Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf - bwi.or.id fileObyek wakaf adalah harta benda. Secara...

Click here to load reader

  • date post

    30-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf - bwi.or.id fileObyek wakaf adalah harta benda. Secara...

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

Oleh Helza Nova Lita,SH., MH., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukankesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum perlu adanya kerja sama dansinergi seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada.Termasuk potensi penggembangan lembaga-lembaga ekonomi yang hidup dan tumbuh dalammasyarakat.

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidupdalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama iniberjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanyaditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunantempat ibadah dan pengelolaan pesantren.

1 / 31

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi penggembangan wakaf di tanah air.Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf(selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilarekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukupbanyak negara yang wakafnya sudah berkembang menyelesaikan masalah sosial ekonomimereka dengan wakaf. Hanya pemahaman umat Islam di Indonesia tehadap wakaf selamaberabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupatanah. Bahkan sebelum keluarnya Undang-Undang Wakaf, benda wakaf yang diatur dalamperaturan-perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf benda bergerak barudibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001 [1] .

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa Harta Benda Wakafitu dapat terdiri terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerakyang dimaksud meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, dan tanaman dan benda lain yangberkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku,benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalahharta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat

2 / 31

#_ftn1

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuaidengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek wakaf adalah harta benda. Secara yuridis, benda itu ada yang termasuk dalam katagoribenda berwujud dan ada pula benda tidakberwujud. Di antara benda berwujud itu ada yangtermasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidakbergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupunkewajiban. Dalam katagori hak inilah HKI termasuk dalam ruanglingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi obyekwakaf. Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakafsehingga menjangkau pula pada HKI seperti yang tertuang dalam Pasal16 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 21 PP No. 42/2006.

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak kebendaan. Hal ini disimpulkan dari rumusan Pasal 1Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi penciptamaupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberiizin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa hak cipta itu hanya dapatdimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai si penciptaatau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yangboleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lainyang menganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan olehaturan hukum [2] .

Adanya perluasan obyek Wakaf, yang tidak hanya meliputi benda tetap, namun juga bendabergerak, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapanterwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini

3 / 31

#_ftn2

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

menjadi semakin terbuka luas. Pengelolaan wakafsecara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarilagi. Apalagi di saat negeri ini sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasibanyak pihak. Hadirnya regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dariperaturan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upayapemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional[3].

Praktik pengelolaan wakaf kedepan diharapkan sepenuhnya dapat berjalan tertib dan efisiensehingga juga menghasilkan nilai yang produktif dan terpelihara sebagaimana mestinya.Disamping itu pula perlu meningkatkan kemampuan Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, serta peran serta aktifmasyarakat dan pengawasan pemerintah dalam melindungi harta benda wakaf demi untukkesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

I. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Ketentuan Perwakafan di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf . Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, perwakafan di Indonesia diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik dan diaturbeberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria.

4 / 31

#_ftn3

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatanhukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur-unsur wakaf sebagai berikut :

1) Wakif;

2) Nazhir;

3) Harta Benda Wakaf;

4) Ikrar wakaf;

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf;

6) Jangka Waktu Wakaf.

5 / 31

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

a.d. 1) Wakif

Wakif dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yangmewakafkan harta benda miliknya. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Wakaf, wakifmeliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

a.d. 2) Nazhir

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalamketentuan Pasal 9 Undang-Undang Wakaf, Nazhir meliputi : perseorangan, organisasi, danbadan hukum. Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-Undang Wakaf, Nazhir mempunyai tugasuntuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan menggembangkanharta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,dan peruntukannya, mengawasi danmelindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan WakafIndonesia.

a.d. 3) Harta Benda Wakaf

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah hartabenda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilaiekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Menurut ketentuan Pasal 15Undang-Undang Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif

6 / 31

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

a.d. 4) Ikrar Wakaf

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, pengertian ikrar wakaf adalahpernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untukmewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf , ikrarwakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan sertadituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-UndangWakaf menyebutkan dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum,wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

II. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau IntelectualProperty

Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh parapencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang HKIdihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran,perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani [4] .

7 / 31

#_ftn4

Tinjauan Hukum HKI sebagai Obj