Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
Tindak lanjut dan implementasi perda pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil prov di...
-
Upload
didi-sadili -
Category
Education
-
view
1.280 -
download
9
description
Transcript of Tindak lanjut dan implementasi perda pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil prov di...
TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RENCANA ZONASI PERDA TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAKECIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil
Yogyakarta, 20 Februari 2012
OUTLINEOUTLINE PRESENTASI PRESENTASI
• PENGELOLAAN WP3K• RENCANA ZONASI WP3K• TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI• PENUTUP
REFRESH
• Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 5, UU27/2007):– Perencanaan– Pemanfaatan– Pengawasan– Pengendalian
• Perencanaan Pengelolaan WP3K (Pasal 7, Ayat 1, UU27/2007): Rencana Strategis, Rencana ZonasiRencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan
PROSESPENGELOLAAN WP3K
PROSESPENGELOLAAN WP3K
• Pemanfaatan Pulau-Pulau KecilPemanfaatan Pulau-Pulau Kecil• KonservasiKonservasi• RehabilitasiRehabilitasi• AkreditasiAkreditasi• laranganlarangan
• PengendalianPengendalian• PengawasanPengawasan• Program AkreditasiProgram Akreditasi• Mitra BahariMitra Bahari
REFRESH
“ “ Rencana yang menentukan Rencana yang menentukan arah penggunaan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapatserta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah dilakukan setelah memperoleh izin” (UU 27/ 2007, pasal 1)memperoleh izin” (UU 27/ 2007, pasal 1)
REFRESH
IllustrasiIllustrasi::
Pemanfaatan PPK1
Konservasi2
Rehabilitasi3
Pemberdayaan Masyarakat4
REN
CA
NA
ZO
NA
SI/
REN
CA
NA
ZO
NA
SI/
PEN
ATA
AN
RU
AN
GP
EN
ATA
AN
RU
AN
GR
EN
CA
NA
ZO
NA
SI/
REN
CA
NA
ZO
NA
SI/
PEN
ATA
AN
RU
AN
GP
EN
ATA
AN
RU
AN
G
PEM
AN
FA
ATA
NP
EM
AN
FA
ATA
NP
EM
AN
FA
ATA
NP
EM
AN
FA
ATA
N
Pengendalian1
Pengawasan2
Akreditasi3
Mitra Bahari4
PEN
GEN
DA
LIA
NP
EN
GEN
DA
LIA
NP
EN
GEN
DA
LIA
NP
EN
GEN
DA
LIA
N
FUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3K
1. Arahan perencanaan ruang/zona di WP3K, 2. Arahan pemanfaatan SD WP3K scr optimal dan lestari,
3. Arahan pengendalian pemanfaatan SD WP3K.
PE
MB
AN
GU
NA
N W
P3K
P
EM
BA
NG
UN
AN
WP
3K
YA
NG
BE
RK
EL
AN
JUT
AN
YA
NG
BE
RK
EL
AN
JUT
AN
Perencanaan Spasial Perencanaan Non-Spasial
UU 26/2007: UU 27/2007:
RTRWN
RTRWP
RTRW Kab/Kota
UU 25/2004:
RPJP
RPJM
RKPD
RZ-WP3K
RP-WP3K
RAP-WP3K
RS-WP3K
Pasal 9 ayat (2):
RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) :
RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
RTRW DAN RZWP3KRTRW DAN RZWP3KDALAM DALAM UU PWP PPK No.27/2007 UU PWP PPK No.27/2007
‘Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’ atau ‘RZ-WP3K’ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izinSumber : UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
KEDUDUKAN KEDUDUKAN RZWP3K DALAM RZWP3K DALAM PPERENCANAAN PEMBANGUNANERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
Keterkaitan Keterkaitan Muatan RMuatan Rencanaencana
STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG
POLA RUANGPOLA RUANG
KAWASAN STRATEGISKAWASAN STRATEGIS
KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG
KAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYA
(PEMBENTUK) STRUKTUR RUANG(PEMBENTUK) STRUKTUR RUANG
POLA RUANGPOLA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTUTERTENTU
KAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASI
KAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUM
SISTEM PEMBENTUK SISTEM PEMBENTUK STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG
SISTEM PEMBENTUK SISTEM PEMBENTUK STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG
ZONA ALURZONA ALURZONA ALURZONA ALUR
Pusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatan Pusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautan
Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)
Urusan Provinsi di bidang Urusan Provinsi di bidang Penataan Ruang (PP No. 38/2007)Penataan Ruang (PP No. 38/2007)
Rencana Pola Ruang RZWP3K Prov. DIY
Rencana Struktur RZWP3K Prov. DIY
KSNT Prov. DIY
Pasal 54 dan 55 UU No.27/2007 : Pasal 54 dan 55 UU No.27/2007 :
(1)(1) Pengelolaan WP3K pada tingkat Pengelolaan WP3K pada tingkat prov/kab/kota dilaksanakan secara terpadu prov/kab/kota dilaksanakan secara terpadu yang yang dikoordinasikan oleh Dinas yang dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi KPmembidangi KP..
(2)(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan .. dst Jenis kegiatan yang dikoordinasikan .. dst meliputi:meliputi:
a.a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas tiap-tiap dinas otonom dst...otonom dst...
b.b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah dst ...perencanaan tiap-tiap instansi daerah dst ...c.c. program akreditasi dst... program akreditasi dst... d.d. rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan
kewenangan kewenangan instansi vertikal di daerah, instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah.dinas otonom, atau badan daerah.
e.e. penyediaan data dan informasi bagi WP3K di penyediaan data dan informasi bagi WP3K di prov/kab/kota. prov/kab/kota.
PERAN DINAS PERAN DINAS YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANAN :YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANAN :MENGMENGKOORDINASIKOORDINASIKAN PWP3KKAN PWP3K
1.Adanya potensi sumberdaya KP strategis yang dapat dikembangkan, baik yang diunggulkan pada skala nasional maupun daerah setempat.
2.Adanya ekosistem / habitat / biota perairan kritis atau penting yang perlu dilindungi kelestariannya dan perlunya penetapan kawasan2 konservasi.
3.Adanya kegiatan pemanfaatan ruang di darat yang dapatmemberikan dampak negatif thd kepentingan penyelenggaraan kegiatan dan sistem konservasi di WP3K
4.Perlunya me-mitigasi dampak negatif tsb (Misalnya, melalui penataan kawasan sempadan pantai, pengaturan sistem pengolahan limbah, dll)
5.Pembangunan kelautan memerlukan komitmen lokasi dan dukungan keterpaduan program pembanguna lintas sektor pusat dan daerah untuk dikonsentrasikan pada beberapa kawasan strategis.
PERLU KOORDINASI LINTAS SEKTOR , mengingat:PERLU KOORDINASI LINTAS SEKTOR , mengingat:
ISU, VISI & ARAH PEMBANGUNANISU, VISI & ARAH PEMBANGUNAN
ARAHAN ALOKASI RUANG ARAHAN ALOKASI RUANG PEMANFAATAN SD WP3K PEMANFAATAN SD WP3K (PERDA)(PERDA)
ORGANISASI SDM & ORGANISASI SDM & ADMINISTRASIADMINISTRASI
PELAKSANAANPELAKSANAAN
ALAT KOORDINASIALAT KOORDINASIPEMBANGUNAN WP3KPEMBANGUNAN WP3KALAT KOORDINASIALAT KOORDINASIPEMBANGUNAN WP3KPEMBANGUNAN WP3K
REKOMENDASI IJIN REKOMENDASI IJIN Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang
Perairan PesisirPerairan Pesisir
PP No.15/2010 tentang PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
BKPRN - untuk di Pusat BKPRD - untuk di Daerah POKJA - yang dibentuk dalam -
kegiatan penyusunan RSWP3K /
RZWP3K / RTRW.
FORUM UNTUK FORUM UNTUK MELAKUKAN KOORDINASIMELAKUKAN KOORDINASI
No Program Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Sum
ber
Dana
Instansi Terkait
PJM-1
PJM
-2
PJM
-3
PJ
M-
41 2 3 4 5
1 Perwujudan Pusat
Pertumbuhan
Perwujudan Sadeng, Baron,
Patehan, dan Karangwuni
sebagai pusat pertumbuhan
a. Penyediaan/pemantapan
sarana ekonomi (bank,
koperasi, dll)
Sadeng, Baron,
Pandansimo, dan
Karangwuni
APBD,
investor
Dinas KP , Bappeda; Dinas
yang memiliki
tanggungjawab dalam
kegiatan pekerjaan umum
a. Peningkatan TPI (Tempat
Pelelangan Ikan)
Sadeng, Baron,
Pandansimo, dan
Karangwuni
APBD Dinas KP , Bappeda; Dinas
yang memiliki
tanggungjawab dalam
kegiatan pekerjaan umum
a. Peningkatan PPP
(Pelabuhan Perikanan
Pantai)
Baron dan
Pandansimo
APBD Dinas KP, Bappeda; Dinas
yang memiliki
tanggungjawab dalam
kegiatan pekerjaan umum;
Dinas yang memiliki
tanggungjawab dalam
kegiatan perhubungan
CONTOH: INDIKASI PROGRAM CONTOH: INDIKASI PROGRAM (INSTANSI TERKAIT TIDAK HANYA (INSTANSI TERKAIT TIDAK HANYA DINAS KP SAJA)DINAS KP SAJA)
IMPLEMENTASI
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PERIJINAN
PENGAWASAN PENGENDALIAN
PENERTIBAN
Dasar untuk
Perangkat hukum untuk
RZWP3KPROV / KAB / KOTA
PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI
PENAJAMAN RZWP3K KE DALAM Skala RZ LEBIH
DETAIL / RINCI
UU No.39/2009 tentang KEK (Kaw.Ekon UU No.39/2009 tentang KEK (Kaw.Ekon Khusus)Khusus) Perpres No.33/2010 t entang Dewan Perpres No.33/2010 t entang Dewan Nasional dan Nasional dan Dewan Kawasan KEK Dewan Kawasan KEK
DEWAN KAWASAN
Perlu PP tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemerintah kpd Dewan Kawasan
Terutama di bidang perijinan dan kewenangan tertentu lainnya dlm rangka pengembangan dan pengelolaan usaha, melalui kerjasama, pendirian Badan Usaha, dan investasi
Badan Pengelola
Badan Pengusahaan
RZR, dapat t.d.:-WKOP Pelabuhan-Kaw. Industri-Kaw. Pariwisata- Kaw. Perikanan (Minapolitan)
Kaw.Strategis Kaw.Strategis Kelautan Nas / Prov / Kelautan Nas / Prov /
Kab / KotaKab / Kota
KEK
Kaw. Pengusahaan
KEK
Kaw. Pengusahaan
Contoh Implementasi RZWP3KContoh Implementasi RZWP3K
Identifikasikan dan usulkan penetapan KEK sesuai RZ Rinci.
Bentuk Dewan Kawasan KEK Inisiasikan penetapan PP untuk pelimpahan
kewenagan Pemerintah kepada Dewan Kawasan KEK
Berdasar PP tsb, Dewan Kawasan membentuk Badan Pengelola dan Badan Pengusahaan
Badan Pengelola menyusun RZR KEK yang di dalamnya mengalokasikan Kawasan Pengusahaan.
Badan Pengusahaan sesuai RZR KEK menyusun Rencana Blok2 Peruntukan Pengembangan Usaha.
Langkah-langkah Pengembangan Investasi: Langkah-langkah Pengembangan Investasi:
Langkah-langkah Implementasi:Langkah-langkah Implementasi: Sosialisasikan Perda RZ WP3K
keseluruh stakeholder Koordinasikan langkah-langkah
implementasi antar instansi, dunia usaha dan masyarakat (Pasal 54 dan 55 UU PWP3K)
Tentukan kawasan strategis yang perlu prioritas tindaklanjut
Susun RZWP3K lebih detail / lebih rinci (RZR, RP, RAP) untuk kawasan strategis prioritas tsb.
PENUTUP
PERLU DIINGAT BAHWA:PERLU DIINGAT BAHWA:
• RZ WP3K merupakan bagian dari RZ WP3K merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan dokumen perencanaan pembangunan daerahdaerah
• Perda telah tersusun milik seluruh Perda telah tersusun milik seluruh stakeholder WP3K (bukan hanya milik stakeholder WP3K (bukan hanya milik Dinas KP)Dinas KP)
• Perlu koordinasi, komitmen, dan Perlu koordinasi, komitmen, dan konsistensi seluruh stakeholder untuk konsistensi seluruh stakeholder untuk mengimplementasikannyamengimplementasikannya