TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI …
Transcript of TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI …
TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI
CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN Jakarta)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
Fachriatul Fuadiah
NIM: 1111045100019
KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015/1436 H
i
ABSTRAK
Fachriatul Fuadiah. NIM 1111045100019. TINDAK PIDANA KELALAIAN
DOKTER DALAM OPERASI CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM ( Analisis Kasus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG
Putusan Nomor 121/G/2013/ PTUN Jakarta). Konsentrasi Kepidanaan Islam.
Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 1436 H/ 2014 M. vi +94 halaman+ 1
lampiran.
Masalah utama dalam skrispi ini adalah mengenai substansi kasus tindak pidana
kelalaiam dokter dalam operasi Caesar yang terdapat dalam putusan Nomor
121/G/2013/ PTUN Jakarta yang membebaskan Dr Tamtam Otamar Samsudin
dengan memutuskan MKDKI dan KKI untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha
Negara yang berupa: Surat Keputusan konsil kedokteran Indonesia No
19/KKI/Kep/IV/2013 setelah sebelumnya MKDKI memutus Dr Tamtam Otamar
Samsudin dengan dicabut STR (Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh
melakukan praktik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dr Tamtam
Otamar Samsudin telah/tidak melakukan tindak pidana kelalaian dalam operasi
Caesar sesuai dengan peraturan doktrin hukum positif dan hukum Islam tentang
“kelalaian”.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak
menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan,
dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis
normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor
121/G/2013/PTUN Jakarta).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dr Tamtam Otamar Samsudin dalam
doktrin hukum positif tidak memenuhi tindak kelalaian dalam pasal 359 KUHP, dan
tidak memenuhi tindak pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran seperti yang di dakwakan
oleh MKDKI kepada Dr Tamtam Otamar Samsudin, juga tidak memenuhi unsur
kelalaian (al-Khata’) dalam doktrin hukum Islam. Hal ini dikarenakan Dr Tamtam
Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur perbuatan lalai dan telah melakukan
pekerjaan yang benar yang sesuai dengan SOP, dan kematian pasien terbukti karena
ii
terjadinnya emboli air ketuban yang mana kejadiannya sangat fatal, mendadak dan
sulit disembuhkan hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kelalaian Dokter, Operasi Caesar, Unsur-Unsur
Kelalaian, Emboli Air Ketuban, SOP
Pembimbing : 1. Dedy Nursamsi,SH, M. Hum
2. Qasim Arsyadani, M.A
Daftar Pustaka: Tahun 1991 s.d Tahun 2013
iii
KATA PENGANTAR
الرحيم الرحمن الله بسم
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu
menganugerahkan nikmat dan karunia yang tiada terkira, solawat dan salam
semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta
keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya sampai akhir zaman.
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan
penuh rasa syukur dengan terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda lulus
dan selesainya masa studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Dalam
penyusunan skripsi ini, banyak ditemui halangan dan hal-hal lain yang
mengganggu fokus penulis, namun dengan kesungguhan hati dan dorongan
motivasi yang tak terbatas dalam diri dan dari lingkungan sekitar penulis,
segalanya dapat dilalui. Oleh karena itu¸ penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Ibu Dra. Hj Maskufah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Ibu Rosdiana selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
5. Bapak H. Qosim Arsyadani, MA selaku Dosen Penasihat Akademik atas
nasehat dan arahannya.
6. Bapak Dedy Nursamsi, SH, M. Hum dan Bapak H. Qosim Arsyadani, MA
selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan,
arahan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan ini.
7. Seluruh Dosen dan staf Jinayah Siyasah, semoga ilmu yang telah Bapak dan
Ibu berikan selalu bermanfaat bagi penulis dan menjadi keberkahan di masa
yang akan datang.
iv
8. Bapak KH. Helmi Abdul Mubin, LC selaku Pimpinan Pondok Pesantren
Ummul Quro al-Islami dan segenap dewan guru.
9. Teristimewa untuk bapak dan Mama tercinta, Bapak Ubadillah dan Mama Rita
Farihah yang selalu mencurahkan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan
moril dan materil kepada penulis.
10. Adik-adikku tersayang, Faisal Kamal (Kaka Nden), dan Choirhatunnisa (Dede
Nisa).
11. Kepada jajaran pimpinan Pesantren Luhur Sabilussalam Bapak Prof. Dr. HD.
Hidayat, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. H. Moch. Matsna HS, MA.,
dr. Muslich Idris, Lc., MA., Dr. Dede Abdul Fattah, S.Hi., M.Si., serta jajaran
pengurus Ahmad Luthfi, SS., MM., Iip Irpana, S. Pd.I., M. Rudini, Haris
Fauzi, S.Pd.I, M. Nashruddin Akhyar, S. Pd
12. Kepada Calon Suami H. Asep Anwar, S. Pd yang selalu setia memberikan
dorongan motivasi dan semangat untuk penulis selama ini, segenap
Mahasantri Pesantren Luhur Sabilussalam, serta alumni angkatan 2011.
13. Sahabat-sahabat tercinta Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2011 yang telah
bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman.
14. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan dorongan
semangat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani kegiatan akademik
dan organisasi selama ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan terindah, dan keberkahan-Nya
selalu menyertai kita. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh
dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis meminta kritik dan saran yang membangun
demi adanya perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga
skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Jakarta, 08 Maret 2015
Penulis
Fachriatul Fuadiah
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK........................................................................................................... i
KATA PENGANTAR........................................................................................ iii
DAFTAR ISI....................................................................................................... v
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 8
C. Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan................................... 9
D. Review Pustaka....................................................................... 10
E. Metode Penelitian.................................................................... 11
F. Sistematika Penulisan………………………………………....13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN
OPERASI CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
A. Kesalahan Dalam Hukum Positif........................................... 14
1. Kesengajaan..................................................................... 16
2. Kelalaian.......................................................................... 20
a. Unsur Dan Syarat-Syarat Kelalaian........................... 21
b. Bentuk-Bentuk Kelalaian (Culpa)............................. 23
c. Kelalaian Dalam KUHP............................................ 23
d. Kelalaian Dalam Islam.............................................. 25
1) Tindak Pidana Pembunuhan................................ 28
2) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik........... 37
vi
B. Operai Caesar........................................................................ 38
BAB III: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TENTANG KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI
CAESAR
A. kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar................................ 47
1. kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif........................ 47
a. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Seorang Dokter... 48
b. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter.................. 50
2. Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam......................... 55
B. Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta...................... 62
1. Kronologi Kasus............................................................... 63
2. Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap
MKDKI dan KKI di PTUN.............................................. 66
3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta..... 73
BAB IV: ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA NOMOR 121/G/2013
A. Analisa Menurut Hukum Positif............................................ 75
B. Analisa Menurut Hukum Islam.............................................. 82
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..................................................................... 87
B. Saran.............................................................................. 90
DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 91
vii
LAMPIRAN.............................................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, yang
mana dalam pancasila tersebut tercantum tujuan negara yang ingin memberikan
kesejahteran bagi rakyat Indonesia. Karena Indonesia negara hukum, maka hukum
harus dijadikan sandaran yang mengatur stabilitas kenegaraan, dan hukum sudah
mengatur banyak tentang kehidupan, salah satunya dalam bidang kedokteran.
Bangsa Indonesia bercita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.1
Kesejahteraan dalam bidang kesehatanpun menjadi salah satu yang sangat penting
untuk diperhatikan, sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang
dicapai oleh bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi di Indonesia, maka dunia
kedokteran khususnya dalam melayani kesehatan masyarakat mengalami tuntutan
dan tantangan yang tidak kecil. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin
meningkat, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana khususnya fasilitas
kesehatan dan tenaga medis masih terbatas dan tidak memadai untuk melayani
kesehatan.2
Banyak kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pentingnya
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk di
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta:
Rajawali Press, 2011.hl 221.
2
dalamnya perlindungan masyarakat yang menjadi korban kesalahan pelayanan
medis, telah banyak dikeluarkan seperti yang tertuang dalam konsideran
menimbang huruf b. Undang Undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran yang dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asasi
manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan
kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.3
Termasuk diantaranya teknologi kedokteran bidang kandungan dan
kebidanan, salah satunya adalah dengan adanya persalinan melalui bedah caesar.
Pada awalnya, cara ini ditempuh ketika seorang ibu yang akan melahirkan telah
dinyatakan meninggal. Dengan kata lain, awalnya melahirkan dengan bedah
caesar menjadi hal yang menakutkan karena beresiko kematian atau diawali
dengan adanya kematian.
Dengan karakteristik kebutuhan dilakukannya bedah caesar, persalinan
dengan cara ini mulanya dianggap cara yang menakutkan, karena dilakukan
dengan membedah perut seorang wanita yang ingin melahirkan. Namun, seiring
dengan berjalannya waktu serta berkembangnya kecanggihan bidang ilmu
kedokteran kebidanan, pandangan tersebut kini mulai bergeser. Bedah caesar yang
ditakuti sekarang malah dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan
nyaman serta dijadikan sebagai upaya menghindari rasa takut akan sakit yang
berlebih bagi seorang wanita. Pada tahun 2007 diperkirakan 15% dari kelahiran di
seluruh dunia terjadi dengan operasi caesar. Di negara berkembang, proporsi
3 M Arief Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2007.hl 143.
3
kelahiran dengan cara caesar berkisar 21,1% dari total kelahiran yang ada,
Sedangkan di negara maju hanya 2%.4 Adapun di Indonesia, kurun waktu 1
januari 2005 sampai agustus 2010 dari 20.591 orang melahirkan terdapat 15,3%
(3.154) melahirkan anak terakhir dengan bedah caesar.5 Ini menunjukkan cukup
tingginya angka melahirkan melalui bedah caesar.
Dalam prosesnya, operasi caesar dilaksanakan jika ada faktor-faktor yang
menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi caesar
tersebut. Dalam kondisi normal, ada beberapa pertimbangan dilaksanakannya
operasi caesar, seperti janin dengan presentasi bokong, kehamilan kembar, kondisi
medis ibu seperti kencing manis atau jantung dan lainnya, masalah pada janin, dan
faktor lainnya.6 Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan
dalam kondisi darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi
dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain karena
persalinan macet atau stres pada janin.7
Selain faktor-faktor tersebut, faktor keahlian dokter dan ketersediaan alat
pendukung operasi menjadi hal yang mutlak diperhatikan. Dokter sebagai
pelaksana operasi caesar harus memiliki keahlian yang memadai, dan mampu
menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi caesar. Ini
menjadi perhatian karena pada keputusan dokterlah dilaksanakannya operasi
4Tati Suryati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesaria di indonesia
melebihi standard maksimal, apakah sesuai indikasi medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem
Kesehatan – Vol. 15 No. 4 Oktober 2012: 331–338), h. 332
5 Ibid., h. 334
6Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan
Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX ,
diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23 7. Ibid
4
caesar, dan dokter pulalah yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan
operasi caesar. Pada kondisi ini, dokter menjadi tumpuan utama, jika berhasil,
maka itu adalah hal yang biasa dan memang sudah menjadi hal yang wajar terjadi.
Akan tetapi, jika menemui kegagalan atau ditemukan dampak negatif setelah
dilaksanakan operasi caesar tersebut, maka dokter juga lah yang paling disorot.
Pendapat antara pro dan kontra pelayanan tenaga medis terhadap
masyarakat mulai bermunculan karena rendahnya mutu pelayanan yang diberikan
oleh dokter hingga terjadi kesalahan yang fatal terhadap pasiennya, tanggapan
yang diberikan umumnya menyangkut pada aspek yuridis perawatan medis yang
sebelumnya kurang mendapat perhatian serius dari para ahli hukum, hingga
apabila adanya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan maka dapat menimbulkan
masalah hukum dalam pelayanan kesehatan yang dikenal dengan malpraktik.8
Maraknya pemberitaan tentang dugaan kelalaian yang dilakukan oleh
dokter pun kian menarik untuk dikaji lebih dalam, terlihat makin banyaknya
aduan masyarakat kepada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia) karena dugaan telah terjadinya malpraktik. Dan menarik pula untuk
dikaji karena Dokter ketika melakukan suatu kelalaian ia tidak langsung diadukan
kepada Pengadilan Negri akan tetapi di proses terlebih dahulu di MKDKI,
MKDKI ini bernaung dan disahkan dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004
Tentang praktik kedokteran dan bertugas untuk menerima aduan, memeriksa serta
memutus perkara pelanggaran disiplin kedokteran yang diajukan.
8Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta:
Rajawali Press, 2011.hal 223.
5
Ada beberapa kondisi yang mana seorang pelaku atau seorang dokter
dikatakan melakukan kelalaian. Diantaranya si pelaku tidak sengaja melakukan
tindak pidana yang dilarang tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat
kekeliruannya, dan kelalaian atau tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten)
pun bisa dilakukan oleh seorang yang tidak bermaksud melakukan suatu
perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan
itu terjadi akibat kelalaian dan kekurang hati-hatiannya.9
Apabila dokter tersalah dalam praktiknya, ia tidak bertanggung jawab atas
kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal
adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar ilmu
kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran. Dan untuk menghapus
pertanggung jawaban dari dokter, dokter diisyaratkan harus mendapat izin dari
pasien, walinya, atau orang yang diserahi wasiat atasnya.10
Kasus yang penulis sajikan adalah kasus dugaan malpraktik yang
dilakukan oleh Tamtam Otamar Samsudin,dr,Sp.OG, Yang tejadi pada tahun 2011
di RS MMC. MKDKI memutus dr Tamtam dengan dicabut STR ( Surat Tanda
Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik karena terbukti
melakukan kelalaian dalam operasi. Tidak puas dengan jawaban itu dr Tamtam
mengadukan MKDKI ke PTUN, maka PTUN memutuskan MKDKI Dan KKI
untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang
9 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 104-105.
10 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, ( Jakarta : Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 185.
6
pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dr
Tamtam.11
Beranjak dari kasus tersebut, sebagaimana telah disebutkan bahwa
Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban
warga negaranya telah membuat tentang kedokteran, yakni UU No 36 Tahun
2009, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedoteran. Dan tindak
pidana yang dapat terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undang-
undang Hukum Pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347,
348, 359, 360, 361 KUHP. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi referensi
utama untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kedokteran, dan
pasien yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan untuk diproses.12
Islam pun sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
menjunjung seraya mengapresiasi kemajuan ilmu dan teknologi menempatkan
sikap strategis berkaitan dengan praktek kedokteran, berobat dan mengobati
sebagai bentuk ikhtiar. Hukum Islam yang bersifat elastis, berkembang, dan
sanggup menghadapi masalah-masalah penting dituntut untuk bisa memberikan
jawaban atas fenomena kelalaian dokter khususnya dalam operasi caesar.
Dalam Islam pembunuhan atau pelukaan termasuk kategori yang dihukum
dengan hukuman qishash. Dalam hukuman qishaspun dibagi karena ada beberapa
kategori, ada hukuman untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, hukuman
pembunuhan menyerupai sengaja, dan hukuman pembunuhan karena kesalahan.13
11
Lembar Putusan PTUN 121/G/2013/PTUN Jakarta. 12
Nurul Latifah, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek medic
menurut KUHP, Jornal IFHA. 13
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.24.
7
Kesalahannya Pembunuhan yang terjadi dimana pelaku tidak berniat sama sekali
untuk membunuhnya tapi pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahan
atau karena faktor kurang kehati-hatiannya si pelaku.14
sanksi qishah ada dua
macam yaitu qishas karena melakukan jarimah pembunuhan dan karena
melakukan jariman penganiayaan. Dan tidak setiap pelaku tindak pidana
pembunuhan pasti diancam sanksi qishash segala sesuatu harus diteliti lebih
dalam mengenai motivasi, cara dan faktor pendorong, dan teknis bagaimana si
pelaku melakukan jarimah tersebut.15
Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa kelalaian merupakan
sesuatu yang mungkin terjadi dalam kedokteran dan operasi caesar adalah bagian
dari fenomena kehidupan yang berkaitan langsung dengan mukallaf. Oleh karena
itu, perlu adanya penjelasan hukum tentang hal tersebut dan al-Qur’an sebagai
pedoman bagi seluruh umat muslim menjadi referensi pertama untuk memutuskan
suatu perkara dan menjelaskan segala aspek-aspek hukum di dalamnya termasuk
berkaitan dengan kehamilan dan proses kelahiran. Dalam penggalan ayat 15
dalam QS. al-Ahqaf (46):15 yang berbunyi:
وحمله وفصاله ثلاثىن شهرا حملته أمه كرها ووضعته كرها
Artinya:“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada
orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan
melahirkanya dengan susah payah juga, masa mengandung dan menyapihnya
selama 30 bulan”. (QS. Al-Ahqaf (46):15)
Dalam ayat di atas dijelaskan seorang ibu hamil suka atau tidak suka akan
mengalami kondisi lemah secara fisik karena janin yang dikandungnya, baik pada
14
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2005), hal. 175. 15
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah, 2013) hal. 5.
8
bulan pertama atau bulan-bulan sebelum melahirkan yang kondisi janin mulai
membesar dan berdampak sang ibu mulai merasa sering capek, selain secara fisik
secara psikispun ibu hamil biasanya mudah tersinggung dan sensitif apalagi pada
bulan-bulan pertama atau pada kehamilan yang tidak dikehendaki.16
Oleh karena
itu, perlu peran aktif dan dorongan semangat serta kasih sayang dari orang-orang
sekitar seperti suami dan keluarga. Selain itu, perlu peran keahlian dokter yang
memeriksa kehamilannya dari semenjak hamil pertama agar perkembangan janin
pada masa kehamilan dapat dikontrol dengan baik hingga proses kelahiran,17
meskipun harus melalui caesar.
Berangkat dari latar belakang di atas, pembahasan mengenai “Kelalaian
Dokter dalam Operasi Caesar ditinjau Dalam Hukum Positif dan Hukum
Islam (Analisis Putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta) menjadi
hal yang menarik untuk dikaji.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi
masalah-masalah dalam penelitian ini pada tindak pidana kelalaian dalam operasi
caesar yang dilakukan oleh dokter dalam putusan PTUN Nomor
121/G/2013/PTUN Jakarta.
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan permasalahan
utama penelitian ini adalah sebagai berikut:
16
Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik
seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46. 17
Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik
seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46.
9
1. Bagaimana ketentuan tentang operasi Caesar bisa dilaksanakan dalam
praktik kedokteran?
2. Bagaimana pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar
menurut hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar
dalam perkara No/ 121/ G/ 2013/PTUN Jakarta?
C. Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan
1. Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan, menggambarkan secara umum
mengenai tindak pidana kelalaian dokter dalam hukum Positif dan hukum Islam
sehingga dapat menjelaskan serta menguji kebenaran terhadap putusan PTUN
Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta.
Secara spesifik, penelitian ini bertujuan :
a. Untuk mengetahui ketentuan tentang operasi Caesar dalam praktek
kedokteran bisa dilaksanakan.
b. Untuk mengetahui pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi
caesar menurut hukum positif dan hukum islam.
c. Untuk mengetahui Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam Operasi
Caesar dalam perkara No 121/G/2013 PTUN Jakarta
2. Manfaat Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
10
a. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan
mengenai tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan
khususnya kelalaian dokter dalam operasi caesar.
b. Bagi dokter/tenaga medis, penelitian dapat menjadikan dokter selaku
petugas kesehatan dapat bekerja lebih professional dan hati-hati, sehingga
terhindar dari perilaku malpraktik.
c. Bagi hakim, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
keputusan terhadap kriteria-kriteria kelalaian dokter yang dapat di kenakan
sanksi pidana.
d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi
masyarakat, terutama efek peningkatan kesadaran hukum dan membantu
memperluas wawasan keilmuan mengenai kelalaian dokter.
D. Review Pustaka yang Relevan
Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yang mengkaji
secara spesifik isu tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Berikut
paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut.
1. Skripsi karya Muhammad Ilham yang berjudul Tindak Pidana Kelalaian
Dokter Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Perspektif
Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012),Fakultas
Syari’ah Dan Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi
ini menjelaskan tentang tindak kelalaian secara umum dengan materi
analisa putusan atas kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dr.
11
Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr.Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian,
yang terjadi pada tahun 2010 di Rumah Sakit Dr. Kandou Manado.18
2. Skripsi karya Kanina Cakreswara yang berjudul Pertanggung Jawaban
Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, skripsi ini menjelaskan tentang malpraktik secara teoritis dan
pertanggung jawaban dokter dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti
dalam KUHP, Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil
Undang Undang Prakter Kedokteran.19
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif
karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif dari putusan pengadilan.
Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni
metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori
melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang
diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam
buku, Undang-undang KUHP, kitab-kitab hukum fiqih, atau buku-buka lain yang
berkaitan dengannya.
18
Muhammad Ilham, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dokter Yang Mengakibatkan
Kematian Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012),
(Ciputat: Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatulla, 2014). 19
Kanina Cakreswara, Skripsi, Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Pada Kasus
Malpraktek, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
12
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber
relevan lainnya yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan rujukan tehadap
analisa putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta yakni UU
tentang kedokteran yakni UU 36 Tahun 2009, Undang-undang No 29
Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan tindak pidana yang dapat
terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undang-undang hukum
pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347, 348,
359, 360, 361 KUHP, Al-Quran dan al-Hadis, dan sumber-sumber lain
yang relevan dengan kajian pada penelitian ini.
b. Data Sekunder, yakni data-data tambahan berupa artikel-artikel, makalah-
makalah, ataupun jurnal yang berkaitan dengan kajian yang diteliti
penulis.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang berarti
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, termasuk yang
terkandung dalam hukum Islam
13
5. Metode Penulisan
Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penulisan skripsi yang
mengacu pada contoh poposal serta buku pedoman penulisan skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Sistematika Penulisan
Materi laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama
bertajuk “Pendahuluan” akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah,
Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan,
Review Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
Bab kedua bertajuk “Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Dokter dan
Operasi Caesar”. Terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dalam
Hukum Positif dan Hukum Islam, (2). Operasi Caesar.
Bab ketiga bertajuk “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang
Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar”, Bab ini menyajikan 2 (dua) sub
pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar Menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam, (2). Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta.
Bab keempat bertajuk “Analisa Pandangan Hukum Positif dan Hukum
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 121/G/2013”.
Bab ini menyajikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1). Analisa Menurut Hukum
Positif, (2). Analisa Menurut Hukum Islam.
Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan
dari kesuluruhan serangkaian pembahasaan atau permasalahan yang dipaparkan
sebelumnya, selain itu juga memuat saran-saran yang dipelukan penulis.
14
BAB II
PEMBAHASAN
TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN OPERASI
CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Kesalahan dalam Hukum Positif
Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum ada yang disebut hukum publik dan
hukum perdata. Banyak hubungan hukum yang bersama-sama unsur-unsur yang
terang masuk golongan hukum publik dan hukum perdata. Pada dasarnya, semua
hukum mengatur tingkah laku dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat,
dan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum.1
Hukum publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum. Yang pertama
adalah hukum tata negara, kedua hukum tata usaha negara, dan ketiga hukum
pidana sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum. Hukum
publik tersebut memuat banyak norma, yaitu larangan-larangan dan diantara
norma-norma itu ada yang disertai ancaman hukuman atas pelanggarannya, yang
pada pokoknya merupakan hukum pidana,2 termasuk pada seseorang jika
melakukan kesalahan. Pada dasarnya kesalahan itupun bisa terjadi dan
mengakibatkan adanya ancaman hukuman baik jika kesalahan tersebut
mengakibatkan ancaman hukum pidana, tata negara atau tata usaha negara.
1.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2003), hal.2. 2. Ibid., h.3
15
Kesalahan diatur secara rinci dalam hukum pidana yang mana kesalahan tersebut
bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.
Tiada Pidana kesalahan ini adalah salah satu asas yang dianut oleh hukum
Pidana Indonesia. Dalam bahasa Belanda (geen staf zonder schuld) asas ini
mengartikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila
pada dirinya terdapat kesalahan, maka selain seseorang itu telah melakukan suatu
tindakan yang diancam pidana juga terdapat batin yang salah, sikap batin yang
salah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana,3 atau seseorang
tersebut bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya.
Ada dua jenis kesalahan dalam hukum pidana, yang petama adalah
kesengajaan dan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Culpa juga resmi dalam
pembentukan KUHP dikategorikan dengan kejahatan yang ada hukumannya,
walaupun hukuman itu lebih ringan dari pelaku yang melakukan tindak pidana
dengan secara sengaja (dolus).4 Kedua hal tersebut dibedakan dengan rincian
bahwa ”kesengajaan” adalah melakukan sesuatu dengan kehendak,
sedangkan“kealpaan” adalah tindakan yang dilakukan bukan didasarkan oleh
kehendak. Berkaitan dengan hal ini para pakarpun bersepakat menyatakan bahwa
tindakan kealpaan adalah bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dari
“kesengajaan”.5
Mengenai pengertian kesalahan (schuld), oleh D. Simons dikatakan bahwa
kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang
3 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013) hal. 114. 4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.106-107.
5 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.
25.
16
dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikisnya tersebut
pelaku dapat dicela atas perbuatannya.6
Kesalahan dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu kesalahan psikologis dan
kesalahan normatif Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang dilihat dari sudut
keadaan psikologis sebenarnya dari seseorang tersebut, atau apa yang sebenarnya
ada di fikirannya. Sedang kesalahan normatif adalah kesalahan dilihat dari sudut
pandang orang lain terhadap si pelaku, atau kesalahan yang dilihat dari norma-
norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.7
Menurut Frans Marawis, kesalahan itu terbentuk dari adanya sejumlah
unsur, yaitu pada umumnya ada tiga unsur yang dikemukakan yakni:
1) Kemampuan untuk bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid) dari
pelaku
2) Sikap batin tertentu dari si pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang
berupa adanya kesengajaan atau kealpaan .
3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan
pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.8
1. kesengajaan
Dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menteri kehakiman sewaktu
mengajukan crimineel wetboek tahun 1881 dijelaskan bahwasanya kesengajaan itu
adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de
bewuste richting van den wil op een bepaald misdtrif). Mengenai MvT ini, Prof
6 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013)ha.114. 7 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013)ha.115. 8 Ibid., h. 116.
17
.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens
en weten (dikehendaki dan diketahui) jadi kesengajaan itu adalah jika seseorang
yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen)
perbuatan itu dan mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. 9
Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga
umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:
1) Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogmerk)
Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling
sederhana dan mudah untuk dipahami, dalam kesengajaan bentuk ini
pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui ( willens dan wetens)
perbuatan dan akibatnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini harus
dilihat dari sudut kesalahan normatif yaitu berdasarkan sifat konkrit
bagaimana orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam
situasi tersebut seseorang menghendaki perbuatannya dan mengerti akan
akibatnya.10
Contohnya; dengan pistolnya Y dengan sengaja mengarahkan dan
menembakkan pistol itu dengan kehendak matinya si X.
Dengan ini bisa ditinjau yang pertama, bahwa sebagai delik formal hal
ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja,
dan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.
Kemudian yang kedua, ditinjau dalam segi materiil hal ini berarti bahwa
9 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 13. 10
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013)hal. 122.
18
akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan
agar terjadi.11
2) Sengaja sebagai keharusan (opzet bij noodzakelijkheids bewuatzijn)
Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan
sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tapi si
pelaku melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan demi untuk
mencapai tujuan yang lain.12
Dalam referensi lain bentuk kedua ini adalah kesengajaan dengan
keinsafan pasti, yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin bahwa selain
akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
Contoh: X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko, ia ingin
mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri tetapi untuk dapat
mengambil atau mencuri arloji tersebut haruslah ia memecahkan kaca
jendela toko tersebut, ini bukan kehendaknya akan tetapi dengan
pecahnya kaca tersebut pencurian arloji tersebut pasti terjadi.13
Mr. M.H. Tirtamidja memberikan contoh sebagai berikut:
A mempunyai niat atau berkehandak untuk membalas dendam atas
kematian ayahnya, ia mengamil keputusan untuk membunuh si B ( si
pembunuh ayahnya) dengan cara meledakkan bom di bawah rumah si B,
si A mengetahui jika pengeboman itu terjadi ia tidak hanya menewaskan
si B akan tetapi anak dan istri si B akan ikut tewas dalam kejadian
11
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.98. 12
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013)hal. 122. 13
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.99.
19
pengeboman tersebut. Maka kematian anak istri si B merupakan
kesengajaan bentuk kedua yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.14
3) Sengaja Sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn)
Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini si pelaku
sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah
mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan
perbutannya dengan mengambil resiko untuk itu. 15
Dalam referensi lain
menyebutkan kesengajaan ini dengan kesengajaan dengan kesadaran
kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan
untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku
menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang
oleh undang-undang.16
Contoh klasik untuk bentuk kesalahan seperti ini adalah yang terkenal
dengan hoornse taart arrest atau kue tar di hoorn (keputusan Hoge Raad
tanggala 19 Juni 1911), kasusnya adalah A hendak membunuh B di Kota
Hoorn. Dari Amsterdam A mengirimkan kue tart dan di dalam kue tart
itu ia memasukan sebuah racun, A menyadari bahwa B tinggal bersama
keluarga, maka kue itupun kemungkinan dimakan oleh B beserta
keluarganya, tetapi A bersikap masa bodo terhadap kemungkinan lain
yang juga dilarang oleh Undang-Undang. Hakim memutus bahwa A
14
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 17. 15
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hal. 123. 16
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 18.
20
mempunyai kesengajaan membunuh B juga mempunyai kesengajaan
dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.17
Pengertian
dan penjelasan diatas adalah kesalahan (schuld) dalam arti luas.
2. Kelalaian
Dalam KHUPid ada juga istilah schuld dalam arti sempit ,yaitu dalam arti
kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari pasal 359
dan 360.18
Pada referensi lain culpa adalah kesalahan pada umumnya tapi dalam
ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si
pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehati-
hatian sehingga menimbulkan yang tidak disengaja terjadi.19
Prof. Mr.D. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri
dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi
kealpaan padahal si pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa
perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh Undang-
undang. Kealpaan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut
meskipun ia telah menduga akibatnya. Dan menduganya itu adalah suatu syarat
mutlak ia melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat
diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai
kealpaan.20
17
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 100. 18
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013)hal.115. 19
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika
Aditama, 2003), hal. 72. 20
Ibid,.h. 72.
21
Sebenarnya dalam definisi kelalaian ini undang-undang juga tidak
memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan shuld
atau culpa tersebut. Di dalam Memorie Van Toelichting orang hanya sedikit
mendapat penjelasan mengenai arti culpa yang mengatakan bahwa“Schuld is de
zuevere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan andere zijde”
yang berarti” schuld atau culpa di satu pihak merupakan kebalikan yang murni
dari opzet, dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.”21
Berkaitan dengan kelalaian ini, ada beberapa hal yang perlu diuraikan
sebagai berikut:
a. Unsur dan Syarat-Syarat Kelalaian
Kelalaian memiliki unsur dan syarat-syarat tertentu sehingga dikategorikan
sebagai kelalaian Van Hamel menyebutkan 2 syarat:
1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (het gemis vande nodige
voorzienigheid)
2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (het gemis van nodige
voorzichtigheid)22
Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain
untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu:
1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi,
ini dapat di teliti apakah si pembuat ketika berbuat apakah harusnya
menduga-duga akan akibat yang timbul atau tidak
21
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 211. 22
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106.
22
2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya,
padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi
3) pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang
timbul karena perbuatannya.23
4) Pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid). Ukuran untuk
menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, dalam artian
apakah rata-rata orang yang disekemampuan dengan terdakwa dalam
keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika
melakukan yang tidak sama maka ia telah melakukan yang tidak berhati-
hati. Dengan demikian, yang menjadi tolakukur bukanlah orang pada
umumnya tapi orang dari lingkungan terdakwa, jadi perlulah diperhatikan
antara lain dari pekerjaan atau keahliannya.
Jika seorang dokter terbukti melakukan kelalaian atau tidak
melakukan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan maka dokter
tersebut bisa digugat dengan pengajuan gugatan ke MKDKI (Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang di dalamnya terdapat
para ahli dokter yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan
keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan
dokter gigi.
Contoh: jika ia seorang dokter maka ukuranya adalah rata-rata
dokter dilingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa, jika
rata-rata dokter tersebut dalam keadaan yang sama seperti yang dihadapi
23
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013) hal.126.
23
terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dikatakan bahwa si pelaku
sudah cukup berhati-hati,24
dan tidak melakukan kelalaian. Adapun
praktik kedokteran ini telah diatur dalam Undang-undang No 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran.
b. Bentuk- Bentuk kelalaian( Culpa)
Pada umumnya kealpaan (culpa) dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:
1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku
sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi
walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tersebut.
2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku
tindak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari
suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh
undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan
suatu akibat dari perbuatannya tersebut.25
Berdasarkan bentuk di atas, maka faktor subjektif si pelakulah yang
menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kealpaan yang disadari, dan hal ini
dapat diformulasikan dari keterangan si pelaku yang mengungkapkan
pertimbangannya mengapa ia melakukan tindakan tersebut.
c. Kelalaian dalam KUHP
Dalam ilmu hukum pidana Culpa lata (kealpaan berat) dan culpa levis
(kealpaan ringan). baik dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi ada
24
Ibid., h.129. 25
leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 26.
24
kecendrungan pandangan bahwa yang dapat dipidana adalah culpa lata (kealpaan
berat). Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (pasal
359 KUHPid), Hode Raad memberikan pertimbangan bahwa kealpaan (culpa)
yang karena perbuatannya dapat dipidana tidak hanya karena sikap kekurang hati-
hatian akan tetapi juga mencakup sikap tidak berhati-hati atau kecerobohan yang
kasar dan juga tercela.26
Ketentuan dalam KUHP Tentang kealpaan diatur dalam Pasal 359 yang
berbunyi:
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun”.
Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam
Pasal 360 yang berbunyi:
1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat
luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun.
2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana
kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 27
Pasal-pasal ini pada Tahun 1960 telah diubah oleh Undang-undang No 1
Tahun 1960 dengan dinaikkan ancaman pidana karena makin banyak kecelakaan
lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka atau mati, sedangkan ancaman
pidananya terlalu ringan.28
Pada sebelumnya tindak pidana karena salahnya
menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah
26
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013)ha.130. 27
Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 28
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 108.
25
diatur dalam pasal 359 KUH yang rumusannya di dalam bahasa Belanda
berbunyi;
“hij aan wiens schuld de dood van een ander Te wijten is, wordt gestratft met
gevangesnisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van tEn hoogste negen
maanden”
yang artinya: “ Barang siapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang
lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan
pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.”29
Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang termasuk golongan
“kejahatan” atau misdrijven termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung
unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa,
kemudian terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan culpa misalnya pasal
490 ke-3 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seseorang yang tidak
menjaga sepantasnya agar hewan galak ada di bawah pengawasannya tidak
membahayakan.30
d. Kelalaian dalam Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan
oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum
yang terperinci. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan
29
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 209. 30
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika
Aditama, 2003), hal. 75.
26
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan
peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur’an dan hadis.31
Dalam pembahasan fiqh jinayah yang jadi objek utama kajiannya meliputi
tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:
1) Jarimah qishas, arti qishas dikemukakan oleh al-Jurjani yaitu
mengenakan sebuah tindakan kepada pelaku persis seperti tindakan yang
dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban.32
Jarimah qhisas terdiri
atas:
a) Jarimah pembunuhan
b) Jarimah penganiayaan
2) Jarimah hudud (larangan atau pencegahan) yang terdiri atas:
a) Jarimah zina
b) Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berzina)
c) Jarimah syurbul khamar (meminum minuman keras)
d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan)
e) Jarimah al-riddah (murtad)
f) Jarimah al-sariqah (pencurian)
g) Jarimah al-hirabah ( perampokan)
3) Jarimah ta’zir, yakni semua jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak
secara tegas diatur oleh al-qur’an atau hadis. Jadi dalam segi aturan,
31
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1. 32
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal. 4.
27
teknis dan bagaimana pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa, atau
pemerintah setempat.33
Berkaitan dengan operasi caesar, tindak pidana kelalaian yang mungkin
adalah tindak pidana pembunuhan atau pelukaan Oleh karena itu termasuk dalam
kategori jarimah qishas. Secara etimologis qhisas berasal dari kata صم -صل –
اصصل yang berarti mengikuti, menulusuri jejak atau langkah. Hal ini عثتـت
berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Kahfi (18): 64 sebagai berikut:
ا لصصا ثغلال رنك يا كا ﴾٤﴿انكف: فاستذا عهى آثاس
Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali,
mengikuti jejak mereka semula”.(Q.S al-Kahfi (18): 64)
Sedang secara terminologi qhisas adalah membalas atau menghukum pelaku
seperti apa yang telah dia lakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh
dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan
dapat dihilangkan karena pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku
penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.34
Sebagaimana
telah disebutkan bahwa jarimah qishas diberikan karena adanya tindakan
pembunuhan atau tindakan pelukaan, berikut penjelasan yang berkenaan dengan
pembunuhan dan pelukaan.
Dengan demikian, pembahasan berkaitan operasi caesar fokus pada jarimah
qishas yang terdiri dari pembunuhan dan pelukaan.
33
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: Amzah 2013), hal.4. 34
Ibid., h. 5.
28
1. Tindak Pidana Pembunuhan
Tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa
alasan yang dibenarkan ) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan si
pelaku berhak mendapatkan hukuman dunia dan akhirat, yakni qhisas dan neraka
jahanam. Karena pembunuhan adalah sebuah bentuk penganiayaan dan
pelanggaran terhadap ciptaan Allah Swt. Dalam al-Qur’an banyak sekali
pengharaman tindakan pembunuhan diantaranya dalam Q.S al-Isra’ (17): 33: 35
ئنا تانحك نا تمتها انفس انت سهطاا فها سشف حشو انه ن ا ن ي لتم يظهيا فمذ جعه
يصسا ] ف انمتم كا [:٣ئ
Artinya: ”dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa
dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”( Q.S
al-Isra’ (17):33)
Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia
yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sebagian fuqaha
mengkategorikan pembunuhan itu menjadi dua kategori yakni, pertama adalah
pembunuhan sengaja dan kedua adalah pembunuhan kesalahan. Pembunuhan
sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan
hilangnya nyawa orang yang dianiaya, dan yang dimaksud dengan pembunuhan
kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian akan tetapi tidak
35
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 542.
29
disertai niat penganiayaan. Pendapat ini dipegang teguh oleh imam Malik
berdasarkan ayat Q.S an-Nisa (4) : 92-93:36
أ متم يإيا ئنا خطأ إي ن ة يا كا دة يسه ي لتم يإيا خطأ فتحشش سلثة يإية
ئنا أ صذلا ه فتحشش سلثة يإية ئنى أ يإي نكى و عذ ي ل فا كا ئ كا
ت كى و ت تحشش سلثة يإيةي ل ه ة ئنى أ ى يثاق فذة يسه نى جذ فصاو ف
ذا فجزاؤ ي متم يإيا يتع ا ﴿٢﴾ ا حك عه انه كا انه تة ي ت يتتاتع ش ش
ا ﴿٢﴾ عزاتا عظ أعذ ن نع عه غضة انه ا ى خانذا ف ج
Artinya:“ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan dan Barangsiapa yang
membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam,
kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta
menyediakan azab yang besar baginya.”( Q.S an-Nisa (4):92-93)
Sedang menurut ulama Hanafiah mengakategorikan menjadi 5 macam
bagian pembunuhan. Yaitu disengaja atau terencana, mirip disengaja, tersalah,
pembunuhan yang berlaku seperti pembunuhan tersalah, dan yang terakhir adalah
pembunuhan dengan sebab.37
Pembunuhan sengaja menurut ulama Hanafi adalah
pelaku pembunuhan yang sengaja dan menghantam orang lain dengan senjata,
36
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 122. 37
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546-547.
30
karena sengaja maknanya adalah adanya maksud atau niat dan ini adalah sesuatu
yang tersembunyi yang tidak mungkin bisa dilihat kecuali dengan cara dideteksi
dengan berdasarkan sesuatu yang dapat menunjukan maksud tersebut yaitu
penggunaan alat-alat mematikan dan alat dijadikan barometer yang menunjukan
adanya maksud tersebut38
Pembunuhan mirip sengaja ialah sipelaku memang sengaja memukul orang
lain dengan sesuatu yang bukan senjata dan niat memukulnya itu adalah untuk
memberi pelajaran. Jadi dalam pembunuhan jenis ini si pelaku tidak berniat untuk
membunuh hanya berniat untuk memberi pelajaran akan tetapi ketika dipukul
seseorang tersebut meninggal, disini tidak ada niat sengaja ingin menganiaya akan
tetapi pembunuhan itu terjadi maka dikategorikan pembunuhan mirip sengaja atau
semi sengaja.
Pembunuhan tersalah ialah si pelaku sama sekali sengaja dan tidak
bermaksud untuk membunuh. Dalam pembunuhan tersalah ini dibagi atas 2
macam, yaitu pertama adalah pembunuh tersalah karena kesalahan maksud atau
dugaan pelaku, dan kedua pembunuh tersalah karena kesalahan pada tindakannya
itu sendiri.
Kemudian pembunuhan yang diberlakukan seperti pembunuhan tersalah
yaitu pembunuhan yang terjadi karena sesuatu yang dimaklumi dan dimaafkan
secara syara’ sedang pembunuhan dengan sebab adalah pembunuhan secara tidak
38
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546.
31
langsung yaitu pembunuhan terhadap seseorang secara tidak langsung atau ada
perantara sebab yang menjadikan seseorang tersebut terbunuh.39
Menurut mayoritas ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, pembunuhan itu ada
tiga macam, yakni:
1) Pembunuhan sengaja, adalah pembunuhan dengan maksud untuk
menghilangkan nyawa orang lain.
2) Pembunuhan semi sengaja, adalah pembunuhan perbuatan penganiayaan
terhadap seseorang akan tetapi bukan dengan maksud untuk
membunuhnya.
3) Pembunuhan karena kesalahan, ada tiga macam pembagian yaitu:
a) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan
tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan
meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam
perbuatan.
b) Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat
membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata
setelah dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh,
c) Bila pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya
dapat menimbulkan kematian seseorang. 40
Bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan bahwa pembunuhan karena
kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan
yang dilarang atau yang menimbulkan akibat hukum, dan tindakan yang dilarang
itu terjadi bukan karena berniat melakukan tindakan tersebut, melainkan terjadi
karena kekurang hati-hatiannya sipelaku atau karena kelalaiannya sipelaku. 41
Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan
berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan 2 prinsip, yakni:
1) Setiap orang yang membawa kemadharatan terhadap orang lain harus
bertanggung jawab. Dan ia harus menghindarkannya, seseorang dianggap
39
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 547. 40
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 123. 41
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 143.
32
mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak,
maka ia tidak patut diberikan sanksi.
2) Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara’ dan perbuatan itu
dilakukan juga tanpa ada keadaan darurat yang nyata, maka pelakunya
dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggung jawabkan
akibat, baik sipelaku mampu mencegahnya atau tidak.42
Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut yang diberi sanksi
hukuman qishas adalah pembunuhan yang berkategori pembunuhan sengaja, dan
dua kategori pembunuhan lainnya diberi sanksi diyat yakni diyat mukhaffafah
dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta yang berumur 0-1
th, 20 yang berumur 1-2, 20 yang berumur 2-3, 20 yang berumur 3-4, dan 20 yang
lain berumur 4-5 th. Demikian pula bagi pembunuh sengaja jika ia mendapat maaf
dari keluarga sikorban diharuskan membayar diyat mughallazah berupa 100 ekor
unta 40 diantaranya adalah unta khilfah atau unta yang sedang hamil.43
Sedang
dalam kitab fathul qorib dijelaskan bahwa diyat bagi pembunuhan sengaja adalah
100 ekor unta, 30 diantaranya adalah unta hiqqah (unta yang berumur 3-4 tahun),
30 unta jadz’ah (unta yang berumur 4-5 tahun), dan 40 unta khilfah (unta yang
sedang bunting).44
Sanksi hukuman bagi sesesorang yang melakukan tindak pidana sengaja,
ulama bersepakat menetapkan tiga kategori hukuman, yaitu hukuman pokok,
42
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 134. 43
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7. 44
Ibnu Qosim al-Ghazi, Fathul Qorib al-Mujib
33
hukuman cadangan pengganti pokok, dan hukuman konsekuensi.45
Fuqaha
sepakat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja terkena ancaman tiga hal.
Pertama adalah dosa besar berdsarkan ketetapan yang telah diterangkan dalam
Q.S An-Nisa(4) : 93 yaitu:
اا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللو عليو ولعنو وأعد ل و ع
عظيما ﴿٣٩﴾
Artinya:“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja
Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S
an-Nisa (4): 93)
Kedua dihukum dengan hukuman qishas berdasarkan Q.S al-Baqoroh(2): 178
yang artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S
al-Baqoroh (2): 178)
Ketiga adalah terhalangnya dalam mendapatkan warisan,46
berdasarkan
hadis:
انذاسلط ( انسائ ا ئ ) س ش اث ش ان س نهماتم ي ن
Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh "47
45
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 589. 46
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7 47
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.
34
Sedang hukuman bagi menyerupai sengaja adalah hukuman pokok atau
pengganti dan hukuman tambahan untuk hukuman pokok atau pengganti yaitu
diyat dan kaffarat sedang hukuman tambahan adalah ta’zir seperti pencabutan hak
waris. Pembunuhan menyerupai sengaja ini ditetapkan membayar diyat
mughallazah sebagai hukuman pokok hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud, Nasa’i dan ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr Ibn Ash, bahwa
Rasulullah Saw bersabda:
ا ادنا اطت ف عتسا اي متاان ي ةا ئي ذعان ثش أطخان ةد ا انا
د تا جشخ) ا اجي ات ائسان دا ا (ثح تا ححص
Artinya: “ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan atau menyerupai sengaja adalah
yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor unta,
diantaranya empat puluh ekor unta yang sedang hamil”.48
Diyat bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja sama saja dari segi jenis,
kadar, maupun pemberatanya hanya berbeda dalam hal tanggung jawab dalam
waktu pembayarannya yakni jika pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun
sejak meninggalnya korban, (menurut imam Syafi’i Dan Ahmad) sedang menurut
imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuhan.49
Sedang kaffarat bagi pembunuhan semi sengaja menurut jumhur ulama
selain Malikiyah diberlakukan, dan kaffarat dalam pembunuhan semi sengaja ini
adalah hukuman pokok kedua yakni memerdekakan budak, dan jika tidak
ditemukan budak, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.50
Yang
terakhir hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah hukuman ta’zir, apabila
48
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172 49
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 146. 50
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 174.
35
hukuman diyat gugur karena pengampunan atau lainnya maka hukuman diganti
dengan hukuman ta’zir. Hakim diberi kewenangan nuntuk menentukan jenis
hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendapat ini
adalah menurut ulama Malikiyah sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa
dalam hal ini masalahnya diserahkan pada hakim untuk memilih antara memberi
hukuman ta’zir pada pelaku ataukah tidak. 51
Dalam hukuman bagi seorang yang melakukan pembunuhan semi
sengajapun terdapat hukuman tambahan sama seperti dalam hukuman
pembunuhan sengaja yakni hapusnya hak waris dan wasiat. Hal ini berdasarkan
Hadis riwayat Amr Ibn Syuaib bahwa Nabi Saw bersabda:
) س ئش اث شان ي ماتمهن سن (طلاسانذ ائسان ا
Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh "52
Menurut imam Abu Hanifah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak
waris bagi si pembunuh adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan
kesalahan dan dengan syarat si pembunuh melakukan pembunuhan secara
langsung, ada i’tikad tidak baik, berakal dan adanya permusuhan. Akan tetapi jika
pembunuhan terjadi karena mempertahankan diri, maka hak waris tidak terhalang
baginya. Sedangkan menurut imam Malik yang menghalangi hak waris hanya
bagi pembunuhan sengaja saja tidak untuk kategori lainnya. Dan yang terakhir
51
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 660. 52
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.
36
menurut imam Syafi’i semua jenis pembunuhan menghalangi hak waris, baik
langsung maupun dengan sebab.53
Sedang dalam hukuman karena kesalahan, kesepakatan fuqaha adalah tidak
ada hukuman qishas di dalam pembunuhan tersalah dan yang serupa dengannya,
hanya ada dua sanksi hukuman saja yakni diyat mukhaffafah dan kaffarat dan
hukuman konsekuensi berupa terhalangnya dari mendapat hak atas waris. Adapun
puasa adalah salah satu dari dua bentuk kaffarat yang dinashkan dalam al-qur’an
pada ayat yang menjelaskan tentang sanksi hukuman tersalah yaitu dalam Q.S an-
Nisaa (4): 92: 54
أ متم يإيا ئنا خطأ إي ن ة يا كا دة يسه ي لتم يإيا خطأ فتحشش سلثة يإية
ئنا أ صذلا ه فتحشش سلثة يإية ئنى أ يإي نكى و عذ ي ل فا كا ئ كا
ت كى و ت تحشش سلثة يإيةي ل ه ة ئنى أ ى يثاق فذة يسه نى جذ فصاو ف
ا ﴿٢﴾ ا حك عه انه كا انه تة ي ت يتتاتع ش ش
Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S an-Nisaa (4): 92)
Adapun diyat mukhaffafah untuk kasus pembunuhan tersalah dan
sejenisnya adalah dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jadza’ah ( unta betina
yang sudah berumur memasuki lima tahun), dan dua puluh unta bintu makhadh
53
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 144. 54
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 662.
37
(unta yang genap berumur satu tahun), dua puluh ekor unta bintu labun (unta yang
berumur dua tahun), dan dua puluh ekor unta bintu makhadh jantan (unta jantan
yang sudah memasuki usia dua puluh tahun).
2) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik
Kejahatan terhadap fisik adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh
manusia yang berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan atau pemukulan,
sementara si korban masih tetap hidup. Kejahatan terhadap fisik menurut
Hanafiyah dan Malikiyyah, ada dua; yaitu: secara sengaja dan tersalah. Kekerasan
fisik sengaja adalah seseorang memang sengaja dengan maksud untuk melukai
dan menganiaya korban. Sedangkan kekerasan fisik tersalah adalah tindakan yang
dilakukan sengaja oleh pelaku namun tidak ada maksud untuk mencederai atau
melukai si korban.55
Hukuman tindak kejahatan terhadap fisik tersalah adalah diyat dan urys.
Diyat di sini adalah diyat penuh dan urys adalah dibawah diyat penuh. Sedang
kejahatan fisik sengaja sanksinya berbacam-macam tergantung pada jenis
pelukaan, cara dan bagian tubuh yang mana yang dilukai, menjadi penentu
hukuman bagi si pelaku.56
Kekerasan fisik sengaja ada yang berupa pemotongan anggota tubuh al-
athraaf atau anggota tubuh kehilangan fungsinya, dan adakalanya berupa
pelukaan yang biasanya disebut al-jiraah atau pada kepala dan muka yang disebut
dengan asy-syijaaj. Untuk hukuman tindak kekerasan yang berupa pemotongan
anggota tubuh adalah qishas atau diyat dan ta’zir, untuk hukuman kekerasan yang
55
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal.663. 56
Ibid
38
berupa penghilangan fungsi anggota tubuh adalah diyat dan urys, sedang untuk
hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan adalah hukuman qishas atau
urys.57
B. Operasi Caesar
Melahirkan adalah keutamaan dan anugerah kemampuan dari Allah SWT
yang diberikan kepada seorang wanita. Dinyatakan sebagai anugerah karena
dengan melahirkan, terlahirlah generasi-generasi penerus peradaban, generasi
penerus sejarah kehidupan. Oleh karena itu, melahirkan yang didahului dengan
kehamilan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang wanita, baik secara
fisik maupun mental, sehingga melahirkan adalah sebuah pengalaman yang
mendalam dan tak terlupakan. Bahkan tidak sedikit persalinan digambarkan
dengan perasaan kegembiraan atas suatu prestasi, meskipun pengalaman wanita
lain termasuk trauma, takut, atau sakit yang sampai meregang nyawa.
Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012,
rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran
hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang
mencapai 228 per 100 ribu.58
Dengan data tersebut, dapat dikatakan bahwa
melahirkan memang memiliki resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ketika
akan melahirkan, seorang harus dalam kondisi terbaik demi keselamatan dan
kelancaran persalinan.
57
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 665. 58
http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/25/15/787480/data-sdki-2012-angka-
kematian-ibu-melonjak, diakses pada tanggal 10 oktober 2013 pukul 5.24.
39
Maka ibu yang akan melahirkanpun harus dalam keadaan sehat, untuk bisa
melalui persalinan dengan cara persalinan normal. Sehat adalah suatu keadaan
yang mana fisik merasa sejahtera, mental serta sosial yang utuh bukan hanya
bebas dari penyakit atau kecacatan, akan tetapi sehat dalam segala aspek termasuk
dalam aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.
59
Tanda-tanda kehamilan wajar dirasakan oleh seorang perempuan yang
sedang hamil seperti berhenti mendapatkan haid, morning sickness yang akan
dirasakan hingga bulan ke tiga, sering kencing, perut bertambah besar, payudara
bertambah besar, topeng kehamilan atau khloasma gravidarum (daerah-daerah
yang berwarna gelap pada wajah, payudara, dan perut), dan akhirnya kira-kira
pada bulan ke lima bayi dalam perut akan bergerak-gerak.60
Dalam proses melahirkan ada beberapa cara dokter untuk mengeluarkan
sang jabang bayi keluar dari perut ibunya, yaitu seperti persalinan normal, caesar,
atau proses kelahiran lainnya. persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada
letak belakang kepala dengan ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak
melukai ibu dan bayi.61
Sedang caesar berasal dari bahasa latin yaitu Caesones
yaitu pengambilan bayi dari perut ibu dengan cara merobek bagian perut sang ibu
untuk tujuan menyelamatkan dan mengeluarkan sang bayi.62
59
Saroha Pinem, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, ( Jakarta, CV, Trans Info Media,
2009), hal. 30. 60
David Werner, Carol Thuman, Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter ( Where
There Is No Doctor), ( Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010), hal. 333. 61
http:// jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-
persalnan.html?m=1 . 62
http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html, diakses
pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00.
40
Dalam prosesnya, operasi caesar inipun dilaksanakan jika ada faktor-faktor
yang menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi
caesar. Berikut kondisi-kondisi yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya
operasi caesar:63
1) Janin dengan presentasi bokong
2) Kehamilan kembar, pada kehamilan kembar dilihat presentasi terbawah
janin apakah kepala, bokong, atau melintang, dan juga Pada kehamilan
ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misal 3 atau lebih), disarankan
untuk melakukan operasi caesar terencana..
3) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus),
herpes, penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik,
atau tumor rahim (mioma) yang ukurannya besaratau menutupi jalan
lahir, kista yang menghalangi turunnya janin, serta berbagai keadaan lain
merupakan hal-hal yang menyebabkan operasi caesar lebih diutamakan
4) Masalah pada janin, misanya pada janin dengan oligohidramnion (cairan
ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan.
Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi
darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi dilakukan
ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain: 64
1) Persalinan macet, keadaan ini dapat terjadi pada fase pertama (fase
lilatasi) atau fase kedua (ketika Anda mengejan). Jika persalinan macet
63
Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan
Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses
pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23. 64
ibid
41
pada fase pertama, dokter akan memberi obat yang disebut oksitosin
untuk menguatkan kontraksi otot-otot rahim. Jika persalinan macet pada
fase kedua, dokter harus segera memutuskan apakah persalinan dibantu
dengan vakum atau forsep atau perlu segera dilakukan operasi caesar.
2) Stres pada janin, ketika janin stres, dia akan kekurangan oksigen. Pada
pemeriksaan klinik tanpa bahwa denyut jantung janin menurun. Secara
normal, selama terjadi kontraksi denyut jantung janin menurun sedikit,
namun akan kembali ke prekwensi asalnya, jika : 1). Prolaps tali pusat:
jika tali pusat keluar melalui mulut rahim, dia bisa terjepit, sehingga
suplai darah dan oksigen kejanin berkurang. Keadaan ini berbahaya jika
janin dilahirkan secara normal lewat vagina, sehingga memerlukan
tindakan operasi caesar segara. 2). Perdarahan: Jika Anda mengalami
perdarahan yang banyak akibat plasenta terlepas dari rahim, atau karena
alasan lain, maka harus dilakukan operasi caesar. 3). Stres janin berat:
Jika denyut jantung janin menurun sampai 70x per menit, maka harus
segera dilakukan operasi caesar. Normalnya denyut jantung janin adalah
120/160x per menit.
Dalam operasi caesar ada beberapa standar-standar pelayanan medik obstetri
dan ginekologi yang harus diketahui, yaitu seperti:
1) Kriteria diagnosa tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap operasi
seksio sesarea pada kehamilan terdahulu, parut bekas seksio sesarea,
hamil, persalinan pervaginam sebelumnya, indikasi seksio sesarea, dan
berapa kali jumlah seksio sesarea yang pernah dialami sebelumnya.
42
2) Pemeriksaan kehamilan LI –LIV untuk menetukan besar anak dan letak
anak, seperti ditelitinya komplikasi pasca bedah, usia kehamilan, jenis
insisi keadaan parut luka terdahulu.
3) Pemeriksaan penunjang, seperti RO pervimetri pada panggul suspek
sempit, USG untuk menentukan usia kehamilan pada trimester I.
4) Terapi seksio sesarea apabila seksio sesarea terdahulu seksio sesarea
korporal/klasik, penyembuhan luka operasinya buruk, dan sudah dua kali
atau lebih mengalami seksio sesarea. Bisa disertai dengan penyulit lain
seperti, kelainan letak, kelainan presentasi, kehamilan lewat waktu .
5) Lama perawatan 5-7 hari dan masa pemulihan dalam waktu 6 minggu.65
Namun, dengan segala keutamaan dan anugerah tersebut seorang wanita
yang melahirkan dihadapkan dengan resiko yang sangat tinggi ketika akan
melahirkan. Mulai dari rasa takut, rasa sakit yang sangat, trauma, bahkan
kematian. Sebagaimana yang dialami Maryam Ibunda Nabi Isa al-Masih yang
diceritakan dalam Q.S. Maryam (19): 23 yakni
Yang artinya: “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar)
pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati
sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".(Q.S.
Maryam (19) :23)
Proses manusia dari awal kelahirannya yaitu sang bayi yang keluar dari
rahim seorang ibu, hingga seorang manusia yang pada akhirnya akan meninggal
65
Pengurus Besar Kumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Standar Pelayanan Medik
Obstetri dan Ginekologi, Bagian I (Jakarta; Gaya Baru, 2006), hal. 73.
43
dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahat dijelaskan dalam Q.S Abasa (80): 18-
21: yang berbunyi:
فألثش ﴿﴾ ثى أيات م سش ﴿٢﴾ ثى انسث فمذس طفة خهم ﴿١﴾ ي ء خهم أي ش ي
﴾﴿
Yang artinya: “dari apakah Allah menciptakanya? Dari setetes mani, Allah
menciptakanya lalu menentukanya. Kemudia Ia memudahkan jalannya, kemudian
Ia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”. (Q.S.Abasa (80): 18-21)
Allah menjelaskan (dari apa manusia diciptakan),
(yaitu dari setetes air mani), lalu segumpal darah, lalu segumpal daging,
kemudian kondisi-kondisi lainya saat ia masih dalam rahim ibunya.
(kemudian Dia memudahkan jalannya), maksudnya Allah memudahkan jalanya,
memudahkan menempuh jalannya.66
Para ahli tafsir berbeda pendapat dari arti jalan yang dimudahkan baginya,
sebagian mengatakan bahwa itu adalah keluarnya dia dari perut ibunya. Dengan
menyebutkan riwayat-riwayat yang salah satunya adalah : Muhammad bin Sa’ad
menceritakan kepadaku, ia berkata : ayahku menceritakan padaku, ia berkata:
pamanku menceritakan padaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari
ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang ayat, ia berkata, “maksudnya ثى ٱنسثم سش
adalah keluarnya dia sang bayi dari perut ibunya, Allah memudahkanya”.
Kemudian ayat selanjutnya adalah ۥ فألثش kemudian Ia mematikannya dan“ ثى أيات
66
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2009), hal. 172.
44
memasukannya ke dalam kubur”, maksudnya adalah kemudian Allah mencabut
rohnya dan mematikannya setelah itu.67
Dalam Islampun dijelaskan bahwa pada dasarnya semua jenis obat yang ada
di muka bumi adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, diantara macam-
macam obat adalah segala yang mengalir dengan segala jenisnya, diperbolehkan
juga berobat dengan cara operasi, dengan sinar X dan dengan cara lainya, semua
itu pada dasarnya adalah boleh karena bermanfaat dan segala sesuatu yang
bemanfaat itu diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah;68
Yang artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh”.
Sebenarnya melahirkan melalui operasi caesar ini banyak membawa
madhorot kepada wanita, seperti proses penyembuhan luka yang lebih lama
daripada melahirkan dengan jalan normal, beresiko terkena inveksi lebih besar,
sehingga dimungkinkan persalinan selanjutnya melahirkan dengan jalan operasi
caesar lagi.69
Akan tetapi operasi caesar adalah salah satu cara lain dalam proses
melahirkan selain melahirkan dengan proses normal, hingga dalam fikih
kedokteran menyatakan bahwa melakukan operasi caesar adalah boleh. Akan
tetapi jika proses melahirkan melalui operasi caesar tersebut bukan karena kondisi
atau faktor-faktor yang mengharuskan operasi caesar, seperti alasan untuk
67
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2009), hal. 173 . 68
Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal. 3. 69
http;//ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi-caesar-
dalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10 Des 2014 pada pukul 05.22.
45
mempercepat kelahiran hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan karena
adanya kemadharatan dan hal ini termasuk dalam kaidah:70
Yang berarti:” tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan
membahayakan”
Dalam proses melahirkan inipun diperbolehkan melakukan tindakan
tambahan yang lebih luas meskipun harus melakukan pembiusan dan pembedahan
perut. Tindakan ini adalah kerusakan. Namun, dengan melakukan tindakan
tersebut kita menolak kerusakan yang lebih besar yakni hilangnya jiwa sang ibu.
Apabila ada dua kerusakan, maka yang dihilangkan adalah kerusakan yang lebih
besar, dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan, hal ini termasuk dalam
kaidah:71
تذسفي تضاسعا ترا ا فخا ابكتاسا تذشا عس ا
Artinya: apabila ada dua kerusakan, maka yang diambil adalah kerusakan yang
lebih ringan
Pada dasarnya tidak boleh melakukan kerusakan dan tidak boleh
meninggalkan kemaslahatan. Namun, kadangkala dua kerusakan itu datang secara
bersamaan, sehingga harus melakukan salah satunya. Ketika dua kerusakan itu
datang secara bersamaan, maka yang terkandung dalam kaidah ini adalah.
70
Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal. 29. 71
Ibid., h. 73
46
”syaria’at datang untuk menetapkan kemashlahatan dan menyempurnakannya,
menghilangkan kerusakan dan meminimalisirnya.72
72
Ibid., h. 74
47
BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG
KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR
A. Kelalaian Dokter dalam Operasi Caesar
1. Kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif
Pelayanan kesehatan merupakan masalah penting untuk meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan rakyat di tanah air, sehingga seorang dokter atau tenaga
medis jika melakukan kecerobohan atau suatu kelalaian yang mengakibatkan
akibat negatif atau dikatakan fatal seperti meninggal atau cacat akan berdampak
pada tuntutan pidana.1
Pada pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien, dokter tidak
menjanjikan suatu kesembuhan tapi dokter hanya bisa berupaya semaksimal
mungkin untuk menyembuhkan pasien sebagai bentuk dari ikhtiar. Dalam
praktiknya bisa saja seorang dokter melakukan suatu kesalahan hingga timbulah
masalah hukum. John D Blum et.al memberikan definisi tentang medical
malpractice yang berupa kelalaian professional dari dokter. Pihak pasien atau
keluarganya bisa meminta ganti rugi atau tuntutan apabila terjadi luka –luka atau
kecacatan yang diakibatkan langsung oleh dokter 2
Dalam profesi kedokteran untuk membuktikan ia benar-benar bersalah
bukanlah sesuatu yang sederhana, tingkat kesulitannya itu didasarkan oleh:
1 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung:
Raja Pers,2011 ), hl. 221. 2 Ibid., h. 226
48
1) Dalam pengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana
dalam praktik kedokteran, tidak dapat dilaksanakan oleh pihak penyidik,
karena pihak penyidik sangat minim pengetahuan tentang kedokteran
2) Seorang dokter bisa dikatakan melakukan malpraktik, hanya bisa
dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu.
3) Dalam hal adanya dugaan malpraktik akan selalu berhadapan dengan
kemungkinan pembelaan profesi bahwa dokter telah melakukan hal-hal
yang sudah sesuai dengan keperuntukannya. 3
Berkaitan dengan kelalaian dokter ini, ada beberapa hal yang penting seperti
pertanggungjawaban pidana dan aspek hukum pidana itu sendiri.
a. Pertanggung jawaban Pidana Bagi seorang Dokter
Menurut Bambang Poernomo, SH. Guru Besar Hukum Pidana pada
Fakultas Hukum Universitas Gajah Madha, seseorang bisa dijatuhkan hukuman
atas kesalahannya, dan atas dua syarat yaitu perbuatannya bersifat melawan
hukum dan perbuatan tersebut bisa dipertanggung jawabkan.4
Medical malpractice dikaitkan dengan pasal 359, 360 dan 361 KUHP
Pidana, maka yang merupakan tindak pidana ialah: Ada tindakan atau perbuatan
yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter, yang berupa menyuntik, operasi,
atau lainya. Ada kesalahan, yang bisa berupa kealpaan dalam melakukan tindakan.
Dan timbul akibat yang terlarang seperti pasien luka, meninggal, atau semakin
parah dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut telah
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam KUHP dan artinya seorang
3 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119. 4 Ibid,. h. 120.
49
dokter tersebut sudah melakukan tindak pidana.5Dan karena itu setiap perbuatan
orang yang mampu bertanggung jawab dalam ilmu hukum dirumuskan sebagai
suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan istilah dalam
hukum pidana yang menunjuk kepada seseorang dan dirumuskan dalam undang-
undang yang bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana bagi pelaku yang
melakukan kesalahan. 6
Di samping adanya keberadaan hukum yang mengatur, kode etikpun
menjadi masalah yang sangat krusial dalam pelayanan ksehatan, karena pada
umumnya hukum mengatur perilaku setiap orang warga masyarakat, sedangkan
kode etik hanya mengatur bagi profesi tertentu. Walaupun ada persamaan dan
perbedaan yang bersifat prinsipil diantara keduanya, persamaan dan perbedaan
tersebut ialah: persamaanya keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku
manusia dalam kehidupan bersama masyarakat dan perbedaanya terletak dalam
bentuk susunan yang menyangkut:7
1) Lembaga/institusi yang membuat norma tersebut
2) Kekuatan mengikatnya
3) Jenis sanksi dan akibat hukum yang bisa dijatuhkan
4) Lembaga yang menjatuhkan sanksi
5) Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur ada atau tidaknya perbuatan
atau kesalahnya tersebut.
5 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 128. 6 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung:
Raja Pers,2011 ), hl. 234. 7 Ibid., h. 233.
50
Menurut pendapat Hermieun Hadiati Koeswadji kode etik profesi memiliki ciri-
ciri khas yaitu:
1) Mengatur perilaku pelaksana dan pengemban profesi
2) Dibuat dengan adanya konsensus/ kesepakatan diantara pengemban
3) Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu tertentu dan mengani satu hal
tertentu
4) Sifat sanksi moral dan psikologis
5) Macam sanksi dapat berupa diskredutasi profesi
6) Kontrol dan penilaian atas pelaksaanya dilakukan oleh ikatan/ organisasi
terkait8
Tamggung jawab hukum seorang dokter jika terjadi suatu peristiwa
malpraktik dapat dibedakan dalam tiga kategori, yang pertama adalah misalnya
menurut pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad), kedua adalah tanggung jawab menurut hukum pidana, misalnya pasal 359,
360, 361 KUHP mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau luka-
lukanya orang lain dan cacat karena kelalaiannya, dan yang ketiga adalah
tanggung jawab berdasarkan hukum administratif misalnya. PP No 36 Tahun
1964 mengenai praktik dokter tanpa izin.9
b. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter
Dalam praktiknya jelaslah adanya hubungan antara dokter dengan pasien
dan jika terjadi suatu kelalaian maka akan lahirlah suatu akibat hukum karenanya,
dan pemasalahan malpraktik inipun mempunyai kaitan antara hukum pidana dan
perdata, dan pada hukum kedokteran meliputi soal malpraktik yang berkaitan pula
dengan Hukum Administratif dan Hukum Tata Negara.10
Dalam gugatan perdata
8 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung:
Raja Pers,2011 ), hl. 234. 9 Ibid.,h. 236.
10 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, (
Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 60.
51
terhadap dokter dapat dilakukan oleh pasien korban malpraktik atas dasar
wanprestasi sebagimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata atau melawan
hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, pertanggung jawaban hukum
perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada pasien atas kerugian yang
dideritanya.11
Sedang dalam bentuk gugatan pidana ada beberapa perbedaan penting
antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, dalam tindak pidana biasa
yang diperhatikan adalah akibatnya sedang dalam medik yang diperhatikan adalah
penyebabnya, walaupun berdampak fatal tapi tidak terdapat unsur kesalahan atau
kelalaian dokter tidak dapat dipersalahkan.12
Dipedomani dalam hal
menyelesaikan masalah yang berkaitan langsung dengan hubungan dokter dan
pasien yang diduga didalamnya terdapat tindak pidana yakni diantaranya:
1) Berdasarkan Pasal 359 KUHPidana dinyatakan:
“Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya seseoramg,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamnya lima tahun atau pidana
penjara selama-lamanya satu tahun”
2) Berdasarkan Pasal 360 dinyatakan:
a) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat
luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lam lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun.
b) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan
orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama
waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
11
Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal.149. 12
Ibid., h. 150.
52
bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus
rupiah. 13
3) Berdasarkan Pasal 361 dinyatakan:
“Dan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam
menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan maka pidana itu boleh
ditambah, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan,
yang dipergunakan melakukan kejahatan itu dan hakim boleh
memerintahkan pengumuman putusanya.”14
Sementara redaksi pasal 361 KUHP memuat sanksi bagi seorang yang
melakukan kejahatan karena jabatannya maka hukumannya dapat ditambah satu
pertiga dan sipelaku dapat dipecat dari pekerjaannya. Menurut R. Soesilo, yang
dikenakan pasal ini adalah para dokter, bidan, ahli obat, sebagai ahli dari
pekerjaan mereka masing-masing yang dituntut harus berhati-hati. Apabila
mengabaikan hingga terjadi suatu kelalaian maka sipelaku dapat dipidana lebih
berat, dan ketentuan ini bisa diterapkan pada malpraktik dokter karena masalah
pekerjaan dan keahlianya.15
Pada pasal 54 Undang undang No 23 Tahun 1992 menyatakan dengan tegas,
kesalahan dalam tugas profesi dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dianggap
melanggar disiplin, yaitu apabila:16
1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian
dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin
2) Penetuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat(1) di atas ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
13
Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 14
Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 15
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung:
Raja Pers, 2011 ), hl. 248 16
Ibid., h. 246.
53
3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata cara kerja
Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan suatu Keputusan
Presiden.
Berdasarkan bunyi pasal 54 UU No 23 Tahun 1992 dapat dijelaskan bahwa
tindakan disiplin yang dimaksud suatu bentuk tindakan administratif berdasarkan
adanya keputusan pejabat tata usaha negara seperti pencabutan izin praktik untuk
jangka waktu tertentu atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan kesalahan
atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya.
17dijelaskan dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran pasal 29 menyatakan, bahwa bagi dokter yang melakukan
pelanggaran etika bisa ditetapkan sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berupa:
1) Pemberian peringatan tertulis
2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik
dan/atau
3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.
Kemudian dengan diundangkan UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
maka anacaman Pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yan dilakukan oleh
dokter tidak hanya mengacu pada pasal 359, 360, 361 KUHP karena dalam UU
Kesehatan menyebutkan dalam pasal 82 ayat 1 huruf a “ barang siapa yang tanpa
keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan atau perawatan
17
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung:
Raja Pers,2011 ), hl. 246.
54
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 dipidana penjara paling lama lima
tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.18
Bentuk perlindungan hukuman lain yang dapat diberikan kepada pasien
korban malpraktik bisa dengan cara rehabilitasi, rehabilitasi ini biasanya untuk
seorang korban yang cacat sementara yang harapannya dengan rehabilitasi pasien
memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain itupun pembebanan biaya
perawatan kesehatan sering kali dapat dipakai sebagai salah satu perwujudan dari
perlindungan hukum terhadap korban yang dilakuakn diluar proses pengadilan.19
Sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasienpun bukan hanya
tentang kelalaian tetapi ada beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai
tindak pidana menurut hukum pidana tertulis, seperti tindakan menipu pasien
yang bisa diancam dengan hukuman yang di atur dalam KUHPid pasal 378,
melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman pasal 285, 286, 290,294
KUHPid, sengaja membiarkan pasien tidak tertolong dengan ancaman hukuman
sesuai dengan pasal 304, 531 KUHPid.20
Dengan berkembangnya masyarakat dan tekhnologi tentang kedokteran
seharusnya mendorong para dokter untuk mengikuti perkembangan etik dan
hukum kedokteran, karena mau tidak mau, seorang dokter harus melaksanakan
tugasnya dengan tanggung jawab secara profesi, etik dan secara hukum. 21
18
Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita ( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 150. 19
Ibid,.h. 151. 20
. Sofyan. SH, http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malprakti-medical-error-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April 2015 pada pukul 11.35
21 ibid
55
Adapula dasar-dasar yang menjadikan peniadaan kesalahan medik atau
alasan alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana medik yang mana
meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf.22
1. Alasan pembenar menghapuskan unsur melawan hukum diatur dalam
pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan darurat, pasal 50 tentang
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pasal 51 ayat (1)
tentang melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang
2. Alasan pemaaf menghapuskan unsur pertanggung jawaban dari si pelaku
di atur dalam pasal 44 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab,
pasal 48 tentang daya paksa, pasal 49 ayat (2) tentang tidak sah
(melakukan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang,
namun pelaku dengan i‟tikad baik diberikan dengan wewenang dan
pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya).
Alasan memberikan keringanan bagi orang yang melakukan tindak pidana
dalam kondisi tertentu.
Alasan pemberatan pidana diatur dalam dalam pasal 486-488 tentang
pengulangan tindak pidana, pasal 52 tentang pemberatan dalam jabatan, dan pasal
65-66 tentang perbarengan perbuatan.
3. Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam
Seluruh alam telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam
mencerahkan seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang
peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Dalam selanjutnya bahwa perhatian
umat Islam dalam bidang kedokteran dengan berbagai cabangnya ternyata telah
22
Ibid
56
melampaui perhatiannya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan modern lainya.
23
Pada dasarnya profesi kedokteran adalah profesi yang penting bahkan
profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, Manfaat-manfaat tersebut
diperbolehkan sebab pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat adalah boleh.24
Seperti Al-Kindi yang telah menulis lebih dari 200 buku tentang kedokteran,
kemudian al-Razi yang dikenal sebagai klinikus terbesar sepanjang masa, dengan
bukunya yang berjudul al-Hawi yang diterjemahkan menjadi continens yang mana
buku tersebut memuat kumpulan-kumpulan kasus yang ditemukan, diperiksa
dengan sangat teliti, dan saran-saran atas pengobatan-pengobatanya. Dan masih
banyak sejarawan dalam ilmu kedokteran selain kedua ilmuan Islam tersebut.
Kunci rahasia tentang mengapa umat Islam sampai pada tingkat prestasi yang
demikian, ialah terinspirasi oleh Sabda Rasulullah Saw yang diriwatakan oleh
Imam Ahmad yang berisi tentang anjuran atau perintah untuk berobat dengan
alasan setiap penyakit yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada obatnya.25
Menurut Ibnu Khaldun ilmu kedokteran adalah ilmu duniawi yang dapat
dipelajari oleh siapa saja dan mungkin Ibnu Khaldun dalam kedokteran mengacu
pada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah yang berjudul Thibb
al-Nabawiy, dalam kitab ini ada petunjuk yang sangat konkrit, bukannya hanya
teknik memelihara kesehatan saja akan tetapi memuat juga tentang bagaimana
23
Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta
Press: 2004), hal. 251. 24
Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal.14. 25
Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta
Press: 2004), hal. 253.
57
caranya menghindari dan menyembuhkan penyakit dan petunjuk yang sekiranya
bisa disebut dengan etika kedokteran.26
Ibn Qoyyim menjelaskan adanya 20 perkara yang harus diperhatikan oleh
dokter ahli dan profesional dalam bidang kedokteran yaitu: 27
1) Memperhatikan jenis penyakit yang diderita seseorang
2) Memperhatikan sebab terjadinya penyakit tersebut
3) Memperhatikan apakah pasien kuat atau tidak dalam melawan
penyakitnya
4) Mengetahui kondisi badan si pasien
5) Mengetahui kondisi yng terjadi secara tidak alami
6) Mengetahui umur pasien
7) Mengetahui kebiasaan pasien
8) Mengetahui musim penyakit tahunan
9) Mengetahui negri asal pasien dan letak geografisnya
10) Mengetahui keadaan udara waktu sakit
11) Meneliti obat yang dapat melawan penyakit
12) Meneliti kekuatan obat, dan membandingkan dengan kekuatan pasien
13) Memiliki tujuan bukan hanya dalam menyembuhkan pasien tetapi juga
mencegah agar tidak lebih menyulitkan pasien
14) Memulai pengobatan dari yang termudah sampai pada yang tersulit
15) Jika seorang dokter tersebut tidak mampu untuk mengobati atau
penyakit tersebut belum ada obatnya, maka dokter harus berkata jujur
26
Ibid., h. 289. 27
Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta
Press: 2004), hal. 290-293.
58
kepada pasien atau keluarganya tentang kemampuanya yang misal
hanya bisa meredakan, dan tidak bisa tuntas mengobati
16) Seorang dokter juga jangan tergesa-gesa dalam mencampurkan obat
dengan obat lain atau menghabiskan semuanya untuk pasien
17) Seorang dokter haruslah memiliki keahlian dalam bidang penyakit hati,
ruh dan obat-obatanya karena semua itu adalah akar untuk pengobatan
badan
18) Bersikap baik serta lemah lembut pada pasien teruntuk pada pasien
yang masih anak kecil
19) Seorang dokter haruslah memberikan jenis-jenis obat yang bersifat
alamiah dan ilahiah.
20) Seorang dokter haruslah berusaha untuk memberikan pengobatan yang
berdasarkan enam hal, memelihara kesehatan, menghilangkan penyakit,
mengembalikan kesehatan yang hilang, menghilangkan bahaya yang
lebih kecil dari dua kebaikan untuk memperoleh yang satunya lagi yang
mana lebih besar kebaikanya, inilah enam prinsip sebagai etik
kedokteran.
Prinsip yang cukup menarik di sini, Ibnu Qoyyim dalam memaparkan
etika kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Saw tentang tanggung jawab
seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak
mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini Ia mengutip sabda Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:
59
Artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak mempelajari
ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko yang
diderita pasienya.28
Hadis inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus
bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya, Ibnu Rusyd
mengatakan “ tidak ada perbedaan para ulama jika yang menjadi dokter itu adalah
bukan orang yang ahli dibidang kedokteran, maka ia bertanggung jawab atas
tindakannya, sebab ia adalah seseorang yang telah melanggar batas.29
Para ulama
sepakat bahwa jika seorang dokter terbukti bersalah, maka ia harus membayar
diyat, karena disamakan dengan berbuat kejahatan secara tidak benar. Akan tetapi
dari Malik mengatakan bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau
ganti rugi apapun, dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di
bidang kedokteran.30
Dalam kaidah lain menjelaskan pula tentang pertanggung jawaban seorang
dokter yaitu dalam kaidah:31
Yang artinya: “ kebolehan yang bersifat syar’i menggugurkan jaminan”
Dalam kaidah ini yang dimaksud dalam kebolehan adalah izin secara mutlak.
Sedangkan makna dhimman adalah bertanggung jawab dan mengganti kerugian
yang di derita orang lain. Pada dasarnya seseorang tidak bisa dihukum secara
syari‟at asalkan dia tidak terlalu gegabah dalam kesalahan yang disebabkan oleh
28
Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta
Press: 2004), hal. 293. 29
Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal.124. 30
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ( Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hal. 846. 31
Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal.122.
60
perbuatan yang secara syari‟at boleh ia kerjakan, tentunya dengan syarat bahwa
dalam melakukan pekerjaanya ia tidak gegabah.32
Salah satu permasalahan dalam kaidah ini adalah kerugian yang sebabkan
oleh kesalahan dokter yang mempunyai keahlian dan kredibel yang dilakukan
tanpa adanya kecerobohana tidak ditanggung sama sekali oleh dokter tersebut,
sebab agama dan pasien telah mengizinkan untuk melakukan operasi atau upaya
penyembuhan tersebut. Karena agama sudah memperbolehkan maka tidak ada
garansi yang harus dipertanggung jawabkan oleh dokter tersebut atas kerugian
yang terjadi bukan karena kecerobohonya.33
Dalam hukumpun terdapat alasan-alasan penghapusan pertanggung jawaban
pidana begitu pula dalam hukum Islam atau disebut dengan pengecualian dalam
tanggung jawab hukuman berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib
pernah berkata kepada Umar bin Khatta:” apakah engkau tahu bahwa tidaklah
dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa
yang dilakukan, karena hal berikut: 34
1. Orang yang gila sampai ia sadar
2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai ia bangun
Berdasarkan riwayat di atas, kita dapat mengetahui tanggung jawab hukum
atau tindak pidana dalam syari‟at.
32
Ibid 33
Ibid., h. 123. 34
Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.
15
61
Seorang anak tak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang
dilakukannya. Hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan
beberapa pembatasan pada si anak agar membantu memperbaikinya dan guna
tidak melakukan kesalahannya lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid
Al-Qayrawani seorang Ulama mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman hadd
bagi anak –anak kecil.35
Kalu seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia
tak akan dihukum. Imam Abu Yusuf berkata bahwa” hukuman hadd dapat
dikenakan terhadap tertuduh setelah dia mengakuinya”.
Tidur dianggap seperti mati kecil. Bila ada tindakan pidana yang dilakukan
sewaktu dalam keadaan tidur. Kasus putra Umar, „Ubaid Allah, yang melakukan
zina terhadap seorang wanita yang sedang tidur, disebutkan secara terperinci
dalam bab tentang zina, Ubaid dihukum sedangkan si wanita dibebaskan.36
Seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada
tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, sesuai dengan sebuah
hadist yang menyatakan bahwa Nabi Saw telah bersabda : “Ummatku akan
dimaafkan atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, keliru, atau
karena lupa,”.37
Dalam ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan pula tentang kekeliruan
dokter, yaitu apabila dokter tersalah dalam praktiknya, dia tidak bertanggung
jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal, kesalahan fatal
35
Ibid., h.16 36
. Ibid 37
. Ibid., h. 17
62
disini adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar
ilmu kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran.38
Para fuqoha mencontohkan kesalahan yang tidak fatal yaitu kasus seorang
bayi yang jatuh dari atap rumah sehingga kepalanya mengeluarkan darah.
Mayoritas ahli bedah mengatakan: jika kalian membedah kepala si bayi, maka ia
akan mati”, tetapi seorang ahli lain berkata” jika bayi tidak dibedah hari ini ia
akan mati”. Saya akan membedah dan menyembuhkannya”. Seorang dokter
tersebut lantas membedahnya, setelah sehari dua haripun akhirnya sibayi
meninggal. Setelah salah satu ulama fikih kontemporor ditanya tentang perkara
ini, ia berfatwa bahwa selama membedahan itu dilakukan dengan izin dan selama
pembedahan dilakukan seperti biasa sesuai prosedur, si dokter tidak bertanggung
jawab baik secara pidana atau perdata. Si ulama kembali bertanya, “apabila dokter
bertanya bila bayi mati, apakah aku harus bertanggung jawab?” ia menjawab” dia
tidak bertangung jawab karena pertanggung jawaban dokter disebakan oleh
kesalahannya yang fatal, bukan karena perjanjianya atas keberhasilan operasi.39
B. Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta
Kasus tindak pidana kelalaian dokter dalam operasi Caesar di skrispsi ini
diambil dari putusan No 121/G/2013/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta. Putusan atas Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG. Yang tejadi pada
tahun 2011 di RS MMC, dalam kasus ini MKDKI memutus dr Tamtam dengan
dicabut STR (Surat tanda registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik
38
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal. 185. 39
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal 185.
63
karena terbukti melakukan kelalaian dalam operasi, tidak puas dengan jawaban itu
dr Tamtam mengadukan MKDKI ke PTUN, hingga putusan PTUN memutuskan
MKDKI Dan KKI untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
berupa: Surat keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013
tgl 26 Juni 2013 tentang pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atas dr Tamtam.
1. Kronologi Kasus
Pada tanggal 20 April 2011 Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG
(Penggugat) serta dokter-dokter lainya telah sepakat dengan pasien yang bernama
Santy Mulyasari beserta suami akan melakukan persalinan seksio sesaria dalam
usia kandungan 38 minggu.40
Awalnya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG
(Penggugat) bertemu dengan pasien Santy Mulyasari pada tahun 2009 di RS Asry
dan Ketika itu dr Tamtam Otamar Samsudin membantu Santy dalam menjalani
persalinan anak ke -3 nya dengan proses seksio sesaria juga, dan dilihat dari
riwayat terakhir Santy Mulyasari melahirkan anak ke 1 sampai ke 4 dengan Proses
Seksio Sesaria.41
Pada tahun 2010 Santi datang lagi pada Tamtam Otamar Samsudin, Dr,
SPOG (Penggugat) dengan keadaan yang sedang hamil anak ke-4nya, ketika itu
Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan hal-hal
yang berhubungan dengan kehamilan ke-4nya dan juga sudah memaparkan
rencana-rencana persalinan anak-ke 4 Santi Mulyasari dengan persalinan seksio
40
Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT,hal. 12. 41
Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal. 13.
64
sesaria, dan ketika itu Santy beserta suami Henry Kurniawan (Tergugat
Intervensi), dan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah
menyetujui rencana persalinan seksio tersebut, pada waktu itu Tamtam Otamar
Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan bagaimana resiko
persalinan anak ke-3 dan atau anak ke-4 yang sama antara lain pendarahan dan
nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3nya Tamtam Otamar Samsudin, Dr,
SPOG (Penggugat) jugalah yang menangani persalinan dan sekaligus menjadi
dokternya.42
Selama kehamilan Santy Mulyasari melakukan kontrol di RS Asri
RS Sam Marie, dan dilanjutkan ke RS MMC sebanyak 3 kali, dan dalam riwayat
kehamilan yang ke- 4nya ini Santy Mulyasari jatuh dari motor 2 minggu sebelum
kelahiran tetapi sesuai dengan pemeriksaan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan
baik.43
Pada tanggal 21 April 2011 sesuai dengan kesepakatan Tamtam Otamar
Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dan Santy Mulyasari akan melakukan Seksio
Sesaria dan tubektomi dalam usia kehamilan 38 minggu, sebelum operasi
dilakukan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dengan Team
dokter lainya sudah melakukan persiapan seperti melakukan tes laboratorium, dan
hasil pemeriksaan menunjukan: Hb, 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL,
Eritrosit 3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik,
Clotting time; 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontol 35,5 detik):
Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT:6 U/L,
Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dl. Glukosa
42
Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal.14. 43
Ibid., h.14.
65
Urine: Negatif, dan melakukan pemeriksaan STG dan EKG, yang mana hasilnya
nomal,44
kemudian memberi penjelasan tentang resiko serta meminta persetujuan
tertulis kepada pasien/suami Henry Kurniawan ( Tergugat Intervensi) sebelum
dilakukanya operasi,45
dalam keterangan dokter, Santy Mulyasari meninggal
karena emboli air ketuban pada persalinan anak ke-4nya pada Tanggal 21-4-
2011.46
Sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien ( dalam hal ini suaminya yang
bernama Henry Kurniawa ( Tergugat Intervensi) ) merasa tidak puas, bahwa
tindakan atas pertolongan akan persalinan anak ke 4-nya dengan cara seksio
sesarea dan Tubektomi terhadap istinya (Santri Mulyasari) dikatakan sebagai
tindakan malpraktik dan mengadukan hal ini ke MKDKI, dengan membuat
laporan ada kesalahan prosedur oleh Tamtam Otamar Samsudin,Dr, SPOG
(Penggugat).47
Berdasarkan pengaduan tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 Tamtam
Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) diperiksa dan dimintai keterangannya
satu kali oleh MKDKI (Tergugat-II),48
hasil penelusuran MKDKI ( Tegugat-II)
memutus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dinyatakan bersalah
dengan sanksi disipilin di cabut STR( surat tanda registrasi) atau dokter tersebut
dinyatakan tidak diizinkan praktik selama 9 bulan, keputusan konsil kedokteran
Indonesia (Tergugat I) No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tentang Pelaksaan Keputusan
MKDKI( Tergugat-II) tgl 26 Juni 2013 atas pengaduan Nomor 09/
44
Ibid., h.14. 45
Ibid., h.15. 46
Ibid., h.19. 47
Ibid., h.15. 48
Ibid., h.15.
66
p/MKDKI/V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran tgl 5 Ju n ni
2013 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh MKDKI (Tergugat -II).49
2. Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap MKDKI
dan KKI di PTUN
Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan
Sanksi Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG,
tanggal 26 Juni 2013 (ObyekSurat Keputusan Majelis Kehormatan Displin
Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang
Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa -
II) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat – II.50
Terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut, berawal dengan adanya keberatan
dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD)
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan
Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran,
tanggal 4 April 2013. 51
Dalam proses pemeriksaan oleh MKDKI (Tergugat-II) terhadap
Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) terjadi ketidak seimbangan
dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ketika
persalinan di Rumah Sakit MMC, yang mana Tamtam Otamar Samsudin, Dr,
49
Ibid., h. 5. 50
Ibid., h. 5. 51
Ibid., h. 6.
67
SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan secara medis dan telah terekam didalam
dokumen-dokumen medik yang ada, bahwasanya Penggugat sebenarnya tidak
melakukan malpraktek dan selain itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG
(Penggugat) juga sudah meminta kepada MKDKI (tergugat II) didalam keberatan
yang dibuat oleh Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) secara
tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul ahli dibidang Obsetri dan
Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai second opini ataupun sebagai
novum baru untuk memperjelas bahwasanya Tamtam Otamar Samsudin, Dr,
SPOG (Penggugat) tidak melakukan malpraktek atau salah dalam prosedur medik,
namun ternyata tidak dipertimbangkan.52
Dan ternyata MKDKI (tergugat II) tidak melakukan sidang pemeriksaan
terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat seperti diamanatkan. Kemudian
sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI terhadap Tamtam Otamar Samsudin,
Dr, SPOG banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang
berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu
diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:53
1) Ternyata MKDKI (tergugat II) tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak
mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal 20-4-
2011 yang menyebutkan “..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju
untuk dilakukan tindakan medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.”
Padahal di dalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang membuktikan
bahwa Santi Mulyasari (Pasien) dan Henry Kurniawan (Tergugat
52
Ibid., h.16. 53
Ibid., h. 17.
68
Intervensi) suami Pasien pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum
dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi+
Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di Rs
MMC.
2) MKDKI (Tergugat-II) juga tidak mempertimbangkan tentang bukti yang
diberikan oleh Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat/dokter)
penanggung jawab pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas di
dalam bukti tersebut, dengan cukup terang membuktikan bahwa
Penggugat telah melakukan dan telah memberi keterangan tentang
temuan klinis, diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko,
alternatif lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi, dan
keterangan lain-lain.
3) Tergugat-II juga keliru mendata atau keliru membuat pertimbangan
dalam mendiagnosa kerja atau laporan operasi yang dilaporkan Tamtam
Otamar Samsudin (Penggugat) antara lain adalah:
a) Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasien (santy
Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air ketuban bukan
disebabkan oleh hal-hal yang lain, namun keterangan dokter atau team
dokter tersebut tidak dipertimbangkan oleh MKDKI (Tergugat-II)
bahkan MKDKI (Tergugat-II) dalam mempertimbangkan dan
memutuskan tidak didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi
hanya berpendapat atau menyimpulkan dari pikirannya sendiri.
69
b) Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi antara lain
menyebutkan bahwa :
“Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc namun
oleh Tergugat didalam pertimbangakan dan keputusannya dilebih-
lebihkan datanya serta dikatakan jumlah darah + cairan = + 6500 cc”
padahal tidak ada data yang menyebutkan jumlah darah + cairan =
sebesar + 6500cc”.
c) Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As‟at menyatakan bahwa
penyebab kematian pasien karena emboli air ketuban. Dan menurut
ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil
kemungkinan bisa selamat. Dapat disimpulkan bahwa pasien
meninggal dunia dalam pelaksanaan persalinan anak ke-4nya yang
terjadi pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena emboli air ketuban,
bukan karena penyebab lain apalagi menyalahkan tim dokter atau
Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat).
d) Dinyatakan oleh MKDKI (Tergugat-II) didalam pertimbangannya
“bahwa Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali
dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus yang beresiko tinggi,
seharusnya pada kehamilan ke empat yang direncanakan dilakukan
seksio sesaria, harus dipersiapkan dengan baik itu salah satunya
dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12
g/dL dan menyiapkan darah” 54
Padahal menurut Persatuan Obstetri
54
Ibid., h.19.
70
dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebutkan tidak ada
ketentuan atau aturan yang menentukan bahwa “ jika melakukan
tindakan operasi caesar terhadap pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL
atau kalau didaerah kadar Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1
g/dL dan tidak pernah menentukan harus menyiapkan darah terlebih
dahulu. Jadi atas dasar pertimbangan Tergugat-II (MKDKI) terlihat
jelas tidak benar, sewenang-wenang serta pertimbangan-
pertimbangannya tanpa didasar disiplin ilmu kedokteran yang
berlaku.55
e) Kemudian MKDKI (Tergugat II) dalam pertimbangannya
menyatakan harus ada asisten pendamping didalam pelaksanaan
operasi persalinan yang beresiko tinggi” Menurut Persatuan Obstetri
dan Ginekologi Indonesia (POGI), tidak ada ketentuan yang
mengharuskan ada asisten pendamping bagi setiap pelaksanaan
operasi persalinan yang beresiko tinggi. 56
f) Selain itu didalam terbitnya Obyek Sengketa-II diawali dengan
terbitnya suatu keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang tidak layak atau
tidak merujuk pada Undang-Undang serta tidak merujuk pada isi
ketentuan Pasal 55 ayat(2)Pasal 57, Pasal 58, Peraturan KKI Nomor 2
tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gig yang mengamanatkan
55
Ibid., h.20. 56
Ibid., h.21.
71
bahwa setiap keputusan dari hasil suatu pemeriksaan wajib dilakukan
secara terbuka. Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan
Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013 yang
kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam menerbitkan
objek sengketa II ternyata dilakukan di dalam sidang tertutup serta
tidak merujuk pada prinsip prinsip hukum acara yang berlaku.57
g) MKDKI (Tergugar II) dalam membrikan pertimbangan, memberi
putusan dan menerbitkan objek sengketa II, terhadap Tamtam Otamar
Samsudin Dr, SPOG hanya didasarkan pada pendapat sepihak tanpa
merujuk pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
Tahun 2011, tantang Tata Cara Penanganan Kasus “Dugaan
Pelanggaran Disipilin Dokter dan Dokter Gigi yang menyebutkan:
Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal
55 ayat (1) MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin
terhadap keberatan tersebut”58
Adapun faktanya MKDKI (Tergugat
II) mengabaikan atau tidak melakukan sidang pemeriksaan disiplin
terhadap nota keberatan yang telah diajukan oleh Tamtam Otamar
Samsudin (penggugat). Dan Objek sengketa II yang langsung
memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi selama 9 bulan tanpa pemberian sanksi alternatif berupa
57
Ibid.,h.22. 58
Ibid.,h.22.
72
peringatan tertulis atau sanksi dengan mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana yang telah
diatur oleh Pasal 69 ayat (1), (2),(3) Undang-undang No 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan keputusan yang tidak
mendidik. Serta tidak layak dan tidak patut putusanya untuk
dipertahankan.59
Atas dasar penjelasan dan uraian diatas, terlihatlah akibat dari
tindakan MKDKI (tergugat II) yang bertentangan dengan Perundang-
Undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian yang luar
biasa terhadap Tamtam Otmar Samsudin, Dr, SPOG (penggugat)
yakni antara lain:60
i. Penggugat tidak bisa berpraktek dan membantu masyarakat atau
pasien-pasien terutama bagi pasien yang mengikuti program bayi
tabung
ii. Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan dan
pemeriksaan yang tidak benar serta tida sesuai dengan Konsil
Kedokteran Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi tanggal 2 April 2011 jo. Undang-Undang No 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran.
h) Bahwa, demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Ke enam
yang menyebutkan “ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi
59
Ibid.,h.24. 60
Ibid., h. 25.
73
Pembinaan Konsil Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota
Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan,
melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,
Sp.OG, dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik
kedokteran yang baik paling sedikit 1(satu) kali”61
Merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I yang tidak layak,
tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point ke enam berlebihan dan
tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat
Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013, oleh karena itu Surat
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Obyek Sengketa-I
dan Obyek Sengketa-II wajib atau harus dinyatakan batal atau tidak
sah.62
3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pengadilan tata usaha
menerbitkan amar putusan sebagai berikut:
M E N G A D I L I :
Dalam Pokok Perkara :
i. Mengabulkan Gugatan (Penggugat) TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN,
Dr, SPOG. Seluruhnya
61
Ibid., h. 25. 62
Ibid., h. 25.
74
ii. Menyatakan batal dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :
19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
2) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang
Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013
iii. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:
1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/
KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
2) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran
Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013
iv. Menghukum KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)
(Tergugat I), MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA (MKDKI) (Tergugat II) dan HENRY KURNIAWAN
(Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp. 199. 000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).
75
BAB IV
ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 121/G/2013
A. Analisa Menurut Hukum Positif
Pada kasus yang terjadi di RS MMC (Metropolitan Medical Center)
Kuningan, Jakarta Selatan, yakni dengan terdakwa I Ketua Konsil Kedokteran
(KKI), terdakwa II Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),
tergugat II Intervensi Henry Kurniawan, majelis hakim pengadilan Tata Usaha
Negara memutus dengan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha
Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor;
19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang
Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan menghukum tergugat dengan
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 199.000.1
Sesuai dengan Undang –Undang No 51 Tahun 2009 mengatur bahwa”
keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.2
Dengan memutus dan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha
1 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT, hal. 31.
2 Undang-Undang No 51 Tahun 2009.
76
Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor;
19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/ P/MKDKI/V/2011dengan
pertimbangan bahwa pasal 33 Perkonsil Nomor: 2 Tahun 2011 diamanatkan
bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan disiplin terhadap
teradu, pengadu, saksi dan saksi ahli dilakukan secara tertulis dan hal ini telah
dilakukan oleh tergugat sesuai bukti yang diberikan, dan keputusan MKDKI
menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 dengan dicabutnya surat tanda
registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut penggugat
sesuai dengan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL No 2 Tahun 2011 telah mengadukan
keberatan kepada ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei 2013, sesuai
dengan keberatan tersebut MKDKI memutus MPD untuk melakukan persidangan
tanggal 29 Mei 2013, namun MPD tidak memanggil dr Tamtam Otamar
Samsudin, Sp, Og, Henry Kurniawan saksi, juga saksi ahli yang dianggap perlu
dalam mengambil keputusan apakah keberatan dari dr Tamtam bisa diterima atau
tidak.3
Bahwa karena langkah pemanggilan tidak pernah dilakukan oleh MPD dan
juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka
keputusan yang diambil MPD yang menjadi cikal bakal keluarnya Objek sengketa
I, dan sengketa II, menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan
3 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 127.
77
menjadi cacat prosedur dalam penerbitannya, Maka harus dinyatakan batal serta
dicabut.4
Dalam asas hukum pidana, setiap orang dianggap mengetahui akan
peraturan-peraturan yang berlaku, maka karena itu tidak bisa seseorang bila mana
melakukan suatu tindakan pidana ia menyatakan alasan ketidak tahuan akan
aturan dan ancaman pidana yang diatur oleh negara. Telah disinggung dalam bab
sebelumnya bahwa seseorang bisa diberikan sanksi jika ia bersalah, dan
keselahannya itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau unsur kelalaian,
kelalaian yang mana diatur oleh pasal 359 KUHPid yang menyatakan:
“Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun, kurungan paling lama satu tahun.”
Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam
Pasal 360 yang berbunyi:
1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat
luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun.
2) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana
kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 5
Pasal 361 berbunyi:
4 Ibid.,h. 128.
5 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139.
78
“Jika kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini dilakukan dalam menjalankan
suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang
bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan
kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.
Dan dalam syarat kelalaian menurut Van hameel ada 2:6
1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan
2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan
Dan dalam membuktikan seorang dokter bersalah atau tidak bukan hal yang
mudah untuk dibuktikan, tingkat kesulitannya antara lain dalam pengidentifikasi
adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam praktik kedokteran, hanya
bisa dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu. 7
Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain
untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu:
1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi
2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatnya,
padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi
3) Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang
timbul karena perbuatannya.
4) Pembuat tidak berhati-hati ( onvoorzichtigheid), ukuran untuk
menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, yang jadi tolak
ukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan
6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106.
7 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119.
79
terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau
keahliannya.8
Dalam hal ini dr Tamtam Otamar Samsudin diduga melakukan malpraktik
kedokteran dalam penanganan Santi Mulyasari pada proses operasi caesar anak ke
4 nya. Sehingga menimbulkan akibat hukum yang di proses oleh MKDKI, dan
MKDKI memutus bersalah kepada dr.Tamtam Otamar Samsudin dengan
ditetapkannya pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9 bulan tidak bisa
melakukan praktik. MKDKI di dalam pertimbangannya atas pengaduan
No.09/P/MKDKI/ V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran,
tanggal 5 juni 2013, bahwa:
1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan
kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada
kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan
secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai
minimal 12 g/dl
2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi
persalinan yang beresiko tinggi
3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka
harus siap darah.9
Terhadap pertimbangan ini, dalam catatan dari dokter anestesia dr, As’at
menyebutkan, penyebab kematian pasien santi Mulyasari adalah karena emboli air
ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban
8 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013)ha.129. 9 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.
80
kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Maka disini jelaslah pasien
meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal lain seperti malpraktik
kedokteran.10
Dan pihak Penggugat mengajukan satu orang saksi dibawah sumpah
menurut agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlianya dimuka
persidangan, yaitu:
Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini
adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi
menyatakan, bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air
ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga
menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan
menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya
faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan
menyebabkan pasien shock.11
Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban,
kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk
disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak
memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak
bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.12
Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyebab emboli air ketuban
adalah peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui
sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh
10
. Ibid.,h. 19. 11
. Ibid.,h. 104. 12
. Ibid., h. 105.
81
darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, ditandai dengan
terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat,
dan penyebabkan pasien shock dan berakhir pada kematian korban tidak dapat
dikatakan akibat dari kelalaian penggugat, berdasarkan keterangan ahli yang
mengatakan emboli air ketuban terjadi mendadak dan sangat fatal tidak bisa di
prediksi sebelumnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa penggugat dr Tamtam Otamar Samsudin
dari aspek kedokteran, ia tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena apa yang
terjadi pada pasien disebabkan karena emboli air ketuban dan bukan karena
kelalaian dari perbuatan penggugat. Tapi dari resiko yang dialami oleh korban
yang tidak dapat diduga sebelumnya karena emboli air ketuban terjadi sangat
mendadak dan sangat fatal, seperti yang sudah dikemukakan oleh ahli. Dari segi
hukum, penggugat tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena penggugat sudah
SOP dan tidak melakukan hal-hal lain dari apa yang seharusnya dilakukan apalagi
melakukan kelalaian.
Dari uraian di atas, Penulis mencoba untuk menganalisa dari aspek dan
unsur-unsur kelalaian dalam hukum positif terhadap kasus yang terjadi di RS.
MMC Kuningan Jak-Sel ini. Dalam perspektif hukum positif ini, Penulis
berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana
kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain pasal 359 KUHPid dan tidak
bisa diberikan sanksi disiplin sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004
pasal 29 bahwa bagi dokter yang melakukan pelanggaran etika bisa ditetapkan
82
sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia) yang berupa:
1) Pemberian peringatan tertulis
2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan
atau
3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.13
Hal itu disebabkan bahwa penggugat tidak berlaku lalai dan sudah sesuai
dengan prosedur dan korban meninggal karena emboli air ketuban bukan karena
kelalaian penggugat. Jadi putusan MKDKI dengan menetapkan sanksi disiplin
dengan dicabutnya Surat Tanda Registrasi adalah tidak tepat.
B. Analisa Menurut Hukum Islam
Dalam menganalisa menurut hukum Islam penulis memfokuskan pada
putusan MKDKI yang menyatakan bahwa penggugat terbukti melakukan
kelalaian sehingga mengakibatkan kematian orang lain dalam operasi caesar
dengan diputuskan pencabutan surat tanda regitrasi selama 9 bulan putusan No
19/KKI/KEP/VI/2013, sehingga dapat diketahui bahwa penggugat melakukan
pembunuhan karena kelalaian ( qatl al-khata’).
Menurut mayoritas ulama yakni ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah,
Pembunuhan karena kesalahan ada tiga macam pembagian yaitu:
1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan
tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan
13
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .
83
meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam
perbuatan.
2) Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat
membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata setelah
dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh,
3) Bila si pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya
dapat menimbulkan kematian seseorang. 14
Dilihat dalam unsur pembunuhan tersalah di atas, maka pada dasarnya
perbuatan tersebut berasal dari pelaku, yang mana menimbulkan suatu kesalahan
yang berupa kelalaian yang pada akhirnya berdampak negatif yakni kematian
seseorang. Pada putusan Nomor No 19/KKI/KEP/VI/2013, MKDKI memutuskan
untuk mecabut Surat Tanda Registrasi kepada penggugat selama 9 bulan tidak
boleh melakukan praktek dengan pertimbangan sebagi berikut:
1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan
kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada
kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan
secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai
minimal 12 g/dl
2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi
persalinan yang beresiko tinggi
3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka
harus siap darah.15
14
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja
Grafindo Persada, 1997). Hal 123.
84
Untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian dari para terdakwa, perlu
diuraikan unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam, yakni
sebagaimana diketahui ada tiga bagian:
1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban
2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku
3) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.16
Akan tetapi di sini kematian korban ternyata disebabkan oleh emboli air
ketuban yang mana sudah dikemukakan oleh:
Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini
adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi
menyatakan bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air
ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga
menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan
menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya
faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan
penyebabkan pasien shock.
Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban,
kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk
disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak
memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak
bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.17
Dokter
15
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21. 16
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal. 142-
143. 17
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 105.
85
anestesia dr. As’at menyebutkan, penyebab kematian pasien Santi Mulyasari
adalah karena emboli air ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang
mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan.
Maka disini jelaslah pasien meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal
lain seperti malpraktik kedokteran. 18
Prinsip yang cukup bersumber dari Ibnu Qoyyim yang memaparkan etika
kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw tentang tanggung
jawab seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak
mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini pasalnya mengutip sabda
Rasulullah:
من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذا لك فهى ضامن
Yang artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak
mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko
yang diderita pasienya.19
(H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)
Hadits inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus
bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya. Sedang penggugat
adalah dokter ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi yang memiliki izin praktik
sejak tahun 1996 yang terus diperpanjang sebagaimana ternyata dari SIP
Dokter/Dokter Gigi di tiga rumah sakit. 20
Jadi penggugat sudah melakukan operasi caesar sesuai dengan prosedur
kedokteran, sedang pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam adalah
karena perbuatan lalai yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan orang
18
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.19. 19
Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta
Press: 2004), hal. 293. 20
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.11.
86
lain meninggal akan tetapi dalam kasus ini korban meninggal dikarenakan emboli
air ketuban yang bersifat mendadak dan fatal serta tidak bisa diprediksikan
sebelumnya, bukan dari perbuatan yang diduga karena kelalaian penggugat.
Dari penjelasan di atas, setelah dikaji secara mendalam penulis
berkesimpulan bahwa penggugat tidak bisa dimasukkan dalam kategori pelaku
pembunuhan tersalah karena tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan jenis ini
dengan kapasitas penggugat sebagai dokter ahli dalam bidangnya. Selain itu,
setelah diuji oleh saksi ahli, penyebab kematian pasien pun bukan karena
kelalaian penggugat, melainkan adanya kasus medis lain yakni emboli air
ketuban.
87
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian analisa yang penulis paparkan berkaitan dengan
kelalaian dokter dalam operasi caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum
Islam (analisis putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN-Jakarta), maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam kondisi normal operasi caesar bisa dilaksanakan jika ada
beberapa pertimbangan yang mengharuskan dilaksanakannya operasi caesar.
Berikut beberapa pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar:
a) Janin dengan presentasi bokong
b) Kehamilan kembar dan pada kehamilan ganda dengan jumlah janin lebih
dari dua (misal 3 atau lebih)
c) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes,
penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor
rahim (mioma) yang ukurannya besar atau menutupi jalan lahir, kista yang
menghalangi turunnya janin
d) Masalah pada janin, misalnya pada janin dengan oligohidramnion (cairan
ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan.
Selain itu, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat, yakni
jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, beberapa
kondisinya sebagai berikut:
a) Persalinan macet
88
b) Stres pada janin sehingga janin kekurangan oksigen.
2. Tinjauan tentang pengaturan dokter yang melakukan kelalaian dalam operasi
caesar menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut:
a) Menurut hukum positif, culpa atau kelalaian adalah kurang kehati-hatian
sehingga menimbulkan yang tidak sengaja terjadi. Kelalaian memiliki unsur
dan syarat tertentu. Menurut Van Hamel menyebutkan 2 syarat kelalaian,
pertama tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan kedua adalah
tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan. Kelalaian dalam hukum positif
bisa dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 359, 360, 361 KUHP
mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau luka-lukanya orang lain
dan cacat karena kelalaiannya. Selain itu, bisa dikenakan sanksi disiplin oleh
MKDKI sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
b) Menurut hukum Islam, bagi Dokter yang melakukan kelalaian bisa
dikategorikan pada pembunuhan tersalah (qathl al-khata’) dan dikenakan
hukuman diyat mukhafafah, kafarat serta hukuman tambahan berupa
penghapusan hak waris. Pendapat lain menyatakan apabila dokter tersalah
dalam praktiknya, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali
kesalahan yang sangat fatal. Sedang pendapat imam Malik menyatakan,
bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau ganti rugi apapun,
dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di bidang
kedokteran.
89
3. Putusan majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara dengan mewajibkan
tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha Negara yang berupa surat
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan
surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Gugatan Pelanggaran
Disiplin Kedokteran adalah tepat. Sedang di MKDKI dr. Tamtam Otamar
Samsudin dinyatakan bersalah karena beberapa pertimbangan yakni:
a) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar
Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke
empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik
dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl
b) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi
persalinan yang beresiko tinggi
c) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka
harus siap darah.1
Sedangkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan
didatangkan saksi ahli yaitu Prof, dr, Nugroho Kampononi, Sp.OG.(K), FICS
seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi
menyatakan bahwa pasien meninggal karena emboli air ketuban yang kejadiannya
sangat fatal, mendadak dan sulit disembuhkan. Kasus ini jarang terjadi
perbandingannya 1: 80.000. Maka dinyatakan bahwa dr Tamtam sudah
melaksanakan tindakan operasi sesuai prosedur dan dinyatakan kematian korban
1 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.
90
terjadi karena emboli air ketuban, sehingga dr Tamtam Otamar Samsudin tidak
memenuhi unsur 359 KUHP.
B. Saran
Setelah penulis menelaah beberapa hal dalam skripsi ini, guna untuk
mengantisipasi korban kelalaian dokter maka penulis menyampaikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Seorang hakim dalam memberikan sebuah sanksi dan menetapkan sebuah
putusan hendaklah melalui berbagai pertimbangan bukan hanya dari segi
hakim itu sendiri akan tetapi dari segi hukum positif dan dari segi ilmu
kedokteran.
2. Hasil penelitian ini menjadi dasar acuan dalam melindungi pasien dari kasus
kelalaian dokter, dan bagi para tenaga medis hendaknya melakukan pekerjaan
sebagai dokter dengan professional dan lebih berhati-hati.
91
DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Dokter, Jakarta: Erlangga, 1991
Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Az-Zuhaili Wahbah, penerjemah Al-Kattani, Abdul Hayyie, Fiqh Islam Wa
Adillatuhu, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
Djazuli Ahmad, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Irfan M. Nurul, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.
Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan
Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mansur Dikdik M. Arief, Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo
persada,2007.
Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013
Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,
2006.
Muhammad, Abu Ja’far, bin Ath-Thabari Jarir, Tafsir Ath-Thabari, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009.
92
Nata Abudin, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, Jakarta: UIN
Jakarta Press: 2004
Pinem Saroha, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, Jakarta: CV Trans Info
Media,2009
Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT
Refika Aditama, 2003
Rahman Abdur, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta,
1991
Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007
Sulistia Teguh, Zurnetti Aria, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan, 2005.
Walid, bin Rasyid As-Sa’idan, Fikh Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Fahima,
2007.
Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Werner David, Thuman Carol , Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter
(Where There Is No Doctor), Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010
Peraturan Perundang- Undangan
1. UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
2. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
3. UU RI No 2 Tahun 2011 Tentang Konsil Kedokteran Indonesia
93
4. UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
5. UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT
Kementrian Agama RI, Kesehatan dalam perspektif al-Qur’an ( Tafsir Qur’an
Tematik), Jakarta: Rajawali Press, 2011
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II, Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011
Latifah Nurul, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek
medic menurut KUHP, Jornal IFHA.
Dwidyatun, Diah, Materi Asuhan Kebidanan II “Persalinan” dari http://
jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii
persalnan.html?m=1 .
Revina. “Persalinan dengan Operasi Caesar”. dipublikasikan pada situs Persalinan
Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-
caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23
Shofi al- Baritariyyah, Ummu http;/
/ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi
caesar-dalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10
Des 2014 pada pukul 05.22
Sofyan, http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malpraktik-medical-
error-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April pada pukul 11.35
Suryati Tati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesar di
indonesia melebihi standard maksimal, apakah sesuai indikasi
94
medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 4
Oktober 2012: 331–338)
http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html,
diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
NOMOR : 121/G/2013/PTUN-JKT.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara
Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti
tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :
-------------------------------------------------------------------------
TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Potlot II Nomor 7 RT. 002 RW. 003,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan, Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :---
1. Najab Khan, S.H., M.H ;--------------------------------------
2. Isykar M. K,SH .;------------------------------------------------
3. Billy Eka Putra, S.H. ;------------------------------------------
Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor di Najab Khan, S.H., M.H & Associates, beralamat
di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 J, Kedoya selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 ;
----------------------------------------------
Selanjutnya disebutsebagai .................. PENGGUGAT;
Melawan :
Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),
berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat ;
------------------------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------
1 Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;------------------------------------
Wakil Ketua Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia ; ------------------------------------------------------
2 Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------
Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
3 Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------
Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;-------------------------------------
5 Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;-----------------
Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------
Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : HK.01.02/03/KKI /
VII/2513/ 2013, tanggal 22 Juli 2013, -----------------------
Selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT I ;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA (MKDKI) berkedudukan di Jalan Teuku Cik
Ditiro Nomor 6,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ;----------------------
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------
1 Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;------------------------------------
Wakil Ketua Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia ; ------------------------------------------------------
2. Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------
Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
3 Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------
Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------
5 Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;----------------
Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------
Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 1644/U/MKDKI/
VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 ;------------
Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT II ;
3. HENRY KURNIAWAN, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan
Kebon Nanas Selatan II No. 25 RT. 009 RW. 008, Kelurahan
Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Timur, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Risma
Situmorang, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H. dan Christine
Nhazzia Agustine, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/
RM&P.VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. selanjutnya
disebut sebagai ...................................... TERGUGAT II
INTERVENSI ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : ------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 121/PEN-DIS/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang
Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan
acara biasa; ----------------------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 121/PEN/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut ; ---------------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/PEN-
HS/2013/ PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang hari dan tanggal
Persidangan ; ------------------------------------------------------------------------
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli
2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 12 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/
PTUN. JKT ; ----------------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Nomor : 121/G/2013/PTUN–JKT tanggal 30
Juli 2013 ; --------------------------------------------------------------
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT/INTV tanggal
27 Agustus 2013 ; --------------------------------------------------------
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; --------------------
- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi di Persidangan ; ---------------------------------
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa di
Persidangan ; ------------------------------------------------------------------------
- Telah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari pihak Penggugat dan
Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -------------------
TENTANG DUDUK SENGKETA :
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 12 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013, dibawah
Register Perkara Nomor : 121/G/2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada
tanggal 30 Juli 2013, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :
----------------------------------------------------------------
1 Bahwa, Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara
TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 (Obyek
Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa - I) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - I dan berupa
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia atas
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran
Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa - II) yang
dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - II ; -----
Bahwa, terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut diatas, diawali
adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis
Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011,
tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013.
(Vide, Bukti Terlampir) ; ------------
Bahwa, Obyek Sengketa-II mulai diberlakukan terhadap
Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013, tertanggal 26
Juni 2013 (Obyek Sengeketa-I) (Vide, Bukti Terlampir) ;
---------------------------------------------------------
Oleh karenanya, jelas Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kongrit, individual, dan
final ; ---------------------------------------------------
2 Bahwa, Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II atas nama Penggugat
yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut
kiranya telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka (3) Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Negara, terakhir diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang mengatur bahwa : ------------------------------------
”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata” ; ---------------
Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa : ---------------------------
1 Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengeketa-II atas nama Penggugat
merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan / diterbitkan oleh
Tergugat-I dan Tergugat-II yang merupakan
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah
dibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/
MENKES/SK/III/2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tertanggal 7 Pebruari
2006 dan perubahannya sehingga KKI dan MKDKI merupakan
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam
pasal 1 angka (2) Jo. pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah
dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2 Bahwa, Penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II perihal
Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas nama Penggugat
selama 9 (sembilan) bulan tersebut merupakan tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;
-------------------------------
Adapun sifat-sifat tersebut diatas, dapat diuraikan dan dimaknai
sebagai berikut : ---------------------------------------------
Pertama, Sifat konkritnya dari Surat Keputusan tersebut
dapat terlihat pada obyek yang diputuskan yaitu berwujud dan
tidak abstrak serta merujuk pada Obyek Sengketa-I yang
menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9
(sembilan) bulan terhadap Penggugat dan Obyek Sengketa-II yang
menyebutkan pula dan merekomendasikan pencabutan Surat
Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap
Penggugat ; ------
Kedua, Sifat individualnya dari Surat Keputusan tersebut
dapat terlihat dari Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II itu
ditujukan tidak untuk umum tetapi tertentu yaitu dengan
disebutkan personnya yaitu Penggugat beserta alamatnya
Penggugat maupun hal-hal yang dituju ; ------------
Ketiga, Sifat final dari obyek gugatan pun terpenuhi yaitu
terlihat pada Surat Keputusan yang menyebutkan pencabutan Surat
Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap
Penggugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
artinya tidak memerlukan putusan lebih lanjut untuk dilaksanakan,
dalam
hal ini sudah mengikat Penggugat dan sudah dilaksanakan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur oleh ketentuan
pasal 58, 59 dan 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
tanggal 6 April 2011, Jo. pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor
29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tanggal 6 Oktober 2004
yang menyebutkan yaitu :
-----------------------------------------------------
Pada Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter
dan Dokter Gigi berbunyi : -------------------------
”Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh
MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ditetapkan oleh Ketua MKDKI I MKDKI-P sebagai Keputusan
MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap
serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan
keputusan” ; -------------------------------
Pada pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter
dan Dokter Gigi berbunyi : -------------------------
“Keputusan MKDKI / MKDKI-P bersifat final, berkekuatan
tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah
(Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -------------------------”
Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi berbunyi : -------
“(3)Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI
I MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota
(Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP
teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan
kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran,
institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan/atau
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh
KKI” ; ----------
Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran berbunyi : --------------------
“Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” ;
---------------------------------------------
Selain itu juga Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II
tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka (2) Jo.
pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan pasal 1
angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara ;
-----------------------------------------------------------
3 Bahwa, Penggugat menerima Salinan Obyek Sengketa-II dari
Tergugat-I pada tanggal 3 Juli 2013 dan Penggugat juga
menerima Salinan Obyek Sengketa-I dari Tergugat-I Pada tanggal
25 Juni 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Vide, Bukti
Terlampir) ; ----------------------------------------------------------------
3 Bahwa, Penggugat adalah seorang Dokter Spesialis Obstetri dan
Ginekologi yang memiliki ijin praktek sejak tahun 1996 yang terus
menerus diperpanjang, sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Praktek (SIP)
Dokter / Dokter Gigi No. 1.2.01.3171.1349/ 42006/09.16.1 tempat praktek
Rumah sakit MMC; No. 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 Tempat Praktik
Rumah Sakit Asri; No. 1.2.01.3171.1350/ 45007/09.16.2 tempat praktek
PBDS Sam Marie Famili Health Care dan Penggugat juga memiliki S.T.R
(surat tanda Registrasi sebagai dokter) dari Tergugat-I/ Konsil Kedokteran
Indonesia dengan Nomor Registrasi 31.1.1..301.2.11.031779, kesemuanya
Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berlaku s/d tanggal 6 September 2016. (Vide, Bukti Terlampir) ;
-------------------------------------------------------------------------
Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat Ijin Praktek
Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam
pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, pasal 36 Undang-Undang Nomor 29
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ; ---------------------
4 Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atau
selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankan
tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ;
--------------------------------------------------------
5 Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat serta dokter-dokter lainnya
(Team Dokter) telah sepakat dengan pasien (Santy Mulyasari beserta
suami) akan melakukan tindakan Seksio Sesaria dan Tubektomi pada usia
kehamilan 38 Minggu dan selama melakukan persiapan-persiapan
persalinan ataupun dalam pelaksanaan persalinan, tindakan yang
dilakukan Penggugat terhadap pasien sudah sesuai dengan prosedur yang
ditentukan didalam Pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, pasal 50 huruf
b,
pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran maupun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di POGI
(Persatuan Obstatri dan Guekologi Indonesia) ataupun telah sesuai dengan
Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu utamanya sebagaimana diatur :
----------------------------------------------
Didalam Pasal 7 c yang menyebutkan : -------------------------------------
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak
sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga
kepercayaan pasien” ; -----------------------------
Didalam Pasal 12 yang menyebutkan : -------------------------------------
“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien
itu meninggal dunia” ; -----------------------------------------
Dan didalam Pasal 13 yang menyebutkan : ------------------------------
“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai
suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain
bersedia dan mampu memberikannya” ; ---------------------
(Vide, Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------------------
6 Bahwa, awalnya Penggugat bertemu dengan pasien (Santy Mulyasari)
pada tahun 2009 di Rumah Sakit Asri dan ketika itu Penggugat membantu
pasien tersebut dalam persalinan anak ke-3 (tiga), sedangkan riwayat
terakhir anak ke-1 (satu) s/d anak ke-3 (tiga) dilakukan dengan Seksio
Sesaria ; -----------------------------------
7 Bahwa, Pada tahun 2010, pasien datang lagi kepada Penggugat dalam
kondisi sudah hamil anak ke - 4, kemudian waktu itu (sejak
kunjungannya pada kehamilan ke - 4) Penggugat sudah
menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4 nya
termasuk resiko-resikonya dan telah pula menjelaskan rencana-rencana
persalinan secara seksio sesaria sebagaimana waktu itu disetujui oleh
pasien/ suami (Henry Kurniawan) dan Penggugat. Serta pula waktu itu
Penggugat sudah menjelaskan kepada pasien/suami tentang resiko
Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
persalinan anak ke-3 dan atau anak ke-4 yang sama antara lain
pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3, Penggugat
jugalah yang membantu persalinannya dan sekaligus menjadi dokternya ;
---------
Selama kehamilan, pasien melakukan kontrol di Rumah sakit Asri,
Rumah Sakit Sam Marie, dan dilanjutkan ke Rumah Sakit MMC
sebanyak 3 kali, catatan lainnya adalah ada riwayat
pasien jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai
pemeriksaan kondisi ibu (pasien) dan janinnya ternyata dalam keadaan
baik. (Vide, Bukti Terlampir) ; --------------------------------------
8 Bahwa, Sesuai kesepakatan pasien (Ny. Santy Mulyasari) dengan
Penggugat bahwa tindakan membantu persalinan dengan cara seksio
sesarea dan tubektomi pada usia kehamilan 38 minggu yaitu dilakukan
pada tanggal 21 April 2011 ; ------------------------------
9 Bahwa, Sebelum operasi dilakukan, Penggugat dan Team dokter lainnya
sudah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : ----
• Melakukan pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaannya
menunjukkan : Hb: 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL, Eritrosit
3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik,
Clotting time: 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontrol 35,5 detik);
Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT: 6 U/
L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin: 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dL.
Glukosa Urine: Negatif ;
------------------------------------------------------------
• Melakukan pemeriksaan STG dan EKG , hasilnya normal.
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Memberi penjelasan tentang resiko medik serta meminta persetujuan
tertulis kepada pasien/suami pasien sebelum dilakukan operasi, dll. ;
-------------------------------------------------
(Vide, Bukti Terlampir) ; ------------------------------------------------
Atas dasar uraian tersebut, jelas kiranya pertolongan persiapan persalinan
yang dilakukan Penggugat dan Team dokter lainnya ataupun dalam
melakukan pelaksanaan tindakan medis berupa seksio sesarea dan
tubektomi sudah sesuai prosedure yang diatur
dan ditentukan didalam pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45 huruf b,
pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek
Kedokteran ataupun sudah sesuai dengan prosedure yang diatur dalam
Kode Etik Kedokteran ; -------------------------------------------------
10 Bahwa, Kemudian sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien (dalam hal ini
Suaminya yang bernama Henry Kurniawan) merasa tidak puas, bahwa
tindakan menolong persalinan anak ke-4 dengan cara seksio sesarea dan
Tubektomi terhadap diri pasien Santy Mulyasari dikatakan sebagai
tindakan malpraktek, selanjutnya keluarga pasien (Henry Kurniawan)
mengadukan Penggugat kepada Tergugat-II (MKDKI) dengan membuat
laporan katanya ada kesalahan prosedur (malpraktek) yang dilakukan oleh
Penggugat ;
11 Bahwa, berdasarkan pengaduan sepihak tentang dugaan adanya kesalahan
prosedur dalam membantu seksio sesarea dan tubektomi pada
persalinan anak ke - 4 dari pasien tersebut,
kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Penggugat diperiksa dan diminta
keterangannya satu kali oleh Tergugat-II (MKDKI), dan pada waktu itu
Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya Penggugat telah menyampaikan ketidak benaran pengaduan
dari suami pasien (Henry Kurniawan) berdasarkan dokumen-dokumen
medik yang ada pada Penggugat dan selanjutnya telah pula disampaikan
kepada Tergugat-II bahwa pada pokoknya Penggugat melakukan tindakan
Praktek Kedokteran terhadap pasien yang bernama Santy Mulyasari secara
benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etik yang berlaku. (Vide,
Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------
12 Bahwa, Dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat-II terhadap diri
Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak
sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu persalinan di Rumah Sakit MMC
dilakukan, dimana Penggugat sudah menjelaskan secara medis dan telah
terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada bahwa Penggugat
sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu diri Penggugat juga
sudah meminta kepada Tergugat-II/ MKDKI didalam nota keberatan yang
dibuat Penggugat secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul
ahli dibidang Obsetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai
second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas bahwa
Penggugat tidak melakukan malpraktek/salah prosedur medik, namun
ternyata tidak dipertimbangkan ;
----------------------------------------------------------------
Dan yang lebih ironi lagi ternyata Tergugat-II (MKDKI) tidak
melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang
diajukan Penggugat seperti diamanatkan oleh Pasal 56 Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tanggal 6
April 2011 yang berbunyi : ------------------------
“Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang
pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ; --
13 Bahwa, selanjutnya sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI / selama
Tergugat-II melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ternyata
Tergugat-II banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
Peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai
berikut : ----------------------------------
a. Ternyata Tergugat-II tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak
mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal
20-4-2011 yang menyebutkan : -------------------
“..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan
tindakan medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.” ;
-------------------------------------------------------------
Padahal didalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang
membuktikan bahwa Pasien dan suami Pasien yang bernama
Henry Kurniawan pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum
dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi
+ Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di
Rs. MMC. (Vide, Bukti terlampir) ;
-----------------------------------------------------------------
Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Tergugat-II juga tidak mempertimbangkan tentang bukti
pemberian informasi oleh Penggugat/ dokter penanggung jawab
pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas didalam bukti
tersebut cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah
melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis,
diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif
lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi,
keterangan lain-lain. (Vide, Bukti Terlampir) ;
------------------------------------------------
c. Tergugat-II juga keliru mendata atau keliru membuat
pertimbangan dalam mendiagnosa kerja / laporan operasi
yang dilaporkan Penggugat yaitu antara lain yang menyebutkan :
-----------------------------------------------------------
c.1. Surat Keterangan dokter yang menyebutkan bahwa pasien
(santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air
ketuban dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain,
namun keterangan dokter/ team dokter tersebut tidak
dipertimbangkan oleh Tergugat-II dan bahkan Tergugat-II
dalam membuat pertimbangan dan keputusannya tidak
didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya
berpendapat/ menyimpulkan dari pikirannya sendiri. (Vide,
Bukti Terlampir) ; --------
c.2. Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi
yaitu antara lain menyebutkan : --------------
“Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc
namun oleh Tergugat didalam pertimbangan
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan keputusannya dilebih-lebihkan datanya serta dikatakan
jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data
yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar +
6500cc”.(Vide, Bukti Terlampir) ;
-------------------------------------------------------
c.3 Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As’at yang
menyebutkan penyebab kematian karena emboli air
ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang
mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa
selamat ; ----------------------------------
Artinya jelas pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan
persalinan anak ke-4 pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena
emboli air ketuban dan bukan karena hal-hal lain apalagi
menyalahkan tim dokter/Penggugat. (Vide, Bukti Terlampir) ;
---------------------------------------------------------------
4 Dikatakan oleh Tergugat-II/ MKDKI didalam pertimbangannya
halaman 3 pada Obyek Sengketa-II (halaman 3 Surat Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan No. 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran), tanggal 5 Juni 2013, bahwa : ---
“Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga
kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus risiko
tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang juga
direncanakan dilakukan seksio sesaria, dipersiapkan
secara baik yaitu salah satunya dengan meningkatkan
Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/ dL” ;
----------------------------------------------
Padahal menurut Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/
(POGI) menyebutkan tidak ada ketentuan / aturan yang
menentukan bahwa : -----------------------------------
“Jika melakukan tindakan operasi persalinan terhadap setiap
pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar
Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/ dL” ;
------------------------------------------------------------------
(Vide, Keterangan Saksi dari POGI/ Bukti Terlampir).
5 Selanjutnya dikatakan oleh Tergugat-II/MKDKI didalam
pertimbangannya bahwa : -------------------------
“Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan
Hbnya 9,1 g/ dL, maka harus siap darah”
Padahal menurut keterangan dari salah seorang dokter ahli/ saksi
ahli yang tergabung didalam POGI (Persatuan Obstetri dan
Ginekologi Indonesia), mengatakan : -------------------------
“POGI juga tidak pernah menentukan/ mengatur tentang
kewajiban dokter Obstetri dan Ginekologi yang akan melakukan
operasi persalinan dengan Hb 9,1 g/ dL maka dokter tersebut
harus menyiapkan darah terlebih dahulu”
Jadi, acuan/ dasar pertimbangan Tergugat-II/MKDKI terlihat jelas
tidak benar, sewenang-wenang serta pertimbangan-
pertimbangannya tanpa dasar disiplin ilmu kedokteran yang
berlaku ; --------------------------------------------------------------------
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Demikian pula pertimbangan Tergugat-II/MKDKI yang
menyebutkan : ---------------------------------------------------
“Harus ada asisten pendamping didalam setiap
pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi”
Menurut POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia), hal demikian tidak benar dan tidak ada
ketentuan yang mengharuskan ada asisten pendamping bagi
setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi.
(Vide, Keterangan saksi dari POGI/ bukti terlampir) ;
---------------------------
7 Selain itu juga didalam terbitnya Obyek Sengketa-II ternyata
didasari atau diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis
Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia yang tidak layak/ tidak merujuk pada Undang-Undang/
Prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta tidak merujuk pada
isi ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI
Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang
mengamanatkan bahwa setiap keputusan dari hasil suatu
pemeriksaan wajib dilakukan secara terbuka ;
----------------------------
Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013
yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam
Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerbitkan Obyek Sengketa-II, ternyata dilakukan di
dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada
prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku ataupun tidak
mengacu dan tidak menselaraskan pada berlakunya
ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan
KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter
Gigi. (Vide, Bukti terlampir)
Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas pemeriksaan dan
atau pertimbangan-pertimbangan tergugat-II didalam menerbitkan Surat
Keputusan (Obyek Sengketa-II) adalah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum acara tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi serta bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
-------------------------------------
14 Bahwa, Selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat-II juga dalam memberi
pertimbangan, dan memberi keputusan serta menerbitkan Obyek
Sengketa-II terhadap Penggugat hanya didasarkan pada pendapat sepihak
Tergugat-II sendiri tanpa mengindahkan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 2 tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April
2011 pada pasal 56 yang menyebutkan :
-----------------------------------------------------------
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan
disiplin terhadap keberatan tersebut ” ; ------
Sehingga jelas pertimbangan dan keputusan Tergugat-II (Obyek Sengketa-
II) sangat merugikan Penggugat ; -------------------------------
Adapun Fakta pelanggaran ketentuan Pasal 56 yang dilakukan
Tergugat-II tersebut, adalah berupa mengabaikan/ tidak melakukan sidang
pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat,
dimana Penggugat di dalam surat
keberatannya telah jelas-jelas menyangkal segala tuduhan-tuduhan dan
atau Penggugat telah berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan
dan Keputusan dari Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/
V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April
2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/ mengajukan agar bukti
baru berupa saksi/ saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh Tergugat-II ;
------
Dan bahkan Obyek Sengketa-II yang langsung memberikan sangsi
berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 bulan tanpa
mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif berupa peringatan tertulis
atau sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi
Pendidikan Kedokteran sebagaimana diatur oleh Pasal 69 ayat (1) ; (2) ;
(3) Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah
merupakan keputusan yang tidak mendidik, tidak menciptakan kehati-
Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hatian dan dapat mengancam existensi seluruh profesi dokter / dokter
spesialis obstetri dan ginekologi serta tidak layak atau tidak patut
keputusannya dipertahankan ; -------------------------------------------------
15 Bahwa, Dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa-II, yang memberi
sangsi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9
(sembilan) bulan kepada Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas,
adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat-II yang tidak layak, tidak
patut, serta bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan karena Surat Keputusan tersebut
diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur didalam Pasal 56 ;
Pasal 58 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011,
Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Bertentangan dengan
pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3)
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, serta
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta
melanggar ketentuan pasal 1866 KUHPerdata tentang Hukum Pembuktian
serta pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf
a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
---------------------------------------------------------------------
”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah : ----------------------
a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
--------------------------------------------------------------------
b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik”
---------------------------------------------------------------------
---.
Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas akibat dari tindakan
Tergugat-II yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, maka menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa terhadap
Penggugat yaitu antara lain :
----------------------------------------------------------------------------------
a. Penggugat tidak bisa berpraktek dan tidak bisa membantu
masyarakat atau pasien-pasien terutama pasien yang sedang
mengikuti program bayi tabung ; --------------------------
b. Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan/
pemeriksaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata
Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;
--------------------------------------------------------------
16 Bahwa, Demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Keenam
yang menyebutkan : --------------------------------------------------
“ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan Konsil
Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan
pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG,
dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran
yang baik paling sedikit 1 (satu) kali” ;
---------------------------------------------------------------------
Adalah juga merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I
yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point
keenam berkelebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana
diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013 ;
------------------------------
Oleh karenanya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang
berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib / harus dinyatakan
batal atau tidak sah. ----------------------------
DALAM PENANGGUHAN :
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17 Bahwa, Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tata usaha negara agar
Tergugat-I dan Tergugat-II diperintahkan untuk menunda pelaksanaan
Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II sampai perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (pasti), dengan alasan :
-------------------------------------------------------------------
Pertama, Tidak ada Perbuatan hukum / Etik / Disiplin Ilmu Kedokteran
yang dilanggar oleh Penggugat ; -----------------------------
Kedua, Adanya tanggung jawab profesi Penggugat sebagai pelayan
masyarakat dalam hal ini sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi terhadap
banyak pasien yang menggantungkan nasib dan kesehatannya kepada
Penggugat, yang mana Penggugat sangat mendesak dalam waktu 1 (satu)
bulan mendatang telah memiliki jadwal tindakan membantu persalinan
maupun perawatan rutin terhadap pasien, yang sejak awal sudah ditangani
Penggugat.
Ketiga, Penggugat memiliki tanggung jawab moral, tidak bisa begitu saja
meninggalkan pasien serta kewajiban Penggugat untuk melayani pasien
tidak bisa serta merta dialihkan ke dokter/ rumah sakit lain. Sehingga
tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan membuat
Surat Keputusan pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 (sembilan) bulan
kepada Penggugat tersebut bukan hanya merugikan Penggugat secara
pribadi namun juga membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidup
pasien-pasien (kepentingan umum), dimana banyak pasien kandungan
Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang secara psikologis bergantung pada Penggugat/dokter yang telah
menanganinya sejak awal. ----------------------------------------------
Keempat, Penggugat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-
seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan atau keterampilan-
keterampilan dibidang kedokteran khususnya pada bidang obstetri dan
Ginekologi ; ---------------------------------------
Kelima, Dasar berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) ; 67 ayat (3) ; 67
(4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
---------------------------------------------------------------------
“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap;”------------------------------
“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu
dari pokok sengketanya;” ----------------------------------
“(4) huruf a Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu tetap dilaksanakan;”
----------------------------------------------------------
(Vide, Bukti Terlampir). -----------------------------------------------
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang
Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis
Hakim pemeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan mempertimbangkan dan
memutuskan sebagai berikut : ------------------------
DALAM PENANGGUHAN :
1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan : --------------
1 Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap
Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni
2013, dan ---
2 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
-----------------------------------------------------------------
2 Memerintahkan kepada : -------------------------------------------------------
1 Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia agar menangguhkan/
menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi
Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG,
tanggal 26 Juni 2013 ; ---------------------------------------
2 Tergugat-II/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar
menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor
09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 sampai perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (pasti) ;
--------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa : -----------
a Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/
KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin
Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal
26 Juni 2013, dan ---
b Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang
Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
----------------------------------------------------------------
3 Mewajibkan Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ;
-----------------------------------------------
4 Mewajibkan Tergugat-II/MKDKI untuk mencabut Surat Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan
Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ; --------------------------------------------
5 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara
secara tanggung-renteng ; ------------------------------------------
Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan yaitu,
pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, dalam acara Pembacaan Gugatan dan
Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di Persidangan, yaitu
Najab Khan, S.H., M.H. dan Billy, Eka Putra, S.H. dan Kuasa Tergugat I dan
Tergugat II hadir kuasa hukumnya Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.H dan Budi Irawan
S.H.,M.Hum ; -------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di
atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban Tertulis pada
persidangan tanggal 27 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut ;
--------------------------------------------------------------------------------------
I Dalam Eksepsi
1 Kompetensi Absolut :1 Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal
55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap
Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat
mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan
alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30
(tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima;
--------------------------------------------
2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN)
maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak
berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;
------------------
3 Bahwa Keputusan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses
terhadap Saudar Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil
dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/
nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum
keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi
pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ; ------
4 Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah
badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi)
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penegakan disiplin keilmuan kedokteran, bukan untuk
melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif
sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara,
akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima
pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di
Pengadilan ; ---------------------------------------------------------------
5 Bahwa penangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas
administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural
(eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan
disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara,
tetapi Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran ;
---------------------------------------------------------------
2 Dasar Gugatan Penggugat :
1 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam
Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar
Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi
(STR) sementara selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 26
Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ; -----------------------
2 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran ;
---------------------------------------------------------------
3 Bahwa seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------
a Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
KKI/KEP/VI/2013, merupakan tindaklanjut dari Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran
terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG ;
---------------------------------------------
b Bahwa pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara
Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan
rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama
9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku ; ------------------------------------------
c Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan
lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;
--------------------------------------------
d Bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam
menjalankan tugasnya bersifat independen ;
----------------------------------------------------------
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan
kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk
administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara
akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan
Kedokteran ; -------------
2 Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Nomorta09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013
tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap
Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari
suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan
pronsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan
tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi
pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam
Otamar Samsudin, dr, SpOG. ;
-------------------------------------------------
3 Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah
badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran untuk
melaksanakan tugas dan fungsin (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-
nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas
administrati sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata
usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas,
Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan . Hal ini sama
dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan ;
-----------------------------
4 Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat
Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
------------------------------------------
5 Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia
bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih
dahulu melalui proses pengaduan dan penemuan ;
---------------------------------------------------------------
3 Gugatan Penggugat Prematuur :
1 Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
tertanggal 26 Juni 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi
Penggugat sejak tanggal penetapan Keputusan
Tergugat I, sedangkan Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/
MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat
rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat
hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut
dari Keputusan Tergugat I ; -------------------------
2 Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan
Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan atas dasar Pasal 2 c UU PTUN, maka gugatan Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
4 Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell)
1 bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan
membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya
mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak
Para Tergugat menurut hukum ; ------------------------------
2 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima ; ------------------------------------
II Dalam Pokok Perkara
1 Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam
eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula
dalam pokok perkara ini. -----------------------------------
2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-
bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 12 Juli
2013 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I dan Tergugat
II akui kebenarannya. -----------------
3 Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal
26 Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku dan azas umum pemerintahan yang baik serta
tidak melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN) dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah
ditolak. --------------------------------------------------
Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5
Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan
azas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar pasal 53 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
-------------------------------------------------
5 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab tidak mempunyai
dasar hukum : ----------------------------------------------------
5.1 Bahwa keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011
tertanggal 5 Juni 2013 adalah rekomendasi kepada Konsil
Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi
Penggugat. Hal ini terbukti dalam Keputusan Tergugat II yang
berbunyi sebagai berikut : Bahwa Keputusan Tergugat II
menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, berdasarkan angka XI
butir 1 di atas, berupa ; “Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda
Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan”.
------------------------------------------
5.2 Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat 1 Nomor 19/KKI/KEP/
VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 merupakan final dan konkrit
karena sudah menimbulkan akibat hukum sejak tanggal ditetapkan
Keputusan Tergugat I bagi Penggugat ;
---------------------------------------------------------------
• Diktum Kesatu, Keputusan Tergugat 1 menjatuhkan sanksi
kepada Teradu (Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG),
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)
Sementara selama 9 (sembilan) bulan”. --------------
• Diktum Keempat, Keputusan Tergugat 1 pemberian
sanksi kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,
SpOG, berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)
Sementara selama 9 (sembilan) bulan” terhitung mulai
tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014. ------
5.3 bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukanan diatas, maka
terbuktilah secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tergugat
2 tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
--------------------------------------------------------------------
6 Bahwa keputusan Tertugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5
Juni 2013 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara sebab pelaksanaannya masih memerlukan tindaklanjut Keputusan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu atas dasar Pasal 2 c
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat
haruslah ditolak ; ------------------
7 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang
dikemukakan Penggugat tentang keputusan atas keberatan terhadap
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
tertanggal 26 Juni 2013 dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011
tertanggal 5 Juni 2013 :
-------------------------------------------------------------------------------
Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi, yaitu dalam hal Teradu berkeberatan
terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu
dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P
dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya
dalam waktu paling lama 30 (tiga pulu) hari sejak salinan
Keputusan MPD diterima ;
-------------------------------------------------------------------
b Bahwa keberatan Teradu yang diterima oleh MKDKI tertanggal 7
Mei 2013 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan 55 ayat
(1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ;
------------------------------------------------
c Bahwa dengan demikian ketentuan yang Tergugat I dan Tergugat
II bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku., yaitu tidak
bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum
(rechtzekerheidsbeginsel) ; ---------------------------------
d Bahwa memang demikianlah keputusan yang Tergugat II
keluarkan atas keberatan yang diajukan oleh Teradu. ---------
e Bahwa Penggugat tidak bisa memerintahkan kepada Tergugat I
dan Tergugat II untuk mengabulkan : ---------------
e.1 menangguhkan / menunda Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin
Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,
SpOG
berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara
selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni
2013 sampai dengan 26 Maret 2014.
Alasannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa :
-------------------------------------------
Pelaksanaan dan penyampaian Keputusan MKDKI/
MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,
Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan
tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi
pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia ; ---------------------------------------
e.2 menangguhkan / menunda Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/
P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran ;
-----------------------------------------------------
Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Alasannya sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat
independen tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga
manapun ; ------------------
Pentingnya dicamtumkannya Diktum Keempat Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
tertanggal 26 Juni 2013 terkait dengan Pembinaan :
-------------------------------------------
• Teradu sesuai dengan undangan Ketua Konsil
Kedokteran Nomor : TU.03.02/03/KKI/
VI/2039/2013 tertanggal 20 Juni 2013 yang
ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia
Pengurus Cabang Kota Jakarta Selatan dan Teradu
untuk menghadiri acara Pembacaan Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia dan Pembinaan yang
berkaitan dengan praktik kedokteran yang baik pada
tanggal 26 Juni 2013, namun tidak dihadiri oleh
Teradu sesuai dengan suratnys yang dikirim kepada
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 26
Juni 2013 yang diterima oleh Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia tanggal 27 Juni 2013.
----------------------------------------------------
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Diktum Keenam Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal
26 Juni 2013 yang dipermasalahkan oleh Penggugat
yaitu Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi
Pembinaan Konsil Kedokteran
bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan
melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar
Samsudin, dr, SpOG dengan mengacu kepada pedoman
penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling
sedikit 1 (satu) kali. ---------------------------------
• Tujuan pembinaan praktik kedokteran yang baik
bukan hukuman bagi Teradu tetapi merupakan
salah satu bentuk pembinaan untuk mengubah
perilaku kita agar kedepan menjadi lebih baik dalam
rangka proses pendewasaan dan saling
mengingatkan sesama profesi agar perlindungan
kepada masyarakat dapat terwujud ;
--------------------
• Makna akan kehadiran Teradu pada acara
pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
dan Pembinaan praktik kedokteran yang baik, sesuai
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, berarti Stakeholders
Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia,
Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi) untuk
berperan aktif dalam membina dan mengawasi
praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing untuk mendapatkan
pola pembinaan yang sesuai ; ----------
• Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf
B butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin, menegaskan bahwa Penjatuhan sanksi
disiplin adalah penegakan sanksi yang dijatukan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah mendapat
surat rekomendasi dari Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia ;
---------------------------
• Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf
B butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin, menegaskan bahwa Divisi Pembinaan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan
penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;
-------------------------------------------------------------
• Saran dan masukan dari Stakeholders terhadap
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia maupun
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin terhadap profesi kedokteran dan kedokteran
gigi, bertujuan untuk proses perbaikan kedepan ;
----------
e.3 Setelah Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 berupa
pencabutan STR sementara selama 9 (sembilan) bulan
terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG
terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26
Maret 2014 ; ---------------------
Secara otomatis Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta
Selatan segera membekukan Surat Ijin Praktik Teradu,
melalui surat yang ditujukan kepada Teradu dan tembusan
dikirim kepada instutusi terkait dengan mengacu kepada
tanggal penetapan Keputusan Tergugat I ;
-------------------------------------------------------
Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Keputusan Tergugat I sudah sesuai dengan perundang-undangan
dan dasar hukum : ---------------------------------------
f.1 Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalam
rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu
dan melindungi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap
dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran ;
-------
f.2 Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi
Profesi ; -------------------------
f.3 Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,
Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerinta Daerah,
Organisasi Profesi membina dan mengawasi praktik
kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing ;
-----------------------------------
f.4 Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
menegaskan bahwa pelaksanaan dan penyampaian
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terhadap dan kepada Teradu, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang
menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas
pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik
kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran
gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera
dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;
----------------------------------------
f.5 Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B butir
8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/
KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin, menegaskan : -----
Bahwa Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi
yang dijatuhkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah
mendapat surat rekomendasi dari Ketua Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
--------------------------------------------------------
f.6 Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B butir
4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/
KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin, menegaskan bahwa Divisi Pembinaan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan
penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;
-------------------------------------------------
b Keputusan Tergugat II sudah sesuai dengan perundang-undangan
dan dasar hukum : ---------------------------------------
g.1 Pasal 64 huruf a, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas
menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus
pelanggaran sanksi disiplin dokter dan dokter gigi yang
diajukan ; ------------------------------
g.2 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan
memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan
dengan disiplin dokter dan dokter gigi ;
-------------------------------------------------------
g.3 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran
Indonesia ; ----------------------------------------
48
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
g.4 Pasal 59 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
menegaskan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi bersifat
final, berkekuatan tetap, mengikat Teradu, dan Pemerintah
Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -----------
g.5 Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
menegaskan bahwa : ----------
Pelaksanaan dan penyampaian Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia / Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,
Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan
tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi
pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan atau
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia ;
--------------------------------------------------------
Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
g.6 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme
Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa setiap Dokter
dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran disiplin
profesional dokter dan dokter gigi ;
-------------------------------------------------
g.6 Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf h, Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi,
menegaskan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional
Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari 28 butir bentuk pelanggaran disiplin ;
------------------------------------------------------------
7. Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni
2013 sudah benar dan tepat : ------------------------------------------
7.1 Bahwa Keputusan Tergugat II tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dimana Penggugat diberikan rekomendasi menjatuhkan
sanksi disiplin berupa pencabutan STR selama 9 (Sembilan) bulan,
oleh karena dalam persidangan terbukti melakukan Pelanggaran
Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (2) hutuf f dan huruf h, Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin
Professional Dokter dan Dokter Gigi ; --------------------------------
50
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a huruf f yang berbunyi “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang
memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”.
Yaitu teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik ;
---------------------------------
b huruf h yang berbunyi “tidak memberikan penjelasan yang jujur,
etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau
keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran”. Yaitu tidak
memberikan penjelasan tentang risiko tindakan seksio ke empat
kalinya ; ----------------------
2 Bahwa tidak satupun dalil dari Penggugat dalam gugatannya yang
mempersoalkan jenis dan lamanya sanksi yang Tergugat I dan
Tergugat II jatuhkan. Sehingga dengan demikian berarti Penggugat
menyetujui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II ;
--------------------------------------------------------------
7. 3 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ---
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil
Penggugat yang berkenaan dengan objek sengketa : ---------
8. 1 Berkaitan dengan Tergugat I yaitu Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 :
-----------------------------------------------------------------
• Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi
Profesi ; -------------------------------
Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,
Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi
Profesi membina dan mengawasi praktik kedokteran sesuai
dengan fungsi dan tugas masing-masing ;
----------------------------------------------------------------
• Diktum Kesatu Pencabutan STR sementara selama 9
(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai
dengan tanggal 26 Maret 2014 tidak dipermasalahkan tentang
lamanya sanksi disiplin, ini berarti Penggugat telah
menyetujui penjatuhan sanksi disiplin ;
-----------------------------------------------------------------
• Diktum Keenam Pembinaan : -------------------------------
• Bahwa penambahan Diktum Pembinaan dalam
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013, tidak
dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar serta
tidak terlalu berlebihan. Divisi Pembinaan merasa
bertanggungjawab penuh terhadap pembinaan praktik
kedokteran yang baik bagi dokter dan dokter gigi yang
terkena sanksi disiplin. Salah satu azas atau prinsip dalam
hukum adalah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,
berarti boleh dilakukan, artinya penambahan diktum
52
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pembinaan bukan sesuatu yang memberatkan Penggugat ;
--------------
• Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia
senantiasa menyelenggarakan pertemuan Bimbingan
Teknis Pemantapan Proesionalisme Bagi Dokter dan
Dokter Gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan
untuk melaksanakan praktik kedokteran yang baik
dengan mengacu kepada pedoman yang sudah ada,
dalam rangka untuk memberikakan perlindungan kepada
masyarakat sebagaimanaan ; ---
• Pentingnya mencantumkan Diktum Keenam terkait
dengan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia bersama Stakeholders (Suku
Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan dan Ikatan Dokter
Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan akan
memperjelas fungsi dan tugas sesuai dengan
kewenangan masing-masing (Pasal 71, Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) ;
-----------------------------------------------------
• Apapun bentuk sanksi disiplin yang diberikan terhadap
dokter dan dokter gigi, apakah pencabutan STR atau
Peringatan Tertulis selalu mencantumkan diktum
Pembinaan ; --------------------------------------------
Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-
sama dengan Organisasi Profesi ; -------------------------
• Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B
butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Dalam
Penegakan Sanksi Disiplin, menegaskan bahwa
Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi yang
dijatukan oleh Konail Kedokteran Indonesia setelah
mendapat surat rekomendasi dari Ketua Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
--------------------------------------------------------
• Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B
butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam
Penegakan Sanksi Disiplin, menegaskan bahwa Divisi
Pembinaan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
54
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pembinaan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;
-------------------------------------------------
• Undangan Ketua Konsil Kedokteran yang ditujukan kepada Kepala
Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter
Indonesia Pengurus Cabang Kota Jakarta Pusat dan Teradu untuk
menghadiri acara pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
dilanjutkan dengan Pembinaan Praktik Kedokteran yang baik bertempat
di Ruang Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia ; ---------------
• Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
2013 berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi sementara selama 9
(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan
26 Maret 2014, masih memerlukan Keputusan lebih lanjut oleh Suku
Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan dalam bentuk surat
pemberitahuan yang ditujukan kepada Saudara Tamtam Otamar
Samsudin, dr, SpOG untuk segera membekukan Surat Ijin Praktik sesuai
tanggal penetapan Keputusan Tergugat I ;
--------------------------------------------------------
• Bahwa pemberian rekomendasi Pencabutan STR selama 9 (sembilan)
bulan terhadap Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 09/P/
MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 belum mempunyai akibat
hukum, dan setelah ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
2013 baru ada akibat hukum sesuai dengan tanggal penetapan
Keputusan Tergugat 1. ----------------------
Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8.2 Berkaitan dengan Tergugat II, yaitu Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan
Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013.
• Bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan
bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan
bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,
sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi
menguraikan mengenai kriteria bukti baru ; --------
• Bahwa keberatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan
kepada MKDKI tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter
Gigi, yaitu bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam
keberatannya bukan merupakan bukti baru, untuk itu tidak diterima oleh
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia :
---------------------------------------------------------------
• Pemanggilan Ahli dilakukan sesuai dengan
prosedur kerja Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia.
• Majelis Pemeriksa Disiplin tetap melaksanakan
sidang dengan tidak memanggil Teradu (terlampir
bukti). ----------
56
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk Novum (bukti baru) melalui keberatan Penggugat yang
disampaikan kepada MKDKI, maka MKDKI tidak bisa memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal
56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tata
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi ; ---------------------------------------------
8.2 Pemberlakuan sanksi disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda
Regiatrasi sementar selama 9 (sembilan) bulan mulai tanggal 26 Juni
2013 sampai dengan 26 Maret 2014 otomatis Suku Dinas Kesehatan
Kota Jakarta Selatan mencabut Surat Ijin Praktik Saudara Tamtam
Otamar Samsudin, dr, SpOG sebanyak 3 (tiga) tempat ikut tercabut ;
------------------------------
8.3 Objek sengketa bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan tentang
Novum (bukti baru yang disampaikan oleh Penggugat), namun bukti
baru tersebut tidak memenuhi unsur persyaratan pada Pasal 55 ayat
(1), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi, untuk itulah keberatan Penggugat tidak dapat
diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
-------------------------
8. 4 Bahwa apabila informasi dan alat bukti yang dikumpulkan sudah
cukup maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tanpa
keharusan memanggil kembali Teradu (Penggugat ) yang sudah
pernah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sebab yang utama adalah
Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan dalam persidangan ;
-----------------------------------------------------------------
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang kekemukakan
Penggugat tentang bukti baru : --------------------------------------------------
9.1 bahwa keberatan Penggugat bukan merupakan bukti baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter
Gigi ; ---------------------------------------------------
9.2 bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan
bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan
bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,
sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi
menguraikan mengenai kriteria bukti baru. ;
----------------------------------------------------------
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Surat Kuasa yang diberikan oleh
keluarga pasien (Pengadu) yaitu Dra Risma Situmorang, SH, MH untuk
menghadap dan membuat pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak beralasan, karena surat
kuasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi Pengadu
(Dra Risma Situmorang, SH, MH) hadir dan memberikan keterangan dalam
persidangan MKDKI. Keterangan yang diberikan dalam persidangan itulah
58
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang menjadi pegangan utama bagi MPD dalam pengambilan keputusan ;
------------------------------------
11. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan MKDKI atas
pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang
diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar
hukum, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat
(sebagaimana salah satu tujuan utama Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila permohonan
Penggugat tersebut dikabulkan maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul
kembali peristiwa-peristiwa lain seperti yang diadukan Pengadu (Dra. Risma
Situmorang, SH, MH) kepada Tergugat ;
--------------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negera DKI Jakarta, up Majelis Hakim yang
memeriksa perkara agar memberikan keputusan sebagai berikut :
----------------------------------------------------------------------------------------
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah
mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Henry
Kurniawan (Suami dari Pasien Santi Mulyasari), melalui Kuasa Hukumnya Dra.
Risma Situmorang, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine, S.H., Advokat
dan Konsultan hukum pada kantor hukum Risma Situmorang & Partners,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/RM&P.VIII/2013 tanggal 26
Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Agustus 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT/
INTV ; ----------------------
Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Ketiga tersebut, pihak
Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, menyatakan secara lisan tidak
keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini pada persidangan
tanggal 27 Agustus 2013 ; ----------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut,
Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan Henry Kurniawan
sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 27
Agustus 2013 ; ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II
Intervensi memberikan Jawabannya berupa Eksepsi Kompetensi Absolut dan
Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 3 September 2013
sebagai berikut : --------------------------------------------------
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAKARTA TIDAK
BERWENANG MENGADILI PERKARA ATAS KEPUTUSAN KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) DAN KEPUTUSAN MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI).
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I DAN MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI) /
TERGUGAT II BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) / TERGUGAT I
DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
60
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
INDONESIA (MKDI) / TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas) halaman terdiri
dari 17 posita, 2 petitum Dalam Penangguhan dan 5 Petitum Dalam Pokok
Perkara telah mengajukan pembatalan terhadap : --
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Dalam Penegakan Saksi
Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr. SpOG Tertanggal 26
Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa . ----------------------------
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran, tertanggal 5 Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa II.
Bahwa sebelum Majelis Hakim jauh melangkah melakukan pemeriksaan atas
pokok perkara, maka harus terlebih dahulu dikaji dan diuji kembali kedua Surat
Keputusan tersebut di atas yang menurut Penggugat adalah Obyek Pengadilan
Tata Usaha Negara, apakah memang merupakan suatu Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan dijadikan sebagai obyek
Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;
---------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (‘UU PERATUN’) disebutkan:
Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
angka 7 : “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan
fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di
daerah” ------------------------------------------------------------.
angka 8 :”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. -------------------------------------------------
angka 9 :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan, final, yang menimbulkan akibat
hukum seseorang atau badan hukum perdata”
-------------------------------------------------------------------------------------.
Bahwa dari Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka sudah cukup jelas dan tegas
diatur “siapa yang dimaksud dan dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat
TUN, Keputusan mana dan Keputusan siapa yang dapat memenuhi syarat
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan
Tata Usaha Negara ic Pengadilan Tata Usaha Jakarta….! ;
------------------------------------
Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU PERATUN tentang urusan
pemerintahan adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------
“Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatanyang bersifat
eksekutif. --------------------------------------------------------------------------
62
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lebih lanjut Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang
berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman
27 alinea ke tiga (3) dan keempat (4) mengatakan : -----------------
“Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah
produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan
wewenang yang ada padanya (attribute) atau diberikan padanya dalam bidang
urusan pemerintahan (delegate)” ----------------------.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”?, dalam
Penjelasan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : ------------------------------
“yang dimaksud ‘urusan pemerintahan’ ialah ‘kegiatan yang bersifat eksekutif’.
Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif
dan yudikatif (jika bertitik tolak dari pada trias politika montesquieu dalam
ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan negara”.
-----------------------------------------------------------------------
Sekarang mari kita kaji, teliti dan uji berdasarkan kepada pengertian Pasal 1
angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
pendapat Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., tersebut di atas, apakah Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDI) yang dijadikan selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II
oleh Penggugat dapat diartikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..?
-----------------
Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
PRAKTIK KEDOKTERAN pada BAB I Ketentuan Umum menyebutkan sebagai
berikut : --------------------------------------------------------
Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 1 angka(3)
“Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri,
nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan
Konsil Kedokteran Gigi”. -------------------------------------------
Pasal 1 angka(14)
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang
berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan
dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
menetapkan sanksi”. ------------------------------------------
Bahwa selanjutnya tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) juga diatur di dalam
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 4 TAHUN 2011
TENTANG DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu
dapat dilihat pada : ------------------------------------------------------------------------
Pasal 1 angka(4) menyebutkan :
“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu
badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. -----------
Pasal 1 angka(5) menyebutkan :
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat
MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
64
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”.
---------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga diatur di dalam
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu dapat
dilihat pada : ---------------------------------------------------------------------------------
Pasal 1 angka(12) yang menyebutkan sebagai berikut : ------------------------
“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu
badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. ----------
Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dan siapakah
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDI) sesuai pengertian peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terbukti tidak satupun ketentuan peraturan perundang-udangan yang
menjelaskan bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDKI / TERGUGAT II masuk
atau memenuhi pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)
sebagaimana
diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG
PERATUN yang menyebutkan:”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDI / TERGUGAT II tidak merupakan
Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi/urusan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah (urusan eksekutif),tetapi KKI adalah suatu badan otonom,
Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan MKDKI adalah lembaga yang
berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan
dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
menerapkan sanksi. ----------------
Selanjutnya Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang
berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman
28 alinea kedua (2) mengatakan : ----------------------------------------
“Salah satu sisi yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum
publik tersebut, terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN, adalah
bahwa penerapan wewenang yang demikian, membawa akibat atau konsekuensi
hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga
masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara
sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya, wewenang hukum publik dikaitkan
selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuur organ)
dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala
tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum
(public service). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifat
sebagai pejabat umum (openbaar gezag)”. –
Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI)/TERGUGAT I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan
BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 29
Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi,
Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak satu
kalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
66
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan (eksekutif).
--------------------------------------------------
Pasal 6 mengatakan :
“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan,
penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik
kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis”.
-------------------------------------------------------------------------
Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :
“(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait
sesuai fungsi masing-masing. dst……….” --------
Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II, yaitu
bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VIII mulai dari Pasal 55 sampai dengan
Pasal 69 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK
KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi, Tugas, Keanggotaan serta
Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak satu pasal
atau kalimatpun yang menjelaskan bahwa MKDKI menjalankan tugas, fungsi dan
wewenang di bidang pemerintahan (eksekutif). -----------
Hal ini bisa kita lihat secara jelas dan tegas dalam Ketentuan Pasal 64 yang
mengatakan sebagai berikut : --------------------------------------------------
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :
Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggarandisiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara
penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi”.
---------------------------------------------------------------------------
Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/
TERGUGAT I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/
TERGUGAT II berbeda dengan fungsi,tugas dan wewenang BAPEK (Badan
Kepegawaian) yang melaksanakan Fungsi Administrasi di bidang Kepegawaian
sehingga BAPEK memang melaksanakan fungsi eksekutif dan oleh karenanya
BAPEK dan Keputusan BAPEK adalah merupakan Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat ke PTUN dan oleh
karenanya PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan terhadap
BAPEK. --------------------------------------------------------------------------
Bahwa selain KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang memiliki fungsi,
tugas, dan wewenang dalam menegakkan kode etik atau kedisiplinan profesi,
juga terdapat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berfungsi untuk
memeriksa dan mengadili serta membuat Keputusan pemberian saksi atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim. ----------------------------
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki Tugas membantu Sekertaris
Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan
Peradilan. Bahwa sifat pemberian saksi terhadap
Hakim yang terbukti melanggar kode etik bukanlah bersifat Keputusan yang di
keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara namun bersifat Profesional
68
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan netral atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh Hakim.
-------------------------------------------------------------------
Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilaporkan tersebut
bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga putusan pemberian saksi
oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kepada anggotanya tidak dapat di gugat
dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
------------------------------------------------------------------------------
Bahwa selain Majelis Kehormatan Hakim (MKH), juga terdapat contoh lain yang
mempunyai fungsi dan wewenang untuk menegakkan kedisiplinan anggotanya
dalam menjalankan profesi misalnya Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan
Advokat Indonesia) yang sesuai Pasal 10 tentang Kode Etik Advokat yang
menyebutkan bahwa ‘Dewan Kehormatan PERADI berwenang memeriksa dan
mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Advokat’, dalam
pelaksanaannya Dewan Kehormatan PERADI melaksanakan rangkaian sidang
pemeriksaan Kode Etik terhadap Advokat yang dilaporkan telah melanggar kode
etik tersebut. ----------------------------------------------------------
Bahwa Keputusan Dewan Kehormatan PERADI saat memberikan saksi kepada
Advokat yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN), sehingga putusan pemberian saksi kode etik oleh Dewan Kehormatan
PERADI tidak dapat di gugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
-----------------------------------------------------------------------------
Badan atau Lembaga lainnya yang juga merupakan badan yang Independen dan
bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah Dewan Pers sesuai
Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan Pasal 15 Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa
‘Dalam Upaya mengembangkan Kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan
pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen’.
-------------------------------------------------------
Contoh lainnya yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
ialah Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan Lembaga Negara Independen
yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang
bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
-----------------------------------------------------
Maka sangat jelas bahwa, MKH, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pers dan
Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan badan atau dewan kehormatan di
dalam organisasi profesi masing-masing yang memiliki kesamaan fungsi, tugas,
dan wewenang yang sama dengan KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang
bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga
Keputusannya bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh
karenanya putusan pemberian saksi oleh Badan, atau Lembaga atau Dewan
Kehormatan tersebut tidak dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
------------------------------------------
Dengan demikian Konsil Kedokteran Indonesia KKI/TERGUGAT I dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDI/TERGUGAT II adalah Badan
dan Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang ic UU No. 29 Tahun 2004
tentang PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
untuk menegakkan Disiplin Kedokteran yaitu dokter dan dokter gigi,
sama sekali tidak melaksanakan fungsi
70
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemerintahan sehingga adalah sangat keliru dan salah Penggugat telah
mengartikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) ) dan menggugat Keputusan
TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II a quo ke Pengadilan Tata Usaha
Negara ic PTUN Jakarta. ----------------------------
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I
DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA (MKDI)/TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN
PASAL 1 ANGKA 9 UU PERATUN. -------------------------------------------------
Bahwa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/
2013 yang dijadikan Penggugat sebagai Obyek Sengketa I adalah tentang
Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Dalam Penegakan Saksi Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr.
SpOG Tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dijadikan Penggugat sebagai
Obyek Sengketa II adalah Surat Keputusan MKDKI Nomor 09/P/MKDKI/
V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran tertanggal 5 Juni 2013
yang merupakan Keputusan MKDI karena adanya laporan Tergugat II Intervensi
kepada MKDKI pada tanggal 13 Mei 2011 melalui Kuasa Hukumnya yang
melaporkan ke MKDKI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Tamtam
Otamar Samsudin, SpOG (Penggugat) dengan register pengaduan No. 09/P/
MKDKI/V/2011 (Bukti T II Interv - 1). ---------------------
Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa adapun isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang
dilaksanakan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
“1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, spesialis obsetri dan
Ginekologi, ditemukan pelaggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana
diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin
Profeisonal Dokter dan Dokter Gigi: --------------------
Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi :’tidak melakukan tindakan/asuhan medis
yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien’ yaitu
Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik. -----
Pasal 3 Ayat (2) huruf h yang berbunyi : ’tidak memberikan penjelasan yang
jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya
dalam melakukan praktek kedokteran’ yaitu tidak memberikan penjelasan tentang
resiko tindakan seksio ke empat kalinya.
Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, Spesialis
Obsetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas
berupa ‘rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan
(9) bulan’. Pelanggaran yang dilakukan …………. dst”.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa dari isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 jelas
semuanya berisikan tentang penegakan prinsip-prinsip Kedokteran yang harus
dilakukan oleh seorang dokter ic Penggugat selaku Dokter Spesialis Obsetri dan
Ginekologi (SPOG), BUKAN tentang suatu penetapan tertulis yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan berlaku, yang bersifat
72
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau
badan hukum perdata”. -----------------------------------------------------------
Bahwa Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo didasari pada adanya pengaduan
dari pasien yang menduga telah terjadi Malpraktek atau kesalahan pelaksanaan
prosedur operasi caesar yang dilakukan Penggugat pada saat melakukan operasi
caesar pada pasien alm. Santi Mulyasari (isteri Tergugat II Intervensi) dan setelah
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokter ahli dan memakan waktu
lebih kurang 2 (dua) tahun barulah MKDKI / Tergugat II membuat dan
mengeluarkan Keputusan dan dibacakan pada sidang terbuka. --------------
Jadi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI / Tergugat II terhadap
Penggugat sampai melahirkan/menerbitkan Keputusan a quo adalah proses
pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat selaku Teradu dan pada
akhirnya MKDI/Tergugat II memberikan sanksi berupa berupa ‘rekomendasi
pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan, hal ini
sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang ada pada TERGUGAT II sebagaimana
Tergugat II Intervensi telah uraikan di atas.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa jika dibandingkan dengan Badan atau Pejabat TUN yang dalam
menerbitkan Keputusan TUN (KTUN), maka yang diuji oleh Hakim PTUN
adalah prosedur terbitnya Keputusan TUN (KTUN) yang digugat tersebut, maka
jelas apa yang dilaksanakan oleh MKDKI / TERGUGAT II adalah bukan proses
atau prosedur yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN.
---------------------------------------------------------------
Bahwa MKDKI / TERGUGAT II juga tidak melaksanakan wewenang hukum
publik dan juga tidak sebagai pejabat publik yang merupakan
Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
organ pemerintahan (bestuur organ) dan menjalankan wewenangnya dalam
fungsi pemerintahan, dan dalam membuat dan menerbitkan Keputusan a quo
bertindak demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service),
melainkan bersidang melakukan pemeriksaan kepada Pelapor, Teradu dan saksi-
saksi yang terlibat pada saat dilakukannya operasi caesar oleh Penggugat kepada
alm Santi Mulyasari isteri Tergugat II Intervensi serta dokter ahli untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam penerapan
disiplin ilmu kedokteran, dan karena terbukti Teradu (Penggugat) melakukan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran maka kepada Penggugat diberikan sanksi, dan
sanksi tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh KKI / TERGUGAT I.
------------------------------------------------------------------------------
Bahwa isi Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo, kemudian dilaksanakan oleh
KKI/Tergugat I yaitu dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat
selama 9 (sembilan) bulan. ----------------------------------------------
Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah
merupakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Badan atau Lembaga
Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Profesi di bidang Kedokteran,
sehingga sangatlah jauh berbeda dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan yang dapat
digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ---------
Hal ini bisa dilihat dan dipahami secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka11
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang
mengatakan sebagai berikut : ----------------------------
Pasal 1 angka 11 :“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu
pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan
74
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang
berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”.
-------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Keputusan
TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II bukan merupakan Keputusan TUN
sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang
PERATUN dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 77 Undang - Undang
PERATUN yang menyebutkan : ----
‘Eksepsi tetang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu
selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan” ; -----------------------------------------
Dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Kompetensi
Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ini untuk diputuskan
dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan
menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
mengadili perkara ini. ---------------
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut :
---------------------------------------------------------------------------------------
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT II
INTERVENSI untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili
perkara ini. --------------------------------------------------------------------
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -------------------
Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi
Kompetensi Absolut tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. -------------------
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
yang telah dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam
gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II
INTERVENSI, karena mengenai pokok perkara (substansi) bukan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa dan mengadilinya.
-------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / TERGUGAT II telah
melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlakuic ic Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sehingga
Pengugat tidak dapat menggugat Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan
TERGUGAT II a quo dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 Ayat 2
huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ---
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
76
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 121/G/2013/PTUN-
JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan keputusan sebagai
berikut : -------------------------------------------
DALAM EKSEPSI :
Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili
sengketa a quo. --------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard).
-------------------------------------------------------------------------------------
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ----------------------
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I,Tergugat II dan Jawaban
Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat mengajukan Repliknya
tertanggal 16 September 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 30
September 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan
Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam
Berita Acara Persidangan Perkara ini ;
---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah
Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilegalisir, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1
sampai dengan P - 61 , sebagai berikut : -----------------------
1. Bukti P - 1 : Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor Registrasi
3111301211031779 yang dikeluarkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia tanggal 20 Februari 2012 atas
nama Tamtam Otamar Samsudin. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; ---------------------------------------
2. Bukti P - 2 : Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Umum MMC Nomor
: 1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 atas nama Dr.
Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.
yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------
3. Bukti P - 3 : Surat Izin Praktik di PBDS Invasif Sam Marie Family
Health Care Nomor : 1.2.01.3171. 1350/45007/09.16.2
atas nama Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.
Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli ) ;
--------------------------------------
4. Bukti P - 4 : Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Bedah Bedah Asri
Nomor : 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 atas nama Dr.
Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG. Yang dikeluarkan
78
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Selatan pada tanggal 15 Juni 2012. (fotokopi sesuai
dengan asli ) ; -----------
5. Bukti P - 5 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik No.
Lab. : 11014965 atas nama pasien Ny. Santi
Mulyasari, umur 38 tahun, Konsultan Prof. Dr.
Riadi Wirawan, Sp.PK (K) Spesialis Patologi Klinik
yang dikeluarkan oleh RS. MMC tanggal 15 April
2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------------
6. Bukti P - 6 : Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio
Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada dr. As’at,
tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani dan
disetujui sendiri oleh Santi Mulyasari dan Henry
Kurniawan selaku suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------
7. Bukti P - 7 : Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio
Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada dr.
Tamtam Otamar Samsudin, tanggal
20 April 2011 yang ditandatangani dan disetujui sendiri
oleh Santi Mulyasari dan Henry Kurniawan selaku
suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -------
8. Bukti P - 8 : Surat Pemberitahuan Informasi oleh Dokter
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) atas nana pasien
Ny. Santi Mulyasari di Rumah Sakit Umum MMC pada
Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 21 April 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
9. Bukti P - 9 : Surat Laporan Operasi di Rumah Sakit MMC Nomor
Registrasi : 52-93-4 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Tamtam Otamar Samsudin, dr.,Sp.OG atas nama
pasien Ny. Santi Mulyasari (fotokopi sesuai dengan
asli ) ; --------------------------
10. Bukti P - 10 : Resume Medik (Medical Report) atas nama pasien
Santi Mulyasari yang ditandatangani oleh
Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG. Sebagai
penanggung jawab pasien di Rumah Sakit MMC.
(fotokopi sesuai dengan asli ) ; ------------------------
11. Bukti P - 11 : Surat Permintaan Konsultasi No. 52-93-47 atas nama
pasien Santi Mulyasaridari Penggugat ditujukan kepada
dr.Anastesi beserta jawabannya. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; --------------------------
12. Bukti P - 12 : Catatan Anastesi dari dr As’at atas nama pasien Santi
Mulyasari di Rumah Sakit MMC tanggal 21 April
2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------
13. Bukti P - 13 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal 21 April
2011 yang dikeluarkan oleh dr. Purherbianto, S.Sp.AN
mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------------
14. Bukti P - 14 : Surat Keterangan dari dr. Purherbianto, S.Sp.AN
Rumah Sakit MMC, tanggal 10 Juli 2013 tentang COD
80
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pendarahan untuk kelengkapan surat kematian dalam
proses pemakaman. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
---------------------------------------
15. Bukti P - 15 : Surat Keterangan Dokter / Attending Physicians’s
klaim meninggal dunia tanggal 21 April 2011 untuk
syarat klaim asuransi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P - 16 : Surat Keterangan Dokter (sebagai kelengkapan
Pengajuan Klaim Kematian untuk pihak asuransi)
yang di tandatangai oleh dr. Tamtam Otamar Samsudin,
Sp. OG. (fotokopi dari fotokopi) ; --------
17. Bukti P - 17 : Piagam diberikan kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin
atas ikut sertanya dalam perkumpulan obstetri
Ginekologi Indonesia pertemuan Tahunan Perkumpulan
IX di Suranaya, 2-5 Juli 1995 sebagai Juara I Karya
Ilmiah Katagori Poster. (fotokopi dari fotokopi) ;
----------------------------------
18. Bukti P - 18 : Sertifikat Pelatihan Resusitasi Neonatus kerjasama
antara Perkumpulan Perinatologi Indonesia ( Perinasia)
dan Ikatan Dokter Anak (IDAI) yang dilaksanakan di
Jakarta 6-7 Mei 2000. (fotokopi dari fotokopi) ;
-----------------------------------
19. Bukti P - 19 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Rumah
Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) bekerjasama
dengan komisi Akredetasi Rumah Sakit dan Sarana
Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kesehatan lainnya (KARS), Pelatihan tanggal 12-13
November 2001. (fotokopi dari fotokopi) ;
-----------------------------------
20. Bukti P - 20 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Sub Bagian
Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan
Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG
sebagai Peserta Pendidikan Imunoendokrinologi
Reproduksi I, tanggal 1 - 4 April 2002. (fotokopi dari
fotokopi) ; --------------------
21. Bukti P - 21 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Sub Bagian
Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan
Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG
sebagai Peserta Pendidikan Imunoendokrinologi
Reproduksi II, tanggal 26 - 29 Agustus 2002. (fotokopi
dari fotokopi) ; --------------
22. Bukti P - 22 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh program Study Ilmu
Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan
Universitas Muhamadiyah Jakarta kepada dr. Tamtam
Otamar Samsudin, S.Sp.OG sebagai Pembicara
Seminar Keperawatan dengan tema Persalinan Dalam
Air (Water Birth) “Dalam Pandangan Medis dan Dunia
Keperawatan” Jakarta 9 Februari 2008. (fotokopi sesuai
82
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan asli) ;
-----------------------------------------------------------
23. Bukti P - 23 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh O & G Partners
Fertility Centre Embryonics International Singapore
dan Singapore Oparations Division
Parkway Health kepada dr. Otamar Samsudin, atas
partisipasinya sebagai peserta dalam Workshop on
Assisted Reproduvtive Techniques, yang diadakan di
Singapore tanggal 5-7 Juni 2008. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; ------------------
24. Bukti P - 24 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perkumpulan
Obstetri dan Ginekologi Indonesia)
kepada dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
sebagai peserta dalam Kngres Obstetri Ginekologi
Indonesia XIV dengan tema “Caring With
Science Bring POGI to the Global Community” yang
diadakan di Surabaya-Jawa Timur,6-9 Agustus 2009.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
-----------------------------------------------------------
25. Bukti P - 25 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh SamMarie Family
Healthcare kepada dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG
atas partisipasinya sebagai Pembicara Talksow dengan
tema Mewujudkan Keturunan Yang Berkualitas dan
Membina Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini, yang
diadakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,
Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 8 Agustus 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------
26. Bukti P - 26 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) dan LDP Indonesia kepada
dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
sebagai Pembicara dalam Seminar Sehari dengan tema
“Melahirkan di Air (Water Birth), yang diadakan di
Hotel Emerald Garden Medan, tanggal 15 Agustus
2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------
27. Bukti P - 27 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh IDI (Ikatan Dokter
Indonesia) Cabang Jakarta diberikan kepada dr.
Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG. atas ikut
sertanya dalam Malam Klinik Perkumpulan Obstetri
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta
dengan tema Scars management in Obstetri &
Gynecology Surgery sebagai peserta tanggal 1
Nopember 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
28. Bukti P - 28 : Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan
Uroginekologi Rekonstruksi Indonesia kepada dr. T.
Otamar Samsudin atas partisipasinya sebagai peserta
dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) III, yang
diadakan di Denpasar tanggal 2-4 Maret 2010.
84
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------------------
29. Bukti P - 29 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ginecologic Oncology
Divsion Departement of Obstetrics and Bynecologu
Faculty of Medicine, University of Indonesia kepada dr.
Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG sebagai
participant dalam Asia Pasific Confrence of
Gynecology Surgery yang diadakan di Discovery
Kartika Plaza Hotel bali, tanggal 6-9 Oktober 2010.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ------
30. Bukti P - 30 : Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Ikatan
Dokter Indonesia kepada Tamtam Otamar S, dr. Sp.OG
atas partisipasinya sebagai peserta dalam Simposium
Nasional Endometriosis yang diadakan di Bandung,
tanggal 16-17 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ------------------
31. Bukti P - 31 : Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan
Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Indonesia kepada
dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
sebagai peserta dalam Pertemuan Ilmiah Berkala V
pada Workshop Assisted Reproductive Technology,
yang diadakan di RSUP Sanglah, Denpasar, tanggal
22-23 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------
32. Bukti P - 32 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta dan
Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah DKI Jakarta
kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas
partisipasinya sebagai peserta dalam Sarasehan Ilmiah
POGIJAYA Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia Cabang Jakarta yang diadakan di Jakarta,
tanggal 27-28 Maret 2011. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -
33. Bukti P - 33 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) kepada dr. Tamtam
Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagai
peserta dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan POGI XIX,
yang diadakan di Sangri-la Hotel, Jakarta, tanggal 2-7
Juli 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------
34. Bukti P - 34 : Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence)
yang dikeluarkan oleh Kolegium Obstetri dan
Ginekologi Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.OG dan sertifikat ini berlaku untuk 5
(lima) tahun, ditandatangani oleh Prof. Dr.dr.
Soegiharto Soebijanto, Sp.OG. (K) selaku Ketua/
Chairman, Jakarta 31 Januari 2012. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; --------------------------------------
35. Bukti P - 35 : Certificate yang dikeluarkan oleh Indonesian
Associateion For In Vitro Fertilization (IAIVF) kepada
dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas
86
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
partisipasinya sebagai peserta dalam acara 1st
Congress Of Indonesian Associatetion For In Vitro
Fertilization (IAIVF) dengan tema Ovarian Aging
Cource, yang diadakan di Grand Melia Jakarta, tanggal
13-15 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------------------
36. Bukti P - 36 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Gestosis Organization
kepada Tamtam Otamar S, dr. Sp.OG atas
partisipasinya sebagai peserta dalam Acara The 44th
International Meeting of Gestosis Organization yang
diadakan di Fourseason Hotel- Jakarta, tanggal 6-8 Mei
2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
-----------------------------------------------
37. Bukti P - 37 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perhimpunan
Obstetri dan Ginekologi Ondonesia) Cabang Jakarta
dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI
Jakarta kepada dr.Tamtam Otamar
S, Sp.OG atas partisipasinya sebagai peserta dalam
Malam Klinik Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia dengan tema Acute Pain Management in
Famale, yang diadakan di Jakarta, tanggal 5 Mei 2013.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
38. Bukti P - 38 : Surat Konsil Kedokteran Indonesia (the Indonesian
Medical Council) No. HK. 01.02 / 03 / KKI / VI /
2061 / 2013, Perihal Penyampaian Keputusan Konsil
Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kedokteran Indonesia, tanggal 25 Juni 2013. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ------
39. Bukti P - 39 : Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara
Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.Og, tanggal 26 Juni
2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------
40. Bukti P - 40 : Surat Konsil Kedokteran Indonesia No. HK. 01.02 / 03
/ KKI / VII / 2212 / 2013, tanggal 3 Juli 2013 Perihal
Penyampaian copy Salinan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tanggal 3
Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli)
41. Bukti P - 41 : Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/
V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; ------------------
42. Bukti P - 42 : Surat Keputusan MPD pada Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor
09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran
Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ------------------
43. Bukti P - 43 : Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus
88
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dugaan pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Dokter
Gigi, ditetapkan pada tanggal 6 April 2011. (fotokopi
sesuai printout) ; ---
44. Bukti P - 44 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran, disahkan tanggal 6
Oktober 2004. (fotokopi dari fotokopi) ; --
45. Bukti P - 45 : Salinan Perkonsil Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata kerja MKDKI dan MKDKIP,
tanggal 4 Agutus 2011. (fotokopi dari fotokopi) ; --
46. Bukti P - 46 : Salinan Peraturan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011
tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi,
tanggal 22 September 2011 dan lampirannya. (fotokopi
sesuai engan asli) ; ----------
47. Bukti P - 47 : Bukti Rekam Medik Nomor 0101289 atas nama pasien
Sari Nila Puspita, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ----------------
48. Bukti P - 48 : Bukti Rekam Medik Nomor 0101366 atas nama pasien
Santy Triokktaviani, yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Sam Marie Family Health Care Wijaya.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ----------------
49. Bukti P - 49 : Bukti Rekam Medik Nomor 0101590 atas nama pasien
Nastaina Dewi R, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ----------------
Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
50. Bukti P - 50 : Surat Nomor 6604/-1.777.11 dari Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Suku
Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
tertanggal 4 Juli 2013 tentang Peringatan Keras kepada
Penggugat yang baru dikirim dan diterima Penggugat
tanggal 14 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
---------------------------------------
51. Bukti P - 51 : Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
6601/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,
tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
52. Bukti P - 52 : Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
6602/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,
tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
53. Bukti P - 53 : Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
6603/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas
Kesehatan, tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ------------------------------------------------
54. Bukti P - 54 : Surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :
08/P/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal
90
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
55. Bukti P - 55 : Surat Suku Dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Selatan Nomor : j8740/-1.777.11 tanggal 9 September
2013 perihal Jawaban Surat penangguhan Pencabutan
SIP. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
56. Bukti P - 56 : Surat dari dr Tamtam Otamar samsudin, Sp.OG kepada
dr. Frizar Irmansyah SP.OG. KFER selaku Ketua
Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta
tanggal 7 November 2013 (fotokopi sesuai dengan
asli) ; --------------------------
57. Bukti P - 57 : Surat dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia Cabang Jakarta Nomor : 180/POGI Jaya/
XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Keterangan
POGI Jaya mengenai Seksio Sesarea. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -------------
58. Bukti P - 58 : Panduan Penatalaksanaan Kehamilan Dengan Diabetes
Melitus, Panduan Penatalaksaan Hipertensi dalam
kehamilan, Panduan Penatalaksaan Kehamilan
dengan P, J, T di
Indonesia, Panduan Penatalaksaan Sepsis pada ibu,
Panduan Penatalaksaan prosedur tetap kehamilan
ganda, Panduan Penatalaksaaan Kehamilan dengan
Penyakit Jantung, Panduan Penatalaksanaan
Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pendarahan pasca persalinan yang dikeluarkan oleh
HKTM-POGI (Himpunan Kedokteran FetoMaternal
Pogi) dengan Koordinator Tim Fetomaternal Prof. Dr.
Dr. Agus Abadi, Sp.OG (K) Anggota Tim Fetomaternal
FK-UNAIR. (fotokopi sesuai dengan printout) ;
---------
59. Bukti P - 59 : Panduan Pelayanan Medik Kanker Ginekologi Edisi
Ke-2 oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.
(fotokopi sesuai dengan printout) ; ------
60. Bukti P - 60 : Panduan Tata Laksana Keguguran Berulang – Hasil
Lokakarya Himpunan Endokrinologi – Reproduksi dan
Fertilitas- POGI Jogyakarta , 19 Juni 2010. (fotokopi
dari fotokopi) ; --------------------
61. Bukti P - 61 : Panduan Pelayanan Medik Prolaps alat Genitalia
diterbitkan oleh Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi
- POGI. (fotokopi dari fotokopi) ; ------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat
yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan
aslinya, sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 17, adalah sebagai berikut :
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran. (fotokopi sesuai
dengan print out) ; --------------------------------
92
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bukti T - 2 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran Dan Dokter Gigi.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
3. Bukti T - 3 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter
Gigi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
4. Bukti T - 4 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/
KKI/KEP/XII/2007 Tentang Pedoman Tata
Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Ptovinsi
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; ---------------
5. Bukti T - 5 : Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin,
Sp.OG Nomor : 717/U/MKDKI/IV/2013
tanggal 9 April 2013 perihal Penyampaian Salinan
Keputusan MPD (Majelis Pemeriksa Disiplin).
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------------------
6. Bukti T - 6 : Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/
V/2011 Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
-----------------------------------------------
Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Bukti T - 7 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
KKI/KEP/VI/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara
Tamtam Otamar Samsudin, dr., Sp.OG. tanggal 26 Juni
2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------
8. Bukti T - 8 : Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.
Nomor : 1189/U/MKDKI/ V/2013 tanggal 29 Mei 2013
perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; --------------------------------------
9. Bukti T - 9 : Surat yang ditandatangani Sekretaris Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditujukan
kepada Prof. Dr.Med. Ali Baziad, dr.,Sp.OG. (K), Dyah
Silviaty, dr., Sp.A, MHKes., Pfof. Dr. Umar Fahmi
Achmadi, dr, MPH, Ph.D, Dr. Sabir Alwy,SH,MH, Edy
Sumarwanto, drg, MM, NHKes., dan Mida
Thiana,Amd, SH. Nomor : 1124/U/MKDKI/V/2013
tanggal 22 Mei 2013 perihal Penugasan Sidang MPD.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
10. Bukti T - 10 : Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin,
Sp.OG Nomor : 1190/U/MKDKI/IV/2013 tanggal 29
94
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2013 perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------------------
11. Bukti T - 11 : Surat yang ditandatangani Sekretaris Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tentang
Pemberitahuan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin
Nomor : 1191 / U/ MKDKI / V /2013 yang
diadakan pada tanggal 5 Juni 2013 (fotokopi sesuai
dengan asli) ; ---------------------------------------
12. Bukti T - 12 : Keputusan Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Keputusan
Pengaduan No. 10/P/MKDKI/V/2012 (fotokopi sesuai
dengan salinan) ;----------------------
13. Bukti T - 13 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Nomor 1124/U/MKDKI/V/2013 tanggal 23
Mei 2013, perihal Penugasan Sidang MPD. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; --------------------------
14. Bukti T - 14 : Daftar hadir Sidang Pemeriksa Disiplin Pengaduan
Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 pada hari Rabu, tanggal
29 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------------------------------------
15. Bukti T - 15 : Standard Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi,
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia,
disusun di Jakarta tahun 2006. (fotokopi dari fotokopi) ;
-----------------------------------
Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16. Bukti T - 16 : Laporan Persidangan Keterangan Ahli oleh Bp.
Merdias Almatsier, dr. Sp.S pada kasus Sdr. Tamtam
Otamar Samsudin, dr, Sp.OG di PTUN
Jakarta pada hari kamis, tanggal 7 November 2013, jam
09.15 WIB. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
-----------------------------------------------------------
17. Bukti T - 17 : Surat Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta Nomor
W2.TUN 1-1205/HK-06/X/2013 tanggal 31
Oktober 2013 ditujukan kepada MKDKI untuk sidang
tanggal 14 November 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah dilegalisir, diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv
- 1 sampai dengan T II Intv - 25 , sebagai berikut : -----
1. Bukti T II Intv - 1 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
19 /KKI/KEP/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap
Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG.
(fotokopi dari fotokopi) ;
--------------------------------------------
96
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bukti T II Intv – 2 : Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Atas pengaduan Nomor
09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013
Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi) ; ---------
3. Bukti T II Intv - 3 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Peruabahn Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1
angka 7,8,9 Pasal 62, Pasal 67, Pasal 77 dan
Pasal 83. (Fotokopi sesuai dengan
asli) ; --------------------------------------------------
4. Bukti T II Intv - 4 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal
angka (3), (14), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 64.
Bukti di pending ; ---------------------
5. Bukti T II Intv - 5 : Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran
Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, khususnya
Pasal 1 angka 12. (fotokopi dari fotokopi) ;
-------------------------
6. Bukti T II Intv - 6 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional
Dokter dan Dokter Gigi, khususnya Pasal 1
Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
angka 4 dan 5. (fotokopi dari fotokopi) ;
--------------------------------------
7. Bukti T II Intv - 7 : Buku “ Hukum Tata Usaha Negara dan
Kekuasaan “ oleh Prof.DR. Paulus Effendi
Lotulung, S.H., halaman 27 alinea ketiga (3),
keempat (4) dan halaman 28 alinea kedua (2).
(fotokopi sesuai asli) .; ------------
8. Bukti T II Intv - 8 : Foto Tergugat II Intervensi beserta anak-anak
Tergugat II Intervensi dan foto anak
keempat yang lahir sesaat setelah
almarhumah Santi Mulyasari isteri Tergugat II
Intervensi menjalani operasi caesar oleh
Penggugat di RD. MMC Kuningan Jakarta sejak
bayi hingga saat ini. (sesuai dengan print out
foto) ; --------------------------------------
9. Bukti T II Intv - 9 : Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta
Kematian Nomor 223/JT/KM/2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Mei 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------
10. Bukti T II Intv - 10 : Surat dari Risma Situmorang, Heribertus &
Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 13
Mei 2011 kepada Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),
perihal Mohon Melakukan
98
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Terhadap dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.OG. Atas Dugaan Mal Praktek
Sehingga Menyebabkan Kematian Pasien
Bernama Santi Mulyasari di Rumah Sakit
Metropolitan Medical Center. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----------------
11. Bukti T II Intv - 11 : Resume Medik / Medical Report Rumah Sakit
Metropolitan Medical Center (MMC) No.
Rekam Medik : 52.93.47. (Fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----------------------------
12 Bukti T II Intv - 12 : - Surat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
516/U/MKDKI/ II/2012 tanggal 7 Maret
2012 perihal Permintaan Kehadiran.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------
- Surat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
975/U/MKDKI/ V/2012 tanggal 1 Mei 2012
perihal Permintaan Kehadiran. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ------------
- Surat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
1815/U/MKDKI/ VIII/2012 tanggal 15
Agustus 2012 perihal Penjelasan Tindak
Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lanjut pengaduan. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ----------------------------------
- Surat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
521/U/MKDKI/ III/2013 tanggal 15 Maret
2013 perihal Permintaan Kehadiran Sidang.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --
- Surat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
1189/U/MKDKI/V/2013 tanggal 29 Mei
2013 perihal Pemberitahuan Sidang
Pembacaan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------------------------
13. Bukti T II Intv - 13 : Surat dari Risma Situmorang, Heribertus &
Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 12
Mei 2011, Perhal Somasi / Peringatan. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----------------
14. Bukti T II Intv - 14 : Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,
Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur
Utama RS MMC) Nomor 419/Dirut/Ext/V/2011
tertanggal 20 Mei 2011, hal Jawaban Somasi /
Peringatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
-----------------
100
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15. Bukti T II Intv - 15 : Surat Risma Situmorang, Heribertus & Partners
Nomor Surat 164/RH&P.V/2011 tertanggal 31
Mei 2011, hal Somasi / Peringatan Terakhir.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
---------------------------------------
16. Bukti T II Intv - 16 : Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,
Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur
Utama RS MMC) Nomor 454/Dirut/Ext/
VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011, hal Jawaban
Somasi / Peringatan Terakhir. (fotokopi sesuai
dengan asli ) ; ----
17. Bukti T II Intv - 17 : Berita di Majalah Gatra No. 46 Tahun XIX
19-25 September 2013, halaman 46 sampai
dengan 47 dengan judul “ Buntut Keberatan
Vonis Malpraktek ”. (fotokopi sesuai print
out) ; ---------------------------------
18. Bukti T II Intv - 18 : Berita di Media online tanggal 19 Agustus 2013
dengan judul “ Berikan Sanksi Majelis
Kehormatan Dokter Bakal Dituntut “. (fotokopi
sesuai printout) ; -----------------------
19. Bukti T II Intv - 19 : Surat Risma Situmorang & partners Nomor 226/
RM&P.IX/2013 tertanggal 11 September 2013,
perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan
Penangguhan No. 121/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juli 2013 Karena Tidak Memenuhi
Ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Dan
Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terbukti Merugikan Kepentingan Tergugat II
Intervensi (Korban Malpraktek) Dan
Mengancam Kepentingan Umum. (fotokopi dari
fotokopi) ; --------------------------------------
20. Bukti T II Intv - 20a : Surat Risma Situmorang & partners Nomor 244/
RM&P.IX/2013 tertanggal 25 September 2013,
perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan
Penangguhan No. 121/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juli 2013 Karena Tidak
Memenuhi Ketentuan
Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Undang-Undang
Peratun Dan Hakim Tidak Memberikan
Kesempatan Yang Sama, Tanpa Mendengarkan
Pihak Tergugat I, Tergugat II Dan Pihak Yang
Berkepentingan Atas Putusan A Quo Yaitu
Pemohon Sebelum Dikeluarkan Penetapan.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
--------------------------------------
Bukti T II Intv - 20b : Tanda Terima Surat Nomor 244/
RM&P.IX/2013 kepada Bapak Husban, SH.,
MH. Ketua Majelis Hakim No. 121/G/2013/
PTUN-JKT, Bapak I Nyoman Harnanta, SH.,
MH. Anggota Majelis Hakim No. 121/G/2013/
PTUN-JKT dan Ibu Elizabeth I.E.H.L. Tobing,
102
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SH., M.Hum. Anggota Majelis Hakim No. 121/
G/2013/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ---------------------------------------
21. Bukti T II Intv - 21 : Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atas Pengaduan
Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 Tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia,
tertanggal 23 Juli 2013 (Fotokopi sesuai
dengan salinan) ; ---------
22. Bukti T II Intv - 22 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap
Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
---------------------------------------
23. Bukti T II Intv - 23 : Kronologis Persalinan Martini Nazif oleh dr.
Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG di Rumah
Sakit Asih tertanggal 9 Oktober 2013. (fotokopi
sesuai dengan asli) ; ---------
24. Bukti T II Intv - 24 : Berita di Koran Suara Pembaruan tanggal 3
Oktober 2013 halaman 40, berjudul” rayuan
Persalinan “ Water Birth” berujung Kematian.
(fotokopi sesuai dengan asli /print out) ;
-------------------------------------------
Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
25. Bukti T II Intv - 25 : Laporan Polisi tertanggal 11 Oktober 2013 di
Polda Metro Jaya, atas nama Martini Nazif.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------
Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang
Ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang
dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yaitu :
-----------------------------------------------------------------------
Prof, dr. NUGROHO KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS, Warganegara
Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 4
Oktober 1942, pekerjaan Swasta dengan jabatan Direktur
Utama PT. Ellora Medicare dan Direktur Utama Brawijaya
Women and Childrean Hospital Rumah Sakit , Agama
Islam, beralamat di Jalan Tebet Utara III No. 11 Jakarta
Selatan. ------------------
Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ; ------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Ahli kurang paham tentang masalah yang ada di pengadilan akan
tetapi Ahli datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian
yang dimiliki ; --------------------------------------
- Bahwa ahli adalah dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi serta
Konsultan Onkologi ; ------------------------------------------------------------
- Bahwa emboli air ketuban adalah peristiwa masuknya air ketuban
kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga
menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi
104
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan
terganggugunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan
pendarahan hebat, dan menyebabkan pasien shock ;
---------------------------------------------------------------------
- Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban,
kejadian tersebut terjadi sangat mendadak dan sangatlah fatal serta sulit
sekali untuk disembuhkan, dampak dari terjadinya emboli air ketuban
adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah
menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan. Kasus ini jarang terjadi
perbandingannya adalah 1 : 80.000 ;
-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa emboli air ketuban dapat terjadi baik pada usia kehamilan cukup
maupun prematur ; ------------------------------------------------------
- Bahwa seorang ibu yang berumur 38 tahun dengan bekas operasi secio
caecar sebanyak 3 kali dengan kadar Hb 9,1 bukan merupakan suatu
persalinan yang beresiko tinggi, karena setiap operasi itu mempunyai
resiko baik itu operasi pertama, kedua, ketiga maupun keempat kali ;
-------------------------------------------------
- Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak otomatis menjadi resiko tinggi karena
pada kehamilan masuk semester III Hb cenderung turun dan akan kembali
setelah persalinan ; --------------------------------------
- Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak ada keharusan untuk menaikkan Hb
dan tidak harus tranfusi darah karena tranfusi darah dapat mengakibatkan
Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
resiko tertularnya penyakit yang masuk melalui melalui darah tersebut ;
----------------------------------------------
- Bahwa standard POGI tidak mengatur keharusan penyedian darah dalam
melakukan persiapan terhadap pasien yang akan dilakukan tidakan operasi
caecar ; ---------------------------------------------------------
- Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan kadar Hb baik di derah maupun di
kota , jika kadar Hb 7 baru diperlukan tranfusi darah ; ---
- Bahwa seorang dokter kandungan dalam melaksanakan persalinan tidak
harus di dampingi. Pada prinsipnya seorang dokter setelah dia lulus
kompentensi dokter kandungan dia harus mandiri dan tidak perlu
pendamping, dan POGI tidak mengatur hal demikian Untuk kasus dokter
yang sudah sepuh biasanya perlu pendamping
- Bahwa setiap dokter wajib menjelaskan segala resiko yang terjadi pada
setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasiennya dan biasanya
penjelasan tersebut tertuang dalam informed concent (perjanjian medik) ;
---------------------------------------------------------------
- Bahwa ahli tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai ahli
pada pemeriksaan di MKDKI pada kasus ini ; -----------
Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu)
orang ahli dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang
dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :
----------------------------------------------------------------
MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K) Laki-laki, tempat tanggal lahir,
Kotabumi, 8 September 1944, pekerjaan Ketua Kelompok
Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional,
106
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Alternatif Komplementer pada Kementerian Kesehatan,
Agama Islam, beralamat di Puri Bintaro PB I No. 48
Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan ;
--------------------------------------------
Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------
- Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibentuk pada
tahun 2006 ; -----------------------------------------------------------------
- Bahwa Ahli pernah sebagai Ketua MKDKI periode tahun 2006 sampai
dengan tahun 2011 ; ---------------------------------------------------
- Bahwa Disiplin Profesi Kedokteran adalah keilmuan profesi, yang menilai
apakah dokter dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma
perilaku dan standarisasi dokter yang berlaku ; ------
- Bahwa Tugas MKDKI adalah menegakkan disiplin profesi dokter dengan
cara melakukan penilaian terhadap penyimpangan seorang dokter dalam
menjalankan profesinya sebagai dokter ; -----------------
- Kewenangan MKDKI sesuai dengan Undang-Undang adalah menerima
atau menolak pengaduan kemudian melakukan pemeriksaan awal,
pengumpulan data dan membentuk Majelis Pemeriksaan Disiplin serta
memeriksa Pengadu, Teradu dan Saksi, kemudian menetapkan apakah
melanggar profesi disiplin atau tidak
- Bahwa sanksi yang dijatuhkan MKDKI adalah berupa Peringatan Tertulis,
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan
Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pencabutan STR untuk sementara waktu atau selamanya ;
-----------------------------------------------------------------------
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) sedangkan Surat Ijin Praktik (SIP) dikeluarkan oleh
Dinas Kesehatan terkait dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat ; ---------
- Bahwa dengan dicabutnya STR dicabut oleh KKI maka otomatis SIP
tidak berlaku dan doker yang bersangkutan tidak dapat praktik
- Bahwa MKDKI dalam menegakkan Displin Kedokteran dikarenakan
adanya pengaduan yang diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan awal
kemudian dibentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) untuk melakukan
sidang, mengumpulkan data, memanggil Pengadu dan Teradu dan ahli
jika perlu. Selanjutnya MPD membuat rangkuman / dokumen untuk
menetapkan hasilnya, jika ada keberatan maka dapat menyampaikan
kepada MPD kemudian Majelis akan mempelajari kembali jika perlu
memanggil ahli dan selanjutnya Majelis membacakan putusan ;
----------------------------------------------
- Bahwa oleh karena masalah efisiensi biaya, maka Ahli bukan dari
Pengadu atau Teradu akan tetapi ditentukan oleh MKDKI sesuai dengan
kompetensinya serta mengacu kepada standard profesi ; --
- Bahwa dalam hal Teradu megajukan keberatan maka MPD dan
mengajukan bukti baru , maka MPD akan menyidangkan kembali secara
internal ; ------------------------------------------------------------------
- Bahwa MPD dalam memutus pengaduan berdasarkan keyakinan dan
mengacu pada standard oparasional prosedur profesi ; ---------
108
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa sanksi yang tidak direkomendasikan oleh MKDKI tidak wajib
dijalankan oleh Teradu ; ---------------------------------------------------------
- Bahwa sebelum melakukan tindakan operasi dokter atau perawat harus
menjelaskan segala resiko operasi kepada pasien yang dituangkan dalam
bentuk informed concent (persetujuan tindakan medik) yang
ditandatangani oleh pasien atau keluarganya ; ----------
- Bahwa informed concent dapat dilakukan oleh dokter atau perawat sesuai
dengan kondisi pasien, dan tergantung pada berat ringannya suatu kasus ;
---------------------------------------------------------
MARTINI NAZIF Perempuan, tempat tanggal lahir, Padang, 29 Maret 1968,
pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Status
menikah, beralamat di Jalan Gandaria Raya No. 7 RT 004
RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. Tamtam Samsudin bedasarkan
rekomendasi kakak saksi yang melahirkan dengan cara caecar ; --
- Bahwa Saksi ingin melahirkan secara caecar akan tetapi dr. Tamtam
Samsudin, Sp.OG menyarankan saya melahirkan dengan cara waterbirth
dengan alasan bayi saya kecil dan cara tersebut mengurangi rasa sakit
pada saat melahirkan ; ----------------------------
- Bahwa bayi saya tidak menangis pada saat diletakkan dibahu saya dan
dinyatakan bayi saya meninggal dunia ; ------------------------------
- Bahwa pada saat proses persalinan dr. Tamtam tidak didampingi oleh
dokter lain ; ------------------------------------------------------------------
Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi tidak menandatangani informed concent ; ---------------
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melapor ke polisi dan kasusnya
pada saat ini sedang disidangkan oleh MKDKI ; ------------
Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II tidak
mengajukan saksi atau ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan
untuk itu ; --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal
28 November 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam
Berita Acara Persidangan Perkara ini ; ------------------
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini : -----------
Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;
------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
terurai dalam duduknya sengketa diatas ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak
sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013, serta
mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya adalah :
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /
VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
110
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( bukti P-39 = T-7
=T.II.Int.-1 )/ Obyek Sengketa 1; -------------------------------------------------
2 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P-41 =
T-6= T.II.Int.-2 ) / Obyek Sengketa 2 ;
-------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan
surat jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September
2013 yang memuat DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;
-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok
Perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi
yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut
; ----------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing
tertanggal 27 Agustus 2013 dan 03 September 2013, pada intinya dapat
dirangkum sebagai berikut ; -----------------------------------
1 Kompetensi Absolut
Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 29
Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan
Dokter Gigi jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 tahun 2011
menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah Badan otonom,
mandiri, non struktural dan bersifat independen, sedangkan Majelis
Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan juga
menetapkan sanksi ; -----------------------------------------------------------
Bahwa tugas pokok dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
gigi dalam penerapan Disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran Gigi dan
menetapkan sanksi ; ----------------
Bahwa apabila dicermati ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan ( bersifat eksekutif )
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila
dihubungkan pengertian pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha dengan pengertian dan tugas pokok dan
fungsi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Konsil Kedokteran
Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan
merupakan
112
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disamping itu juga ternyata ada juga
Badan lain yang sejenis yang pembentukan serta tugas pokok dan fungsinya
hanya menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar hukum
(menegakan disiplin para anggotanya), seperti Majelis Kehormatan Hakim,
Dewan kehormatan PERADI dan lainnya ;
----------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah menerbitkan
Keputusan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tanggal 05 Juni 2011 tentang
dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Tamtam Otamar Samsudin,
dr. SpOg adalah bukan merupakan produk Tata Usaha Negara, tetapi produk
Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran dan mempunyai tugas yang
sama dengan tugas Pokok dan fungsi pada penegakan hukum di Pengadilan,
yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor : Nomor : 19 / KKI / KEP / VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang
Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
sehingga oleh karena Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara,
maka dengan sendirinya keputusan yang diterbitkan termasuk Keputusan
Obyek Sengketa tidak bisa dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara, sehingga oleh karena Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha
Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa
perkara ini ;
----------------------------------------------------------------------------------------
2 Gugatan Penggugat Prematur
Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /
VI / 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak
Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal diterbitkan surat tersebut yaitu tanggal 26 Juni 2013, sedangkan
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P
/ MKDKI / V / 2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi
sehingga belum bersifat final sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-
Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
------------------------------------------------------------------------
3 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sulit dimengerti /
dipahami, disamping itu juga, hak membela diri terhadap terbitnya Obyek
Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II ; ------------
Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan sebagai Eksepsi Kompetensi Absolut
Pengadilan yang diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak
ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui
hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi pada angka
2 dan 3 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan
sebagai Eksepsi Lain yang bukan menyangkut kewenangan pengadilan, dan akan
dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ( vide pasal 77 ayat (1 dan 3 )
undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;
-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, pengadilan akan mempertimbangkan
sebagai berikut ; ------------------------------------------------
114
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa
bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat I (KKI) dan
Tergugat II (MKDKI) yang menerbitkan Obyek Sengketa bukan merupakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara
tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa aquo,
terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
-------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan
Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan
final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata ;
-------
Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai
dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, salah satu
unsurnya adalah bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara ; ---------------------
Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut, pengadilan akan menilai,
apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dapat dikatagorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ; -------------------------------------------
Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan (besifat eksekutif) baik dipusat maupun
didaerah ; --------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa : -------------------
• Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah :
suatu badan otonom, mandiri, nonstructural, dan bersifat independen yang
terdiri dari atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ;
----------------------------------------------------------------------
• Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia adalah : lembaga yang berwenang untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi
dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan
menerapkan sanksi ; -----------------------------------------------------------
• Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia
bertanggung jawab kepada Presiden ; -------------------------------------------
• Pasal 6 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan
dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan medis ; ------------------------------------------
116
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa konsil Kedokteran Indonesia
mempunyai tugas antara lain : melakukan registrasi dokter dan dokter
gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang
dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-
masing ; ----------------------------------------------------
• Pasal 8 menyatakan bahwa Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia
adalah : menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter
gigi, menerbitkan dan mencabut Surat Tanda registrasi Dokter dan Dokter
Gigi, mengesahkan standar Kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan
pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,
mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,
melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, serta
melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan
sanksi oleh Organisasi Profesi atau perangkatnya karena melanggar
ketentuan etika profesi ; -----------------
• Pasal 14 ayat (1 dan 3) menyatakan bahwa : jumlah anggota Konsil
Kedokteran Indonesia adalah 17 orang, yang mana keanggotaannya
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan ; -------------------
• Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pengusulan pemberhentian anggota
Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Menteri kepada Presiden ;
--------------------------------------------------------------------------------
• Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya Konsil Kedokteran Indonesia dibantu Sekretariat yang
Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dipimpin oleh seorang sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Kesehatan ; ----------------------------------------
• Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Konsil Kedokteran
Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang
kepegawaian ;
-------------------------------------------------------------------------
• Pasal 25 menyatakan bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil
Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( APBN ) ; -----------------------------------
• Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom
dari Konsil Kedokteran Indonesia ; -------------------------------------
• Pasal 56 menyatakan bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI ;
• Pasal 60 menyatakan bahwa Anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan atas usul Organisasi Profesi ;----------------------------------------
• Pasal 64 menyatakan bahwa : MKDKI bertugas menerima pengaduan,
memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter
gigi yang diajukan dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan
kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi ; --------
• Pasal 65 menyatakan bahwa segala pembiayaan MKDKI dibebankan
kepada anggaran KKI ;
---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan pasal 1 angka 8
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan pasal 1
angka 3 dan angka 14, pasal 4 ayat (2), pasal 6, pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 14
ayat (1 dan 3 ), pasal 19 ayat (4), pasal 20 ayat (1 dan 2), Pasal 21 ayat (2), pasal
118
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
25, pasal 55 ayat (2) dan pasal 56 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004
tentang Praktik Dokter serta Obyek Sengketa, pengadilan berkesimpulan bahwa
Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia diberikan tugas serta wewenang secara atribusi oleh Undang-Undang
Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana KKI dan
MKDKI bertanggung jawab kepada Presiden, serta anggaran untuk pelaksanaan
tugas-tugas dari KKI dan MKDKI dibebankan kepada Anggaran Pemerintah
(APBN), dan oleh karenanya, maka Konsil Kedokteran Indonesia serta Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dikatagorikan sebagai Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusan yang diambilpun (incasu Obyek
Sengketa) dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I, II dan Tergugat II
Intervensi yang menyatakan MKDKI / KKI sama dengan Majelis Kehormatan
Hakim dan Dewan Kehormatan PERADI, Majelis Hakim berpendapat setelah
memperhatikan ketentuan peraturan diatas, bahwa Majelis Kehormatan Hakim
dan Dewan Kehormatan PERADI dalam pelaksanaan tugasnya tidak
bertanggungjawab kepada Presiden, tidak menggunakan APBN Khusus, serta
unsur keanggotaannya tidak ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala
pemerintahan tertinggi, sehingga dalil tersebut tidak berdasarkan hukum ;
--------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut pengadilan tidak
beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----------------------
Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematur, Pengadilan akan
mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II adalah bahwa
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09/
P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi sehingga
belum bersifat final sesuai ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut pengadilan akan
mempertimbangkan sebagai berikut ; -------------------------
Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa
Keputusan tersebut harus bersifat final dalam pengertian bahwa keputusan
tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau yang lebih tinggi ;
--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menilai / menguji apakah
Keputusan MKDKI (incasu Obyek sengketa 2) sudah bersifat final ataukah
belum ? ; --------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal
59 jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun
2011 Tentang Tata cara penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter
dan Dokter Gigi dinyatakan bahwa Hasil Sidang pemeriksaan disiplin yang telah
dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI /
MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan
berkekuatan hukum tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan
120
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keputusan, dan keputusan tersebut mengikat Teradu, KKI, dan Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota serta keputusan tersebut disampaikan kepada KKI ; ----
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pengertian unsur bersifat
final sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009
dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal 59 jo Pasal 60 ayat (2)
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara
penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, serta
Obyek Sengketa 2 pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa 2
(Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P /
MKDKI / V /2011 tertanggal 5 Juni 2013) sudah bersifat final, dan dapat
dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya
maka eksepsi
Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan dan sudah
seharusnya ditolak ; --------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur, Pengadilan akan
mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------
Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan
Gugatan Penggugat kabur adalah karena dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat sulit dimengerti / dipahami, disamping itu juga, hak membela diri
terhadap terbitnya Obyek Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II,
dan dalil tersebut menurut pengadilan merupakan dalil yang tidak berdasarkan
hukum karena Gugatan Penggugat sudah melalui proses pemeriksaan persiapan
sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi tersebut tidak
beralasan hukum dan harus ditolak ; ------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; ---------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli
2013, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki tanggal 30 Juli
2013, menyampaikan alasan gugatannya adalah bahwa penerbitan kedua Obyek
Sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4
Tahun
2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam
Penegakan Sanksi Disiplin dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ;
--------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui surat
jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September 2013
dan menyatakan bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
122
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
Disiplin dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ; -----------------
Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat
dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan
telah membebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik
melalui surat, saksi serta ahli, dan terhadap beban yang diberikan oleh Pengadilan
tersebut, Penggugat telah mengajukan 61 buah bukti surat yang diberi tanda
P-1 sampai dengan
P-61 serta mengajukan 1 orang ahli yang bernama Prof, dr. NUGROHO
KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II
mengajukan 17 buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan
Tergugat II Intervensi mengajukan 25 buah bukti surat yang diberi tanda
T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-25, serta mengajukan 1 orang Ahli bernama
MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K) dan 1 saksi yang bernama MARTINI
NASIF ; --------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli
serta keterangan para pihak yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan,
pengadilan selanjutnya akan menguji / menilai keabsahan penerbitan Kedua
Obyek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi yaitu apakah penerbitan kedua
Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi,
Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentunya dengan menilai fakta-fakta yang terjadi sebelum dan pada saat
penerbitan kedua Obyek Sengketa tersebut ( ex – tunc ) ;
--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pengadilan akan terlebih dahulu mepertimbangkan,
apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang sesusai peraturan perundang-
undangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 ;
------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang
Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa Konsil
Kedokteran berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Surat Tanda Registrasi
dokter dan dokter gigi ; -----------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
menyatakan bahwa Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh
Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI / MKDKI-P sebagai
Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta
dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan keputusan ;
-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P dalam penegakan Sanksi
disiplin bagian B angka 7 menyatakan bahwa Keputusan MKDKI adalah
Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa disiplin terhadap seorang
124
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dokter atau dokter gigi yang diadukan ke MKDKI ;
----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 8 huruf b
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 58
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/ XII / 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P
dalam penegakan Sanksi disiplin bagian B angka 7 dengan Obyek Sengketa 1 dan
2, Pengadilan berkesimpulan bahwa KKI dan MKDKI berwenang untuk
menerbitkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 ;
----------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan,
apakah prosedur penerbitan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah sesuai
dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter
Gigi ataukah tidak ? ------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf e PERKONSIL
Nomor : 2 tahun 2011, Penggugat telah diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia oleh Henry Kurniawan (suami dari almarhumah Santi
Mulia Sari) melalui Kuasanya yaitu Ibu Dra. Risma Situmorang, S.H.,M.H.
karena dianggap telah melanggar kode etik kedokteran yang menyebabkan pasien
yang bernama Santi Mulia Sari meninggal dunia (bukti T.II.Int.-10) ;
--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya MKDKI telah melakukan klarifikasi awal
untuk mengetahui apakah pengaduan dari Henry Kurniawan tersebut layak untuk
Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilanjutkan ke sidang pemeriksaan disiplin, dan setelah klarifikasi tersebut,
disimpulkan bahwa pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan membentuk
Majelis Pemeriksa Disiplin dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap
Penggugat sebagai Teradu, Henry Kurniawan sebagai Pengadu, saksi serta ahli
dan dari hasil sidang tersebut disimpulkan bahwa Teradu dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.Og telah bersalah dan melanggar kode etik kedokteran yaitu tidak
mempersiapkan darah sebelum dilakukan operasi cesar, dan juga tidak
memberikan penjelasan yang memadai terhadap pasien Santi Mulia Sari
mengenai Operasi cesar untuk yang keempat kalinya ( bukti T. II.Int.-12, T-5, T-6
dan T-14 ) ; -----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 PERKONSIL Nomor : 2
Tahun 2011 diamanatkan bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang
pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi dan atau ahli dilakukan
secara tertulis, dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti T. II.Int.-12,
T-5, T-6 dan T-14 ; ---------------------------
Menimbang, bahwa terhadap keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang
ditindaklanjuti dengan Keputusan MKDKI yang intinya menyatakan
Teradu (incasu Penggugat) telah terbukti melanggar kode etik kedokteran dan
dikenai Sanksi disiplin berupa direkomendasikan untuk dicabut sementara Surat
Tanda registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut,
Penggugat sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011
telah mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei
2013 ( lampiran bukti T-5 ) ; ----
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 PERKONSIL Nomor 2
Tahun 2011, terhadap keberatan yang diajukan oleh dr. Tamtam Otamar
126
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Samsudin, Sp.Og ( Penggugat ), MKDKI telah menugaskan Majelis Pemeriksa
Disiplin untuk melakukan persidangan tanggal 29 Mei 2013, namun Majelis
Pemeriksa Disiplin tidak pernah memanggil dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.Og, Henry Kurniawan dan juga saksi atau ahli yang dianggap perlu
untuk mengambil keputusan apakah keberatan dari dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.Og bisa diterima atau tidak (bukti T-9 ) ;
--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kemudian Majelis Pemeriksa disiplin mengucapkan
keputusan yang menyatakan dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.Og telah
melanggar Kode Etik Kedokteran dan dikenai Sanksi Disiplin berupa pencabutan
STR selama 9 bulan, dan terhadap keputusan tersebut, MKDKI dan KKI telah
menindaklanjutinya dan kemudian terbitlah Obyek Sengketa 1 dan Obyek
Sengketa 2 ( bukti T-8, T-10, T-11, bukti P-39 = T-7 =T.II.Int.-1, dan bukti P-41
=T-6= T.II.Int.-2 ) ;-
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut
diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan ketentuan pasal 33
dengan pasal 56 PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011, dan juga mencermati asas
audi et alteram partem (mendengarkan keterangan kedua belah pihak),
pengadilan memperoleh fakta hukum
bahwa pada sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan yang diajukan oleh
dr. Tamtam Otamar Samsudin yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin,
pihak pemohon keberatan (incasu Penggugat) tidak pernah dipanggil secara
tertulis oleh MPD untuk didengar keterangannya atau memberikan penjelasan
mengenai rangkaian tindakannya melakukan Operasi Seksio untuk yang keempat
kalinya terhadap istri Tergugat II Intervensi, terlepas nanti apakah keberatan
Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut diterima atau ditolak, dan hal ini melanggar asas audi et alteram partem
(mendengarkan keterangan kedua belah pihak) ;
-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena langkah pemanggilan tidak pernah
dilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan
oleh para pihak, maka keputusan yang diambil oleh MPD pada tanggal 5 Juni
2013 sebagai cikal bakal terbitnya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2
menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan oleh karenanya
maka keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II mejadi cacat
prosedur dalam penerbitannya ; ----------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
penetapan Penundaan Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013
apakah harus tetap dipertahankan atau tidak ? ;
------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak di persidangan, yang pada
pokoknya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penetapan Penundaan
Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 tidak dilaksanakan oleh
Para Tergugat, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa telah ada
sanksi disiplin dalam kasus lain yang dijatuhkan kepada Penggugat,
maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena sanksi disiplin selama 9
(sembilan) bulan dalam sengketa in litis sudah berjalan lebih kurang 6 (enam)
bulan, dan Penggugat selama kurun waktu tersebut tidak melaksanakan praktek
dokter walaupun telah dikeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan
objek sengketa, dan keputusan sanksi disiplin terhadap Penggugat dalam kasus
128
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berbeda saat ini secara hukum sedang diuji dalam perkara Nomor : 187/G/2013/
PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Penetapan Penundaan
Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 sudah tidak relevan lagi
untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum untuk dicabut ; ------
Menimbang, bahwa pencabutan Penetapan Penundaan Nomor : 121/
G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 dituangkan tersendiri dalam suatu
penetapan pencabutan ; ---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum
diatas, maka dari segi prosedur penerbitan keputusan objek sengketanya Majelis
Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat I dan II dalam menerbitkan objek
sengketa telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan asas–asas umum
pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga dari segi substansi penerbitannya tidak perlu
dipertimbangkan lagi ;
-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Obyek Sengketa 1 dan 2
telah dinyatakan cacat prosedur, maka keputusan in litis harus dinyatakan batal
serta dicabut, sehingga tuntutan Penggugat dalam pokok perkaranya dikabulkan
seluruhnya ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, juga
merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II
Intervensi ; -----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I,
Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung
renteng ; -----------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian
bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan
Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan
memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para
Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim
hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan
sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----
Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta
peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;
-------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------
130
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
2.1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :
19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
-------------------------------------------------
2.2. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011
tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni
2013 ; ----------------------------------------------------
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa : ----------------------------------------------------------
0 Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/
KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
-------------------------------------------------
1 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran
Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
--------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199. 000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -----
Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 2 Desember 2013
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh HUSBAN, S.H.,M.H., selaku
Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H., dan ELIZABETH
I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,
tanggal 12 Desember 2013 oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh Hj.
YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;
-------------------------------
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. HUSBAN, S.H., M.H.
ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.
Rincian Biaya Perkara :
132
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Pendaftaran ……………….... Rp. 30.000,-- A T K .................................... Rp. 50.000,-- Panggilan …………………… Rp. 80.000,-- Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,- - Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000,- Materai Putusan Sela ............ Rp. 6.000,- - Redaksi Putusan Sela ........... Rp. 5.000,- Materai Putusan ................... Rp. 6.000,- - Redaksi Putusan ................... Rp. 5.000,- Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,- - Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000,
---------------------Rp. 199.000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
Halaman 133 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133