Hari 3 Sesi 5. Pengelolaan Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara,dan GGG.docx
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA · Kelemahan sistem pengendalian Internal ... Melaksanakan...
Transcript of TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA · Kelemahan sistem pengendalian Internal ... Melaksanakan...
PERMASALAHAN KEUANGAN NEGARA
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP AUDIT KEUANGAN NEGARA
FASE AUDIT KEUANGAN NEGARA
last 08/18
Keuangan Negara dan Permasahannya
Keuangan Negara :
(1) Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang
(2) Uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara
sehubungan dg pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.
Pengelolaan keuangan negara :
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara
sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban.
Catatan : Pengurusan Fiskal Pemerintah (Pusat ; Daerah)
Pengurusan Moneter Bank Sentral
Pengurusan Kekayaan yang Dipisahkan BUMN ; BUMD
lanjutan
Area yang rawan korupsi :
Penyusunan anggaran
Penerimaan pajak dan retribusi
Pengadaan barang dan jasa
Bantuan sosial/hibah, perjalanan dinas,
Pengisian jabatan strategis (jual-beli jabatan).
Sumber : Mendagri, 2018
https://news.detik.com/d-4010549/...
Permasalahan Keuangan Negara yang ditemukan BPK
pada Pemerintah Pusat, Pemda, dan BUMN :
Kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pemborosan, inefisiensi, dan inefektivitas
Sumber : Ketua BPK-RI, 2018
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3950509/...
Pokok-pokok audit keuangan negara
Definisi Audit Keuangan Negara :
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara.
Audit keuangan negara merupakan unsur pokok bagi
terciptanya akuntabilitas publik.
Akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui :
Pelaksanaan program yang dibiayai uang negara
Tingkat kepatuhan kepada perundang-undangan
Keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Auditor :
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
2. Akuntan Publik, atau pihak lain untuk dan atas
nama BPK RI
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (BPKP,
Inspektorat, Satuan Pengawasan Internal)
Standar audit yang digunakan :
Standar Pemeriksanaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar Lain yang disusun dengan mengacu kepada
SPKN
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Tanggung jawab Auditor :
1. Merencanakan dan melaksanakan audit.
2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan publik, serta
menjunjung tinggi nilai integritas, obyektivitas, dan
independensi.
3. Menghargai dan memelihara kepercayaan publik,
dan mempertahankan profesionalisme.
Tangung jawab Organisasi Auditor :
1. Mempertahankan independensi (objektivitas)
2. Menggunakan pertimbangan profesional
3. Menugaskan auditor yang kompeten
4. Melaksanakan peer-review untuk menjamin sistem
pengendalian mutu organisasi auditor.
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Tanggung jawab auditan/auditee :
1. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis,
efisien, efektif, dan transfaran, dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
2. Merancang dan mengimplementasikan pengendalian
internal.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara secara tepat
waktu.
4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memantau
pelaksanaan tindaklanjut tersebut.
Setiap kerugian negara baik langsung maupun tidak
langsung karena perbuatan melanggar hukum harus diganti
oleh pihak yang bersalah dengan dikenakan Tuntutan
Perbendaharaan (bila pelakunya bendaharawan) atau
Tuntutan Ganti Rugi (bila pelaku bukan bendaharawan).
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Unsur-unsur audit keuangan Negara *) meliputi:
1.Hubungan tiga pihak, yang terdiri atas:
1) pemeriksa keuangan negara,
2) pihak yang bertanggung jawab, dan
3) pengguna LHP
2.Hal pokok (subject matter) dan informasi hal pokok
(subject matter information);
3.Kriteria pemeriksaan;
4.Bukti pemeriksaan;
5. Laporan hasil pemeriksaan, dan
6.Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
*) Sumber : BPK RI, 2017
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Audit keuangan negara harus memenuhi kriteria audit
yang disesuaikan dengan tujuan dan jenis audit.
Karakteristik kriteria audit keuangan Negara terdiri atas :1. Relevan mendukung kesimpulan audit yang
bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh
pengguna LHP.2. Lengkap faktor-faktor relevan yang dapat
memengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan,3. Andal evaluasi dan pengukuran yang konsisten
terhadap hal pokok oleh auditor lain yang mempunyai
kualifikasi yang sama;4. Netral mendukung kesimpulan yang tidak memihak.
5. Dapat dipahami mudah dipahami oleh pengguna
LHP sehingga pembuatan kesimpulan menjadi jelas,
komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran
yang berbeda-beda.
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Jenis Audit Keuangan Negara :
1. Audit Keuangan, Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil auditnya
berupa opini.
2. Audit Kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara
yang meliputi aspek keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas,serta menguji kepatuhan kepada ketentuan perundang-
undangan dan pengendalian internal. Hasil auditnya berupa
temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu eksaminasi (examination),
review, dan prosedur yang disepakati (aggred-uponprocedures). Misal : Audit Investigasi, Audit Sistem Pengendalian
Internal. Hasil audit : Kesimpulan mengenai asersi (semua hal
yang diaudit).
TAHAPAN/PROSES AUDIT SEKTOR PUBLIK
Secara umum, tujuan audit adalah untuk menyediakan
informasi bagi para pengambil keputusan (pengguna
laporan keuangan), dengan keyakinan yang memadai
mengenai :
1. Kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah
(Audit Keuangan)
2. Keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan
keuangan negara (audit Kinerja)
3. Simpulan atas suatu hal pada bidang keuangan,
atau pengendalian internal, atau bidang lain dari
suatu investigasi (Audit dengan Tujuan Tertentu)
Lanjutan : proses audit
Untuk mencapai tujuan ini, proses audit sektor publik
terbagi menjadi empat tahap, yaitu :
1. Merencanakan audit untuk memperoleh informasi
yang relevan dengan cara yang paling efisien.
2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal
auditan.
3. Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan
keuangan dan menguji ketaatan pada undang-
undang atau peraturan yang mengikat.
4. Melaporkan hasil audit.
…
Secara konseptual, Arens et al (2017) mengemukakan
fase audit keuangan (financial statement audit)
sebagai berikut :