6.

Program Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Penguatan Pengawasan 1) Pelaksanaan Kegiatan Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Polri (RBP)

gelombang II yang sedang dan akan dilaksanakan berkaitan dengan penguatan pengawasan di lingkungan Polri, yaitu kegiatan penerapan SPIP dan peningkatan APIP sebagai Quality assurance dan Consulting di lingkungan Polri, melalui : a) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu : (1) Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut : (a) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (b) Peraturan Kapolri tentang Sistim

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Polri; (c) Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 723 / IX / 2005, tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; (d) Peraturan Irwasum tentang hubungan dan tata cara kerja di lingkungan Itwasum Polri; (e) Peraturan Kapolri tentang Standar Profesi Polri fungsi teknis Reserse dan fungsi Lalu Lintas ; (f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

220

(g)

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: KEP / 3 / I / tentang (SOP) 2010, tanggal Standar tentang dan terkait 12 Januari 2010 Prosedur Prima Laporan yang

Operasional Pelayanan Penanganan

Penerimaan pengaduan

pelanggaran

dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri; (h) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor:

KEP/18/VIII/ 2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pedoman Standar Operasional

Prosedur (SOP) tentang Sentra Pelayanan Propam; (i) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Internal di lingkungan Polri; (j) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Markas di lingkungan Polri; (k) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (2) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi

Pengawasan di lingkungan Polri: (a) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standarisasi dan Akreditasi Polri; (b) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor :Kep / 18 / VIII / 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi terhadap Terhukum; Pegawai Negeri pada Polri

221

(c)

Keputusan Kapolri No. Pol : 42 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri;

(d)

Keputusan Kapolri No. Pol : 43 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

(e)

Keputusan Kapolri No. Pol : 44 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri;

(f)

Mengajukan usulan revisi Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri;

(3)

Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan di lingkungan Polri melalui Diklat auditing dasar, menengah Akreditor. dan Investigasi serta pelatihan

(4)

Menyelenggarakan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Sertifikasi Fungsi Pengawasan: (a) Sertifikasi Auditing Trampil kerjasama antara Itwasum Polri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP); (b) Sertifikasi Jabatan fungsional Akreditor

kerjasama dengan Divpropam Polri dengan Badan Nasional Sertifikasi (BNSP). b) Kegiatan peningkatan APIP sebagai quality assurance dan consulting di lingkungan Polri, yaitu: (1) Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: 222

(a)

Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik Rutin;

(b)

Peraturan Kapolri tentang pedoman Reviu Laporan Keuangan Polri;

(c)

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri;

(d)

Peraturan

Kadivpropam

tentang

Audit

Investigasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri; (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; (2) merevisi dan menyusun peraturan fungsi

pengawasan yaitu: (a) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Di Lingkungan Polri; (b) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengawasan Operasi di

lingkungan Polri; (c) Peraturan Kapolri tentang Pedoman tindak lanjut Pengawasan; (d) Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang dan

Penyelenggaran

Pengawasan

Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di lingkungan Polri;

223

(e)

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Polri;

(f)

Peraturan Kapolri tentang Pemeriksaan dan Pemberkasan Profesi Polri; Pelanggaran Kode Etik

(g)

Peraturan Kapolri tentang Audit Investigasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

(h)

Peraturan Irwasum Polri tentang SOP Audit/ Pemeriksaan dan Kode Etik Auditor;

(i)

Peraturan Irwasum Polri tentang Standar Audit;

(3)

Meningkatkan opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Polri guna meningkatkan kepercayaan pengawas ekstern dari WTP-DPP menjadi WTP, dengan menyelenggarakan: (a) Pengawasan manajemen bidang

operasional, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran keuangan di lingkungan Polri sesuai kebijakan pada tahap I (aspek perencanaan dan

pengorganisasian) dan tahap II (aspek pelaksanaan dan pengendalian) di

lingkungan Mabes Polri serta tahap II (aspek pelaksanaan dan pengendalian) di tingkat Polda dilaksanakan oleh Itwasum,

sedangkan tahap I (aspek perencanaan dan pengorganisasian) di tingkat Polda

dilaksanakan oleh Itwasda; (b) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas

temuan BPK-RI dan Itwasum Polri.

224

(4)

percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.

c)

Quick wins Quick wins dibidang penguatan pengawasan adalah Percepatan proses penanganan dan penyelesaian

laporan pengaduan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri, dengan alasan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan

masyarakat terhadap pelayanan pengaduan tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri. 2) Kriteria Keberhasilan Guna mengukur tingkat keberhasilan secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan program Penguatan Pengawasan, maka perlu ditentukan kriteria keberhasilan pelaksanaan dari masingmasing program dan kegiatan tersebut. Kriteria keberhasilan dari program dan kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut ini.Program dan kegiatan, Rencana Aksi, Output dan OutcomesPROGRAM / KEGIATAN 1 Progam penerapan SPIP di lingkungan Polri: Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan. Menyusun dan merevisi peraturan fungsi pengawasan. Meningkatkan kompetensi aparat pengawasan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi fungsi pengawasan RENCANA AKSI 2 INDIKATOR KINERJA OUTPUTS (KELUARAN) OUTCOMES (HASIL) 3 4 Terjadinya peningkatan Tercapainya tujuan ketaatan, efisiensi dan organisasi secara efektivitas pelaksanaan efisien dan efektif tugas dan fungsi serta taat pada peraturan; Terselenggaranya sosialisasi peraturan fungsi pengawasan. Tersedianya peraturan fungsi pengawasan. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan. Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya.

Terselenggaranya fungsi pengawasan

225

PROGRAM / KEGIATAN 1 Progam penerapan APIP di lingkungan Polri:

RENCANA AKSI 2

Menyelenggarakan sosialisasi peraturan fungsi pengawasan Merevisi dan menyusun peraturan fungsi pengawasan Meningkatkan opini BPK menjadi WTP dengan: Pengawasan manajemen PTL atas temuan BPK-RI dan atas temuan Itwasum Polri

INDIKATOR KINERJA OUTPUTS (KELUARAN) OUTCOMES (HASIL) 3 4 APIP yg lebih berperan Tercapainya tujuan melakukan penguatan organisasi secara sistem dal intern, QA & efisien dan efektif konsultasi atas pelayanan serta taat pada kepemerintahan peraturan; Terselenggaranya Berjalannya sosialisasi peraturan fungsi pengelolaan keuangan pengawasan. negara yang andal dan Tersedianya peraturan terpercaya. fungsi pengawasan. Meningkatnya opini BPK menjadi WTP atas laporan keuangan Polri guna meningkatkan kepercayaan pengawasan ekstern terhadap pengawas intern.

3)

Agenda Prioritas Agenda prioritas kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri dan peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan Consulting secara efektif, efisien dan taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan Negara yang andal dan terpercaya, yaitu : a) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu: (1) Prioritas Pertama (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi : (1)) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri; (2)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 723 / IX / 2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

226

(3))

Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

(4))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/3 /I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima Penerimaan Laporan Pelanggaran Anggota Polri; dan Penanganan terkait

Pengaduan

yang dilakukan oleh

(5))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/18/ VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam;

(6))

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (b) Meningkatkan lingkungan kompetensi secara APIP di

Polri

berkelanjutan

melalui pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan yaitu Auditing, Akreditor,

Pemeriksaan dan Pengamanan Internal. (c) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

227

(d)

Meningkatkan kepercayaan

secara masyarakat,

berkelanjutan dengan

meningkatnya penyelesaian tindak lanjut penanganan masyarakat. (2) Prioritas Kedua (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi: (1)) Peraturan Irwasum tentang pengaduan/komplain

Hubungan dan Tata Cara kerja di lingkungan Itwasum Polri; (2)) Peraturan Kapolri tentang Standar Profesi Fungsi Teknis Reserse dan Fungsi Lalu Lintas; (3)) Peraturan Kapolri tentang

Pengamanan Internal di Lingkungan Polri; (4)) Peraturan Kapolri tentang

Pengamanan Markas di Lingkungan Polri; (b) Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan

yang telah disahkan yaitu: (1)) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri; (2)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 723 / IX / 2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

228

(3))

Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

(4))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep / 3 / I / 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima Penerimaan Laporan Pelanggaran Anggota Polri; dan Penanganan terkait

Pengaduan

yang dilakukan oleh

(5))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/ 18/ VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam;

(6))

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (c) Melanjutkan penyelenggaraan sosialisasi

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (3) Prioritas ketiga (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan yaitu: (1)) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri; 229

(2))

Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Standarisasi dan Akreditasi Polri; (3)) Keputusan Kadivpropam Polri

Nomor:Kep/18/ VIII/ 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi

terhadap Pegawai Negeri pada Polri Terhukum; (4)) Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri. (b) Menyelenggarakan secara berkelanjutan

sosialisasi Peraturan Kapolri tentang Sistem Pengendalian lingkungan Polri; (c) Menyelenggarakan secara berkelanjutan Intern Pemerintah di

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Fungsi Pengawasan: (1)) Sertifikasi kerjasama dengan Keuangan (BPKP); (2)) Sertifikasi Jabatan fungsional Auditing antara Badan dan Terampil Polri

Itwasum

Pengawasan Pembangungan

Akreditor kerjasama Divpropam Polri dengan Badan Nasional Sertifikasi (BNSP).

230

(4)

Prioritas empat (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan yaitu: (1)) Keputusan Kapolri No. Pol : 42

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri; (2)) Keputusan Kapolri No. Pol : 43

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (3)) Keputusan Kapolri No. Pol : 44

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang

Disiplin Bagi Anggota Polri. (b) Sosialisasi Peraturan fungsi Pengawasan yang telah disahkan yaitu : (1)) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri; (2)) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Standarisisasi dan Akreditasi Polri; (3)) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor :Kep/18/ VIII/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi terhadap

Pegawai Negeri pada Polri Terhukum;

231

(4))

Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri.

(5)

Prioritas kelima Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan yaitu: (a) Keputusan Kapolri No. Pol : 42 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri; (b) Keputusan Kapolri No. Pol : 43 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (c) Keputusan Kapolri No. Pol : 44 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

b)

Kegiatan peningkatan APIP sebagai quality assurance dan Consulting di lingkungan Polri yaitu : (1) Prioritas Pertama (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut : (1)) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik rutin; (2)) Peraturan Kapolri tentang pedoman reviu laporan keuangan Polri; (3)) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri;

232

(4))

Peraturan Kadivpropam tentang Audit Investigasi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

(5))

Peraturan Irwasum Polri tentang SOP Audit/Pemeriksaan dan Kode Etik Auditor;

(6))

Peraturan

Irwasum

Polri

tentang

Standar Audit; (b) Meningkatkan opini BPK-RI wajar tanpa pengecualian dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP) menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Polri guna meningkatkan ekstern terhadap kepercayaan pengawas

pengawas

intern, dengan menyelenggarakan : (1)) Pengawasan manajemen bidang

operasional, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran keuangan di lingkungan Polri sesuai kebijakan pada tahap I (Aspek

Perencanaan dan Pengorganisasian) Itwasum menyelenggarakan

pengawasan di lingkungan Mabes Polri tingkat Itwasda, dan pengawasan tahap I oleh

Polda

dilaksanakan

sedangkan

pengawasan

tahap II (Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian) Itwasum keyakinan Polri dilaksanakan untuk oleh

memberikan atas

yang

memadai

pelaksanaan kegiatan Polri, sesuai dengan SPIP dan kepatuhan

terhadap perundang-undangan; 233

(2))

Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas temuan BPK-RI dan atas temuan Itwasum Polri.

(c)

percepatan penyelesaian komplain

proses laporan

penanganan pengaduan

dan atau

masyarakat

tentang

penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. (2) Prioritas Kedua (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan Indonesia tentang Polri; (2)) Peraturan Indonesia Pemerintah Republik 2003 Pemerintah Republik 2003

Nomor 1 Tahun Pemberhentian

Anggota

Nomor 2 Tahun

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (b) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut : (1)) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik rutin; (2)) Peraturan Kapolri tentang pedoman reviu laporan keuangan Polri; (3)) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (4)) Peraturan Kadivpropam tentang Audit Investigasi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

234

(c)

Meningkatnya opini BPK-RI menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Polri guna meningkatkan

kepercayaan pengawas ekstern terhadap pengawas intern. (3) Prioritas ketiga (a) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (1)) Peraturan Indonesia tentang Polri; (2)) Peraturan Indonesia Pemerintah Republik 2003 Pemerintah Republik 2003

Nomor 1 Tahun Pemberhentian

Anggota

Nomor 2 Tahun

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (b) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan kapolri tentang Pedoman tindak lanjut Pengawasan; (2)) Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta

Perbendaharaan di lingkungan Polri; (3)) Peraturan Pemeriksaan Kapolri dan tentang Pemberkasan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

235

(4)

Prioritas keempat (a) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (1)) Peraturan kapolri tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan; (2)) Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta

Perbendaharaan di lingkungan Polri; (3)) Peraturan Pemeriksaan Kapolri dan tentang Pemberkasan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (b) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal Tata 25 Februari 2009

tentang

Cara

Pelaksanaan

Verifikasi di lingkungan Polri; (2)) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep/760/ X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengawasan Operasi di lingkungan Polri; (3)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Jasa di

Pengadaan

Barang

Lingkungan Polri.

236

(5)

Prioritas kelima Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (a) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di lingkungan Polri; (b) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengawasan Operasi di lingkungan Polri; (c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Polri.

4)

Waktu Pelaksanaan dan tahapan kerja a) Tahun 2011 (1) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu: (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi : (1)) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri; (2)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/723/IX/ 2005 tanggal 21

September 2005 tentang Pedoman administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; (3)) Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; 237

(4))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/3/I/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima Penerimaan Laporan Pelanggaran Anggota Polri; dan Penanganan terkait

Pengaduan

yang dilakukan oleh

(5))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/ 18/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam;

(6))

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (b) Meningkatkan lingkungan kompetensi secara APIP di

Polri

berkelanjutan

melalui pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan yaitu Auditing, Akreditor,

Pemeriksaan dan Pengamanan Internal. (c) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (d) Meningkatkan kepercayaan secara masyarakat, berkelanjutan dengan

meningkatnya penyelesaian tindak lanjut penanganan masyarakat; (e) Workshop. pengaduan/komplain

238

(2)

Kegiatan

peningkatan

APIP

sebagai

Quality

assurance dan Consulting di lingkungan Polri yaitu: (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik Rutin; (2)) Peraturan Kapolri tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Polri; (3)) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (4)) Peraturan Kadivpropam tentang Audit Investigasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (5)) Peraturan Irwasum Polri tentang SOP Audit/Pemeriksaan dan Kode Etik Auditor; (6)) Peraturan Irwasum Polri tentang

Standar Audit. (b) Meningkatkan opini BPK-RI wajar tanpa pengecualian dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP) menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Polri guna meningkatkan ekstern terhadap kepercayaan pengawas

pengawas

intern, dengan menyelenggarakan:

239

(1))

Pengawasan

manajemen

bidang

operasional, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran keuangan di lingkungan Polri sesuai kebijakan pada tahap I (Aspek

Perencanaan dan Pengorganisasian) Itwasum menyelenggarakan

pengawasan di lingkungan Mabes Polri dan pengawasan tahap I tingkat Polda dilaksanakan oleh Itwasda, sedangkan (Aspek pengawasan Pelaksanaan dilaksanakan untuk tahap II

dan oleh

Pengendalian) Itwasum keyakinan Polri

memberikan atas

yang

memadai

pelaksanaan kegiatan Polri, sesuai dengan SPIP dan kepatuhan

terhadap perundang-undangan; (2)) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas temuan BPK-RI dan atas temuan Itwasum Polri. (c) Quick win dibidang penguatan pengawasan yaitu percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau

komplin masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. (d) Workshop.

240

b)

Tahun 2012 (1) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu: (a) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi : (1)) Peraturan Irwasum tentang

Hubungan dan Tata Cara kerja di lingkungan Itwasum Polri; (2)) Peraturan Kapolri tentang Standar Profesi Fungsi Teknis Reserse dan Fungsi Lalu Lintas; (3)) Peraturan Kapolri tentang

Pengamanan Internal di Lingkungan Polri; (4)) Peraturan Kapolri tentang

Pengamanan Markas di Lingkungan Polri; (b) Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan

yang telah disahkan yaitu: (1)) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri; (2)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 723 / IX / 2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; (3)) Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

241

(4))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/3/I/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima Penerimaan Laporan Pelanggaran Anggota Polri; dan Penanganan terkait

Pengaduan

yang dilakukan oleh

(5))

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/18 /VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam;

(6))

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (c) Melanjutkan penyelenggaraan sosialisasi

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (2) Kegiatan APIP sebagai Quality assurance dan Consulting di lingkungan Polri, yaitu: (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan Indonesia tentang Polri; Pemerintah Republik 2003

Nomor 1 Tahun Pemberhentian

Anggota

242

(2))

Peraturan Indonesia

Pemerintah

Republik 2003

Nomor 2 Tahun

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (b) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (1)) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik rutin; (2)) Peraturan Kapolri tentang pedoman reviu laporan keuangan Polri; (3)) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (4)) Peraturan Kadivpropam tentang Audit Investigasi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. (c) Meningkatnya opini BPK-RI menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Polri guna meningkatkan

kepercayaan pengawas ekstern terhadap pengawas intern. (d) Melanjutkan program Quick wins dibidang penguatan pengawasan yaitu percepatan proses laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian komplin

atau

masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. c) Tahun 2013 (1) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu: (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan yaitu:

243

(1))

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri; (2)) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Standarisisasi dan Akreditasi Polri; (3)) Keputusan Nomor:Kep/18/ Kadivpropam VIII/2010 Polri tentang

Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi

terhadap Pegawai Negeri pada Polri Terhukum; (4)) Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri. (b) Menyelenggarakan secara berkelanjutan

sosialisasi Peraturan Kapolri tentang Sistem Pengendalian lingkungan Polri; (c) Menyelenggarakan secara berkelanjutan Intern Pemerintah di

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Fungsi Pengawasan: (1)) Sertifikasi Auditing Trampil kerjasama antara Itwasum Polri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangungan (BPKP);

244

(2))

Sertifikasi Akreditor Divpropam

Jabatan kerjasama Polri

fungsional dengan Badan

dengan

Nasional Sertifikasi (BNSP). (2) Kegiatan APIP sebagai Quality assurance dan Consulting di lingkungan Polri yaitu: (a) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (1)) Peraturan Indonesia tentang Polri; (2)) Peraturan Indonesia Pemerintah Republik 2003 Pemerintah Republik 2003

Nomor 1 Tahun Pemberhentian

Anggota

Nomor 2 Tahun

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (b) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut: (1)) Peraturan kapolri tentang Pedoman tindak lanjut Pengawasan; (2)) Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penyelenggaran Pemeriksaan Pengawasan Umum dan Serta

Perbendaharaan di lingkungan Polri; (3)) Peraturan Pemeriksaan Kapolri dan tentang Pemberkasan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

245

(c)

Melanjutkan program Quick win

dibidang

penguatan pengawasan yaitu percepatan proses laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian komplin

atau

masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. d) Tahun 2014 (1) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu: (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan yaitu: (1)) Keputusan Kapolri No. Pol : 42

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri; (2)) Keputusan Kapolri No. Pol : 43

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (3)) Keputusan Kapolri No. Pol : 44

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang

Disiplin Bagi Anggota Polri. (b) Sosialisasi Peraturan fungsi Pengawasan yang telah disahkan yaitu : (1)) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri;

246

(2))

Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Standarisasi dan Akreditasi Polri; (3)) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor :Kep/ 18/VIII/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi terhadap

Pegawai Negeri pada Polri Terhukum; (4)) Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres/Polsek di

lingkungan aparat pengawasan Polri. (5)) Keputusan Kapolri No. Pol : 42

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri; (6)) Keputusan Kapolri No. Pol : 43

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (7)) Keputusan Kapolri No. Pol : 44

Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang

Disiplin Bagi Anggota Polri.

(2)

Kegiatan APIP sebagai Quality assurance dan Consulting di lingkungan Polri yaitu: (a) Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan sebagai berikut:

247

(1))

Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari tentang Tata Cara 2009

Pelaksanaan

Verifikasi di lingkungan Polri; (2)) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk

Pengawasan Operasi di lingkungan Polri; (3)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang dan Petunjuk Jasa di

Pengadaan

Barang

Lingkungan Polri. (b) Sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan yang telah disahkan sebagai berikut: (1)) Peraturan kapolri tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan; (2)) Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta

Perbendaharaan di lingkungan Polri; (3)) Peraturan Pemeriksaan Kapolri dan tentang Pemberkasan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (4)) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari tentang Tata Cara 2009

Pelaksanaan

Verifikasi di lingkungan Polri;

248

(5))

Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk

Pengawasan Operasi di lingkungan Polri; (6)) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang dan Petunjuk Jasa di

Pengadaan

Barang

Lingkungan Polri.

(c)

Melanjutkan program Quick win

dibidang

penguatan pengawasan yaitu percepatan proses laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian komplain

atau

masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. 5) Penanggungjawab Penanggungjawab program penguatan pengawasan sebagai berikut: a) Penerapan SPIP di lingkungan Polri, meliputi : (1) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama, Kadivpropam Polri dan Kadivkum Polri sebagai penanggungjawab lainnya dalam merevisi dan menyusun : (a) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Polri; (b) Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 723 / IX / 2005, tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; 249

(c)

Peraturan Irwasum tentang hubungan dan tata cara kerja di lingkungan Itwasum Polri;

(d)

Mengajukan usulan revisi Perkap No. 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat

pengawasan Polri; (e) Peraturan Irwasum Polri tentang SOP Audit/ Pemeriksaan dan Kode Etik Auditor; (f) Peraturan Irwasum Polri tentang Standar Audit. (2) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri dan Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam

menyelenggarakan sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan, yaitu: (a) Peraturan Kapolri tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Polri; (b) Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 723 / IX / 2005, tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; (c) Peraturan Irwasum tentang hubungan dan tata cara kerja di lingkungan Itwasum Polri; (d) Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri.

250

(3)

Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kalemdikpol beserta As SDM Kapolri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan di lingkungan Polri, melalui : (a) Diklat auditing dasar, menengah dan

Investigasi; (b) Sertifikasi antara Auditing Terampil Polri kerjasama Badan dan

Itwasum

dengan

Pengawasan

Keuangan

Pembangungan (BPKP); (4) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri beserta Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam

penyelenggaraan Sosialisasi Penerapan SPIP di lingkungan Polri sesuai PP 60 Tahun 2008. (5) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (6) Kabareskrim Polri dan Kakorlantas Polri sebagai Penanggungjawab utama, Irwasum Polri dan

Kadivkum Polri sebagai penanggungjawab lainnya dalam pelaksanaan tugasnya merevisi dan

menyusun Peraturan Kapolri tentang Standar Profesi Polri fungsi teknis Reserse dan fungsi Lalu Lintas. (7) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri, Kadivkum Polri beserta Karo Wassidik Bareskrim lainnya Polri sebagai

penanggungjawab 251

dalam

pelaksanaan

tugasnya mengajukan usulan revisi Perkap 21, 22,

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri. (8) Kadivpropam utama dan Polri sebagai Penanggungjawab Polri dalam sebagai

Kadivkum lainnya

penanggungjawab

pelaksanaan

tugasnya merevisi dan menyusun: (a) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (b) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: KEP / 3 / I / 2010, tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang Pelayanan Prima Penerimaan dan Penanganan Laporan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri; (c) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor:

KEP/18 / VIII / 2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pedoman Standar

Operasional Prosedur (SOP) tentang Sentra Pelayanan Propam; (d) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Internal di lingkungan Polri; (e) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Markas di lingkungan Polri; (f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (g) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standarisisasi dan Akreditasi Polri; 252

(h)

Keputusan Kadivpropam Polri Nomor :Kep / 18 / VIII / 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi terhadap Terhukum; Pegawai Negeri pada Polri

(i)

Keputusan Kapolri No. Pol : 42 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri;

(j)

Keputusan Kapolri No. Pol : 43 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

(k)

Keputusan Kapolri No. Pol : 44 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri;

(9)

Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Irwasum Polri Polri, dan Kabareskrim Kakorlantas Polri, sebagai

Kadivpropam

penanggungjawab lainnya dalam penyelenggaraan sosialisasi Peraturan fungsi pengawasan, yaitu: (a) Peraturan Kapolri tentang Standar Profesi Polri fungsi teknis Reserse dan fungsi Lalu Lintas ; (b) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (c) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: KEP / 3 / I / 2010, tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang Pelayanan Prima Penerimaan dan Penanganan Laporan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri; 253

(d)

Keputusan

Kadivpropam

Polri

Nomor:

KEP/18 / VIII / 2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pedoman Standar

Operasional Prosedur (SOP) tentang Sentra Pelayanan Propam; (e) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Internal di lingkungan Polri; (f) Peraturan Kapolri tentang Pengamanan

Markas di lingkungan Polri; (g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (h) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / II / 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standarisisasi dan Akreditasi Polri; (i) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor :Kep / 18 / VIII / 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Proses Pelayanan Rehabilitasi terhadap Terhukum; (j) Keputusan Kapolri No. Pol : 42 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri; (k) Keputusan Kapolri No. Pol : 43 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (l) Keputusan Kapolri No. Pol : 44 Tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri; (m) Mengajukan usulan revisi Perkap 21, 22, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 254 Pegawai Negeri pada Polri

dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri di lingkungan aparat pengawasan Polri. (10) Kadivpropam Polri sebagai Penanggungjawab

utama dan Irwasum Polri, Kalemdikpol, beserta As SDM Kapolri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam meningkatkan Kompetensi Aparat

Pengawasan di lingkungan Polri melalui: (a) (b) pendidikan dan pelatihan akreditor; Sertifikasi Jabatan fungsional Akreditor

kerjasama dengan Divpropam Polri dengan Badan Nasional Sertifikasi (BNSP). (11) Kabareskrim Polri sebagai Penanggungjawab dan

utama, Irwasum

Polri,

Kadivpropam Polri

Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam penyusunan dan merevisi Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. (12) Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab utama, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri dan Kadivpropam Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Kapolri

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

b)

Peningkatan peran APIP di lingkungan Polri sebagai quality assurance dan consulting, meliputi : (1) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama, Kadivpropam Polri dan Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam penyusunan dan pengesahan peraturan fungsi pengawasan yaitu:

255

(a)

Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik rutin;

(b)

Peraturan Kapolri tentang pedoman reviu laporan keuangan Polri;

(c)

Peraturan Kapolri tentang Pedoman tindak lanjut Pengawasan;

(d)

Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang dan

Penyelenggaran

Pengawasan

Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di lingkungan Polri; (e) Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengadaan Barang Jasa di

Lingkungan Polri; (f) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di lingkungan Polri; (g) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengawasan Operasi di

lingkungan Polri; (2) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri beserta Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab sosialisasi lainnya peraturan dalam fungsi

penyelenggaraan

pengawasan yang telah disahkan yaitu: (a) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik rutin; (b) Peraturan Kapolri tentang pedoman

reviu laporan keuangan Polri; (c) Peraturan kapolri tentang Pedoman tindak lanjut Pengawasan; 256

(d)

Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang dan

Penyelenggaran

Pengawasan

Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di lingkungan Polri; (e) Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 759 / X / 2005, tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri; (f) Peraturan Kapolri No. Pol : 2 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di lingkungan Polri; (g) Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 760 / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pengawasan Operasi di

lingkungan Polri; (3) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri sebagai Penanggungjawab lainnya pengawas untuk ekstern meningkatnya (BPK-RI) kepercayaan aparat

terhadap

pengawas Intern Polri melalui opini atas laporan keuangan Polri Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dilaksanakan melalui: (a) Pemberian penjaminan kepastian, yang keyakinan dan

memadai

(assurance)

dengan melakukan kegiatan antara lain audit / pemerikasaan, verifikasi, reviu, penilaian, dan

evaluasi,

pengujian,

pemantauan atau monitoring; (b) Konsultasi (consulting) untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan Polri, dengan melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan, 257

pendampingan, pemberian saran/petunjuk (advice) / konsultasi, melakukan pelatihan (training) dan survey; (4) Irwasum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Kadivpropam Polri beserta Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam program Quick win dibidang penguatan pengawasan yaitu percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri. (5) Kadivpropam Polri sebagai Penanggungjawab

utama, Irwasum Polri dan Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab lainnya dalam penyusunan dan pengesahan peraturan fungsi pengawasan yaitu: (a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (b) Peraturan Kadivpropam tentang Audit

Investigasi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri; (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; (e) Peraturan Kapolri tentang Pemeriksaan dan Pemberkasan Profesi Polri; (f) Peraturan Kapolri tentang Audit Investigasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. (6) Kadivkum Polri sebagai Penanggungjawab utama dan Irwasum Polri beserta Kadivpropam Polri 258 Pelanggaran Kode Etik

sebagai

Penanggungjawab

lainnya

dalam

sosialisasi peraturan fungsi pengawasan yaitu: (a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (b) Peraturan Kadivpropam tentang Audit

Investigasi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri; (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; (e) Peraturan Kapolri tentang Pemeriksaan dan Pemberkasan Profesi Polri; (f) Peraturan Kapolri tentang Audit Investigasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran Kode Etik

259

b.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1) Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program Penguatan Akuntabilitas Kinerja periode Reformasi Birokrasi gelombang II adalah : a) Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri (1) Penyempurnaan/Revisi LAKIP di lingkungan Polri; (2) Pembuatan Pedoman Penyusunan Penetapan Pedoman Penyusunan

Kinerja Polri (TAPJA); (3) Sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di

lingkungan Polri; b) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Polri: (1) Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri; (2) Penyusunan Perkap Tata cara pengadaan

barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri di lingkungan Polri (3) Revisi Buku Panduan Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri; (4) (5) (6) Revisi Sisrenstra Polri; Revisi Renstra Polri Tahun 20102014; Revisi Pedoman Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Polri; (7) Pembuatan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Polri; (8) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri; (9) Sosialisasi Buku Pedoman Penyusunan Renja di lingkungan Polri; (10) Sosialisasi Sisrenstra Polri (Revisi);

260

(11)

Sosialisasi (Revisi);

Renstra

Polri

Tahun

20102014

c)

Penyusunan

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

pada

lingkungan Polri: (1) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU); (2) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); (3) (4) Revisi Indikator Kinerja Utama Polri; Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU); (5) Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); d) Quick Wins Quick wins Program Kinerja dan kegiatan Penyusunan Penguatan Indikator

Akuntabilitas

yaitu

Kinerja Utama dilingkungan Polri dengan alasan kinerja Polri menjadi lebih terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2). Kriteria Keberhasilan Guna mengukur tingkat keberhasilan secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, maka perlu ditentukan kriteria keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan tersebut. Kriteria

keberhasilan dari program dan kegiatan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut.

261

Program dan kegiatan, Rencana Aksi, Output dan OutcomesPROGRAM / KEGIATAN 1 Penguatan akuntabilitas kinerja Polri: RENCANA AKSI 2 INDIKATOR KINERJA OUTPUTS (KELUARAN) OUTCOMES (HASIL) 3 4 Penguatan akuntabilitas kinerja Polri Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Tersedianya pedoman Polri yang efektif penyusunan LAKIP; Tersedianya pedoman penyusunan penetapan kinerja Polri (TAPJA); Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja Polri yang terukur Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri Penyusunan Perkap Tatacara pengadaan barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri di lingkungan Polri Revisi Buku Panduan Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri; Revisi Sisrenstra Polri; Revisi Renstra Polri Tahun 2010-2014; Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Polri; Pembuatan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Polri Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polri: Tersusunnya Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP; Tersusunnya Perkap Tatacara pengadaan barang/ jasa melalui pinjaman dalam negeri; Tersedianya Pedoman penyusunan rencana kerja; Tersedianya Sisrenstra Polri yang terbaru; Tersedianya renstra Polri tahun 2010-2014; Tersedianya pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa melalui kredit ekspor; Tersedianya aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Polri; Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polri. Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU); Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); Revisi Indikator Kinerja Utama Polri; Tersusunnya pedoman IKU;

Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri; Pembuatan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Polri (TAPJA);

Pengembangan sistem manajemen kinerja Polri:

Tersusunnya pedoman IKK; Tersedianya IKU Polri terbaru;

262

3)

Agenda Prioritas Berdasarkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan, maka pembagian prioritas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Prioritas I: (1) Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP dilingkungan Polri; (2) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); (3) (4) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama; Penyusunan Perkap Tatacara pengadaan

barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri. (5) (6) Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); Revisi Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Polri; (7) Revisi draf akhir Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri; (8) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri; (9) b) Revisi Sisrenstra Polri;

Prioritas II: (1) (2) Revisi Renstra Polri Tahun 20102014 Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilingkungan Polri; (3) Pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Polri; (4) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri; (5) Sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di

lingkungan Polri;

263

(6)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU);

(7)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

4)

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja a) Tahun 2011 (1) Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP dilingkungan Polri (MeiJuni); (2) Penyusunan Perkap Tatacara pengadaan barang/ jasa melalui pinjaman dalam negeri (Mei); (3) Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama

(Agustus); (4) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Polri (Juli); (5) Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri (Juni); (6) (7) Revisi Sisrenstra Polri (Nopember); Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri (September); (8) Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui kredit ekspor dilingkungan Polri (Mei); (9) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2011. b) Tahun 2012 (1) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (Januari); (2) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (Pebruari); (3) Penyusunan Pedoman Perencanaan Polri Tahun 2012 (Pebruari);

264

(4) (5)

Revisi Renstra Polri Tahun 20102014 (April); Pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Polri (Mei);

(6)

Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri (PebruariMaret);

(7)

Sosialisasi

Pedoman

Penyusunan

LAKIP

di

lingkungan Polri (PebruariMaret); (8) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2012. c) Tahun 2013 (1) Penyusunan Pedoman Perencanaan Polri Tahun 2013 (Pebruari); (2) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2013. d) Tahun 2014 (1) Penyusunan Rencana Strategi Tahun 20152019 (Maret-April); (2) Penyusunan Pedoman Perencanaan Polri Tahun 2014 (Pebruari); (3) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2014. 5) Penanggungjawab Penanggungjawab program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, sebagai berikut: a) Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP

dilingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri; b) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

265

c)

Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

d)

Penyusunan Perkap Tatacara pengadaan barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

e)

Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

f)

Revisi Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

g)

Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

h)

Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

i)

Revisi Sisrenstra Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

j)

Revisi

Renstra

Polri

Tahun

20102014

dengan

penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri; k) Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa

melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri; l) Pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri; m) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

266

n)

Sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

o)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

p)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggungjawab utama Karo Jakstra Srena Polri;

267