Tinjauan hukum pemegang paten

Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PATEN BAGI

PEMEGANG LISENSI MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001

Oleh:

Asef Adianto

ABSTRAK

Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil

Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. Pembatalan Paten adalah pembatalan terhadap hak eksklusif

tersebut. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

pembatalan demi hukum, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten,

pembatalan paten karena gugatan. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini

adalah faktor penyebab terjadi pembatalan paten, akibat pembatalan paten dan

perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten yang lisensinya telah

dibatalkan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian

kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data

berdasarkan sumber-sumber kepustakaan, pendapat sarjana, dan Peraturan

Perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa, pembatalan paten dapat

dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : pembatalan demi hukum,

pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, pembatalan paten karena gugatan.

Pembatalan peten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten

dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan

undang-undang kepada pemegang lisensi adalah Pemegang/Penerima Lisensi tidak

wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan

kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran

royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang

berhak.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dewasa ini, teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang

diterapkan dalam kegiatan industri hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk

hasil penemuan. HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap

karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas

manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut

merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan

intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan


teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang termasuk dalam

lingkup HaKI.

Hak atas Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, Hak atas sesuatu

benda yang bersumber dari kerja otak,1 hasil kerja rasio.2 Jika ditelusuri lebih jauh,

Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda

tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat

diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu dalam kategori itu adalah

penggolongan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ditinjau dari cara

perwujudannya, HaKI sebenarnya berbeda dari obyek yang berwujud lainnya. Pada

dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKiadalah segala karya dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal dan daya pikir seseorang

atau manusia. Hal inilah yang membedakan HaKI dengan haka-hak milik lainnya

yang diperoleh dari alam.

Karya-karya intelaktual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah

seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan

biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi

memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati,

nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya

intelektual tadi. Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau

manusia tidak hanya sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus

merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau

penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut.

Salah satu jenis dari penggolongan HaKI adalah Paten. Paten merupakan

salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan salah satu basis industri

modern. Dikatakan basis karena paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara

modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi,

1 Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang tidak kita lihat seperti tumpukan daging

enak dimakan, yang beratnya 2% dari total tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat

pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan.

2 Saidin. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Right).

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal 9


dan standar mutu. Paten diberikan untuk melingdungi invensi3 dibidang teknologi.

Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah

mencegah pihak lain, termasuk para investor4 indenpenden dari teknologi yang

sama, menggunakan Invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten,

supaya investor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas

Invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua

rincian Invensinya supaya pada saat berakhirnya perlinddungan paten, informasi

berakitan dengan Invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak.

Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.

Industri modern mampu berkembang, mampu menembus segala jenis

pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan

besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada

penemuan tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, tidak ada standar

mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar

tradisional (lokal), tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang

dihasilkan tidak mempunyai mutu standar. Dengan demikian makin tinggi

kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, akan makin maju perkembangan

industri suatu negara.

Namun demikian tidak semua negara mempunyai sendiri teknologi yang

dibutuhkan untuk mengembangkan industri di Negaranya. Oleh karena itu

biasanya negara tersebut akan mengimpor dari negara yang telah mempunyai

teknologi yang dibutuhkannya. Di lain pihak negara yang mempunyai keinginan

untuk mengembangkan pasar yang dimilikinya ke manca negara. Sebagai solusi

bagi kedua belah pihak, maka ad lisensi.5 Melalui lisensi paten, sebuah teknologi

dapat berkembang di dalam negeri dan ke manca negara. Berdasarkan lisensi

3 Invensi adalah ide Investor yanng dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan

masalah spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan

pengembangan produk atau proses.

4 Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atauu beberapa orang yang secara

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

5 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain

berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang

diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.


paten, sebuah Invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi investor dan

pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang

lisensi paten, Invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut

memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen.

Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke

manca negara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap Invensi tersebut. Inilah

yang disebut dengan aspek hukum paten. Latar belakang perlunya aspek hukum

paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah Invensi merupakan hasil

kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang Inventor. Hasil kemampuan berpikir

tersebut hanya dimiliki oleh Inventor secara khusus (exclusive) yang kemudian

diwujudkan dalam bentuk Invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud),

di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud)

yang berasal dari akal (intelek) Inventornya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan

Intelektual (HaKI).

Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru pertama kali pada tahun

1989, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang

Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3389, selanjutnya disebut UUP), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1

Agustus 1991. Setelah berlaku beberapa waktu, kemudian Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1989 tentang paten yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Setelah

mengalami beberapa kali perubahan, sekarang peraturan yang mengatur tentang

paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-

Undang adalah masalah pembatalan paten yang telah dilisensikan. Masalah

pembatalan paten ini diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibat dari adanya pembatalan

paten seperti ini tentu saja sangat merugikan investor maupun pemegang hak

paten. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap pembatalan paten

yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.


Pembatalan paten ini diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibat dari adanya

pembatalan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan inventor maupun

pemegang hak paten. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap

pembatalan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga

masyarakat itu sendiri.

PERMASALAHAN

Pokok materi pembahasan dan tujuan dari penulisan ini tergambar dari

permaslahan yang dikemukan oleh penulis. Maka penulis membatasi masalah

yang menyangkut Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Paten Bagi Pemegang

Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

Bagaimanakah Pembatalan Paten Serta Akibat Hukumnya Terhadap

Pemegang Lisensi Paten.

PEMBAHASAN

Pembatalan Paten Serta Akibat Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Paten

A. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan paten

Setiap adanya hubungan hukum tentu akan membawa akibat hukum bagi

pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Demikian juga dalam

hal pembatalan paten, akan membawa atau menimbulkan akibat hukum terhadap

pemegang lisensi dari paten yang dibatalkan tersebut.

Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan

dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut (Pasal 95 Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2001). Kecuali jika ditentukan lain dalam Putusan

Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan

pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 menyebutkan :

(1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap

berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan


berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian

Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih

wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya

dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa

jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten

yang berhak.

(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari

penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan

jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan

Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini sedikit

menimbulkan kesulitan, dalam hal perjanjian lisensi itu ditentukan oleh pihak

pemegang lisensi bahwa yang membayar biaya tahunan adalah pihak penemu.

Tetapi kemudian pihak Inventor tidak melaksanakan kewajibannya, yang

menurut ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten

tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Akibat hukum terhadap pemegang lisensi dari paten yang batal demi

hukum ialah bahwa penegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi yang

dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian lisensi. Pemegang lisensi juga tidak lagi wajib meneruskan

pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya. Tapi bila

pemegang paten sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari

pemegang lisensi maka pemegang paten tersebut berkewajiban

mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan jangka waktu

penggunaan.

Akibat hukum terhadap pemegang lisensi dari paten yang batal demi

hukum ialah bahwa penegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi yang

dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian lisensi. Pemegang lisensi juga tidak lagi wajib meneruskan

pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya. Tapi bila

pemegang paten sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari

pemegang lisensi maka pemegang paten tersebut berkewajiban


mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan jangka waktu

penggunaan.

Mengenai mulai berlakunya putusan pembatalan paten tersebut, Pasal

96 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut :

“Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal

untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut

mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dimana ketentuan pasal 96 ini berlaku

untuk pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dan pembatalan

paten karena gugatan.

Dalam klausul yang lain, perjanjian lisensi itu ditetapkan pula untuk

diberikan selamanya sampai jangka waktu paten itu berakhir, yang menurut

pasal 97 ayat (1) pemegang lisensi tetap berhak untuk melaksanakan

lisensinya sampai jangka waktu perjanjian itu berakhir. Ketentuan ini tentu

saja membuka peluang “penyelundupan hukum” oleh penemu/pemegang

paten untuk menghindarkan pembayaran tahunan.

Jika pintu depan sebenarnya telah tertutup untuk pelarian pihak

penemu/pemegang paten dari pembayaran biaya tahunan, tetapi jendela belakang

terbuka lebar untuk itu. Oleh karena perjanjian lisensi tunduk kepada prinsip-

prinsip hukum perikatan, dan undang-undang ini tidak memberikan batasan

terhadap perjanjian lisensi itu, meskipun semula maksudnya adalah untuk

melindungi pemegang lisensi.

Pembatalan paten atas permohonan pemegang paten membawa akibat

hukum kepada pemegang lisensi. Jika penerima lisensi memberikan persetujuan

secara tertulis yang akan dilampirkan dalam permohonan pembatalan paten

tersebut (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Dengan persetujuan tertulis darri pemegang lisensi maka ia menyetujui

hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak-haknya,

yaitu yang timbul dari perjanjian lisensi tersebut. Berarti, perjanjian lisensi paten

menjadi hapus pada saat atau sejak tanggal ditetapkannya keputusan oleh Dirjen

HKI. Pemegang lisensi tidak dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga

karen pembatalan paten tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang lisensi.


Apabila pemegang lisensi tidak memberikan persetujuannya secara

tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan paten tersebut, maka

pembatalan paten atas permohonan pemegang paten tersebut tidak dapat

dilakukan (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Lisensi yang dinyatakan batal oleh karena gugatan, dimana paten tersebut

diperoleh dengan itikad baik sebelum diajukannya gugatan pembatalan atas paten

yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lainnya. Perjanjian lisensi itu

tetap berlaku dengan ketentuan bahwa pemegang/penerima lisensi tersebut untuk

selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak

dibatalkan, yang besarnya sama jumlahnya dengan yang dijanjikan sebelumnya

kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan (Pasal 98 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 :

(1) Lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab

sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b yang

diperoleh dengan itikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan

atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.

(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan

ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap

wajib membayar royalti kepada pemegang Paten yang tidak

dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan

sebelumnya kepada Pemegang paten yang patennya dibatalkan.

Di dalam penjelasan pasal 98 diuraikan bahwa : “terhadap pemegang

lisensi paten yang dibatalkan, pada dasarnya dapat terus melaksanakan hak yang

diperolehnya. Bedanya lisensi tersebut menjadi lisensi atas paten lain yang tidak

dibatalkan. Kewajiban membayar royalti berikutnya berpindah kepada pemegang

paten yang tidak dibatalkan”.

Mengenai mulai berlakunya putusan pembatalan paten tersebut, Pasal 96

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut : “Kecuali

jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh

atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan

hukum tetap”. Dimana ketentuan pasal 96 ini berlaku untuk pembatalan paten

atas permohonan pemegang paten dan pembatalan paten karena gugatan.

Pembatalan paten demi hukum berlaku ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu sejak tanggal pemberitahuan


pembatalan paten kepada pemegang paten atau pemegang lisensi oleh Dirjen

HKI. Jadi, sejak tanggal berlakunya putusan pembatalan tersebut pemegang

paten tidak lagi mempunyai hak atau kewajiban-kewajiban tertentu berkaitan

dengan paten dibatalkan tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi paten

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari

kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah

mulai ada sejak lahirnya Revolusi Industri di Prancis. Perlindungan mengenai

hak atas kebendaan yang diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku saat itu

dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan

perdagangan Internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep

perlunya suatu ketentuan yang bersifat Internasional yang dapat melindungi

kreativitas manusia tersebut.6

Pertama kali yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Prancis. Negara-

negara di sunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HaKI yang bersifat

Internasional yakni dengan disahkannya Paris Convention of the Protection of

Industrial Property (dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris

Convention) yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara.

Pada prinsipnya Paris Convention ini mengatur perlindungan hak milik

perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (invention atau patents).

Untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik

perindustrian dan hak cipta, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuklah

kelembagaan Internasional yang diberi nama World Intellectual Property

Organization (WIPO). Selain mengurusi kerjasama administrasi pembentukan

perjanjian atau traktatInternasional dalam rangka perlindungan HaKI, WIPO juga

bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh

dunia, melakukan kerjasama diantara negara-negara di dunia, dan kalau perlu

mengadakan kerjasama dengan organisasi Internasional lainnya.

6 Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

hal 17


Paten adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh undang-

undang. Setiap orang wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain,

terutama hak paten. HaKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seijin

pemiliknya atau pemegang lisensi, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-

undang. Pencatatan lisensi adalah bagian dari perlindungan HaKI yang sudah

didaftar dan sudah dibuktikan dengan sertifikat. Perlindungan tersebut berlaku

sesuai dengan masa perlindungan pendaftaran atas patennya, namun jangka

waktu lisensi paten sesuai dengan kesepakatannya. Apabila orang ingin

menikmati manfaat ekonomi dari HaKI orang lain, dia wajib memperoleh ijin

dari orang yang berhak. Penggunaan HaKI orang lain tanpa seijin tertulis dari

pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai HaKI orang lain adalah merupakan

suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang

guna mencegah terjadinya pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus

diproses secara hukum. Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, akan

dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum bidang HaKI. Undang-undang

bidang HaKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya,

baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan

tersebut merupakan pelanggaran HaKI, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai

berikut :

1. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

pengguna HaKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang.

2. Ijin lisensi, penggunaan HaKI dilakukan tanpa persetujuan lisesnsi

dari pemilik atau pemegang hak daftra.

3. Pembatasan undang-undang, penggunaan HaKI melampaui batas

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Jangka waktu, penggunaan HaKI dilakukan dalam jangka waktu

perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau

perjanjian tertulis atau lisensi.

Perlindungan hukum Paten merupakan hukum yang terdiri dari sitem

sebagai berikut:

1. Subyek Perlindungan;

2. Objek Perlindungan;

3. Perdaftaran Perlindungan HaKI;


4. Jangka Waktu perlindungan;

5. Tindakan Hukum perlindungan.

Sistem perlindungan paten dalam hukum nasional merupakan dasar

dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalan Konvensi

Internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional

dengan Konvensi Internasional. Dengan demikian akan terjadi perlindungan

hukum yang sama diantara negara penandatangan Konvensi Internasional

mengenai HaKI.

Menurut ketentuan undang-undang, setiap HaKI wajib didaftarkan.

Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan

dan pembenaran atas HaKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat

pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum

HaKI karena adanya kehaarusan pendaftaran disebut dengan sistem konstitutif

(first to file system). Menurut sistem konstitutif, HaKI seseorang hanya dapat

diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan

berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara

lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Suatu hak milik dapat berakhir atau hapus dengan cara-cara di bawah ini:

1. Orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu carauntuk

memperoleh hakmilik;

2. Binasanya benda;

3. Eigenaar melepaskan benda tersebut, dengan ketentuan bahwa

pemilik melepaskan benda tersebut dengan maksud untuk

melepaskan hak milik. Jadi, bukan karena kehilangan atau terpaksa

melemparkan benda tersebut ke laut karena keadaan darurat dan

lain-lain. Dalam hal-hal demikian hak miliknya tetap ada pada

pemilik semula.7

Demikian pula dengan Invensi yang telah dilindungi paten, dapat

berakhir atau hapus, karena alasan atau cara di bawah ini :

7 Sri Soedewi Mascjcchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta:

Liberty, hal 82


1. Berakhirnya jangka waktu perlindungan paten (Pasal 8);

2. Penarikan oleh Inventor atau kuasanya terhadap Invensiyangdimohonkan

patennya (Pasal-pasal 33, 39, 49 ayat (2), 53);

3. Pembatalan paten oleh Direktorat Jenderal HaKI (Pasal 88 sampaidengan

Pasal 98);

4. Pelaksanaan paten oleh pemerintahsendiri (Pasal 99 sampai denganPasal

103);

5. Pengalihanhak paten kepada orang lain atau badanhukum (Pasal 66sampai

dengan 68).

Invensi yang dilindungi paten juga akan berakhir dengan adanya

penarikan (intrekking) kembali yang dilakukan oleh Inventor atau kuasanya

terhadap Invensi yang dimohonkan patennya. Penarikan kembali permohonan

paten oleh pemohon atau kuasanya tersebut dapat dilakukan dengan tegas

maupun diam-diam. Bila penarikan kembali permohonan paten dilakukan dengan

tegas, harus didahului dengan pengajuan permohonan penarikan kembali

permohonan paten secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat

Jenderal HaKI. Sedangkan penarikan permohonan paten dengan diam-diam

terjadi karena tidak dipenuhi atau dilengkapinya persyaratan permohonan

pemberian paten dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang oleh

pemohon atau kuasanya.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan

“Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan

dengan Paten dan hal-hal yang berasal dari Paten tersebut”. Namun demikian

suatu paten yang telah diikat dengan perjanjian lisensi tidak dengan

sendirinya menjadikan perjanjian lisensi itu menjadi batal.

Dalam Pasal 97 menyebutkan :

(1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak

melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib

meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib

dilakukan kepada pemegang kepada Pemegang Paten yang

patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk


sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang

Paten yang berhak.

(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari

penerima lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan

jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan

Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 memberikan perlindungan hukum kepada

pemegang/penerima lisensi agar tidak selalu menjadi pihak yang dikalahkan.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini

menimbulkan kesulitan, dalam hal perjanjian lisensi itu ditentukan oleh pihak

pemegang lisensi bahwa yang membayar biaya tahunan adalah penemu. Tetapi

kemudian pihak Inventor tidak melaksanakan kewajibannya, yang menurut

Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten tersebut

dinyatakan batal demi hukum.

Dalam klausul yang lain, perjanjian lisensi itu ditetapkan pula untuk

diberikan selamanya, sampai jangka waktu itu berakhir, yang menurut Pasal 97

ayat (1) pemegang lisensi tetap berhak untuk melaksanakan lisensinya sampai

jangka waktu perjanjian itu berakhir.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan undang-undang kepada

pemegang lisensi adalah Pemegang/ Penerima lisensi tidak wajib meneruskan

pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang

Paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk

sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.

Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari

Pemegang/ Penerima Lisensi. Pemegang paten tersebut wajib megembalikan

jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada

Pemegang paten yang berhak.

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak Hak Kekayaan

Intelektual, maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dapat

berupa hukum pilihan para pihak sendiri. Apabila para pihak tidak menentukan,

akan berlaku hukum pilihan hakim. Apabila hukum pilihan para pihak sendiri

yang diberlakukan, baik oleh lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase


sebagai the proper law of contract, pilihan itu dianggap mengikat dan berlaku

sebagai hukum terhadap para pihak. Di Indonesia ketentuan ini diatur

berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Namun penerapan pilihan hukum (choice

of law) oleh para pihak tetap dibatasi oleh apa yang dikenal dengan public policy.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penyelesaian sengketa

paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan

dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang

lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan dengan masalah

perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa

paten dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, penyelesaian perdata di bidang paten

tidak dilakukan di Pengadilan Niaga.

Khusus mengenai sengketa Hak Paten, penyelesaian perselisihan

sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu :

a. Arbitrase;

b. Minitrial;

c. Penyelesaian melalui Organisasi;

d. Mediasi.

Jika pemegang paten atau penerima lisensi mendapati Invensi yang

dimilikinya diberikan atau digunakan orang lain yang tidak berhak, dapat

menggugat hal tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 117

sampai dengan 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dalam hak paten, selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomis.

Karen Pasal 118 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa

pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi

kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan

tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau

diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang

diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Gugatan ganti rugi


tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat

dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten. Isi putusan Pengadilan

Niaga tentang gugatan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal HaKI

paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat

dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal

putusan diucapkan atau diterima dengan mendaftarkan ke Pengadilan Niaga yang

memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada

tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima

tertulis yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori

kasasi kepada Panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan

kasasi didaftarkan. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan

memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah

memori kasasi diterima oleh Panitera.

Mengingat proses persingan Pengadilan Niaga terbuka untuk umum,

hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh

perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka

pembuktian di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlindungan terhadap kerahasian paten

proses sangat penting, mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat

mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan

yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian,

berdasarkan ketentuan ini, atas permintaan para pihak, hakim dapat

mempertimbangkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.


KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dari seluruh uaraian di atas dapat dilihat bahwa apabila paten tidak

memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka paten tersebut

batal atau dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembatalan demi hukum;

2. Pembatalan paten atas permitaan pemegang paten;

3. Pembatalan paten karena gugatan.

Di dalam Undang-Undang disebutkan secara tersirat atau dapat kita lihat

dalam Pasal 7 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001,

dimana didalamnya tidak disebutkan secara keseluruhan tentang

diberikannya pembatalan paten. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan bahwa paten tidak diberikan untuk

Invensi tentang :

a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau

pelaksanaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan

yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d) i. Semua makluk hidup, kecuali jasad renik;

ii. proses biologis yang esesnsial untuk memproduksi tanaman atau

hewan, kecuali proses non-biologis ataau proses mikrobiologis.

Sedangkan dalam Pasal 88 disebutkan bahwa paten dapat dibatalkan

apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya

tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001.

2. Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan

dengan paten dan hal-hal yang berasal dari paten tersebut (Pasal 95


Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001). Kecuali jika ditentukan lain

dalam Putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian

sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum

tetap (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001).

3. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang

lisensi adala pemegang / penerima lisensi tidak wajib meneruskan

pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada

pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan

pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya

kepada Pemegang paten yang berhak. Dalam hal Pemegang paten sudah

menerima sekaligus riyalti dari Pemegang / Penerima Lisensi. Pemegang

Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan

sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada Pemegang paten yang

berhak.

B. SARAN

1. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh

Negara, hendaknya setiap Inventor atau Pemegang paten mendaftarkan

Invensi atau temuannya kepada Direktorat jenderal HaKI karena

perlindungan terhadaphak paten didapatkan apabila Inventor atauPemegang

paten mendaftarkan temuannya. Menurut Ketentuan undang-undang, setiap

HaKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-

undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HaKI seseorang yang

dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan

hukum. Perlindungan hukum HaKI karena adanya keharusan pendaftaran

disebut dengan sistem konstitutif(first to file system). Menurut sistem

konstitutif, HaKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-

undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan

dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001.


2. Kepada para pihak yangingin menciptakan suatu ide atau temuan hendaknya

membuat ideatau temuan yang asliatau orisinil sehingga tidak akan

menimbulkan kerugian bagipihak lain yang seharusnya merupakan pemilik

asli dari penemuan-penemuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwar, Chairul. 1992. Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia.

Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka.

Djamal. 2009. Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bandung:

Pustaka Reka Cipta.

Kesowo, Bambang. 1995. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI) di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan

Budaya Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Saidin, OK. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Inteleectual Property

Rights). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta : RAJAGRAFINDO

PERSADA.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Tinjauan hukum pemegang paten

Documents

Transcript of Tinjauan hukum pemegang paten