TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
-
Upload
misterchest -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
1/57
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
LAPORAN STUDI LAPANGAN
TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
2/57
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
3/57
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
4/57
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
5/57
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah,
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Studi
Lapangan ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam terindah terhatur kepada
junjungan Rasulullah Muhammad SAW semoga kita termasuk orang yang mendapat
pertolongan beliau diyaumulakhirnanti.
Laporan Studi Lapangan ini disusun disusun guna memenuhi sebagian dari
persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Akuntansi Pemerintah Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2012. Begitu banyak pihak-pihak yang membantu
dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Studi Lapangan ini
d B ik Ol h k it li i i ik t i k ih li
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
6/57
5. Bapak Kusmanadji Ak., MBA Selaku Direktur Sekolah Tinggi AkuntansiNegara, Bapak Fadlil Usman, Ak., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akun
Pendidikan Ajun Akuntan, serta seluruh dosen yang telah mencurahkan berbagai
ilmu dan wawasan kepada penulis selama tiga tahun menjalani perkuliahan di
STAN.
6. Bapak Beta Andri Uliansyah SST., M. Acc. selaku dosen pembimbing.Terimakasih atas semua kesabaran, waktu, dan pemikiran yang diberikan untuk
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Laporan Studi
Lapangan ini.
7. Bapak Drs. Totong Sutama, Ak. atas penilaian yang diberikan atas LaporanStudi Lapangan ini serta ilmu yang telah diberikan pada saat penulis berada di
k l 2D S k l h Ti i Ak t i N
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
7/57
Dalam penulisan Laporan Studi Lapangan ini penulis menyadari masih banyak
kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu penulis menerima secara terbuka
kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga
Laporan Studi Lapangan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa STAN pada khususnya
dan masyarakat akademik pada umumnya.
Tangerang Selatan, Juli 2012
Penulis
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
8/57
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN .................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN STUDI LAPANGAN ................... iii
HALAMAN PERNYATAAN LULUS ............................................................ iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
9/57
1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ...................................... 102. Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Asahan atas Piutang ........................... 12
E. Neraca Pemrintah Kabupaten Asahan per 31 Desember 2011........ 12F. Pengakuan Piutang
Tuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 13
G. Pengukuran PiutangTuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 14
H. Penyajian dan Pengungkapan PiutangTuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 15
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
10/57
1. Tinjauan Terhadap Pos Piutang.............. 242. Tinjauan Terhadap Pengidentifikasian
Piutang Tuntutan Perbendaharaan 26
3. Tinjauan Terhadap PengakuanPiutang Tuntutan Perbendaharaan 27
4. Tinjauan Terhadap PengukuranPiutang Tuntutan Perbendaharaan 29
5. Tinjauan Terhadap Penyajian dan PengungkapanPiutang Tuntutan Perbendaharaan 31
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan 36B S 37
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
11/57
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Sisa Uang Persediaan (UP)
Kegiatan Tahun Anggatan 2005-2007.. 14
Tabel III.1 Komposisi Piutang Lancar..... 24
Tabel III.2 Komposisi Piutang Lain Lain 25
Tabel III.3 Rincian Realisasi Kegiatan
Sekretariat Daerah Tahun 2007 30
Tabel III.4 Tinjauan Pengungkapan
Piutang Tuntutan Perbendaharaan 34
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
12/57
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan 22
Gambar III.2 Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca. 23
Gambar III.3 Pengakuan Piutang
Tuntutan Perbendaharaan dan Aset Lainnya.. 28
Gambar III.4 Penyajian Piutang
Tuntutan Perbendaharaan di Neraca per 31 Desember... 32
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
13/57
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan Tanggal 31 Desember 2011
Lampiran II Rincian Saldo Kas yang Belum Disetor ke Kas Daerah Tahun 2011
Lampiran III Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Asahan
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
14/57
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangTata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan salah satu
kondisi yang ingin dicapai Republik Indonesia saat ini. Salah satu indikator
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan negara
yang akuntabel serta transparan. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan reformasi
di bidang pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan berlakunya paket
Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara, yang terdiri dari Undang-Undang
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
15/57
2
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu pos yang dimuat dalam Neraca
Laporan Keuangan Pemerintah adalah adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Walaupun telah ada aturan yang jelas
mengenai tuntutan perbendahaan, dalam pelaksanaannya pengelolaan dan
penatausahaan piutang perbendaharaan sering terjadi banyak kendala antara lain tidak
dilakukannya pembebanan perbendaharaan, tidak ada penyajian, dan pengungkapan
yang memadai atas piutang tuntutan perbendaharaan yang terjadi, serta masih banyak
i t t t t b d h tid k d t dit ih b bk
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
16/57
3
B. Tujuan Penulisan Laporan Studi LapanganAdapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Laporan Studi
Lapangan ini antara lain sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, penyajian dan pelaporan piutangtuntutan perbendaharaan di DPPKA Kabupaten Asahan dengan SAP.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan ProgramDiploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintah Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara.
3. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman materi yang telahdidapat dan dipelajari dalam proses perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan
sektor publik.
C R Li k P b h
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
17/57
4
mempelajari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan,
yang berupa buku-buku literatur, media cetak, literatur ilmiah, situs-
situs internet maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berguna untuk
memperoleh pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk
memberikan tinjauan atas permasalahan yang dibahas.
2. Metode Penelitian Lapangan.Metode penelitian lapangan terdiri dari 2 metode, yaitu sebagai berikut.
a. Metode review dokumen, yaitu melihat dan membaca dokumen yang ada yangberkaitan dengan pembahasan permasalahan.
b. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dan fakta di lapangan dengancara melihat atau mengamati secara langsung peristiwa, keadaan, serta proses
b k i d b k di li i k di dij dik d
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
18/57
5
Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kabupaten Asahan
keadaan dan fakta yang terkait dengan pengakuan, penyajian serta
pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan di Kabupaten Asahan.
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
Bab ini memberikan beberapa landasan teoritis terkait dengan
permasalahan yang akan dibahas serta tinjauan atas data dan fakta
yang telah diperoleh mengenai pengakuan, penyajian serta
pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan terhadap peraturan dan
standar terkait dengan menerapan teori dan pengetahuan yang penulis
miliki dan membahas permasalahan yang ada.
BAB IV PENUTUP
B b i i b i i i l d i i i d b b b l d
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
19/57
BAB II
DATA DAN FAKTA
A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Pemerintah Kabupaten Asahan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Asahan
adalah lembaga teknis daerah yang merupakan perubahan dari BPKD sesuai dengan
Keputusan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2008. Instansi ini merupakan gabungan
dari 3 (tiga) unit kerja yang mandiri, yaitu (1) Dinas Pendapatan, (2) Bagian
Keuangan, dan (3) Subbag Perlengkapan pada Bagian Umum dibawah naungan
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
20/57
7
B. Struktur Organisasi DPPKA Pemerintah Kabupaten AsahanStruktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset
Pemerintah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut.
1. Kepala DinasKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan
mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan dan bidang pendapatan, bidang
keuangan dan aset serta melaksanakan pemungutan daerah Kabupaten Asahan.
2. SekretarisSekretaris mempunyai tugas sebagaimana unsur pembantu untuk melaksanakan
sebahagian tugas dan fungsi Kepala DPPKA dalam mengkoordinasikan pelaksanaan
pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan,ketatalaksanaan dan
h k k h h b k l k k i
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
21/57
8
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang
Penetapan dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu: Kepala Seksi Pendataan / Penetapan,
Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Seksi Legalisasi Surat-surat
Berharga.
4. Kepala Bidang PenagihanKepala Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian
tugas Kepala DPPKA di Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Pajak Daerah,
Dana Perimbangan/Bagi Hasil dan Penerimaan Lainnya serta Restitusi.
Kepala Seksi Pajak Daerah Kepala Seksi Dana Perimbangan / Bagi Hasil dan
Penerimaan Lainnya Kepala Seksi Restitusi.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang
P ih dib l h 3 K l S k i i K l S k i P j k D h K l S k i
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
22/57
9
6. Kepala Bidang Aset dan InvestasiKepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana
sebahagian tugas Kepala DPPKA Kabupaten Asahan di Bidang Aset dan Investasi
yang berkaitan dengan Pencatatan, Pelaporan, Analisa Kebutuhan Barang Daerah,
Pemeliharaan dan Penghapusan.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang Aset
dan Investasi dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu: Kepala Seksi Pencatatan dan
Pelaporan, Kepala Seksi Analisa Kebutuhan Barang Daerah, dan Kepala Seksi
Pemeliharaan dan Penghapusan.
Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi DPPKA Kabupaten Asahan
dapat dilihat pada lampiran III.
C T P k k d F i DPPKA P i h K b A h
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
23/57
10
b. Menyusun keuangan APBD dan kebijakan pengelolaan APBD.c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
d. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum.e. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD.
f. Melaksanakan pengadaan dan pengurusan Aset Pemerintah Kabupaten Asahan.g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.D. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Dalam sistem akuntansi pemerintahan ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas
l d i k i iliki i b i b ik
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
24/57
11
di lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan berjumlah 83 unit yang terdiri dari: 17
Dinas, 8 Badan, 3 Kantor, 3 Sekretariat, dan 25 Kecamatan, 25 Cabang Dikjar, 1
Inspektorat, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah.
Sebagai entitas pelaporan maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD
Pemerintah Kabupaten Asahan, terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Unsur yang
mencakup dalam LRA terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
b. Neracad l h l k jik i i k i d
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
25/57
12
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentan kebijakan akuntansi
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.
2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan atas PiutangPemerintah Kabupaten Asahan mengklasifikasikan piutang menjadi Piutang
Pajak/Retribusi dan Piutang Lainnya.
a. Piutang Pajak/RetribusiPiutang Pajak/Retribusi dicatat sebesar nilai nominalnya berdasarkan surat
ketetapan pajak/retribusi yang telah terbitnamun pembayarannya belum diterima
sampai tanggal neraca.
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
26/57
13
Silaupiasa, Piutang Lain-lain, dan Persediaan.
2. Investasi Jangka Panjang, meliputi Investasi Nonermanen dan Investasi Permanen.3. Aset Tetap, meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,
Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
4. Aset Lainnya, meliputi Tagihan Pemberian Pinjaman Kepada PDAM TirtaSilaupiasa, dan Aset lainnya.
5. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).6. Ekuitas Dana Lancar, meliputi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),
Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan
Sewa Dibayar di Muka.
7. Ekuitas Dana Investasi, meliputi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang,
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
27/57
14
Pengakuan tersebut baru dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2011. Surat Keputusan
Pembebanan atas kerugian negara yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri
Kisaran kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Asahan periode 2007 hingga saat ini belum juga dikeluarkan oleh Bupati Asahan.
G. Pengukuran Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Pemerintah KabupatenAsahan
Piutang TP di DPPKA Pemerintah Kabupaten Asahan dicatat berdasarkan nilai
nominal sebesar Rp170.790.875,00 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran
sebagai kerugian Negara berdasarkan Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis
sebesar Rp170.790.875,00. Rincian nilai tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
28/57
15
Dari tabel II.1 diatas Kerugian sebesar Rp170.790.875,00 berasal dari realisas i
kegiatan MTQ sebesar Rp120.997.500,00 dan Festival Nasyid sebesar
Rp71.372.000,00 dengan total Rp192.349.500,00 namun berdasarkan keputusan
pengadilan hanya sebesar Rp170.790.875,00 yang termasuk sebagai kerugian negara.
Sisa dana dari kegiatan pembinaan iman dan taqwa sebesar Rp31.732.500,00 dan
festival nasyid sebesar Rp30.870.000,00 disita oleh Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai
barang bukti.
H. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan di DPPKAKabupaten Asahan
Pada bagian aset di Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember yang
telah diaudit oleh BPK, piutang tuntutan perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
29/57
16
Pekerjaan Umum. Untuk lebih jelasnya rincian sisa UP tersebut dapat dilihat di
lampiran II mengenai kas di bendahara pengeluaran.
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
30/57
BAB III
PEMBAHASAN
A. Landasan Teori1. Piutanga. Pengertian Piutang
Warren Reeve dan Fess (2005:404) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
piutang adalah sebagai berikut: Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang
terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Rusdi
Akbar (2004:199) menyatakan bahwa pengertian piutang adalah: piutang meliputi
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
31/57
18
b. Jenis PiutangBedasarkan Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No. 06, piutang dikelompokkan
berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya. Berikut ini merupakan klasifikasi
piutang berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya:
1) Pungutan Pendapatan Negara/DaerahTimbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena
adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi
lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan
Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan
pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
32/57
19
4) Kerugian Negara/DaerahPiutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh
atasan langsung kepada orang, pegawai negeri bendahara ataupun pegawai negeri
yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melanggar hukum
mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh
BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum
mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut
sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:
1. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
33/57
20
Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila
penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses
pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)
dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan
Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang
akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok
aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur
pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
34/57
21
diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, serta dalam Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang
dinyatakan bahwa pegawai negeri bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara, wajib mengganti
kerugian tersebut.
c. Pengakuan Piutang Tuntutan PerbendaharaanPeristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
35/57
22
ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan 1 dilunasi di atas 12 (duabelas) bulan berikutnya.
e. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan1) Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca
Setelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, sebelum disajikan
terlebih dahulu dilakukan pencatatan atas pengakuan piutang tuntutan seperti pada
gambar III.1 berikut.
Gambar III.1
Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan
No Kode Akun Uraian Debit Kredit
1 Pengakuan Tagihan
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
36/57
23
Gambar III.2
Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca
ASET KEWAJIBAN
Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek XXXX
. Kewajiban Jangka Panjang XXXX
Piutang Pajak XXXXPiutang PNBP XXXX EKUITAS DANA
Piutang Transfer XXXX Ekuitas Dana Lancar
Bagian Lancar TGR XXXX Cadangan Piutang XXXX
Penyisihan Piutang tak Tertagih Ekuitas Dana Investasi XXXX
Aset Lainnya Diinvestasikan dalam AsetLainnya
XXXX
Tuntutan Perbendaharaan XXXX
2) Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaaan di NeracaDi samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang tuntutan
perbendaharaan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi
dimaksud dapat berupa:
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
37/57
24
B. Pembahasan1. Tinjauan Terhadap Pos Piutang
Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per
31 Desember Tahun 2011 dimasukkan kedalam kelompok piutang lancar tepatnya
pada bagian piutang lain-lain. Piutang lancar merupakan hak Pemerintah Kabupaten
Asahan yang akan diterima di masa mendatang dalam jangka satu tahun. Piutang
tersebut terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang transfer, belanja dibayar
dimuka, bagian lancar pinjaman kepada PDAM Tirta Silaupiasa, piutang bunga,
piutang PDAM Silaupiasa, dan piutang lain-lain. Rincian piutang tersebut dapat
dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel III.1
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
38/57
25
piutang lain-lain yang mencakup 8,88% piutang lancar Pemerintah Kabupaten Asahan
dengan jumlah Rp2.467.607.445,00. Selanjutnya piutang lancar urutan ketiga ialah
Piutang PDAM Silaupiasa yang mencakup 7,69% piutang lancar, sedangkan
selebihnya merupakan piutang dengan persentase dibawah 3% yang terdiri dari
piutang pajak 1,27%, piutang retribusi 2,73%, belanja dibayar dimuka 0,26%, bagian
lancar pinjaman kepada PDAM Silaupiasa 1,19% dan piutang bunga sebesar 0,08%
dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp1.534.151.754,00.
Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa piutang lain-lain yang merupakan
tempat dimasukkannya piutang tuntutan perbendaharaan merupakan piutang dengan
komposisi kedua terbesar dari seluruh piutang lancar yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Asahan. Adapun komposisi dari piutang lain-lain dapat dilihat pada
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
39/57
26
Rp170.790.875,00 sedangkan yang piutang penjualan kendaraan menempati urutan
ketiga dengan komposisi 5,61% piutang lain-lain sebesar Rp138.350.000,00.
Piutang tuntutan perbendaharaan yang menempati posisi kedua dalam piutang
lain-lain dengan jumlah Rp170.790.875,00 jika dibandingkan dengan keseluruhan
total piutang lancar piutang tuntutan perbendaharaan akan mencakupi 0,61% dari
seluruh piutang lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Walaupun
hanya mencakup 0,61% dari total piutang lancar, piutang tuntutan perbendaharaan
menempati urutan ketujuh dari total piutang lancar dan posisinya masih berada diatas
piutang bunga dan belanja dibayar dimuka pada Neraca Pemerintah Kabupaten
Asahan per 31 Desember 2011.
2. Tinjauan Terhadap Pengidentifikasian Piutang Tuntutan Perbendaharaan
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
40/57
27
kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Piutang Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan
Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu berdasarkan pengidentifikasian yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan SAP dengan menyajikan piutang atas
kerugian negara tersebut sebagai pitang tuntutan perbendaharaan karena kerugian
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
41/57
28
Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2008 sampai
dengan tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Asahan tidak melakukan pengakuan atas
piutang tuntutan perbendaharaan yang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
Kisaran sebagai kerugian Negara tersebut. Kerugian negara tersebut masih disajikan
sebagai kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp254.952.000,00 pada Neraca
Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember 2011 sebelum diaudit oleh BPK.
Sisa dari kas di bendahara pengeluaran yang tidak diakui sebagai kerugian negara
sebesar Rp84.161.125,00 selanjutnya dimasukkan kedalam aset lainnya didalam
neraca. Pencatatan atas pengakuan piutang tuntutan perbendaharan dan aset lainnya
tersebut dapat dilihat pada gambar III.3 berikut.
Gambar III.3
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
42/57
29
berwenang. Penyelesaian piutang tuntutan perbendaharaan yang terjadi di Pemerintah
Kabupaten Asahan dilakuksn melalui proses pengadilan. Oleh karena itu dokumen
sumber yang digunakan dalam pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan ialah
Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis dari Pengadilan Negeri Kisaran.
Pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan seharusnya dilakukan pada tahun 2008
berdasarkan Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis. Bupati asahan seharusnya
segera membentuk TPKN dan memantau penyelesaian kerugian tersebut sehingga
pengakuan tuntutan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Namun pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan belum dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Asahan sejak tahun 2008 hingga 2011. Setelah BPK
mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2011 diketahui
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
43/57
30
dimasukkan kedalam piutang tuntutan perbendaharaan (jangka panjang). Dengan
pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan akan diketahui nilai yang termasuk
piutang jangka panjang dan nilai yang termasuk bagian lancar piutang. Oleh karena
itu pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan sangat tergantung ketetapan
mengenai jangka waktu pelunasan di dokumen sumber saat pengakuannya.
Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang tidak dilakukan sejak tahun
2008 hingga tahun 2011 mengakibatkan pengukuran atas Piutang tersebut juga tidak
mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Pada tahun 2012
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas lapoan keuangan pemerintah kabupaten
asahan pemerintah kabupaten asahan menyajikan piutang tuntutan perbendaharaan
berdasarkan nilai nominalnya sebesar Rp 170.790.875,00
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
44/57
31
perbendaharaan hingga saat ini seluruh nilainya masih disajikan sebagai piutang
lancar di Neraca per 31 Desember. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten
Asahan belum melakukan pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan tersebut
sehingga belum dapat menentukan bagian piutang jangka panjang maupun bagian
lancar dari piutang perbendaharaan tersebut karena belum ada surat ketetapan
mengenai jangka waktu pelunasan piutang tersebut.
Jika ditinjau berdasarkan Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No. 06 yang
menyatakan bahwa pengukuran piutang tuntutan perbendaaraan dilakukan sesuai
dengan pengakuannya maka pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan sudah tepat dikarenakan belum adanya
pengakuan yg jelas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan atas piutang
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
45/57
32
Pengakuan atas piutang tuntutan perbendaharaan yang belum dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Asahan tentu saja menyebabkan piutang tuntutan
perbendaharaan tidak disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31
Desember Tahun 2011 sebelum di audit BPK. Namun setelah dilakukan pemeriksaan
oleh BPK Pemerintah Kabupaten Asahan memperbaiki Neracanya sehingga piutang
tuntutan perbendaharaan disajikan sebagai bagian lancar piutang tuntutan
perbendaharaan seluruhnya di bagian aset lancar dan juga berpasangan dengan
cadangan piutang di bagian ekuitas dana lancar. Untuk lebih jelasnya penyajian
piutang tuntutan perbendaharaan dapat dilihat pada gambar III.4 berikut ini.
Gambar III.4
Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca per 31 Desember
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
46/57
33
Dari gambar III.4 diatas dapat diketahui bahwa seluruh piutang tuntutan
perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00 dimasukkan ke bagian piutang lain-lain
dalam neraca dan disajikan sebagai piutang lancar. Cadangan Piutang sebesar
Rp27.718.265.332,94 termasuk didalamnya cadangan piutang atas tuntutan
perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00. Oleh karena belum adanya jangka waktu
pelunasan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten asahan atas piutang tersebut
maka penyajian piutang tuntutan perbendaharaan seluruhnya dijadikan piutang lancar
dalam neraca. Sisa UP Sekretariat Daerah yang tidak termasuk kerugian daerah
sejumlah Rp84.161.125,00 masuk kedalam aset lainnya yang berjumlah
Rp2.348.890.861,00 serta dimasukkan ke dalam pos diinvestasikan dalam aset lainnya yang
berjumlah Rp3.115.805.021,00 di bagian ekuitas dana investasi di neraca.
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
47/57
34
Tabel III.4
Tinjauan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan
No Pengungkapan Keterangan
1 Kebijakan akuntansi Sudah
2 Saldo menurut umur Belum
3 Penjelasan atas penyelesaian piutang Belum4 TGR/TP yang masih dalam proses penyelesaian Sudah
5 Barang/uang yang disita oleh Negara/daerah
sebagai jaminan.Sudah
Dari tabel III.4 di atas dapat diketahui bahwa dalam CaLK pemerintah Kabupaten
Asahan telah diungkapkan mengenai kebijakan akuntasi yang digunakan. Piutang
tuntutan perbendaharaan dicatat sesuai dengan nilai nominal pada dokumen sumber
saat pengakuan baik berupa SKTJM maupun surat keputusan instansi lain yang
berwenang. Uang barang bukti yang disita oleh kejaksaan berupa sisa dana dari
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
48/57
35
Asahan adalah saldo menurut umur piutang serta penjelasan atas penyelesaian
piutang. Saldo menurut umur piutang berguna untuk mengetahui tingkat kolektibilitas
piutang tersebut sehingga dapat diketahui mana piutang yang kemungkinan besar
dapat ditagih dan mana piutang yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih.
Penjelasan mengenai penyelesaian piutang menjelaskan bagaimana proses
penagihan piutang apakah masih pada Pemerintah Kabupaten Asahan atau sudah
diserahkan penagihannya ke KPKNL. Tanpa adanya penjelasan tersebut dapat terjadi
kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan piutang tuntutan
perbendaharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam CaLK sudah cukup
memadai karena kebijakan akuntansi sudah diungkapkan, barang bukti yang disita
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
49/57
BAB IV
PENUTUP
A. SimpulanDari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan
sebagai berikut.
1. Identifikasi piutang tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Asahan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Asahan telah dapat menentukan piutang yang termasuk
piutang tuntutan perbendaharaan merupakan piutang yang timbul karena
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
50/57
37
4. Penyajian piutang tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Asahan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember
2011 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah kabupaten
Asahan menyajikan piutang perbendahaan sebagai bgian dari piutang lain-lain
dalam bagian asset lancar serta bepasangan dengan akun cadangan piutang pada
ekuitas dana lancar.
5. Pengungkapan mengenai piutang tuntutan perbendaraharan yang dilakukan olehPemerintah Kabupaten Asahan telah cukup memadai meskipun masih ada sedikit
kekurangan dalam pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Pemerintah Asahan telah
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
51/57
38
B. SaranDari uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya
menunjukkan bahwa akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan di Pemerintah
Kabupaten Asahan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hanya saja di bagian
pengakuan dan pengungkapan yang dilakukan masih ada beberapa hal yang perlu di
perbaiki berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis. Oleh karena
itu, penulis mencoba memberikan saran-saran mengenai langkah-langkah yang dapat
diupayakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan di masa
mendatang. Saran yang diusulkan oleh penulis adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Kabupaten Asahan hendaknya segera menetukan jangka waktu
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
52/57
39
4. Pemerintah Kabupaten Asahan hendaknya melakukan peninjauan terhadap kas dibendahara pengeluaran yang ada pada 17 SKPD yang hingga akhir tahun 2011
belum disetor kembali ke kas daerah karena hal tersebut telah menyalahi aturan
mengenai pengelolaan kas, selain itu dengan banyaknya kas pada SKPD
Pemerintah Kabupaten Asahan yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah
mengindikasikan adanya potensi kerugian negara pada seluruh SKPD tersebut.
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
53/57
40
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Rusdi. 2004. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: UMP AMP YPKN.
Warren, Reeve dan Fees. 2005. Pengantar Akuntansi Edisi 21. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
________________. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
54/57
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
55/57
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
56/57
RINCIAN SALDO KAS YANG BELUM DISETOR KE KAS DAERAH
No Uraian 2011 (Rp) 2010 (Rp)
1 Dinas Pendidikan 83.929.497,00 410.780.410,00
2 UPT Disdik Kec. Pulau Rakyat 4.750.000,00 4.125.000,00
3 UPT Disdik Kec. Tanjung Balai 450.000,00 669.40,001
4 UPT Disdik Kec. Air Joman 260.000,00 0,00
5 UPT Disdik Kec. Setia Janji 0,00 14.184.595,00
6 UPT Disdik Kec. Tinggi Raja 0,00 1.080.000,00
7 UPT Disdik Kec. Rawang Panca Arga 0,00 90.000,00
8 UPT Disdik Kec. Sei Kepayang Timur 2.978.300,00 3.858.900,00
9 UPT Disdik Kec. Aek Songsongan 2.535.000,00 9.739.220,00
10 Dinas Kesehatan 42.754.120,00 88.949.586,00
11 RSUD H. Abdul Manan Simatupang 0,00 15.598.399,00
12 Dinas PU 0,00 26.635.218,00
13 Lingkungan Hidup 25.000,00 0,0014 Kantor Kependudukan Capil 0,00 4.716.540,00
15 Dinas Sosial 0,00 14.915.522,00
16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 15.583.331,00
17 Dispora 0,00 19.326.753,00
18 Sekretariat Daerah 1.486.345.386,00 5.100.000,00
19 Sekretariat DPRD 0,00 700.068.863,00
Lampiran II
-
7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf
57/57
STRUKTUR ORGANISASI DPPKA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Lampiran III