TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL...

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KHUDAEFAH

11140450000062

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2018 M / 1439 H

v

ABSTRAK

Khudaefah, NIM 11140450000062 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR

45/PID.B/2012/PN.MR). Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini

bertujuan untuk mengertahui landasan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak

pidana ujaran kebencian melalui media sosial, mengetahui pertimbangan hakim

terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan

nomor 45/PID.B/2012/PN.MR, serta mengetahui sanksi tindak pidana ujaran

kebencian dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Tipe

penelitian yang digunakan penulis yaitu merupakan penelitian kepustakaan,

dengan metode kualitatif. Analisi data dengan cara mengumpulkan data-data atau

informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi ini merupakan studi

hukum (positif) dengan penelitian hukum normatif yakni dengan suatu

penyelidikan ilmmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

semata. Berdasarkan hasil penelitian ini mendapat beberapa temuan yakni,

mengetahui bagaimana landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran

kebencian di media sosial serta sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian

yang dilakukan di media sosial menurut hukum pidana positif dan hukum.

Kata Kunci : Media sosial, Ujaran Kebencian, Sanksi Pidana

Pembimbing : Nur Rohim Yunus LL.M

Daftar Pustaka : Tahun 1981 sampai Tahun 2018

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan

karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana

Ujaran Kebencian Di Media Sosial”. Shalawat serta salam penulis haturkan

kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan

syafaatnya kelak di hari kebangkitan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-

orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun

spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan. Untuk itu

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Bapak Dr. Nurul Irfan, M,Ag., Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

terima kasih banyak telah memberikan petunjuk, nasehat yang bermanfaat

bagi penulis selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi Strata I dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Nur Rohim Yunus, LL.M., Sekretaris Program Studi Hukum

Pidana Islam terima kasih banyak telah banyak membantu penulis untuk

melengkapi berbagai macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan

untuk menggapai studi Strata I dengan sebaik-sebaiknya.

4. Bapak Nur rohim Yunus, LL.M., Dosen Pembimbing terima kasih banyak

telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan waktunya untuk

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata I dengan

sebaik-baiknya.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas

memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi dalam menyelesaikan studi di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

vii

6. Kedua orang tua yang tercinta, almarhum Ayahanda Jaenuddin walaupun

ragamu tidak hadir saya yaqin do’amu selalu hadir untukku, dan Ibunda

Khudriyah yang dengan ikhlas dan sabar tanpa henti mendo’akan anaknya

supaya sukses dalam menuntut ilmu. Kepada kakak-kakak penulis Ulfatun

Hasanah, Ahmad Zamzami, Indriyatul Fauziyah dan Khoirul Anwar yang

memberikan motivasi, bantuan dan dukungan penuh untuk menyelesaikan

studi sampai bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada adik

penulis Lilik Sofiyatun yang memberikan semangat dan menjadi

penyemangat penulis.

7. Segenap rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 Dewi, Aliya,

Ela, Irna, Febi, Zahrati, Nurma, Yeni, Agnez, Sarah, Syahra, Khumeroh,

Rere, Agsel dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian

luar biasa. Segenap rekan Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati

(KMSGD), rekan Himpunan Mahasiswa Cirebon Jakarta-Raya (Hima-

Cita) dan seluruh rekan-rekan KKN 069 MEMORI Desa Solera,

Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dan keluarga disana yang telah

berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 30 hari disana. Terima kasih

atas semua doa dan motivasi dari rekan-rekan semua.

8. Kepada sahabat-sahabat tercinta KEJORA, Rita Sartika, Ika Fadila,

Qurratul Aini, Anyzah Okatviyani, dan Siti Kholilah Parinduri. Terima

kasih telah banyak memberikan cerita, motivasi, dorongan, dan do’anya

untuk penulis. Dan teman rasa saudara Sabila Home Squad, Feni Rifkhoh,

Firokhmatillah, yang memberikan semangat dan doanya. Wish u success

all...

9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah

SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan

kalian semua.

viii

Penulis menyadari ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, maka

dari itu kritik dan saran yang membangun diperlukan dalam penyempurnaan

penulisan skripsi ini, dan semoga ini mampu menginspirasi dan memberikan

manfaat kepada pembaca sekalian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 6 Juni 2018

Penulis,

Khudaefah

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.......................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...............................................................iii

LEMBAR PERNYATAAN..................................................................................iv

ABSTRAK..............................................................................................................v

KATA PENGANTAR..........................................................................................vi

DAFTAR ISI.........................................................................................................ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................... 8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah........................................................... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8

E. Kajian Terdahulu .......................................................................................... 9

F. Metode Penelitian....................................................................................... 11

G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 12

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PEMIDANAAN PELAKU

UJARAN KEBENCIAN

A. Teori Pemidanaan....................................................................................... 14

B. Teori Informasi........................................................................................... 18

C. Ujaran Kebencian ....................................................................................... 22

BAB III UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

A. Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang ITE dan KUHP ............... 26

B. Ujaran Kebencian Dalam Islam ................................................................. 30

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA

SOSIAL

A. Kedudukan Hukum .................................................................................... 35

B. Pertimbangan Majelis Hakim ..................................................................... 37

C. Analisis Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR Tentang Tindak Pidana

Ujaran Kebencian Di Media Sosial ............................................................ 54

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................ 62

B. Rekomendasi .............................................................................................. 63

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 64

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan

mudah, sehingga menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat di seluruh dunia

tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi

informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang

setiap tahun selalu bertambah populasi penduduknya karena angka kelahiran terus

meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menunjang

pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan

munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial), pengguna situs

jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak,

mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih

banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan

masing-masing pengguna. Sehingga media sosial banyak digunakan oleh

masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa ditemukan melalui mesin pencari

seperti Google atau Mozilla firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer

dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter,

BBM, WhatsApp, Instagram, dan banyak yang lainnya.1

Media sosial mulai marak digunakan menjelang tahun 2010, dan

melonjak signifikan pemakaiannya hingga sekarang. Banyak yang dapat

memanfaatkan media sosial untuk penyebaran konten positif, misalnya

pendidikan, hubungan pemerintah dan masyarakat, penyebaran ajaran agama,

peningkatan ekonomi. Namun harus diakui, media sosial tanpa menggunakan

moral, etika, ajaran agama yang baik, justru bisa menjadi tempat yang subur bagi

munculnya informasi fitnah, hasut, hoax, asusila. Permasalahan hukum yang

sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi

1 Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat”. Jurnal

Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 10

2

dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang

terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi

informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari

peradaban manusia secara global.2

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan

dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana

penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta

penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana

tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan

korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina

korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme-meme kata

yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan

adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman

yang akhirnya merugikan masyarakat.

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di

tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan

perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang

semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya

disadari kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini

adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial

dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya.

Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa

batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat

mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit

disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak

2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

3

bertanggung jawab guna menebarkan ujara kebencian untuk menyerang orang lain

demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk

menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah

tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah

dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media sosial karena media sosial

pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermuda komunikasi antar manusia di

berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah

mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.3

Persoalan mengenai penistaan (hate speech) semakin mendapatkan

perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun

internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas

hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak

yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusian. ujaran kebencian

bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan,

diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan,

pembantaian etnis. terhadap kelompok masrayakat budaya, etnis, ras, dan agama

yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Ujaran kebencian harus dapat ditangani

dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia

yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa

ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan

hal yang penting dimiliki oleh personel polri selaku aparat negara yang memiliki

tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat

diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana

sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita

Ujaran Kebencian (hate speech). Hal tersebut memiliki dampak besar karena


Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 11

4

hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari, diantara

contohnya adalah kasus Sri Rahayu Ningsih alias Ny Sasmita. Dimana Sri Rahayu

Ningsih yang juga termasuk sindikat saracen ini menyebarkan berita hoax yang

berkonten SARA berupa gambar dan tulisan yang diunggah dilaman

facebooknya.4 Ditambah dengan kasus Jokowi Undercover dimana Bambang Tri

Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover menyebarkan berita bohong dalam

video dilaman facebooknya.5

Namun, sebelum kasus tersebut mengemuka, terdapat sebuah kasus

ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia yang diselesaikan secara hukum

yakni kasus yang dilakukan oleh Alexander Aan, ia didakwa karena melecehkan

agama Islam di dunia maya. Alexander merupakan calon pegawai negeri sipil

(CPNS) Kabupaten Dharmasraya, Ia nyaris diamuk massa. Untung saja dirinya

diamankan di Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Pulau Punjung, pasalnya ia

mengeluarkan pernyataan di dunia maya bahwa tidak ada Tuhan (ateis).

Pernyataan itu berawal, ketika Alexsander Aan, yang sehari-hari bertugas di

Kantor Bappeda Dharmasraya menulis statusnya di Facebook, jejaring sosial yang

paling banyak penggunanya di jagat maya ini. Dia juga membuat artikel

Muhammad tertarik pada menantunya sendiri dan gambar tentang kisah Nabi

Muhammad yang berjudul Nabi Muhammad berancuak jo babu bininyo (kisah

Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya), di mana tulisan dan

gambar Nabi Muhammad tersebut ditulis oleh Terdakwa di Facebook milik

Terdakwa Alex Aan dan di Group Atheis (tidak percaya pada Tuhan).6

Dalam Akun Facebooknya, terdapat gambar kisah Nabi Muhammad yang

sedang berbuat mesum dengan pembantu istrinya, sangat menodai Agama Islam

karena Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, dan

tulisan yang ditulis terdakwa di akun Facebook miliknya bahwa Nabi Muhammad

4 http://news.liputan6.com/read/3069447/4-fakta-sri-rahayu-wanita-sindikat-saracen-

penghina-jokowi, di akses pada 13 Desember 2017 5 BBC,“Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi Undercover?”

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38496945 di akses pada 9 maret 2017. 6 Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal 29

Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 1

5

tertarik kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan

dari para pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu

mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat al-Qur’an,

dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan dia dalam tulisan tersebut telah

menyimpang dari makna dan tujuan al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran Agama

Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci Al-

qur’an sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh dia

tersebut mengatakan “ayat al-Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan

perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan

suatu pelecehan terhadap ayat al-Qur’an. Bahwa tulisan dan gambar yang dibuat

di akun Facebook miliknya yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada

pembantunya sendiri, dan gambar Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo,

dapat menimbulkan rasa benci pada ornag lain atau sekelompok orang atau pada

keyakinan seseorang atau keyakinan sekelompok orang (Agama Islam), karena

apa yang ditulis dan dibuat oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan

perbuatan dan keyakinan atau pedoman hidup yang dimiliki oleh Umat Islam di

Indonesia khususnya di Kab. Dharmasraya. Bahwa perbuatan yang dilakukannya

yang menulis tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik pada menantunya

dan gambar Nabi Muhammad yang sedang barancuak dengan pembantu istrinya

dapat juga menimbulkan perasaan permusuhan antara dirinya dengan masyarakat

penganut Agama Islam karena Nabinya tidak seperti tulisan dan gambar yang

dibuat oleh Terdakwa.7

Perbuatan Alexander Aan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 156 a huruf a KUHP serta melanggar pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan

Pasal 45 ayat (2) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang berbunyi:

7 https://nasional.tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-atheis-dijerat-uu-ite, diakses pada

27 Desember 2017

https://nasional.tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-atheis-dijerat-uu-ite

6

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA).”

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).”8

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin benar-benar

mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai,

mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan

sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun,

menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka

dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam

golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang

mengajarkan untuk merendahkan orang lian. Sehingga dalam Islam

mensyariatkan adanya hukuman (‘uqubah) sebaagai salah satu tindakan yang

diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat,

denan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus

juga untuk melindungi kepentingan individu. Adapun jenis-jenis hukuman sendiri

ada tiga macam yakni:9

1. jarimah hudud; adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan

jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT.

2. jarimah qisas; adalah kesamaan antara perbuatan pidana dengan sanksi

hukumnya.

3. jarimah takzir; adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur

dalam Alquran dan hadis.

Seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa

fitnah pernah menimpah istri Nabi, Aisyah ra. Pada saat dalam perjalanan kembali

8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

9 Abdul Qodir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I, (Bogor: PT. Kharisma

Ilmu, 2007), h. 99

7

dari perang, rombongan kaum muslimin berhenti disuatu tempat untuk

beristirahat, pada saat itu Aisyah keluar dari tandu untuk membuang hajat dan

pada saat kembali Aisyah merasa kalungnya hilang lalu pergi kembali untuk

mencari kalung. Pada saat tiba ditempat istirahat rombongan Aisyah sudah

ditinggal dengan persangkaan rombongan Aisyah masih didalam tandu. Akhirnya

Aisyah menunggu beberapa jam untuk menunggu rombongan yang lain. Akhirnya

Aisyah bertemu dengan Shafwan bin Mu’aththal dan mempersilahkan Aisyah

untuk menaiki untanya sampai ke Madinah. Sesampai di Madinah fitnah keji

mulai bertebaran di kalangan masyarakat, terutama dilakukan oleh tokoh munafik

Abdullah bin Umay bin Salul, dan kaum muslimpun juga melakukannya seperti

Hasan bin Tsabit, Hamnah binti Jahsy dan Misthah bin Utsatsah, sehingga Nabi

menjatuhi hukuman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut dengan delapan

puluh kali cambukan.10

Tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui ujaran

kebencian belum diatur dalam hukum pidana Islam, kasus diatas masuk dalam

kategori pencemaran nama baik dengan hukuman cambuk oleh karena itu, tindak

pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah takzir karena tidak ditentukan

dalam Alquran maupun hadis. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat

mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah

adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umum.11

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul:

“Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau dari Hukum

Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No:

45/PID.B/2012/PN.MR).”

10

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 56-57 11

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h. 93

8

B. Identifikasi Masalah

1. Ujaran kebencian

2. Hak kebebasan berpendapat

3. Penyalah gunaan media sosial

4. Sanksi hukuman terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian

5. Pandangan hukum pidana islam terhadap ujaran kebencian

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulis mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan

yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah analisis

tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial yang harus diteliti

berdasarkan pasal 28 ayat (2) jo, pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang ITE

2. Perumusan Masalah

Dari temuan masalah di atas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran

kebencian di media sosial?

b. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran

kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MR?

c. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana berikut:

a. Untuk mengetahui landasan hukum dan sanksi terhdadap pelaku

tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

9

b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak

pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No.

45/PID.B/2012/PN.MR

c. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam

pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam

menambah khazanah keilmuan dan literatur dalam dunia akademis, serta

khazanah dalaam ilmu pengetahuan hukum islam dan hukum positif,

khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana ujaran

kebencian. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan

konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan

hukum islam dan positif di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus

tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang sekarang ini banyak

terjadi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak

hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan

langkah-langkah dalam memberantas kasus tindak pidana ujaran

kebencian

E. Kajian Terdahulu

Skripsi karya oleh Muhammad Mujahidin tahun 2013 dengan judul:

Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama

Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.12

Penulis skripsi ini menyatakan bahwa

12

Muhammad Mujaidin, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran

Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), h. 18.

10

berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring

sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27

ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam

tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah). Sedangkan dalam

hukum Islam atau fiqih jinayah masuk dalam ranah jarimah takzir bukan

termasuk jarimah qisas dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa

Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini,

sehingga diperlukan wewenang khusus kepada ulil amri (pemimpin) untuk

menjatuhkan hukum atas kasus tersebut.

Skripsi karya Lilik Masfiyah tahun 2014 dengan judul: Sanksi

Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah dan UU No. 40 Tahun

1999 Tentang Pers.13

Penulis skripsi ini menyatakan bahwa sanksi pidana

pencemaran nama baik oleh pers menurut fiqh jinayah menggunakan jarimah

takzir dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri yakni penguasa dan hakim

dilembaga peradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkannya. Sedangkan

menurut UU No. 40 Tahun 1999 berbentuk pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). Hal

ini bahwa penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang

sangat rancu, undang-undang pers belum mandiri karena banyak pasalnya masih

menyebutkan berlakunya Undang-Undang lain.

Skripsi karya Ahmad Kamal Abdul Jabbar tahun 2016 dengan judul:

Tren Meme dan Ruang Kebebasan Dalam Fanpage Meme Comic Indonesia.14

Penulis skripsi ini menyatakan bahwa motif yang digunakan oleh anggota

komunitas meme comic indonesia terbagi atas tiga motif, (1) motif pengalihan; (2)

motif identitas personal; (3) motif aktualisasi diri. Ketiganya timbul karena

dorongan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak bersifat hirarkis dan tidak

13

Lilik Masfiyah, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih

Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” (Skripsi UIN Sunan Ampel,

Surabaya, 2014), h. 19. 14

Ahmad Kamal Abdul Jabbar, “Tren Meme Dan Ruang Kebebasan Dalam Fanpage

Meme Comic Indonesia” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), h. 12.

11

bersifat idealis. Sehingga, dalam satu proses ekspresi melalui meme juga dapat

didasari oleh beberapa jenis motif sekaligus. Cara berekspresi yang dilakukan

oleh meme comic indonesia secara garis besar merupakan representasi dari fungsi

media pers pada umumnya mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999.

Demikian penelitian ini termasuk baru dan bukan termasuk pengulangan

dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi

penulis bahwa “Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau

Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No:

45/PID.B/2012/PN.MR) perlu dianalisis lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitin

kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris.

Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan

teori-teori hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

pustakan (library research), dan putusan Pengadilan Negeri Muaro alat ini

dipergunakan untuk melengkapi data yang penulis perlukan, yaitu dengan cara

melihat buku-buku dan Undang-undang yang terkait dengan pokok masalah yang

akan diteliti.

3. Sumbe Data

Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap

masalah penelitian.15

Buku-buku yang berkaitan dengan bahan penulisan antara

lain pasal 28 ayat (2) jo dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang ITE perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE,

15

Beni Ahmad Saebani, Metoode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

158

12

KUHP , Al-qur’an, Hadits, Putusan Pengadilan Negeri Muaro No:

45/PID.B/2012/PN.MR, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan

penulisan.

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, artikel-

artikel, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya adalah

analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin

tentang hal yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini materi pokoknya

adalah tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dari hukum

pidana positif dan hukum pidana islam

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun

2017”

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi penyusunan kedalam

BAB, dan masing-masing BAB dibagi menjadi sub-sub yang lengkap ialah

sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian, serta Sistematika Penelitian

BAB II: Dalam bab ini mengkaji tentang tinjauan teori tentang pemidanaan

pelaku ujaran kebencian

13

BAB III: Bab ini membahas tentang dasar-dasar hukum tentang ujaran kebencian

menurut Undang-Undang ITE dan KUHP

BAB IV: Bab ini merupakan analisis penyelesaian kasus tindak pidana ujaran

kebencian melalui media sosial dengan contoh kasus putusan di Pengadilan

Negeri Muaro dengan nomer putusan No: 45/PID.B/2012/PN.MR

BAB V: Bab terakhir yang memuat penutup, dalam bab ini mencakup kesimpulan

dan saran dari penulis atas permasalahan yang diteliti sehingga tercapai upaya

untuk mencapai tujuan dari yang dulakukan

14

BAB II

Tinjauan Teori Tentang Pemidanaan Pelaku Ujaran Kebencian

A. Teori Pemidanaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan

pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP

Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan

Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan

pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:1

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik

secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif)

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi

masyarakat

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan

hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang

bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F.

Lamintang menyatakan:2

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,

1981), h. 16 2 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1988), h. 23

15

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan

cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang

tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga yakni

sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan

Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan,

dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang

dinyatakan Muladi bahwa:3

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan

atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga

sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada,

karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat

3 Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31

16

menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi

menjadi keharusan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu

tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat

dan merubah etika yang jahat ke yang baik.4

2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini

berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan

proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.5

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan,

baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku

maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif,

detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

4 Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31 5 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarat: Sinar Grafika, 2007), h. 11

17

Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan

kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya,

maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan

(reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya

pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan

kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai

yang ada di masyarakat.

Menurut Zevenbergen ”terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat,

yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”6 Perbaikan

yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan

intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya

kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar

ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3) Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan

absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana

pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu

reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.7

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan

pandangan sebagai berikut:

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat

6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,

1981), h. 26 7 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam

Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty), h. 47

18

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan

hasil studi antropologi dan sosiologis

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya

sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi

harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar

pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan

terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu

perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-

kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang

dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang

bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat

penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

B. Teori Informasi

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga

berupa putusan-putusan yang dibuat.8 Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep

informasi karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat

yang satu dengan lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya

berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi

dan telah terolah.9

Konsep informasi/berita yang ditawarkan al-Qur’an sangat signifikan dan

memberi kontribusi dalam system pemberitaan pada media massa, khususnya

media sosial. Beberapa implikasi dari konsep berita dalam al-Qur’an dalam

system pemberitaan sebagai berikut:

8 Pawit M. Yusup. Pedoman Praktis Mencari Informasi, (Bandung : PT Remaja

Rosdakarya) h. 9 9 Pawit M. Yusup. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi, (Jakarta : Kencana Predana

Media Group) h. 1

19

a. Sumber berita harus jelas

Berita sangat penting dalam kehidupan. Ia bahkan telah menjadi salah

satu kebutuhan sebagaimana kebutuhan lainnya, seperti makan dan minum.

Masyarakat, khususnya di perkotaan agaknya tidak bisa dipisahkan dari berita.

Sejak seseorang bangun dari tidur pertama-tama yang diburunya adalah berita.

Demikian pula sebelum ke tempat tidur sebagian orang akan menyaksikan berita

paling akhir dari media penyedia berita. Berita layaknya energy kehidupan,

sehingga bagi orang-orang tertentu akan terlihat kurang semangat, tidak energik

jika tidak mendapatkan berita-berita baru. Sumber-sumber berita telah menjadi

mata air kehidupan yang senantiasa dilacak untuk mendapatkan berita yang segar

dan lagi viral.10

Sumber berita cukup banyak dan beragam. Karena itu diperlukan

kemampuan selektivitas terhadap sumber-sumber berita. Hal ini bertujuan agar

diperoleh berita yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah kebenaran, atau

sesuai dengan fakta. Kualitas berita sangat ditentukan oleh kredibiltas sumbernya.

al-Qur’an mengisyaratkan perlunya memeriksa dengan cermat sumber berita.

Dalam QS. al-Hujurat (49): 6 Allah swt. berfirman: “Hai orang-orang yang

beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas

perbuatanmu itu.

b. Berita harus benar

Berita dari berbagai sumber membanjiri ruang baca khalayak. Varian

berita ini jelas memerlukan kearifan untuk memilah dan memilih dari khalayak

pembaca. Diperlukan kecermatan dan kejelian ekstra dalam memilah dan memilih

berita yang akan dibaca. Apalagi kalau berita tersebut menyentuh hal-hal sensitif

dalam kehidupan, misalkan terkait dengan isuisu SARA. Kebenaran berita

10

Iftitah Jafar, “Konsep Berita dalam Al’Quran (Implikasinya dalam Sistem Pemberitaan

di Media Sosial)”. Jurnalisa, Vol 03 No. 1 (2017), h. 12

20

menjadi pertimbangan utama, terlepas dari menarik atau tidaknya berita tersebut.

Kebenaran menjadi fokus perhatian karena terkait dengan beberapa hal: 1.

Kemungkinan dampak yang ditimbulkan, 2. Komentar yang akan diberikan, dan

3. Pertimbangan untuk dishare ke teman di Facebook.

Kebenaran sebuah berita harus didasarkan pada kriteria tertentu. Salah

satu kriteria yang patut dipertimbangkan adalah kebenaran agama karena ia

berasal dari wahyu Tuhan Sang Pencipta alam semesta.26 Wahyu Tuhan ini telah

terkodifikasikan dalam kitab suci. Kitab suci, karena ia berasal dari Tuhan maka

ia memiliki kebenaran mutlak (QS. al-Baqarah (2): 213). Sebagai standar

kebenaran, al-Qur’an berfungsi sebagai tolok ukur (muhaymin) dan pengoreksi

(mushaddiq) kitab-kitab suci lainnya (QS. al-Maidah (5): 48). Selain itu al-Qur’an

juga berfungsi sebagai landasan hukum dan peraturan atas kasus-kasus hukum

yang dihadapi masyarakat (QS. al-Baqarah (2): 213). Sebagai tambahan, al-

Qur’an juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, khususnya

orang-orang beriman. Pemahaman akan sebuah makna ayat juga harus didasarkan

kredibilitas dan kompetensi penafsirnya. Kedua, berasal dari Rasul atau utusan

Tuhan. Sebagai utusan Tuhan dipastikan para rasul menyampaikan kebenaran dari

Tuhan. Mereka itu mendapatkan jaminan Tuhan akan kebenaran pesan-pesan

yang disampaikan kepada umat. Rasulullah saw. misalnya sejak masih muda

sudah mendapatkan gelar terpercaya “al-Amȋn” dari komunitas Arab. Beliau

dipercaya untuk memimpin para kepala suku untuk memindahkan Hajratul Aswad

ke tempatnya semula setelah bergeser karena banjir.11

Selain itu secara skriptural Rasulullah saw. mendapatkan justifikasi Ilahi

atas kebenaran dan kejujurannya yang memang layak mengemban tugas

pewahyuan. Dalam QS. Allah berfirman: “Dan tidak Muhammad itu berbicara

mengikuti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu di sampaikan

kepadanya.” Dengan demikian Allah memerintahkan untuk mengambil atau

menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Dalam QS. Allah berfirman: “Dan apa

11



21

yang dibawa Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarangnya jauhilah.”

Lebih dari itu Nabi Muhammad saw. mendapatkan legitimasi dari Tuhan sebagai

insan yang memiliki integritas yang tinggi. Dalam QS. al-Qalam (68): 4, Allah

swt. berfirman: “dan Sesungguhnya kamu benarbenar berbudi pekerti yang

agung”.

c. Berita harus sesuai dengan fakta

Realitas faktual atau realitas historis menjadi syarat bagi sebuah berita.

Berita dari Tuhan dipastikan memiliki realitas faktual. Dalam QS. al-An’am (6):

67, Allah berfiran: “untuk Setiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada

(waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui”. Karena itu menjadi

tantangan bagi manusia untuk meneliti dengan berbagai kapasitas yang dimiliki

untuk mencari bukti-bukti historis dari sebuah berita dalam al-Qur’an. Demikian

pula menjadi tantangan bagi mereka untuk menggali nilai-nilai ilmiah al-Qur’an

melalui penelitian yang tdak kenal lelah. Alam semesta menjadi ajang penelitian

yang tidak pernah final dan senantiasa menantang. Thanthawi Jawhari

menyebutkan terdapat sekitar 750 ayat tentang alam semesta, yang tentunya

menantang untuk diteliti.12

Salah satu trend yang menandai bagian akhir tahun 2016 adalah begitu

banyaknya beredar berita bohong atau hoax. Berita seperti ini dipastikan

mengada-ada atau tidak sesuai dengan realitas di masyarakat. Berita hoax ini

dibuat untuk tujuan tertentu dan biasanya marak di kala masyarakat menghadapi

suksesi kepemimpinan politik. Jenis berita ini sungguh merugikan pihak-pihak

tertentu karena mereka mempercayainya dan langsung mengamalkannya. Pada

paruh 2016, pernah ada berita di salah satu Koran menyebutkan bahwa kembang

“dollar” sangat berbahaya dapat menyebabkan penyakit yang mematikan. Banyak

yang mempercayainya dan segera memusnahkan atau membuang kembang

tersebut yang sudah dipelihara sekian lama. Setelah penulis mengeceknya di

internet ternyata berita tadi hoax. QS. al-Hujurat (49): 6 yang telah disebutkan di

12



22

atas mengisyaratkan perlunya crosscheck atau check and recheck atas berita yang

dibaca.

Saat ini crosscheck akan mudah dilakukan karena banyak penyedia berita

yang tersedia. Crosschek sangat penting bagi penyedia berita dengan melacak

sumber-sumber berita yang kredibel sebelum memberitakan atau mempostingnya.

Selain penyedia berita khalayak juga harus semakin cerdas dalam mengakses

sebuah berita, diperluakn daya kritis terhadap berita yang dibaca. Tidak boleh

langsung meyakini kebenaran berita yang diterima. Mereka juga harus melakukan

crosscheck atau check and recheck terhadap berita yang dihadapi untuk

mengetahui apakah ia sesuai dengan fakta atau tidak.13

C. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan

yang dibuat seseorang dimuka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut

kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena

ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ujaran

kebencian dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada

individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna

kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Website yang

menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate

Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk

mempertegas suatu sudut pandang tertentu.14

Hate Speech atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran

kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli,

yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat

13


di Media Sosial)”. Jurnalisa, Vol 03 No. 1 (2017), h. 14 14

Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti,2009), h. 38

23

menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Dalam pada itu, ujaran

kebencia berbeda dengan ujaran-ujaran (speech) pada umumnya, walaupun

didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar.

Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan

untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak

langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-

kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk

melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi

itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.15

2. Bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk-bentuk ujaran kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak

pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-

Undanng Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa menghina

adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini

biasanya merasa malu.16

Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau

martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat

individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP ialah tindakan

mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan

sesuatu baik secara lisan maupun tulisan

15

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran

Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol

1 No. 3 (2015), h. 345-346 16

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal

Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1991), h. 225

24

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan

yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap

prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari

tindakan tersebut, sedangkan menuruut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah

suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun

kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu

tersiar (diketahui oleh banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu

suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan

sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang

memalukan.17

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan

didalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1).

Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan

atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran.18

17

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1): “Barang siapa sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu

hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 18

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335

25

e. Memprovokasi

Memprovokasi menurut KBBI adalah suatu perbuatan yanng dilakukan

untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing

amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran

negative dan emosi.19

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak,

membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam

kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras

daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.20

g. Penyebaran Berita Bohong

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita

atau kabar dimana ternayata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang

dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong,

akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.21

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik soosial.22

19

Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya:

ALUMNI), h. 300 20


Demi Pasal,,, h. 136 21


Demi Pasal,,, h. 269 22

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate

Speech), Jakarta, 2015, h. 13

26

BAB III

Ujaran Kebencian Di Media Sosial

A. Ujaran Kebencian Perspektif Undang-Undang ITE dan KUHP

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi

manusia. Di satu sisi memudahkan pekerjaan manusia, namun di sisi lain dapat

dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk

melakukan kejahatan seperti penipuan, cyber crime, atau bahkan melakukan

ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama dengan ujaran untuk

melakukan diskriminasi. Jawaban yang pasti adalah menghadapi perkembangan

teknologi ini dari segala sisinya, baik dengan memperbaiki mental, menata politik

yang lebih etis, hingga membuat regulasi atau hukum yang mampu menangkal

dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukan tindakan ujaran

kebencian atas dasar agama atau penodaan agama.

Dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama ini

adalah Pasal 156 dan 156a KUHP, adapun jika tindakan tersebut dilakukan

melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu mencakup tindakan atau perbuatan

yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Undang-

Undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar dalam tindak pidana ujaran

kebencian yang berkaitan dengan agama yang dilakukan di media sosial, sehingga

dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya. Dasar

pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE enyebutkan tindakan yang

dilarang yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras,

dan antar golongan (SARA)”.1 Tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya

permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA


Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 10-11

27

akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang

menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap

suku/agama tertentu dengan maksud untuuk menghasut masyarakat untuk

membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu.2

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11

Tahun 2008 tentang ITE, dengan melihat putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR

terkait kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, yaitu:3

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Pelarangan tindakan tersebut, tentu menimbulkan sanksi bagi pelaku bila

unsur-unsurnya terpenuhi. Mengenai sanksi ini dapat dilihat pada Pasal 45 ayat

(2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap orang yang

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).4

Dengan demikian, apabila terpenuhi unsur-unsur yang terkandung pada

Pasal 28 ayat (2), maka sanksi pidananya adalah enam tahun penjara atau denda

sebanyak satu miliar rupiah. Perlu ditegaskan, kata-kata dalam pasal ini berarti

dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih)

atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Itu berarti, seorang yang

melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

2 Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

3 Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal 29

Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 38 4 Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

28

Bila merujuk pada pedoman Surat Edaran (SE) Kapolri No.

SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, maka dasar hukum yang dapat

digunakan adalah:5

1. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau

merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan

hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-

tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”


“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan

permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya

menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat

dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:6

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.“

5 Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, h. 5


29


“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama

empat tahun.”

“(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1– 3 dapat dijatuhkan.”

5. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:7

Pasal 28:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik.”

“(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2):

“(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci

kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”8



30

2. Ujaran Kebencian Dalam Islam

Ujaran kebencian dalam Islam, bahwasanya Allah mengharamkan

perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama.

Salah satu bentuk ujaran kebencian yaitu pencemaran nama baik.

Menurut pandangan Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa

pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan

manusia atau di depan umum.9

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa buruk sangka

(suuzhan) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman suuzhan itu

seperti haramnnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh

karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri

sendiri atau di dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentangnya. Apa

yang Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan

tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit

saja, maka itu dimaafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, di

mana persangkaan adalah sesuatu yang di yakini di dalam hati.

Sementara menurut Imam Al-Qurthubi menerangkan kepada kita

bahwasanya buruk snagka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang lain

tanpa dasar yang benar. Yaitu seeperti menuduh orang lain melakukan perbuatan

jahat, akan tetapi tanpa disertai bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut.

Tidaklah semata-mata Rasulullah Saw melarang umatnya dalam suatu perbuatan

tertentu, kecuali karena perbuatan tersebut berdampak buruk. Hal buruk itu sama

saja dengan fitnah yang merupakan bagian dari ujaran kebencian.

Sedangkan menurut KH Nasruddin Umar menerangkan bahwa:

“Ujaran kebencian itu adalah fitnah, menghasut dan penyebaran berita

bohong”.

Pertama adalah penghinaan. Kedua berbuat tidak menyenangkan itu bisa

digugat baik itu tertulis maupun secara langsung. Sedangkan ketiga ini banyak

9 Abdul Hamid Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), h. 379

31

dilakukan oleh oknum yang tidak suka terhadap kelompok lain. Yaitu Provokasi.

Provokasi ini bisa dilakukan oleh oknum intelektual. Hal ini bisa dipidana.10

Selain itu tentang penyebaran berita bohong, Allah SWT menyuruh

kepada kaum mukminin untuk meniliti dan menginformasi berita yang datang

kepadanya. Khususnya ketika berita itu datang dari orang fasik.

ومابهالة ف تصبحواعلى آيي هاالذين امنوآإن جآءكم فاسق بن با ف ت ب ي نوآان تصيبواق

(٤٩:٦احلجرات/) ماف علتم ندمي Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang

kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah (telitilah

dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum

atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas

perlakuan kalian.” (Al-Hujurat : 6)

Ditiinjau dari segi bahasa, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

menjelaskan, kata fasiq diambil dari kata fasaqa. Kata itu biasa digunakan untuk

melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas

kulitnya. Ini menjadi kias dari seorang yang durhaka karena keluar dari koridor

agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil.

Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu ketetapan agama

dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan

pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu, dia membutuhkan pihak lain

yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang

sampai pun harus disaring. Jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan

jelas.11

10

KH Nasaruddin Umar saat menjelaskan bahaya Hate Speech atau ujaran kebencian

dalam acara Kongres ke-17 Muslimat Nahdhatul Ulama Komisi Bahtsul Masail 11

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 589

32

a. Larangan menghina orang lain dalam Islam

Hate Speech secara sederhana ialah segala bentuk yang mengandung

kebencian maupun secara lisan dan tulisan. Pelaku ujaran kebencian seringkali

terang-terangan melakukan hasutan untuk mencapai kepentingannya12

dengan

menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menimbulkan fitnah. Padahal

Allah melarang manusia untuk mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan

menghina mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

هم ول نساأء را م ن ي ها ٱلذين ءامنوا ل يسخر ق وم م ن ق وم عسىأ أن يكونوا خي يأب م ن ن ساأء عسىأ أن يكن خي را م ن هن ول ت لمزوأا أنفسكم ول ت ناب زوا بٱللق

ين ومن ل ي تب فأولأئك هم ٱلظلمون (٤٩:١١)احلجرات/ بئس ٱلٱسم ٱلفسوق ب عد ٱلArtinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik

dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah

suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang

mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-

orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat : 11)

Ayat ini menerangkan bahwa, Allah SWT memperingatkan kaum mukmin

supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi,

mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat

dari mereka yang mengolok-olokkan, dan demikian pula dikalangan wanita,

jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena boleh

jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih

terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olok itu. Dan Allah SWT melarang

12

Maruli CC Simanjuntak, Atas Nama Kebencian Kajian Kasus-Kasus Kejahatan

Berbasis Kebencian di Indonesia, (Jakarta: YLBHI), h. xi

33

pula kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukminin

semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan,

dan dilarang pula panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk seperti

panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata : hai fasik, hai

kafir dan sebagainya.13

Dan ayat diatas juga menerangkan bahwa Allah

menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin, dan

juga menjelaskan beberapa fakta yang menambahkan kukuhnya persatuan umat

Islam, yaitu :

a. Menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain

b. Menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain

c. Menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain

Ayat ini juga menerangkan bahwa, semua manusia dari satu keturunan, maka

kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Dan Allah juga menjelaskan

bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan

bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong

sesamanya. Karena ketaqwaan, kesalehan dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-

bahan kelebihan seseorang atas yang lain. Kita tidak boleh saling menghina

diantara sesamanya. Ayat ini akan dijadikan oleh Allah sebagai peringatan dan

nasihat agar kita bersopan santun dalam pergaulan hidup kaum yang beriman.

Dengan hal ini berarti Allah melarang kita untuk mengolok-olok dan menghina

orang lain.

Sementara dalam hadis juga ditegaskan :

عن أب هري رةرضي هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كان يؤ من

راأوليصمت.بهلل وا لي وم الخرف لي قل خي Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan

13

Hafiz Dasuki dkk, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: UII, 1991), h. 430

34

hari kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam.” (HR.

Bukhari dan Muslim).14

Bahwa dari rujukan di atas, dalam islam dilarang menghina atau

menghasut kepada sesama muslim, walupun media merupakan ruang publik di

mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, namun

pendapat yang dikemukakan tentu harus bertanggung jawab dan tidak

mengandung SARA.

Demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (fitnah) itu kaitannya erat

dengan menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu setiap orang

wajib memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab hal tersebut dapat

menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat, sebagaimana

yang dikehendaki oleh Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk

berbahasa, tertulis maupun lisan, secara baik. Ini karena pemakaian bahasa yang

baik akan mendatangkan kebaikan, tidak saja kepada orang lain tetapi juga kepada

dirinya sendiri.

14

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-lu’lu Wal Marjan Jilid I, (Semarang: AL-RIDHA,

1993), h. 34

35

BAB IV

Analisis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

A. Kedudukan Hukum

1) Pengertian Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius),

sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum

sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat

(politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada

satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan

hukum.1

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan

dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam

masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan,

bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang

dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan

jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu

proses.2

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan

apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau

tidak. Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk

bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk

mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu,

norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (das sollen) dan

bukan yang ternyata ada (das sein). Hukum sebagai norma juga memiliki watak

das sollen. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu,

hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab

1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet IV, (Bandung: PT Citra Aditya, 1996), h. 8.

2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1993), h. 16.

36

dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi

sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia

terikat dengan kewajiban dan tanggng jawab hukum (legal responsibility).3

2) Tujuan Kedudukan Hukum

Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tercermin

dari salah satu pasal dalam UUD NRI 1945 yang pada Pasal 1 Ayat (3)

menyebutkan bahwa, “Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi

dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Hukum yang

berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau

komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling

melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan

manusia dalam masyarakat. Selain itu tujuan hukum dalam teori optatiif ada 3

(tiga), yaitu:4

a. keadilan

Menurut Aristoteles sebagai pendukung teori etis, bahwa tujuan hukum

utama adalah keadilan yang meliputi :

distributif, yang didasarkan pada prestasi

komunitatif, yang tidak didasarkan pada jasa

vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya

kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif

legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang

b. kepastian

Hans kelsen dengan konsepnya (Rule of Law) atau Penegakan Hukum.

Dalam hal ini mengandung arti bahwa :

3 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 29.

4 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan

Nasional, (Bandung: Bina Cipta, 1990), h. 2.

37

hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.

hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.

hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.

hukum itu bersifat dogmatik.

c. Kegunaan

Menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, bahwa

tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan

sebesar-besarnya.5

B. Pertimbangan Majelis Hakim

1. Kronologi Kasus

Terdakwa dalam kasus ujaran kebencian ini adalah ALEXANDER AN.

Lahir di Jakarta umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal jalan

Lintas Sumatera Pulau Punjung Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau

Punjung Kabupaten Dharmasraya, beragama Atheis, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan CPNS pada Kantor BAPEDDA Kab. Dharmasraya.6

Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN, pada hari Rabu tanggal 18

Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

tertentu yang masih dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di

Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya

orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang

Maha Esa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

5 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan

Nasional,..., h. 3. 6 Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal 29


38

Berawal ketika saksi Hendri berteman Facebook dengan Terdakwa, di

mana pada waktu pertemanan tersebut saksi melihat tulisan-tulisan atau gambar-

gambar yang menjelekkan Agama Islam, seperti halnya Nabi Muhammad

mencintai babunya dan ada lagi memplesetkan ayat-ayat yang ada dalam Al-

Qur’an dan Hadist-hadist yang menggambarkan Nabi Muhammad, kemudian

tulisan-tulisan dan gambar disebarkan Terdakwa ke masyarakat umum melalui

dunia maya/ jejaring sosial melalui Akun Facebook Atheis Minang, yang dapat

mempengaruhi pembaca Akun Facebook agar tidak percaya pada Tuhan, dan

saksi Hendri melihat di Facebook Terdakwa yang bertuliskan “Kalau kamu

percaya Tuhan, tolong lihatkan Tuhanmu itu pada aku” tulisan Atheis Minang,

kemudian atas perbuatan Terdakwa yang menulis artikel dan gambar Nabi

Muhammad tersebut, saksi menyampaikan kepada temantemannya supaya tidak

terpengaruh oleh Akun Facebook Atheis Minang. Bahwa selain dari saksi Hendri,

saksi Mulyadi, Doni Saptria (PNS pada Kantor Camat Padang Laweh), Yon Riadi

(Jln. Asoy Koto Baru), Hendri Martiko (Staf Pemda Dharmasraya) juga melihat di

Akun Facebook Terdakwa tulisan Muhammad juga tertarik pada menantunya

sendiri dan gambar kartun Nabi Muhammad barancuak samo babunyo.

Bahwa gambar Nabi Muhammad yang sedang bersetubuh atau berbuat

mesum dengan pembantu istrinya, sangat menodai Agama Islam, karena Nabi

Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, terhadap tulisan

yang ditulis terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad

tertarik kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan

dari para pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu

mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al

Qur’an, dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan

tersebut telah menyimpang dari makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi

ajaran Agama Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap

Kitab Suci al-Qur’an sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang

dibuat oleh Terdakwa tersebut mengatakan “ayat Al-Qur’an diturunkan dalam

39

kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab Binti Jas”,

hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-Qur’an.7

Bahwa tulisan Nabi Muhammad tertarik pada menantunya dan gambar

Nabi Muhammad yang ditampilkan Terdakwa di dinding Akun Facebooknya,

Terdakwa juga membuatnya di Facebook Group Atheis karena Terdakwa

termasuk Komunitas Atheis (tidak percaya Tuhan). Bahwa berdasarkan Akun

Facebook Terdakwa, Terdakwa merupakan salah satu kelompok anti

Tuhan/Atheis yang bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama (Ketuhanan

Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama yang

merupakan salah satu tiang pokok dari pada kehidupan manusia dan Bangsa

Indonesia, kemudian pada tanggal 18 Januari 2012, masyarakat Pulau Punjung

mengetahui bahwa Terdakwalah yang menulis dan menampilkan gambar kartun

Nabi Muhammad tersebut di Akun Facebook milik Terdakwa dan Group Atheis

Minang, dan saat ditanya Terdakwa mengaku sebagai Atheis sehingga Terdakwa

ditangkap dan diserahkan ke Kepolisian Dharmasraya.8

Akibat dari perbuatan terdakwa ALEXANDER AN, jaksa penuntut

umum menuntut terdakwa ALEXANDER AN dengan:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN bersalah melakukan

“Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku,

Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Traksaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN

berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan


Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 7 8 Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal 29


40

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna Hitam

b. 1 (satu) Unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam

c. 1 (satu) Unit Keyboard warna Hitam

d. 1 (satu) Unit Mouse warna Pink

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya

a. 11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad

b. 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada

menantunya sendiri

c. 1 (satu) lembar alamat email facebook [email protected] yang ditulis

Terdakwa Alexander An Pgl Aan.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).9

2. Pertimbangan Hakim

Penuntut Umum memberikan dakwaan yang disusun secara alternatif,

yaitu Kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Kedua

perbuatan terdakwa melanggar pasal 156 a huruf a KUHP, atau Ketiga perbuatan

terdakwa melanggar Pasal 156 a huruf b KUHP, maka Majelis Hakim dengan

berbagai pertimbangan memberikan sanksi yang sesuai dengan fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan adalah dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45

ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi



41

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA)”.10

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu: Pertama, Setiap orang; maksud dengan

unsur setiap orang adalaah tiap-tiap pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban

yang telah dewasa menurut hukum serta mampu mempertanggung jawabkan

setiap perbuatannya menurut ketentuan umum. Terdakwa Alexander An

sebagaimana identitasnya tersebut telah benar dan diakui adalah seorang

perempuan yang dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani. Kedua, Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, terdakwa selaku pengguna

Facebook dengan akun Alex An tersebut telah ada kesadaran pada diri terdakwa

akan kemungkinan yang terjadi atau telah memenuhi kesadaran akan

kemungkinan yang terjadi. Ketiga, Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan

(SARA), terdakwa memposting kegiatan atau usaha untuk membuat artikel agar

muncul di dalam media internet dengan tujuan tertentu.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini jika dihubungkan dengan

fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja”

secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan “Dengan sengaja” unsur ini pasal ini mengandung

makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet. Pendapat

ahli hukum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai

dikehendaki dan diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut

tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: kesengajan sebagai maksud

(oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadar kepastian atau keharusan

(opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan

10

Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal 29


42

sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan

sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya

adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan

perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari

kesadaran akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku.

Terdakwa selaku pengguna Facebook dengan akun Alex An tersebut telah

ada kesadaran pada diri Terdakwa akan kemungkinan yang terjadi atau

telah memenuhi kesadaran akan kemungkinan yang terjadi dan secara

faktual pada diri Terdakwa telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai

kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).

2) Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa

pekerjaannya adalah selaku CPNS pada BAPPEDA Kabupaten

Dharmasraya bukan berprofesi sebagai Wartawan oleh karenanya

perbuatan Terdakwa yang memposting atau melink pada media internet

(dunia maya) pada Akun Facebook miliknya dengan nama profile Alex An

maupun pada Facebook group Atheis Minang terhadap suatu informasi

baru yang bersifat kontroversial ditengah-tengah masyarakat karena masih

menjadi perdebatan (debatable) dengan atau memakai sarana Komputer

milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah jelas-jelas bertentangan

dengan TUPOKSI selaku CPNS sebagai staf BAPPEDA Dharmasraya

maupun bertentangan dengan misi dan visi BAPPEDA Dharmasraya dan

disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari

otoritas pejabat yang berwenang dalam hal ini Menkominfo sehingga

perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak.

3) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan informasi

didalam unsur ini adalah menyebarkan melalui media internet dan

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting atau melink sesuatu

konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan tertentu oleh si

pembuat.

Bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian meposting adalah kegiatan

atau usaha untuk membuat artikel agar muncul di dalam media internet,

43

baik dalam artikel blog maupun dalam status dalam jejaring sosial seperti

Facebook ataupun Twitter. bahwa didalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inormasi dan Transaksi Elektronik

berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,kehati-hatian,

iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Dari ketentaun Pasal 3 tersebut dikaitkan dengan rumusan unsur

menyebarkan informasi pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi yang baik

atau itikad baik. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan

Terdakwa yang memposting atau melink pada akun Facebook milik

Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun pada Facebook group

Atheis Minang adalah suatu konten yang menurut saksi-saksi maupun

saksi ahli sifatnya adalah menodai agama Islam maupun melecehkan Nabi

Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam.

4) Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku penganut faham Atheis

yaitu faham yang tidak mengakui kepada Tuhan akan tetapi konten yang

diposting ataupun dilink oleh Terdakwa hanya menodai satu agama

tertentu di Indonesia yaitu Agama Islam dan melecehkan junjungan atau

Rasul Pembawa Risalah Islam yaitu Nabi Muhammad Saw, hal ini

membuktikan Terdakwa mempunyai tujuan “untuk menimbulkan rasa


tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

(SARA)” khusunya Suku Minang dan Agama Islam.

5) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu Penuntut

Umum dari Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis

Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan.

6) Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak

ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

44

menghapuskan kesalahan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl. AAN, maka

kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya.

7) Menimbang, bahwa tentang permohonan supaya terdakwa dibebaskan dari

dakwaan yang disampaikan melalui nota pembelaan penasehat hukum

terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus ,

Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Penuntut Umum

sepanjang pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa

telah terpenuhi dan terbukti.

8) Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai

pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina

dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya

sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian

hari serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain

diatur tentang ancaman pidana penjara maximal juga sekaligus mengatur

pidana denda maximal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

oleh karenanya kepada Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN harus pula

dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang besarnya

ditentukan dalam amar putusan.

9) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa,

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan falsafah Negara R.I.

Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa telah melecehkan atau menodai agama Islam ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya

lagi

45

Terdakwa belum pernah dihukum

10) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah

dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya penahanan tersebut akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

11) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

terdakwa tetap ditahan.

12) Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan

berupa 1 (satu) Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna

Hitam, 1 (satu) Unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam, 1

(satu) Unit Keyboard warna Hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna Pink, telah

diakui keberadaan dan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa serta barang bukti tersebut diatas merupakan asset Pemda

Kabupaten Dharmasraya, maka statusnya haruslah dikembalikan kepada

Pemda Kabupaten Dharmasraya melalui BAPPEDA Kabupaten

Dharmasraya sedangkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar gambar

karikatur tentang Nabi Muhammad, 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi

Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri, 1 (satu) lembar alamat

email facebook [email protected] yang ditulis Terdakwa Alexander

An Pgl Aan, telah diakui keberadaan dan erat kaitannya dengan perbuatan

yang didakwakan kepada Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas

merupakan merupakan bagian dari perbuatan Terdakwa, maka statusnya

haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

13) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan

dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata

sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

46

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di

kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar

putusan.

Pertimbangan Hakim akhirnya memutuskan terdakwa dipidana dengan

hukuman penjara 2 tahun 3 bulan. Hakim dalam hal ini memberikan sanksi pidana

minimum, padahal apabila dikenakan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang ITE maka pelaku dapat dipidana maksimum 6 tahun

dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga dalam hal ini

Hakim memberikan sanksi minimum atas dasar pertimbangan dengan peringan

yaitu:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi

Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan

yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori

yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana

yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal

dalam peraturan hukum pidana. Dalam hal ini terlihat Hakim memutus pelaku

dengan pertimbangan pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang

menggugat pelaku dengan delik pidana atas dasar Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berupa tindak pidana penjara selama

6 tahun pada aspek yuridis ini hakim telah melakukan pertimbangan secara

rasional. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang

47

terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.11

Hal ini terlihat adanya

pertimbangan hakim yang memberikan keringanan kepada pelaku dengan hanya

menjatuhkan vonis 2 tahun 3 bulan atas dasar penyesalan dari pelaku dan etikad

baik selama persidangan, sehingga hakim menjadikan tindak tanduk dan tabiat

sebagai pertimbangan non-yuridis.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis

hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan

terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum

putusan hakim.12

3. Putusan Pengadilan

Pada bagian ini, penulis akan mencoba memaparkan putusan pengadilan

tingkat awal, maupun pengadilan tingkat kasasi.

1. Putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 45/Pid.B/2012/PN.MR

Pada tuntutannya, jaksa penuntut umum memohon kepada hakim untuk

menyatakan terdakwa ALEXANDER AN bersalah melakukan “tindak pidana

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk


masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

(SARA)” sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa ALEXANDER AN dengan pidana penjara selama 3

(tiga) tahun 6 (enam) bulan.13

11

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2007) h. 212 12

Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 193 13



48

Maka pada tanggal 14 Juni 2012, hakim Pengadilan Negeri Muaro

membacakan amar putusannya sebagai berikut:14

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa


tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

(SARA)”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN

berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana

denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga)

bulan.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna Hitam

1 (satu) Unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam

1 (satu) Unit Keyboard warna Hitam

1 (satu) Unit Mouse warna Pink;

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya:

11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad

3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada

menantunya sendiri

1 (satu) lembar alamat email facebook [email protected] yang ditulis

Terdakwa Alexander An Pgl Aan

14



49

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 137/PID/2012/PT.PDG

Pada tingkat pengadilan tinggi Padang, sebelum hakim memberikan

putusan maka harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama,

hakim dapat menerima permintaan banding jika penuntut umum mengajukan

sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Kedua, penuntut umum harus

mengajukan memori banding dan terdakwa mengajukan kontra memori banding

kepada pengadilan tinggi Padang.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan tinggi

Padang telah memutuskan, menguatkan putusan pengadilan negeri Muaro tanggal

14 Juni 2012 No. 45/Pid.B/2012/PN.MR dan terdakwa ALEXANDER AN tetap

dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Ujaran

Kebencian. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3

(tiga) bulan.

Berdasarkan pasal 241 KUHAP putusan pada tingkat penadilan tinggi

dapat berupaa putusan yang menguatkan, mengubah atau memperbaiki putusan

dan dapat juga membatalkan putusan pengadilan negeri.15

Jadi dalam perkara ini

putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah putusan yang menguatkan

putusan pengadilan negeri dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2112 K/Pid.Sus/2012

Sebelum memberikan keputusan terhadap pemohon kasasi (Alexander

An), hakim harus mempertimbangkan dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh

pemohon kasasi. Alasan-alasan tersebut diajukan karena penerapan hukum tidak

15

Harun M Husin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992), h.

35

50

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan

judex facti. Alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa putusan judex facti di atas yang telah menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 45/Pid.B/2012/PN.MR, tanggal 14 Juni

2012 telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana

mestinya, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya

halaman 12 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan ”Pengadilan Tinggi

berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya

yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan

antar golongan (SARA)” sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan

hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana

diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan memutus

perkara tersebut pada tingkat banding.16

Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi sebagaimana

dimaksud diatas telah memperlihatkan judex facti lalai memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang

dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya

menyatakan “surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

16

Direktori Putusan, Putusan No. 2112 K/Pid.Sus/2012 , diakses pada tanggal 29 Januari

2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 9

51

Bahwa terhadap pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Negeri

Muaro, Penasehat Hukum Terdakwa Alexander An Pgl. Aan telah mengajukan

memori banding pada tanggal 4 Juli 2012 yang isinya adalah keberatan dan

penolakan seluruh pertimbangan hukum yang digunakan Judex Facti dalam

memutus perkara a quo tingkat pertama. (Vide memori banding tentang

keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi halaman 4-halaman

11). Dalam pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak

mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan

Tinggi atas keberatan atau penolakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi

sebagaimana dalam memori banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan tidak dicantumkannya pertimbangan hukum judex facti

Pengadilan Tinggi dalam putusannya, melainkan hanya mengambil alih

pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan

hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat

banding adalah pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi yang kurang

jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain sehingga putusan

Judex Facti Pengadilan Tinggi yang demikian adalah batal demi hukum. Hal mana

dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan

yang pada intinya menyatakan “dengantidak/kurang memberikan

pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat

dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat

dipandang suatu kelalaian dalam acara, (Vormverzuim) yang dapat

mengakibatkan batalnya putusan pengadilan tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh

yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan “Putusan

Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan

(onvaldoende gemotiveered).”17

17



52

Kedua, bahwa putusan judex facti di atas yang telah menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 45/Pid.B/2012/PN.MR, tanggal 14 Juni

2012 telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana

mestinya, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara

a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah dalam

mempertimbangkan dan menarik kesimpulan terhadap alasan-alasan dan

pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri dalam memutus perkara a

quo pada tingkat banding, padahal Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah

dalam menerapkan hukum yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

pertimbangannya memutus perkara a quo, karena unsur-unsur pasal yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pembanding dalam

perkara a quo sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dari

fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan

bukti-bukti lainnya tidak satu pun yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/

Pemohon Kasasi telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk


masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA).

Melainkan sebaliknya perbuatan mana dilakukan oleh orang lain yaitu Saksi

Frinaldi dan Saksi Hendri Matriko.18

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang tidak sesuai

dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

18



53

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Alexander An Pgl. Aan sehingga

Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal

45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, jelas merupakan bentuk kesalahan Judex Facti Pengadilan

Negeri dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam

memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo. Hal mana

sekaligus telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

pada intinya menyatakan “surat putusan pidana memuat pertimbangan yang

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Terdakwa.

Bahwa dengan penerapan hukum yang salah oleh Judex Facti

Pengadilan Negeri yang kemudian diikuti dan diambil alih secara utuh oleh Judex

Facti Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum atau alasan dalam memutus

perkara a quo dalam tingkat banding, maka secara imperatif (serta merta) Judex

Facti Pengadilan Tinggi telah salah pula dalam menerapkan hukum terhadap

perkara a quo.Terhadap kesalahan Judex Facti Pengadilan Tinggi sebagaimana

dimaksud di atas mak mengakibatkan putusan perkara a quo terhadap

Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Alexander An Pgl. Aan harus dibatalkan.

Hal mana bersesuaian dengan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 yang pada

intinya menyatakan “Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan

putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.19

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai 2 bahwa alasan-alasan tersebut

tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/pengadilan tinggi yang

19



54

menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar atau tidak salah

menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula

ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undanng-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus

ditolak.

C. Analisis Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR Tentang Tindak Pidana

Ujaran Kebencian Di Media Sosial

1. Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum

formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut

mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pijakan

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR, adalah Pasal 28

ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang


kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar

golongan (SARA)”.20

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada dasarnya

sebagai pelengkap dari pasal 156 dan 156a KUHP. Undang-Undang ini berlaku

secara khusus, yakni hanya untuk tindak pidana penistaan agama yang berkaitan

dengan informasi dan transaksi elektronika, atau bisa dikatakan hanya untuk

tindak pidana penistaan agama yang dilakukan di dunia siber atau duni maya yang

menggunakan teknologi elektronika atau internet. Karena itu, Majelis Hakim

memilih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar

hukumnya untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena pelaku melakukan tindak

pidana melalui media sosial, yaitu facebook.

20

Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

55

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebenarnya, tujuan

pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan

perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat

provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup

sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik

materil.21

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam

jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu

dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki

terhadap kelompok tertentu, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Alexander An

dimana terdakwa telat membuat artikel yang bertuliskan Nabi Muhammad tertarik

kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan Nabi Muhammad

Barancuak samo babu bininyo, dimana gambar tersebut ditampilkan terdakwa di

akun facebook miliknya, yang dapat menimbulkan kebencian orang atau

kelompok. Maka Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum

(APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut. Sedangkan

ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.22

Putusan No 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama Alexander An Pgl Aan

tanggal 14 Juni 2012, merumuskan unsur-unsur dalam pasal ini, yakni:

21

Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penelitian ini adalah Skripsi oleh

Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun

2013 22

Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

56

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan indiviu dan/atau kelompok tertentu

berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan

pertanggungjawabannya. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku

tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya, sehingga bagi pelaku/pelanggar patut

untuk dimintakan pertanggungjawabannya berupa sanksi pidana yang diatur

dalam pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.23

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat

undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang

melanggarnya. Yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan

hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat

kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja

aka dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Hal ini jelas tergambar pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR,

bahwa Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi penjara selama dua tahun dan

tiga bulandan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Tentu

penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim, tidak lepas dari pertimbangan-

pertimbangan yang meringankan terdakwa seperti: Terdakwa menyesali

perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah terlibat

dengan masalah hukum. Demikianlah analisis tentang Putusan Nomor

45/Pid.B/2012/PN.MR dalam kacamata hukum positif.24

23


Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 38 24

Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penelitian ini adalah Skripsi oleh

57

Ketentuan pidana yang dilanggar Alexander An pada dasarnya memang

merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik formal atau aduan karena

berkaitan dengan ujaran kebencian, tetapi karena berkaitan dengan SARA, maka

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik materil atau umum.

2. Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Ujaran kebencian dalam Islam merujuk pada ayat Al-Qur’an, Allah

berfirman:

ي ها ٱ هم ول نساأء يأ را م ن لذين ءامنوا ل يسخر ق وم م ن ق وم عسىأ أن يكونوا خي ب هن ول ت لمزوأا أنفسكم ول ت ناب زوا بٱللق م ن ن ساأء عسىأ أن يكن خي را م ن

ين ومن ل ي تب فأولأئك هم ٱلظلمون بئس ٱلٱسم ٱلفسوق (٤٩:١١)احلجرات/ ب عد ٱلArtinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-

olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik

dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan

(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang

diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah

kamu saling mencela satu sama lain, dana janganlah saling memanggil dengan

gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah

orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Hujurat : 11)25

Sementara dalam Hadits juga ditegaskan:

عن أب هري رةرضي هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كان يؤ من

راأوليصمت. بهلل والي وم الخرف لي قل خي Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun

2013

58

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan

Hari Kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam.”26

Islam melarang menghina atau menghasut sesama muslim, walaupun

media merupakan ruang publik di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan

mengemukakan pendapat, namun pendapat yang dikemukakan harus bertanggung

jawab dan tidak mengandung SARA.

Adapun jika ditinjau dari hukum Pidana Islam, menurut mayoritas ulama

tindakan pelaku penghinaan agama Islam tersebut mendekatkan dirinya pada

kemurtadan jika pelaku sendiri adalah seorang muslim dimana pelakunya dapat

dikenai hukuman Had berupa dibunuh, sedangkan dalam hukum Pidana Islam

tidak diatur sanksi bagi pelaku penghinaan agama yang dilakukan oleh Non-

Muslim. Tetapi disini dapat menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:27

ة ل ي س و ال ر ر ب ت ة اي غ ل ا

Artinya: “Tujuan tidak bisa melegalkan sarana yang tidak baik”

Maksud dari kaidah di atas menjelaskan bahwa tujuan itu menjelaskan

wasilah. Jika tujuannya mencaci maki (menodai agama) maka wasilah yang

digunakan haram. Ketika hukum Islam memandang kasus penghinaan agama

yang dilakukan oleh terdakwa Alexander An tujuannya itu mendiskreditkan umat

Islam dengan tulisannya yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka tujuannya

haram dan wasilahnya pun haram. Maka dalam hukum Islam yang dipidanakan

adalah wasilahnya.

26

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-lu’lu Wal Marjan Jilid 1, (Semarang: AL-RIDHA,

1993), h. 34 27

Arya Chairun Nisa, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Persepektif

Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Nomor

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)”, penelitian ini adalah skripsi oleh mahasiswa Program Studi

Hukum Pidan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, Tahun 2018

59

Dalam hukum Islam tindak pidana terbagi menjadi tiga macam yaitu

Qishash, Hudud, dan Ta’zir. Jarimah Qishash merupakan hukum bagi tindak

pidana yang berhubungan dengan badan yang bentuk hukumannya sesuai dengan

apa yang dilakukaan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan hudud ialah hukum

yang sudah ditentukan besarannya oleh Allah SWT sehingga tidak bisa dilebihkan

maupun dikurangkan. Sedangkan Ta’zir merupakan hukum yang diterapkan di

luar dari konteks Qishash maupun Hudud, yang mana besaran hukumannya

tergantung dari putusan Hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut.28

Penulis berpendapat bahwa terpidana Alexander An dikenai Jarimah

Ta’zir bukan Jarimah Riddah/Murtad karena terdakwa termasuk kedalam

kafir/non-muslim. Dari tinjauan Hukum Pidana Indonesia putusan yang

ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut, menurut penulis

sudah tepat, karena dalam Islam tidak dicantumkan tindak pidana penodaan

agama yang dilakukan oleh non-muslim, adapun tindak pidana penodaan agama

itu dikategorikan dalam kategori Jarimah Ta’zir.

Pada tataran penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial,

dalam hukum islam, pelaku tersebut dikategorikan dalam jarimah ta’zir. Hal ini

mengingat pengertian ta’zir yang mana pelarangan perbuatannya telah digariskan

oleh nash namun tidak merinci sanksi dari perbuatannya. Karena sanksinya

sepenuhnya diberikan kepada penguasa atau hakim.29

Hakim sepenuhnya

dipercayakan untuk menentukan kadar tinggi atau rendahnya sanksinya.

Sebagaimana penulis mengutip Kaidah Ushul:30

ه ي غ ص و م ر ال م ظ ع ر د ى ق ل ع ام م ال ل ا ير ز ع لت ا

28

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11 29

A Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249 30

Arya Chairun Nisa, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Persepektif

Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Nomor

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)”, penelitian ini adalah skripsi oleh mahasiswa Program Studi

Hukum Pidan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, Tahun 2018

60

Artinya : “Sanksi Ta’zir (berat ringannya) tergantung kepada Imam (hakim)

sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”31

Dari kaidah Ushul tersebut dapat diterangkan bahwa Jarimah Ta’zir

hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau Ulil

Amri (pemerintah), dan seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan

umat dalam memutuskan Jarimah Ta’zir.

Mengenai sanksi jarimah ta’zir ini meskipun dipercayakan kepada hakim

untuk menentukan sanksinya, namun pada umumnya, sanksi tersebut dapat

dikelompokkan menjadi empat bagian: Pertama hukuman mati dan jilid atau dera.

Kedua, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman

penjara dan pengasingan. Ketiga, hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta

seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.

Keempat, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi

kemaslahatan umum.32

Dalam konteks penghinaan sendiri terdapat banyak macamnya termasuk

jenis, kadar dan akibat yang ditimbulkan akibat penghinaan yang dilakukan. Pada

dasarnya hukuman ta’zir dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat

mendidik. Sehingga dalam hukuman ta’zir tidak boleh ada pemotongan anggota

badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan

pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya

hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang

dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti

menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid’ah (pembuat fitnah),

atau residivis yang berbahaya.33

Madzhab Hanafi juga membolehkan sanksi hukuman mati semisal

hukuman mati terhadap pelaku yang berulang-ulang melakukan tindak kejahatan.

32 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 189

33 Abdul Qadir Auda, at-Tasyri’ al-Jina’lyb al-Islamiy, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kitab,

2003), h. 84

61

Contohnya pencurian berulang-ulang dan menghina nabi berkali-kali yang

dilakukan oleh seorang kafir dzimi yang baru masuk islam.34

Oleh karena itu,

hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta’zir,

hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada

hakim.35

Tentunya kita mengetahui bahwasanya didalam mengambil keputusan

tentunya hakim juga harus berpedoman pada asa-asas hukum pidana Islam.

Sehingga akan terjadi keadilan dalam memutuskan sebuah hukum, baik itu

hukuman badan, hukuman yang berkiatan dengan kemerdekaan, hukuman yang

berkiatan dengan harta, maupun hukuman dalam bentuk lain. Namun dalam Islam

terdapat kesamaan dengan hukum positif dalam hal penangan sebelum mengarah

ke hukuman yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak

melakukan jarimah dan membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, akan

tetapi didalam Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga

diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.

Demikian gambaran pada umumnya sanksi yang diberikan. Terlepas dari

itu, sanksinya tetap pada kewenangan Hakim atau penguasa. Sanksi penodaan

agama ini dapat dikenakan kepada pelaku penodaan agama bila locus atau wilayah

teritorial negara yang menerapkan konsep hukum pidana Islam, baik terhadap

seorang muslim, ataupun non-muslim sekalipun.

34

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 147 35

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah,... h. 87

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan beberaapa hal yaitu:

1. Adapun dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama

ini adalah Pasal 156 dan 156a KUHP, adapun jika tindakan tersebut

dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28

ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu mencakup

tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan

transaksi elektronik yang mana tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya

permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada

SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif Kemudian selain itu

dapat merujuk pada pedoman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015

tentang Ujaran Kebencian.

2. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN

adalah menurut fakta hukum dan unsur-unsur yang tergkandung dalam pasal

28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut yaitu: setiap orang; dengan

sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk


masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan

(SARA), disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan falsafah Negara R.I. Pancasila

khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Perbuatan terdakwa telah

meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa telah melecehkan atau menodai

agama Islam. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya

dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Adanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan

Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR, adalah menurut Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45

ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu dengan pidana penjara

63

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan menurut hukum Islam

pelaku dikenai jarimah ta’zir yang mana pelarangan perbuatannya telah

digariskan oleh nash namun tidak merinci sanksi dari perbuatanya karena

sanksi sepenuhnya diberikan kepada penguasa atau hakim.

B. Rekomendasi

1. Penegakan hukum Tindak Pidana penistaan terhadap agama hendaknya harus

tegas dalam menerapkan pasal Ujaran Kebencian baik dalam Surat Edaran

SE/06/X/2015, KUHP maupun diluar KUHP tidak hanya menjadi catatan

yang hanya menjadi bacaan tetapi harus ditegakan agar berlangsungnya

keadilan bagi bangsa ini untuk sekarang maupun yang akan datang Faktor

penegak hukum Dengan kata lain hukum tegak jika seluruh komponen sistem

hukum bekerja sama.

2. Hakim harus cepat dalam memutuskan perkara ini, mereka berharap harus

tuntas dalam menegakan keadilan, karena Penistaan agama ini bukan lagi

tentang sara namun soal rasa dan peradilan harus menerapkan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terciptanya prinsip yang

mengarah ke asas efektif dan efisien.

3. Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti akan

pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar

mentaati hukum sebagai dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani

melakukan bentuk ujaran kebencian apapun.

64

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali, Abdul Hamid, Ihyaul Ulumuddin, Ciputat: Lentera Hati, 2003

Ali , Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Audah , Abdul Qadir, at-Tasyri’ al-Jina’lyb al-Islamiy, juz. 1, Beirut: Dar al-

Kitab, 2003

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul, Al-lu’lu Wal Marjan Jilid I, Semarang: AL-

RIDHA, 1993

Dasuki , Hafiz dkk, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Yogyakarta: UII, 1991

Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarat: Sinar Grafika, 2007

Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Husin , Harun M, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992

Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016)Irfan , M. Nurul

dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: AMZAH, 2013

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate

Speech), Jakarta, 2015

Lamintang, P.A.F, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1988

M. Yusup, Prawit, Pedoman Praktis Mencari Informasi, Bandung : PT Remaja

Rosdakarya

Muhammad , Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2007

Mulyadi , Lilik, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Muslich , A Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Prakoso, Djoko, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di

Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty

65

Remy Syahdeini, Sutan, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta:

Pustaka Utama Grafiti,2009, h. 38

Saebeni, Beni Ahmad, Metoode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Santoso, Ananda dan A. R. AL Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,

Surabaya: ALUMNI

Shihab , M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Simanjuntak , Maruli CC, Atas Nama Kebencian Kajian Kasus-Kasus Kejahatan

Berbasis Kebencian di Indonesia, Jakarta: YLBHI

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal

Demi Pasal, Bogor: Politea, 1991

Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Jurnal

Retnaningsih, Hartini, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat”.

Jurnal Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015

Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”.

Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015)

Jafar, Iftitah, “Konsep Berita dalam Al’Quran (Implikasinya dalam Sistem

Pemberitaan di Media Sosial)”. Jurnalisa, Vol 03 No. 1 (2017)

Peraturan dan Perundang-Undangan

Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, diakses pada tanggal

29 Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310

Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015

66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Penelitian Karya Ilmiah

Abdul Jabbar, Ahmad Kamal, “Tren Meme Dan Ruang Kebebasan Dalam

Fanpage Meme Comic Indonesia” Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya,

2016

Kamal Abdul Jabbar, Ahamad, “Tren Meme Dan Ruang Kebebasan Dalam

Fanpage Meme Comic Indonesia” Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya,

2016

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur

Bandung, 1981

Fauzan Lubis , Muhammad Andri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik”, penelitian ini adalah Skripsi oleh Mahasiswa Program Studi

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013

Masfiyah , Lilik, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut

Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014

Mujaidin , Muhammad, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana

Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Skripsi--

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013

Nisa, Arya Chairun, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Persepektif

Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan

Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)”, penelitian ini adalah skripsi oleh

mahasiswa Program Studi Hukum Pidan Islam Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018

Internet

BBC,“Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi Undercover?”

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38496945 di akses pada 9 maret

2017.

http://news.liputan6.com/read/3069447/4-fakta-sri-rahayu-wanita-sindikat-

saracen-penghina-jokowi, di akses pada 13 Desember 2017

http://news.liputan6.com/read/3069447/4-fakta-sri-rahayu-wanita-sindikat-saracen-penghina-jokowi

http://news.liputan6.com/read/3069447/4-fakta-sri-rahayu-wanita-sindikat-saracen-penghina-jokowi

67

https://nasional.tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-atheis-dijerat-uu-ite,

diakses pada 27 Desember 2017

KH Nasaruddin Umar saat menjelaskan bahaya Hate Speech atau ujaran

kebencian dalam acara Kongres ke-17 Muslimat Nahdhatul Ulama Komisi

Bahtsul Masail

https://nasional.tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-atheis-dijerat-uu-ite

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSANNOMOR : 45 /PID.B/2012/PN.MR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat pertama

dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ALEXANDER AN PGL AAN

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 13 Juli 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Pulau Punjung Kenagarian

Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Dharmasraya

Agama : Atheis (Mau Masuk Islam)

Pekerjaan :CPNS Pada Kantor BAPPEDA Kab. Dharmasraya

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum RONY SAPUTRA,

SH dan DEDI ALFARESI, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum

Padang yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Pekan Baru No. 21 Ulak Karang - Padang

dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2012 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

• Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 07 Pebruari 2012 ;

• Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d tanggal 11

Maret 2012 ;

• Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;

• Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;

• Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal

17 Mei 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

• Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

• Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

• Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juni

2012, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN bersalah melakukan “Tindak Pidana

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana

diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Traksaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN berupa pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna Hitam;

• 1 (satu) Unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam;

• 1 (satu) Unit Keyboard warna Hitam;

• 1 (satu) Unit Mouse warna Pink;

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya

• 11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad;

• 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri;

• 1 (satu) lembar alamat email facebook [email protected] yang ditulis Terdakwa

Alexander An Pgl Aan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisatoir) tersebut, Penasehat Hukum

Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) pada tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Alexander Aan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2 Membebaskan Terdakwa Alexander An dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum, serta

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

3 Memulihkan hak Terdakwa Alexander An dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya sebagai manusia ;

4 Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), apabila Majelis Hakim

berpendapat lain.

Untuk selengkapnya Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa terlampir dalam berkas

perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,

Penuntut Umum menanggapinya dalam Surat Tanggapan (Replik) pada tanggal 12 Juni 2012, dan

atas Tanggapan dari Penuntut Umum selanjutnya Penasehata Hukum Terdakwa mengajukan

Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula,

Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terlampir dalam berkas perkara dan Tanggapan

Penasehat Hukum secara lisan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satua

kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri

Muaro dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/PL.PJG/Ep.1/03/2012 tanggal 14 Maret

2012 sebagai berikut :

KESATU:

-------Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012

sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun

2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya

3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

(SARA), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---------------------

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa ditangkap

oleh masyarakat Pulau Punjung kemudian diserahkan ke Kepolisian Dharmasraya karena

Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex

Aan, email [email protected] berupa tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik

kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan kisah “Nabi Muhammad barancuak jo

babu bininyo” (Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya), di mana tulisan dan

gambar tersebut dilihat oleh saksi Hendri, S.Ag., M.Si, Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria, A.Md, Yon

Riadi, Hendri Martariko di Akun Facebook Atheis Minang.

Bahwa gambar atau kartun kisah Nabi Muhammad yang sedang barancuak dengan babu bininyo

atau berbuat mesum dengan babu istrinya tersebut telah melecehkan dan menodai Agama Islam

karena Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, terhadap tulisan

yang ditulis Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad tertarik

kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan dari para pengikutnya,

diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk

disimpan sebagai ayat-ayat Al-Qur’an, dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa

dalam tulisan tersebut telah menyimpang dari makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi

ajaran Agama Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci al-

Qur’an sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut

mengatakan “ayat Al-Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi

Muhammad dengan Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-

Qur’an, sehingga menimbulkan kemarahan dan meresahkan masyarakat sebagai pemeluk Agama

Islam saat membaca tulisan tersebut, kemudian masyarakat mencari Terdakwa ke kantornya di

Bappeda Kab. Dharmasraya.

Bahwa berdasarkan keterangan Yuhandri, S.Kom., M.Kom (sebagai saksi ahli) tata cara yang

benar melaksanakan transaksi informasi dengan elektronik, tidak diperbolehkan seseorang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmembuat atau menampilkan tulisan atau gambar yang bisa menimbulkan keresahan terhadap

orang lain atau oraganisasi atau masyarakat dan perbuatan Terdakwa yang telah membuat artikel

yang bertuliskan Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang

bertuliskan Nabi Muhammad Barancuak samo babu bininyo, dimana gambar tersebut

ditampilkan Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa, yang dapat menimbulkan kebencian

orang atau kelompok orang apalagi hal yang menyangkut dengan Nabi Muhammad yang menjadi

suri teladan bagi umat yang beragama Islam, hal ini bisa mengakibatkan perpecahan antar umat

beragama yang dikenal dengan SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama) di tengah masyarakat tidak

boleh ditampilkan di media elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45

Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:





pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut:--- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah

diuraikan pada dakwaan Kedua, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat Pulau Punjung kemudian

diserahkan ke Kepolisian Dharmasraya karena Terdakwa telah membuat artikel Muhammad

tertarik pada menantunya sendiri dan gambar tentang kisah Nabi Muhammad yang berjudul Nabi

Muhammad berancuak jo babu bininyo (kisah Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu

istrinya), di mana tulisan dan gambar Nabi Muhammad tersebut ditulis oleh Terdakwa di

Facebook milik Terdakwa Alex Aan dan di Group Atheis (tidak percaya pada Tuhan).

Bahwa dalam Akun Facebook Terdakwa terdapat gambar kisah Nabi Muhammad yang sedang

berbuat mesum dengan pembantu istrinya, sangat menodai Agama Islam karena Nabi

5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMuhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, dan tulisan yang ditulis

terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya

sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan dari para pengikutnya, diantaranya

membuat Nabi Muhammad merasa perlu mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan

sebagai ayat-ayat Al-Qur’an, dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam

tulisan tersebut telah menyimpang dari makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran

Agama Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci al-Qur’an

sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut

mengatakan “ayat Al-Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi

Muhammad dengan Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-

Qur’an.

Bahwa tulisan dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa yang

berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada pembantunya sendiri, dan gambar Nabi Muhammad

barancuak jo babu bininyo, dapat menimbulkan rasa benci pada ornag lain atau sekelompok

orang atau pada keyakinan seseorang atau keyakinan sekelompok orang (Agama Islam), karena

apa yang ditulis dan dibuat oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan perbuatan dan keyakinan

atau pedoman hidup yang dimiliki oleh Umat Islam di Indonesia khususnya di Kab.

Dharmasraya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menulis tulisan yang berjudul Nabi Muhammad

tertarik pada menantunya dan gambar Nabi Muhammad yang sedang barancuak dengan

pembantu istrinya dapat juga menimbulkan perasaan permusuhan antara Terdakwa dengan

masyarakat penganut Agama Islam karena Nabinya tidak seperti tulisan dan gambar yang dibuat

oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

ATAU

KETIGA:






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama

apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan mana dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------

Berawal ketika saksi Hendri, S.Ag., M.Si berteman Facebook dengan Terdakwa, di mana pada

waktu pertemanan tersebut saksi melihat tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang menjelekkan

Agama Islam, seperti halnya Nabi Muhammad mencintai babunya dan ada lagi memplesetkan

ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist-hadist yang menggambarkan Nabi Muhammad,

kemudian tulisan-tulisan dan gambar disebarkan Terdakwa ke masyarakat umum melalui dunia

maya/ jejaring sosial melalui Akun Facebook Atheis Minang, yang dapat mempengaruhi

pembaca Akun Facebook agar tidak percaya pada Tuhan, dan saksi Hendri S.Ag., M.Si melihat di

Facebook Terdakwa yang bertuliskan “Kalau kamu percaya Tuhan, tolong lihatkan Tuhanmu itu

pada aku” tulisan Atheis Minang, kemudian atas perbuatan Terdakwa yang menulis artikel dan

gambar Nabi Muhammad tersebut, saksi Hendri S.Ag., M.Si menyampaikan kepada teman-

temannya supaya tidak terpengaruh oleh Akun Facebook Atheis Minang. Bahwa selain dari saksi

Hendri S.Ag., M.Si, saksi Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria, A.Md (PNS pada Kantor Camat Padang

Laweh), Yon Riadi (Jln. Asoy Koto Baru), Hendri Martiko, S.Kom (Staf Pemda Dharmasraya)

juga melihat di Akun Facebook Terdakwa tulisan Muhammad juga tertarik pada menantunya

sendiri dan gambar kartun Nabi Muhammad barancuak samo babunyo.

Bahwa gambar Nabi Muhammad yang sedang bersetubuh atau berbuat mesum dengan pembantu

istrinya, sangat menodai Agama Islam karena Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan

Rasul Umat Islam, terhadap tulisan yang ditulis terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa

bahwa Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang

menyatakan tuduhan dari para pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu

mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al-Qur’an, dengan itu

kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan tersebut telah menyimpang dari

makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran Agama Islam dan merupakan suatu

penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci al-Qur’an sebagai pedoman Agama Islam,

kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengatakan “ayat Al-Qur’an diturunkan

7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab Binti Jas”, hal

tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-Qur’an.

Bahwa tulisan Nabi Muhammad tertarik pada menantunya dan gambar Nabi Muhammad yang

ditampilkan Terdakwa di dinding Akun Facebooknya, Terdakwa juga membuatnya di Facebook

Group Atheis karena Terdakwa termasuk Kamunitas Atheis (tidak percaya Tuhan). Bahwa

berdasarkan Akun Facebook Terdakwa, Terdakwa merupakan salah satu kelompok anti Tuhan /

Atheis yang bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang

tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama yang merupakan salah satu tiang pokok dari pada

kehidupan manusia dan Bangsa Indonesia, kemudian pada tanggal 18 Januari 2012, masyarakat

Pulau Punjung mengetahui bahwa Terdakwalah yang menulis dan menampilkan gambar kartun

Nabi Muhammad tersebut di Akun Facebook milik Terdakwa dan Group Atheis Minang, dan saat

ditanya Terdakwa mengaku sebagai Atheis sehingga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke

Kepolisian Dharmasraya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah

mengajukan Eksepsi/Keberatan pada tanggal 05 April 2012 dan atas Eksepsi tersebut Penuntut

Umum telah menanggapinya dalam suratnya Tanggapannya tanggal 12 April 2012 dan

selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 April 2012 yang

amarnya adalah :

MENGADILI :

• Menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN

untuk seluruhnya ;

• Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan

menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan ;

• Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa

ditolak selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan atas kesempatan yang

diberikan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam berkasa perkara maupun saksi

tambahan yang diluar berkas perkara sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Saksi MULYADI, S.Ag, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai

berikut :

• Bahwa sebabnya saksi diajukan kepersidangan untuk memberikan keterangan dalam

peristiwa penodaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander Pgl. Aan ;

• Bahwa 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa Alexander Aan ditangkap di Kantor BAPPEDA

Dharmasraya, Saksi selaku Ketua LSM Pandham ditelepon oleh Saksi Hendri Matriko

yang mengatakan bahwa ada situs di internet yang dipakai oleh Terdakwa yang di

dalamnya melakukan penyebaran dan penghinaan terhadap agama Islam;

• Bahwa selama 1 (satu) bulan setelah menerima informasi hingga penangkapan Alexander

An, baik Saksi Mulyadi maupun Saksi lainnya tidak ada yang melaporkan kepada pihak

yang berwenang ataupun kepada BAKOR PAKEM Dharmasraya, Kantor Departemen

Agama Kabupaten Dharmasraya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut;

• Bahwa selama 1 (satu) bulan tersebut Saksi hanya melakukan pemantauan pada Facebook

group Ateis Minang melalui Facebook Saksi maupun Saksi lainnya seperti Saksi Hendri

S.Ag, M.Si. dan Saksi Hendri Matriko yang menjadi teman Terdakwa Alexander An di

Facebook ;

• Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2012, pada hari itu sekitar

pukul 10.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Hendri Matariko yang mengatakan, “Pak Ketua

Situs Milik Alex Aan Ini Sudah Luar Biasa Penghinaan dan Penistaan Terhadap Agama

Islam” dan saat itu saksi mengatakan “Saya Sedang Menuju Lokasi, Tunggu Saya

Sebentar” sesaat dalam perjalanan tersebut, Saksi Menelepon Ketua Pemuda (Saksi Os

Chandra) dan mengatakan, “Pak Ketua Pemuda, Saya minta tolong untuk dialog dengan

Alex Aan terkait dengan status di Facebook Terdakwa (ATEIS)”, setibanya Saksi di

Kantor BAPPEDA, pemuda-pemuda setempat sudah ramai di sana dan mengepung

Terdakwa di ruang kerja Terdakwa ;

• Bahwa pada saat pemuda mengepung Terdakwa di ruang kerjanya, para pemuda tersebut

mendesak Terdakwa dengan pertanyaan terkait artikel dan gambar di Facebook dan saat

itu Terdakwa mengatakan “Itu hak saya”, dan saat itu Terdakwa masih mengelak dan

tidak mengakui bahwa dia Ateis dan setelah didesak oleh Pemuda untuk membuka Akun

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Facebook miliknya, kemudian Terdakwa membuka facebooknya sambil berkata “Ini hak

saya dan saya membuatnya tidak ada paksaan, jadi tuan-tuan tidak usah

mempermasalahkannya” serta saat itu massa sudah marah kepada Terdakwa ;

• Bahwa kemudian saat itu Saksi berinisiatif untuk menyelamatkan Terdakwa dari amukan

massa dengan membawa Terdakwa ke dalam mobil Saksi, karena saat itu Polisi belum

datang dan ketika akan naik ke mobil Saksi, datang mobil patroli Polisi dan membawa

Terdakwa ke Polsek Pulau Punjung;

• Bahwa terkait dengan karikatur Nabi Muhammad tersebut berada di dinding facebook

Terdakwa yang dicopy oleh rekan Saksi yang berisikan penistaan terhadap agama Islam ;

• Bahwa gambar karikatur Nabi Muhammad pada facebook Terdakwa baru Saksi lihat pada

tanggal 18 Januari 2012 pada saat di Komputer milik Kantor Terdakwa bekerja,

sebelumnya saksi hanya mendengar kabar dari Saksi Hendri Matriko dan saksi lihat pada

saat itu langsung dari Komputer kerja Terdakwa secara langsung yang saksi melihat

bahwa di facebook Terdakwa terdapat karikatur yang berjudul “Nabi Muhammad

Bersetubuh Dengan Menantunya Sendiri” dan karikatur yang berjudul “Nabi Muhammad

bersetubuh dengan Babu/Pembantunya sendiri” ;

• Bahwa di dalam facebook Terdakwa hanya menistakan agama Islam saja, sebab menurut

saksi Rasulullah itu seorang Nabi, orang yang suci, sementara Terdakwa di dalam

karikaturnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersetubuh dengan menantunya dan

juga babunya sendiri yang merupakan penistaan terhadap junjungan umat Islam;

• Bahwa Terdakwa selalu mengajak teman satu kantor dengan Terdakwa untuk berdebat

yang inti perdebatannya Terdakwa mengajak orang untuk menganut paham ateis. Selain

itu dari segi perilakunya juga sering mengatakan kepada teman-temannya bahwa paham

ateis yang dianut Terdakwa tersebut benar;

• Bahwa karikatur dan artikel tidak hanya ada di facebook Terdakwa tetapi juga ada di grup

“Ateis Minang”;

• Bahwa grup Ateis Minang dibuat oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang mana

Terdakwa bertindak sebagai salah satu admin grup tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat langsung Karikatur tersebut dan

saksi hanya melihat gambar tersebut di faceebook Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2012

atau pada hari penangkapan Terdakwa;

• Bahwa Saksi Hendri, S.Ag, M.Si. dan Saksi Hendri Matriko berteman dengan facebook

Alexander Aan dan mereka ini yang memancing Terdakwa melalui facebook untuk

mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ateis;

• Bahwa pernyataan di facebook tersebut di copy oleh Frinaldi melalui komputer kantor

milik Frinaldi yang untuk selanjutnya diperlihatkan kepada orang-orang yang menangkap

Terdakwa di kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 19 Januari 2012 (satu

hari setelah penangkapan Terdakwa) ;

• Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti : 1 (satu) CPU komputer merek Acer

Aspire M1641 warna hitam, 1 (satu) unit LCD monitor merek Acer AL 1716 warna

hitam, 1 (satu) unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) mouse warna pink, 11 (sebelas)

lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad , 3 (tiga) lembar artikel nabi

Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah melakukan perdebatan bukan tentang

agama, melainkan tentang ketidak sepakatan Terdakwa terhadap penghakiman massa, Terdakwa

tidak pernah mengajak teman-teman sekantornya untuk menganut paham ateis dan Terdakwa

tidak pernah bertindak menyebarkan paham ateis dan Terdakwa mengakui dirinya sebagai ateis

pada saat berada di Polsek Pulau Punjung ;

2 Saksi HENDRI,S.Ag, M.Si, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan

sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengetahui ada akun facebook dengan nama Ateis Minang dari teman saksi

bernama Zarkasih ;

• Bahwa informasi tersebut diperoleh 1 (satu) bulan, sekitar bulan desember sebelum

Terdakwa di tangkap di Kantor Bappeda Dharmasraya dari seorang teman yang bernama

ZARKASIH ;

• Bahwa saksi pernah berinteraksi dengan seseorang di Facebook group Atheis Minang

dengan tulisan Saya buat, “SeAtheis-atheisnya orang Minang, mau tidur pasti Ia ingat

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tuhan” dan ada seseorang yang membalasnya dengan nama Atheis Minang yang

menjawab “Kalau Kamu percaya Tuhan itu ada, tolong perlihatkan kepada Saya!” ;

• Bahwa sejak mendapat informasi tersebut, saksi hanya melakukan pemantauan dengan

membuka page Ateis Minang, kemudian Saksi membuka grup Ateis Minang dan

menemukan gambar Ka’bah dalam keadaan banjir dan karikatur yang berjudul “Nabi

Muhammad Bersetubuh dengan Menantunya” dan Nabi Muhammad bersetubuh dengan

Pembantu Istrinya”, dan memberitahukannya kepada Mulyadi, S.Ag, namun saksi tidak

melaporkan kepada pihak Kepolisian ataupun ke Kantor Departemen Agama Kabupaten

Dharmasraya ;

• Bahwa saksi pernah membuka Facebook group Ateis Minang dan dari situ ada tulisan

yang menyinggung umat Islam dengan nama pengirim Facebook Alex Aan (by Alex

Aan) ;

• Bahwa saksi pernah membuka page Ateis Minang dan membuka facebook atas nama

Alex Aan banyak tulisan dari Alex Aan ini yang menyinggung tentang Nabi Muhammad

akan tetapi saksi tidak berkawan dalam Facebook dengan nama profile Alex Aan ;

• Bahwa saksi memperoleh informasi dari orang yang tidak dikenal terkait dengan identitas

dan riwayat dari Alex Aan yang menerangkan ciri-cirinya yaitu Aan dulu tamatan SMA.

7 Padang, sekarang bekerja di Kantor BAPPEDA Dharmasraya dan atas info tersebut

saksi pernah bertanya kepada Bendahara di kantor Camat Padang Baru bernama Doni

Septria yang menyebutkan kepada Saksi bahwa ia pernah satu kendaraan Travel plang

dari Padang menuju Pulau Punjung dengan orang yang bernama Aan dan selama dalam

diperjalanan Doni mendengar Terdakwa berdebat dengan penumpang lain mengenai

Ketuhanan dan berdasarkan informasi itulah saksi berasumsi bahwa Terdakwalah yang

membuat status di Facebook group Atheis Minang tersebut ;

• Bahwa saksi pernah membuka page Ateis Minang dan membuka facebook atas nama

Alex Aan banyak tulisan dari Alex Aan ini yang menyinggung tentang Nabi

Muhammad ;

• Bahwa saksi mengetahui yang menjadi admin grup ateis minang adalah Jusfiq Hadjar dan

sekarang berganti nama menjadi Sutan Maradjo lelo selain itu ada juga yang bernama Zal


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Batam, hal ini saksi ketahui setelah melihat grup Ateis Minang termasuk juga Alex Aan

(Terdakwa) ;

• Bahwa grup Ateis Minang adalah group terbuka dengan ciri-ciri walaupun tidak

menekan tanda “suka” (like) semua orang bisa mengetahui isinya ;






Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya yaitu tidak pernah berdebat ketuhanan di

Travel melainkan berdebat terkait masalah Hukum dan saksi adalah Admin yang diundang

bukan pendiri group Atheis Minang ;

3 Saksi HENDRI MARTARIKO, S.Kom, dibawah sumpah dipersidangan memberikan

keterangan sebagai berikut :

• Bahwa sebabnya saksi diajukan kepersidangan untuk memberikan keterangan dalam

peristiwa penodaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander Pgl. Aan

melalui Facebook Atheis Minang ;

• Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya grup Ateis Minang sekitar 1 (satu) minggu

sebelum Terdakwa ditangkap;

• Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat bekerja sebagai Staf Litbang di kantor BAPPEDA

Kabupaten Dharmasraya dan satu kantor dengan Terdakwa lebih kurang 4 (empat) bulan

lamanya ;

• Bahwa walapun satu kantor Saksi tidak akrab dengan Terdakwa karena saksi tidak satu

pemikiran terkait masalah pekerjaan di Kantor ;

• Bahwa penghinaan yang termuat dalam Facebook group atheis Minang, salah satunya ada

yang mengiris hati saksi selaku pemeluk Islam, adalah dibikin Gambar Hajar Aswad,

seperti gambar Vagina perempuan, lalu ditulis dengan tulisan “Kami datang ke Vagina Mu

Ya Allah”, padahal orang Islam kalau berada di Mekah Cuma bilang “Labaik Kallahuma

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Labaik” dan ini ada barang buktinya (menyerahkan foto copy gambar pelecehan Aswad)

dari group Atheis Minang ;

• Bahwa pagi hari sebelum Terdakwa di tangkap saksi bersama teman-teman sekantor yang

bernama FRINALDI, S.T, M.Sc, Ari Hafif Hudri, Sulastri, dan Rahmad Ifraja dan

membuka page Ateis Minang dan grup Muda Minang ;

• Bahwa siang hari tanggal 18 Januari 2012 saksi melihat beberapa pemuda datang ke

kantor BAPPEDA, dan Saksi segera datang ke Kantor tersebut, adapun tujuan dari

pemuda itu untuk mencari Terdakwa yang dianggap telah menyebarkan ateis dan

menghina Agama Islam;

• Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari group Muda Minang yang

menentang Atheis Minang tentang Terdakwa sebagai sebagai salah satu admin grup Ateis

Minang kemudian hal tersebut saksi informasi kepada Mulyadi, S.Ag (Ketua LSM

Pandham) dan saksi tidak ada melaporkan ke Polisi ataupun ke Departemen Agama ;

• Bahwa saksi meminta teman Saksi yang bernama Frinaldi untuk membuka akun

facebook Terdakwa dan menyimpan posting-posting yang terdapat di facebook Terdakwa

maupun di group Atheis Minang ;

• Bahwa Saksi melihat facebook Terdakwa dibuka saat diminta oleh beberapa pemuda,

namun Saksi tidak melihat didalamnya ada penghinaan ataupun penistaan terhadap agama

Islam;

• Bahwa Saksi pertama kali melihat gambar-gambar Nabi Muhammad yang dilecehkan,

ketika Terdakwa diminta membuka facebooknya oleh beberapa orang pemuda di kantor

Bappeda;

• Bahwa tulisan-tulisan dan gambar-gambar tersebut terdapat di page Ateis Minang berupa

karikatur Nabi Muhamman dan di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama Alex Aan

disimpan Artikel-Artile yang menghujat Agama Islam pada Catatan (Note) facebooknya ;

• Bahwa selain Terdakwa, ada admin lain yaitu Jusfiq hadjar, informasi ini juga saksi

dapatkan dari grup Muda Minang ;

• Bahwa Facebook group Atheis Minang adalah group terbuka dengan ciri-cirinya

walaupun orang tidak menekan tanda “suka” (like) isinya bisa diketahui semua orang ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa didalam group Atheis Minang Terdakwa ada menampilkan gambar dan tulisan

yang meghina agama Islam yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat (teman-teman

Terdakwa) melalui jejaring sosial akun facebook milik terdakwa ;

• Benar saksi menerangkan bahwa di akun facebook Atheis Minang tersebut terdapat

gambar yang disertai tulisan yang menyatakan kisah Nabi Muhammad barancuak jo babu

bininyo, dengan karikatur yang mengumpamakan Nabi Muhammad beradegan mesum

tersebut ;






Atas keterangan saksi, Terdakwa adalah Admin yang diundang bukan pendiri group

Atheis Minang dan Terdakwa tidak membuat karikatur tersebut melainkan hanya

mempostingkan saja pada group Atheis Minang ;

4 Saksi OS CHANDRA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai

berikut :

• Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di

Pulau Punjung Kab. Dharmasraya telah terjadi tindak pidana penodaan agama Islam yang

dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN ;

• Bahwa saksi membenarkan bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak

pidana tersebut adalah dengan membuat atau menampilkan gambar dan tulisan tentang

kisah Nabi Muhammad SAW di dinding facebooknya ;

• Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) Unit

Komputer yang ada di meja kerja Terdakwa ;

• Bahwa saksi menerangkan bahwa tulisan yang dibuat dan ditampilkan oleh Terdakwa

tersebut berjudul “Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri”.

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa tulisan dan gambar-gambar tersebut telah menodai Agama Islam karena tulisan

dan gambar-gambar tersebut tidak benar, dan saksi selaku pemeluk Agama Islam

perbuatan Terdakwa telah melecehkan dan menodai Agama Islam yang dianutnya ;

• Bahwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat khususnya di Pulau

Punjung menjadi resah dan sangat marah yang berjumlah ± 100 (seratus) orang ;

• Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari telpon saksi Mulyadi, S.Ag

(Ketua LSM Pandham) yang mengatakan bahwa ada seseorang di Kantor Bappeda yang

manganut Paham Atheis dan juga telah menodai Agama Islam ;

• Bahwa kemudian saksi langsung berangkat menuju kantor Bappeda dan di sana sudah

banyak masyarakat Kenagarian Sungai Kambut yang berada di kantor Bappeda tersebut,

lalu saksi bersama dengan masyarakat melihat Terdakwa yang sedang berada di depan

komputer membuka akun facebook miliknya dan memang benar ada gambar tentang Nabi

Muhammad yang berjudul “Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo”, dan kemudian

saksi bersama dengan saksi Nurhadi dan Anggota Polsek Pulau Punjung membawa

Terdakwa ke Polsek Pulau Punjung dan mengamankan Terdakwa dari amukan massa ;

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ada teman-teman sekantor terdakwa

marah dan masyarakat juga marah ;

• Bahwa benar masyarakat di sekitar tempat terdakwa bekerja adalah mayoritas pemeluk

agama Islam ;


Atheis Minang dan Terdakwa tidak membuat karikatur tersebut melainkan hanya mempostingkan

saja pada group Atheis Minang ;

5 Saksi NURHADI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai

berikut :

• Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib

bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Dharmasraya di Pulau Punjung Kab. Dharmasraya telah terjadi tindak pidana

penodaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa pada saat kejadian saksi sedang lewat di depan kantor Bappeda Kab.

Dharmasraya dan melihat ada keramaian di kantor tersebut, kemudian saksi bertanya

kepada salah seorang masyarakat dan dijawab bahwa ada pegawai kantor Bappeda

yang menganut paham Atheis, saksi lalu masuk ke kantor Bappeda dan bertanya

kepada Terdakwa tentang paham Atheis yang dianutnya, dengan santai Terdakwa

menjawab “Saya memang Atheis dan itu hak saya” ;

• Bahwa saksi membenarkan bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak

pidana tersebut adalah dengan membuat atau menampilkan gambar dan tulisan

tentang kisah Nabi Muhammad Saw di dinding Facebooknya ;

• Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) Unit

Komputer yang ada di meja kerja Terdakwa ;

• Benar saksi menerangkan bahwa tulisan yang dibuat dan ditampilkan oleh Terdakwa

tersebut berjudul “Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri”, adapun

karikaturnya berjudul “Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo” pada saat itu

tidak bisa dibuka ;

• Bahwa tulisan dan gambar-gambar tersebut telah menodai Agama Islam karena

tulisan dan gambar-gambar tersebut tidak benar, dan saksi selaku pemeluk Agama

Islam merasa bahwa Terdakwa telah melecehkan dan menodai Agama Islam ;

• Bahwa saksi membenarkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

masyarakat khususnya di Pulau Punjung menjadi resah dan sangat marah yang

berjumlah ± 100 (seratus) orang ;

• Bahwa saksi bersama dengan masyarakat kemudian menyuruh Terdakwa membuka

facebooknya, setelah dibuka ternyata ada tulisan yang berjudul “Muhammad tertarik

kepada menantunya sendiri” ;

• Bahwa kemudian saksi bersama saksi OS membawa Terdakwa kemudian di bawa

Polsek Pulau Punjung untuk menghindari amukan massa yang mulai marah ;




17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





Atheis Minang dan Terdakwa tidak membuat karikatur tersebut melainkan hanya mempostingkan

saja pada group Atheis Minang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yang

tidak tersebut dalam BAP Penyidik sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

1. Saksi FRINALDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di

Pulau Punjung Kab. Dharmasraya telah terjadi penodaan agama yang dilakukan oleh

Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN ;

• Bahwa saksi lebih dahulu menjadi PNS dari Terdakwa, saksi menjadi PNS sejak tahun

2005 sedangkan Terdakwa yang menjadi PNS di Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya sejak

Maret 2011 saksi bekerja di Bagian Sarana dan Prasarana sedangkan Terdakwa bekerja di

Bidang Pelaporan ;

• Benar saksi menerangkan bahwa pada akun Atheis Minang terdapat pelecehan agama,

karena memuat posting-posting atau foto-foto karikatur vagina wanita yang ada ditaruh

Hajar Aswad ;

• Bahwa saksi mendapat informasi dari temannya mengenai hal tersebut, kemudian saksi

mencari admin dari akun tersebut, kemudian diketahui bahwa salah satu admin dari akun

itu adalah Terdakwa ;

• Bahwa saksi sebelumnya selama ± 3 (tiga) bulan pernah bertemanan akun facebook

dengan terdakwa ;

• Bahwa pada saat saksi berteman dengan terdakwa, saksi sering melihat dari akun

facebook terdakwa artikel-artikel yang menghina dan melecehkan islam dan nabi

Muhammad ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa saksi secara lisan pernah menegur terdakwa mengenai isi facebook terdakwa,

namun terdakwa membantah dan memberitahu bahwa itu merupakan hak asasi terdakwa

yang pada akhirnya terjadi argumentasi yang tidak berkesudahan ;

• Bahwa karena sering melihat facebook terdakwa tersebut, saksi menjadi emosi dan

akhirnya saksi memutuskan untuk berteman dengan terdakwa dalam facebooknya ;

• Bahwa saat terdakwa ditangkap, ketua pemuda nagari, saksi Edi Rambo dan ketua LSM

Pandham memaksa terdakwa untuk membuka facebooknya dan kemudian menyuruh

berteman dengan saksi supaya bisa dibuka isi facebook terdakwa ;

• Bahwa setelah dibuka isi facebook terdakwa ditemukan artikel-artikel dan gambar

karikatur yang melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad ;

• Bahwa saksi menerangkan ada 4 orang admin akun facebook Atheis Minang yaitu Jusfiq

Hadjar, Alex Aan,Aam dan Imam Rajolelo ;

• Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah terdengar ribut-ribut di luar tentang adanya paham

Atheis tersebut ;

• Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui bahwa ia adalah salah satu admin facebook

Atheis Minang dengan mengatakan bahwa “Ya betul, saya admin silahkan lapor ke

polisi” ;

• Bahwa saksi merasa tersinggung karena perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan

agama Islam ;

• Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mau kalau di ajak shalat dan selalu

mengatakan mana Tuhan ;

• Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan akun facebook Atheis Minang, tetapi

saksi lihat di Facebook Terdakwa dilihat note suatu artikel tentang Muhammad bersetubuh

dengan pembantu istrinya ;

• Bahwa Akun Facebook group Atheis Minang merupakan group terbuka yang bisa di like

dan dibuka oleh siapapun ;

• Benar saksi menerangkan bahwa pengelola akun facebook (admin) bisa memasuki dan

menyeleksi isi akun tersebut ;

19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa dalam Facebook akun Terdakwa maupun Facebook group Atheis Minang isinya

menyerang Islam dengan tulisan-tulisan dan karikatur dan latar belakang agama

Terdakwa sebelumnya adalah Islam ;

• Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah memposting

karikatur dan artikel tersebut ke akun facebook Atheis Minang ;

• Bahwa benar isi facebook Terdakwa yang mengganggu saksi adalah meragukan ayat-ayat

Al-qur’an ;

• Bahwa benar saksi menerangkan jaringan internet merupakan suatu informasi yang bisa

dilihat oleh masyarakat umum ;

• Benar ada pernyataan terdakwa dalam akun facebook terdakwa yang menyatakan :”saya

alex Aan; urang minang asli, baraja mengaji dari SD walaupun indak di pesantren,

pertanyaan yang ambo ajukan adalah pertanyaan manusia yang punya hati nurani, sudah

ambo pikian sajak kelas 4 S, sabalun barangkek sakolah (SMP) ambo selalu membaco al-

quran dalam bahasa arab, walau kuliah ambo aktif di rohis, tapi akhirnyo ambo dapat

hidayah dengan mencari tahu apo arti bahasa arab yang ambo baco tu, 3 tahun tanpa

intervensi dari pemikiran2 sia-sia, 2 tahun dengan intervensi majelis taklim dan setahun

ambo membaco di FFI…kesimpulannya adalah Islam tu srigala berbulu anjing” ;


Aspire M1641 warna hitam, 1 (satu) unit LCD monitor merek Acer AL 1716 warna hitam,

1 (satu) unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) mouse warna pink, 11 (sebelas) lembar

gambar karikatur tentang Nabi Muhammad , 3 (tiga) lembar artikel nabi Muhammad

tertarik kepada menantunya sendiri, 1 (satu) lembar email facebook

[email protected] yang tertulis tersangka Alexander An Pgl. An, dibenarkan oleh

saksi ;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membantah tentang tidak ada berbicara dikantor

tentang Tuhan, tidak ada diskusi langsung, tidak ada menulis perangi orang yang beriman ;

6 Saksi Ahli Drs. SULHAN HARAHAP, dibawah sumpah dipersidangan memberikan

keterangan sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa saksi bertugas di Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya dengan jabatan

KASI PENAMAS dan PEKAPONTREN ;

• Bahwa saksi ahli mengetahui sebabnya diajukan kepersidangan untuk memberikan

keterangan dalam peristiwa penodaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa

Alexander Pgl. Aan melalui Facebook ;

• Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan Penyidik ada komik-komik dan kisah Nabi

Muhammad yang tidak benar ;

• Bahwa komik tersebut berisikan karikatur yang menceritkana Nabi Muhammad berzina

dengan pembantunya dan ketertarikan Nabi Muhammad kepada Zainab ;

• Bahwa dalam keyakinan agama Islam memvisualisasikan Nabi Muhammad dengan cerita

tertarik secara seksualnya kepada Zainab merupakan penyimpangan yang jauh dari

keyakinan Umat Islam ;

• Bahwa ada lagi suatu artikel diperlihatkan oleh Penyidik yang menyatakan “alquran itu

adalah koleksi Nabi Muhammad” hal itu bertentangan dengan ajaran Islam karena

Alquran itu berasal dari Wahyu Tuhan, jadi tidak tepat Al Quran itu dikatan sebagai

koleksi Nabi Muhammad ;

• Bahwa di Indonesia seseorang tersebut tidak boleh menganut faham Atheis karena

bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Kepres No. 6 Tahun 2000;

7 Saksi Ahli H. AMINULLAH SALAM, SMIQ, Spd.I, dibawah sumpah dipersidangan

memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi adalah Ketua Majelis Ulama di Departemen Agama Kabupaten

Dharmasraya ;

• Bahwa saksi ahli mengetahui sebabnya diajukan kepersidangan untuk memberikan

keterangan dalam peristiwa Atheis dan mempublikasikan penodaan agama Islam melalui

Facebook ;

• Bahwa bentuk penodaan Agama Islam tersebut adanya gambar dan tulisan Nabi

Muhammad sedang berbuat mesum dengan perempuan ;

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa di Indonesia seseorang tersebut tidak boleh menganut faham Atheis karena

bertentangan dengan Pancasila ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan para saksi yaitu Prof.

Ismansyah (Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Andalas), Dr. Hasanuddin, M.Si (Ahli

Bahasa), dan Yuhandri, S.Kom, M.Kom. (Ahli IT) tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan

surat pemberitahuan dari instansi masing (surat terlampir dalam berkas perkara, dan oleh karena

itu Penuntut Umum memohon supaya keterangan Saksi Ahli didalam BAP Penyidik yang sudah

disumpah supaya dibacakan, dan atas permohonan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum

menyatakan keberatan dan keberatan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli tersebut sebelumnya sudah di Sumpah di

Penyeidik dan ketidakhadiran saksi karena berhalangan, maka Majelis berpendapat keterangan

Para Saksi Ahli tersebut dapat dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

1 Ahli Prof. Dr. ISMANSYAH, SH., MH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa benar Ahli diminta sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan

dan / atau penodaan agama sesuai dengan surat permintaan permohonan ahli dari Polres

Dharmasraya No. Pol. :B/179/II/2012/Polres tanggal 07 Februari 2012 dan sebagai ahli

ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Nomor : 202/UN.16.4/PP/2012 tanggal 09 Februari 2012 ;

• Bahwa benar Tindak Pidana penyalahgunaan dan / atau penodaan agama tersebut terjadi

pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di Pulau

Punjung Kab. Dharmasraya yang dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER AN Pgl

AAN ;

• Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa ;

• Bahwa benar, ahli merupakan Dosen Hukum Pidana pada program sarjana dan pasca

sarjana Universitas Andalas dan ahli dapat menerangkan tentang seseorang yang dapat

dikategorikan melanggar suatu tindak pidana ;

• Bahwa benar ahli menjelaskan, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak

pidana jika sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, adapun berkenaan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dengan perbuatan Terdakwa, secara fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut telah

menimbulkan rasa benci dari sekelompok orang atau masyarakat yang menganut agama

atas tidak sejalannya atau kontradiktif dengan perbuatan Terdakwa, dan perbuatan

Terdakwa tersebut menimbulkan rasa benci dan mengusik keyakinan umat beragama ;

• Benar ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dan

unsur objektif Pasal 156a huruf a dan b KUHP, unsur subjektif dapat dijabarkan telah

timbulnya unsur kesengajaan atau dengan sengaja telah melahirkan tulisan-tulisan atau

gambar-gambar yang dimuat oleh Terdakwa dalam suatu media elektronik, dimana

perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja yang bertujuan untuk dapat

menimbulkan rasa benci maupun perasaan ternoda terhadap penyalahgunaan tulisan atau

gambar yang tidak bisa diterima oleh kalangan umat beragama tenang kebenarannya.

Sedangkan unsur objektif perbuatan Terdakwa dengan memuat tulisan-tulisan atau

gambar-gambar dapat atau telah memenuhi perasaan permusuhan antara Terdakwa dengan

masyarakat penganut agama yang memiliki keyakinan bahwasanya Nabinya atau

pemimpin umatnya tidak seperti tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang diungkapkan

oleh Terdakwa, perbuatan penyalahgunaan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan

menggunakan media elektronik sebagai sarana, padahal patut diketahui atau sepatutnya

diketahui bahwa media elektronik merupakan tempat komunikasi dan bukanlah untuk

menebarkan perasaan permusuhan atau perasaan penodaan terhadap suatu agama dengan

tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang diterbitkan oleh Terdakwa.

• Bahwa benar ahli menerangkan selebihnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli

tanggal 09 Februari 2012.

2 Ahli Dr. HASANUDDIN, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:




ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Nomor : 224.a/H.16.7/KP/2012 tanggal 08 Februari 2012 ;

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






AAN ;


• Bahwa benar, ahli merupakan Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan

ahli mempunyai latar belakang pendidikan ilmu bahasa. Oleh karena itu, ahli bisa

mengartikan jika ada tulisan-tulisan berbahasa Minang karena sesuai dengan ilmu

pengetahuan yang saya peroleh selama di perguruan tinggi ;

• Bahwa benar ahli menjelaskan arti kata dari tulisan yang dimuat oleh Terdakwa di akun

facebook “Nabi Muhammad Barancuak Jo Babu Bininyo” adalah Nabi Muhammad

Bersetubuh dengan Pembantu Istrinya. Kalimat tersebut merupakan kalimat kotor yang

bertentangan dengan norma kesusilaan dan tidak bisa diucapkan atau ditampilkan di

tempat umum ;

• Benar ahli menerangkan bahwa apabila tulisan dan gambar tersebut ditampilkan di

tempat umum, maka akan memancing emosi seseorang atau sekelompok orang atau

masyarakat luas dikarenakan gambar tersebut seolah-olah menggambarkan perilaku Nabi,

maka yang terpancing emosinya adalah Umat Islam karena Nabi Muhammad adalah suri

tauladan bagi Umat Islam ;

• Benar ahli menerangkan bahwa arti kata dari artikel yang berjudul “Nabi Muhammad

Tertarik Kepada Menantunya Sendiri” adalah Nabi Muhammad Bernafsu kepada Istri dari

Anaknya Sendiri. Kalimat tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap Nabi Muhammad

dan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap Nabi Muhammad serta akan

menimbulkan kemarahan Umat Islam ;


tanggal 09 Februari 2012 ;

3 Ahli YUHANDRI S.Kom., M.Kom, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Nomor : 032/UPI-YPTK/KL/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 ;





AAN ;


• Bahwa benar, ahli merupakan Dosen pada Universitas Putera Indonesia (UPI “YPTK”)

Padang dan ahli dapat menjelaskan sesuai dengan ilmu pengetahuan ahli selaku sarjana S2

Komputer ;

• Benar ahli menjelaskan bahwa tata cara dalam melakukan transaksi informasi elektronik

yang benar atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah seseorang tidak

diperbolehkan membuat atau menampilkan tulisan atau gambar yang bisa menimbulkan

keresahan terhadap orang lain atau organisasi atau masyarakat ;

• Bahwa benar menurut keterangan ahli, apabila seseorang menampilkan di akun

facebooknya suatu tulisan atau gambar yang dapat menimbulkan kemarahan seseorang

atau suatu kelompok orang dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka hal

tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum yang mengatur tentang Transaksi

Informasi Elektronik;

• Benar ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa salah dan telah melanggar hukum

karena tulisan-tulisan atau gambar-gambar tersebut dapat menimbulkan kebencian orang

atau kelompok orang, apalagi hal ini menyangkut dengan Nabi Muhammad yang menjadi

suri tauladan bagi umat yang beragama Islam, dan hal ini juga bisa menyebabkan

perpecahan antar umat beragama yang dikenal dengan SARA (Suka, Adat, Ras, dan

Agama) di tengah masyarakat dan tidak boleh ditampilkan di media elektronik ;

25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa benar ahli menerangkan, tulisan-tulisan atau gambar-gambar tersebut dikatakan

salah dan tidak boleh ditampilkan di media komunikasi elektronik seperti facebook karena

judul artikel tersebut belum tentu yang sebenarnya, dan judul dari gambar itupun

merupakan suatu kalimat kotor yang bertentangan dengan Norma Susila apabila

menyangkut dengan Nabi Muhammad ;

• Bahwa ahli membenarkan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal

45 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ;


tanggal 08 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan

saksi yang meringankan (adecharge) sebanyak 3 (tiga) orang dan sebelum memberikan

keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Zulkarnain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa dan keluarganya sejak Terdakwa kecil;

• Bahwa Saksi adalah tetangga orangtua Terdakwa di Lubuk Buaya, Kota Padang ;

• Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) orang bersaudara;

• Bahwa sejak kecil Terdakwa merupakan anak yang baik, rajin beribadah, dan tidak

pernah berbuat kejahatan ;

• Bahwa Terdakwa pernah menjadi pengurus remaja Masjid di dekat rumahnya

sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

• Bahwa Terdakwa menamatkan kuliahnya di UNPAD jurusan statistik ;

• Bahwa sebelum menjadi CPNS di Bappeda Dharmasraya, Terdakwa pernah menjadi

guru privat Matematika di Kota Padang ;

• Bahwa setelah menjadi CPNS di BAPPEDA Dharmasraya, setiap hari Sabtu dan

Minggu Terdakwa pulang ke rumah orangtua di Padang ;

• Bahwa setiap pulang ke Padang dan berdiskusi dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah

membahas masalah agama dan keyakinan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa setelah menjadi CPNS di BAPPEDA Dharmasraya, Terdakwa masih terlihat

mengerjakan shalat di bulan Ramadhan ;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui page Ateis Minang ;

2 Saksi Dodi Saputra, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Saksi telah berteman dengan Terdakwa sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar

(SD) ;

• Bahwa semasa kecil Terdakwa rajin mengaji di MDA ;

• Bahwa orangtua Terdakwa adalah seorang guru dan taat melakukan ibadah,

disamping itu kakek Terdakwa adalah seorang Haji ;

• Bahwa semasa kecil Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kenakalan ;

3 Saksi Suardi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa berumur 2 (dua) tahun hingga

Terdakwa tamat Sekolah Dasar (SD) ;

• Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik dan rajin mengaji ke MDA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga

mengajukan saksi ahli sebanyak 1 (satu) orang yang sebelum memberikan keterangan terlebih

dahulu disumpah menurut agamanya yaitu :

1 Prof. Sukron Kamil, M.A. (Ahli Agama dan Filsafat Islam dari Universitas Islam

Negeri Jakarta), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ke-3 (ketiga) setelah Amerika dan India;

• Bahwa masalah kebebasan beragaman, berkeyakinan dan berekspresi telah diatur di

dalam Pasal 28 E UUD RI 1945 dan Konvenan Sipil dan Politik (Sipol) yang telah

diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ;

• Bahwa di dalam Konvenan Sipol, keberadaan kebebasan beragama, berkeyakinan

dan berekspresi merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

(non derogable right) ;

• Bahwa di dalam Pasal 28J UUD RI 1945 meskipun ada pembatasan terhadap Hak

Asasi Manusia, namun hanya berkaitan dengan hak yang dapat dikurangi (derogable

27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


right), dengan ketentuan pengurangan tersebut berkaitan dengan ketertiban sosial dan

mengancam keamanan negara ;

• Bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvenan Sipol, tidak

konsisten dalam melindungi hak sasi manusia sebagaimana dibuktikan dengan

adanya keberadaan Pasal 28J UUD RI 1945 ;

• Bahwa berkaitan dengan kasus Terdakwa, belum dapat dikategorikan mengancam

ketertiban sosial dan keamanan negara karena apa yang dilakukan Terdakwa adalah

hak asasinya dan tidak pula menimbulkan kerusuhan di tingkat masyarakat apalagi

mengancam keamanan negara dan dari segi agama Terdakwa dikatagorikan Murtad ;

• Bahwa menurut Max Weber dalam Teori Invertitatif, maksud dari pernyataan

seseorang tidak harus dilihat dari tulisan tetapi harus melihat dari latar belakang

kenapa pernyataan itu ditulis ;

• Bahwa setelah Ahli berbicara dengan Terdakwa, ahli berpendapat Terdakwa tidak

mempunyai maksud untuk mencemarkan atau menodai agama Islam, tetapi ada

kegalauan Teologis yang dialami Terdakwa karena Terdakwa tidak menemukan ruang

untuk berdiskusi tentang beragama yang benar ;

• Bahwa motif tulisan Terdakwa hanyalah untuk mencari pengetahuan semata, bukan

bermaksud menodai agama Islam ;

• Bahwa kegalauan teologis yang dialami Terdakwa, timbul karena tidak seimbangnya

bahan bacaan yang dijadikan rujukan, dan ulama akar rumput juga tidak mampu

menjawabnya, sehingga penting bagi Terdakwa untuk mempelajari filsafat agama ;

• Bahwa dengan kondisi yang dialami Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak dihukum

melainkan harus belajar untuk memperdalam ilmu filsafat agama ;

• Bahwa jika ada penafsiran Al Qur’an yang digunakan Terdakwa, maka tidak dapat

disalahkan kepada Terdakwa semata karena Departemen Agama senantiasa hanya

membuat tafsir yang harfiah ;

• Bahwa berkaitan dengan tulisan “Nabi Muhamad tertarik pada menantunya”, perlu

diluruskan dimana Zainab sebelumnya merupakan istri dari Zaid, budak Nabi yang

dibebaskan oleh Nabi dan dijadikan anak angkat. Oleh karena status sosial antara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Zainab dan Zaid berbeda, akhirnya Zaid menceraikan Zainab dan Nabi menikah

dengan Zainab atas kuasa Tuhan, sebagaimana ditemukan dalam Surat Al-Ahzab ayat

37;

• Bahwa Nabi mempunyai istri bernama Maria Al Qibthi yang merupakan hadiah dari

raja mesir. Maria Al Qibthi diangkat menjadi pembantu istri Nabi yang akhirnya

dinikahi oleh Nabi dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, namun

meninggal dunia pada umur 7 hari;

• Bahwa pada zaman nabi, ada orang yang bernama Harkam yang kerjanya mengolok-

olok Nabi dan selalu menguntit Nabi dari belakang, oleh Nabi yang bersangkutan

tidak pernah dihukum tetapi hanya disuruh tinggal di luar Madinah;

• Bahwa berkaitan dengan tidak boleh memvisualisasikan Nabi Muhamad tidak ada

larangan di dalam Al Qur’an dan Hadist, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan para

ulama (Ijma’) ;

• Bahwa di dalam Islam tidak ada larangan orang untuk menganut ateis, yang sangat

ditakutkan dalam Islam adalah ajaran banyak tuhan (politeisme) ;

• Bahwa facebook menurut pendapat Ahli merupakan wilayah privat dari sipemilik

akun, bukan wilayah publik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat

Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dari Asian Human Right Commission yang berkedudukan di

Hong Kong sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

ALEXANDER AN Pgl AAN sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa bekerja di BAPPEDA Kab. Dharmasraya dengan status CPNS sejak

tahun pertengahan 2011 ;

• Bahwa Terdakwa mengenal paham ateis dari situs faith freedom Indonesia, pada

tahun 2008 dan Terdakwa bergabung dengan tujuan ingin belajar lebih dalam tentang

agama dari perdebatan yang ada di faith freedom Indonesia ;

• Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2012 pada saat Terdakwa sedang

makan siang di luar kantor, sekembalinya dari makan siang Terdakwa melihat mobil

29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan orang ramai berkumpul di ruang Kepala Dinas Bappeda Dharmasraya kemudian

mereka menyuruh Terdakwa membuka facebook Terdakwa, tetapi mereka tidak

menemukan bukti-bukti terkait gambar-gambar yang menistakan Nabi Muhammad di

facebook Terdakwa ;

• Bahwa yang ada di facebook Terdakwa hanyalah artikel-artikel mengenai Al-Qur’an

yang diakses Terdakwa dari internet dan dimasukkan ke dalam facebook Terdakwa

pada bagian catatan (Note) sedangkan karikatur Nabi Muhammad Berancuak Jo

Babu Binonya Terdakwa posting ke Facebook pada foto group Atheis Minang yang

diambil dari faith freedom indoneisa ;

• Bahwa Terdakwa hanya ingin mempelajari sains, dan Terdakwa tidak menyadari

kalau orang akan salah paham dengan apa yang dibuat oleh Terdakwa ;

• Bahwa Terdakwa bergabung dengan grup Ateis Minang pada tahun 2009 karena di

undang oleh admin grup Ateis Minang yaitu Imam Bonjol, Jusfiq Hadjar, dan A.M ;

• Bahwa Terdakwa awalnya bergabung dengan Ateis Minang karena tertarik dengan

posting-posting tentang Islam yang ada di Ateis Minang dan tertarik untuk

melakukan dialog ;

• Bahwa tulisan yang Terdakwa buat di Ateis Minang terkait jawaban-jawaban

terhadap diskusi filsafat di dalam page Ateis Minang ;

• Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak lagi menjadi admin Ateis

Minang, karena Terdakwa dikeluarkan dari grup tersebut ;

• Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika artikel yang dibuat Terdakwa akan

mengganggu orang lain ;

• Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook miliknya bernama Alex Aan dengan

emailnya [email protected] ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah mempunyai teman facebook

sebanyak ± 500 (Lima ratus) orang ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak banyak orang yang sependapat dengan

pemikiran Terdakwa, namun hanya ada beberapa orang yang sependapat dengan

pemikiran Terdakwa tentang Atheis ;

• Bahwa benar terdakwa salah satu dari 4 (empat) orang admin dalam akun facebook group

Atheis Minang ;

• Bahwa benar Terdakwa menerangkan kelebihan sebagai admin adalah bisa menghapus

atau menyeleksi tulisan atau gambar yang dimuat di akun tersebut serta selain admin tidak

bisa memuat gambar atau artikel atau admin yang menyeleksi tulisan atau artikel yang

masuk ke dalam akun facebook group atheis minang tersebut ;

• Bahwa benar Terdakwa juga mengomentari tulisan atau gambar yang dimuat di akun

facebook Atheis Minang ;

• Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui Al-qur’an secara ilmiah ;

• Bahwa benar Terdakwa mengatahui Indonesia merupakan negara yang mengakui

keberadaan Tuhan ;

• Bahwa terdakwa memposting artikel-artikel tentang “Muhammad tertarik kepada

menantunya sendiri, Kesalahan Sains dalam Islam, Menjawab Plintiran muslim,

Moslemology” dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan ;

• Bahwa benar tulisan atau artikel tersebut tertera “by Alex Aan” ;

• Bahwa benar dalam artikel/tulisan “Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri”

dikomentari oleh banyaknya teman-teman jaringan sosial (facebook) terdakwa, kemudian

atas komentar-komentar dari teman-teman jaringan sosial (facebook) terdakwa tersebut,

lalu terdakwa menjawab/mengomentari juga dengan komentar-komentar :”makanya

negara dengan atheis mayoritas paling damai dan makmur didunia, ngapain gw peduli

sama fitnah dari orang2 bodoh dan kampungan kaya kalian, ga level kali.., makanya

bedain itu atheisme dengan komunisme, ngerti ga mayoritas tu apa?dari 100 % maka

dibilang mayoritas kl mendekati 100 % emang negar komunis yang paling banyak

atheisnya, ga tau ya bodoh sih, kampungan dan kayaknya sakit jiwa” ;

31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa benar atas tulisan atau artikel yang ada dalam akun facebook terdakwa tersebut

banyak teman-teman dalam jaringan sosial (facebook) terdakwa yang marah dan resah

akibat perbuatan terdakwa, dan terdakwa tidak meralat/menghapus tulisan/artikel tersebut

serta tidak ada meminta maaf kepada teman-teman facebook terdakwa tersebut ;

• Bahwa Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Pulau Punjung

dikarenakan masyarakat marah karena merasa Terdakwa telah

menodai Agama Islam ;

• Bahwa Terdakwa memuat tulisan di akun facebook Atheis Minang

dikarenakan Terdakwa merupakan penganut paham Atheis (Tidak

percaya adanya Tuhan) tetapi isinya menghina dan melecehkan agama

Islam ;

• Bahwa tulisan-tulisan yang Terdakwa muat di akun facebook tersebut

dapat dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di

facebook ataupun yang tergabung dalam akun facebook Atheis

Minang ;

• Benar Terdakwa mengatakan bahwa ia menganut paham Atheis

dikarenakan adanya ketidaksesuaian definis Tuhan dengan realitas,

contohnya jika ada Tuhan mengapa kejahatan masih terjadi, oleh

karena itu Terdakwa menganut paham Atheis ;

• Bahwa Terdakwa dengan nama Facebook Alex Aan membenarkan

postingan di group 10.000 Pemuda Minang menolak Atheis ciri-

cirinya Aan dulu tamatan SMA. 7 Padang, sekarang bekerja di

Kantor BAPPEDA Dharmasraya dengan tulisan ”Yup” by Alex Aan ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan gambar-gambar tentang kisah Nabi

Muhammad memang ada di akun facebook miliknya, namun bukan

Terdakwa yang membuat gambar-gambar tersebut ;

• Bahwa benar tujuan Terdakwa memuat tulisan dan gambar-gambar

tentang kisah Nabi Muhammad ke facebook adalah untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena Terdakwa suka hal yang

baru dan kontroversial ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

kepadanya berupa 3 (Tiga) lembar tulisan yang telah diprint out

berjudul ”Muhammad Tertarik Kepada Menantunya” dan 11 (Sebelas)

lembar gambar karikatur tentang kisah Nabi Muhammad ;

• Bahwa benar Ayat Al-qur’an, hadis, dan sirah yang Terdakwa tulis

pada akun facebooknya tentang memerangi orang kafir, tentang

perkawinan Nabi Muhammad dengan zaenab dan ayat lainnya filsafat

tentang Tuhan ;

• Terdakwa membenarkan bahwa ayat-ayat Al-qur’an tentang

memerangi orang kafir ditulis oleh Terdakwa berdasarkan tafsir

keluaran Departemen Agama dalam Q.S Al-Anfal yang isinya

berbunyi memerangi orang kafir sampai mereka membayar jiziah,

sedangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan Zaenab

terdapat pada Q.S Al-Ahzab yang berbunyi bahwa Nabi sebelum

menikahi Zaenab telah tertarik kepada Zaenab ketika Zaenab masih

menjadi istri Zaid (Anak Angkat Nabi) ;

• Bahwa menurut Terdakwa tulisan tentang Nabi Muhammad tertarik

kepada istri dari anaknya sendiri adalah benar karena sesuai dengan

Q.S Al-Ahzab Ayat 37 ;

• Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

perbuatannya adalah 1 (Satu) Unit Komputer merk Acer milik Kantor

Bappeda Kab. Dharmasraya yang saat ini telah diamankan oleh

Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya ;

• Terdakwa membenarkan bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan

Februari 2012 Terdakwa menganut paham Atheis (Tidak mempercayai

adanya Tuhan), dan sejak tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa

memutuskan untuk kembali ke Agama Islam ;

33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa menyerahkan pasword facebook

Terdakwa kepada penyidik di Polres Dharmasraya dan saat ini facebook Terdakwa

tidak bisa diakses lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan Para Terdakwa

sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan

dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti

di depan persidangan baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :









dan barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti

yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun

keterangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa bekerja di BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya dengan status

CPNS sejak tahun pertengahan Tahun 2011 sampai dengan saat ini ;

• Bahwa Terdakwa mengenal paham ateis dari situs Faith Freedom Indonesia, pada

tahun 2008 dan Terdakwa bergabung dengan tujuan ingin belajar lebih dalam tentang

agama dari perdebatan yang ada di Faith Freedom Indonesia ;

• Bahwa Terdakwa ditangkap masyarakat pada tanggal 18 Januari 2012 di Kantor

Bappeda Kabupaten Dharmasraya dan pada saat itu orang sudah ramai berkumpul di


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ruang Kepala Dinas Bappeda Dharmasraya kemudian mereka menyuruh Terdakwa

membuka facebook Terdakwa ;

• Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook miliknya bernama Alex Aan dengan

emailnya [email protected] ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah mempunyai teman facebook

sebanyak ± 500 (Lima ratus) orang ;

• Bahwa Terdakwa bergabung dengan grup Ateis Minang pada tahun 2009 karena di

undang oleh admin grup Ateis Minang yaitu Imam Bonjol, Jusfiq Hadjar, dan A.M

dan sekarang Terdakwa juga menjadi admin (pengurus) dari group tersebut ;

• Bahwa Terdakwa juga menjadi salah satu admin (pengurus) di Facebook group

Atheis Minang dan kelebihan adalah bisa menghapus atau menyeleksi tulisan atau

gambar yang dimuat di akun tersebut serta selain admin tidak bisa memuat gambar

atau artikel atau admin yang menyeleksi tulisan atau artikel yang masuk ke dalam

akun facebook group atheis minang tersebut ;

• Benar tidak banyak orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa, namun

hanya ada beberapa orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa tentang

Atheis ;

• Bahwa pada Facebook Terdakwa dengan nama profile Alex Aan terdapat artikel-

artikel dengan judul :

1 “MUHAMMAD TERTARIK KEPADA MENANTUNYA

SENDIRI” (by Alex Aan, on Tuesday, October 18, 2011 at

1:18am) ;

2 “Kesalahan Sains Dalam islam” (by, Alex Aan on Thursday,

October 13, 2011 at 2:27pm) ;

3 “menjawab plintiran muslim” (by, Alex Aan on Friday,

November 18, 2011 at 8:17am) ;

4 “MOSLEMOLOGY”, (by, Alex Aan on Wednesday,

November 18, 2011 at 8:17am) ;

35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa pada Facebook group Atheis Minang profile Alex Aan terdapat karikatur dengan

judul “Kisah Nabi Muhammad Berancuak Jo Babu Binonyo” (By Ateis Minang (Albums)

Updated about 5 months ago. Taken at Arab Saudi, abad 6 Masehi) yang diperoleh saksi

FRINALDI dengan menyalinnya dari group Atheis Minang ;

• Bahwa menurut Terdakwa artikel-artikel tentang Al-Qur’an maupun Keislaman diakses

Terdakwa dari internet kemudian dimasukkan ke dalam facebook Terdakwa pada bagian

catatan (Note) sedangkan karikatur Nabi Muhammad Berancuak Jo Babu Binonya

Terdakwa posting ke Facebook pada foto (albums) group Atheis Minang yang diambil

dari Faith Freedom Indoneisa;

• Bahwa dari barang bukti yang diperoleh saksi HENDRI MATARIKO

ternyata pula postingan di group Gerakan 10.000 Urang Minang

memblokir Atheis Minang : ”Sekedar info : Alex Aan (admin Atheis

Minang) itu menghabiskan sekolah sampai SMA di Padang, Alumni

SMA 7 Padang Angkatan 1996 - 1999, dan melanjutkan kuliah ilmu

statistik di UNPAD. Saat ini kemungkinan jadi PNS di Padang...”

(November 29, 2011 at 7:41 am) dan dijawab oleh pengguna

Facebook dengan nama profile Alex Aan”Yup betul, pertama silahkan

anda ajukan saya ke Polisi, dan Polisi harus membuktikan kl yang saya

katakan bohong dan fitnah...kedua saya juga akan menuntut balik anda

dan muslim2 lainnya dengan modus yg sama pada keyakinan selain

Islam, .............” (December 1, 2011 at 8:07am) ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada

Terdakwa berupa MUHAMMAD TERTARIK KEPADA MENANTUNYA SENDIRI” (by

Alex Aan, on Tuesday, October 18, 2011 at 1:18am), “Kesalahan Sains Dalam islam” (by,

Alex Aan on Thursday, October 13, 2011 at 2:27pm), “menjawab plintiran muslim” (by,

Alex Aan on Friday, November 18, 2011 at 8:17am) dan “MOSLEMOLOGY”, (by, Alex

Aan on Wednesday, November 18, 2011 at 8:17am) dan karikatur “Kisah Nabi

Muhammad Berancuak Jo Babu Binonyo” (By Ateis Minang (Albums) Updated about 5

months ago. Taken at Arab Saudi, abad 6 Masehi) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa pada mulanya Terdakwa hanya ingin mempelajari sains, dan Terdakwa tidak

menyadari kalau orang akan salah paham dengan apa yang dibuat oleh Terdakwa serta

ada orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa, namun hanya ada beberapa

orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa tentang Atheis ;

• Bahwa benar tujuan Terdakwa memuat tulisan dan gambar-gambar

tentang kisah Nabi Muhammad ke facebook adalah untuk

mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena Terdakwa suka hal yang

baru dan kontroversial ;

• Bahwa Terdakwa membenarkan ada memposting pada akun

facebooknya ayat Al-qur’an, hadis, dan sirah tentang memerangi orang

kafir, tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan zaenab dan ayat

lainnya filsafat tentang Tuhan dan tentang perkawinan Nabi

Muhammad dengan Zaenab terdapat pada Q.S Al-Ahzab yang

berbunyi bahwa Nabi sebelum menikahi Zaenab telah tertarik kepada

Zaenab ketika Zaenab masih menjadi istri Zaid (Anak Angkat Nabi) ;

• Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

perbuatannya adalah 1 (Satu) Unit Komputer merk Acer milik Kantor

Bappeda Kab. Dharmasraya yang saat ini telah diamankan oleh

Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya ;

• Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa menyerahkan pasword facebook

Terdakwa kepada penyidik di Polres Dharmasraya dan saat ini facebook Terdakwa

tidak bisa diakses lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang

didakwakan kepadanya ;

37


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang

disusun secara alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaiaman diatur dan diancam

pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Traksaksi Elektronik atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaiaman diatur dan

diancam pidana melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana atau Ketiga perbuatan Terdakwa

sebagaiaman diatur dan diancam pidanan melanggar Pasal 156 a huruf b KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif,

maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang

terungkap dan menurut pendapat Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang

terungkap dalam dalam persidangan adalah dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaiaman

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

2 Dengan sengaja dan tanpa hak ;

3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur pasal Pasal 28 ayat (2) UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 50/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pasal-pasal

yang terdapat pada UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya

mempertegas norma hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis pertimbangan hukum dari Hakim

Mahkamah Konstitusi adalah berlaku khusus pada Pasal yang diuji yaitu Pasal 27 ayat (3) UU

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga analogi dari

Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut dengan serta merta berlaku pada Pasal Pasal 28 ayat (2)

Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 adalah tidak berdasarkan hukum dan analogi dalam

hukum pidana tidak dapat dibenarkan karena melanggar kepastian hukum (Asas Legalitas) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengedepankan

apa yang dilakukan Terdakwa merupakan Hak Asasi dari Terdakwa yaitu ”Kebebasan Untuk

mengeluarkan Pendapat” sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik maupun sebagaimana dengan Bukti Surat

Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dari Asian Human Right Commission yang berkedudukan di

Hong Kong yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tentang Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia maupun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ternyata pula dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 ayat (2) ”Dalam menjalankan hak-hak

dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan

yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk

memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum

dalam suatu masyarakat yang demokratis” serta dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

Politik Pasal 19 ayat (3) ”Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini

menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan

tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan

untuk : 3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan

kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi

hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk :

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Internasional adalah senafas dengan Konstitusi

Negara R.I. yaitu UUD 1945 khususnya pada Pasal 29 huruf dengan pengertian Kebebasan Hak

Asasi sesorang tidaklah diberikan sebebas-bebasnya melainkan ada pembatasn dengan maksud

supaya tidak bertabrakan atau mengganggu Kebebasan Asasi orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberlakuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik kepada Terdakwa adalah sah menurut hukum

Internasional maupun hukum Nasional dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut ;

39


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAd. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang

pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang telah dewasa menurut hukum serta mampu

mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, orang sebagai subjek hukum

sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-

jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat syarat subjektif dan objektif ;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan

tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak

terganggu pikirannya serta secara objektif orang tersebut dapat memahami dan menyadari

sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa diajukan kepersidangan oleh

Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa didakwa melakukan perbuatan menyebarkan informasi

atau mengeluarkan pernytaan di depan umum yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau

penodaan terhadap suatu agama yang di Indonesia khususnya agama Islam melalui internet atau

dunia maya (virtual) dengan memakai Facebook ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara subjektif sesuai dengan fakta-fakta

dipersidangan bahwa Terdakwa ALEXANDER AN Pgl. AN sebagaimana identitasnya tersebut

diatas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya dipersidangan ternyata adalah seoran

perempuan yang dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

sedangkan secara objektif Terdakwa ALEXANDER AN Pgl. AN sebagai subjek hukum tidak

ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

1 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” secara umum

diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “Dengan sengaja”

unsur ini pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet.

Pendapat ahli hokum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan

diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :

kesengajan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadar kepastian atau


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai

kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan sebagai kesadaran akan

kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu

(sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari kesadaran

akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku.

Ahli hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan

adalah Prof. Moeljatno menyebutnya dengan istilah “Teori apa boleh buat” yang maksudnya

adalah kalau resiko yang diketahui kemungkinanakan adanya itu sungguh-sungguh timbul

(disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang

dilakukannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dalam persfektif

formal (formele wederrechtelijkheid) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal

atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang

melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang

pidana formal ;

Dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan

perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk

mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya

pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari

kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan

berdasarkan hak yang ada pada mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa

ALEXANDER AN Pgl. AN menerangkan bahwa apa yang telah diperbuatnya dalam Akun

Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun dalam Akun Facebook group

Atheis Minang dengan memposting atau melink artikel-artikel maupun karikatur Nabi

Muhammad adalah Terdakwa hanya ingin mempelajari sains (ilmu pengetahuan ilmiah) karena

Terdakwa menyukai hal-hal yang baru dan kontroversial serta tidak ada maksud Terdakwa untuk

melecehkan keyakinan orang yang beragama Islam dan disamping itu Terdakwa tidak menyadari

kalau orang akan salah paham dengan apa yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ;

41


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal akan adanya unsur kesengajaan

pada dirinya akan tetapi dari dari barang bukti yang diperoleh saksi HENDRI MATARIKO

ternyata pula postingan di group Gerakan 10.000 Urang Minang memblokir Atheis Minang :

”Sekedar info : Alex Aan (admin Atheis Minang) itu menghabiskan sekolah sampai SMA di

Padang, Alumni SMA 7 Padang Angkatan 1996 - 1999, dan melanjutkan kuliah ilmu statistik di

UNPAD. Saat ini kemungkinan jadi PNS di Padang...” (November 29, 2011 at 7:41 am), dan

dijawab oleh pengguna Facebook dengan nama profile Alex Aan (Terdakwa) ”Yup betul,

pertama silahkan anda ajukan saya ke Polisi, dan Polisi harus membuktikan kl yang saya katakan

bohong dan fitnah...kedua saya juga akan menuntut balik anda dan muslim2 lainnya dengan

modus yg sama pada keyakinan selain Islam, ...” (December 1, 2011 at 8:07am) dari ungkapan

Terdakwa selaku pengguna Facebook dengan akun Alex An tersebut telah ada kesedaran pada

diri Terdakwa akan kemungkinan yang terjadi atau telah memenuhi kesadaran akan

kemungkinan yang terjadi dan secara faktual pada diri Terdakwa telah memenuhi rumusan

kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pekerjaannya adalah

selaku CPNS pada BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya bukan berprofesi sebagai Wartawan oleh

karenanya perbuatan Terdakwa yang memposting atau melink pada media internet (dunia maya)

pada Akun Facebook miliknya dengan nama profile Alex An maupun pada Facebook group

Atheis Minang terhadap suatu informasi baru yang bersifat kontroversial ditengah-tengah

masyarakat karena masih menjadi perdebatan (debatable) dengan atau memakai sarana

Komputer milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah jelas-jelas bertentangan dengan

TUPOKSI selaku CPNS sebagai staf BAPPEDA Dharmasraya maupun bertentangan dengan

misi dan visi BAPPEDA Dharmasraya dan disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

tanpa izin dari otoritas pejabat yang berwenang dalam hal ini Menkominfo sehingga perbuatan

Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

4 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau


Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan informasi didalam unsur ini

adalah menyebarkan melalui media internet dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

memposting atau melink sesuatu konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan

tertentu oleh si pembuat ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian meposting adalah kegiatan atau usaha untuk

membuat artikel agar muncul di dalam media internet, baik dalam artikel blog maupun dalam

status dalam jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter.

(sumber : delevdiel.wordpress.com/2011/12/05/pengertian-posting-2).

Bahwa yang dimaksud dengan Link (atau disebut juga hyperlink) adalah sebuah acuan dalam

dokumen hiperteks (hypertext) ke dokumen yang lain atau sumber lain. Seperti halnya suatu

kutipan di dalam literatur yang dikombinasikan dengan sebuah jaringan data dan sesuai dengan

protokol akses.

(sumber : bloggersorong.com/pengertian-link.html).

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Inormasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,kehati-hatian, iktikad baik,

dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” ;

Menimbang, bahwa dari ketentaun Pasal 3 tersebut dikaitkan dengan rumusan unsur

menyebarkan informasi pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi yang baik atau itikad baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang

memposting atau melink pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Alex An

maupun pada Facebook group Atheis Minang adalah suatu konten yang menurut saksi-saksi

maupun saksi ahli sifatnya adalah menodai agama Islam maupun melecehkan Nabi Muhammad

sebagai suri tauladan ummat Islam dan menurut saksi ahli Prof. Sukron Kamil, M.A. (Ahli

Agama dan Filsafat Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta) perbuatan Terdakwa

tersebut dikatagorikan sudah keluar dari agama Islam (Murtad) hal mana sejalan dengan faham

yang dianut oleh Terdakwa yaitu Atheis (faham yang tidak mempercayai adanya Tuhan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganut faham Atheis akan tetapi di Indonesia hal

tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Falsafah Negara Pancasila maupun dalam Pembukaan

43


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idUUD 1945 serta dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang menyatakan Negara Republik Indonesia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menganut faham Atheis berdasarkan kebebasan

berekspresi yang dimiliki oleh Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak boleh dinyatakan secara

terang-terangan kepada umum melalui internet (dunia maya) sehingga dapat diketahui oleh

umum karena Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

tersebut dalam Falsafah dan Ideologi Bangsa Pancasila maupun UUD 1945 sehingga perbuatan

Terdakwa dikatagorikan merongrong Pancasila dan menggangu Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting atau melink pada akun

Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun pada Facebook group Atheis

Minang isi yang menurut Terdakwa konten berupa Karikatur dengan judul “Kisah Nabi

Muhammad Berancuak Jo Babu Binonyo” (By Ateis Minang (Albums) Updated about 5 months

ago. Taken at Arab Saudi, abad 6 Masehi) yang diperoleh saksi FRINALDI dengan menyalinnya

dari group Atheis Minang dan artikel-artikel dengan judul “MUHAMMAD TERTARIK

KEPADA MENANTUNYA SENDIRI” (by Alex Aan, on Tuesday, October 18, 2011 at 1:18am)”,

“Kesalahan Sains Dalam islam” (by, Alex Aan on Thursday, October 13, 2011 at 2:27pm)”,

“menjawab plintiran muslim” (by, Alex Aan on Friday, November 18, 2011 at 8:17am) dan

“MOSLEMOLOGY”, (by, Alex Aan on Wednesday, November 18, 2011 at 8:17am)” sesuai

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun

Terdakwa adalah dilandasi dengan itikad tidak baik karena ada yang kontra terhadap konten

tersebut baik dalam Akun Facebook Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun dalam

Facebook group Atheis Minang akan tetapi Terdakwa selaku pemilik akun Facebook Alex An

maupun sebagai Admin dalam Facebook group Atheis Minang tidak menghapus konten yang

diperdebatkan tersebut dan juga sudah diingatkan oleh di group Gerakan 10.000 Urang Minang

memblokir Atheis Minang : ”Sekedar info : Alex Aan (admin Atheis Minang) itu menghabiskan

sekolah sampai SMA di Padang, Alumni SMA 7 Padang Angkatan 1996 - 1999, dan melanjutkan

kuliah ilmu statistik di UNPAD. Saat ini kemungkinan jadi PNS di Padang...” (November 29,

2011 at 7:41 am), dan dijawab oleh Terdakwa melalui Facebook dengan nama profile Alex Aan

”Yup betul, pertama silahkan anda ajukan saya ke Polisi, dan Polisi harus membuktikan kl yang

saya katakan bohong dan fitnah...kedua saya juga akan menuntut balik anda dan muslim2 lainnya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddengan modus yg sama pada keyakinan selain Islam, ...” (December 1, 2011 at 8:07am) hal ini

membuktikan adanya motivasi atau tujuan tertentu pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku penganut faham Atheis yaitu faham yang

tidak mengakui kepada Tuhan akan tetapi konten yang diposting ataupun dilink oleh Terdakwa

hanya menodai satu agama tertentu di Indonesia yaitu Agama Islam dan melecehkan junjungan

atau Rasul Pembawa Risalah Islam yaitu Nabi Muhammad Saw, hal ini membuktikan Terdakwa

mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

khusunya Suku Minang dan Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA

DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK

MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU

KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA,

RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan

pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ALEXANDER

AN Pgl. AAN, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak

sependapat dengan uraian Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan

unsure-unsur yang didakwakan tidak terpenuhi dan terbukti dan memohon supaya Terdakwa

dibebaskan dari Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim

sependapat dengan uraian Tuntutan Penuntut Umum sepanjang pembuktian unsur-unsur yang

didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

45


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa

menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang

baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain diatur tentang ancaman pidana

penjara maximal juga sekaligus mengatur pidana denda maximal sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah), oleh karenanya kepada Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN harus pula

dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar

putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim

terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

• Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan falsafah Negara R.I. Pancasila khususnya Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa ;

• Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

• Perbuatan terdakwa telah melecehkan atau menodai agama Islam ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan

yang sah, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu)

Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna Hitam, 1 (satu) Unit LCD monitor merk

Acer AL 1716 W warna Hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna Hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna

Pink, telah diakui keberadaan dan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTerdakwa serta barang bukti tersebut diatas merupakan asset Pemda Kabupaten Dharmasraya,

maka statusnya haruslah dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Dharmasraya melalui

BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya sedangkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar

gambar karikatur tentang Nabi Muhammad, 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad

tertarik kepada menantunya sendiri, 1 (satu) lembar alamat email facebook

[email protected] yang ditulis Terdakwa Alexander An Pgl Aan, telah diakui keberadaan

dan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta barang bukti

tersebut diatas merupakan merupakan bagian dari perbuatan Terdakwa, maka statusnya haruslah

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan

Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di

kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana

sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 28 ayat (2)

Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, dan

KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

• Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar

Golongan (SARA)” ;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN berupa pidana

penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

47


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• Menyatakan barang bukti berupa :





Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya ;





Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Muaro pada hari RABU, tanggal 13 Juni 2012 oleh kami EKA PRASETYA BUDI DHARMA,

SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ZEFRI MAYELDO HARAHAP, SH dan RIFAI, SH, masing

– masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Juni

2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ELI HASNI, SH sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, dan dihadiri pula oleh THIERY GAUTAMA,

SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung serta dihadapan Terdakwa

maupun Penasehat Hukumnya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

ZEFRI MAYELDO HARAHAP, SH EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH

RIFAI, SH

PANITERA PENGGANTI

ELI HASNI, SH

49


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P U T U S A N

No.2112 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALEXANDER AN Pgl AAN ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juli 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Depan Komplek Sakinah, pinggir Jalan Lintas

Sumatera Pulau Punjung Kenagarian Sungai

Kambut, Kecamatan Pulau Punjung,

Kabupaten Dharmasraya ;

Agama : Atheis (Mau kembali Islam) ;

Pekerjaan : CPNS pada Kantor BAPPEDA, Kabupaten

Dharmasraya ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari

2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai

dengan tanggal 11 Maret 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18

Maret 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan

tanggal 17 April 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April

2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal

13 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2112 K/Pid.Sus/2012


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2012

sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua

Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung Nomor 3302/2012/S.1264. Tah.Sus/

PP/2012/MA tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September

2012 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung Nomor

3303/2012/S.1264.Tah.Sus/ PP/2012/MA tanggal 8 Nopember 2012

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,

terhitung sejak tanggal 7 November 2012 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Agung

Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung

Nomor.4007/2012/S.1264.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 Desember 2012

Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal 6 Januari 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN, pada hari Rabu tanggal 18

Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

yang masih dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya di Pulau

Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan


dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar

Golongan (SARA), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa

ditangkap oleh masyarakat Pulau Punjung kemudian diserahkan ke Kepolisian

Dharmasraya karena Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group

Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email [email protected] berupa tulisan

yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bertuliskan kisah “Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo” (Nabi Muhammad

bersetubuh dengan pembantu istrinya), dimana tulisan dan gambar tersebut dilihat oleh

saksi Hendri, S.Ag., M.Si, Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria, A.Md, Yon Riadi, Hendri

Martariko di Akun Facebook Atheis Minang ;

Bahwa gambar atau kartun kisah Nabi Muhammad yang sedang barancuak dengan babu

bininyo atau berbuat mesum dengan babu istrinya tersebut telah melecehkan dan

menodai Agama Islam karena Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul

Umat Islam, terhadap tulisan yang ditulis Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa

bahwa Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang

menyatakan tuduhan dari para pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad

merasa perlu mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al-

Qur’an, dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan tersebut

telah menyimpang dari makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran Agama

Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci Al-Qur’an

sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut

mengatakan “ayat Al-Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan

Nabi Muhammad dengan Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan suatu pelecehan

terhadap ayat Al-Qur’an, sehingga menimbulkan kemarahan dan meresahkan

masyarakat sebagai pemeluk Agama Islam saat membaca tulisan tersebut, kemudian

masyarakat mencari Terdakwa ke kantornya di Bappeda Kabupaten Dharmasraya ;

Bahwa berdasarkan keterangan Yuhandri, S.Kom., M.Kom (sebagai saksi ahli) tata cara

yang benar melaksanakan transaksi informasi dengan elektronik, tidak diperbolehkan

seseorang membuat atau menampilkan tulisan atau gambar yang bisa menimbulkan

keresahan terhadap orang lain atau organisasi atau masyarakat dan perbuatan Terdakwa

yang telah membuat artikel yang bertuliskan Nabi Muhammad tertarik kepada

menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan Nabi Muhammad Barancuak samo

babu bininyo, dimana gambar tersebut ditampilkan Terdakwa di Akun Facebook milik

Terdakwa, yang dapat menimbulkan kebencian orang atau kelompok orang apalagi hal

yang menyangkut dengan Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan bagi umat yang

beragama Islam, hal ini bisa mengakibatkan perpecahan antar umat beragama yang

dikenal dengan SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama) di tengah masyarakat tidak boleh

ditampilkan di media elektronik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28

ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ATAU

KEDUA :







memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kedua,

Terdakwa ditangkap oleh masyarakat Pulau Punjung kemudian diserahkan ke

Kepolisian Dharmasraya karena Terdakwa telah membuat artikel Muhammad tertarik

pada menantunya sendiri dan gambar tentang kisah Nabi Muhammad yang berjudul

Nabi Muhammad berancuak jo babu bininyo (kisah Nabi Muhammad bersetubuh

dengan pembantu istrinya), dimana tulisan dan gambar Nabi Muhammad tersebut ditulis

oleh Terdakwa di Facebook milik Terdakwa Alex Aan dan di Group Atheis (tidak

percaya pada Tuhan) ;

Bahwa dalam Akun Facebook Terdakwa terdapat gambar kisah Nabi Muhammad yang

sedang berbuat mesum dengan pembantu istrinya, sangat menodai Agama Islam karena

Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, dan tulisan yang

ditulis Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad tertarik

kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan dari para

pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu mengeluarkan lagi

wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al-Qur’an, dengan itu kalimat-

kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan tersebut telah menyimpang dari

makna dan tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran Agama Islam dan merupakan

suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci Al-Qur’an sebagai pedoman

Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengatakan “ayat

Al-Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi Muhammad

dengan Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-

Qur’an ;

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa tulisan dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa di Akun Facebook milik

Terdakwa yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada pembantunya sendiri, dan

gambar Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo, dapat menimbulkan rasa benci

pada orang lain atau sekelompok orang atau pada keyakinan seseorang atau keyakinan

sekelompok orang (Agama Islam), karena apa yang ditulis dan dibuat oleh Terdakwa

tersebut bertentangan dengan perbuatan dan keyakinan atau pedoman hidup yang

dimiliki oleh Umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Dharmasraya ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menulis tulisan yang berjudul Nabi

Muhammad tertarik pada menantunya dan gambar Nabi Muhammad yang sedang

barancuak dengan pembantu istrinya dapat juga menimbulkan perasaan permusuhan

antara Terdakwa dengan masyarakat penganut Agama Islam karena Nabinya tidak

seperti tulisan dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a

huruf a KUHP ;

ATAU

KETIGA :







memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut

agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan mana

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Hendri, S.Ag., M.Si berteman Facebook dengan Terdakwa, dimana

pada waktu pertemanan tersebut saksi melihat tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang

menjelekkan Agama Islam, seperti halnya Nabi Muhammad mencintai babunya dan ada

lagi memplesetkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist-hadist yang

menggambarkan Nabi Muhammad, kemudian tulisan-tulisan dan gambar disebarkan

Terdakwa ke masyarakat umum melalui dunia maya/jejaring sosial melalui Akun

Facebook Atheis Minang, yang dapat mempengaruhi pembaca Akun Facebook agar

tidak percaya pada Tuhan, dan saksi Hendri S.Ag., M.Si melihat di Facebook Terdakwa

yang bertuliskan “Kalau kamu percaya Tuhan, tolong lihatkan Tuhanmu itu pada aku”



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tulisan Atheis Minang, kemudian atas perbuatan Terdakwa yang menulis artikel dan

gambar Nabi Muhammad tersebut, saksi Hendri S.Ag., M.Si menyampaikan kepada

teman-temannya supaya tidak terpengaruh oleh Akun Facebook Atheis Minang. Bahwa

selain dari saksi Hendri S.Ag., M.Si, saksi Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria, A.Md (PNS

pada Kantor Camat Padang Laweh), Yon Riadi (Jalan Asoy Koto Baru), Hendri

Martiko, S.Kom (Staf Pemda Dharmasraya) juga melihat di Akun Facebook Terdakwa

tulisan Muhammad juga tertarik pada menantunya sendiri dan gambar kartun Nabi

Muhammad barancuak samo babunyo ;

Bahwa gambar Nabi Muhammad yang sedang bersetubuh atau berbuat mesum dengan

pembantu istrinya, sangat menodai Agama Islam karena Nabi Muhammad tersebut

adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, terhadap tulisan yang ditulis terdakwa di

akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya

sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan dari para pengikutnya,

diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu mengeluarkan lagi wahyu

koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al-Qur’an, dengan itu kalimat-kalimat

yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan tersebut telah menyimpang dari makna dan

tujuan Al-Qur’an dan telah menyalahi ajaran Agama Islam dan merupakan suatu

penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci Al-Qur’an sebagai pedoman Agama

Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengatakan “ayat Al-

Qur’an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi Muhammad dengan

Zainab Binti Jas”, hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al-Qur’an ;

Bahwa tulisan Nabi Muhammad tertarik pada menantunya dan gambar Nabi Muhammad

yang ditampilkan Terdakwa di dinding Akun Facebooknya, Terdakwa juga membuatnya

di Facebook Group Atheis karena Terdakwa termasuk Komunitas Atheis (tidak percaya

Tuhan). Bahwa berdasarkan Akun Facebook Terdakwa, Terdakwa merupakan salah satu

kelompok anti Tuhan/ Atheis yang bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama

(Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama yang

merupakan salah satu tiang pokok dari pada kehidupan manusia dan Bangsa Indonesia,

kemudian pada tanggal 18 Januari 2012, masyarakat Pulau Punjung mengetahui bahwa

Terdakwalah yang menulis dan menampilkan gambar kartun Nabi Muhammad tersebut

di Akun Facebook milik Terdakwa dan Group Atheis Minang, dan saat ditanya

Terdakwa mengaku sebagai Atheis sehingga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke

Kepolisian Dharmasraya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a

huruf b KUHP ;

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau

Punjung tanggal 07 Juni 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN bersalah melakukan

“Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan

Antar Golongan (SARA)” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal

45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN berupa

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa

tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna hitam ;

• 1 (satu) unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam ;

• 1 (satu) unit keyboard warna hitam ;

• 1 (satu) unit mouse warna pink ;

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya ;

• 11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad ;

• 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya

sendiri ;

• 1 (satu) lembar alamat email facebook [email protected] yang ditulis

Terdakwa Alexander An Pgl Aan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing

sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/PID/B/2012/ PN.MR

tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

• Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” ;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN berupa

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna hitam ;

• 1 (satu) unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna hitam ;

• 1 (satu) unit keyboard warna hitam ;

• 1 (satu) unit mouse warna pink ;

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya ;

• 11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad ;

• 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya

sendiri ;

• 1 (satu) lembar alamat email facebook [email protected] yang ditulis

Terdakwa Alexander An Pgl Aan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

• Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PID/2012/ PT.PDG

tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2012/

PN.MR tanggal 14 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut :

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Pid.K/2012/ PN.MR

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal

2 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2012 dan Terdakwa mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa

pada pokoknya sebagai berikut :

I Judex Facti Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian

itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 12

paragraf 1 yang pada intinya menyatakan ”Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan

berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk


masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan memutus perkara tersebut pada tingkat

banding” ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud diatas

telah memperlihatkan Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 197 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang pada intinya menyatakan “surat putusan pidana memuat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa terhadap pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Muaro,

Penasehat Hukum Terdakwa Alexander An Pgl. Aan telah mengajukan memori

banding pada tanggal 4 Juli 2012 yang isinya adalah keberatan dan penolakan seluruh

pertimbangan hukum yang digunakan Judex Facti dalam memutus perkara a quo

tingkat pertama. (Vide memori banding tentang keberatan-keberatan Terdakwa /

Pembanding / Pemohon Kasasi halaman 4-halaman 11). Dalam pertimbangan

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mencantumkan

pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi atas keberatan

atau penolakan Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi sebagaimana dalam

memori banding Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi ;

Bahwa dengan tidak dicantumkannya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan

Tinggi dalam putusannya, melainkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum

Judex Facti Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding adalah pertimbangan hukum

Judex Facti Pengadilan Tinggi yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun

bertentangan satu sama lain sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang

demikian adalah batal demi hukum. Hal mana dikuatkan oleh Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang

Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan yang pada intinya menyatakan “dengan

tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu

kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal

demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam acara, (Vormverzuim) yang dapat

mengakibatkan batalnya putusan pengadilan tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh

yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan “Putusan

Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan

(onvaldoende gemotiveered)” ;

II Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quo

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah dalam mempertimbangkan dan

menarik kesimpulan terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum Judex Facti

Pengadilan Negeri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, padahal

Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Pasal 28

ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pertimbangannya memutus perkara a

quo,karena unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap

Terdakwa/ Pembanding dalam perkara a quo sama sekali tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari

keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya tidak satu pun yang menyatakan

Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi telah menyebarkan informasi yang


kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan

(SARA). Melainkan sebaliknya perbuatan mana dilakukan oleh orang lain yaitu Saksi

Frinaldi dan Saksi Hendri Matriko ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang tidak sesuai dengan fakta

dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi

Alexander An Pgl. Aan sehingga Terdakwa / Pembanding dinyatakan bersalah

melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jelas merupakan bentuk kesalahan

Judex Facti Pengadilan Negeri dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum

yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a

quo. Hal mana sekaligus telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang pada intinya menyatakan “surat putusan pidana memuat pertimbangan

yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Terdakwa” ;

Bahwa dengan penerapan hukum yang salah oleh Judex Facti Pengadilan Negeri

yang kemudian diikuti dan diambil alih secara utuh oleh Judex Facti Pengadilan

Tinggi sebagai pertimbangan hukum atau alasan dalam memutus perkara a quo

dalam tingkat banding, maka secara imperatif (serta merta) Judex Facti Pengadilan

Tinggi telah salah pula dalam menerapkan hukum terhadap perkara a quo.Terhadap

kesalahan Judex Facti Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas maka



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengakibatkan putusan perkara a quo terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon

Kasasi Alexander An Pgl. Aan harus dibatalkan. Hal mana bersesuaian dengan Pasal

30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 14 Tahun 1985 yang pada intinya menyatakan “Mahkamah Agung

dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua

lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Judex Facti/Pengadilan Tinggi

lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yakni melanggar Pasal

197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih

pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa membuat dan mencantumkan pertimbangan

hukum, tidak dapat dibenarkan sebab putusan Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan

mengambil alih serta menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri berarti dengan

sendirinya pertimbangan Pengadilan Negeri itulah yang menjadi pertimbangan

Pengadilan Tinggi. Cara tersebut tidak dapat diartikan Pengadilan Tinggi telah

melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga tidak berakibat batalnya

putusan Pengadilan Tinggi ;

Mengenai alasan ke-2

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex

Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro yang menyatakan Terdakwa

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan


dan/atau kelompok tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antara golongan dan

karena itu dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dipenuhi diganti dengan 3 (tiga) bulan

kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan telah

mempertimbangkan seluruh kesaksian yang ada dari para saksi maupun ahli, karenanya

dari fakta persidangan tersebut Terdakwa terbukti menyebarkan informasi yang

menghina Nabi Muhammad dalam bentuk menyebarkan 11 (sebelas) karikatur Nabi

Muhammad saw, dan artikel bahwa Nabi Muhammad saw tertarik kepada menantunya

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa dengan demikian alasan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian

yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ALEXANDER

AN Pgl AAN tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari RABU, TANGGAL 23 JANUARI 2013 oleh TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. Ttd/TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mahkamah Agung RI

A.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.NIP.040044338

14


TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL...

Documents

Transcript of TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL...