempuh
yakni upaya hukum banding. Tujuan dari diadakannya banding yaitu, pertama
untuk menguji keputusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya, dan
kedua untuk pemeriksaan baru untuk keseluruahan perkara itu. Oleh karena itu
banding juga dapat disebut dengan revisi.
Berdasarkan putusan banding yang dilakukan oleh pengadilan tinggi
apabila terdakwa dengan kuasa hukumnya dan atau penuntut umum merasa belum
puas maka selanjutnya dilakukan upaya hukum kasasi. Tujuan dari dilakukannya
upaya hukum ini adalah, pertama memperbaiki dan meluruskan kesalahan
penerapan hukum, agar hukum benar-benar dapat diterapkan sebagaimana
mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut
ketentuan undang-undang. Kedua disamping tindakan korelasi yang dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan kolerasi itu
sekaligus menciptakan ”hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Dan yang
ketiga yaitu bertujuan untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan
hukum.
Pemeriksaan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung tersebut
menggunakan berbagai pertimbangan dan penerapan hukum dalam memutus
perkara, sehingga putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberikan
keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap
Putusan Bebas dalam Perkara Sumpah Palsu dengan Ketentuan
KUHAP
1. Deskripsi Kasus
Bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi pada hari Selasa tanggal 5
Februari 2008 dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi oleh pihak
Penggugat Bambang Setyako dkk dalam perkara Perdata Nomor. 21/Pdt. G/
2007/PN. Pbg, antara Bambang Setyako dkk, melawan Yanti Marsiti dkk.
Dalam kesaksiannya di atas sumpah Terdakwa memberikan keterangan yang
antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi Yanti Marsiti dan saksi
Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako
dan saksi Edi Setyako sebesar Rp.147.785.000,- dengan jaminan 21 lembar
warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari, padahal
Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah
keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang sebenarnya adalah saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak pernah menyuruh
Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan saksi
Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar Warkat tersebut.
Akibat keterangan yang tidak benar/palsu yang telah diterangkan oleh
Terdakwa sewaktu menjadi saksi dalam perkara gugatan tersebut
mengakibatkan sasksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto merasa
dirugikan baik materiil maupun immateriil. Atas perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor.
108/Pid.B/2008/PN. Pbg, tanggal 6 Januari 2009 dan Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor. 227/Pdt/2008/ Pt. Smg tanggal 6
Oktober 2008 yang mana Penuntut Umum merasa bahwa peraturan hukum
33
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim dalam memeriksa
dan mengadili perkara tersebut sehingga Penuntut Umum melakukan upaya
hukum Kasasi.
2. Identitas Terdakwa
Nama : TARYO BIN RAMIDI.
Tempat lahir : Pemalang.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Sukorejo RT. 07, RW. 08,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
3. Dakwaaan
DAKWAAN :
Bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi pada hari Selasa, tanggal 5
Pebruari 2007 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Pebruari 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Purbalingga
Jalan Akhmadi Nomor. D-80 Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau
setidak-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah
hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dalam hal-hal dimana undang undang
menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan
akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi
keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan olehnya
sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dengan cara-
cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00
Wib Terdakwa dihadapkan ke depan sidang sebagai saksi oleh pihak
Penggugat Bambang Setyako dkk dalam perkara perdata Nomor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
21/Pdt.G/2007/PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Marsiti
dkk, dan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam
perkara gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah
dahulu menurut agamanya;
Bahwa dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa
memberikan keterangan yang antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada
saksi Bambang Setyako sebesar Rp.147.785.000,- dengan jaminan 21 lembar
warkat pengambilan tabungan/ pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari, pada hal
Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah
keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang sebenarnya adalah saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak pernah menyuruh
Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan saksi
Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar warkat tersebut;
Bahwa 21 lembar warkat yang ditanda tangani oleh saksi Yanti
Marsiti dan saksi Bambang Kristianto berada ditangan Terdakwa adalah
sebagai pembayaran atas pengambilan barang oleh saksi Yanti Marsiti berupa
pakaian jadi kepada Terdakwa dengan tanggal jatuh tempo antara 2 (dua)
bulan sampai 3 (tiga) bulan;
Bahwa selain saksi Yanti Marsiti membeli pakaian jadi kepada
Terdakwa, Terdakwa juga membeli pakaian jadi kepada saksi Yanti Marsiti
dengan pembayaran tempo selama 2 (dua) minggu tanggungan Terdakwa
yang harus dibayar kepada saksi Yanti Marsiti adalah sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar tanggungan pembelian
pakaian jadi kepada saksi Yanti Marsiti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) sesuai yang disepakati, kemudian saksi Yanti Marsiti memblokir
20 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari ;
Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 147 HIR junto
Pasal 1911 KUHPerdata ) menentukan pemberian keterangan Terdakwa
sewaktu sebagai saksi dalam perkara perdata tersebut harus di atas sumpah;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Bahwa akibat keterangan yang tidak benar/palsu yang telah
diterangkan oleh Terdakwa sewaktu menjadi saksi dalam perkara gugatan
tersebut mengakibatkan saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto
merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 242 ayat (1) KUHP.
4. Tuntutan
Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Purbalingga tanggal 25 Nopember 2008 sebagai berikut :
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :
a. Menyatakan Terdakwa Taryo Bin Ramidi, bersalah melakukan tindak
pidana sumpah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
242 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taryo Bin Ramidi dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan
terdakwa tetap ditahan ;
c. Menyatakan barang bukti berupa :
1) Foto Copy salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri
Purbalingga Nomor. 21/Pdt.G/2007/PN.Pbg ;
2) Buku piutang ;
3) Buku hutang ;
4) 20 (dua puluh) lembar warkat TT Kospin Jasa Bobotsari tetap
terlampir dalam berkas perkara.
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
5. Amar Putusan
Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor.
108/Pid.B/2008/PN.Pbg tanggal 6 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
a. Menyatakan Terdakwa Taryo Bin Ramidi tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;
b. Membebaskan Terdakwa Taryo Bin Ramidi dari dakwaan tersebut ;
c. Menetapkan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
dan harkat serta martabatnya ;
d. Menyatakan barang bukti berupa :
1) Bukti Foto copy salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri
Purbalingga Nomor. 21/Pdt.G/2007/PN.Pbg., buku piutang dan buku
hutang tetap terlampir dalam berkas;
2) 20 (dua puluh) lembar warkat TT Kospin Jasa Bobotsari dikembalikan
kepada saksi Bambang Setyako;
e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Alasan Kasasi
Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim telah merubah tanggapan
Terdakwa terhadap keterangan saksi Subagyo/saksi Verbalisan, dimana saat
Terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi atas keterangan saksi
Subagyo/saksi Verbalisan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi
tersebut (menurut catatan sidang Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara
Sidang) namun dalam putusan halaman 25 telah dirubah menjadi bahwa atas
keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Ketua Majelis Hakim
mengatakan ada yang benar ada yang tidak benar yaitu tanpa menyebutkan
mana yang benar dan mana yang tidak benar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak memasukkan/
mempertimbangkan jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan
penasehat hukum Terdakwa.
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak
mempertimbangkan saksi-saksi dan alat bukti surat yang membuktikan
perbuatan Terdakwa.
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga bukan
merupakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut menurut kami
selaku Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini
hanya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang
dimuat dalam surat dakwaan, hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis
Hakim pada unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan
sengaja memberikan keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik
dengan lisan atau tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang
istimewa ditunjuk untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga
tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi-saksi,
surat dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti
yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2008 sekitar pukul 11.00 Wib,
Terdakwa dihadapkan kedepan sidang sebagai saksi oleh pihak Penggugat
Bambang Setyako dkk, dalam perkara perdata Nomor. 21/Pdt.G/2007/
PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Mastiti dkk, dan
sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara
gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah dahulu
menurut agamanya; dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa
memberikan keterangan yang antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada
saksi Bambang Setyako dan saksi Edi Setyako sebesar Rp.147.785.000,-
dengan jaminan 21 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin
Jasa Bobotsari, padahal Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang
diberikan tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
sebenarnya adalah saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak
pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang
Setyako dan saksi Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar Warkat tersebut,
sehingga seharusnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut
bukan putusan bebas (Vrijpraak) dan terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa
Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas memeriksa dan
mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan
putusan bebas tanpa adanya dasar hukum yang benar yaitu :
Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
mestinya yaitu dalam hal pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tidak
menerapkan hukum pembuktian yaitu Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP.
Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Sedang mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam
ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah
adalah :
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa.
Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak
berdasarkan alat bukti yang ada tetapi hanya mendasarkan kepada keterangan
saksi-saksi yang ada tetapi mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
mempunyai kepentingan dan menguntungkan serta keterangan Terdakwa
yang menguntungkan Terdakwa semata.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tidak
menerapkan hukum pembuktian yaitu 185 ayat (6) huruf c dan c.
Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf (c) yang mengatur bahwa
dalam memperhatikan keterangan saksi Hakim harus sungguh-sungguh
memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
memberikan keterangan yang tertentu dan huruf d yang mengatur bahwa cara
hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.
Bahwa dalam fakta yang ada bahwa saksi Bambang Setyako dan
temannya yaitu saksi Suwitno, saksi Heri Supriyanto, Eddy Sunandar (saksi
Ade Charge) dalam perkara ini mempunyai kepentingan.
Bahwa pada saat Terdakwa dihadapan kedepan sidang sebagai saksi
oleh pihak Penggugat Bambang Setyako dkk, dalam perkara perdata No.
21/Pdt.G/2007/PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Masiti
dkk, dan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam
perkara gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah
dahulu menurut agamanya.
Bahwa dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa
memberikan keterangan yang antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada
saksi Bambang Setyako dan saksi Edi Setyako sebesar Rp. 147.785.000,-
dengan jaminan 21 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin
Jasa Bobotsari, padahal Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang
diberikan tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang
sebenarnya adalah saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak
pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang
Setyako dan saksi Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar warkat tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dengan No. Putusan
21/Pdt.G/2007/PN.Pbg tanggal 25 Maret 2007 dengan amar putusan pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
pokoknya adalah mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan para
Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayarkan kepada Penggugat I
sebesar Rp.147.785.000,- ; menghukum para Tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat I sebesar
Rp.147.785.000,- dan kepada Penggugat II sebesar Rp.34.192.500,- ; Atas
putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan sesuai dengan putusan Nomor.
227/Pdt/2008/ PT.Smg tanggal 6 Oktober 2008 Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang pada
pokoknya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para
Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, dan saksi Bambang Setyako
menjadi saksi dalam perkara ini sehingga menurut kami mempunyai
kepentingan.
Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :
a. Unsur Barang siapa.
b. Unsur dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi
keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada
keterangan yang demikian.
c. Unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik
dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang
khusus ditunjuk untuk itu.
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP
yang tidak terbukti adalah unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu
diatas sumpah.
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Bambang
Setyako pada tanggal 15 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib telah didatangi
oleh Terdakwa ditoko milik saksi Batik Santosa, pada saat itu toko akan tutup,
Terdakwa masuk dan terdengar Handphone Terdakwa berbunyi, kemudian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Terdakwa berbicara didepan saksi dengar jarak ± 1 meter dan suara HP di
lound speaker (terdengar), saksi Bambang Setyako mendengar bahwa saksi
Yanti menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah menemui
saksi Bambang Setyako alias Juju untuk menjual warkat yang dibawanya,
waktu itu sebanyak 2 lembar yang masing-masing senilai Rp.3.500.000,- atas
perintah saksi Yanti Marsiti, kemudian saksi Bambang Setyako meminta
Handphone Terdakwa lalu berbicara pada saksi Yanti menanyakan tentang
warkat tersebut, saksi Yanti berusaha meyakinkan saksi Bambang Setyako
dengan mengatakan akan menjamin dan bertanggung jawab bila kemudian
hari ada masalah terhadap warkat-warkat tersebut. Terdengar pula saksi Yanti
berkata pada Terdakwa agar segera mengantarkan uangnya malam itu juga
ketempatnya, kemudian saksi Bambang Setyako menyerahkan uang sesuai
jumlah warkat kepada Terdakwa setelah dipotong 3% sebagai bunganya,
bahwa dari keterangan Bambang, saksi Suwitno, Terdakwa dan barang bukti
dipersidangan berupa warkat tanda pembayaran Kospin Jasa Bobotsari
sebanyak 20 lembar, diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa telah
mendatangi saksi Bambang Setyako beberapa kali dengan membawa warkat-
warkat tersebut untuk dijual atas perintah saksi Yanti Marsiti dan ketika
Terdakwa datang untuk menjual atau meminjam uang dengan membawa
warkat, saksi Bambang selalu menanyakan pada saksi Yanti melalui HP
Terdakwa, apakah benar hal tersebut atas perintahnya dan apakah saksi Yanti
telah menerima uang yang diberikannya waktu pembayaran sebelumnya, saksi
Yanti menyatakan sudah terima dan berterima kasih atas bantuan saksi
Bambang Setyako tersebut. Bahwa dimuka sidang, saksi Suwitno yang
merupakan petugas keamanan di Toko Santoso milik saksi Bambang Setyako
mengaku mengenal Terdakwa karena sebelumnya juga sering datang ke Toko
tersebut dalam urusan dagang. Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke
Toko Batik Santoso pada Bulan Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib saat toko
akan tutup. Baru Terdakwa masuk terdengar HP milik Terdakwa berbunyi dan
Terdakwa berbicara dengan seseorang yang tidak lain adalah saksi Yanti
Marsiti dan HP Terdakwa di loudspekear sehingga saksi mendengar dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
jelas pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Yanti Marsiti. Jarak saksi
dengan Terdakwa tersebut sekitar 1 meter. Saksi Yanti bertanya kepada
Terdakwa, Yo, Kamu sudah sampai ke Toko Batik Santoso belum? Terdakwa
menjawab baru sampai, saksi Yanti bertanya lagi sudah dikasihkan belum?
Kemudian saksi Bambang Setyako meminta HP Terdakwa untuk berbicara
dengan saksi Yanti lalu menanyakan masalah warkat dan saksi Yanti bilang
akan menjamin dan bertanggungjawab kalau ada masalah atas warkat-warkat
tersebut kemudian meminta saksi Bambang Setyako menyerahkan sejumlah
uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Bahwa saksi Suwito dan saksi
Heri Supriyanto pernah mendatangi saksi Yanti dan saksi Yanti untuk
menanyakan tentang pemblokiran warkat-warkat yang ada ditangan saksi
Bambang Setyako dan saksi Yanti mengatakan pada pokoknya akan
bertanggungjawab atas warkat-warkat tersebut apabila Terdakwa dapat
dihadirkan padanya, bahwa setelah dilakukan konfrontir antara saksi Bambang
Setyako dengan saksi Yanti Marsiti dipersidangan, dimana keterangan saksi
Yanti merubah keterangannya pada sidang sebelumnya bahwa dia pernah
berbicara dengan saksi Bambang Setyako lewat HP. Bahwa Terdakwa telah
mengakui di persidangan gugatan data kalau Yanti telah menyuruh Terdakwa
meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako beberapa kali dengan
jaminan sejumlah warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa
Bobotsari. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa datangnya Terdakwa
beberapa kali ketempat Bambang Setyako yakni di Toko Batik Santoso
dengan membawa sejumlah warkat untuk meminjam uang yang jumlahnya
tidak sedikit yakni sebesar Rp.205.000.000,- warkat-warkat tersebut baru
dapat diuangkan rata-rata 3 bulan kemudian sejak tanggal penerbitannya oleh
si pemilik warkat yakni saksi Yanti, tentunya saksi Yanti, tentunya saksi
Bambang Setyako akan memastikan dahulu mengenai dana warkat-warkat
tersebut kepada pemiliknya. Hal tersebut selalu dilakukan oleh saksi Bambang
Setyako. Majelis berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa pada saksi
Bambang Setyako diketahui oleh saksi Yanti Marsiti dan itu atas perintahnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
dan benar kalau saksi Yanti telah menerima uang yang diberikan saksi
Bambang Setyako kepada Terdakwa.
Bahwa pertimbangan Hakim tersebut diatas tidak berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap di persidangan karena tidak mempertimbangkan alat
bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang
membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :
a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Marsiti, saksi Bambang
Kristianto, Suwati dan saksi Subardi yang keterangannya diatas sumpah,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa benar terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu
pada saat berlangsungnya sidang gugatan perkara perdata di
Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor. Perkara
21/Pdt.G/2007/PN.Pbg dan dalam sidang tanggal berapa sudah lupa
dan orang yang memberikan keterangan palsu tersebut adalah
Terdakwa Taryo.
2) Bahwa benar dalam perkara perdata yang menjadi Penggugat adalah
saksi Bambang Setyako dan Edi Setyako, alamat Penggugat di Jalan
DI Panjaitan No. 10-11 Purwokerto.
3) Bahwa benar yang menjadi inti permasalahan dengan kesaksian
Terdakwa, saksi katanya menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang
kepada saksi Bambang Setiyako dan Edi Setyako ;
4) Bahwa benar dalam gugatan perdata ada kaitannya dengan warkat.
5) Bahwa benar keterangan palsu yang telah diberikan oleh Terdakwa
pada saat diperiksa dipersidangan sewaktu menjadi saksi sebagai orang
yang menerima warkat dari saksi kemudian menyerahkannya kepada
saksi Bambang Setyako dalam persidangan Terdakwa memberikan
keterangan kepada Hakim bahwa dirinya disuruh oleh saksi dan suami
saksi untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan Edi
Setyako dengan jaminan warkat di Kospin Jasa Bobosari padahal yang
sebenarnya adalah penyerahan warkat tersebut kepada Terdakwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
sebagai pembayaran atas penjualan pakaian jadi dari Terdakwa kepada
saksi namun demikian selain menjual Terdakwa juga mengambil
pakaian jadi dari saksi untuk dijual dengan perjanjian pembayaran
tempo.
6) Bahwa benar cara pembayaran apabila saksi mengambil barang kepada
Terdakwa, Terdakwa datang membawa barang kemudian saksi beri
warkat missal dalam jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
saksi beri warkat satu atau dua.
7) Bahwa benar total tanggungan hutang Terdakwa kepada saksi sampai
dengan sekarang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta
rupiah).
8) Bahwa benar saksi tidak punya hutang dengan Terdakwa.
9) Bahwa benar selain saksi, suami saksi ada orang lain yaitu karyawan
saksi yang bernama Suwati yang mencatat hutang, sedang yang
mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi adalah
saksi Subarti selaku karyawan bagian pencatat piutang;
10) Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa warkat sampai ditangan saksi
Bambang Setyako.
11) Bahwa benar kuasa hukum saksi mengatakan kepada saksi dalam
persidangan perkara perdata Terdakwa mengatakan yang tidak sesuai
dengan kejadian.
12) Bahwa benar saat Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar
pada saat menjadi saksi perkara perdata tersebut, sebelum memberikan
keterangan terlebih dahulu disumpah ;
13) Bahwa benar alasan saksi memblokir warkat karena Terdakwa tidak
memenuhi kewajibannya yaitu membayar pengambilan pakaian
kepada saksi sesuai kesepakatan, yang katanya akan dibayar tiap
minggu namun hanya membayar yang minggu pertama sehingga
dengan alasan tersebut warkat saksi blokir.
14) Bahwa benar ada 1 warkat yang telah dicairkan oleh Kospin Jasa untuk
saksi Bambang Setyako ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
15) Bahwa benar masalah yang saksi laporkan yaitu pertama saksi merasa
ditipu dan Terdakwa memberi keterangan yang tidak benar atau palsu ;
16) Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam
uang kepada saksi Bambang Setyako ;
17) Bahwa benar dari 21 (dua puluh satu) warkat ada 1 (satu) warkat yang
sudah dicairkan ;
18) Bahwa benar perjanjian saksi dengan Terdakwa apabila saksi
mengambil barang kepada Terdakwa saksi bayar dengan warkat,
Terdakwa mau dalam waktu 3 bulan dan saksi beri warkat ;
19) Bahwa benar saksi pernah dihubungi sebanyak satu kali lewat telepon
oleh Toko Santosa dan saat itu Toko Santoso hanya menanyakan
apakah warkat yang dibawa Taryo adalah tanda tangan saksi kemudian
saksi menjawab ya, kemudian Toko Santoso Tanya lagi sehubungan
ada tanda tangan yang lain kemudian saksi bilang itu tanda tangan
suami saksi.
20) Bahwa saat Toko Santosa tilpon saksi tidak sedang telepon dengan
Terdakwa.
21) Bahwa benar saksi pernah mengingatkan seandainya Terdakwa tidak
bayar dalam waktu 2 Minggu maka warkat-warkat tidak bisa cair ;
22) Bahwa benar sebelumnya saksi pernah mengambil barang lebih dahulu
kepada Terdakwa ;
23) Bahwa benar saksi memberikan barang-barang kepada Terdakwa
karena Terdakwa mengatakan akan bayar 2 Minggu lagi jadi kasih ;
24) Bahwa benar saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila dalam waktu
2 Minggu tidak bayar slip/warkat saya blokir sebelum Terdakwa
mentransfer kepada saksi.
25) Bahwa benar sampai sekarang saya belum kenal dengan saksi
Bambang Seyako.
26) Bahwa benar sebelumnya Terdakwa lancar dalam pembayarannya,
namun untuk yang selanjutnya tidak terselesaikan karena Terdakwa
janji 2 Minggu lewat telephone tetapi tidak bayar ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
27) Bahwa benar warkat yang bermasalah adalah sebanyak 20 lembar ;
b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Kristianto keterangannya
diatas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa benar terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu
didalam persidangan kejadiannya adalah pada saat berlangsungnya
sidang gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga,
sidang yang tanggal berapa saya tidak tahu, dan orang yang
memberikan keterangan palsu tersebut adalah Terdakwa yang
dilakukan diatas sumpah ;
2) Bahwa benar yang telah menggugat saya adalah saksi Bambang
Setyako dan Edi Setyako ;
3) Bahwa benar alasan saksi digugat katanya saksi telah menyuruh
Terdakwa meminjam uang kepada Penggugat ;
4) Bahwa benar kejadian sebenarnya adalah saya jual-beli pakaian
dengan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang saksi dan Terdakwa
mau membayar jangka 2 Minggu tetapi Terdakwa tidak menepati
janjinya ;
5) Bahwa benar saksi tidak pernah sama sekali menyuruh Terdakwa
untuk pinjam uang kepada saksi Bambang Setyako ;
6) Bahwa benar jumlah tanggungan Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,-
(dua ratus lima juta rupiah) ;
7) Bahwa benar tujuan saksi memberi warkat yaitu untuk membayar
barang-barang yang saksi ambil dari Terdakwa ;
8) Bahwa benar yang dilakukan saksi setelah saksi menghubungi
Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau membayar tanggungannya, saksi
mengatakan kepada Terdakwa kita tunggu sampai jam 12 malam kalau
tidak dibayar warkat saya blokir.
9) Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa untuk melunasi hutang-
hutangnya berulang kali tetapi Terdakwa tidak mau membayar ;
10) Bahwa benar saksi tidak tahu pada waktu pemblokiran warkat-warkat
berada dimana ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwati, diatas sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa benar yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah
menyeleksi/ memilih pakaian yang akan dibeli, menghitung jumlah
barang yang dibeli kemudian mencatat ke buku harian barang masuk,
dan melaporkan semua barang yang dibeli kepada saksi Yanti Marsiti
maupun saksi Bambang Kristianto.
2) Bahwa benar sistem pembayaran apabila Terdakwa menjual barang
kepada Toko Minggu dibayar menggunakan TT Pengambilan
Tabungan/Pinjaman Kospin Jasa Bobotsari dengan tanggal jatuh
tempo antara 2 sampai dengan 3 bulan ;
3) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Minggu sejak Tahun 1992 ;
4) Bahwa benar hutang Terdakwa kurang lebih Rp. 205.000.000,- ;
5) Bahwa benar Toko Minggu tidak punya hutang kepada Terdakwa
karena Terdakwa sudah diberi warkat ;
d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subardi, diatas sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Minggu sejak tanggal lupa bulan
Januari Tahun 2005.
2) Bahwa benar yang menjadi masalah sehingga saksi dimintai
keterangan, Tergugat mempunyai tanggungan kepada Toko Minggu
dan Terdakwa belum membayar ;
3) Bahwa benar seingat saksi terakhir Terdakwa membeli pakaian di
Toko Minggu sekitar tanggal 10 Juni 2007 ;
4) Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi antara lain menerima
pembayaran, menulis semua transaksi pengeluaran barang dibuku
piutang, melaporkan semua transaksi pengeluaran barang kepada saksi
Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto ;
5) Bahwa benar jumlah tanggungan Terdakwa kepada Toko Minggu
seluruhnya sebanyak Rp. 200.000.000,- ;
6) Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum melunasi hutangnya ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Budi Cahyono, SH., yang
keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
1) Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Polwil
Banyumas dan menyampaikan kepada saksi sambil menangis minta
tolong untuk dibantu oleh saksi dan ketika itu Terdakwa mengatakan
bahwa dia sama sekali tidak pernah disuruh oleh saksi Yanti Marsiti
untuk pinjam uang ke Bambang Setyako, dan menurut Terdakwa
sudah menjadi kebiasaan setelah Terdakwa menerima slip dari Yanti
Marsiti atas kemauan Terdakwa sendiri dijual kepada Bambang
Setyako dengan potongan 3% .
f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiman diatas sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1) Bahwa benar saksi tidak sengaja datang ke Polwil, ada program dari
Pimpinan mengenai barang bukti untuk didata kemudian saksi jalan-
jalan kebelakang menanyakan Terdakwa dan Terdakwa masih ada
disitu.
2) Bahwa benar saat itu saksi tanya ke Terdakwa apakah sudah ditengok
keluarga dan Pengacara, dijawab tidak ada yang menengok ;
3) Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada
waktu sidang Terdakwa mengatakan yang tidak sesuai dengan yang
terjadi, sebenarnya;
4) Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada waktu
sidang dia disuruh mengatakan seperti itu oleh Toko Batik Santosa.
5) Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa nanti kalau tidak
mengatakan yang sesuai kehendaknya hubungan bisnis akan putus ;
6) Bahwa benar laporan dari Toko Minggu adalah dugaan penipuan.
7) Bahwa benar pelapor menyerahkan foto copy TT Kospin Jasa yang
sudah dikeluarkan ke Terdakwa.
g. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang kami ajukan dipersidangan
berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-15) saat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
dilakukan penelitian tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum dimana ketika
itu didampingi penasehat hukum Prasetyo, SH., dimana pada saat itu
Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan ke Kejaksaan
karena membuat keterangan palsu dipersidangan kasus perdata dan saat itu
Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP tersangka.
h. Bahwa di BAP tersangka, tertanggal 8 Mei 2008, Terdakwa menerangkan
antara lain sebagai berikut :
1) Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2007 di Pengadilan Negeri Purbalingga
dihadapan sidang gugatan perdata saya sebagai saksi dibawah sumpah
atas perkara gugatan perdata antara Saudari Yanti Marsiti dan
Bambang Kristianto melawan Bambang Setyako dan Edi Setyako,
adapun isi kesaksian saya pada intinya saya menerangkan bahwa saya
disuruh oleh Sdri Yanti Marsiti untuk meminjam uang kepada Sdr.
Bambang Setyako dan Edi Setyako dengan menjaminkan TT Kospin
Jasa Bobotsari pemberian Sdri. Yanti Marsiti dan uang pinjaman
tersebut saya serahkan semua kepada Sdri. Yanti Marsiti.
2) Bahwa keterangan yang benar dan sesuai fakta yang terjadi adalah
keterangan/ kesaksian yang saya berikan kepada Penyidik Polwil
Banyumas pada tanggal 23 Agustus 2007 ;
3) Bahwa alasan mengapa saya memberikan keterangan berbeda
dikarenakan sehari sebelum dilaksanakannya persidangan tersebut,
saya telah diberi arahan atau disuruh oleh Sdra Bambang Setyako
untuk memberikan keterangan sesuai arahannya, sehingga pada saat
sidang saya memberikan keterangan yang berbeda keterangan yang
saya berikan kepada penyidik Polwil Banyumas, sedangkan alasannya
yaitu saya karena saya ditegaskan oleh Sdr. Bambang Setyako apabila
saya mengatakan keterangan seperti yang diberikan kepada penyidik
Polwil Banyumas, maka saya dalam posisi yang salah, sehingga atas
pemberitahuan tersebut, saya mengikuti arahan atau suruhan dari
kedua orang dimaksud, namun dari keterangan tersebut saya tidak
mendapatkan sesuatu keuntungan apapun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
4) Bahwa saya masih ingat bahwa keterangan yang saya berikan kepada
penyidik Polwil Banyumas bahwa saya benar telah menjual TT Kospin
Jasa Bobotsari kepada Sdr. Bambang Setyako yang saya peroleh dari
Sdri Yanti Marsiti (Toko Minggu) tetapi saya juga membeli pakaian
jadi kepada Sdri Yanti Marsiti namun dengan system pembayaran dua
minggu, kemudian dikarenakan dalam dua minggu tersebut saya tidak
bisa membayar pembelian pakaian dari Yanti Marsiti sehingga atas
kejadian tersebut TT yang diserahkan kepada saya kemudian saya jual
kepada Sdra Bambang Setyako di Blokir oleh Sdri Yanti Marsiti ;
5) Bahwa yang sebenarnya adalah saya ditunjukan oleh Sdri Yanti
Marsiti untuk menjual TT tersebut kepada Sdra Bambang Setyako
dengan kata-kata kamu jual aja ke Toko Batik Santosa TT tersebut
nanti uangnya untuk pembayaran pengambilan pakaian dari saya atas
pemberitahuan dari Sdri Yanti Marsiti tersebut akhirnya saya datang
ke Toko Batik Santosa dan menjual 21 lembar TT tersebut, bukan
disuruh oleh Sdri Yanti Marsiti apalagi disuruh untuk pinjam uang itu
tidak benar yang benar saya hanya ditunjukan saja agar menjual ke
Toko Santosa.
6) Bahwa seingat saya hutang saya kepada Sdri Yanti Marsiti dan Sdra
Bambang Kristianto kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- ;
7) Bahwa dari hasil penjualan TT Kospin Jasa Bobotsari tersebut saya
gunakan untuk membayar hutang kepada kakak saya yaitu Sdri Kartini
sebesar Rp.50.000.000,- kepada Sdra Gepeng alias Kasmui Rp.
12.000.000,- kepada Sdra H. Tarjani sebesar Rp. 15.000.000,-
selebihnya untuk makan dan keperluan saya sehari-hari, sedang hasil
penjualan barang dari Sdr. Yanti Marsiti saya gunakan untuk
membayar hutang kepada kakan saya Sdri Kartini sebesar
Rp.80.000.000,- ;
i. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan
tersangka Taryo Bin Ramidi tanggal 23 Agustus 2008 yang telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan pada intinya Terdakwa
menerangkan :
1) Bahwa Terdakwa mendapatkan tanda terima dari saksi Yanti untuk
membeli pakaian dan celana yang kemudian disuruh menjual ke
Daerah Tasik Banjarsari dan pangandaran karena dalam membeli
pakaian dan celana harus kontan maka tanda terima tersebut saya jual
kepada Bambang Setyako dan setelah mendapatkan uang dari
Bambang Setyako lalu saya belikan barang berupa pakaian dan celana
dan setelah barang terjual hasilnya tidak saya serahkan kepada Sdri.
Yanti bahkan saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada
orang lain, saya terima tanda terima pengambilan simpanan dari Sdri
Yanti jumlahnya sudah lupa, dan tanda terima yang saya terima dari
Sdri Yanti selain saya jual kepada Bambang Setyako juga saya jual
kepada Sdra Didi (adik Bambang Setyako) ;
j. Bahwa berdasarkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 229
K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan
seorang Terdakwa diluar sidang kemudian disidang dicabut akan tetapi
dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan
Terdakwa.
Bahwa kami tidak sependapat dengan dasar pertimbangan yuridis dari
Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanya
berdasar pada keterangan saksi-saksi yang justru mempunyai kepentingan atas
perkara ini. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang yaitu banyak fakta-fakta hukum yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan
putusan melainkan hanya keterangan saksi-saksi yang mempunyai
kepentingan atas perkara ini dan keterangan Terdakwa yang menguntungkan
Terdakwa yang dijadikan acuan dalam memutus perkara tanpa
dipertimbangkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada. Dalam
uraian putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
mengadili perkara ini banyak keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya
yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai
berikut :
Dalam uraian putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang
memeriksa dan mengadili perkara ini banyak keterangan saksi-saksi dan alat
bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan
yaitu sebagai berikut :
a. Dalam putusannya Hakim tidak mempertimbangkan replik dari Penuntut
Umum tetapi dalam putusannya Hakim lebih banyak mempertimbangkan
pembelaan dari Terdakwa sehingga hal tersebut tidak terjadinya
keseimbangan dalam membuat pertimbangan dalam memutus perkara ;
b. Dalam putusannya Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-
saksi dan alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian justru hakim
mempertimbangkan saksi-saksi yang mempunyai kepentingan atas perkara
ini.
7. Pembahasan
Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti apakah
dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal
apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tersebut tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan
bawahan tersebut dalam mengadili melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal
tersebut dikatakan sebagai alasan kasasi karena hal-hal tersebutlah yang dapat
dijadikan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi. Mengajukan alasan lain
untuk meminta pemeriksaan kasasi atas putusan pengadilan bawahan tidak
dapat dibenarkan. Dengan kata lain alasan-alasan kasasi tersebut bersifat
limitatif.
Mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan
memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dan dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, pemohon harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
sudah menyerahkannya kepada panitera, dan atas penyerahan itu, panitera
memberikan surat tanda terima. Surat tanda terima yang dibuat panitera atas
penerimaan memori kasasi tersebut, dalam praktek dikenal sebagai Akta
Penerimaan Risalah Kasasi. Kewajiban pemohon kasasi untuk mengajukan
memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut bersifat
imperatif. Bila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau
menyarahkan memori kasasi melampaui tenggang waktu yang ditentukan,
maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
Kasasi sebagai upaya hukum karena kasasi adalah salah satu bentuk
dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum
apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir.
Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh
terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang
diajukan oleh Jaksa Agung (sebagai upaya hukum luar biasa). Kasasi biasa
diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan
hukum tetap, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi
demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.
Putusan bebas dalam pengertian bebas murni” yang telah diputuskan
oleh judexfactie sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik
upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan
di dalam Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas.”
Namun dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak
mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh
Penuntut Umum tetap dimajukan kasasi. Jika dicermati sebenarnya di dalam
Pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakan putusan bebas tersebut murni
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
atau tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”. Tapi dalam praktiknya telah
dilakukan dikotomi, yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni.
Adapun tentang alasan Jaksa/Penuntut Umum yang tetap mengajukan
kasasi terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain :
1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Judexfactie) telah salah
menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat
(3) dan ayat (6) KUHAP ; 2) Cara mengadili yang dilakukan Judexfactie tidak
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ; 3) Putusan Judexfactie
bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan
“bebas tidak murni”.
Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam
memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu
pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983
tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
(TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada
menerangkan, “ Terdahadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran,
terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan
yurisprudensi ”. Intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensi
yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap
putusan bebas.
Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak
cukup kuat atau tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum
untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di
dalam Pasal 244 KUHAP, karena TPP KUHAP yang merupakan produk
Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum
tetap (Yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di
Indonesia. Dalam TAP MPR RI No. III tahun 2000 telah menetapkan Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai Sumber
Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1) UUD 1945 ; 2) Ketetapan
MPR RI ; 3) Undang-undang ; 4).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
undang (perpu) ; 5).Peraturan Pemerintah ; 6) Keputusan Presiden yang
Bersifat Mengatur ; dan 7). Peradturan daerah ;.Yurisprudensi dalam putusan
bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi
jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara
menganut asas “opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak
tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak (M
Sofyan Lubis, Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni, diakses di :
http://sofyanlubis.blogspot.com).
Menurut Penulis alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam permohonan kasasi ke Mahkamah
Agung dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP,
khususnya Pasal 253 yaitu apakah benar suatu putusan hakim tidak diterapkan
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili
tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar
pengadilan telah melampaui batasan wewenangnya.
Berdasarkan alasan tersebut, menurut Pasal 255 KUHAP, maka
putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dapat dibatalkan karena :
a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang
memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian
yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat
menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
c. Pengadilan atau hakim yang besangkutan tidak berwenang mengadili
perkara tersebut. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim
lain mengadili perkara tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan
Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas
Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Perkara Sumpah Palsu dengan
KUHAP
1. Pertimbangan Hakim Kasasi
a. Alasan kesatu
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan
bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni,
karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat
dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari
putusan bebas tersebut.
b. Alasan kedua
Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan
wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan
tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas
wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/
Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981
(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.
c. Alasan ketiga
Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum
dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka
biaya perkara dibebankan kepada Negara.
2. Amar Putusan Kasasi
Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan dalam rapat
permusyawaratan Mahkamah Agung memutuskan :
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
3. Pembahasan
Berdasarkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai
perkara sumpah palsu yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar putusan
bebas terhadap Terdakwa Taryo Bin Ramidi yang mana dalam rapat
permusyawarahan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan
kasasi oleh pemohon yakni Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan dalam
pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan Penuntut Umum oleh karena
judex factie sudah dianggap benar dalam menerapkan hukum dan sudah tepat
didalam pertimbangannya sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga yang
telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang sudah benar dalam
menetapkan hukum dan penerapan hukumnya.
Mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak
dapat diterima karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat
bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang
dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni
dari putusan bebas tersebut. Dan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi
hanya dapat diajukan apabila terdapat tidak diterapkannya suatu peraturan
hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya,
atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah
cermat dan teliti namun dalam keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum
dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tidak memenuhi syarat-syarat
pengajuan Kasasi sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. Di samping itu, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang
pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan
oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh
karena itu Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi
berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga sudah jelas bahwa Putusan bebas
Pengadilan Negeri Purbalingga yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan
Tinggi Semarang dengan Terdakwa Taryo Bin Ramidi dalam perkara sumpah
palsu sudah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :
1. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam
perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu berkaitan
dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
sebagaimana mestinya., apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan
menurut ketentuan undang-undang.,apakah benar pengadilan telah melampaui
batas wewenangnya.
2. Pertimbangan hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi
penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam
perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan
wewenang Mahkamah Agung yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-
undang atau keliru dalam menerapkan hukum.
B. Saran-Saran
1. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi
terhadap putusan bebas seyogianya memperhatikan segi keadilan, kepastian
dan kemanfatan bagi pencari keadilan
2. Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan
bebas pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi, sehingga semestinya ini
menjadi pegangan bagi Penuntut Umum ketika berupaya kasasi terhadap
putusan bebas murni.
60