TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Petani

Tingkat kemandirian petani dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya petani.

Menurut Slamet (2003), meskipun para petani yang hidup di pedesaan dan pelo-

sok-pelosok yang jauh dari pusat-pusat peradaban modern dan sering disebut-se-

but sebagai terbelakang, bodoh dan miskin, tetapi mereka adalah manusia seperti

kita semua yaitu memiliki potensi dan kemampuan, disamping juga memiliki

kebutuhan dan keinginan. Keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan bukanlah

sesuatu yang akan melekat secara abadi pada para petani dan yang jelas itu semua

bukanlah kemauan dan keinginan mereka. Para petani itu memiliki potensi dan

kemampuan. Sekarang kemampuan mereka mungkin masih rendah, tetapi mereka

mempunyai potensi untuk meningkatkannya. Mereka pun memiliki berbagai

kebutuhan dan keinginan yang akan dapat mereka penuhi sendiri bilamana potensi

dan kemampuan mereka mendapat kesempatan untuk berkembang.

Selanjutnya menurut Slamet (2003), kondisi masyarakat petani masa kini

adalah sebagai berikut:

(1) Percampuran antara yang modern, maju, kaya dan yang tradisional, terting-

gal dan miskin.

(2) Mayoritas berpendidikan rendah.

(3) Mayoritas masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.

(4) Lembaga-lembaga masyarakat belum banyak yang secara nyata member-

dayakan masyarakat.

(5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan umumnya masih ren-

dah.

(6) Masyarakat madani masih merupakan cita-cita, disebabkan oleh banyaknya

kendala yang dihadapi, dan kondisi yang belum kondusif.

(7) Mayoritas masih hidup dalam “kegelapan,” kurang informasi dan umumnya

tidak memiliki alternatif yang lebih menguntungkan.

Menurut Tjitropranoto (2005), kondisi petani di lahan marjinal dan penga-

ruhnya terhadap kapasitas diri dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya, produktivitas,

pendapatan dan kesejahteraan, digambarkan secara skematis pada Gambar 1.

11

:

Kapasitas Diri Pemanfaatan Kapasitas Sumberdaya

PRODUKTIVITAS

PENDAPATAN

Pendidikan Rendah

Motivasi Rendah

Apatis Kemauan Rendah

Percaya Diri Rendah

Petani Kecil Di Lahan Marginal

Pemanfaatan SDA

Akses Kredit

Adopsi Teknologi

Akses Pasar

KESEJAHTERAAN

Gambar 1. Petani dan Produktivitasnya di Lahan Marginal (Tjitropranoto, 2005)

12

Gambar tersebut menjelaskan bahwa ciri-ciri petani di lahan marjinal

antara lain: berpendidikan rendah, motivasi rendah, apatis, berkemauan rendah

dan rasa percaya dirinya rendah. Hal ini mencerminkan rendahnya kapasitas diri

petani dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya yang masih rendah, yaitu

kurangnya akses petani terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, akses terhadap

kredit, adopsi teknologi dan akses pasar. Keadaan ini akan menyebabkan

rendahnya produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Berdasarkan

pemikiran ini, peningkatan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan melalui

peningkatan kapasitas diri petani dan penguatan akses petani terhadap berbagai

sumberdaya. Pengembangan kapasitas petani dapat dilakukan melalui upaya

pemberdayaan oleh penyuluh pertanian sesuai dengan pengembangan kapasitas

yang mereka butuhkan. Dalam hal ini penyuluh pertanian berperan mem-

fasilitasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kapasitas petani, selanjutnya

petanilah yang mampu mengembangkan kapasitas dirinya.

Karakteristik Petani yang Mempengaruhi Kemampuan Mengubah Perilaku

Kualitas sumberdaya pribadi (individual/personal characteristic) adalah

ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang sebagai individu manusia. Rogers dan

Shoemaker (1981) mengungkapkan bahwa sumberdaya pribadi mencakup: (1) Ci-

ri kepribadian (personality), dan (2) Ciri komunikasi. Ciri kepribadian mencakup:

empati, dogmatisme, kemampuan abstraksi, rasionalitas, intelejensia, sikap terha-

dap perubahan, sikap mengambil resiko, sikap terhadap ilmu pengetahuan atau

pendidikan, fatalisme, motivasi meningkatkan taraf hidup dan aspirasi terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Ciri-ciri komunikasi antara lain: partisipasi sosial,

komunikasi interpersonal dengan sistem luar, kekosmopolitan, kontak dengan

agen pembaharu, keterdadahan terhadap media massa, keinovatifan (keaktifan

mencari inovasi), kepemimpinan (leadership) dan penerimaan terhadap norma

modern.

Rogers (1969) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kemampuan seseorang dalam mengubah perilaku adalah: (a) Kemampuan mem-

baca dan menulis, (b) Sifat kosmopolit, (c) Tingkat pendidikan, (d) Status sosial

Ekonomi dan (e) Umur. Lionberger (1960) menyatakan bahwa karakteristik

13

individu atau personal faktor yang perlu diperhatikan adalah: umur, tingkat pendi-

dikan dan karakter psikologis. Karakteristik psikologis antara lain adalah ra-

sionalitas, fleksibilitas mental, dogmatisme, orientasi terhadap usahatani dan ke-

cenderungan mencari informasi. Mc Leod dan O’Kiefe Jr (1972) menyatakan

bahwa variabel demografik yang digunakan sebagai indikator untuk menerangkan

perilaku individu adalah: jenis kelamin, umur dan status sosial.

Rogers (1969) dan Salkind (1985) mengemukakan bahwa dalam proses

pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlepas dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal individu masyarakat antara lain: Umur, pendidikan, jenis kelamin,

jumlah tanggungan, status sosial ekonomi dan pengalaman masa lalu. Faktor

eksternal yang esensial antara lain: Peran penyuluh (fasilitator, motivator, kata-

lisator, pendidik, pelatih); lingkungan (fisik, sosial dan ekonomi) dan ketersediaan

dana/modal usaha.

Salkind (1985) mengemukakan bahwa pengembangan sumberdaya ma-

nusia adalah merupakan upaya untuk mengubah/meningkatkan pengetahuan, si-

kap dan keterampilan. Dalam hal ini, haruslah melalui proses dan merupakan

suatu usaha peningkatan taraf hidup manusia agar mendapatkan suatu pengakuan

(recognition) individu dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pengembangan

swadaya masyarakat, penyuluh dan lembaga keswadayaan bagi individu sebagai

wadah dengan bentuk kelompok berperan penting dalam proses pemberdayaan

anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian indi-

vidu/masyarakat. Dengan demikian kehidupan berkelompok berperan mem-

pengaruhi kemampuan individu mengubah perilaku.

Hal senada dikemukakan oleh Gerungan (1983), faktor eksternal yang

dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang antara lain adalah: (a) Kekuatan

(force), (b) Perubahan norma kelompok, (c) Perubahan “membership group,” (d)

Perubahan “reference group,” dan (e) Pembentukan kelompok baru.

Menurut Padmowihardjo (1994), kemampuan umum untuk belajar akan

bagi seseorang berkembang secara gradual semenjak dilahirkan sampai saat

kedewasaan. Seseorang pada usia 15 – 25 tahun akan belajar lebih cepat dan

berhasil mempertahankan retensi belajar, jika diberi bimbingan dalam

14

pembelajaran yang baik. Kemampuan ini akan berkembang dan tumbuh maksimal

pada usia 45 tahun. Kemampuan belajar akan nyata berkurang setelah usia 55

sampai 60 tahun.

Menurut Winkel (1990), pendidikan merupakan proses pembentukan wa-

tak seseorang sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara berting-

kah laku. Dengan demikian, tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi

kemampuan mengubah perilaku.

Karakteristik Sistem Sosial

Pengertian Sistem Sosial

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pemberdayaan, tingkat peme-

nuhan kebutuhan pengembangan kapasitas dan kemandirian petani dalam

beragribisnis adalah faktor sistem sosial. Agen pemberdaya (termasuk penyuluh

dan pendamping) dan petani, hidup dan beraktivitas dalam suatu sistem sosial

tertentu, secara otomatis akan mempengaruhi kualitas pemberdayaan dan akhirnya

mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan pengembangan kapasitas dan

kemandirian petani beragribisnis.

Foster (1973) menyatakan bahwa kegiatan manusia dalam kelompok sosial

dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya dan psikologi kelompok atau masyarakat

tempat orang tersebut berada. Sistem sosial mengatur bagaimana hubungan di

antara anggota-anggotanya, bagaimana status dan peranan masing-masing ang-

gota, serta hak dan kewajibannya. Sistem budaya mengatur perilaku anggota-

angota kelompok, dimana perilaku tersebut harus mengikuti norma-norma yang

berlaku. Sistem psikologi berhubungan dengan bagaimana individu mereaksi atau

merespon stimulus dari luar dirinya dalam situasi kelompok tertentu. Sistem

psikologi ini meliputi: pengetahuan, persepsi, aspirasi, sikap, motivasi, harapan-

harapan dan aspek-aspek pengalaman hidup seseorang.

Sistem sosial dan budaya sering digunakan secara bergantian, karena

kedua konsep tersebut saling dekat dan saling pengaruh mempengaruhi. Sistem

sosial menekankan cara kelompok terbentuk dan terorganisasi, macam bentuk

hubungan antar mereka dalam hidup bersama, status dan stratifikasi sosial dan

15

bentuk-bentuk pranata sosial lainnya. Sistem budaya lebih menekankan pada atu-

ran atau norma-norma yang memberi arah perilaku anggotanya. Oleh Foster

diakui bahwa pembatasan tersebut masih kurang jelas dan kabur, sehingga para

ahli lebih mudah memandang konsep tersebut dalam pengertian yang saling men-

cakup, yaitu konsep sosial-budaya (socio-cultural).

Sistem sosial adalah suatu set (satuan) kehidupan sosial yang tersusun dari

unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan pengaruh mem-

pengaruhi (Sanders, 1958; Berlo, 1961; Havelock & Huberman, 1977). Sistem

berkembang dalam suatu situasi tertentu sambil terus mencari bentuknya yang

lebih sempurna.

Loomis (1964) menyebutkan adanya sembilan unsur dalam sistem sosial,

yaitu: (1) Tujuan dari sistem sosial; (2) Kepercayaan atau belief; yaitu keperca-

yaan yang menyangkut aspek kognitif atau aspek intetellectual ability; (3)

Sentimen, yaitu perasaan tertentu diantara para anggota yang dapat

mempengaruhi pola interaksinya, sehingga sentimen ini lebih menyangkut aspek

afektif atau emosi; (4) Norma, yaitu standar perilaku atau perilaku-perilaku yang

telah dapat diterima oleh orang-orang dalam sistem sosial itu, dimana norma itu

ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis; (5) Sanksi, yaitu sitem pemberian

penghargaan atau hukuman yang berhubungan dengan perilaku yang ditunjukkan

seseorang, dimana sanksi ini selalu ada hubungan dengan norma; (6) Kedudukan

dan peranan, yaitu kedudukan dan peranan yang jelas dari anggota dalam sistem

sosial; (7) Kekuasaan/pengaruh, yaitu adanya struktur kekuasaan yang jelas,

sehingga ada struktur kewenangan yang jelas pula; (8) Stratifikasi sosial, yaitu

lapisan-lapisan sosial yang ada dalam masyarakat dan (9) Fasilitas, yaitu segala

macam alat dan wahana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, baik

perangkat keras (hard ware) dan perangkat lunak berupa peraturan/perundang-

undangan, dan lain-lain (soft ware).

Selain sembilan unsur tersebut, Betrand (1974) menambahkan satu unsur

lagi yaitu “stres and strain.” Stress dan strain yaitu, tegangan yang timbul di

dalam sistem sosial yang berguna untuk menimbulkan penguatan atau persatuan

diantara anggota sistem.

16

Perubahan dalam Sistem Sosial

Perubahan dalam sistem sosial dapat menuju ke arah yang positif dan negatif. Berbagai tipe perubahan sistem menurut Havelock dan Huberman (1977) adalah sebagi berikut: (1) Perubahan terjadi sebagai akibat datangnya masukan baru, berupa informasi,

ide atau teknologi baru. (2) Perubahan yang disebabkan karena kegagalan sistem dalam mencapai ke-

seimbangan. (3) Perubahan dalam rangka proses mencari bentuk baru sebagai sistem secara

keseluruhan. (4) Perubahan karena sistem lama telah lapuk, sebagai akibat erosi kebudayaan. (5) Perubahan yang terjadi karena pengaruh penggunaan barang-barang impor. (6) Perubahan yang terjadi karena fusi dengan sistem sosial lain. (7) Perubahan yang terjadi karena adanya ide baru yang bertujuan menyem-

purnakan sistem, atau dalam rangka menciptakan sistem baru yang lebih sempurna. Dalam perubahan sistem sosial, dapat terjadi hambatan-hambatan yang

memperlambat terjadi perubahan. Bennis, et al (1969) menyebutkan dua faktor penghambat terhadap perubahan dalam sistem sosial, pertama adalah hambatan pribadi dan kedua adalah hambatan dalam sistem sosial itu sendiri. Hambat-an pribadi meliputi: (1) Homeostatis, yaitu sifat pribadi yang ingin tetap seperti pada keadaan semula. (2) Kebiasaan atau adat yang tidak menginginkan perubahan. (3) Persepsi anggota sistem sosial yang masih rendah. (4) Sifat ketergantungan pada seseorang. (5) Sifat super ego, yaitu dirinya merasa sudah menguasai dan merasa tahu,

sehingga tidak bersedia menerima pengetahuan yang datang dari luar. (6) Sifat regresi, yaitu tidak mau memandang ke depan, justeru mengagung-

agungkan masa lampau. Hambatan-hambatan dalam sistem sosial, meliputi: (1) Tidak mau menerima ide perubahan karena keterikatannya pada norma sosial. (2) Sifat yang melekat pada sistem budaya yang berlaku (systemic cultural cohe-

rence). (3) Orang-orang dalam sistem sosial yang vested interest.

17

(4) Menganggap tabu bila meninggalkan adat/tradisi.

(5) Sifat sistem sosial yang tertutup, yang tidak mau menerima masukan baru

dari luar.

Menurut Havelock dan Huberman (1977), ada tujuh faktor penghambat

perubahan dalam sistem sosial, yaitu:

(1) Hambatan geografis. Hambatan ini misalnya terjadi pada daerah terpencil,

dengan sarana transportasi yang sulit, sehingga penyampaian informasi

terganggu. Demikian pula terjadi kelambatan dalam penyampaian bahan-

bahan yang diperlukan bagi inovasi.

(2) Hambatan historis. Misalnya, sistem pendidikan kolonial yang tidak tepat

dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil. Sistem kelembagaan kema-

syarakatan yang didominasi kelompok elit yang telah berlangsung lama.

(3) Hambatan ekonomis. Hambatan ini berupa kurang dimilikinya dana dan

modal yang diperlukan bagi inovasi atau ide baru untuk perubahan.

(4) Hambatan dalam prosedur. Hambatan ini berupa tiadanya koordinasi yang

mapan antar pemegang peranan atau lembaga maupun aparat yang akan

melaksanakan perubahan. Sebagai akibatnya, bahan-bahan atau pekerjaan

bagi pembangunan tidak selesai pada waktunya.

(5) Hambatan personal. Hambatan ini tidak tersedianya tenaga-tenaga ahli dan

terampil serta memiliki dedikasi tinggi yang diperlukan dalam pemba-

ngunan.

(6) Hambatan sosio-kultural. Misalnya, terdapat pertentangan ideologi, per-

tentangan kelas-kelas dalam masyarakat, perasaan menyerah pada nasib,

serta sifat-sifat tradisi masyarakat yang ingin mempertahankan

kebiasaannya.

(7) Hambatan politik. Misalnya, kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara

pemimpin-pemimpin politik, antara pemimpin politik dengan peguasa nega-

ra, cara pengambilan keputusan yang terlalu terpusat, kurang kesempatan

berpartisipasi, padahal masyarakat menghendaki diikut sertakan dalam

proses pengambilan keputusan. Juga hambatan-hambatan karena kurangnya

dukungan penguasa formal dalam gerakan masyarakat setempat.

18

Masyarakat Petani sebagai Suatu Sistem Sosial Petani berta keluarganya umunya tinggal di pedesaan atau di pinggiran

kota. Petani dan lingkungan tempat tinggalnya adalah suatu sistem sosial. Sistem

sosial tersusun dari sejumlah unsur yang mengatur tata kehidupan sistem yang

bersangkutan. Masyarakat desa, merupakan kehidupan bersama dan mendiami

suatu wilayah tertentu, juga memiliki sejumlah unsur sistem sosial. Unsur-unsur

itulah yang mengatur pola hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan

yang lain, yang membangun struktur, yang mengatur pembagian tugas, yang

membagi peranan, yang menentukan sanksi sosial dan sebagainya.

Menurut Sanders (1958), masyarakat desa (yang di dalamnya ada petani)

dapat dipandang sebagai tempat pemukiman bersama (community as settlement).

Sebagai pemukiman bersama, masyarakat terdiri dari sejumlah penduduk, terdiri

dari berbagai macam bentuk pekerjaan dan layanan sosial, memiliki jaringan

komunikasi tertentu, memiliki tradisi dan sistem nilai tersendiri, memiliki lapisan

atau struktur, memiliki kelompok-kelompok sosial sebagai wadah

mengekspresikan kehendaknya, merupakan wadah untuk mengadakan interaksi

satu sama lain, memiliki sistem dan mekanisme kontrol yang akan mengatur

perilaku anggotanya dan masyarakat terserbut selalu terjadi perubahan sosial.

Sanders (1958) juga mengemukakan bahwa masyarakat (termasuk petani)

dalam kegiatannya, disamping dilandasi oleh ciri-ciri sebagaimana disebutkan di

atas, masyarakat ditandai oleh adanya usaha untuk kaderisasi, proses sosialisasi,

alokasi dari sesuatu yang dianggap berharga (prestige), mobilitas sosial, integrasi

dari perilaku melalui proses penyesuaian (pembudayaan) dan adanya

kepemimpinan yang akan mengatur dan mengorganisasi semua kegiatan.

Menurut Sanders (1958), masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri

dari sub-sub sistem. Sub-sub sistem masyarakat pedesaan terdiri dari sub sistem :

(1) Kehidupan keluarga, (2) Pemerintahan, (3) Ekonomi, (4) Agama dan (5)

Pendidikan. Sub-subsistem tersebut dalam keseluruhan sistem saling berhu-

19

bungan dan saling pengaruh mempengaruhi. Hubungan saling pengaruh antar sub

sistem tersebut digambarkan Sander seperti terlihat pada Gambar 2.

Pengaruh Kepemimpinan dalam Sistem Sosial Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi oleh pimpinan agar

anggota mau mengikuti pengarahannya (Slamet, 2004). Pengaruh kepemimpinan

merupakan tingkat kekuatan yang melekat pada diri seorang pemimpin. Orang

yang memiliki kepemimpinan yang kuat, akan memiliki pengaruh yang lebih

besar pula. Hammer dan Organ (1978), menyebutkan bahwa pengaruh kepe-

mimpinan bersumber kepada: (1) Otoritas, (2) Keahlian/kecakapan (expertise) dan

(3) Sifat kesetiakawanan (friendship).

Ekonomi Agama Pemerintahan Keluarga Pendidikan

Kelas

Keterangan Gambar: Menurut Gambar tersebut, sebelah kanan terdapat “Kelas” dengan 5 anak panah dua ujung. Artinya, bahwa kelas-kelas atau lapisan dalam masyarakat melintasi kelima komponen yang lain. Dalam gambar lintasan tersebut tidak diperlihatkan secara jelas, untuk menghindari keruwetan gambar.

Gambar 2. Saling Hubungan antar Sub Sistem dari Sistem Sosial Masyarakat Pedesaan (Sanders, 1958)

Dalam hubungannya dengan usaha penyebaran inovasi dan peranan pe-

mimpin dalam pembangunan pertanian dalam suatu sistem sosial, Havelock

20

(1971) dan Rogers & Shoemaker (1971) mengemukakan sejumlah peranan pe-

mimpin masyarakat, yaitu:

(1) Merangsang dan mengajak para pengikutnya untuk mencari, menyebar dan

mengadopsi inovasi.

(2) Mengarahkan pengikutnya untuk melakukan kontak dengan unit sistem sosial

yang lain yang lebih maju.

(3) Mengatur suasana dan iklim dalam sistem, sehingga terjadi hubungan yang

harmonis antar anggota.

(4) Membangun dan membagi peranan di dalam sistem, sehingga setiap anggota

mengetahui dan menyadari tugasnya masing-masing.

(5) Mempengaruhi dan mengajak pengikutnya untuk menghargai dan meman-

faatkan setiap ide baru yang datang dari luar.

(6) Menciptakan suatu struktur di dalam sistem sosial yang memungkinkan ada-

nya hubungan yang saling memotivasi, sehingga terjadi hubungan saling

pengaruh mempengaruhi yang bermanfaat dan saling menguntungkan (social

learning interaction).

Konsep-konsep Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan

Menurut Hikmat (2001), pada awal gerakannya konsep pemberdayaan

bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masya-

rakat. Proses pemberdayaan hakekatnya dapat dipandang sebagai depowerment

dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi

dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil

manusia dan kemanusiaan (humanisme). Doktrin dari konsep ini sama dengan

aliran fenomologi, ekstensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk

power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia.

Menurut Pranarka dan Moeljarto (Prijono dan. Pranarka, 1996), pema-

haman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan

kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkem-

bangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat. Perlu upaya mengakul-

turasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan

kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan pula oleh Pranarka dan Moeljarto,

21

empowerment hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi

bagian dan fungsi dari kebudayaan, yaitu aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi

manusia dan bukan sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi

dan koaktualisasi eksistensi manusia. Dalam menghadapi era globalisasi dan

demokratisasi, sumberdaya manusia perlu dipersiapkan agar mampu menghadapi

tantangan masa depan.

Apa pengertian pemberdayaan? Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata empower (memberdayakan). Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionery (Prijono dan Pranarka, 1996), kata “empower” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority to dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Menurut Pranarka dan Moeljarto (Prijono dan Pranarka, 1996), berda-sarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecen-derungan: (1) Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberi-kan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Menurut Oakley & Marsden (1984), proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecen-derungan atau proses yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan, dan (2) Kecenderungan sekunder mene-kankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Seringkali terwujudnya kecenderungan primer harus didahului kecenderungan sekunder. Kecenderungan yang kedua ini dalam proses pengembangan idenya banyak dipengaruhi oleh karya Paulo Freire.

Menurut Padmowihardjo (2005), makna sebenarnya dari pemberdayaan adalah “to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something.” Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pro-ses kapasitasi atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Dengan kapa-sitasi seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan yang diakui

22

secara official atau legal sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi, melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya dan martabatnya. Robinson (1994) memperjelas konsep pemberdayaan dengan mengemu-kakan bahwa:

"Empowerment is a personal and social process, a liberating sense of one’s own strengths, competence, creativity and freedom of action; to be empowered is to feel power surging into one from other people and from inside, specifically the power to act and grow, to become, in Paolo Freire’s terms, “more fully human.”

Payne (1997) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan, pada

intinya ditujukan untuk:

“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”.(membantu klien memperoleh daya)

Shardlow (1998) mengemukakan bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan meng-usahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future). Menurut Ife (1995) tentang pemberdayaan mengemukakan bahwa: “Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and participate in and affect the life of their community.”

Ife (1995), menambahkan bahwa “empowerment aims to increase the power of the disadvantaged.” Chambers (1987) menambahkan, bahwa konsep pemberdayaan masyarakat memiliki tiga sifat utama, yaitu: berpusat pada manu-sia, partisipatoris dan berkelanjutan.

Menurut Slamet (2003), pemberdayaan masyarakat merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sua-tu usaha membuat masyarakat mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, melihat peluang, dapat memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

23

Syarat Pemberdayaan

Sajogyo (1999) mengemukakan bahwa untuk merangsang lahirnya gerak-

an masyarakat yang bermula pada komunitas lokal, ada sejumlah syarat yang

harus dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah:

(1) Restrukturisasi kelembagaan dasar komunitas. Tatanan dasar yang mengatur kehidupan komunitas desa perlu direorientasi (UU Politik dan Pemerintahan) dari pola yang feodalistik dan kolonial (pemerintahan yang kuat dan pater-nalistik) ke pola yang lebih partisipatif (masyarakat yang proaktif).

(2) Meninjau kembali segala kebijakan yang memperlemah kreatifitas masya-rakat dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih memihak pada upaya peningkatan kreatifitas masyarakat untuk memperbaiki nasib sendiri.

(3) Pendekatan top-down harus segera diganti dengan pendekatan bottom-up, yang tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan dan penye-lenggaraan program. Istilah program pengembangan masyarakat desa seha-rusnya tidak lagi berkonotasi program masuk masyarakat, melainkan pro-gram dari masyarakat.

Visi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sajogyo (1999), pembangunan haruslah memiliki visi mem-

berdayakan manusia dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Sebab se-

panjang jaman, keswadayaan merupakan sumberdaya kehidupan yang abadi

dengan manusia yang menjadi intinya dan partisipasi merupakan perwujudan

optimalnya. Keberdayaan merupakan modal utama masyarakat untuk mengem-

bangkan dirinya serta mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat lain.

Pemberdayaan hanya bisa tercapai melalui sikap intristik “memanusiakan

manusia“ melalui penggalian dan penghargaan pada nilai-nilai luhur kema-

nusiaan dan melalui pengembangan prakarsa dan partisipasi masyarakat menolong

diri sendiri untuk “berdiri di atas kaki sendiri.” Pemberdayaan merupakan proses

belajar yang produktif dan reproduktif. Produktif dalam pengertian mampu

mendayagunakan potensi diri dan lingkungan dan kerjasama untuk memperoleh

kemanfaatan materil dan immateril bagi masyarakat pada suatu jangka waktu

tertentu. Reproduktif, dalam pengertian mampu mewariskan nilai-nilai kearifan.

24

Setiap generasi yang berdaya harus bisa mewariskan nilai kearifan kepada

generasi berikutnya, utamanya nilai-nilai pembebasan diri dari keterbelakangan

dan kemiskinan.

Misi Utama Pemberdayaan

Menurut Sajogyo (1999), ada lima misi utama yang harus diemban untuk

mencapai hasil pemberdayaan yang baik. Kelima misi tersebut saling terkait, jika

kurang dari lima fungsi itu yang digelar dalam program, maka tidak akan

diperoleh hasil yang berkelanjutan.

Penyadaran

Dalam banyak kasus, orang luar sebagai peneliti atau petugas pelayanan

masyarakat, seringkali menemukan keadaan komunitas desa yang serba mubazir.

Di daerah pinggiran terutama pedesaan, sering terlihat banyak potensi diri dan

lingkungan masyarakat yang tak termanfaatkan, sementara kehidupan mereka

sendiri memprihatinkan. Di tengah daratan, sungai dan laut yang terbentang luas

muncul ironi “ayam lapar di lumbung padi.” Dalam hal ini perlu upaya pe-

nyadaran masyarakat, sehingga mereka menemukan potensi diri dan mampu

memanfaatkannya. Penyadaran yang dimaksudkan adalah penyadaran akan

kemampuan diri, sumberdaya yang mereka miliki, peluang baru yang

bersumber dari dalam dan luar komunitas untuk memperbaiki diri dan arti soli-

daritas antar warga dalam memenuhi kebutuhan, merupakan misi

pemberdayaan yang utama.

Pengorganisasian

Salah satu sumber kesalahan yang paling mendasar dalam pengembangan

organisasi komunitas lokal adalah paternalisme perencana. Ketika para perencana

menemukan keadaan kelembagaan tradisional lemah, mereka secara refleks

memperkenalkan organisasi modern kepada komunitas desa dengan bentuk dan

pola yang serba seragam. Dalam proses itu terlupakan bahwa penilaian yang

menyimpulkan lemahnya kelembagaan tradisional seringkali bias pengalaman

dari perencana yang bekerja pada organisasi modern. Juga terlupakan bahwa

25

organisasi dan kelembagaan, hakikinya haruslah berawal dari prakarsa masyarakat

secara sukarela agar memudahkan mereka mengelola potensi sosial ekonomi yang

dimiliki.

Penguatan organisasi masyarakat mutlak diperlukan dalam upaya member-

dayakan diri mereka, mengacu pada prinsip memanfaatkan potensi kelem-

bagaan yang berakar kuat dalam struktur masyarakat lokal. Kinerja ke-

lembagaan lokal perlu dinilai kembali oleh, dari dan untuk masyarakat setempat,

sehingga dapat diperkembangkan menjadi “biduk” bagi masyarakat menyongsong

masa depan yang kian terbuka dan kompetitif.

Kaderisasi

Setiap program pada hakekatnya memiliki keharusan mempersiapkan

kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas

pendampingan setelah program berakhir. Kader-kader dapat berasal dari

penduduk lokal yang dipilih oleh masyarakat secara partisipatif dan musyawarah.

Ukuran keberhasilan kaderisasi adalah kemampuan kader lokal untuk memainkan

peran sebagai pendamping bagi masyarakat, minimal menyamai kemampuan

pendamping purna waktu sebelum program berakhir, yang ditentukan oleh

penilaian masyarakat.

Dukungan Teknis

Pembaharuan masyarakat setempat umumnya memerlukan bantuan suatu

lembaga dari luar yang menguasai sumberdaya informasi dan teknologi yang

dapat membantu mempercepat pembaharuan itu menjadi kenyataan. Organisasi

pendukung teknis sering adalah aparat pemerintah, mungkin juga perusahaan

swasta.

Pengelolaan Sistem

Sekelompok masyarakat adalah sistem yang terkait dengan sistem yang

lebih luas. Kebutuhan-kebutuhannya sebagian diperoleh dari pihak lain. Dalam

menjalankan kegiatan usaha, masyarakat memerlukan modal, pengetahuan dan

keterampilan baru yang relevan, namun tidak selalu tersedia dan atau tidak

terpenuhi di tingkat lokal. Oleh sebab itu, pendamping bertugas mengeola sistem,

26

yaitu memperlancar upaya masyarakat memperoleh kebutuhan tersebut baik

secara individu maupun secara berkelompok dalam sistem se-tempat yang

berkelanjutan.

Upaya “pengelolaan sistem,” salah satu misi pemberdayaan dari Sajogyo

(1999), dalam istilah Sumardjo dkk. (2003) adalah “pengembangan kemampuan

berjaringan.” Menurut Sumardjo dkk. (2003), pengembangan jaringan adalah

menggali dan mengembangkan kerjasama sinergis dengan pihak-pihak lain dalam

pengembangan usaha.

Dengan mengemban lima misi pemberdayaan masyarakat tersebut maka

membuka peluang membentuk masa depan yang baru. Penyadaran, pelatihan

kader, pengorganisasian, dukungan teknis dan pengelolaan sistem secara sinergis

merupakan upaya membangun daya manusia.

Menurut Florus (1998), kata pemberdayaan dalam konteks sosial kema-

syarakatan mencakup lima elemen pokok, yakni: (1) Pengembangan kemampuan

daya nalar, bersikap dan berpikir kritis, (2) Penguatan akses ke berbagai sumber-

daya, (3) Pencerahan terhadap kemampuan mengatur dan memerintah diri sendiri,

(4) Peningkatan kesejahteraan, dan (5) Membina kebersamaan dan kontrol sosial.

Dalam kaitannya dengan kaum miskin, Narayan (2002) mengemukakan

bahwa pemberdayaan merupakan pengembangan aset dan kapabilitas penduduk

miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, mempengaruhi, mengon-

trol dan mengendalikan institusi yang akuntabel yang berpengaruh pada kehi-

dupan mereka. Pemberdayaan kaum miskin kerap kali mengandung empat unsur:

(1) Akses pada informasi. Akses pada informasi yaitu, arus informasi dua

arah dari pemerintah kepada warga dan dari warga kepada pemerintah,

dalam hal ini warga bertanggung jawab dan pemerintah responsif dan akun-

tabel. Warga yang akses informasi (informed citizen) lebih mudah untuk

mengambil keuntungan dari setiap peluang, mengakses layanan, meman-

faatkan hak mereka, bernegosiasi dengan efektif dan mempertanggung-

jawabkan tindakan mereka.

(2) Keterlibatan dan partisipasi. Keterlibatan dan partisipasi adalah suatu

tindakan untuk berperanserta yang memberdayakan menempatkan kaum

27

miskin sebagai co-procedurs dengan otoritas dan kendali atas keputusan dan

sumberdaya, terutama sumberdaya financial, termasuk partisipasi dalam

perencanaan.

(3) Akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu kepada daya untuk meminta pejabat

negara, pengusaha swasta dan penyandang dana, membuat kebijakan, meng-

ambil tindakan dan menyediakan banrtuan dana untuk mereka.

(4) Pengorganisasian lokal. Pengorganisasian lokal yaitu meningkatkan ke-

mampuan penduduk untuk bekerjasama, mengorganisasikan diri dan memo-

bilisasi sumberdaya untuk mengatasi masalah mereka bersama.

Menurut Narayan (2002), suatu tindakan memberdayakan adalah mem-

bangun kekuatan kaum miskin, yaitu: pengetahuan, skill, nilai-nilai, inisiatif dan

motivasi mereka untuk memecahkan masalah, mengelola sumberdaya dan mele-

nyapkan kemiskinan.

Menurut Ife (1995), model pemberdayaan yang dikembangkan mencakup

tujuh jenis power (kekuatan). Ketujuh jenis power yang termasuk dalam strategi

pemberdayaan berbasis komunitas adalah: (1) power atas pilihan pribadi dan

peluang kehidupan, (2) power untuk mendefinisikan kebutuhan, (3) power atas

ide-ide (berpikir sendiri), (4) power atas institusi-institusi, (5) power atas sum-

berdaya, (6) power atas aktivitas ekonomi dan (7) power atas reproduksi.

Pemberdayaan Model Pentagonal

Pada masa yang lalu cara pandang terhadap petani adalah berdasarkan

kelemahan yang dimiliki petani, sehingga menempatkan petani pada posisi yang

harus dibantu dan dilindungi (petani bodoh, petani fatalis, petani tidak ulet, dan

sebagainya). Akibat lebih jauh, telah menjadikan para pengambil keputusan

membantu petani dengan sistem top down. Pendekatan ini ternyata membuahkan

hasil petani menjadi “ketergantungan” dan tidak mandiri.

Perlu ada cara pandang baru terhadap petani, yaitu yang melihat petani

berdasarkan “daya/kekuatan/kemampuan yang telah dimiliki,” kemudian diberda-

yakan dengan mambuka akses seluas-luasnya sehingga petani dapat member-

dayakan diri dengan pilihan mandiri. Cara pandang tersebut senada dengan kon-

sep “sustainable livehood’ yang di dalamnya ada “model pentagonal” dari

Departement For International Development (DFID, 1998).

28

Kerangka kerja model pentagonal ini aslinya dibuat oleh Institut of

Development Studi, kemudian disesuaikan untuk mengakomodir konsep DFID

dan tujuan-tujuan praktis. Dalam kerangka kerja ini dilakukan analisa lima asset

yang berbeda yang mana masing-masing petani membangun penghidupannya.

Artinya, dalam memberdayakan petani harus berdasarkan apa yang sudah dimiliki

petani dari lima asset ini dan memberikan daya kepada petani agar memiliki

kemampuan untuk akses terhadap kelima asset tersebut, yaitu:

(1) Human Capital adalah kapital yang dimiliki petani berkaitan dengan aspek

kemanusiaan baik fisik maupun mental yaitu terkait dengan: keteram,pilan,

pengetahuan, kemampuan bekerja, kesehatan dan sebagainya yang sangat

penting bagi petani untuk mencari strategi bagi penghidupan yang lain.

(2) Social Capital adalah kemampuan akses petani terhadap membina jaringan

kerja, hubungan kepercayaan, keanggotaan dalam suatu kelompok, akses

terhadap lembaga sosial yang lebih luas dimana petani hidup dan mencari

penghmidupannya.

(3) Natural Capital adalah kemampuan petani untuk akses terhadap sum-

berdaya alam yang dapat memberikan manfaat sebagai sumber penghidupan

seperti: tanah/lahan, air, keragaman biologi dan lingkungan.

(4) Physical Capital adalah kemampuan/daya yang dimiliki petani untuk akses

terhadap infrastruktur pokok seperti alat transportasi, perumahan, sumber air

bersih, energi, sarana produksi, sarana komunikasi yang me-mungkinkan

petani dapat melangsungkan penghidupannya.

(5) Financial Capital adalah daya yang dimiliki petani agar akses terhadap

permodalan, apakah melalui kemampuan menabung

(berinvestasi), kemampuan menjangkau dan memanfaatkan kredit untuk

melangsungkan usaha/penghidupannya.

Mengacu pada berbagai pendapat dari: Sayogyo (1999), Florus (1998), Ife

(1995), Narrayan (2002), Sumardjo dkk. (2003) dan Slamet (2000), kata kunci

dari misi (tugas) pemberdayaan yaitu:

(1) Pengembangan perilaku keinovatifan (Slamet, 2000; Florus, 1998), yaitu:

(a) Pengembangan kemampuan daya nalar dan berpikir kritis.

29

(b) Penyadaran akan kemampuan diri, sumberdaya yang mereka miliki dan

peluang-peluang baru.

(c) Pengembangan sikap dan nilai-nilai, inisiatif dan motivasi.

(d) Kemampuan memanfaatkan peluang dan bernegosiasi.

(2) Penguatan berpartisipasi (Florus, 1998; Narrayan, 2002), yaitu:

(a) Melibatkan petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan.

(b) Meningkatkan kemampuan mendefinisikan kebutuhan pengembangan

kapasitas dan kemandirian.

(3) Pengorganisasian lokal (Sajogyo, 1999; Florus, 1998 dan Narrayan, 2002),

yaitu:

(a) Meningkatkan kemampuan penduduk untuk bekerjasama,

mengorganisasikan diri dan memobilisasi sumberdaya untuk mengatasi

masalah mereka bersama.

(b) Memanfaatkan potensi kelembagaan yang berakar kuat dalam struktur

masyarakat lokal dan berawal dari prakarsa masyarakat.

(4) Penguatan akses terhadap berbagai sumberdaya (Sayogyo, 1999; Florus,

1998; Narrayan, 2002 dan Ife, 1995), yaitu:

(a) Membantu petani menguasai informasi dan teknologi.

(b) Penguatan akses petani untuk memperoleh sarana produksi yang

berkualitas, permodalan, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.

(5) Penguatan kemampuan berjaringan (Sayogyo, 1999; Sumardjo dkk, 2000),

yaitu: menggali dan mengembangkan kerjasama sinergis dengan pihak-pihak

lain dalam pengembangan usaha.

(6) Kaderisasi (Sayogyo, 1999), yaitu: mempersiapkan kader-kader pengem-

bangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan

setelah program berakhir atau membantu petugas pemberdayaan dalam me-

ngembangkan keswadayaan masyarakat.

Peran Petugas Pemberdayaan Masyarakat

Peran yang dilakukan seorang petugas pemberdayaan dalam pember-

dayaan masyarakat terkait dengan model intervensi yang digunakan. Menurut

30

Spergel, 1975; Zastrow, 1986 dan Adi, 1999 (Adi, 2003), minimal ada tujuh peran

yang dapat dikembangkan yaitu:

Pempercepat Perubahan (Enabler)

Sebagai enabler seorang agen pemberdayaan membantu masyarakat agar

dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan

mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masa-lah yang mereka

hadapi secara lebih efektif. Dasar filosotis dari peran ini adalah "help people to help

themselves."

Ada empat fungsi utama petugas pemberdayaan sebagai pemercepat terja-dinya

perubahan, yaiitu:

(a) Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka;

(b) Membangkitkan dan mengembangkan `organisasi' dalam masyarakat;

(c) Mengembangkan relasi interpersonal yang baik;

(d) Memfasilitasi perencanaan yang efektif.

Perantara (Broker)

Peranan seorang broker (perantara) dalam intervensi makro terkait erat

dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masya-rakat

yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (community services),

tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan

lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara, yang

merupakan peran mediasi, dalam konteks pengem-bangan masyarakat juga diikuti

dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini. Misalnya

ingin menghubungkan masyarakat di lingkungan kumuh yang memproduksi

pupuk kompos (klien) dengan para pemakai ataupun pembeli pupuk kompos.

Maka upaya menghubungkan klien dengan lembaga yang menyalurkan penjualan

pupuk kompos tidak dilakukan sendiri oleh petugas pemberdayaan, tetapi harus

dikerjakan bersama wakil dari klien tersebut, agar bila sudah tiba waktunya untuk

melakukan terminasi, klien yang bersangkutan dapat tetap menjalin hubung-an

dengan lembaga yang terkait.

Pendidik (Educator)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, petugas pemberdayaan

diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik

31

dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komuniti yang menjadi sasaran

perubahan. Disamping itu ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup

memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Dalam kaitan dengan hal

ini, seorang petugas pemberdayaan tidak ja-rang harus menghubungi rekan

dari profesi lain yang menguasai materi tersebut. Misalnya saja, ketika

seorang petugas pemberdayaan harus menyampaikan informasi mengenai

perilaku hidup yang sehat, dalam hal ini petugas pemberdayaan mungkin

harus menghubungi dokter puskesmas ataupun ahli kesehatan masyarakat

guna mendapat informasi yang relatif mencukupi untuk disampaikan pada

masyarakat.

Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi se-

orang petugas pemberdayaan untuk selalu belajar. Karena begitu seorang

petugas pemberdayaan merasa sudah tidak perlu belajar kembali mengenai topik

yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan

pandangan yang kurang up-to-date dan kurang menjawab tantangan ataupun

masaiah yang muncul pada waktu itu.

Tenaga Ahli (Expert)

Dalam kaitan dengan peranan sebagai tenaga ahli (expert), petugas

pemberdayaan diharapkan untuk dapat memberikan masukan, saran dan du-

kungan informasi dalam berbagai area. Misalkan saja, seorang tenaga ahli

diharapkan dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi

yang bisa dikembangkan dalam suatu organisasi nirlaba yang menangani masalah

lingkungan, kelompok-kelompok mana saja yang harus terwakili, atau

memberikan masukan mengenai isu apa yang pantas dikembangkan dalam suatu

komunitas (termasuk organisasi).

Seorang expert harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bu-

kanlah mutlak harus dijalankan klien mereka (masyarakat ataupun organisasi),

tetapi usulan dan saran tersebut !ebih merupakan masukan gagasan sebagai bahan

pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan

keputusan.

32

Perencana Sosial (Social Planner)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang

terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan yang

rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencana sosial mengem-

bangkan program, mencoba mencari alternatif sumber pendanaan, dan mengem-bangkan

konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan.

Menurut Zastrow, peran expert dan social planner saling tumpang tindih, dimana

seorang expert lebih memfokuskan pada pemformulasian usulan dan saran (advice)

yang terkait dengan isu dan permasalahan yang ada. Sedangkan perencana sosial lebih

memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan

program.

Advokat (Advocate)

Peran sebagai advokat' dalam community work dicangkok dari profesi hukum.

Peran `advokat' pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaharuan sosial dan pada sisi

lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang

aktif dan terarah (directive), agen pemberdayaan menjalankan fungsi advokasi

atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu

bantuan ataupun layanan, tetapi ins-titusi yang `seharus'nya memberikan

bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif ataupun

menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang petugas

pemberdayaan tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok

profesional ataupun kelompok elite tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang

diharapkan (dalam kaitan dengan upaya mengembangkan suatu komunitas).

Peran advokasi, misalnya saja dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh

lembaga non pemerintah yang menyampaikan tuntutan pada pemerintah, seperti

tuntutan agar pemerintah menyediakan ganti rugi yang memadai bagi mereka

yang digusur; agar pemerintah meringankan biaya pendidikan, agar pemerintah

memperhatikan hak-hak rakyat yang tertindas dan lain sebagainya.

Aktifis (Activist)

Sebagai activist, seorang petugas pemberdayaan mencoba melakukan

perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah

pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (power) pada kelompok yang kurang

33

mendapatkan keuntungan (disadvantaged group). Seorang activis biasanya

memperhatikan isu-isu tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan hu-kum yang

berlaku (injustice), kesenjangan (inequity) dan perampasan hak.

Seorang aktivis biasanya mencoba menstimulasi kefompok-kefompok

yang kurang diuntungkan tersebut (disadvantaqed group) untuk mengorga-nisir

diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan vang ada (yang

menjadi 'penekan' mereka). Taktik yang biasa mereka lakukan adalah melalui

konflik, konfrontasi (misalnya melalui demonstrasi) dan negosiasi.

Serupa dengan peran sebagai advokat, seorang aktivis juga menjalankan peran

partisan. Hal ini dilakukan karena mereka melihat klien mereka sebagai `korban'

dari struktur yang berkuasa ataupun sistem yang berjalan saat itu. Upaya aktifis

lingkungan dari keiompok `greenpeace' guna menghalangi kapal pengangkut

plutonium, ataupun pembantaian ikan paus merupakan salah satu bentuk

konvensional yang biasa dilakukan ofeh para aktifis.

Meskipun ada tumpang tindih di antara beberapa peran di atas, dalam

penerapannya yang dikaitkan dengan model intervensi yang dipilih. Tetapi secara

sederhana dapat terlihat bahwa tiga peran pertama (sebagai pemercepat perubahan.

perantara, dan pendidik) lebih banyak terkait dengan model intervensi pengembangan

masyarakat (community development). Kemudian peran sebagai tenaga ahli dan

perencana sosial tampaknya lebih terikait dengan model intervensi pengembangan

pelayanan komunitas (community services approach). Sedangkan peran sebagai advokat

dan aktifis teriihat lebih terkait dengan model intervensi aksi komunitas (community

action).

Menurut Hubeis dkk (1992), empat peran yang mungkin dilakukan oleh

penyuluh pembangunan adalah: (1) Katalis, (2) Penemu solusi, (3) Pendamping

dan (4) Perantara. Secara lebih terinci peran pendampingan adalah:

(1) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara mengenali dan

mendefinisikan keperluan mereka.

(2) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara mendiagnosa

masalah dan menetapkan tujuan perubahan yang hendak dicapai.

34

(3) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara memperoleh

sumber-sumber informasi, sarana dan prasarana pembangunan yang diper-

lukan.

(4) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara memilih dan mengkreasi suatu solusi permasalahan yang disesuaikan dengan kondisi khalayak yang bersangkutan.

(5) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara dalam memo-difikasi dan menempatkan solusi-solusi.

(6) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara dalam meng-evaluasi kemanfaatan suatu solusi dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang.

Menurut Lippit et al., (1958) tahap-tahap perubahan berencana yang dapat dilakukan penyuluh adalah: (1) Menumbuhkan kebutuhan untuk berubah. (2) Membangun hubungan untuk berubah. (3) Diagnosis masalah sasaran. (4) Menetapkan tujuan dan intensitas tindakan. (5) Melakukan usaha nyata ke arah pencapaian tujuan perubahan. (6) Generalisasi, yaitu perluasan dan pemantapan perubahan dengan skala kecil. (7) Hubungan terakhir, yaitu memutuskan hubungan dengan sasaran untuk

mencegah ketergantungan masyarakat pada penyuluh (community worker), berlanjut dalam pola hubungan yang lainnya.

Karakteristik dan Strategi Intervensi masyarakat

Berkaitan dengan karakteristik pengembangan masyarakat, Glen (1993)

menggambarkan bahwa ada tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan ini:

(1) Tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mende-

finisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.

(2) Proses pelaksanaannya melibatkan kreatifitas dan kerjasama masyarakat ataupun

kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

(3) Menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non direktif.

35

Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani

Kualitas pemberdayaan petani adalah gambaran dari hasil kinerja

penyuluh pertanian. Menurut Bernandin dan Russel (1993), kinerja adalah

catatan output yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu

dalam suatu periode tertentu. Gruneberg (1979) menyatakan bahwa kinerja

adalah perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respon

terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kinerja kerja dapat dilihat atas

dasar hasil kerja, derajat kecepatan kerja dan kualitas (mutu) kerja.

Menurut Slamet (2003), filosofi mutu suatu kinerja adalah:

(1) Setiap pekerjaan menghasilkan barang dan/atau jasa.

(2) Barang dan jasa itu diproduksi atau diusahakan karena ada yang memerlukan

(setidaknya oleh diri sendiri).

(3) Orang-orang yang memerlukan barang/jasa itu disebut pelanggan.

(4) Barang dan/atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelang-

gannya.

(5) Barang atau jasa itu harus dibuat/diupayakan sedemikian rupa agar dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya (kliennya).

(6) Barang atau jasa itu disebut bermutu apabila dapat memenuhi atau melebihi

kebutuhan dan harapan pelanggannya.

Menurut Kusnadi (2003), kinerja yang baik sebaiknya memiliki karak-

teritik:

(1) Rasional. Kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat.

(2) Konsisten. Kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang

ada.

(3) Tepat. Kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas.

(4) Sistematis. Kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak acak.

(5) Berorientasi kepada kerjasama. Kinerja seharusnya diarahkan kepada

kerjasama dan lain-lain.

36

Pemberdayaan (empowerment) dilakukan karena ada orang-orang yang

membutuhkannya. Menurut Slamet (2003), penyuluhan pembangunan (merupa-

kan upaya pemberdayaan) adalah industri jasa yang juga memiliki dimensi

kualitas. Penyuluhan (pemberdayaan) akan berkualitas jika dapat memenuhi atau

melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan (klien) yang menerimanya. Oleh

sebab itu, yang berhak menilai berkualitas atau tidaknya adalah orang-orang yang

menerimanya dan ditandai oleh tanggapannya; menerima anjuran atau menerima

secara responsif upaya pemberdayaan dan aktif memberdayakan dirinya. Jika

akibat pemberdayaan, klien merasa puas dan menjadi berdaya atau aktif

memberdayakan diri, berarti kinerja petugas pemberdayaan adalah berkualitas.

Agar pemberdayaannya berkualitas, kinerja petugas pemberdayaan harus

mewujudkan visi pemberdayaan dan menjalankan misi (tugas) pemberdayaan.

Menurut Slamet (2003), visi adalah pernyataan tentang maksud akhir yang ingin

diwuudkan oleh/dengan adanya suatu kelembagaan/institusi. Misi adalah

pernyataan yang memberikan arah yang jelas apa yang akan ditempuh atau

dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dijabarkan lagi menjadi tindakan-

tindakan.

Kompetensi Penyuluh Pertanian

Gilley dan Eggland (1989) mengatakan bahwa kompetensi adalah ke-

mampuan yang dimiliki seseorang sehingga yang bersangkutan dapat menye-

lesaikan perannya. Boyatzis (1982) mengemukakan bahwa kompetensi adalah:

“A job competency is an underliying characteristic of a person wich results in effective and/or superior performance in a job. A job com-petency is an underiying characteristic of a person in that it may be a motive, trait, skill, aspect of one’s self image or social role, or a body of knowledge which he or she uses.”

Menurut Aguinis dan Kraiger (2005), kompetensi adalah kombinasi pe-

ngetahuan, keterampilan dan kemampuan. Sumardjo (2006) mengemukakan bah-

wa kompeten adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan

dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan.

37

Berdasarkan beberapa definisi, beberapa padanan kata dari kompetensi,

ada yang menyebutnya sebagai “kemampuan” dan ada juga yang menyebutnya

“keahlian.” Apapun sinonim yang dipilih, kompetensi intinya adalah segala se-

suatu pada individu yang menyebabkan kinerja prima, karena kompetensi yang

diperbincangkan ialah kompetensi dalam konteks pekerjaan. Selain itu, kompe-

tensi selalu memiliki aspek-aspek intelektual dan praktis.

Terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh seorang community worker (agen

perubahan, petugas pemberdayaan), Mayo (1994) menyatakan ada beberapa kete-

rampilan dasar (kompetensi) yang sebaiknya dikuasai. Keterampilan-keterampilan ter-

sebut yaitu:

(a) Keterampilan menjalin relasi (engagement skill).

(b) Keterampilan dalam melakukan penilaian (assessment), termasuk

penilaian kebutuhan.

(c) Keterampilan melakukan riset atau investigasi.

(d) Keterampilan melakukan dinamika kelompok.

(e) Keterampilan bernegosiasi.

(f) Keterampilan berkomunikasi.

(g) Keterampilan dalam melakukan konsultasi.

(h) Keterampilan manajemen, termasuk manajemen waktu dan dana.

(i) Keterampilan mencari sumber dana, termasuk pula pembuatan permohan bantuan.

(j) Keterampilan dalam penulisan dan pencatatan kasus dan laporan.

(k) Keterampilan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan berbagai keterampilan di atas, Mayo (1994) menginventa-

risasi beberapa tugas-tugas yang terkait praktek intervensi makro (commu-

nity work). Tugas-tugas tersebut adalah:

(a) Menjalin kontak dengan individu, kelompok ataupun organisasi.

(b) Mengembangkan profil komunitas, menilai (assess) kebutuhan dan

sumber daya masyarakat

© Mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan

jangka pendek, dan tujuan jangka panjang.

(d) Memfasilitasi kemapanan kelompok-kelompok sasaran.

38

(e) Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar

kelompok ataupun antar organisasi.

(f) Melakukan kolaborasi dan negosiasi dengan berbagai lembaga dan profesi.

(g) Menghubungkan isu yang ada secara efektif dengan pembuatan keputusan

dan implementasinya, termasuk menjalin relasi dengan politisi di tingkat

lokal;

(h) Berkomunikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan berbagai

individu, kelompok dan organisasi.

(i) Bekerja bersama individu dalam komunitas, termasuk melakukan konsultasi

bila diperlukan.

(j) Mengelola sumber daya yang ada, termasuk waktu dan dana.

(k) Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumber daya yang

dibutuhkan, misalnya dalam hal dana dilakukan dengan membuat proposal

permohonan dana.

(l) Memonitor dan mengevaluasi perkembangan program atau kegiatan, terutama

pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efsien.

(m) Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang, dan atau memfasilitasi

proses perpisahan yang efektif.

(n) Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa.

Chamala dan Shingi (1997) menyarankan empat peran baru penyuluhan,

sebagai kritik terhadap praktek penyuluhan di masa silam. Keempat peran baru

tersebut adalah: (1) Pemberdayaan, (2) Pengorganisasian masyarakat, (3) Pengem-

bangan sumberdaya manusia, dan (4) Pemecahan masalah danpendidikan. Peran

yang harus dilaksanakan penyuluh tersebut, mensyaratkan kompetensi yang harus

dimiliki penyuluh.

Menurut Easter (Edgar et al., 1993), salah satu kelemahan pendekatan

yang telah dilakukan dalam menyiapkan tenaga-tenaga penyuluhan di negara yang

sedang berkembang adalah tidak mampunya memusatkan pada pengembangan

kemampuan profesinalnya. Menurut Edgar et al, (1993), sejumlah studi telah

mengidentifikasi kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh tenaga penyuluh

di berbagai negara sedang berkembang. Penemuan dari studi ini menunjukkan

bahwa para penyuluh di negara sedang berkembang perlu menguasai kompetensi

39

professional di bidang: (1) Administrasi, (2) Perencanaan Program, (3) Pelaksa-

naan Program, (4) Pengajaran, (5) Komunikasi, (6) Memahami Perilaku Manusia,

(7) Memelihara profesionalisme, dan (8) Evaluasi.

Menurut Sumardjo (2006), kompetensi bagi penyuluh sarjana adalah: (1)

Oral communication skill, (2) Ability to work in team settings, (3) Knowledge of

technology, (4) Analytical skill, (5) Ability to work independently, (6) Knowledge

of Field, (7) Writes communication skill dan (8) Logical skill.

Howard M. Carlisle (Rosyada, 2004) mengemukakan ada tiga kecer-

dasan atau kemampuan (kompetensi) yang perlu dimiliki dalam mengelola se-

suatu, anatara lain: (1) Kecerdasan profesional, (2) Kecerdasan Personal, dan (3)

Kecerdasan Managerial. Kecerdasan profesional adalah kecerdasan yang dipe-

roleh melalui pendidikan, yang akan menghasilkan pengetahuan dan keahlian atau

keterampilan tehnis yang spesifik untuk melakukan pekerjaan profesional.

Kecerdasan personal adalah kemampuan skill dan pengetahuan untuk mela-

kukan hubungan sosial yang amat diperlukan agar dapat menjalin hubungan baik

dengan orang lain, baik dalam konteks tata hubungan profesional maupun sosial.

Kecerdasan managerial adalah kecerdasan dalam kaitan dengan kemampuan

bekerjasama dalam mengerjakan sesuatu melalui orang lain.

Teori Kebutuhan

Pengertian Kebutuhan

Menurut Slamet (2004), kebutuhan adalah segala sesuatu yang bila tidak

terpenuhi akan menimbulkan ketidak seimbangan fisiologis atau psikologis (emo-

sional) dan menyebabkan munculnya rasa tidak enak/tidak senang pada orang

yang bersangkutan.

Menurut Drever (1961), arti kata kebutuhan dalam sebuah kamus psi-

kologi disebut sebagai suatu kondisi yang dibentuk oleh perasaan kekurangan

sesuatu atau keinginan terhadap sesuartu atau keperluan terhadap kinerja beberapa

tindakan. Menurut sudut pandang ekonomi ortodoks, kebutuhan adalah preferensi

atau permintaan konsumen.

Oleh karena menimbulkan ketidakseimbangan fisiologis atau psikologis

pada diri seseorang jika kebutuhannya tidak dipenuhi, maka kebutuhan dapat

40

menimbulkan motivasi orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian,

kebutuhan adalah sumber motivasi untuk bertindak atau berperilaku.

Ware dan Goodin (1990) membedakan antara konsep “kebutuhan”

(needs) dan “keinginan” (wants). Misalnya, seseorang yang menderita anoreksia

nervosa (gangguan kejiwaan yang menyebabkan individu tidak mau makan atau

bila terpaksa makan ia akan berusaha untuk memuntahkannya kembali). Orang

tersebut sebenarnya membutuhkan makanan, tetapi dia tidak menginginkannya.

Berdasarkan hal ini, seorang penyuluh, pendamping atau community worker harus

sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan.

Beberapa ilmuwan lain membedakan kebutuhan atas: (1) kebutuhan yang

dirasakan (felt needs) dan (2) kebutuhan aktual (real needs). Kebutuhan yang

dirasakan adalah kebutuhan menurut pemikiran/perasaan petani, yang mungkin

belum tentu sesuai dengan kebutuhan real. Kebutuhan aktual (real) adalah kebu-

tuhan nyata yang harus dipenuhi petani, sesuai dengan kondisi ideal.

Godin (1990), mengatakan bahwa kebutuhan tidak selalu bersifat absolut.

Menurutnya, kebutuhan mempunyai dua komponen yang perlu diperhatikan,

karena kedua komponen ini mempunyai pengaruh dalam pendefinisian kebutuhan,

yaitu: (1) prioritas dan (2) kerelatifan. Misalnya saja, masyarakat di Sumatra

Selatan apakah benar-benar membutuhkan antena parabola sebagai hiburan

ataukah sebaiknya mereka lebih memusatkan diri pada fasilitas kesehatan dan air

bersih? Dalam hal ini seorang community worker harus melihat dan membantu

masyarakat ntuk mengenal secara lebih tepat mana yang merupakan kebutuhan

prioritas.

Komponen berikutnya adalah kerelatifan dari kebutuhan itu sendiri.Godin

melihat kebutuhan seringkali lebih bersifat relatif dari pada absolut (pasti).

Kebutuhan sangat tergantung dengan unsur waktu, tempat dan lingkungan sosial.

Misalnya saja, kebutuhan akan pakaian pada tempat yang berbeda akan berbeda

pula kebutuhannya.

Hierarki Kebutuhan Maslow

Maslow (1970) menyatakan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan

dasar: (1) kebutuhan Fisiologis, (2) kebutuhan keamanan, (3) kebutuhan sosial,

(4) kebutuhan penghargaan dan (5) kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berteori

41

bahwa kelima kebutuhan dasar tersebut bisa disusun dalam suatu hierarki arti

pentingnya atau urutan dimana individu biasanya akan bekerja keras untuk

memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan fisiologis berhubungan dengan

fungsi normal dari tubuh dan termasuk kebutuhan akan air, istirahat, udara dan

kebutuhan biologis. Hingga kebutuhan tersebut terpenuhi, bagian penting dari

perilaku manusia ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Kebutuhan

keamanan adalah kebutuhan individu untuk menjauhkan diri dari bahaya. Ba-

haya tersebut termasuk juga menghindari kecelakaan tubuh dan bencana ekonomi.

Community worker mungkin membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

fisiologis dan keamanan melalui peningkatan pendapatan. Kebutuhan sosial juga

termasuk kebutuhan untuk disayangi, kemitraan dan persahabatan. Secara

keseluruhan, kebutuhan tersebut mencerminkan keinginan individu untuk diterima

orang lain. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, individu akan termo-tivasi

pemenuhan kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebu-

tuhan individu untuk mendapat penghormatan dan biasanya dibagi menjadi dua

kategori: (1) penghargaan diri dan (2) penghargaan pada orang lain. Kebutuhan

untuk mengaktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memaksimumkan potensi

yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang petani yang berusaha memenuhi

kebutuhan aktualisasi diri, akan bekerja keras memanfaatkan segala potensi

dirinya untuk berprestasi dan unggul dibidang pekerjaannya.

Teori Kebutuhan David McClelland

McClelland (Davis dan Newstrom, 1996) mengemukakan empat kebutuh-

an dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan ekonomi. Kebutuhan tersebut

adalah:

(1) Kebutuhan untuk berprestasi (Need for achievement)

McClelland mendefinisikan kebutuhan berprestasi adalah kebutuhan untuk

mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien dari yang telah

dikerjakan sebelumnya. Pada beberapa orang bisnis, kebutuhan untuk ber-

prestasi demikian kuat sehingga ia lebih termotivasi dibandingkan upaya

mencapai keuntungan.

42

(2) Kebutuhan berafiliasi (Need for affiliation)

Kebutuhan berafiliasi adalah kebutuhan untuk membentuk hubungan yang hangat dan bersahabat dengan orang lain, keinginan untuk diterima dan di-sukai.

(3) Kebutuhan kompetensi (Need for competence). Kebutuhan kompetensi adalah untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan peme-cahan masalah dan berusaha keras untuk inovatif.

(4) Kebutuhan untuk berkuasa (Need for power) Kebutuhan untuk mengendalikan cara-cara mempengaruhi orang lain, ke-inginan untuk mendominasi, untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dari superioritas orang lain.

Teori Kebutuhan Argyris

Rangkaian kesatuan kedewasaan-ketidakdewasaan Argyris (Wiratmo, 1996) memberikan pandangan mengenai kebutuhan kemanusiaan. Menurut Argyris, ketika orang-orang sesungguhnya mengalami kemajuan dari ketidak-dewasaan menuju kedewasaan, maka mereka bergerak: (1) Dari suatu keadaan fasif sebagai seorang anak kecil ke keadaan mening-

katnya aktifitas sebagai orang dewasa. (2) Dari suatu keadaan ketergantungan pada orang lain sebagai anak kecil ke

keadaan relatif independen sebagai orang dewasa. (3) Dari suatu keadaan yang hanya mampu berperilaku dengan sedikit cara

sebagai anak kecil menjadi orang yang berperilaku macam-macam (kreatif) sebagai orang dewasa.

(4) Dari anak kecil yang berminat tidak menentu, sempit, sambil lalu dan merosot dengan cepat, menjadi orang dewasa yang mempunyai minat lebih mendalam.

(5) Dari anak kecil yang hanya mempunyai perspfektif jangka pendek menjadi orang dewasa yang mempunyai perspektif jangka panjang.

(6) Dari anak kecil yang ingin selalu posisi di atas menjadi orang dewasa yang mempunyai posisi sejajar/ dan atau di bawah (posisi seimbang) dengan orang dewasa lain.

(7) Dari anak kecil yang kurang mempunyai kesadaran akan diri menjadi orang dewasa yang mampu mengendalikan diri.

43

Tehnik Pengidentifikasian Kebutuhan

Menurut (Green, 1987) beberapa tehnik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat (community needs), antara lain adalah: (a) Tinjauan Pustaka (Studi literatur); (b) Nominal Group Process, yang lebih dikenal dengan nama tehnik Van de Ven dan Delbecq; (c) Metode Delphi; (d) Metode Curah Pendapat (Brainstorming) dan (e) Metode Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion

Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Petani Beragribisnis Istilah kapasitas berasal dari bahasa Inggris capacity, yang artinya:

kemampuan, kecakapan, daya tampung yang ada. Pengertian kapasitas yang

dikembangkan oleh CIDA (2001) adalah:

“capacity as the abilities, skill, under-standings, attitudes, values, relationships, behaviors, motivatiorn, resources and condition that enable individual, organizations, network/sectors and broader sosial system to carry out functions and achieve their development objectives over time.” The Ontario Prevention Clearinghouse (2002) memberikan definisi

kapasitas adalah:

“the actual knowledge, skills set, participation, leadership and resource required by individual, organization or a community to effectivelly address local issues and concern.” Dengan demikian, pengertian kapasitas petani beragribisnis adalah segala

daya yang dimiliki petani (pengetahuan, keterampilan dan sikap positif) untuk mampu menjalankan agribisnis yang berorientasi better farming, better living, friendly environment dan better living.

Menurut Reintjes dkk (1999), tiap rumah tangga tani dan tiap individu di dalamnya memiliki kebutuhan dan keinginan khusus, namun bisa digolongkan ke dalam beberapa tujuan, yaitu: produktivitas, keamanan, kesinambungan dan identitas. Dalam konsep Doyal dan Gough (1991), kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan oleh Reinjers dkk (1999) dapat didefinisikan sebagai kebutuhan antara (intermediate needs), untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs).

Kebutuhan pengembangan kapasitas petani beragribisnis adalah kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas (kebutuhan memperoleh pengetahuan, ketertampilan dan sikap) petani dalam menjalankan agribisnisnya sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan (better farming, better bussiness dan better living).

44

Dalam hal ini adalah kebutuhan belajar petani, dan kebtuhan akan informasi untuk dapat menjalankan kegiatan agribisnis secara ideal.

Agribisnis dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tehnik kegiatannya dimulai dari penyediaan sarana produksi (input pertanian),

proses produksi dan pasca produksi (panen, pemasaran /pengolahan hasil

pertanian). Dengan demikian, kebutuhan pengembangan kapasitas petani ber-

agribisni adalah kebutuhan pengembangan kapasitas petani adalah kapasitas: (a)

produktivitas; (b) pemasaran; (c) peningkatan pendapatan; (d) keamanan usaha/

agribisnis; (e) berkelompok; (f) berjaringan dan (g) peningkatan prestasi/

kemajuan usaha.

Konsep-Konsep Kemandirian

Menurut Verhagen (1987), tujuan dari upaya pembangunan bukanlah ke-

tergantungan melainkan kemandirian. Selain itu, Nawawi dan Martini (1994)

mengemukakan bahwa kemandirian merupakan totalitas kepribadian yang perlu

atau harus dimiliki oleh setiap individu sebagai sumberdaya manusia.

Apa pengertian kemandirian? Banyak ahli telah mempelajari, meneliti dan

menjabarkan pengertian kemandirian dalam dimensi yang berbeda-beda, namun

pada dasarnya satu sama lain saling melengkapi. Konsep kemandirian yang

penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada konsep kepri-

badian yang sehat dan matang (menurut Allport), keperibadian yang berfungsi

sepenuhnya atau fully function person (menurut Carl Rogers) dan beberapa

konsep kemandirian lainnya.

Konsep Kepribadian Sehat/Matang Menurut Allport (Schultz, 2005)

Menurut Allport, orang yang mempunyai kepribadian yang sehat dan

matang adalah pribadi yang bebas dari paksaan-paksaan masa lampau, tetapi

dibimbing dan diarahkan oleh masa sekarang dan oleh intensi-intensi dan anti-

sipasi-antisipasi masa depan. Pandangan pribadi sehat adalah masa depan. Priba-

di ini bebas dalam memilih dan bertindak, mempunyai harapan dan aspirasi-

aspirasi.

45

Menurut Allport, pribadi yang sehat memiliki kebutuhan terus-menerus

akan variasi, sensasi-sensasi dan tantangan-tantangan baru. Mereka tidak suka

akan hal-hal yang rutin dan mereka senang mencari pengalaman-pengalaman ba-

ru. Mereka mengambil resiko, berspekulasi dan menyelidiki hal-hal baru.

Teori Allport tentang dorongan dari kepribadian yang sehat memasukkan

“prinsip penguasaan dan kemampuan (principle of mastery and competence).”

Artinya, orang-orang yang matang dan sehat, mereka tidak puas terhadap apa

yang telah dapat dicapai. Mereka didorong untuk mencapai tingkat penguasaan

dan kemampuan yang tinggi dalam usaha memuaskan motif-motif mereka.

Pribadi yang Berfungsi Sepenuhnya (Fully Function Person) Model Carl Rogers

Menurut Rogers (1963), motivasi orang yang sehat adalah: “aktualisasi.”

Rogers percaya bahwa kecenderungan aktualisasi ditemukan pada setiap makhluk

hidup: Binatang-binatang, pohon-pohon dan bahkan ganggang laut memilikinya.

Sebagaimana dilukiskan Rogers dalam gaya puitis: ”Disini dalam ganggang laut

yang serupa pohon palem, terdapat kegigihan hidup, dorongan hidup untuk maju,

kemampuan untuk masuk ke dalam suatu lingkungan yang benar-benar bermu-

suhan dan tidak hanya mempertahankan dirinya, tetapi juga menyesuaikan diri,

berkembang dan menjadi dirinya sendiri. “

Menurut Rogers (1961), orang yang memiliki kepribadian yang sehat

adalah orang yang bebas menjadi orang yang mengaktualisasikan diri, untuk

mengembangkan seluruh potensinya. Setelah proses aktualisasi diri berlang-

sung, orang ini dapat maju ke tujuan terakhir, yang menjadi orang berfungsi

sepenuhnya (fully function person).

Ciri keperibadian sehat yang mengaktualisasikan diri menurut Rogers

(1961) adalah: Pertama, kepribadian yang sehat merupakan suatu proses. Ak-

tualisasi diri berlangsung terus, tidak pernah merupakan suatu kondisi yang sele-

sai atau statis.Kedua, aktualisasi diri merupakan suatu proses yang sukar dan

kadang-kadang menyakitkan. Aktualisasi diri merupakan suatu ujian, rintangan

dan pecutan terus-menerus terhadap semua kemampuan seseorang. Rogers me-

46

nulis, “aktualisasi diri merupakan keberanian untuk ada.” Ketiga, orang-orang

yang mengaktualisasikan diri, yakin mereka benar-benar adalah diri mereka

sendiri. Mereka tidak bersembunyi dibelakang topeng-topeng atau kedok-kedok.

Arah yang dipilih, tingkah laku yang diperlihatkan semata-mata ditentukan oleh

individu-individu mereka sendiri.

Rogers (1961) juga memberikan lima sifat orang yang berfungsi sepe-

nuhnya, yaitu:

(1) Keterbukaan pada pengalaman

Ciri orang yang terbuka pada pengalaman adalah, orang tersebut

mengetahui segala sesuatu tentang kodratnya; tidak ada segi kepribadian tertutup.

Itu berarti bahwa kepribadian adalah fleksibel, tidak hanya mau menerima

pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tetapi juga menggu-

nakannya dalam membuka kesempatan-kesempatan persepsi dan ungkapan baru.

Sebaliknya, kepribadian orang yang defensif, yang beroperasi menurut syarat-

syarat penghargaan adalah statis, bersembunyi dibelakang pera-nan-peranan, tidak

dapat menerima atau bahkan mengetahui pengalaman-pengalaman tertentu.

Orang yang berfungsi sepenuhnya dapat dikatakan lebih “emosional”

dalam pengertian bahwa dia mengalami banyak emosi yang bersifat positif dan

negatif (misalnya, baik kegembiraan maupun kesusahan) dan mengalami emosi-

emosi itu lebih kuat dari pada orang yang defensif.

(2) Kehidupan eksistensial

Orang yang berfungsi sepenuhnya, hidup sepenuhnya dalam setiap momen

kehidupan. Setiap pengalaman dirasa segar dan baru. Maka dari itu, ada kegem-

biraan karena setiap pengalaman tersingkap. Karena orang sehat terbuka kepada

semua pengalaman, maka diri atau kepribadian terus-menerus dipengaruhi atau

disegarkan oleh setiap pengalaman.

Orang yang berfungsi sepenuhnya dapat menyesuaikan diri karena struktur

diri terus-menerus terbuka kepada pengalaman-pengalaman baru. Kepribadian

yang demikian itu tidak kaku atau tidak dapat diramalkan. Orang itu berkata

demikian, ”Saya akan menjadi apa dalam momen berikutnya dan apa yang saya

kerjakan, timbul dari momen itu dan baik saya maupun orang-orang lain tidak

dapat meramalkan sebelumnya.”

47

(3) Kepercayaan terhadap organisme orang sendiri

Seseorang yang beroperasi semata-mata atas dasar rasional atau intelektual

sedikit banyak adalah cacat, karena mengabaikan faktor-faktor emosional dalam

proses mencapai keputusan. Semua segi organisme--sadar, tak sadar, emosional

dan juga intelektual--harus dianalisis dalam kaitannya dengan masalah yang ada.

Karena data yang digunakan untuk mencapai suatu keputusan adalah tepat (tidak

diubah) dan karena seluruh kepribadian mengambil bagian dalam proses membuat

keputusan, maka orang-orang yang sehat percaya akan keputusan mereka, seperti

mereka percaya akan diri mereka sendiri.

(4) Perasaan bebas

Rogers percaya bahwa semakin seseorang sehat secara psikologis,

semakin juga ia mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Orang yang

sehat dapat memilih dengan bebas tanpa adanya paksaan-paksaan atau rintangan-

rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Tambahan lagi, orang yang ber-

fungsi sepenuhnya memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai

kehidupan dan percaya bahwa masa depan tergantung pada dirinya, tidak diatur

oleh tingkah laku, keadaan atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Karena merasa

bebas dan berkuasa ini maka orang yang sehat melihat sangat banyak pilihan

dalam kehidupan dan merasa mampu melakukan apa saja yang mungkin ingin

dilakukannya.

(5) Kreativitas

Semua orang yang berfungsi sepenuhnya sangat kreatif. Mengingat sifat-

sifat lain yang mereka miliki, sukar untuk melihat bagaimana seandainya kalau

mereka tidak. Orang-orang yang terbuka sepenuhnya kepada semua pengalaman,

yang percaya akan organisme mereka sendiri, yang fleksibel dalam keputusan

serta tindakan mereka ialah orang-orang yang—sebagaimana dikemukakan

Rogers—yang akan mengungkapkan diri mereka dalam produk-produk yang

kreatif dan kehidupan yang kreatif dalam semua aktifitas mereka. Tambahan

lagi, mereka bertingkah laku spontan, berubah, bertumbuh dan berkembang

sebagai respons atas stimulus-stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitar

mereka.

48

Konsep Kemandirian Lainnya

Istilah kemandirian sepadan dengan istilah autonomy yang dikutip dari

istilah Kant (Sumardjo, 1999). Autonomy berasal dari akar bahasa Yunani autos

yang berarti self dan nomos yang berarti law atau rule. Secara harpiah, arti kata

kemandirian (autonomy) adalah merujuk pada hak atau kemampuan individu

untuk mengatur dirinya sendiri.

Mengacu pada pendapat Kant (Sumardjo,1999), kemandirian (autonomy)

menunjuk pada individualitas, bukan individualistis atau individualisme atau

egoisme. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang dapat menghantarkan

manusia pada sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan, “bersama” dengan

orang lain.

Menurut Sumardjo (1999), mengacu pada konsep filsafat moral autonomy

dari Kant, otonomi moral adalah kehendak manusia untuk bertindak dari prinsip

yang diyakininya sendiri; mampu mengatur diri sendiri; menentukan diri sendiri;

mengarahkan sendiri; bebas dari kehendak orang lain, berhak untuk mengikuti

kemauannya sendiri. Kant membedakan istilah otonomi moral dan heteronomi

moral. Heteronomi moral berarti sikap moral dimana orang melaksanakan

kewajiban bukan berdasarkan rasa takut, tertekan, takut salah/dosa, misal takut

ditegur, dimarahi atau ancaman lainnya. Pernyataan sikap moral manusia yang

sebenarnya adalah otonomi moral, yang berarti orang yang punya prinsip

sehingga taat dan menjalankan kewajibannya karena ia sadar, ia insyaf, ia yakin

man-faatnya, tetapi bukan berarti suatu sikap yang menutup diri. Dalam otonomi

moral manusia secara rendah hati menerima situasi masyarakat, norma-norma

yang diagungkan dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Atas dasar konsep itu,

kemandirian petani lebih tepat dan memang sejalan dengan konsep moral

tersebut.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Steinberg (2001), kemandirian

adalah keadaan dimana seorang individu memiliki kemampuan untuk menentukan

keinginannya, mampu mengatasi tekanan sosial untuk berpikir dan berbuat

dengan cara tertentu dan tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap

49

dirinya. Menurut Steinberg, pribadi yang mandiri adalah pribadi yang mengusai

dan mengatur dirinya sendiri.

Selain mengacu kepada pengertian “kebebasan atau ketidakterkung-

kungan” individu dalam berbuat (kemampuan mengatur diri sendiri), keman-

dirian juga mengandung makna “mengoptimalkan potensi” yang dimiliki

manusia. Nawawi dan Martini (1994), kemandirian adalah kemampuan meng-

akomodasikan sifat-sifat baik manusia, untuk ditampilkan dalam sikap dan

perilaku yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi seorang

individu. Hal ini juga senada dengan pendapat Hubeis (1992), kemandirian adalah

perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan

kebebasan menentukan pilihan yang terbaik. Menurut Rahardjo (1992) ke-

mandirian diartikan sebagai upaya seseorang yang didasarkan pada kepercayaan

kemampuan diri dan pada sumberdaya yang dimiliki sebagai semangat ke-

swadayaan.

Pengertian lain dari kemandirian adalah mampu bekerjasama secara setara

dengan pihak lain. Hal ini seperti dikemukakan oleh Cartwright dan Zander

(1968), bahwa untuk menumbuhkan dan membina kemandiriannya, kelompok

sasaran perlu diarahkan agar dengan kekuatan dan kemampuannya mereka dapat

berupaya untuk bekerja sama untuk mencapai segala yang dibutuhkan dan di-

inginkan. Kemandirian tidak berarti anti kerja sama atau menolak saling keter-

kaitan dan saling ketergantungan. Kemandirian justru perlu menekankan perlunya

kerjasama yang disertai tumbuh dan berkembangnya mengenai: (1) Kemampuan

memecahkan masalah (2) Aspirasi; (3) Kreativitas; (4) Keberanian menghadapi

resiko; dan (5) Keuletan, (6) Sikap dan kemampuan berwirausaha, dan

(7) Prakarsa seseorang bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan

(collective self-reliancy).

50

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan Covey (Sumardjo, 1999), individu yang mandiri adalah individu yang mampu menciptakan kesaling-ketergantungan (interdependency) dan duduk setara dalam pola kolegial (kemitraan) dengan pihak lain. Keputusan yang diambil petani idealnya adalah kepu-tusan yang “merdeka” dan dinilai secara sadar oleh individu tersebut sebagai ke-putusan yang paling menguntungkan.

Menurut Nawawi dan Martini (1994), karakteristik manusia yang ber-kualitas kepribadian mandiri adalah individu yang memiliki sikap dan sifat rajin, senang bekerja, sanggup bekerja keras, tekun, gigih, berdisiplin, berani merebut kesempatan, jujur, mampu bersaing dan mampu pula bekerjasama, dapat diper-caya dan mempercayai orang lain, mempunyai cita-cita dan tahu apa yang harus diperbuat untuk mewujudkannya, terbuka pada kritik dan saran-saran, tidak mu-dah putus asa dan berpikir prospektif.

Verhagen (1987) mengemukakan bahwa kemandirian adalah kemam-

puan memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk

melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Kemampuan tersebut

didukung oleh kemampuan-kemampuan yang lain, yaitu kemampuan mengenali

kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk memper-

hitungkan kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekitarnya.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Badan Pengembangan

Swadaya Masyarakat (Bina Swadaya, 1999), kemandirian adalah sikap yang

bersumber pada “kepercayaan diri.” Tetapi kemandirian adalah juga kemampuan

(mental dan fisik) untuk:

(1) Memahami kelemahan dan kekuatan sendiri.

(2) Kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan.

(3) Kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi

persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinam-

bungan.

Menurut Ismawan dan Budi (dalam Krisnamurthi, 2005), kemandirian

(keswadayaan) adalah suatu kondisi dimana manusia memiliki sejumlah

kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta mampu

memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan

sekitarnya, maupun kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia

51

agar dapat dipakai untuk melangsungkan kehidupan yang berkelanjutan

(sustainable). Kemandirian manusia ini, akan relatif lebih cepat prosesnya bila

melalui interaksi antar manusia dalam kelompok (organisasi).

Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM dan LPM UNI-

BRAW (2001), mengemukakan bahwa kemandirian adalah proses kebangkitan

kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah

hilang karena ketergantungan, eksploitasi dan subordinasi.

Menurut Barnadib (Mu’tadin, 2002), kemandirian meliputi perilaku mam-

pu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan, mempunyai rasa percaya diri

dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa

bantuan orang lain serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Dimensi atau elemen Kemandirian

Menurut Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM dan

LPM UNIBRAW (2001), kemandirian mencakup empat elemen pokok yaitu ke-

mandirian material, kemandirian intelektual dan kemandirian manajemen. Pe-

ngertian masing-masing elemen sebagai berikut:

(a) Kemandirian Material

Tidak sama dengan konsep sanggup mencukupi kebutuhan sendiri. Keman-

dirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan ma-

teri dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu

krisis.

(b) Kemandirian Intelektual

Kemandirian intelektual yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh

masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk do-

minasi yang lebih halus muncul diluar kontrol terhadap pengetahuan itu.

(c) Kemandirian Sikap

Kemandirian sikap yaitu kemampuan otonom dalam menyikapi setiap selu-

ruh permasalahan yang muncul dalam kaitan dengan kehidupan. Kemam-

puan otonom menentukan sikap ini merupakan “sintesa” dari kesadaran diri,

insiatif, motivasi, kepercayaan diri, pengambilan keputusan untuk bertindak

dan sejauh mana kemampuan untuk “menolong” dirinya sendiri.

52

(d) Kemandirian Manajemen

Kemandirian manajemen yaitu kemampuan otonom untuk membina diri dan

menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi

kehidupan usahatani petani.

Steinberg (2001) menjelaskan bahwa dimensi kemandirian meliputi

kemandirian emosi (emotional autonomy), kemandirian perilaku (behavioral

autonomy) dan kemandirian nilai (values autonomy). Masing-masing dimensi di-

jelaskan berikut:

(1) Kemandirian emosi (emotional autonomy).

Merupakan dimensi kemandirian yang berhubungan dengan perubahan

keterikatan atau kedekatan emosi anak (sesorang) dengan orang tua (orang

lain. Menurut Steinberg dan Silverberg (1986) diacu dalam Steinberg (2001),

dinyatakan ada empat komponen kemandirian emosi (khususnya pada rema-

ja), yaitu:

(a) Suatu tingkat dimana seseorang (remaja) memiliki kemampuan untuk

tidak mengidealkan (de-idealized) orang tuanya (orang lain).

(b) Suatu tingkat dimana seseorang (remaja) memiliki kemampuan untuk

memandang orang tua sebagai orang dewasa atau orang dewasa lain

pada umumnya (parent as people).

(c) Suatu tingkat dimana remaja (seseorang) memiliki sikap non dependency

artinya lebih bersandar pada kemampuannya sendiri, dari pada tergan-

tung pada kemampuan orang lain.

(d) Suatu tingkat dimana remaja (seseorang) menampilkan perilaku ber-

tanggung jawab dalam hubungannya dengan orang tua atau orang lain

(individuated).

(2) Kemandirian perilaku (behavioral autonomy).

Individu yang mandiri secara perilaku memiliki kemampuan untuk membuat

suatu keputusan sendiri dan dapat melaksanakan keputusannya tersebut.

Menurut Sprinthall & Collins (1995), kemandirian dalam perilaku merupa-

kan dimensi kemandirian dalam bentuk fungsi independen individu yang

aktif dan nyata,artinya individu yang memiliki kebebasan untuk berbuat dan

bertindak tanpa harus bergantung pada orang lain. Menurut Steinberg (2001),

53

ada tiga karakteristik remaja (seseorang) yang memiliki kemandirian peri-

laku, yaitu:

(a) Memiliki kemampuan mengambil keputusan.

(b) Memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain.

© Memiliki rasa percaya diri (self-reliance).

(3) Kemandirian Nilai (values autonomy)

Kemandirian nilai merupakan kemampuan individu untuk mengambil

keputusan dan menetapkan pilihan yang lebih berpegang atas dasar prinsip-

prinsip individu yang dimilikinya bukan mengambil dari prinsip-prinsip

orang lain. Artinya, individu memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan

salah serta penting dan tidak penting dalam memandang sesuatu dilihat dari

sisi nilai.

Menurut Soedijanto (2002), kemandirian terdiri dari kemandirian materil,

kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan. Melalui kemandirian ma-

terial, seseorang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi

sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan

orang lain atau tergantung dari luar. Kemandirian intelektual, memiliki kapasitas

untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi rasa takut atau

tekanan pihak lain. Kemandirian pembinaan, yaitu memiliki kapasitas untuk me-

ngembangkan dirinya sendiri melalui proses pembelajaran discovery learning

tanpa harus tergantung atau menunggu sampai adanya pembina atau agen

pembaharu dari luar sebagai guru mereka.

Havighurst (1972) menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa

aspek, yaitu:

(1) Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengotrol emosi dan tidak

tergantungnya kebutuhan emosi dari orang lain.

(2) Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan

tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.

(3) Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi ber-

bagai masalah yang dihadapi.

54

(4) Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan inter-

aksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang

lain.

Kemandirian Petani

Menurut Soediyanto (2001), kegiatan penyuluhan pertanian dalam pem-

bangunan sistem dan usaha agribisnis harus memiliki sasaran tercapainya keman-

dirian petani dan perilaku agribisnis lainnya, yang meliputi kemandirian material,

kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan.

Subagyo (2000) mengemukakan bahwa petani masa depan adalah model

sosok petani yang mandiri, tangguh dan sebagai subjek pembangunan dengan ciri-

ciri sebagai berikut:

(1) Kegiatan bertani didasari atas suatu rencana usaha yang sesuai dengan

kebutuhan pasar dan potensi wilayah (agroklimat, sosial ekonomi).

(2) Pola kerjanya didasari atas ilmu usahatani yang selalu berkembang sesuai

dengan perkembangan zaman.

(3) Mempunyai sikap yang rasional dalam mengelola usahataninya.

(4) Mempunyai kemampuan untuk berkembang yang diperoleh melalui pendi-

dikan.

(5) Teknologi yang diterapkan merupakan keputusan sendiri berdasarkan pe-

ngalamannya, kondisi sumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta sesuai dengan ekosistem lokal.

(6) Dalam menghadapi berbagai persoalan/masalah didasari atas proses obser-

vasi, pengalaman, analisa, alternatif mengatasinya dan baru mengambil

tindakan.

(7) Ketergantungan bukan pada nasib tetapi petani selalu menggunakan akal atau

rasio yang sehat.

(8) Mempunyai penampilan yang maju sebagaimana seorang manajer dalam

pengelolaan usahataninya.

(9) Organisasinya merupakan organisasi usatani agribisnis, sehingga tahu apa

yang harus dikerjakan, tahu cara-cara yang benar, tahu alasan-alasannya dan

mempunyai percaya diri dalam mengelola usahataninya.

55

Menurut Sumardjo (1999), berdasarkan kajian deduktif yang mengacu

kepada pendapat beberapa ahli, ciri kemandirian petani (farmer autonomy), yaitu:

(1) Petani mandiri mempunyai rasa percaya diri dan mampu memutuskan atau

mengambil suatu tindakan yang dinilai paling menguntungkan (efficient)

secara tepat dan cepat dalam mengelola usahanya di bidang pertanian tanpa

tergantung atau tersubordinasi oleh pihak lain, baik itu berupa perintah,

ancaman, petunjuk atau anjuran (self dependency).

(2) Senantiasa mengembangkan kesadaran diri dan kebutuhan akan pentingnya

memperbaiki diri dan kehidupannya, serta punya inisiatif dan kemauan keras

untuk mewujudkan harapannya (optimistik dan daya juang).

(3) Mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam kedudukan setara sehingga

terjadi kesalingtergantungan dalam situasi saling menguntungkan dalam

suatu kemitraan usaha yang berkelanjutan (interdepedence).

(4) Mempunyai daya saring yang tinggi dalam menetapkan pilihan tindakan

terbaik bagi alternatif usaha yang ditempuh dalam kehidupan (filter system).

(5) Senantiasa berusaha memperbaiki kehidupannya (hidup modern) melalui

berbagai upaya memperluas wawasan berpikir dan pengetahuan, sikap dan

keterampilannya (kosmopolit), sehingga berespon secara positif terhadap

perubahan situasi (dinamis) dan berusaha secara sadar mengatasi perma-

salahan dengan prosedur yang dinilai paling tepat (progresif).

Menurut Radi (1997), petani yang mampu mewujudkan pertanian mandiri

adalah petani yang memiliki karakter:

(1) Mampu memanfaatkan keanekaragaman sumberdaya pertanian secara opti-

mal melalui kekuatan/kemampuan sendiri.

(2) Mampu memanfaatkan teknologi pertanian yang rujuk lingkungan, serta

tidak menutup diri terhadap berlangsungnya transformasi teknologi yang le-

bih menguntungkan (integrasi teknologi lokal dengan teknologi dari luar

secara selektif).

(3) Mampu mengembangkan keunggulan kompetitif.

(4) Memiliki kemampuan manajerial dan keterampilan mengelola usaha secara

bisnis.

56

Beberapa Hasil Penelitian tentang Kemandirian Petani Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Menurut Sumardjo (1999), secara umum petani di Jawa Barat masih

mempunyai tingkat kemandirian yang rendah. Skor terendah terutama pada aspek

daya saing. Artinya, tingkat kesiapan petani menghadapi era globalisasi masih

relatif belum memadai.

Menurut Sumardjo (1999), fakta hasil uji statistik membuktikan bahwa

tingkat kemandirian petani secara signifikan didipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal petani. Faktor internal meliputi: (1) status sosial, (2) kualitas priba-

di, (3) ciri komunikasi, (4) motivasi intrinsik, (5) motivasi ekstrinsik. Faktor

eksternal meliputi: (1) kualitas penyuluhan, (2) pengaruh pasar komoditi perta-

nian, (3) desakan perkembangan sektor luar pertanian, (4) penetrasi produk non

pertanian, (5) sarana penunjang pengembangan pertanian, (6) ketersediaan

sumberdaya informasi secara lokal, (7) kondisi lingkungan fisik, dan (8) kebijakan

pembangunan pertanian.

Dalam penelitiannya, disarankan oleh Sumardjo (2000) bahwa penelitian

yang menyangkut pengembangan kemandirian belajar (terutama pengembangan

metoda dan tehnik kekondusifan belajar mandiri) semakin diperlukan. Hal ini di-

maksudkan untuk memperkaya metoda dan tehnik-tehnik belajar secara mandiri

bagi orang dewasa (para pelaku sistem agribisnis).

Hasil penelitian Soebiyanto(1998) di Jawa Tengah menyatakan bahwa ke-

mandirian petani termasuk kategori sedang. Hal ini dicerminkan oleh rendahnya

tingkat aspirasi, rendahnya kreativitas, kurang memiliki wawasan ke depan dan

semangat kerjasama, tetapi memiliki keuletan kerja yang tinggi. Terdapat perbe-

daan nyata tingkat kemandirian petani pada berbagai tingkat kemampuan kelom-

pok dan sentra produksi.

Menurut Soebiyanto (1998), karakteristik pribadi yaitu sifat yang melekat

pada diri pribadi petani yang terdiri dari: pengalaman kerja, tingkat pendidikan,

motivasi berkelompok dan keterbukaan terhadap pembaharuan. Karakteristik pri-

badi petani ini berpengaruh nyata terhadap kemandirian petani, tetapi tidak

57

berpengaruh nyata terhadap ketangguhan berusahatani. Karakteristik ekonomi pe-

tani (luas penguasaan lahan, pemilikan sarana produksi, jumlah tenaga kerja yang

digunakan dan penguasaan modal) termasuk peringkat rendah dan juga ber-

pengaruh nyata terhadap kemandirian petani dan ketangguhannya berusahatani.

Sistem Agribisnis

Menurut Soehardjo (Said dan Intan, 2001), agribisnis merupakan sebuah

sistem yang terdiri dari beberapa subsistem (Gambar 3). Setiap subsistem tersebut

mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Subsistem III akan berfungsi dengan baik bila ditunjang oleh ketersediaan

bahan baku yang dihasilkan oleh subsistem II dan subsistem III tersebut akan

berhasil baik bila menemukan pasar untuk produknya. Lembaga pertanahan,

pembiayaan/keuangan, pendidikan, penelitian, dan perhubungan merupakan

lembaga yang menunjang kegiatan agribisnis yang kebanyakan berada di luar

sektor pertanian, sehingga sektor pertanian terkait erat dengan sektor lainnya.

Subsistem 1

(Pengadaan dan Penyaluran

Sarana Produksi

Subsistem III

(Pengolahan)

Subsistem II

(Produksi Primer)

Subsistem IV

(Pemasaran)

Lembaga Penunjang Agribisnis (Pertanahan, Keuangan, Penelitian, dll)

Gambar 3. Sistem Agribisnis dan Lembaga Penunjangnya (Said dan Intan , 2001)

58

Umumnya petani berada pada subsistem II yang khusus menghasilkan

produk pertanian dikarenakan tidak mempunyai modal yang cukup untuk penga-

daan sarana produksi, kurang pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan, serta

kurang tahu cara pemasaran hasil produksinya. Dengan adanya kemitraan

antara usaha besar dengan petani, maka perusahaan akan memberikan bantuan

yang dibutuhkan petani sehingga masing-masing unit akan bekerja secara

terspesialisasi dalam pengadaan input produksi, menghasilkan produk, mengolah

produk, dan memasarkannya sehingga berada pada kondisi skala ekonomis

dengan menurunnya biaya rata-rata jangka panjang seiring banyaknya unit yang

terlibat (Said dan Intan, 2001).

59