TIARSIEVol.16No.2Tahun2019ISSNp1411-2248ISSNe2623-2391 ...
8
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 45 Perancangan Sistem Integrasi Administrasi Dan Keuangan Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang Timbangan (Studi Kasus di UPT Metrologi Legal Kota Bandung) Riska Noviastuty Program Studi Teknik Industri Universitas Langlangbuana [email protected] Leni Herdiani Program Studi Teknik Industri Universitas Langlangbuana [email protected] Arief Ginanjar Program Studi Teknik Informatika Universitas Langlangbuana [email protected] Abstrak - Dengan adanya pelimpahan kewenangan urusan kemetrologian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, maka banyak bidang atau unit pelaksana kemetrologian yang berdiri di daerah. Tidak terdapat perubahan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), namun setiap pemerintah daerah memiliki regulasi administrasi dan pelaporan keuangan tersendiri. Oleh karena itu sistem administrasi dan pelaporan keuangan lingkup kemetrologian juga perlu untuk dilakukan penyesuaian. Sejak tahun 2017, UPT Metrologi Legal Kota Bandung telah mengadopsi dan melakukan inovasi pelayanan administrasi tera/tera ulang dari pemerintah provinsi. Beberapa prosedur pengadministrasian dokumen yang masih manual telah dikomputerisasi dengan menggunakan Ms.Excel, namun hal tersebut masih dirasa belum cukup. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut sistem pelayanan administrasi dan keuangan untuk lebih cepat pula, sehingga perlu adanya sebuah sistem informasi untuk mendukungnya. Sistem integrasi administrasi dan keuangan berbasis data internet dirancang untuk membantu meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan adminitrasi dan keuangan tera/tera ulang timbangan di kantor UPT Metrologi Legal Kota Bandung. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah rekapitulasi administrasi dan sinkronasi pelaporan keuangan. Sehingga dengan adanya sistem informasi ini dapat disusun rekomendasi SOP kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan tera/tera ulang yang lebih efektif dan efisien. Kata kunci: UTTP, tera, tera ulang, sistem informasi, database 1. PENDAHULUAN Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang sebelumnya berada pada kewenangan daerah tingkat I atau provinsi berpindah menjadi kewenangan kota/ kabupaten. Sehingga masing-masing kota/ kabupaten dituntut untuk memiliki unit pelaksana kemetrologian tersendiri. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang bersifat teknis ini tentunya tidak terlepaskan dari lingkup administrasi yaitu pendataan dan pelaporan keuangan yang dilaksanankan pada unit pelaksana kemetrologian dimasing-masing daerah. Pada bulan Januari tahun 2017 UPT Metrologi Legal Kota Bandung telah dibentuk untuk melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di Kota Bandung. Secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan dan prosedur teknis tera dan tera ulang UTTP. Namun dalam bidang administrasinya sebagian besar masih mengadopsi sistem yang ada dipemerintahan provinsi, dimana dalam pendokumentasian datanya masih dilakukan secara manual. Data-data UTTP tersebut dicatat secara manual dalam buku-buku register besar. Pada tahun pertama pelaksanaan administrasi di UPT Metrologi Legal Kota Bandung telah dilakukan komputerisasi kegiatan pengadministrasian UTTP dengan menggunakan Ms.Excell, namun hal ini masih dianggap kurang maksimal. Ms.Excell sangat membantu dalam rekapitulasi dan perhitungan, namun dianggap masih kurang efektif karena tidak representative untuk digunakan sebagai sistem integrasi administrasi dan keuangan yang ideal. Semakin banyak ruang lingkup tera dan tera UTTP yang dimiliki oleh sebuah unit pelaksana teknis kemetrologian, maka akan semakin rumit pula pendokumentasian data UTTP. Selain itu, dokumentasi
Transcript of TIARSIEVol.16No.2Tahun2019ISSNp1411-2248ISSNe2623-2391 ...
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 45
Perancangan Sistem Integrasi Administrasi DanKeuangan Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Timbangan(Studi Kasus di UPT Metrologi Legal Kota Bandung)
Riska NoviastutyProgram Studi Teknik IndustriUniversitas [email protected]
Leni HerdianiProgram Studi Teknik IndustriUniversitas [email protected]
Arief GinanjarProgram Studi Teknik Informatika
Universitas [email protected]
Abstrak - Dengan adanya pelimpahan kewenanganurusan kemetrologian dari pemerintah provinsi kepemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23Tahun 2014, maka banyak bidang atau unit pelaksanakemetrologian yang berdiri di daerah. Tidak terdapatperubahan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan tera/teraulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya(UTTP), namun setiap pemerintah daerah memilikiregulasi administrasi dan pelaporan keuangan tersendiri.Oleh karena itu sistem administrasi dan pelaporankeuangan lingkup kemetrologian juga perlu untukdilakukan penyesuaian. Sejak tahun 2017, UPTMetrologi Legal Kota Bandung telah mengadopsi danmelakukan inovasi pelayanan administrasi tera/teraulang dari pemerintah provinsi. Beberapa prosedurpengadministrasian dokumen yang masih manual telahdikomputerisasi dengan menggunakan Ms.Excel, namunhal tersebut masih dirasa belum cukup. Pesatnyaperkembangan teknologi informasi menuntut sistempelayanan administrasi dan keuangan untuk lebih cepatpula, sehingga perlu adanya sebuah sistem informasiuntuk mendukungnya. Sistem integrasi administrasi dankeuangan berbasis data internet dirancang untukmembantu meningkatkan kecepatan dan kualitaspelayanan adminitrasi dan keuangan tera/tera ulangtimbangan di kantor UPT Metrologi Legal KotaBandung. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwadengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudahrekapitulasi administrasi dan sinkronasi pelaporankeuangan. Sehingga dengan adanya sistem informasi inidapat disusun rekomendasi SOP kegiatan pelayananadministrasi dan keuangan tera/tera ulang yang lebihefektif dan efisien.Kata kunci: UTTP, tera, tera ulang, sistem informasi,database
1. PENDAHULUANSejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan tera dantera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya(UTTP) yang sebelumnya berada pada kewenangandaerah tingkat I atau provinsi berpindah menjadikewenangan kota/ kabupaten. Sehingga masing-masingkota/ kabupaten dituntut untuk memiliki unit pelaksanakemetrologian tersendiri. Pelayanan tera dan tera ulangUTTP yang bersifat teknis ini tentunya tidak terlepaskandari lingkup administrasi yaitu pendataan danpelaporan keuangan yang dilaksanankan pada unitpelaksana kemetrologian dimasing-masing daerah.
Pada bulan Januari tahun 2017 UPT Metrologi LegalKota Bandung telah dibentuk untuk melaksanakanpelayanan tera dan tera ulang UTTP di Kota Bandung.Secara umum tidakterdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaankegiatan dan prosedur teknis tera dan tera ulang UTTP.Namun dalam bidang administrasinya sebagian besarmasih mengadopsi sistem yang ada dipemerintahanprovinsi, dimana dalam pendokumentasian datanyamasih dilakukan secara manual. Data-data UTTP tersebutdicatat secara manual dalam buku-buku register besar.
Pada tahun pertama pelaksanaan administrasi di UPTMetrologi Legal Kota Bandung telah dilakukankomputerisasi kegiatan pengadministrasian UTTPdengan menggunakan Ms.Excell, namun hal ini masihdianggap kurang maksimal. Ms.Excell sangat membantudalam rekapitulasi dan perhitungan, namun dianggapmasih kurang efektif karena tidak representative untukdigunakan sebagai sistem integrasi administrasi dankeuangan yang ideal. Semakin banyak ruang lingkup teradan tera UTTP yang dimiliki oleh sebuah unit pelaksanateknis kemetrologian, maka akan semakin rumit pulapendokumentasian data UTTP. Selain itu, dokumentasi
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 46
UTTP ini harus tersinkronisasi dengan sistem pelaporankeuangan yang ada pada pemerintah daerah masing-masing.
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Wali KotaBandung Nomor 382 Tahun 2017, pelayanan tera dantera ulang UTTP dilakukan di dua tempat yaitu di kantorUPT Metrologi Legal dan di luar kantor. Dalam makalahini sistem informasi dirancang untuk pelayanan tera/teraulang UTTP di kantor, khusus untuk UTTP jenistimbangan. Dengan adanya sistem informasi tersebutdiharapkan dapat mempercepat pelayanan, sistemadministrasi, dan keuangan sehingga dapat diberikanrekomendasi terhadap penyusunan Standar OperasionalPelayanan (SOP) administrasi tera/tera ulang UTTP dikantor.
Berdasarkan paparan latar belakang yang telahdijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahanyang terjadi yaitu lamanya proses pengadministrasiandata UTTP dan rekapitulasi laporan dikarenakan belumadanya sistem informasi yang terintegrasi untukmemudahkan dalam rekapitulasi data dan pelaporankeuangan lingkup tera dan tera ulang UTTP. Selain itukondisi juga diperparah karena belum adanya StandarOperasional Pelayanan (SOP) administrasi tera/tera ulangUTTP di kantor UPT Metrologi Legal Kota Bandung.Sedangkan tujuan penelitian ini adalah membuatperancangan sistem informasi berbasis data internetuntuk keperluan dokumentasi UTTP sehingga dapatmempermudah rekapitulasi administratif dan sinkronasipelaporan keuangan.
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalahmemberikan rekomendasi sistem informasi yang sesuaidengan karakteristik dokumentasi UTTP yang efektif danefisien sehingga dimasa mendatang dapat digunakansebagai bahan penyusunan SOP yang ideal.
Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian inidapat dijelaskan sebagai berikut :1. Sistem informasi yang akan digunakan adalah internetDatabase yang dirancang khusus untuk pelayanantera/tera ulang timbangan yang dilakukan di kantorUPT Metrologi Legal Kota Bandung.
2. Hasil implementasi sistem informasi yang dirancangakan digunakan sebagai bahan untuk rekomendasipenyusunan SOP pelayanan administrasi dankeuangan tera/tera ulang di kantor UPT MetrologiLegal Kota Bandung.
3. Penyusunan rekomendasi SOP pelayanan administrasidan keuangan tera/tera ulang berdasarkanPERMENPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
2. METODE
2.1. Analisis Proses Bisnis Sistem Yang Sudah Ada(Eksisting)Untuk dapat mengetahui proses bisnis yang digunakan
dalam sebuah kegiatan dalam suatu instansi makan dapatdibuat BPMN (Bussiness Process Model and Notation).Business Process Model and Notation (BPMN)merupakan standar pendiskripsian proses bisnis yangdigambarkan dengan menggunakan notasi. BPMNdigunakan untuk menjembatani perbedaan persepsiantara Business Analyst, System Analyst danprogrammer dalam proses desain program denganeksekusi pembuatan aplikasi.[1][7][8] Dengan adanyaBPMN ini maka akan dapat dilakukan analisis terhadapproses-proses yang dianggap kurang maksimal untuksenlanjutnya dari hasil analisis ini digunakan sebagaidasar untuk perancangan sistem informasi yang akandibuat (lihat Lampiran 1).
2.2. Metode Perancangan Perangkat LunakDalam perancangan perangkat lunak, diperlukan
metode perancangan untuk mengetahui secara lebihmendetail dari tujuan perancangan itu sendiri. Didalammodel perancangan, perlu dilakukan identifikasi secaralebih mendalam mengenai sistem yang diinginkan, desainperangkat lunak yang diinginkan, dan tentunya feedbackuser atau customer. Dalam sejarah perkembanganrekayasa perangkat lunak sendiri telah terjadi beberapaevolusi model perancangan yang meliputi : code-and-fixmodel, the stage-wise model, the waterfall model,prototype model, dan sebagainya. Dalam penelitian inidigunakan prototype model dalam proses perancangansistem. Prototype model adalah salah satu pendekatandalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsungmendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunakatau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerjadalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktualdilakukan.[2]
Dalam penerapan metode prototype model, yangselanjutnya akan disebut prototyping, didefinisikansebagai proses pengembangan replikasi produk atausistem yang sedang dirancang. Prototyping menawarkanreplika dari produk yang akan diproduksi yangselanjutnya akan diuji di lingkungan nyata atau pasarmelalui penilaian para user atau customer. Dari hasilpengujian lingkungan atau pasar akan diperoleh feedbackdari user yang selanjutnya akan digunakan untukperbaikan prototype. Prototype ini kemudian kembalidiuji di lingkungan pengguna untuk mendapatkan hasilyang diinginkan, proses ini akan terus diulang apabilabelum didapatkan hasil yang diinginkan. Pada Gambar.1berikut dapat diketahui proses dari penyempurnaanperancangan sebuah prototype.
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 47
Gambar.1 Proses Penyempurnaan Prototype
Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikatakanmerupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utamadalam prototyping adalah mengerjakan yang mudahterlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada penggunasesegera mungkin. Terdapat enam tahapan metodepototyping yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagaiberikut
1. Identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalamkasus ini meliputi user interface (menu, dialog, inputdan output), file-file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana.
2. Rancang bangun prototype dengan bantuan softwareseperti word processor, spreadsheet, database,pengolah grafik, dan software CASE (ComputerAidedSystem Engineering).
3. Uji prototype untuk memastikan prototype dapatdengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi.
4. Siapkan prototype USD (User’s System Diagram)untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkatlunak yang di-prototype-kan.
5. Evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasiprototype dan melakukan perubahan jika diperlukan.
6. Transformasikan prototype menjadi perangkat lunakyang beroperasi penuh dengan melakukanpenghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan,penambahan program-program yang memangdibutuhkan dan perbaikan dan pengujian perangkatlunak secara berulang.[3]
Enam tahapan prototyping yang telah dijelaskan dapatdilihat pada Gambar.2.
Gambar.2 Tahapan Prototyping Model.[3]
3. HASIL PERANCANGAN, IMPLEMENTASI,DAN PENGUJIAN.
3.1. UML (Unified Modeling Laguage)Perancangan sistem informasi dalam penelitian ini
menggunakan metodologi UML (Unified ModelingLaguage) yang merupakan metodologi pemodelanberorientasi objek yang digunakan untuk melakukanperancangan sebuah sistem. UML sendiri terdiri darihimpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desainprogram yang berorientasi objek. UML berfungsi sebagaibahasa untuk menentukan, memvisualisasikan,membangun, mendokumentasikan dalam suatu sisteminformasi. Dengan adanya UML maka akanmempermudah komunikasi secara tidak langsung antardeveloper untuk melakukan pengembangan program.Berikut bagian-bagian UML sistem informasi yangdirancang.
1.Usecase diagram2.Activity diagram3.Sequence diagram4.Class diagram3.2. Perancangan DatabaseBerikut ini adalah bagian-bagian database yang
dirancang dalam sistem informasi.
1.Tabel database2.Normalisasi database3.ERD dan kardinalitas
3.3. Hasil Perancangan InterfaceDari seluruh perancangan yang telah dilakukan akan
membentuk sistem informasi tera dan tera ulangtimbangan secara utuh yang struktur menunya dapatdilihat pada Gambar.3 berikut ini.
Gambar.3 Struktur Menu Sistem Informasi
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 48
3.4. Metode Pengujian Perangkat Lunak MenggunakanMetode Black Box Testing.Black Box Testing atau pengujian black box merupakan
salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pengujianpada sistem perangkat lunak yang telah dibuat dengandidasarkan pada spesifikasi perangkat lunak itu sendiri.Metodeini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunakberfungsi dengan benar. Dalam pengujian black box, pengujitidak harus menguji secara detail kedalam pemrogramansistem namun lebih menekankan pada operasi perangkat lunakdimana input yang diujikan apakah diproses oleh perangkatlunak dan diperoleh output sesuai dengan yangdiharapkan.[4][5]
Teknik pengujian black box berfokus pada domaininformasi dari perangkat lunak, dengan malakukan test casedengan mempartisi domain input dari suatu program dengancara memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Denganadanya metode ini maka segala kesalahan ataupun kegagalanakan lebih terseleksi. Pengujian black box digunakan untukmenemukan hal-hal berikut :1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.2. Kesalahan antarmuka (interface errors).3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.4. Kesalahan performansi (performance errors).5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.
Pengujian black box didesain untuk mengetahui kinerjasistem perangkat lunak yang meliputi :1.Kevalidan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkatlunak.
2.Kesesuaian input yang dapat diolah oleh perangkat lunak.3.Sensitivitas perangkat lunak terhadap input-input yangdiberikan dalam pengujian.
4. Isolasi data.5.Rata-rata dan jumlah data yang mampu ditangani olehsistem.
6.Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditanganispesifik pada operasi sistem.[6]
3.5. Analisis Pengaruh Sistem Informasi PadaPelayanan AdministrasiSistem integrasi tera dan tera ulang timbangan dirancang
berdasarkan hasil analisis BPMN eksisting yang telahdilakukan sebelumnya. Maka apabila BPMN eksisting danBPMN setelah adanya sistem informasi disandingkan akanterlihat perbedaan, yaitu adanya pemotongan proses danefektifitas serta efisiensi kerja (lihat Lampiran 2).
Atara BPMN eksisting dengan BPMN setelah adanyasistem informasi yaitu sebagai berikut :1.Pada BPMN eksisting kwitansi masih ditulis tangan secaramanual,sedangkan pada BPMN setelah SI (SistemInformasi) kwitansi dapat dicetak secara otomatis melaluisistem.
2.Pada BPMN eksisting petugas harus melakukan dua kaliinput data yaitu input data register dan melakukan inputdata kembali saat melakukan rekapitulasi dalam prosespembuatan laporan. Sedangkan pada BPMN setelah SIpetugas cukup hanya melakukan satu kali input dataregister, selanjutnya untuk rekapitulasi laporan petugaslebih dipermudah dengan adanya fiture rekapitulasilaporan secara otomatis yang ada dalam sistem informasi.
Dari perbandingan kedua BPMN yang telah dilakukan,maka dapat diketahui bahwa keberadaan sistem integrasi teradan tera ulang timbangan ini dapat mempermudah kinerjapetugas administrasi tera dan tera ulang. Sehingga dapatdikatakan BPMN setelah adanya SI dapat digunakan sebagaidasar penyusunan rekomendasi SOP pelayanan administrasikeuangan tera/tera ulang (lihat Lampiran 3).
4. KESIMPULAN
Dari hasil perancangan, pengujian, dan evaluasi terhadapkeberadaan sistem integrasi tera dan tera ulang timbangan inidapat disimpulkan sebagai berikut.1. Sistem integrasi tera dan tera ulang timbangan berbasisdata internet telah dirancang sesuai dengan karakeristikdokumentasi UTTP yang efektif dan efisien, sehinggadapat digunakan untuk keperluan dokumentasi dapatmempermudah rekapitulasi administrasi dan sinkronisasipelaporan keuangan.
2. Dengan adanya sistem informasi ini maka dapat disusunrekomendasi SOP kegiatan pelayanan administrasi dankeuangan tera/tera ulang yang lebih efektif dan efisien.
DAFTAR PUSTAKA[1] Brainmatics., Bussiness Process Model and Notation(BPMN). http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/. Diakses 21 November 2018.
[2] Gobioff, Howard; Gibson,Garth; Tygar,Doug, Security forNetwork Attached Storage Devices,USA:1997
[3] JR.,Harris; D.W.,Parker; Evaluation of Rapid PrototypingMethodology in a Human Interface,1987
[4] Jogiyanto. Pengenalan Sistem Informasi.Tata,Sutabri. 2004.[5] Kadir, Abdul. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta :Andi, 2003
[6] Tata,Sutabri, Analisa Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi ,2004
[7] Dwipriyoko, E. Literature Review on New GenerationCooperative Enterprise Architecture , Jurnal TIARSIE,Vol.14(1), 51-56, 2017
[8] Dwipriyoko, E. Perancangan Arsitektur Aplikasi OpenSource untuk Koperasi Generasi Baru, Studi KasusKoperasi Terbaik Malaysia , SNIA 2017 UNJANI,Computer Crime and Digital Evidence, 3, 145-150, 2017
[9] Ginanjar, A., & Supendi, Y., Kansei EngineeringImplementation in Designing a News Portal for Educationand Child Health Information Mobile Website Interface,Jurnal TIARSIE, 14(1), 1-12., 2017
[10] Herdiani, L., & Syafarudin, R., Line Balancing DemiTercapainya Efisiensi Kerja Optimal Pada Stasiun Kerja.Jurnal Tiarsie, 15(2), 49-54., 2018
TIARSIE Vol. XX Tahun 201X ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 49
Lampiran 1. BPMN Sistem Eksisting
TIARSIE Vol. XX Tahun 201X ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 50
Lampiran 2. Perbandingan BPMN Eksisting dengan PBMN setelah adanya SI
TIARSIE Vol. XX Tahun 201X ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 51
Lampiran 3 SOP Pelayanan Administrasi dan Keuangan Tera/Tera Ulang di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
No. AktivitasPELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
Pemohon Bendahara/Petugas
KepalaUPT Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon melengkapi dan menyerahkan persyaratanpembayaran.
Formulirpendaftaran, beritaacara hasilpengujian tera/teraulang
3menit
Formulir dankelengkapan persyaratanpembayaran
2 Bendahara/petugas administrasi menerima danmemeriksa kelengkapan persyaratan pembayaran.
Formulirpendaftaran, beritaacara hasilpengujian tera/teraulang
2menit
Formulir pendaftaran,berita acara hasilpengujian tera/teraulang yang telahdiperiksa
3 Bendahara/petugas administrasi melakukan input dataregister.
Berita acara hasilpengujian tera/teraulang
2menit
Nilai retribusi/ hasilperhitungan register
4 Bendahara/petugas administrasi mencetak danmenyerahkan kwitansi, serta mengarsipkan copykwitansi, dan kelengkapan pembayaran.
Hasil perhitunganregister dan nomorreferensi register
2menit
Kwitansi, Arsip copykwitansi dan dokumenkelengkapanpembayaran.
Ya
Tidak
A
TIARSIE Vol. XX Tahun 201X ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391
TIARSIE Vol.16 No.2 Tahun 2019 ISSNp 1411-2248 ISSNe 2623-2391 52
No. AktivitasPELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
Pemohon Bendahara/Petugas
KepalaUPT Kelengkapan Waktu Output
5 Pemohon menerima kwitansi dan melakukanpembayaran retribusi.
Kwitaisi 1menit
Uang retribusi
6 Bendahara/petugas administrasi menerimapembayaran, melakukan rekapitulasi data, danmencetak laporan.
Data register 5menit
Laporan penerimaanretribusi tera/tera ulang
7 Bendahara/petugas administrasi menyerahkan laporanpenerimaan retribusi kepada kepala UPT.
Laporanpenerimaanretribusi tera/teraulang
2menit
Laporan penerimaanretribusi tera/tera ulang
8 Kepala UPT menerima dan memeriksa laporanpenerimaan retribusi.
Laporanpenerimaanretribusi tera/teraulang
20menit
Laporan penerimaanretribusi tera/tera ulangyang telah diperiksa
9 Kepala UPT memvalidasi laporan penerimaanretribusi dan menyerahkan berkas laporan yang telahdivalidasi kepada bendahara.
Laporan penerimaanretribusi tera/teraulang yang telahdiperiksa
3menit
Laporan penerimaanretribusi tera/tera ulangyang telah divalidasi
10 Bendahara menerima berkas laporan yang telahdivalidasi dan mengarsipkannya.
Laporanpenerimaanretribusi tera/teraulang yang telahdivalidasi
10menit
Arsip laporanpenerimaan retribusitera/tera ulang
.
Ya
Tidak
A
