Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
-
Upload
bayu-bimantara -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
Transcript of Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
1/8
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
JL. SUKAMULIA NO. 17 A, Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai VII,Kel.Aur, Kec.Medan Maimun Medan 20151
Telepon 061-4538833; Fax. 061-4538340 Website DJP : http://www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan @pajak.go.id
Yth. Kepala Bagian Keuangan
Kantor Pusat Ditjen Pajak
Subag Adm Gaji dan Tunjangan
JI. Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
0 9 Juli 2015
SURAT PENGANTAR
Nomor: SP
o9
/WPJ.01/BG.0102/ 2015
No.
Urut
Jenis Surat / Bahan yang dikirim
B anya k
nya
Keterangan
1.
Penyampaian tindak lanjut hasil
verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana TKPKN/Tunjangan
Kinerja Tahun 2014 Lingkup Kanwil DJP
Sumut I.
1
et
Disampaikan
engan
hormat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.
Demikian untuk dimaklumi.
R E P
ih. Kepala Bagian Umum
s k
_o
To
w
0 T E g
f 1 4
Ski
unawar
NIP. 196102091985031002
t?
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
2/8
Lampiran I
Aspek Pengujian Kesesuaian Saldo Dana TKPKN
No
Nama Satker
Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
1
Kanwil DJP S umatera Utara I
Nihil
Nihil
2
KP P Mady a Medan
Nihil
Nihil
3
KPP Pra tama Bin ja i
Mei
Terdapat saldo lebih dari 5
S isa saldo kedepannya diusahakan sesuai dengan PMK
Nomor 273/PMK.01/2014.
4
KPP Pra tama Lubuk Pakam Januari
Terdapat saldo lebih dari 5
S isa saldo kedepannya diusahakan sesuai dengan PMK
Nomor 273/PMK.01/2014.
5
KPP Pratama Medan Barat
Nihil
Nihil
6
KP P P r at am a Medan B el aw an
Juli, Agustus, November
Terdapat saldo lebih dari 5
S isa saldo kedepannya diusahakan sesuai dengan PMK
Nomor 273/PMK.01/2014.
7
KP P P r at am a Medan Kota
Juli, Agustus, November
Terdapat saldo lebih dari 5
Desember
Fotokopi SSPB dan BPN penyetoran saldo akhir TKPKN
tahun 2014 tidak dilegalisasi oleh Kepala Satk er
S isa saldo kedepannya diusahakan sesuai dengan PMK
Nomor 273/PMK.01/2014.
8
KPP Pratama Medan Pet isah
Nihil
Nihil
9
KP P P r at am a Medan P ol on ia
Nihil Nihil
10
KPP Pratama Medan Timur
Nihil
Nihil
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
3/8
Lampiran II
Aspek Pengujian Droping Dana TKPKN
No
Nama Satker
Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
1
Kanwil DJP Sumatera Utara I
Nihil
Nihil
2
KPP Madya Medan
September
Tidak melampirkan asli lembar SPTPD
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
3
KPP Pratama Binjai
Januari s.d Desember
Tidak melampirkan fotokopi rekening koran
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
4
KPP Pratama Lubuk Pakam
Januari
Tidak melampirkan lembar SPTPD
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
5
KPP Pratama Medan Barat
Nihil
Nihil
6
KPP Pratama Medan Belawan
Desember
Tidak melampirkan SPTPD rapel Tunjangan Kinerja
bulan Juli s.d. Desember 2014 (Perpres 156)
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
7
KPP Pratama Medan Kota
Desember
Tidak melampirkan SPTPD rape Tunjangan Kinerja
bulan Juli s.d. Desember 2014 (Perpres 156)
April dan Mei
Fotokopi rekening koran yang dilampirkan tidak sesuai
dengan KMK-1224/KM.1/2011 yaitu rekening koran yang
mencantumkan transfer dana rapel Tukin Perpres 156
dari unit Eselon I / KPDJP
Agustus, November, Desember
Tidak melampiran fotokopi rekening koran
Juli
Jumlah dropping pada LPP TKPKN tidak sesuai dengan
transfer dana dari unit Eselon I / KPDJP
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
8
KPP Pratama Medan Petisah
Nihil Nihil
9
KPP Pratama Medan Polonia
Nihil
Nihil
10
KPP Pratama Medan Timur
Nihil Nihil
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
4/8
Lampiran III
Aspek Pengujian Pembayaran Pajak PPh Pasal 21
No
Nama Satker Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
1
Kanwil DJP Sumatera Utara I
Maret dan April
Pada LPP bulan M aret PPh terutang sebesar
Rp80.939.621 namun baru disetor Rp80.934.986, dan
pada LPP bulan April PPh terutang sebesar
Rp84.999.235 namun baru disetor Rp84.898.622.
Sampai bulan Desember 2014 tidak ada pen yetoran
atas kekurangan PPh tersebut
PPh yang kurang bayar telah disetorkan,SSP
terlampir .Namun setelah dilakukan penelitian PPh
terutang bulan April hanya sebesar Rp.84.899.235
bukan Rp.84.999.235 dan baru disetor Rp.84.898.622
sehingga kurang bayar han ya Rp.613 dan telah
disetorkan.
2 KPP Madya Medan
Februari
Pembayaran PPh ps.21 atas lapel kekurangan TKPKN
bulan November 2013 sebesar Rp41.429,- masuk ke
masa pajak bulan November 2013 seharusnya masa
pajak bulan Februari 2014
Desember
Di lembar LPP pada uraian ketiga, tertera PPh terutang
atas rape sebesar Rp133A11.965. Namun dicek di
daftar pembayaran rapel hanya ada sejumlah
Rp129.555.375 dengan rincian PPh terutang
pembayaran rapel Jai s.d. Desember sebesar
Rp125.024.995, rapel Februari s.d. September sebesar
Rp4.077.342 dan susulan Oktober sebesar Rp453.038
Januari
Tidak melampirkan fotokopi lembar Bukti Penerimaan
Negara (BPN) yang dilegalisasi oleh kepala satker
Sudah diajukan Permohonan Pemindahbukuan
(Pbk) ke
masa pajak yang seharusnya,surat ter lampir.
Sudah dilengkapi dokumen tersebut
sesual KMK-
1224/KM.1/2011
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesual KMK-
1224/KM.1/2011
3 KPP Pratama Binjai
Februari
Jumlah PPh terutang bulan Februari sebesar
Rp41.441.076. An gka Rp3.530.375 merupak an jumlah
kurang setor di bulan Februar yang seharusnya tidak
tercantum di kolom PPh terutang bulan Februari.
Revisi LPP TKPKN sudah dibuat ,terlampir.
4 KPP Pratama Lubuk Pakam
Nihil
5
KPP Pratama Medan Barat
Nihil
Nihil
6 KPP Pratama Medan Belawan
Januari s.d. Februari
Fotokopi SPP dan lembar BPN tidak dilegalisasi oleh
Kepala Satker
Mei
Pencantuman jumlah PPh disetor pada LPP TKPKN
t idak sama dengan SSP dan B PN PPh Pasal 21
Pbk seharusnya tidak dicantumkan ke dalam LPP
TKPKN, sehingga tidak mengurangi saldo TKPKN
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Revisi LPP TKPKN sudah dibuat, terlampir.
7 KPP Pratama Medan Kota
Februari, April, November
Fotokopi SPP dan lembar BPN tidak dilegalisasi oleh
Kepala Satker
Desember
Tidak melampirkan fotokopi SSP dan BPN, aka n tetapi
melampirkan SSP dan BPN asli
Maret
a.
Penyetoran PPh pasal 21 TKPKN lnduk Maret 2014
sebesar Rp51.565.888 dan PPh Pa sal 21 Rapel
sebesar Rp276.388, terdapat kesalahan kode MAP
(seharusnya 411121 tertulis 411211 dan ma sa Pajak
(seharusnya Maret tertulis Februari)
b.
Penyetoran kurangan PPh Pasal 21 TKPKN bulan
Februari 2014 sebesar Rp21.388.321 salah kode MAP
(seharusnya 411121 tertulis 411211 dan masa
Pajak
(seharusnya Februari tertulis Maret)
November
Penyetoran kurangan PPh Pasal 21 TKPKN bulan
Oktober 2015 sebesar Rp8.516.948 salah masa Pajak
(seharusnya Oktober tertulis November)
Agustus
a.
Penyetoran kekurangan PPh Pasal 21 TKPKN bulan
ketigabelas dicantumkan k embali pada LPP TKPKN
sebagai PPh terutang
b.
Tidak melampirkan fotokopi SSP dan BPN a tas
pembayaran kekurangan PPh Pasal 21 TKPKN bulan
ketigabelas yang dilegalisasi oleh kepala satker, akan
tetapi melampirkan SSP dan BPN asli
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Sudah diajukan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
k e
masa pajak yang seharusnya.
Satker sudah melakukan revisi LPP TKPKN
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
8
KPP Pratama Medan Petisah
Nihil
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
5/8
Lampiran III
Aspek Pengujian Pembayaran Pajak PPh Pasal 21
No
Nama Satker
Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
9
KPP Pratama Medan Polonia Januari s.d. Desember
Terdapat 5 pegawai yang salah kode jabatan
1
TIMBANGAN TARIGAN / 195610291978021001,
seharusnya tercatat sebagai pegawai dengan kode FUN,
tetapi tercatat dengan kode "2
Satker sudah menghitung kembali besaran PPh atas
bulan-bulan yang dimaksud dan melakukan revisi LPP
TKPKN dan atas kurang setor PPh sudah disetorkan
dan dilaporkan pada LPP pada tahun ini
2. ERWIN TRI RUKMANA / 19790611200112110,
seharusnya tercatat sebagai pegawai dengan kode IV.A,
tetapi tercatat dengan kode PEL
3.
IVAN SURYA ANGGARA SEMBIRING /
197303231993031008, seharusnya tercatat sebagai
pegawai dengan kode FUN, tetapi tercatat dengan kode
PEL
4. RAKHMAD SYAHRIL / 197604201999031001,
seharusnya tercatat sebagai pegawai dengan kode FUN,
tetapi tercatat dengan kode PEL
5
ANDY LAUREN HUTAGAOL / 197704051999031001,
seharusnya tercatat sebagai pegawai dengan kode FUN,
tetapi tercatat dengan kode PEL
10 KPP Pratama Medan Timur Januari s.d. Mei
1
LAMBOK PURBA / 197706301999031003, seharusnya
tercatat sebagai pegawai dengan kode FUN, tetapi
tercatat dengan kode "
2
Masih dalam proses pengerjaan oleh satker
2. ELMI IDAWATI / 196110111985032001, seharusnya
tercatat sebagai pegawai dengan kode PEL, tetapi
tercatat dengan kode "
2
3.
TIAMBUN SIMANJUNTAK / 196606101987032001,
seharusnya tercatat sebagai pegawai dengan kode PEL,
tetapi tercatat dengan kode "
2
4. SUSILAWATI / 196001071984022001, seharusnya
tercatat sebagai pegawai dengan kode PEL, tetapi
tercatat dengan kode "
2
5. YUSUP / 198302182006021002, seharusnya tercatat
sebagai pegawai dengan kode PEL, tetapi tercatat
dengan kode'-"
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
6/8
Lampiran IV
Aspek Pengujian Pelaksanaan Pembayaran TKPKN ke Pegawai
No
Nama Satker Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
Kanwil DJP
Sumatera Utara I
uli
dan Bulan ke-13
Lembar LPP tidak dilampirkan
Februari
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Desember
Rape kekurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan
Perpres 156 tahun 2014 sebesar Rp767.289.371 belum
ditandatangani oleh kepala kantor, bendahara maupun
pembuat daftar
Januari dan Februari
Tidak melampirkan surat cuti sakit dan surat keterangan
sakit dart dokter sebagai dasar pemotongan TKPKN
sebesar 2,5% untuk 2 HK pertama
Oktober
Rekap absensi betum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang
Februari
Pada LPP Kantor pusat tertera PPh terutang sejumlah
Rp80.584.086 dan PPh disetor juga sejumlah tersebut.
Pada Laporan Realisasi satker dan Daftar Pembayaran
tertera Rp80.578.838. Namun pada LPP dan halaman
terakhir Rekapitulasi Daftar Pembayaran melampirkan
2 versi yaitu PPh terutang sebesar Rp80.584.086 dan
Rp80.578.838
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011.Untuk Bulan Februari, PPh terutang
yang benar sesuai dengan versi halaman terakhir
Rekapitulasi Daftar Pembayaran sebesar
Rp.80,584,086,-
2 KPP Madya Medan
Januari s.d. April dan bulan ke-13 s.d. Desember
Rekapitulasi absensi yang dilampirkan tidak ada bagian
penandatangan sehingga tidak jelas penanggung
jawabnya siapa, periode tanggal absen tidak jelas
Februari, September dan November
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutest dilampirkan
tidak secara lengkap
Februari
Tidak melampirkan ash halaman Laporan Realisasi,
Defter Pembayaran dan Rekapitulasi Daftar
Pembayaran TKPKN
Desember
Di lembar LPP pada uraian ketiga, tertera pembayaran
repel sebesar Rp983.692.742. Namun dicek di daftar
pembayaran repel hanya ada sejumlah Rp946.597.607
dengan rincian pembayaran repel Juli s.d. Desember
sebesar Rp840.575.807, repel Februari s.d. September
sebesar Rp93.063.100 dan susulan Oktober sebesar
Rp12.958.700
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Page 1 of 2
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
7/8
Lampiran IV
Aspek Pengujian Pelaksanaan Pembayaran TKPKN ke Pegawai
No
Nama Satker Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
Januari s.d. Maret dan November
Tidak melampirkan surat cuti sakit dan surat keterangan
sakit dari dokter sebagai dasar pemotongan TKPKN
sebesar 2,5% untuk 2 HK pertama
April
Alas pegawai cuti sakit dirawat dipotong alas cuti
sakitnya 0%, namun tidak melampirkan surat
keterangan rawat hap dan rincian biaya
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
3 KPP Pratama Biniai
Januari
Tidak melampirkan rekap absensi
Februari s.d. April
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai bare dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Mei
Tidak ada validasi Bank pada Daftar Pembayaran Rapel
Kekurangan TKPKN
Juni
Lembar LPP belum ditandatangani Bendahara
Desember
SSPB sisa saldo bulan Desember tercanlum datam
LPP, seharusnya tidak dicantumkan.
KMK-udah dilengkapi dokumen tersebut sesuai
1224/KM.1/2011
4 KPP Pratama Lubuk Pakam
Januari s.d Maret
Tidak ada validasi Bank pada Rekapitulasi Daftar
Pembayaran TKPKN
Januari
Tidak melampirkan lembar LPP TKPKN
Januari s.d Mei
Tidak melampirkan data pendukung rekap absensi
Januari s.d Mei
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai bare dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
April
Rekap Daftar Pembayaran tidak ditandatangani oleh
pembuat daftar
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1,2011
5 KPP Pratama Medan Barat
Januari s.d. April
Tanda terima pembayaran TKPKN yang ditanda tangani
oleh masing-masing pegawai masih dilampirkan
Januari s.d. April dan bulan ke-13
Tidak melampirkan surat cuti sakit dan surat keterangan
sakit dari dokter sebagai dasar pemotongan TKPKN
sebesar 2,5% untuk 2 HK pertama
April dan September
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai bare dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Morel, Mei, Juni, Oktober, November
Halaman rekap pembayaran Rapel TKPKN tidak
divalidasi oleh Bank Pembayar
Sesuai KMK-1224/KM.1/2011 tanda terima sudah tidak
dilampirkan lagi dan sebagai gantinya adalah Halaman
terakhir rekap pembayaran TKPKN divalidasi oleh Bank
Pembayar
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
6 KPP Pratama Medan Belawan
Januari s.d. April dan bulan ke-13
Tidak melampirkan surat cuti sakit dan surat keterangan
sakit dari dokter sebagai dasar pemotongan TKPKN
sebesar 2,5% untuk 2 HK pertama
Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai bare dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Mei dan Desember
Halaman rekap pembayaran Rapel TKPKN tidak
divalidasi oleh Bank Pembayar
Desember
Daftar pembayaran rape Tunjangan Kinerja bulan Juli
s.d. Desember 2014 (Perpres 156) tidak dilampirkan
sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Page 2 of 2
-
7/25/2019 Tindak Lanjut Verifikasi Tkpkn 2014
8/8
Lampiran IV
Aspek Pengujian Pelaksanaan Pembayaran TKPKN ke Pegawai
No
Nama Satker
Kekurangan/Kesalahan 2014
Tindak Lanjut
7
KPP Pratama Medan Kota Januari s.d. Maret
Tanda tenma pembayaran TKPKN yang ditanda tangani
oleh masing-masing pegawai masih dilampirkan
April
Rekap absensi belum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang
April s.d. Desember
Tidak melampirkan surat cuti sakit dan surat keterangan
sakit dad dokter sebagai dasar pemotongan TKPKN
sebesar 2,5% untuk 2 HK pertama
Februari, Maret, Mei, Juli, September, November
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Agustus, September, Oktober
Dokumen pendukung pembayaran rapel tidak
dilampirkan
Maret
Halaman rekap pembayaran Repel TKPKN tidak
divalidasi oleh Bank Pembayar
April s.d. Desember
Halaman rekap pembayaran TKPKN Induk tidak
divalidasi oleh Bank Pembayar
Maret
Daftar pembayaran induk TKPKN tidak ditanda tangani
oleh Bendahara Pengeluaran
Mei
Daftar pembayaran induk, rekap, dan halaman realisasi
pembayaran TKPKN hanya berupa dokumen fotokopi
Juni
Rekap daftar pembayaran TKPKN Induk tidak dibubuhi
stempel dinas
September
Daftar pembayaran Induk TKPKN tidak dibubuhi
stempel dinas
Desember
a. Daftar Pembayaran, rekap, dan halaman realisasi
pembayaran TKPKN dan seluruh repel dan susulan
berupa dokumen fotokopi
11
Daftar Pembayaran dan rekap pembayaran Rapel
Tunjangan Kinerja bulan Juli s.d. Desember 2014
(Perpres 156) tidak ditanda tangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan Kepala Satker
c. LPP TKPKN berupa dokumen fotokopi
Sesuai KMK-1224/KM.1/2011 tanda tenma sudah tidak
dilampirkan lagi dan sebagai gantinya adalah Halaman
terakhir rekap pembayaran TKPKN divalidasi oleh Bank
Pembayar
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
8
KPP Pratama Medan Petisah
Januari s.d. Juni, Agustus, September, November
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Mei - Desember 2014
Rekap Daftar Pembayaran TKPKN belum
divalidasi oleh Bank Pembayar
Januari- Desember 2014
Surat Keterangan Dokter tidak dilampirkan/tidak lengkap
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
9
KPP Pratama Medan Polonia
Februari
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Januari s.d. Desember
Surat Keterangan Dokter tidak dilampirkan/tidak lengkap
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
10
KPP Pratama Medan Timur
Februari
Terdapat perubahan jumlah pegawai akan tetapi SKPP
pegawai baru dan/atau pegawai mutasi dilampirkan
tidak secara lengkap
Januari - Februati 2014
Surat Keterangan Dokter tidak dilampirkan/tidak lengkap
Sudah dilengkapi dokumen tersebut sesuai KMK-
1224/KM.1/2011
Page 3 of 2