Thesis; Perubahan Konstruksi Identitas Swiss Terkait Dengan Keikutsertaan Dalam Schengen Treaty...

PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS TERKAIT

DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM SCHENGEN TREATY

TAHUN 2005

PURWOKO ADHI NUGROHO

(070710431)

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

SEMESTER GENAP 2010/2011

i

PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS TERKAIT DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM SCHENGEN TREATY

TAHUN 2005

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Disusun oleh:

Purwoko Adhi Nugroho 070710431

Pembimbing

Anne Francoise Guttinger, DEA

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

SEMESTER GENAP 2010/2011

ii

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Skripsi berjudul

PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS TERKAIT DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM SCHENGEN TREATY

TAHUN 2005

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah

dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan

dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Juni 2011

Purwoko Adhi Nugroho

iii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi berjudul

PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS TERKAIT

DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM SCHENGEN TREATY

TAHUN 2005

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan di depan Komisi Penguji


Dosen Pembimbing

Anne Francoise Guttinger, DEA

Mengetahui,

Ketua Program Studi S-1 Hubungan Internasional

Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D NIP. 19640331 198810 2 001

iv

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS

TERKAIT DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM SCHENGEN TREATY

TAHUN 2005” ini telah dipertahankan di depan Komisi Penguji

pada 4 Juli 2011, pukul 13.00 WIB

di Ruang Cakra Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Komisi Penguji Ketua,

Drs. I. Basis Susilo, MA. NIP. 19540808 198103 1 007

Anggota, Anggota, Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D Dra. Lilik Salamah, M.Si NIP. 19640331 198810 2 001 NIP. 19560507 198601 2 000

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini, aku persembahankan

untuk Papa, Mama, Bram, dan setiap mereka

yang sangat berarti dalam hidupku, untuk setiap

doa dan dukungan dalam langkahku

Terima Kasih


Purwoko Adhi Nugroho

vi

“I still live, I still think: I still have to live, for

I still have to think.”

“There are no beautiful surfaces without a terrible

depth.”

Friedrich Nietzsche

“Writing is a way of being, just don’t let others

steal the pleasure.”

Hizkia Yosie Polimpung

vii

KATA PENGANTAR

Kajian mengenai identitas, telah menjadi suatu daya tarik tersendiri

bagi penulis. Ketertarikan penulis akan kajian-kajian identitas diawali dengan

sebuah keisengan penulis untuk membaca sebuah buku yang berjudul Batman and

Philosophy. Salah satu chapter dalam buku tesebut yang berjudul ”Could Batman

Have Been the Joker?” karya Sam Cowling dan Chris Ragg, mengungkapkan

mengapa kemudian Bruce Wayne memilih Batman sebagai identitasnya,

bukankah Bruce juga dapat memilih Joker sebagai identitasnya. Identitas seorang

Batman menjadi baik, karena terdapat identitas lain, yaitu Joker, yang memegang

signifikansi peranan sebagai pihak yang jahat. Dalam hal ini, terdapat pertanyaan

bagaimana identitas dapat terbentuk dan kemudian bagaimana suatu identitas

dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku suatu aktor. Dalam identitas, selalu

terdapat proses individuasi yang akan memisahkan “self” dengan “other”, yang

kemudian akan berpengaruh pada signifikansi peranan dari pemangku identitas

tersebut. Konteks identitas, tidak hanya berlaku dalam individu dan peranan

individu dalam lingkup sosial tertentu saja, melainkan juga berlaku dalam suatu

kelompok sosial termasuk signifikansi suatu negara dalam sistem internasional.

Ketertarikan penulis terhadap kajian-kajian identitas membuat penulis

semakin mendalami kajian tersebut, termasuk dalam terminologi kajian keilmuan

Hubungan Internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama

mengapa penulis memilih konstruksi identitas sebagai tema dalam penulisan

skripsi yang berjudul ”Perubahan Konstruksi Identitas Swiss Terkait dengan

Keikutsertaan dalam Schengen Treaty tahun 2005”. Dalam skripsi ini, penulis

berusaha untuk mengkaji bagaimana Swiss mengkonstruksikan identitas

nasionalnya dan kemudian bagaimana identitas nasional tersebut dapat berubah

sebagai pengaruh dari keikutsertaan Swiss dalam Schengen Treaty Uni Eropa.

Penulis, di dalam mengkaji konstruksi identitas nasional Swiss, menggunakan

proposisi identitas konstruktivisme Anne Clunan terkait dengan proses konstruksi

identitas nasional.

Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, penulis mengucapkan

viii

rasa terima kasih. Pertama, kepada Tuhan, Sang Alfa hingga Omega, dalam ketiga

identitas trinitasnya, Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus.

Terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima

kasih.

Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang sangat besar

kepada papa dan mama, yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis, dalam

setiap langkah yang penulis ambil, termasuk ketika penulis memutuskan untuk

mengambil Program Studi S-1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas

Airlangga. Terima kasih untuk adek, yang juga selalu ada. Tidak lupa, terima

kasih untuk Budhe Sasmita dan Mas Koko’, yang juga selalu memberikan

dukungan. Terima kasih.

Ketiga, terima kasih kepada Ibu Baiq Lekar Sinayang Wahyu

Wardhani, yang telah menjadi dosen wali, yang dengan sabar mengarahkan

penulis selama perkuliahan di HI Unair. Terima kasih untuk Ibu Anne Francoise

Guttinger, dalam setiap pendampingan yang diberikan selama penulis

menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk setiap pencerahan yang

diberikan. Terima kasih kepada setiap dosen, Bapak Djoko Sulistyo, Bapak Basis

Susilo, Bapak Vinsensio Dugis, Ibu Sartika Soesilowati, Bapak Ajar Triharso,

Bapak Wahyudi Purnomo, Ibu Lilik Salamah, Bapak Muttaqien, Mas Joko

Susanto, Mas Yunus, Mas Syafril Mubah, Mas Wahyu, Ibu Irma, Mbak Citra,

Mbak Irfa, dan Mbak Olin, yang selama empat tahun terakhir memberikan ilmu

dalam setiap perkuliahan maupun dalam diskusi. Terima kasih.

Keempat, sahabat-sahabat angkatan 2007 penulis, Rommel Utungga

Pasopati, Pradipto Bhagaskoro, Imania Aira Karina, Septian Rizky, Syariffudin,

Bintang Indra, Yoga Bisma, Hirshi Anadza, Robin Riwanda, Dyon Hardianto,

Endrisari Widya Murani, Yudhanti Adhityarini, Amanda Dianova, Nadifatul

Quriah, dan Athius Solikah. Sungguh empat tahun sangatlah kurang. Juga untuk

teman-teman 2007 lainnya, Terima kasih.

Kelima, terima kasih kepada setiap teman HI, dari setiap angkatan.

Terima kasih.

Keenam, terima kasih untuk setiap kamerad Forum Komunikasi

ix

Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII), Sapta Dwi, Gilang

Rana Lapino, Natya Shina Nandana, Rengga Dina, Geviana Payouw, Lusia

Novitasari, Dipa Raditya, Adi Mulia Pradana, Gitra Arumsari, Jessica Angkasa,

Nayana Dharsono, Shady Raytama, Hardya Pranadipa, Benni Yusriza, Yetty

Grace Siagian, Aziz Mozart, Frida Rahmawati, Alm. Saut Yosua Silalahi (Albert),

dan setiap kamerad FKMHII lainnya, terima kasih.

Ketujuh dan yang terakhir, untuk Sang Amphitrite, Sang Biru. Terima

kasih untuk keimajineran imaji yang memang meskipun tidak akan pernah

menjadi nyata, tetapi aku tetap suka. Terima kasih.

x

Daftar Isi Halaman Judul.................................................................................................. i Halaman Pernyataan Tidak Plagiat............................................................... . ii Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.................................................... . iii Halaman Pengesahan ........................................................................................ iv Halaman Persembahan ..................................................................................... v Halaman Motto ................................................................................................. vi Kata Pengantar ................................................................................................. vii Daftar Isi ............................................................................................................ x Daftar Tabel, Gambar dan Diagram ............................................................... xii Abstrak ............................................................................................................... xiii Bab 1 Pendahuluan ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 6 1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................... 7 1.4 Kerangka Teoritis .......................................................................... 7

1.4.1 Identitas dalam Konstruktivisme........................................ 7 1.4.2 Rational Choice Theory (RCT) .......................................... 11 1.4.3 Politic Collective Action ..................................................... 13 1.4.4 Sintesa Teori ....................................................................... 15

I.5 Hipotesis ........................................................................................ 18 I.6 Metodologi Penelitian .................................................................... 19

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional ................................. 19 I.6.1.1. Identitas ................................................................ 19 I.6.1.2. Prinsip Netralitas .................................................. 20

I.6.2 Tipe Penelitian .................................................................... 21 I.6.3 Ruang Lingkup Penelitian .................................................. 21 I.6.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................. 21 I.6.5 Teknik Analisis Data ......................................................... 22 I.6.6 Sistematika Penelitian ......................................................... 22

Bab 2 Aspek Historis dan Dinamika Konstruksi Identitas Swiss ............ 24 2.1 Aspek Historis Swiss .................................................................... 24 2.2 Fase Lama Tatanan Historis Swiss dan Fase Transisi .................. 26

2.2.1 Pembentukan Awal Negara Konfederasi Swiss ................. 26 2.2.2 Asal Mula Netralitas Swiss ............................................... 27 2.2.3 Kekalahan Negara Konfederasi Swiss dan Implementasi

Netralitas ............................................................................ 29 2.2.4 Fase Transisi (1798-1847) ................................................ 30 2.2.5 Netralitas sebagai Identitas Nasional dalam Rentang Waktu

1515-1847 .......................................................................... 32 2.3 Fase Baru Tatanan Historis Swiss ................................................. 36

xi

2.3.1 Dinamika Netralitas Swiss dalam Rentang 1848-1945 ...... 36 2.3.2 Dinamika Netralitas Swiss paska Era Perang (1945-

kontemporer) ...................................................................... 40 2.3.2.1. Dinamika Netralitas Swiss dalam Dinamika

Kehidupan Sosial ................................................. 41 2.3.2.2. Dinamika Netralitas Swiss dalam Integrasi Eropa

dan Internasional .................................................. 44 Bab 3 Sistem Pemerintahan dan Politik Swiss: Federalisme, Direct

Democracy, dan Referendum sebagai Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Swiss .......................................................... 48 3.1 Sistem Federalisme ....................................................................... 49

3.1.1. Interpretasi dan Implemetasi Federalisme Swiss .............. 49 3.1.1.1 Communes .............................................................. 49 3.1.1.2 Kanton .................................................................... 50 3.1.1.3 Konfederasi ............................................................ 51

3.1.1.3.1 Parlemen (Legislatif) ............................... 52 3.1.1.3.1 Pemerintah (Eksekutif) ............................ 53

3.1.1.4 Pola Relasional antar Unit Sosial Politik Swiss dalam Federalisme ............................................................ 53

3.2 Direct Democracy (Demokrasi Langsung) ................................... 54 3.3 Referendum sebagai Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri 59

3.3.1. Impementasi Referendum sebagai Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri: Penolakan Referendum Integrasi ke dalam EEA ....................... 64

Bab 4 Analisa Perubahan Konstruksi Identitas Swiss ............................. 68

4.1 Netralitas sebagai National Self-Image dari Aspirasi Historis Swiss ................................................................................ 69

4.2 Tes Historis terhadap National Self-Image Netralitas Swiss ........ 69 4.3 Tes Efektivitas Diri terhadap National Self-Image Netralitas Swiss .................................................................................. 77 4.4 Dampak Perubahan Konstruksi Identitas Swiss ........................... 84

Bab 5 Kesimpulan ........................................................................................ 89 Daftar Pustaka ................................................................................................... 92

xii

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL DIAGRAM Diagram 1.1 Alur Kausalitas Identitas ................................................................ 8 Diagram 3.1 Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri ................................. 64 TABEL Tabel 2.1 Referendum yang terkait dengan Uni Eropa ....................................... 45 Tabel 3.1 Skema Konseptual: Pemilihan Institusional Isu Direct Democracy

dalam Level Konfederasi .................................................................... 58 Tabel 3.2 Nilai Penting Direct Democracy ......................................................... 59 Tabel 3.3 Kebanggaan terhadap Direct Democracy ........................................... 59 Tabel 4.1 Hasil Referendum Bilateral Agreements I pada 21 Mei 2000 ............ 73 Tabel 4.2 Pandangan Rakyat Swiss terhadap Uni Eropa .................................... 74 Tabel 4.3 Integrasi ke dalam Uni Eropa.............................................................. 74 Tabel 4.4 Nilai Penting Netralitas ....................................................................... 75 Tabel 4.5 Kebanggaan terhadap Netralitas ......................................................... 75 Tabel 4.6 Urgensi Perubahan Netralitas.............................................................. 76 Tabel 4.7 Arah Perubahan Netralitas .................................................................. 76 Tabel 4.8 Hasil Referendum EEA pada 6 Desember 1992 ................................. 79 Tabel 4.9 Hasil Referendum Que le Peuple Décide! pada 8 Juni 1997 .............. 80 Tabel 4.10 Hasil Referendum Oui à l’Europe pada 4 Maret 2001 ..................... 80 Tabel 4.11 Hasil Referendum Schengen Treaty dan Dublin Convention pada 5

Juni 2005 ............................................................................................ 83 Tabel 4.12 Populasi Warga Negara Asing yang Menetap di Swiss Berdasarkan

Nasionalitas ........................................................................................ 85 Tabel 4.13 Naturalisasi Swiss (1984-2010) ........................................................ 86 Tabel 4.14 GDP dari Pendekatan Pengeluaran ................................................... 87 Tabel 4.15 Perdagangan Swiss dengan EU-27 ................................................... 88

xiii

Abstrak Swiss, merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak dalam kawasan

Eropa. Sebagai salah satu negara Eropa, Swiss memiliki karakteristik yang sama dengan mayoritas negara Eropa Barat baik secara geografis, kultural, bahasa, politik, dan keikutsertaan perekonomian Swiss dalam single market. Akan tetapi, di sisi lain, identitas nasional Swiss, yaitu prinsip netralitas, mengakibatkan Swiss berbeda apabila dibandingkan dengan negara Eropa Barat pada umumnya.

Netralitas Swiss, merupakan suatu konstruksi identitas nasional Swiss dalam kehidupan bernegara, yang kemudian terimplementasikan ke dalam setiap kebijakan luar negeri Swiss. Sehingga kemudian berpengaruh ke dalam setiap pola aksi, reaksi, dan interaksi Swiss dalam konstelasi sistem dunia internasional. Netralitas Swiss, merupakan sebuah prinsip yang sangat kompleks, yang terkonstruksi dengan adanya pengaruh kanton, opini publik, sistem federal, dan direct democracy.

Hubungan kausalitas antara identitas nasional Swiss dengan referendum Schengen Treaty pada tahun 2005, menjadi fokus utama dalam penelitian eksplanatif ini. Referendum tersebut merupakan momentum terjadinya perubahan dalam konstruksi identitas nasional Swiss. Perubahan yang terjadi, merupakan suatu proses konstruksi identitas yang melibatkan tidak hanya pemerintah Negara Konfederasi Swiss, tetapi juga rakyat Swiss dan kanton. Penelitian ini, didesain dalam aspek historis, deskripsi terhadap sistem pemerintahan Swiss, dan analisa terhadap perubahan konstruksi identitas nasional Swiss terkait dengan referendum Schengen Treaty 2005 dengan menggunakan sintesa teori, yang terdiri dari identitas konstruktivisme, rational choice theory, dan politic collective action.

Kata Kunci: identitas konstruktivisme, identitas nasional, netralitas, referendum, politic collective action, rational choice theory, dan Schengen Treaty.

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Swiss, merupakan negara berdaulat dalam kawasan Eropa, dengan

total luas wilayah yang kecil, hanya 41.293 km2, di Eropa bagian tengah.1 Swiss

merupakan negara berbentuk konfederasi, yaitu suatu bentuk negara yang terdiri

dari negara-negara berdaulat dengan konstitusi masing-masing dan bersatu dalam

ikatan suatu perjanjian sebagai satu entitas negara.2 Konfederasi Swiss terbentuk

atas 26 negara bagian yang disebut sebagai kanton (canton) dengan perbedaan

demografi, budaya, dan bahasa, hal ini berimplikasi pada pembentukan

karakteristik Swiss sebagai negara multilingual dan multikultural. Secara garis

besar, kanton Swiss terbagi ke dalam empat basis kultural, yaitu Jerman, Perancis,

Italia, dan Romans, yang berpengaruh dalam keempat bahasa mayoritas yang

dipergunakan yaitu Jerman 63,9%, Perancis 19,5%, Italia 6,6%, dan Rheto-

Romans 0,4%.3 Basis kultural kanton, tidak hanya berpengaruh dalam pembagian

secara linguistik, sosial, dan kultural tetapi juga politis. Kanton yang berbahasa

Perancis dan daerah urban lebih pro terhadap Eropa daripada kanton yang

berbahasa Jerman dan daerah pedesaan.4

1 Leo Schelbert, Historical Dictionary of Switzerland (Maryland: The Scarecrow Press, Inc, 2007), hal. xxxix. 2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hal. 139. 3 Schelbert, Op.Cit., hal. li. 4 Clive H Church, “Introduction,” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 2.

Hal ini dikarenakan perbedaan

pandangan yang sangat dipengaruhi oleh faktor historis, dimana kanton berbahasa

2

Perancis lebih liberal dan moderat, sementara kanton berbahasa Jerman sangat

konservatif.

Mengacu pada proposisi Alexander Wendt, aktor dalam dunia

internasional membutuhkan identitas yang stabil, karena identitas akan

menentukan posisi, signifikansi peran, pengertian, dan ekspetansi dari aktor di

dalam struktur sistem dunia internasional.5 Oleh karena itu, aktor (negara),

termasuk Swiss, diharuskan untuk memiliki identitas nasional dalam menentukan

bagaimana interaksi Swiss dalam sistem. Swiss, sebagai negara berdaulat,

memiliki karakteristik yang anomali,6 pada satu sisi hampir sama dengan

mayoritas negara Eropa Barat, baik secara kultural, geografis, bahasa, politik, dan

termasuk keikutsertaan Swiss dalam single market. Pada sisi lain, Swiss memiliki

konstruksi identitas nasional sebagai negara yang netral, dimana identitas ini

berbeda dengan negara Eropa pada umumnya. Dengan identitas tersebut Swiss

mendefinisikan dan memberikan batasan yang jelas antara Swiss sebagai sebuah

entitas negara berdaulat dengan wilayah Eropa, dalam hal ini Swiss tidak merasa

sebagai bagian dari satu Eropa. Identitas nasional Swiss tersebut, berdampak pada

terpilihnya Swiss sebagai rumah untuk organisasi internasional seperti,

International Red Cross, World Trade Organizations (WTO), International

Olympic Community, World Economic Forum, dan lainnya.7

Swiss bukan merupakan satu-satunya negara yang mengusung prinsip

5 Maja Zehfuss, “Constructivism and Identity,” dalam Stefano Guzzini dan Anna Leander, Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics (New York: Routledge, 2006), hal. 94. 6 Clive H Church, Op.Cit., hal. 1. 7 “Switzerland,“ dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1035212.stm., diakses tanggal 01 Januari 2010.

3

netralitas sebagai identitas nasional. Akan tetapi, netralitas Swiss memiliki akar

yang jauh lebih mendalam daripada negara-negara netral Eropa lain, yaitu Swedia,

Finlandia, dan Austria, karena netralitas Swiss tidak hanya dalam level

pemerintahan dan sebagai implementasi kebijakan negara, tetapi juga telah

menjadi karakteristik Swiss secara holistik dalam setiap bagian struktur sosial

Swiss, yang terbagi-bagi ke dalam kanton dan bahkan dalam setiap individu. Hal

ini berpengaruh ke dalam setiap pola aksi, reaksi, dan interaksi Swiss dalam

konstelasi sistem dunia internasional. Konsepsi atas konstruksi identitas nasional

prinsip netralitas Swiss terbentuk karena pernyataan St. Niklaus von Flüe,8 “Do

not meddle in foreign disputes”,9

Netralitas Swiss diakui pertama kali dalam dunia internasional pada

tahun 1815, dengan pendeklarasian posisi dan identitasnya sebagai sebuah negara

berdaulat yang netral.

pada tahun 1481. Pernyataan tersebut berarti

untuk tidak terlibat dalam perselisihan luar negeri, yang menjadi dasar sikap netral

Swiss.

10 Implementasi awal prinsip netralitas dalam kebijakan luar

negeri Swiss terkesan bahwa Swiss merupakan sebuah negara yang skeptis dan

isolasionis, dimana Swiss menutup diri dari segala interaksi dengan dunia luar

yang diakibatkan karena adanya xenophobia11

8 Merupakan seorang pertapa (hermit) Swiss, yang terkenal dengan sebutan Bruder Klaus. Dikenal dan diakui sebagai penasehat dalam keagamaan dan spiritual, dan juga dalam pemerintahan Konfederasi. Pada tahun 1481, Flüe memegang peranan penting di dalam menyelamatkan kesatuan Konfederasi dengan memperkenalkan Stanser Verkommnis. dapat dilihat dalam Schelbert, Op.Cit., hal. 109-110. 9 Ibid., hal. 244. 10 Ibid., hal. lxxii.

dalam karakteristik netralitas

11 Xenophobia merupakan perasaan yang sangat kuat atas kebencian atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, dapat dilihat dalam A. S. Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary (International Student’s Edition). (Oxford University Press, 2000), hal. 1563. Dengan kata lain, merupakan suatu ketakutan akan masuknya bangsa lain yang memungkinkan adanya

4

sebagai identitas nasional Swiss. Ketakutan Swiss terhadap bangsa asing

merupakan dampak dari kekalahan Swiss dari Francis 1, Perancis dalam

Peperangan Marignano (1515)12 dan okupasi Perancis pimpinan Napoleon (1798)

atas teritorial Swiss,13 sehingga prinsip netralitas Swiss lebih sebagai suatu prinsip

dalam lingkup sosial yang kemudian berpengaruh ke dalam lingkup politik dan

militer. Hal ini berpengaruh pada pola interaksi Swiss tehadap sistem konfliktual

dunia internasional sejak kemerdekaan Swiss hingga tahun 1945. Interaksi Swiss

terhadap sistem dalam era ini, lebih mengarah pada upaya Swiss untuk menjaga

kedaulatan Swiss sebagai sebuah negara dari tekanan dan intervensi sistem dunia

internasional, terutama dari negara-negara Eropa.14

Dalam dinamikanya, identitas nasional Swiss mengalami perubahan

yang disesuaikan dengan dinamika konstelasi dunia internasional. Terdapat

peningkatan kompleksitas dari relasional dalam sistem, yaitu adanya ameliorasi

terhadap fokus dunia internasional yang tidak hanya pada high politics lagi, tetapi

terfokus pada low politics. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri dari aktor

negara menjadi semakin kompleks untuk mencapai national interest masing-

masing. Oleh karena itu, Swiss menghadapi tantangan untuk melakukan

perubahan dalam kebijakan luar negerinya untuk menyesuaikan diri dengan

perubahan yang terjadi dalam dunia internasional,

15

intervensi-intervensi terhadap kehidupan berbangsa. Xenophobia yang dimiliki Swiss, merupakan akibat dari era kolonial dari imperium yang berusaha ditegakkan oleh Napoleon. 12 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxvi. 13 Ibid., hal. lxxi. 14 “Neutrality and Isolationism,” dalam http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/neutrality_and_isolationism/, diakses tanggal 28 Desember 2009. 15 “Switzerland and the World,” dalam http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/switzerland_and_the_world/,

yang memaksa Swiss untuk

5

melakukan perubahan definisi dan batasan dalam konstruksi identitas, yaitu

netralitas Swiss.

Perubahan identitas nasional Swiss terlihat pada keikutsertaan Swiss

dalam Schengen Treaty yang merupakan salah satu poin dalam Bilateral

Agreements II antara Swiss dengan Uni Eropa yang disetujui oleh publik Swiss

dalam referendum Juni 2005.16 Persetujuan publik Swiss dalam referendum ini

merupakan sebuah langkah sangat besar terkait dengan karakteristik netralitas

Swiss, yang dilandasi faktor xenophobia. Keikutsertaan Swiss dalam Schengen

Treaty merupakan suatu keputusan referendum yang anomali dalam publik Swiss.

Anomali karena dalam referendum yang terkait dengan integrasi parsial maupun

holistik ke dalam Uni Eropa secara umum akan ditolak oleh publik Swiss, yaitu

dalam EEA Treaty (1992), “Négociations d’adhésion à la UE: Que le peuple

décide!” atau negosiasi untuk bergabung ke dalam Uni Eropa (1997) dan “Oui à

l’Europe” atau Yes to Europe sebagai pembukaan negosiasi keanggotaan Uni

Eropa (2001).17

Schengen Treaty merupakan sebuah perjanjian dalam tubuh Uni Eropa

pada tahun 1985, yang mengatur mengenai persoalan state border di antara

negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian tersebut. Schengen Treaty

adalah perjanjian dalam lingkup sosial, dimana dalam perjanjian ini terdapat suatu

pergerakan secara sosial karena warga negara Eropa maupun non Eropa yang

diakses tanggal 28 Desember 2009. 16 “Bilateral Agreement Switzerland-EU,” dalam http://www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html?lang=en, diakses tanggal 12 Januari 2011. 17 Alexander H. Trechsel, “Direct Democracy and European Integration: a Limited Obstacle?” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 39.

6

memiliki visa Schengen dapat mobilisasi keluar masuk dari satu negara Eropa ke

negara Eropa lainnya dan juga bekerja di negara-negara Eropa yang tergabung

dengan bebas tanpa harus melalui proses birokrasi dan administrasi yang rumit.18

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat reduksi proses birokrasi dan administrasi, atau dengan kata lain border-

less, yang mendukung free-movement person dalam Eropa sehingga semakin

memperbesar kemungkinan masuknya warga negara asing ke dalam Swiss.

Kemudian, Schengen Treaty sebagai alat integrasi Uni Eropa memiliki

kepentingan politis untuk dapat menyatukan negara-negara Eropa, baik anggota

maupun non-anggota Uni Eropa, sebagai satu kesatuan. Dua pernyataan tersebut

memperlihatkan bahwa dengan keikutsertaan Swiss dalam Schengen Treaty

terdapat perubahan identitas nasional Swiss, dimana netralitas tradisional Swiss

berusaha untuk memberikan batasan terhadap Eropa, kemudian dalam netralitas

kontemporer menjadi lebih integratif ke dalam Eropa.

Terhadap latar belakang masalah yang telah dijelaskan, permasalahan

yang menjadi fokus utama analisa penulis adalah: bagaimana perubahan

konstruksi identitas dalam netralitas kebijakan luar negeri Swiss dalam Schengen

Treaty pada tahun 2005?

18 Arti penting Schengen Treaty bagi Uni Eropa adalah sebagai sebuah alat integrasi secara mendalam Uni Eropa terhadap negara-negara anggotanya maupun negara Eropa non-anggota dalam sektor kebijakan migrasi, dengan demikian Eropa menjadi semakin border-less, dan upaya untuk mempersatukan negara-negara Eropa dalam sebuah naungan politis dan sosial menjadi semakin besar, dapat dilihat dalam Hugo Brady, EU Migration Policy: A to Z, (2008), hal. 23.

7

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan arti penting

suatu konstruksi identitas bagi sebuah negara ketika berinteraksi di dalam sistem

dunia internasional, dan kemudian bagaimana konstruksi identitas negara tersebut

dapat dibentuk dan dapat berubah. Dalam hal ini, netralitas merupakan konstruksi

identitas dari Swiss dan mengalami suatu perubahan ketika Swiss ikut serta dalam

Schengen Treaty pada tahun 2005.

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Identitas dalam Konstruktivisme

Secara umum, identitas adalah nilai-nilai yang merepresentasikan

suatu aktor sosial, baik individual maupun komunal, yang kemudian mendapatkan

pengakuan secara sosial atas nilai-nilai tersebut dalam struktur. Berdasarkan

Castells,19 identitas terbentuk ketika terdapat aktor yang menganalisa dan

menjelaskan pengkonstruksian citra sosial akan sesuatu. Michel Foucault

berpendapat bahwa identitas tidak diberikan atau muncul begitu saja. Identitas dan

karakteristik, terkonstruksi sebagai sebuah produk atas power dan relasi atau

keterkaitan atar power, kelipatan, pergerakan, hasrat, tekanan.20

Sedangkan, terminologi konstruktivisme dalam kajian Ilmu Hubungan

Internasional, merupakan sebuah teori yang memberikan penekanan pada

interaksi internasional dengan menggabungkan antara pengaruh normatif dari

struktur sebuah institusi yang kemudian dikaitkan dengan perubahan identitas dan

19 Manuel Castells, The Power of Identity (Blackwell Publishing, Ltd, 2010), hal 7. 20 Michel Foucault, Power / Knowledge (New York: Pantheons Book, 1977), hal. 74.

8

kepentingan yang akhirnya berdampak pula pada normatif tersebut.21 Alexander

Wendt mengungkapkan bahwa dalam konstruktivisme, identitas merupakan

konsep sentral untuk mengkonstruksi sesuatu. Identitas akan bersignifikansi

terhadap pembentukan kepentingan dari aktor tertentu yang dapat berimplikasi

terhadap pola interaksi aktor dalam sistem.22

Postulat Wendt mengenai konstruksi identitas didukung oleh Peter J.

Katzenstein. Katzenstein berpendapat bahwa identitas berperan dalam

pembentukan kepentingan nasional dan kebijakan suatu aktor dalam berinteraksi

dalam sistem.

23

sumber: Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, dan Peter J. Katzenstein, “Norms, Identity, and Culture in National Security” dalam Peter J. Katzenstein, The Culture of National

Security: Norms and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 11.

Katzenstein menggambarkan bahwa terdapat jalur kausalitas yang

terbentuk antara norma (dari lingkungan), identitas, kepentingan, dan kebijakan,

yang tergambarkan dalam skema 1.1.

Diagram 1.1 Alur Kausalitas Identitas

21 Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, International Relations, the Key Concepts (London: Routledge, 2002), hal. 50. 22 Maja Zehfuss, Op.Cit., hal. 94. 23 Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, dan Peter J. Katzenstein, “Norms, Identity, and Culture in National Security” dalam Peter J. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 10.

Identity

Interest

Policy

Environmental Structure

9

Dalam skema jalur kausalitas tersebut, norma yaitu elemen kultural

dan institusional dari lingkungan internal dan eksternal aktor negara akan

membentuk identitas, kepentingan nasional, atau kebijakan negara secara

langsung. Sebaliknya, dampak dari identitas adalah adanya variasi identitas atau

perubahan identitas akan berdampak pada kepentingan nasional dan kebijakan

negara.

Wendt menekankan bahwa identitas dari suatu negara tidak muncul

begitu saja,24 tetapi dibentuk dari bagaimana pandangan atau persepsi negara lain

terhadap negaranya.25

Berbeda dengan pendekatan konstruktivisme Anne Clunan,

Dengan kata lain, identitas suatu negara dikonstruksi oleh

bagaimana negara lain atau sistem melihat dan mendeskripsikan negara tersebut,

bukan dalam konteks negara tersebut melihat negaranya sendiri. Persepsi akan

others atas self inilah yang menciptakan konstruksi identitas dari suatu negara.

Oleh karena itu, argumentasi Wendt dalam pendekatan konstruktivisme, kurang

sesuai dalam menjelaskan bagaimana Swiss dapat membentuk netralitas sebagai

konstruksi identitasnya dan bagaimana Swiss mengalami perubahan konsepsi

netralitas.

26

24 Alexander Wendt, “Identity and Structural Change in International Politics,” dalam Yosef Lapid dan Friedrich Kratochwil, The Return of Culture and Identity in IR Theory (London: Boulder CO, 2006), hal. 48. 25 Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and International State,” dalam The American Political Science Review, hal. 385. 26 Anne Clunan, The Social Construction of Russia’s Resurgence (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009), hal. 3.

yaitu

Aspirational Constructivism (konstruktivisme aspirasi). Konstruktivisme aspirasi,

menjelaskan bahwa konstruksi identitas nasional tidak sesederhana sebagai suatu

hasil dari tradisi historis, akan tetapi sebagai suatu subyek yang akan diubah elit

10

politik dengan suatu alasan tertentu. Identitas, dalam hal ini, berdasar pada

kebanggaan atau self-esteem atas aspirasi historis, atau dengan kata lain

menggunakan kenangan historis yang kemudian dibentuk dengan menggunakan

rasionalitas elit politik yang aspiratif. Identitas merupakan hasil dari proses yang

dibentuk kondisi masa lalu dan sekarang dengan berdasar pada rasionalitas

manusia, sehingga identitas nasional tidak bersifat tetap.27

Identitas nasional, menurut Clunan, adalah suatu bentuk identitas

kolektif yang mengkonstitusikan serangkaian aktor sebagai suatu negara, dimana

identitas kolektif merupakan serangkaian ide yang secara umum diterima oleh

setiap grup atau aktor di dalam mendefinisikan lingkup kolektifitas dan

menentukan aturan-aturan umum yang berlaku di dalamnya.

28 Kemudian, di

dalam konstruksi suatu identitas nasional, terdapat beberapa tahapan yang harus

dilakukan. Tahapan pertama adalah proses pembentukan national self-image,

sebagai kandidat dari identitas nasional.29 National self-image merupakan

serangkaian preskripsi, deskripsi, dan evaluasi atas ide-ide tertentu. Tahap kedua

adalah proses pembentukan national self-image menjadi identitas nasional yang

dominan dari negara.30

27 Ibid., hal. 7-8. 28 Ibid., hal. 28. 29 Ibid., hal. 29. 30 Ibid., hal. 44.

Proses pembentukan ini akan dilakukan oleh elit politik

atas dasar rasionalitas, melalui tes historis, yaitu ketepatan dan kesesuaian aspek

aspirasi historis negara tersebut, dan tes efektivitas diri (self effifacy test), yaitu

pengujian hasil tes historis akan kesesuaian national self-image untuk

diaplikasikan dalam realita negara. Setelah melalui tahapan tersebut, national self-

11

image telah menjadi suatu identitas nasional yang dominan dari suatu aktor

(negara). Kemudian dari identitas nasional dominan akan dibentuk kepentingan

nasional, yang diimplementasikan dalam setiap kebijakan negara.31

Konstruktivisme aspirasi akan mengkontestasikan identitas nasional yang

dominan dengan aktor lain dalam sistem, dengan mengembangkan orientasi

perilaku yang berupa kooperasi, kompetisi, dan konfrontasi, melalui strategi

manajemen identitas (identity management strategies). Strategi manajemen

identitas akan meliputi kepentingan dan perilaku tertentu terhadap negara lain

yang fokus terhadap perbandingan atas ingroup atau outgroup. Konstruksi atas

ingroup atau outgroup dalam identitas nasional berupa persepsi atas kesamaan

atau ketidaksamaan terhadap dimensi nilai, yaitu tujuan politik, dan dimensi

material dan status.32

1.4.2 Rational Choice Theory

Rational Choice Theory (RCT), merupakan salah satu pendekatan

yang dipergunakan di dalam menjelaskan perilaku sosial dan ekonomi yang

berbasis pada suatu rasionalitas. Dengan kata lain, terdapat suatu perilaku atas

rasio (rasionalitas) yang dipertimbangkan di dalam melakukan suatu perilaku.

Konsep rasionalitas secara teoritis, terhubung erat dengan problematika dalam

ranah logis.33

31 Ibid., hal. 47. 32 Ibid., hal. 48. 33 John C. Harsanyi, “Advances in Understanding Rational Behavior,” dalam Jon Elster, Rational Choice (New York: New York University Press, 1986), hal. 82.

Dalam pembahasan atas perilaku yang berdasarkan pada rasionalitas

akan selalu melibatkan pilihan-pilihan terbaik. Pilihan yang rasional merupakan

12

suatu instrumen yang diarahkan oleh aksi, dimana suatu aksi dinilai dan dipilih

sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu hasil akhir.34

Jon Elster

Dengan demikian,

rasionalitas merupakan suatu konsep normatif yang menunjukkan apa yang harus

dilakukan untuk mencapai sesuatu.

35 mengatakan bahwa unit dasar dari kehidupan sosial

berasal dari aksi individu-individu, dimana untuk dapat menjelaskan institusi

sosial dan perubahan sosial dapat dilakukan dengan melihat bagaimana

kemunculannya sebagai sebuah hasil dari rangkaian aksi dan interaksi individu.

Kemudian dalam RCT, karena RCT merupakan konsep teoritis yang menjelaskan

perilaku sosial, maka dasar dari setiap bentuk RCT adalah berada dalam asumsi

bahwa setiap fenomena sosial kompleks akan dapat dijelaskan melalui aksi

individu-individu dasar yang membentuk lingkup sosial tersebut. Individu, dalam

RCT akan termotivasi untuk mengaplikasikan suatu aksi oleh keinginan atau

tujuan yang menunjukkan preferensi dari individu. Preferensi muncul sebagai

akibat dari ketidakmungkinan individu untuk mencapai setiap apa yang

diinginkan oleh individu, dimana kemudian preferensi akan sangat ditentukan

oleh rasionalitas individu. Terkait dengan hal tersebut, RCT menjelaskan bahwa

individu diharuskan untuk mengantisipasi hasil dari alternatif preferensi aksi dan

menghitung apa yang terbaik yang dapat diperoleh.36

Kemudian, dalam terminologi kajian ilmu Hubungan Internasional,

34 Jon Elster, Nuts and Bolts For the Social Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hal. 22. 35 Ibid., hal. 13. 36 John Scott, “Rational Choice Theory” dalam Gary Browning, Abigail Halcli, dan Frank Webster, Understanding Contemporary Society: Theories of the Present (London: Sage Publications Ltd., 2000), hal. 128.

13

RCT merupakan suatu teori atas preferensi kebijakan luar negeri, yang

mengevaluasi pilihan kebijakan suatu negara dari berbagai pilihan yang ada untuk

dipergunakan dalam mencapai tujuan negara tersebut dalam level internasional,

yang berdasarkan pada rasionalitas.37

1.4.3 Political Collective Action

Pilihan kebijakan tersebut secara umum

merupakan pilihan kebijakan yang berupa strategi-strategi yang bersifat kooperatif

atau kompetitif, dimana negara dalam melakukan pemilihan atas preferensi

kebijakan luar negeri, akan berdasar pada rasionalitas elit politik dalam

pemerintahan negara tersebut. Elit akan melihat preferensi mana yang paling

sesuai dan dibutuhkan oleh negaranya ketika berinteraksi dalam sistem dunia

internasional.

Aksi kolektif (collective action) adalah suatu fenomena sosial. Secara

definitif, aksi kolektif merupakan serangkaian praktek sosial yang melibatkan

sejumlah individu atau kelompok tertentu, menampilkan karakteristik morfologi

yang sama dalam waktu dan tempat, berimplikasi terhadap lingkup area hubungan

sosial, dan kapasitas orang yang terlibat di dalam menyatakan apa yang mereka

lakukan.38 Suatu aksi kolektif dikarakteristikkan oleh tiga aspek,39

37 Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics The Logic of Competition and Cooperation (New York: Princenton University Press, 2010), hal. 26. 38 Alberto Melluci, Challenging Codes: Collective Actions in the Information Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hal. 20. 39 Ibid., hal. 23-24.

pertama,

adanya solidaritas dalam artian bahwa adanya pengakuan dan diakui identitas satu

individu dengan yang lain sebagai bagian dari unit sosial yang sama. Kedua, aksi

kolektif akan selalu melibatkan adanya suatu konflik tertentu yang kemudian

14

menimbulkan perlunya adanya suatu kontrol sosial. Ketiga, melibatkan adanya

kegagalan sistem untuk menjaga struktur.

Sedangkan aksi kolektif politik atau political collective action,

merupakan aksi-aksi kolektif yang bergerak dalam batasan lingkup politik.

Meskipun demikian, arena politik dimana aksi kolektif politik berlangsung berada

di luar pola politik konvensional.40 Dalam artian bukan merupakan suatu aksi

yang dilakukan oleh partai politik atau politik pemerintah, akan tetapi lebih

merupakan suatu aksi yang muncul di luar lingkar politik tersebut sebagai suatu

bentuk tanggapan atas tujuan tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

dalam aksi kolektif politik perlu dikonstruksikan suatu aksi politik yang

sebelumnya tidak ada dan juga tidak terdapat adanya regulasi untuk membatasi

interaksi antara aktor aksi kolektif politik dengan lingkungan politik di sekitarnya,

akan tetapi berpengaruh dalam proses dan konstelasi politik. Edmondson,41

menambahkan meskipun ketiadaan regulasi dan bersifat fluktuatif, bentuk dari

aksi kolektif politik tersebar dan terorganisir, sehingga kemudian sering

diasosiasikan sebagai pergerakan ”grassroots” dalam koridor politik yang

demokratis. Aksi yang terorganisir dilakukan berdasarkan suatu proyek tertentu

dan dapat berupa protes, penyerangan, demonstrasi, dan lain-lain. Pendapat yang

sama diungkapkan oleh Alberto Melluci,42

40 Ricca Edmondson, The Political Context of Collective Action: Power, Argumentation, and Democracy (New York: Routledge, 1997), hal. xiii. 41 Ibid., hal. xiv. 42 Alberto Melluci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society (London: Hutchinson Radius, 1989), hal. 25.

bahwa aksi kolektif politik lebih

merupakan sebagai suatu produk dari suatu tujuan yang dikembangkan dalam

lingkup kesempatan dan batasan. Maka, dalam koridor politik, aksi kolektif

15

bergerak dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan, yang dimungkinkan dengan

adanya kesempatan-kesempatan dan memiliki batasan ruang gerak.

Aksi kolektif politik, dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk

pergerakan politik secara komunal dalam pemerintahan suatu negara, di luar dari

peran serta pemerintah atau partai politik yang ada, yang berpengaruh terhadap

tidak hanya situasi dan kondisi politik tetapi juga dalam perumusan kebijakan,

termasuk kebijakan luar negeri dari negara yang bersangkutan.

1.4.4 Sintesa Teori

Konstruktivisme aspirasi Clunan dapat menjelaskan bagaimana

perubahan konstruksi identitas Swiss, yang berimplikasi terhadap perubahan

signifikansi kebijakan dan peran Swiss dalam sistem. Di dalam konstruktivisme

aspirasi, terdapat dua tahapan yang dipergunakan di dalam proses konstruksi dan

implementasi identitas nasional dari aktor (negara),43

43 Anne Clunan, Op.Cit., hal. 29, 44, 47, dan 48.

sehingga sesuai untuk

dipergunakan di dalam penelitian terhadap konstruksi dan perubahan konstruksi

identitas Swiss. Kemudian, di dalam tahapan proses konstruksi identitas, elit

politik Swiss, yaitu Federal Council sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

Negara Konfederasi Swiss, dengan menggunakan rasionalitas aspiratif

membentuk national self-image melalui aspirasi historis. National self-image dari

Swiss yang terbentuk, akan melalui tes historis dan tes efektivitas diri (efficacy

test). Perubahan yang terjadi dalam konstruksi identitas nasional Swiss,

16

berdasarkan pemikiran Peter J. Katzenstein,44

Kemudian, proposisi-proposisi dari Clunan dalam konstruktivisme

aspirasi, tidak dapat berdiri sendiri di dalam menganalisis konstruksi dan

perubahan konstruksi identitas. Pertama, di dalam proses konstruksi identitas

nasional konstruktivisme aspirasi, baik dalam aspirasi historis, tes historis,

maupun tes efektivitas diri, diperlukan rasionalitas dari elit politik di dalam

menentukan pilihan yang aspiratif. Kemudian untuk memperkuat proposisi

Clunan, dibutuhkan rational choice theory (RCT), untuk menjelaskan bagaimana

elit politik Swiss, yaitu Federal Council, dapat menentukan preferensi-preferensi

identitas nasional yang tepat berdasarkan rasionalitas. Dalam terminologi

Hubungan Internasional, RCT menjelaskan bahwa elit politik, berdasarkan

rasionalitas mereka, akan menentukan bagaimana preferensi-preferensi dapat

muncul, untuk kemudian dipilih sebagai keputusan dari aktor (negara).

secara otomatis akan berpengaruh

terhadap perubahan signifikansi Swiss dalam peranan interaksi Swiss dengan

sistem dunia internasional.

45

Kedua, konstruktivisme aspirasi, yang dirumuskan oleh Clunan,

adalah merupakan konstruksi identitas dan kepentingan nasional, yang terbentuk

berdasarkan atas kajian mengenai konstruksi atas identitas Rusia paska Perang

Dingin dalam rentang waktu 1991-2004, sementara penelitian yang dirumuskan

adalah kajian mengenai konstruksi atas identitas Swiss dalam rentang waktu

Dengan

menggunakan rasionalitasnya, elit akan melihat preferensi yang paling sesuai

untuk negaranya.

44 Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, dan Peter J. Katzenstein, Op.Cit., hal. 10. 45 Charles L. Glaser, Op.Cit., hal. 26.

17

1992-2005. Terdapat perbedaan fundamental terkait dengan sistem pemerintahan

Rusia dan Swiss. Dalam sistem pemerintahan Rusia, elit politik memegang

peranan dan tanggung jawab yang penuh di dalam menentukan setiap kebijakan,

termasuk dalam kebijakan luar negeri. Sementara dalam sistem pemerintahan

Swiss, elit politik terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan, tetapi

keputusan kebijakan berada di tangan rakyat Swiss melalui referendum. Adanya

sistem direct democracy yang teradopsi dalam sistem pemerintahan Swiss,

menciptakan adanya gap antara konstruktivisme aspiratif dengan analisis terhadap

konstruksi identitas Swiss.

Konstruktivisme aspirasi menekankan adanya peranan signifikan

rasionalitas elit politik dalam menentukan konstruksi identitas suatu aktor negara.

Proposisi tersebut sulit untuk diterapkan dalam menganalisa konstruksi identitas

Swiss, sehingga diperlukan aksi kolektif politik (political collective action) untuk

menjelaskan bagaimana rakyat Swiss secara kolektif dapat ikut serta dan

berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri Swiss

dan dalam konstruksi identitas Swiss. Secara umum, aksi kolektif politik

merupakan aksi kolektif yang terakomodir dalam ranah politik sebagai suatu

bentuk tanggapan, dan sangat berpengaruh dalam proses dan konstelasi politik

suatu negara.46

46 Ricca Edmondson, Op.Cit., hal. xiii.

Terkait dengan konstruksi identitas Swiss, elit politik memberikan

preferensi-preferensi yang memungkinkan atas identitas nasional Swiss, dan

keputusan akan berada pada rakyat Swiss. Kemudian, elit politik Swiss akan

mengakomodasi dan mengarahkan rakyat Swiss sebagai suatu aksi kolektif

18

politik, untuk memilih dan memutuskan preferensi identitas nasional yang

diinginkan oleh elit politik sebagai suatu outcome. Dalam proses membentuk dan

mengarahkan aksi kolektif politik rakyat Swiss, elit politik menggunakan partai

politik, kelompok kepentingan, dan media untuk melakukan diskusi, kampanye,

dan propaganda pada rakyat.

1.5 Hipotesis

Dengan berdasarkan pada pemahaman terhadap latar belakang

masalah dan landasan-landasan teori tersebut, dapat ditarik sebuah hipotesis atau

jawaban sementara dari permasalahan ini bahwa terjadi perubahan konstruksi

identitas nasional Swiss dalam referendum Schengen Treaty pada tahun 2005.

Netralitas sebagai identitas nasional Swiss yang terbentuk adalah netralitas yang

memiliki ruang gerak sosial yang jauh lebih terbuka, sebagai akibat dari adanya

reduksi terhadap tingkat xenophobia Swiss, dan bersifat lebih kooperatif dengan

aktor di luar Swiss, terutama Uni Eropa. Perubahan yang terjadi berlangsung

dalam dua tahapan, yaitu perubahan dalam rasionalitas elit politik di dalam

menentukan preferensi kebijakan luar negeri Swiss, yang kemudian terjadi

perubahan dalam lingkup kehidupan sosial Swiss, baik pada rakyat maupun

kanton Swiss. Swiss telah mengalami perubahan konsepsi netralitas kebijakan luar

negerinya sebagai sebuah negara berdaulat dengan mengikuti Schengen Treaty.

19

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.6.1.1 Identitas

Identitas mengacu pada aktor sosial tertentu, yang terkonstruksi

sebagai label terhadap nilai-nilai tertentu di dalam struktur dan norma atas sebuah

komunitas atau institusi sosial tertentu.47 Identitas mendefinisikan dan

memisahkan “us” dengan “them” dalam struktur sosial, dimana identitas

merupakan batasan atas nilai tertentu yang memperoleh pengakuan. Anthony

Giddens (1991),48 mendeskripsikan bahwa identitas merupakan esensi atau

sumber bagi suatu aktor, yang dikonstruksikan sendiri melalui proses individuasi.

Kemudian, identitas dibentuk dalam suatu komunal sehingga menjadi suatu

identitas kolektif dengan struktur yang berfungsi untuk mengidentifikasikan

identitasnya.49 Terdapat berbagai bentuk identitas kolektif, antara lain kelas,

gender, ras, agama, dan lain-lain, akan tetapi identitas nasional merupakan bentuk

dari identitas kolektif yang paling fundamental dan inklusif.50

Dalam ranah operasional, netralitas merupakan identitas kolektif yang

terkonstruksi sebagai identitas nasional Swiss. Netralitas dikonstruksi Swiss atas

dasar kebutuhan Swiss untuk mengidentifikasikan Swiss di dalam sistem dunia

internasional dan memisahkan Swiss dalam batasan yang jelas dengan aktor-aktor

Identitas nasional,

menjadi sumber legitimasi antar-bangsa yang telah diakui atas validitas sistem

negara di setiap wilayah regional dan dunia internasional secara holistik.

47 Manuel Castells, Op.Cit., hal. 6. 48 Ibid., hal. 7. 49 Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity (New Jersey: Princenton University Press, 2005), hal. 55-70. 50 Anthony D. Smith, National Identity (London: Penguin Books Ltd., 1991), hal. 143.

20

dunia internasional lainnya. Netralitas sebagai identitas nasional Swiss, kemudian

mendeterminasi pola aksi-reaksi dan interaksi Swiss dengan sistem dunia

internasional, yang terimplementasikan dalam setiap kebijakan luar negeri Swiss.

1.6.1.2 Prinsip Netralitas

Netral berakar pada kata dalam bahasa Latin, yaitu ne uter, yang

berarti neither one nor the other atau tidak salah satu atau yang lainnya.51

Berdasarkan asal katanya, netral berarti ketidakberpihakkan terhadap sesuatu.

Suatu power akan dikatakan sebagai netral apabila tidak memihak salah satu

pihak yang memiliki konflik. Netralitas merupakan suatu status dari suatu negara

yang menyatakan untuk tidak terlibat dalam interaksi yang potensial memiliki

ketegangan dengan aktor negara lainnya.52 Galeotti53

Prinsip netralitas, kemudian dapat diartikan sebagai langkah atau

strategi untuk tidak terlibat atau ikut campur dalam hal-hal yang berkaitan dengan

otoritas aktor lain. Apabila suatu negara mengeluarkan suatu pernyataan

kenetralannya maka negara tersebut memiliki kepentingan untuk tidak terlibat

dalam suatu isu tertentu dan berposisi di luar lingkaran lingkup isu tersebut.

Secara operasional, Swiss adalah negara yang netral. Dengan demikian, Swiss

berargumen bahwa toleransi

merupakan suspensi atau penerimaan intervensi power politis dalam suatu nilai

tertentu, berbeda dengan netralitas yang tidak menerima intervensi apapun.

51 Stefan Aeschimann dkk., Swiss Neutrality (Bern: Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DPPS), 2004), hal, 2. 52 Chas. W. Freeman Jr., The Diplomat’s Dictionary (Washington: US Institute of Peace Press, 1997), hal. 197. 53 Anna Elisabetta Galeotti, “Identity, Difference, Toleration” dalam John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips, Political Theory (New York: Oxford University Press, 2006), hal. 567.

21

tetap ikut serta dalam pola interaksi sistem dunia internasional. Tetapi, kebijakan

dan kepentingan luar negeri Swiss, tidak diarahkan pada intervensi dalam bentuk

apapun terhadap otoritas aktor lain. Netralitas Swiss, juga berarti bahwa Swiss

sebagai sebuah negara yang berdaulat memproteksi kedaulatan dan otoritasnya

atas kekuatan-kekuatan pihak eksternal yang berusaha untuk mengintervensi.

Kenetralan Swiss, memiliki karakteristik yang self-determined, permanen, dan

dijaga dengan ketat.54

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat eksplanatif. Penelitian ini

berusaha untuk memberikan penjelasan dan analisis mengenai hubungan antar

variabel melalui pengujian hipotesis.55

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Swiss dan kawasan Uni Eropa dan

dalam tenggang waktu 1992, yaitu ketika publik Swiss menolak referendum untuk

bergabung ke dalam European Economic Area (EEA) hingga tahun 2005 ketika

referendum mengenai Schengen Treaty disetujui oleh publik Swiss.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam keperluan

penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan

54 Stefan Aeschimann dkk., Op.Cit., hal. 2. 55 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 26-27.

22

pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini memanfaatkan

sumber-sumber literatur seperti dari buku, jurnal ilmiah, electronic book, artikel

media massa, dan artikel online. Peneliti fokus pada setiap informasi yang

berhubungan dengan setiap variabel penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis kualitatif, karena setiap data yang dipergunakan berasal dari

sumber literatur, maka data-data yang diperoleh berwujud kata-kata, daripada

rangkaian angka. Oleh karena itu, metode analisis data yang tepat untuk

dipergunakan adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini

dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.56

1.6.6 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab pembahasan, dimana

masing-masing bab tersebut memiliki pembagian pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka pemikiran. Selain itu, terdapat

pula metodologi penelitian yang terdiri dari konseptualisasi dan operasionalisasi

konsep, tipe penelitian dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dan

analisis data serta sistematika penulisan.

Bab 2 mengenai pemaparan aspek historis dari origin netralitas

56 Ibid., hal. 339.

23

sebagai konstruksi identitas Swiss dan dinamika konstruksi identitas Swiss.

Bab 3 mengenai pemaparan bagaimana sistem politik Swiss, peran

serta publik swiss dalam penentuan kebijakan luar negeri Swiss melalui

referendum, dan pengaruh pemerintah konfederasi Swiss terhadap publik Swiss.

Bab 4 mengenai pemaparan analisa sintesis konstruktivisme aspirasi,

RCT, dan political collective action terhadap perubahan konstruksi identitas

nasional Swiss.

Bab 5 berisi kesimpulan atas hasil analisa yang tertuang dalam pada

bab 2, 3, dan 4 terkait isi dari penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi hasil

pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

24

BAB 2

ASPEK HISTORIS DAN DINAMIKA KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS

Konsepsi prinsip netralitas sebagai sebuah konstruksi identitas Swiss,

tidak dapat dipahami tanpa melakukan peninjauan terhadap latar belakang historis

Swiss, karena aspirasi historis merupakan salah satu aspek penting di dalam

konstruksi identitas, berdasarkan identitas konstruktivisme menurut Clunan.57

2.1 Aspek Historis Swiss

Selain itu, melalui aspirasi historis dapat diketahui bagaimana originalitas

netralitas sebagai suatu konstruksi identitas dan kemudian bagaimana

perkembangan dan dinamika netralitas Swiss hingga dalam era kontemporer.

Pemaparan atas aspek historis Swiss dalam penelitian ini akan fokus dalam asal

mula konstruksi prinsip netralitas Swiss, dan dinamika prinsip netralitas Swiss

hingga era kontemporer, pada abad ke-21, yang disediakan untuk memberikan

pemaparan dan gambaran mengenai aspek historis dan dinamika netralitas sebagai

identitas nasional, dengan tujuan untuk menyediakan penjelasan yang detail atas

aspirasi historis Swiss, menurut konstruktivisme aspirasi Clunan.

Aspek historis Swiss, secara umum, dapat dibagi ke dalam dua fase

utama, yaitu fase lama dan fase baru. Fase lama dalam catatan historis Swiss,

adalah era dimana pemerintahan Konfederasi Lama masih berlangsung, yaitu

57 Anne Clunan, Op.Cit., hal. 7.

25

sejak 1291 dan berakhir hingga Revolusi Helvetica pada tahun 1798.58

Karakteristik utama dari fase lama adalah adanya pembatasan demokrasi terhadap

small upper class, pembatasan kebebasan untuk membentuk kebebasan kolektif,

dan pembatasan kohesi negara terhadap konfederasi dasar dengan aliansi militer

yang diarahkan ke luar dan jaringan kebijakan yang diarahkan ke dalam.

Sementara fase baru historis Swiss dimulai pada tahun 1848, yang

direpresentasikan oleh Konfederasi Swiss yang lebih liberal,59

Secara umum, Swiss modern merupakan produk dari fase baru dalam

tatanan historis Swiss. Meskipun demikian, terdapat berbagai elemen dari fase

lama yang juga menjadi karakteristik negara Konfederasi Swiss dalam era

kontemporer, yaitu kecenderungan terhadap lokalisme, ide-ide atas otonomi

komunal, tradisi untuk bekerjasama dalam asosiasi yang kooperatif, adanya

tendensi Swiss untuk mengidentifikasi terhadap dirinya sendiri untuk

membedakan Swiss dengan kekuatan di luar Swiss, dan struktur negara yang

federalistik.

dimana terdapat

pula tiga karakteristik dasar dari fase ini, yaitu terdapat suatu transformasi dari

demokrasi otoritarian menuju demokrasi egaliter yang terikat secara legal,

terdapat perpanjangan kebebasan kolektif yang melingkupi hak dan kebebasan

individu, dan terdapat kemajuan federasi melalui pembentukan otoritas dengan

kekuasaan legilatif dan eksekutif sendiri.

60

58 Georg Kreis, “Modern Switzerland as a Product of Its History,” dalam Rolf Kieser dan Kurt R. Spillmann, The New Switzerland: Problems & Policies (California: The Society for the Promotion of Science and Scholarship, Inc., 1995), hal. 4. 59 Ibid., hal. 5. 60 Ibid., hal. 5.

26

2.2 Fase Lama Tatanan Historis Swiss dan Fase Transisi

2.2.1 Pembentukan Awal Negara Konfederasi Swiss

Titik awal historis Swiss sebagai sebuah kesatuan yang berdaulat

adalah pada 1 Agustus 1291, yang ditandai dengan berdirinya Konfederasi Swiss

melalui liga perjanjian di antara tiga provinsi di lembah Alpen, yaitu Uri, Schwyz,

dan Unterwalden (Nidwalden dan Obwalden).61 Liga yang terbentuk oleh ketiga

provinsi tersebut merupakan suatu aliansi untuk mengantisipasi adanya intrusi

dari Habsburg. Perjanjian tersebut disebut sebagai Rütli Oath, yaitu sebuah

sumpah yang mengikat pemimpin dari ketiga provinsi tersebut di Rütli, yang

merupakan sebuah padang rumput di tepi barat danau Lucerne.62 Secara umum,

aliansi dibentuk untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bersama yang

mengancam, dimana kemudian liga atau aliansi ini menjadi cikal bakal dari

Negara Konfederasi Swiss.63

Kemudian, jaringan aliansi yang berawal dari tiga provinsi tersebut

telah bertransformasi menjadi sebuah kesatuan konfederasi dari negara bagian

yang berotonomi, yang berupaya untuk memperluas cakupan wilayah teritorial

dan mempererat integrasi di dalam konfederasi. Pada abad ke 14

th, Negara

Konfederasi Swiss memperluas wilayahnya dengan melingkupi Lucerne, Zurich,

Glarus, Zug, dan Bern,64

61 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxii. 62 “History of Switzerland,” dalam http://historyswitzerland.geschichte-schweiz.ch/old- swiss-confederacy-1291.html, diakses tanggal 23 Maret 2011. 63 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxii. 64 “History of Switzerland,” Loc.Cit.

dimana ancaman terhadap kemerdekaan Konfederasi

Swiss masih tetap berlangsung, dan dengan adanya musuh bersama, yaitu

Habsburg, justru menjadi pemersatu untuk dapat mengatasi perbedaan-perbedaan

27

yang ada di antara negara bagian yang mengancam konfederasi yang relatif baru.

2.2.2 Asal Mula Netralitas Swiss

Pada tahun 1477, di dalam Negara Konfederasi Swiss terdapat

perselisihan antara negara bagian yang berada di area pedesaan (rural) dan

perkotaan (urban) terkait dengan masa depan konfederasi. Negara bagian yang

berada di area pedesaan, yaitu Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, dan Zug,

cenderung untuk beraliansi dengan uskup dari Constance. Sementara negara

bagian yang berada pada area perkotaan, yaitu Lucerne, Zurich, dan Bern

beraliansi pada kota Fribourg dan Solothurn untuk menjadi bagian dari

konfederasi.65

65 “History of Switzerland,” Loc.Cit.

Perselisihan yang terjadi berakibat pada ketidakseimbangan

konstelasi konfederasi dan mengancam adanya kemunculan bahaya separasi

terhadap Negara Konfederasi Swiss. Hal ini diakibatkan karena adanya

kekhawatiran negara bagian di area pedesaan akan kemungkinan dominasi area

perkotaan, sehingga mereka cenderung untuk tidak memperluas Konfederasi

Swiss yang lama. Kondisi ini terus berlanjut dan semakin membahayakan posisi

Negara Konfederasi Swiss karena adanya tekanan eksternal yang memanfaatkan

konstelasi Swiss. Hingga kemudian, sebuah kompromi baru muncul ketika

mendekati akhir tahun 1481, dengan bantuan St. Niklaus von Flüe untuk

melakukan mediasi dan menyarankan kesatuan yang baru. Flüe memproposisikan

Swiss untuk fokus terhadap kesatuan konfederasi, dan menghasilkan sebuah

perjanjian, yaitu Stanser Verkomnis atau Perjanjian di Stans, dimana perjanjian ini

28

merupakan perjanjian bersama pertama dari kedelapan anggota Konfederasi Swiss

dan menjadi dasar dari konfederasi selama lebih dari tiga abad.66

Dalam proposisi tersebut, Flüe juga menyarankan Swiss untuk tetap

netral dalam mengahadapi konflik-konflik internal. Flüe menyatakan “Do not

meddle in foreign disputes”,

67 dan ”Neutrality would deny potential aggressors a

casus belli, a reason for war, and would thus serve to deter foreign aggression”.68

Kemudian, pada tahun 1495, penguasa Kerajaan Suci Roma,

Maxmilian I, berusaha untuk menciptakan kembali kontrol atas kanton-kanton

dalam konfederasi.

Pernyataan-pernyataan Flüe tersebut berarti bahwa dengan mengambil posisi

netral, maka Konfederasi Swiss akan terhindar dari konflik-konflik yang terjadi di

luar Swiss, tidak akan terlibat dalam peperangan, dan terhindar dari agresi dari

pihak eksternal. Meskipun demikian, aplikasi nyata dari konsep netralitas Swiss,

baru diterima, diakui, dan diimplementasikan pada generasi selanjutnya, untuk

kemudian menjadi signifikansi sebagai alat untuk mencapai kebebasan dan

demokrasi.

69

Maxmilian I bergabung dengan Liga Swabian, yang

merupakan aliansi dari wilayah Utara Jerman untuk membendung ekspansi Swiss.

Akan tetapi, kemenangan kembali diraih oleh Negara Konfederasi Swiss, dan

pada tahun 1501, Basel dan Schaffhausen bergabung dengan konfederasi,

sementara Appenzell menjadi anggota Konfederasi Swiss ke-13.

66 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxv. 67 Ibid., hal. 244. 68 Stephen Halbrook, Target Switzerland: Swiss Armed Neutrality in World War II (New York: Sarpedon, 1998), hal. 7. 69 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxv.

29

2.2.3 Kekalahan Negara Konfederasi Swiss dan Implementasi Netralitas

Negara Konfederasi Swiss, paska perang di Swabian (1495), terlibat

dalam konflik perebutan wilayah atas lembah Po, dengan Perancis, Austria, dan

Italia. Pada satu sisi, Swiss memiliki kepentingan di area tersebut, dan di sisi yang

lain Swiss berupaya untuk menghindarkan Perancis dan Rusia dekat dengan

wilayah teritorialnya.70

Dengan diimplementasikannya konsep netralitas oleh Konfederasi

Swiss, maka Swiss tidak lagi terlibat dalam permasalahan dan konflik yang terjadi

di luar Swiss. Swiss, memfokuskan diri di dalam menjaga keberlangsungan

Akan tetapi, di dalam upayanya, Negara Konfederasi

Swiss mengalami kekalahan dalam peperangan Marignano pada tahun 1515 oleh

Francis I dari Perancis. Dalam perjanjian perdamaian, Swiss tetap memiliki

sebagian besar dari wilayah teritorialnya. Kekalahan Swiss dalam peperangan ini

tidak hanya menandakan berakhirnya kekuatan militer Swiss yang terkenal, tetapi

juga berakhirnya ekspansionisme Negara Konfederasi Swiss. Terkait dengan

kekalahan yang dialami dan isu perbedaan etnis, bahasa, dan agama yang dihadapi

oleh Swiss, berakibat pada Swiss dihadapkan dalam dua opsi yang

memungkinkan, yaitu menghancurkan Konfederasi Swiss yang telah terbentuk

dengan melibatkan Swiss ke dalam kebijakan-kebijakan Perancis, Austria, dan

Italia, atau tetap independen. Kemudian, Swiss memilih untuk tetap independen

dengan merepresentasikan dirinya sebagai sebuah negara yang netral dan pada

tahun 1516, wilayah Ticino dan Veltlin masuk ke dalam Konfederasi Swiss

karena berdasar pada konsep netralitas.

70 Ibid., hal. lxvi.

30

Negara Konfederasi Swiss dengan setiap negara anggotanya. Bahkan ketika Thirty

Years’ War atau Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) berlangsung, Swiss tidak

terlibat di dalamnya. Kemudian, dalam Perjanjian Perdamaian Westphalia (1648),

Negara Konfederasi Swiss, yang diwakilkan Rudolf Wettstein, Walikota Basel,

memperoleh pengakuan kemerdekaan secara yuridis dari Kerajaan Suci Roma.71

2.2.4 Fase Transisi (1798-1847)

Pada tahun 1798, pasukan Perancis telah berhasil mengokupasi Vaud,

Solothurn, Fribourg, dan Nidwalden. Kemudian konfederasi pun runtuh dengan

jatuhnya Bern ke tangan Perancis pada tahun yang sama. Kejatuhan Negara

Konfederasi Swiss menandai berakhir fase lama historis Swiss, dimana Perancis

mendirikan Republik Helvetica. Jatuhnya Konfederasi Swiss ke tangan Perancis,

merupakan efek dari rangkaian permasalahan internal yang dialami oleh Swiss.72

71 Ibid., hal. xxviii. 72 Stephen Halbrook, Op.Cit., hal. 8.

Permasalahan Konfederasi Swiss adalah sebagai sebuah konfederasi yang terdiri

dari 13 Kanton, secara internal terdapat perbedaan etnis, bahasa, agama, kultur,

dan tradisi. Kemudian dalam sistem pemerintahan dan politik konfederasi, Swiss

tidak memiliki pemerintahan sentral, dimana tidak ada satu pemimpin dari satu

kanton untuk lebih dominan daripada yang lain, selain itu Swiss juga tidak

memiliki pasukan nasional konfederasi. Implementasi dari konsep netralitas

belum dapat berfungsi secara maksimal karena perbedaan yang ada, termasuk

disparitas antara area pedesaan dan perkotaan belum dapat terjembatani. Swiss

membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang baik yang mampu

31

mengakomodasi konsep netralitas. Kelemahan-kelemahan tersebut yang

kemudian dimanfaatkan oleh Perancis, sehingga akhirnya pada tahun 1798, Swiss

berhasil diokupasi dan pemerintahan konfederasi diganti dengan Republik

Helvetica, yang merupakan sebuah negara unitaris yang mengikuti model

revolusioner Perancis.

Di bawah konstitusi Perancis, kedaulatan yang dimiliki oleh Kanton

dihapuskan, kewarganegaraan dirubah menjadi bersifat nasional bukan kantonal,

pemisahan antara gereja dengan negara, dan memutuskan sistem moneter dan

perpajakan yang sama dengan Perancis. Langkah-langkah tersebut

diimplementasikan Perancis dengan tujuan untuk mempermudah di dalam

menciptakan kontrol atas Swiss.73

Kejatuhan final dari kekuasaan Napoleon pada tahun 1815,

dilanjutkan dengan didirikannya kembali Konfederasi Swiss dan sekaligus

Pada tahun 1803, pasukan Perancis

meninggalkan Swiss dan Swiss kemudian dijadikan sebagai negara satelit

Perancis, dibawah Undang-undang Mediasi Napoleon (Napoleon’s Mediation

Acts) tahun 1803. Melalui undang-undang tersebut kekuasaan kantonal dari ke-13

kanton diberikan kembali, dan berada dibawah pemerintahan Konfederasi

Helvetica. Akan tetapi, dengan awal kekalahan dan jatuhnya kekuasaan Napoleon

pada tahun 1813, maka Undang-undang Mediasi Napoleon tahun 1803 menjadi

tidak berlaku, dan pada tahun 1814-1815 terdapat upaya untuk mengembalikan

sistem konfederasi yang lama dan kanton mendapatkan kembali bentuk

pemerintahan yang sebelumnya.

73 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxxi.

32

penambahan Valais, Geneva, dan Neuchâtel sebagai kanton baru dalam

Konfederasi Swiss. Pada Kongres Vienna tahun 1815, Konfederasi Swiss

mendeklarasikan kemerdekaannya dan sekaligus menyatakan dirinya sebagai

sebuah negara yang berdaulat dan netral.74

2.2.5 Netralitas sebagai Identitas Nasional dalam Rentang Waktu 1515-

1847

Akan tetapi, terdapat pergesekan

antara pihak liberal dengan konservatif, mengenai bagaimana sistem

pemerintahan yang terbaik untuk diterapkan dalam Negara Konfederasi Swiss.

Pergesekan yang terjadi berujung pada Perang Sipil pada tahun 1847 yang

berlangsung selama 26 hari, dan dimenangkan oleh kanton-kanton yang liberal.

Terdapat beberapa aspek historis yang berpengaruh terhadap

konstruksi awal netralitas Swiss. Pertama, pada tahun 1477, terdapat perselisihan

internal dalam Negara Konfederasi Swiss antara area rural (mayoritas kanton

dengan bahasa dan kultural Jerman) dengan urban (mayoritas kanton dengan

bahasa dan kultural Perancis),75

74 Ibid., hal. lxxii. 75 “History of Switzerland,” Loc.Cit.

yang memunculkan ide Niklaus von Flüe atas

identitas yang netral dalam proposisi Stanser Verkomnis. Ide tersebut

dimaksudkan untuk memperkuat kondisi dan situasi internal Swiss, dengan

menghilangkan perselisihan di antara area rural dan urban, dan untuk

menghindarkan Swiss dari kemungkinan penetrasi, baik kekuatan maupun

pengaruh asing, yang dapat mengancam Negara Konfederasi Swiss. Kedua,

33

kekalahan Swiss dalam perang Marignano pada tahun 1515.76 Ketiga, perselisihan

berkelanjutan antara rural dan urban berdampak pada kekalahan dan kejatuhan

Swiss dalam mempertahankan wilayah teritorial Swiss dari okupasi Perancis pada

tahun 1789-1815.77 Keempat, adanya eskalasi konflik internal yang berakibat

pada pecahnya Perang Sipil pada tahun 1847, selama 26 hari antara kaum

konservatif dan liberal.78

Kedua kekalahan tersebut, secara historis, memiliki dampak besar

terhadap masyarakat Swiss. Kekalahan dalam Peperangan Marignano,

bersignifikan terhadap kekalahan kekuatan militer Swiss yang kuat dan ditakuti

karena berhasil mempersatukan kanton-kanton Swiss dalam konfederasi, dan

Kemudian, dari keempat aspek historis tersebut, dapat dilihat bahwa

Swiss dalam awal kehidupan bernegara, memiliki ikatan kohesifitas antar kanton

yang lemah. Kelemahan tersebut berdampak negatif terhadap kesatuan Negara

Konfederasi Swiss, karena setiap kanton memiliki otoritas penuh dalam

mengelola dan mengontrol wilayahnya masing-masing. Lebih dari itu, perbedaan

karakteristik dan kultural dari setiap kanton sangat berpengaruh terhadap konflik

yang terjadi pada tahun 1477, 1789, dan 1847, sehingga, Swiss menjadi negara

yang rentan terhadap ancaman separasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara-

negara Eropa, untuk menduduki wilayah Swiss yang secara kultural memiliki

kesamaan, terutama Perancis, yang berdampak pada kekalahan Swiss dalam

Peperangan Marignano pada tahun 1515 dan kejatuhan Swiss atas Perancis

pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1789.

76 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxvi. 77 Ibid., hal. lxxi. 78 Ibid., hal. lxxii.

34

sekaligus mengakhiri ekspansionisme Swiss.79 Kemudian, dengan jatuhnya

Konfederasi Swiss ke tangan Perancis, dan dirubahnya sistem pemerintahan

menjadi ke dalam Republik Helvetica, berakibat dalam hilangnya status dan hak

otonomi kantonal yang dimiliki negara bagian Swiss, dimana pemerintahan

Republik Helvetica terpusat dan diatur oleh Republik Perancis. Dampak yang

terbentuk ke dalam kehidupan sosial dan masyarakat Swiss adalah terbentuknya

masyarakat yang takut akan bangsa asing, atau xenophobia, yang berpengaruh

terhadap dinamika hubungan interaksi luar negeri Swiss. Ketakutan masyarakat

Swiss terhadap bangsa asing juga terkait dengan letak geografis Swiss di Eropa.

Swiss merupakan sebuah negara landlocked,80 yang dikelilingi oleh negara-negara

Eropa yang merupakan rival monarki Swiss, yaitu Perancis, Jerman, Austria, dan

Italia, yang sangat berpengaruh dalam menentukan konstelasi politik di Eropa.81

79 Ibid., hal. lxvi. 80 Landlocked adalah suatu area wilayah yang dikelilingi oleh daratan, dapat dilihat dalam A. S. Hornby, Op.Cit., hal.751. Suatu wilayah disebut landlocked karena terkunci dengan daratan dan tidak memiliki batas atau wilayah perairan (laut). Sehingga negara landlocked adalah negara yang hanya berbatasan dengan negara lain atau daratan. 81 Laurent Goetschel, Magdalena Bernath, dan Daniel Schwarz, Swiss Foreign Policy: Foundations and Possibilities (New York: Routledge, 2005), hal. 14.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, Swiss merupakan suatu entitas negara kecil,

yang berada dalam arena kontestasi negara-negara yang lebih besar, baik secara

demografis maupun teritorial. Posisi geografis Swiss, menjadi faktor determinan

atas ketakutan Swiss terhadap intervensi bangsa asing karena terkait dengan

karakteristik Swiss yang multilingual dan multikultural. Adanya ketakutan bahwa

dengan adanya intervensi dari luar, dapat meningkatkan eskalasi konflik internal

antar kanton (Jerman dan Perancis), yang dapat berdampak pada separasi Negara

Konfederasi Swiss.

35

Kondisi demikian, memaksakan Swiss untuk menerapkan suatu

identitas yang dapat menghindarkan Swiss dari ancaman separasi terhadap

konfederasi Swiss. Sehingga kemudian Swiss menerapkan ide Flüe untuk

mengimplementasikan netralitas sebagai konstruksi identitas Swiss. Upaya Swiss

untuk mengkonstruksikan identitas nasional Swiss, dilakukan paska kekalahan

Swiss dalam Peperangan Marignano. Kekalahan tersebut, memaksa Swiss untuk

mengadopsi konsep netralitas ke dalam karakteristik dan identitasnya yang

diimplementasikan ke dalam setiap kebijakannya.82

Meskipun demikian, dengan terbentuknya Republik Helvetica

menggantikan Negara Konfederasi Swiss, menghapuskan konstruksi identitas

Swiss, sehingga Swiss harus mengkonstruksi kembali netralitas sebagai identitas

nasional Swiss sesaat setelah jatuhnya kekuasaan Perancis atas Swiss pada tahun

1815, dengan melalui proses restorasi Konfederasi Swiss, dengan tujuan untuk

menghindarkan Swiss dan rakyat Swiss dari intervensi baik secara sosial, politik,

maupun militer. Swiss, mendeklarasikan kemerdekaan dan status konstruksi

identitas nasional sebagai negara yang netral dalam Kongres Vienna pada tahun

1815.

Netralitas, menjadi pilihan

yang paling rasional untuk diimplementasikan oleh Swiss sebagai sebuah negara

konfederasi. Dengan kata lain, netralitas Swiss pada tahun 1515 ini merupakan

opsi terbaik Swiss yang dipilih untuk tetap mempertahankan bentuk

konfederasinya yang memiliki karakteristik multilingual dan multikultural.

83

82 Stephen Halbrook, Op.Cit., hal. 8. 83 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxxii.

Untuk pertama kalinya, secara internasional konsep netralitas dari

Konfederasi Swiss diakui dan menjadi bahan pertimbangan. Pengalaman Swiss

36

atas kekalahannya dalam mempertahankan diri atas serangan Perancis

menyadarkan Swiss akan kelemahan-kelemahan Swiss, terutama tidak adanya

kesatuan di antara kanton dalam konfederasi. Diperlukan adanya perubahan

sistemik dalam pemerintahan dan politik Swiss. Konsep netralitas Swiss dalam

era ini berarti bahwa netralitas merupakan alat yang dipergunakan Swiss untuk

mengikat Negara Konfederasi Swiss secara holistik, dan juga sebagai alat untuk

menghindarkan Negara Konfederasi Swiss terhadap adanya kemungkinan

intervensi dan pengaruh dari lingkup eksternal Swiss.

2.3 Fase Baru Tatanan Historis Swiss

2.3.1 Dinamika Netralitas Swiss dalam Rentang 1848-1945

Pada 12 September 1848, sebuah konstitusi baru disetujui, dan dengan

dasar pemerintahan yang baru maka terjadi perubahan dari Konfederasi Swiss

lama Negara Konfederasi Swiss yang baru, yang liberal, dengan Bern sebagai

ibukota Negara Konfederasi. Negara Konfederasi Swiss yang baru merupakan

bentuk pemerintahan dasar dari Konfederasi Swiss yang bertahan hingga era

kontemporer. Dalam Konstitusi Federal yang baru, Swiss merupakan negara

konfederasi dengan Konfederasi sebagai pemerintah pusat, dan Kanton sebagai

negara bagian dengan kedaulatannya. Pemerintah Konfederasi menentukan dan

bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan luar negeri, militer, dan tarif,

sementara kebijakan pendidikan, hukum, dan pajak dipegang oleh pemerintahan

kanton masing-masing.84

84 Ibid., hal. lxxiii.

37

Netralitas yang menjadi identitas nasional Swiss dalam bernegara

tidak dicantumkan dalam Konstitusi Federal yang baru, dan juga tidak tertulis

sebagai bagian dari tujuan yang hendak dicapai oleh Konstitusi Federal. Meskipun

demikian, prinsip netralitas memiliki arti penting yang bertujuan untuk menjaga

kemerdekaan dan kebebasan Swiss, sebagai sebuah Negara Konfederasi yang

berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah Konfederasi, bertugas dan

bertanggungjawab untuk mengawasi dan menjaga netralitas yang dianut.

Kemudian, Konstitusi Federal tahun 1848 ini, telah menjadi titik penting dalam

catatan historis Swiss, dimana dengan pengadopsian konstitusi ini, Swiss dapat

mereduksi dan mengakhiri konflik dan krisis internal yang telah menjadi

persoalan utama sejak Konfederasi Swiss dibentuk.

Pengakuan dunia internasional atas kenetralan Swiss semakin diakui

dimana dalam Perang Franco-Prussia (1870-1871), Swiss bersedia untuk merawat

pasukan Jenderal Charles Bourbaki yang menderita kekalahan,85

85 Stefan Aeschimann dkk., Op.Cit., hal. 5.

dan kemudian

juga dengan adanya inisiatif dari Henri Dunant, seorang Swiss, untuk membentuk

Palang Merah (Red Cross). Kemudian dalam Konvensi Geneva, sebuah konvensi

untuk mengakomodasikan perjanjian internasional dalam peperangan. Konvensi

Geneva menghasilkan terbentuknya Palang Merah Internasional atau

International Committe of the Red Cross (ICRC) dan Hukum Geneva atau ”Law

of Geneva”, yang secara umum berisi tentang perlindungan dan aturan atas

personel medis dan perlengkapan, tawanan perang, dan penduduk sipil dalam

38

zona perang.86

Pada dasarnya, konsep netralitas tradisional yang dianut oleh Negara

Konfederasi Swiss adalah bahwa Swiss yang merupakan kesatuan berdaulat

menerapkan sikap yang netral dalam segala faktor, baik sosial, politik, ekonomi,

hubungan diplomatik, dan dalam hal militer. Kemudian, terkait dengan bidang

militer, kenetralan berarti bahwa Swiss tidak akan terlibat dalam kontak militer

dengan pihak manapun dan Swiss tidak akan terlibat dalam perang, konflik, atau

suatu kontak senjata tertentu kecuali apabila Swiss mendapatkan serangan terlebih

dahulu.

Peran serta Swiss, baik dalam pengadaan Konvensi Geneva

maupun dalam IRCC dan Hukum Geneva semakin memperkuat posisi Swiss

sebagai sebuah kedaulatan yang netral.

87 Dengan demikian, kontak militer yang dilakukan dan diupayakan Swiss

hanya dalam konteks untuk melindungi negara dan kedaulatannya saja (self-

defense). Kemudian, konsep netralitas Swiss terdefinisikan dalam Konvensi

Hague 1907, dimana dalam konsep netralitas dibutuhkan ketidakterlibatan dan

ketidakberpihakan dalam perang dan konflik, pertahanan diri sendiri, tidak

mendukung kekerasan dan agresi, tidak ada perdagangan dengan pelaku aksi

kekerasan dan agresi, dan adanya hak integritas teritorial.88

Dalam Perang Dunia I (1914-1919), wilayah teritorial Swiss terjebak

dan dikelilingi oleh negara-negara yang terlibat perang. Swiss tetap

mempertahankan kenetralannya dan tidak melibatkan diri dalam perang, bahkan

86 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. 131-132. 87 Daniele Ganser dan Georg Kreis, “Swiss Neutrality: Incompatible with EU Membership?,” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 52. 88 Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, The Politics of Switzerland: Continuity and Change in Consensus Democracy (New York: Cambridge, University Press, 2008), hal. 19-20.

39

Swiss menempatkan pasukannya untuk menjaga teritorialnya agar tidak menjadi

wilayah perang dan dimasuki oleh pasukan dari negara lain. Dengan berakhirnya

Perang Dunia I, Swiss juga ikut menandatangani Perjanjian Versailles (1919),

dengan demikian, Swiss semakin memperjelas posisinya sebagai negara yang

netral dan berkontribusi secara aktif dalam mengupayakan keseimbangan dan

stabilitas Eropa.89

Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi untuk

mengelola perdamaian, membawa dampak pada pecahnya Perang Dunia II (1939-

1945). Dalam Perang Dunia II, teritorial Swiss terancam mengingat bahwa Nazi

Jerman di bawah Hitler berada di sebelah Utara dan Itali dalam pimpinan

Mussolini berada di Selatan Swiss. Kondisi pun semakin diperburuk dengan

adanya aneksasi Jerman terhadap Austria pada tahun 1938 dan kejatuhan Perancis

pada tahun 1940, sehingga Swiss terjebak dalam kepungan wilayah teritorial axis.

Swiss menyadari bahwa, Perang Dunia II tidak hanya perang dalam rangka kontes

hegemoni atas wilayah Eropa, tetapi juga peperangan ideologi antara demokrasi,

nasional sosialisme, fasisme, dan komunisme. Sesaat setelah pecahnya Perang

Dunia II, pemerintah konfederasi memutuskan secara ketat bahwa Swiss tetap

netral dan berusaha untuk menjaga wilayahnya dengan menembak jatuh setiap

pesawat, baik axis maupun sekutu yang memasui wilayah Swiss, baik dengan

Swiss, juga bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun

berikutnya, sebagai upaya Swiss untuk menunjukkan bahwa Swiss mendukung

perdamaian dunia internasional. Meskipun demikian, keputusan ini berbeda

dengan nilai netralitas dimana Swiss tergabung dalam suatu organisasi tertentu.

89 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxxvi.

40

sengaja maupun tidak. Pihak Nazi Jerman sebenarnya berupaya untuk masuk ke

wilayah Swiss dan menganeksasi, akan tetapi hingga Perang Dunia II berakhir,

wilayah teritorial Swiss tetap aman dan netral.90

2.3.2 Dinamika Netralitas Swiss paska Era Perang (1945-kontemporer)

Paska berakhirnya Perang Dunia

II, Swiss bertahan sebagai satu-satunya negara demokrasi di Eropa Tengah.

Paska Perang Dunia I dan II, Swiss menghadapi tekanan terhadap

perubahanan tatanan konstelasi politik dan hubungan antar negara di Eropa.

”Eropa Baru” secara politis, militer, dan strategis terbagi ke dalam dua kubu, yaitu

barat dan timur. Karena era paska perang, tatanan dunia berubah dimana terdapat

dua kekuasaan baru yang muncul, dimana kedua kekuatan yang saling bersaing

tersebut merupakan pemenang dari Perang Dunia II, yaitu Uni Soviet dengan

ideologi komunisme dan Amerika Serikat dengan liberalisme. Kawasan Eropa

adalah wilayah yang paling merasakan dampak dari perubahan tatanan dunia baru

ini, karena negara-negara Eropa terlibat secara langsung. Uni Soviet dan

komunisme menguasai Eropa timur, sementara Eropa Barat bersekutu dengan

Amerika. Terjebak dalam situasi konstelasi politik Perang Dingin, Swiss tetap

berusaha untuk menjaga kenetralannya untuk tidak memihak pihak manapun.

Strategi yang diterapkan oleh Swiss adalah strategi bertahan dimana Swiss tidak

ikut serta dan melakukan isolasi terhadap berbagai interaksi internasional.

Meskipun berada dalam tatanan ”Eropa Baru”, Swiss tetap mempertahankan

konsep netralitas sebagai elemen sentral dari konsepsi dan identitas Swiss.

90 Ibid., hal. lxxvii.

41

Terdapat perubahan terhadap konsep netralitas Swiss, dimana Swiss

memutuskan untuk bergabung dan ikut serta dalam organisasi yang hanya bersifat

”teknis” dan menguntungkan tetapi tetap menolak untuk bergabung dengan

organisasi yang bersifat ”politis”.91

2.3.2.1 Dinamika Netralitas Swiss dalam Dinamika Kehidupan Sosial

Dalam hal ini, sebuah organisasi yang bersifat

”politis”, menurut Swiss, adalah organisasi yang melibatkan kepentingan politik

dan memungkinkan adanya pengorbanan kepentingan politik dan sebagian

kedaulatan dari negara tersebut, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial

Swiss baik secara parsial maupun holistik.

Swiss, sebagai sebuah negara yang menganut prinsip netralitas,

memiliki komitmen untuk ikut serta di dalam menciptakan dan menjaga

perdamaian dunia. Oleh karena itu, meskipun netralitas yang terkonstruksi dalam

masyarakat dan kehidupan sosial Swiss terbentuk sebagai akibat dari adanya

fenomena xenophobia dalam rakyat Swiss, Negara Konfederasi Swiss tetap

berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi humanitarian. Swiss terlibat secara aktif di

dalam memberikan ijin tinggal bagi pengungsi dan memberikan suaka, dimana

Negara Konfederasi Swiss, mengacu pada Konvensi Geneva pada tahun 1951.92

91 Daniele Ganser dan Georg Kreis, Op.Cit., hal. 56. 92 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. 279.

Berdasarkan Konvensi Geneva, Swiss mengakui keberadaan pengungsi sebagai

individu atau kelompok individu yang hidup dalam bahaya di negara asalnya

karena persoalan agama, ras, nasionalitas, pandangan politik, atau kelas sosial.

Kebijakan Swiss tersebut, dimanfaatkan pengungsi dan pencari suaka, yang

42

muncul sebagai akibat dari Perang Dunia II di dataran Eropa. Paska Perang Dunia

II, dalam rentang tahun 1945-2000, diestimasikan terdapat sekitar dua juta

imigran masuk dan bermukim di Negara Konfederasi Swiss, baik temporer

maupun permanen.93

Terkait dengan gelombang imigran tersebut, pada tahun 1960-an

rakyat Swiss mengambil langkah untuk melakukan pergerakan anti-imigrasi

dalam skala yang besar.

94 Titik momentum kemunculan pergerakan disebabkan

karena tidak terkontrolnya jumlah pengungsi di Schwarzenbach, Swiss.

Momentum kedua, terjadi dalam era tahun 1980an, dimana jumlah pengungsi

yang mencari suaka di Swiss meningkat dari 3000 per tahun (1980) menjadi

37.000 per tahun (1990).95 Penolakan mayoritas rakyat Swiss merupakan akibat

dari adanya ketakutan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke

dalam wilayah yurisdiksi Swiss. Ketakutan tersebut, selain karena diakibatkan

karena adanya latar belakang pengaruh xenophobia dalam kehidupan sosial rakyat

Swiss, juga karena 90% dari pengungsi dan pencari suaka memasuki Swiss secara

ilegal dan tanpa adanya dokumen dan identitas resmi.96

Faktor xenophobia dalam konstruksi netralitas Swiss berdampak

Kemudian, dengan adanya

peningkatan imigrasi, maka tingkat persaingan rakyat Swiss dalam lapangan

pekerjaan semakin tinggi, dan juga adanya peningkatan dalam level kriminalitas.

Faktor ini semakin memperkuat xenophobia dari rakyat dan kehidupan sosial

Swiss.

93 Ibid., hal. 172. 94 Ibid., hal. 172. 95 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies (New York: Palgrave Macmillan, 1998), hal. 106. 96 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. 279.

43

kontroversif terhadap kebijakan-kebijakan Swiss atas pengungsi dan pencari

suaka, selama kurang lebih tiga dekade. Partai Swiss yang berafiliasi kanan dan

kekuatan pergerakan xenophobia, menolak dan melawan pertumbuhan pengungsi

dan kebijakan yang mendukung.97

Pemerintah Negara Konfederasi Swiss, memutuskan untuk mengambil

jalan tengah, dimana memperketat kebijakan dengan memberikan batasan

terhadap pencari suaka, akan tetapi tetap membiarkan arus pengungsi sesuai

dengan standar hukum internasional dan kemanusiaan.

Mereka berpendapat bahwa imigran yang

datang dan masuk ke Swiss, adalah pengungsi dan pencari suaka palsu, yang

masuk ke dalam Swiss dengan tujuan ekonomi, bukan sosial dan politik.

Kemudian, mereka menuntut akan adanya kebijakan dan regulasi yang ketat

terhadap pengungsi dan pencari suaka, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi

yang kompleks sehingga mempersulit masuknya imigran ke dalam Swiss.

Sedangkan partai Swiss yang berafiliasi kiri, dan agensi keagamaan dan sosial,

sebaliknya, menuntut akan adanya perlakuan dan kebijakan yang mendukung arus

imigrasi dengan dasar nilai-nilai kemanusiaan.

98

97 Wolf Linder, Op.Cit., hal. 106. 98 Ibid., hal. 106.

Keputusan demikian,

tidak disetujui oleh partai Swiss yang berafiliasi kiri, dan agensi keagamaan dan

sosial, sehingga mereka mengajukan inisiatif populer (referendum), yang diajukan

pada Federal Council, yang disetujui dan diadakan pada 5 April 1987. Akan

tetapi, referendum yang diajukan dengan tujuan untuk mengubah kebijakan

Konfederasi gagal, Pemerintah Negara Konfederasi dan Partai Swiss yang

berafiliasi kanan dan pergerakan xenophobia, menang dalam referendum dengan

44

mayoritas suara 67,4%. Secara umum, kekalahan referendum pada 5 April 1987,

termotivasi atas perlunya pembatasan dalam menentukan proporsi populasi asing

di Swiss, dengan tujuan untuk melindungi nilai tradisional Swiss dan kebanggaan

rakyat Swiss atas nilai tersebut, adanya ketakutan akan kehilangan status sosial,

dan populasi berlebih yang dikhawatirkan berdampak pada hilangnya konstruksi

identitas Swiss.

2.3.2.2 Dinamika Netralitas Swiss dalam Integrasi Eropa dan Internasional

Konsep Netralitas, kemudian menjadi faktor utama dalam penolakan

Swiss terhadap Treaty of Rome (1957). Penolakan tersebut beralasan karena

sebuah aksesi dan integrasi secara politis oleh suatu organisasi tidak hanya

bertentangan dengan tradisi konsepsi netralitas Swiss tetapi juga akan

menimbulkan kekacauan yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Swiss.

Faktor ini lah yang kemudian mendorong Swiss untuk bertolak dan justru

bergabung dengan Inggris, beserta dengan Denmark, Portugal, Austria, Norwegia,

dan Swedia untuk kemudian mendirikan European Free Trade Zone (EFTA) pada

tahun 1960. Tujuan utama dari pembentukan EFTA adalah penghilangan

hambatan perdagangan dan kerjasama ekonomi yang lebih intens bagi sesama

anggota.99

99 Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 173.

Swiss memutuskan untuk terlibat dalam EFTA, karena EFTA

merupakan organisasi yang hanya bersifat teknis tanpa ada kepentingan politis

dan karena Swedia dan Austria juga merupakan negara netral. Selain itu, Swiss

juga membutuhkan suatu kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi

45

kepentingan nasionalnya terutama dalam bidang perekonomian. Dalam

perkembangannya, pada tahun 1972 Swiss beserta dengan negara-negara EFTA

bergabung dengan Free Trade Agreements dari European Community (EC),

dimana dalam perjanjian ini Swiss menyetujui untuk masuk ke dalam wilayah

perdagangan bebas yang disertai dengan penghilangan penghambat perdagangan

dan kuota, untuk lebih meningkatkan kekuatan perekonomian.100 Swiss

menyetujui proses ini setelah melalui proses perdebatan yang panjang dalam

parlemen dan popular vote dengan tingkat persentase sejumlah 72,5%, dengan

catatan bahwa kerja sama yang terjadi hanya dalam ranah perekonomian dan

perdagangan saja dan netralitas Swiss harus dapat dijaga.101

Kemudian, dalam Tabel 2.1 dapat dilihat bagaimana referendum yang

dilakukan Swiss terkait dengan Uni Eropa.

Tabel 2.1 Referendum yang terkait dengan Uni Eropa

sumber: Alexander H. Trechsel, “Direct Democracy and European Integration: a Limited

Obstacle?” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 39.

dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa publik Swiss menolak untuk bergabung

ke dalam European Economic Area (EEA) pada Desember 1992, dalam

100 “Bilateral Agreement Switzerland-EU,” Loc.Cit. 101 Daniele Ganser dan Georg Kreis, Op.Cit., hal. 57.

46

referendum negosiasi untuk bergabung ke dalam Uni Eropa pada Juni 1997, dan

dalam referendum pembukaan negosiasi keanggotaan Uni Eropa pada Maret

2001.102

Meskipun publik Swiss menolak untuk berintegrasi dengan Uni

Eropa, tetapi Swiss tetap melakukan kerjasama dengan Uni Eropa melalui

Bilateral Agreements I (2000) dan II (2005), yang disetujui oleh publik Swiss

dalam referendum. Dimana dalam Bilateral Agreements II, Swiss berpartisipasi

dalam Schengen Treaty dan Dublin Convention. Dalam referendum Schengen

Treaty pada tahun 2005, pemerintah mendapatkan dukungan dalam mayoritas

ganda, yaitu dari rakyat dan kanton, dengan 54,6% suara rakyat Swiss dan 14

kanton. Sehingga secara otomatis, referendum diterima dan Swiss kemudian

tergabung dalam Schengen Area, sesuai dengan ketentuan dalam Schengen

Treaty. Oleh karena itu, meskipun Swiss tidak terintegrasi sebagai anggota resmi

dari Uni Eropa secara holistik, tetapi Swiss terintegrasi secara parsial. Kondisi

demikian, menyatakan bahwa terdapat perubahan dalam konstruksi identitas

nasional Swiss. Netralitas Swiss menjadi lebih lunak dan adanya penerimaan dan

Penolakan publik Swiss terhadap referendum didasari karena Uni Eropa

merupakan sebuah institusi atau organisasi dalam kawasan Eropa yang bersifat

politis, yang bertujuan untuk menciptakan satu Eropa melalui berbagai macam

integrasi yang akan mengorbankan sebagian dari kedaulatan negara anggotanya.

Oleh karena itu, integrasi Swiss sebagai sebuah negara berdaulat ke dalam Uni

Eropa, dianggap publik Swiss sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan

identitas nasional Swiss.

102 “Bilateral Agreement Switzerland-EU,” Loc.Cit.

47

toleransi terhadap warga Eropa.

Secara umum, Swiss memiliki latar belakang historis yang panjang

dan kompleks. Dimana dalam setiap fase historis memiliki karakteristik yang

berbeda, dan setiap fase tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan

karakteristik, konstelasi, dan posisi Swiss sebagai sebuah kesatuan kedaulatan

hingga saat ini. Kemudian, dinamika yang terjadi dalam setiap fase tersebut dapat

menjadi bahan acuan dalam melakukan kajian terhadap konstruksi identitas Swiss

dan perubahan konstruksi identitas Swiss yang terjadi.

48

BAB 3

SISTEM PEMERINTAHAN DAN POLITIK SWISS:

FEDERALISME, DIRECT DEMOCRACY, DAN REFERENDUM SEBAGAI

PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWISS

Swiss merupakan sebuah negara dengan sistem federal dan Swiss

mengembangkan pemerintahan yang berbeda dalam berbagai aspek dengan

demokrasi negara-negara Eropa Barat lainnya. Swiss mengkombinasikan elemen

parlementer dengan demokrasi presidensiil, dan juga menggunakan sistem

representatif dan hak pilih populer.103

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang sistem pemerintahan dan

sistem politik Swiss, dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana netralitas

sebagai identitas nasional Swiss dibentuk, dikembangkan, serta dijaga oleh sistem

yang berlaku dalam negara konfederasi Swiss. Oleh karena itu, bab ini terfokus

Sistem pemerintahan dan politik Swiss

mengadopsi nilai-nilai federalisme dan demokrasi, dimana federalisme menjamin

jumlah representasi yang sama pada setiap kanton dalam konfederasi, sementara

demokrasi menuntut akan adanya representasi yang sama untuk setiap individu.

Sistem yang demikian merupakan sistem yang tepat di dalam mengakomodir

kebutuhan berpolitik dari karakteristik multikultural dan netralitas Swiss, serta

sistem ini juga sangat mendukung bentuk pemerintahan sebuah negara

konfederasi yang terdiri dari 26 kanton, dimana setiap kanton mendapatkan

otoritas dan kedaulatan atas kantonnya masing-masing.

103 René Rhinow dan Annemarie Huber-Hotz, “The Future of the Political System,” dalam Rolf Kieser dan Kurt R. Spillmann, The New Switzerland: Problems & Policies (California: The Society for the Promotion of Science and Scholarship, Inc., 1995), hal. 16.

49

pada pembahasan mengenai federalisme, direct democracy (demokrasi langsung),

dan referendum sebagai sebuah proses pembentukan suatu kebijakan luar negeri

Swiss.

3.1 Sistem Federalisme

3.3.1 Interpretasi dan Implemetasi Federalisme Swiss

Swiss merupakan sebuah negara konfederasi yang terdiri dari negara-

negara bagian atau kanton yang berdaulat dengan karakteristik multilingual dan

multikultural. Federalisme Swiss dianggap dan diakui sebagai suatu bentuk

pemisahan atas kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan perbedaan dan

untuk melindungi politik, kultural, bahasa, dan regional dari minoritas. Dalam hal

ini, federalisme Swiss mengarah pada suatu sistem yang terintegrasi dan bersatu,

akan tetapi pada sisi yang lain juga sekaligus mempertahankan otonomi dan

perbedaan.104 Prinsip federalisme Swiss dioperasionalkan melalui tiga unit sosial

politik atau level pemerintahan, yaitu Communes, Kanton, dan Konfederasi,

dengan serangkaian mekanisme dan pola perilaku yang menghubungkan mereka

dan meregulasikan interaksi yang berlangsung.105

3.1.1.1 Communes

Communes merupakan unit sosial politik terkecil dari Swiss yang

diketahui dan diakui sebagai korporasi publik dengan otoritas tidak terpusat atas

104 Ibid., hal. 27. 105 Paolo Dardanelli, “Federalism: Institutional Adaptation and Symbolic Constraints” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 19.

50

wilayah teritorialnya.106 Communes memiliki pemerintahan sendiri dengan

otoritas tidak tertulis dalam konstitusi, secara umum otonomi communes meliputi,

hak dan kebebasan untuk membentuk pemerintahan lokal termasuk dalam merger

antara satu communes dengan yang lain, hak untuk menentukan pajak sesuai

dengan kebutuhan, dan kebebasan aksi atas persoalan yang bukan merupakan

kompetensi dari kanton maupun konfederasi. Tugas dan kewajiban communes

tidak hanya melingkupi cakupan lokal Swiss saja, tetapi juga dalam level kanton

dan konfederasi.107

3.1.1.2 Kanton

Tugas dalam level lokal meliputi registrasi pemukiman dan

pemilih (voter), melakukan pemilihan lokal, dan administrasi dan menyediakan

pelayanan publik. Kemudian, dalam level kanton dan konfederasi tugas

communes meliputi pengumpulan dan pembagian pajak, dan distribusi informasi

dan manajemen pemilihan dalam level kanton maupun konfederasi.

Unit sosial politik selanjutnya adalah negara bagian yang disebut

sebagai kanton. Kanton merupakan bentuk original Swiss, dimana Swiss secara

resmi terbentuk dari integrasi dan unifikasi kanton-kanton pada tahun 1848.

Kedaulatan yang dimiliki oleh kanton sudah merupakan hak otoritas yang dimiliki

oleh setiap kanton sejak berdirinya Negara Konfederasi Swiss. Kanton tidak

hanya memiliki kedaulatan dan otoritas atas teritorinya, tetapi juga memiliki

institusi politik, sejarah, dan identitasnya sendiri.108 Terdapat 26 kanton109

106 Jeanmaire dan Michel AG, The Swiss Confederation Brief Guide 2010 (Bern: Information Services of the Federal Chancellery, the Departments and Parliamentary Services, 2010), hal. 14. 107 Ibid., hal. 69. 108 Oswald Sigg, Political Switzerland (Zurich: Pro Helvetica, 1997), hal. 14.

dengan

51

perbedaan ukuran, demografi, kultural, dan bahasa, akan tetapi, dibawah

konstitusi federal, setiap kanton memiliki hak yang sama. Dalam unifikasi, setiap

kanton menyerahkan sebagian dari kebebasan dan kedaulatannya kepada

pemerintah konfederasi, meskipun demikian, kanton memiliki hak dan kuasa

penuh yang diatur dalam konstitusi federal untuk mengatur kantonnya sendiri.

Kanton dalam Konfederasi Swiss memiliki hak konstitusi yang sangat luas dan

merupakan arena signifikan dalam aksi politik Swiss.110

3.1.1.3 Konfederasi

Faktor ini yang kemudian

mempengaruhi proses adopsi sistem federalisme ke dalam pemerintahan Swiss,

dengan tujuan untuk dapat menciptakan keharmonisan secara politik atas integrasi

dalam konfederasi.

Konfederasi merupakan unit sosial politik dan level pemerintahan

berdaulat tertinggi dari Swiss. Meskipun kekuasaan konfederasi terbatasi oleh

kekuasaan kantonal yang terlindungi dalam konstitusi, konfederasi memiliki

kekuasaan dan pengaruh yang signifikan. Konfederasi, memiliki tujuan untuk

melindungi kebebasan dan hak individu dari publik Swiss, melindungi

kemerdekaan dan keamanan negara dan untuk mempromosikan kesejahteraan

bersama, pengembangan yang berkelanjutan, kohesi internal, dan perbedaan

109 Negara Konfederasi Swiss terdiri dari 26 Kanton, sesuai dengan Artikel I dalam Konstitusi Federal, yang menyatakan “The Swiss people and the cantons of Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden and Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Basel-Stadt and Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell-Auserhoden and Appenzel-Innerhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Geneva, and Jura, constitute the Swiss Confederation“ dapat dilihat dalam Leo Schelbert, Op.Cit., hal. 60. 110 Ibid., hal. 61.

52

kultural111

3.1.1.3.1 Parlemen (Legislatif)

. Dalam Negara Konfederasi Swisss, baik parlemen maupun pemerintah

(eksekutif) terbentuk melalui dan sangat dipengaruhi oleh konstruksi federatif dan

demokrasi.

Kekuasaan tertinggi dalam Negara Konfederasi Swiss terdapat dalam

Federal Assembly (Majelis Federal), yang memiliki dua badan dengan kekuasaan

yang sama,112 yaitu National Council (Dewan Nasional) yang merepresentasikan

rakyat Swiss dan Council of States (Dewan Negara) yang merepresentasikan

kepentingan kantonal. National Council terdiri dari 200 anggota yang terpilih dari

kanton berdasarkan ukuran dan jumlah populasi kanton, sementara Council of

States terdiri dari 46 anggota.113 Federal Assembly, tidak memiliki hak untuk

mengambil keputusan akhir, karena hukum, kebijakan, dan setiap keputusan

merupakan subyek untuk diputuskan dalam referendum. Meskipun demikian,

Federal Assembly telah memperkuat posisi konstitusionalnya melalui partisipasi

aktif dalam proses legislatif, pengawasan dengan ketat terhadap pemerintah dan

administrasi, meningkatkan kerjasama dalam kebijakan luar negeri, perluasan

dalam pelayanan parlementer, dan prosedur efektif lainnya.114

111 Eva Maria Belser, “Transboundary Local Governance in Switzerland” dalam Bertus De Villiers, Crossing the Line: Dealing with Cross-Border Communities (Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009), hal. 109. 112 Oswald Sigg, Op.Cit., hal. 28. 113 Setiap kanton, dalam Council of States memiliki dua representatif, kecuali untuk setengah-kanton (half canton), yaitu satu kanton yang terbagi ke dalam dua pemerntahan dan administrasi kantonal, yaitu Obwalden dan Nidwalden, Basel-Stadt dan Basel-Landschaft, dan Appenzell-Auserhoden dan Appenzel-Innerhoden, dimana masing-masing hanya memiliki satu representatif dalam Council of States. dapat dilihat dalam Leo Schelbert, Op.Cit., hal. 60. 114 René Rhinow dan Annemarie Huber-Hotz, Op.Cit., hal. 17.

53

3.1.1.3.2 Pemerintah (Eksekutif)

Pemerintah dalam Negara Konfederasi Swiss disebut sebagai Federal

Council (Dewan Federal), yang merupakan sebuah badan kolektif yang terdiri dari

tujuh anggota dengan hak-hak yang sama dengan seorang Presiden yang dipilih

dari anggota, dimana setiap anggota dipilih oleh Federal Assembly.115 Anggota

dari Federal Council memenuhi dua fungsi, sebagai anggota dari dewan. Mereka

bersama-sama bertanggung jawab atas pemerintahan Konfederasi dengan

mendukung setiap keputusannya. Setiap anggota masing-masing mengepalai tujuh

departemen.116

3.1.1.4 Pola Relasional antar Unit Sosial Politik Swiss dalam Federalisme

Oleh karena itu, setiap anggota juga bertanggung jawab di dalam

memimpin setiap departemen dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pekerjaannya, termasuk dalam merepresentasikannya dalam persoalan spesifik

pada Federal Council, Parlemen, publik, dan media.

Hubungan dan pembagian kekuasaan diantara ketiga level

pemerintahan, terutama antara pemerintahan konfederasi dengan kantonal diatur

dalam konstitusi federal. Termasuk dalam keputusan Swiss untuk mengadopsi

sistem federalisme dengan memberikan otonomi kepada pemerintah dalam level

kantonal. Otonomi kantonal diberikan secara ekstensif untuk menghindari adanya

kemungkinan pertumbuhan kekuasaan federasi yang tidak terkontrol. Artikel 3

Konstitusi Federal, mengatakan bahwa setiap kekuasaan harus dan dapat

115 Ibid., hal. 19. 116 Departemen dalam Federal Council adalah Departemen Luar Negeri, Departemen Urusan Dalam Negeri, Departemen Keadilan dan Kepolisian, Departemen Militer, Departemen Keuangan, Departemen Ekonomi Publik, dan Departemen Transportasi dan Energi. dapat dilihat dalam Oswald Sigg, Op.Cit., hal. 33-35.

54

diberikan kepada kanton, kecuali apabila penduduk Swiss dan kanton

memutuskan bahwa melalui amandemen konstitusi, dilimpahkan pada

konfederasi.117

3.2 Direct Democracy (Demokrasi Langsung)

Artikel 3, mendefinisikan area dari kedaulatan kantonal dan adanya

pemisahan otoritas secara vertikal dengan jelas antara konfederasi dengan kanton.

Terdapat dua alasan mengenai arti penting dari Artikel 3 tersebut, yaitu

menghindari kemungkinan asumsi kekuasaan baru tanpa melalui perubahan

konstitusi dan terdapat suatu prosedur yang berupa mekanisme direct democracy

(demokrasi langsung). Kemudian, dalam pemisahan otoritas antara konfederasi

dengan kanton, implementasi kebijakan dilimpahkan kepada kanton dan juga

communes. Secara umum, kanton bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan

pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan lain-lain atas kantonnya

masing-masing. Sedangkan konfederasi bertanggung jawab atas hubungan dan

kebijakan luar negeri, sesuai dengan Artikel 54 dari Konstitusi Federal. Sistem

federalisme ini adalah sistem yang didesain untuk stabilitas, berkelanjutan, dan

keseimbangan antara berbagai kepentingan minoritas dalam negara.

Institusi sistem politik Swiss yang paling krusial adalah direct

democracy atau demokrasi langsung. Sebagai sebuah institusi sistem politik,

direct democracy, menjadi sebuah alat pendukung sistem yang sangat signifikan,

dimana memiliki kemampuan untuk mempengaruhi level kompetisi dan

117 Wolf Linder, Op.Cit., hal. 42.

55

kerjasama partai politik, pemerintah, Parlemen, proses legislatif, dan terutama

mempengaruhi proses pembentukan kebijakan dalam semua level pada Negara

Konfederasi Swiss.118

Direct democracy memiliki perbedaan mendasar dengan model

demokrasi representatif yang umum dipergunakan negara-negara demokrasi

dalam era kontemporer.

Secara umum, direct democracy memberikan kesempatan

bagi individu warga negara untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik

negaranya.

119 Demokrasi representatif, mempromosikan suatu bentuk

pemerintahan dimana pemerintah dan parlemen dipilih dan ditentukan oleh rakyat,

dan yang kemudian akan memiliki hak kekuasaan dalam pemerintahan sebagai

representasi atau perwakilan dari rakyat atau dari suara mayoritas. Sementara itu,

demokrasi dalam Swiss lebih dari itu, tidak cukup hanya mengadopsi premis

’pemerintah dari dan untuk rakyat’, tetapi juga ’pemerintah melalui rakyat’.

Demokrasi Swiss, menuntut akan adanya kontrol secara langsung terhadap

keputusan dan kebijakan pemerintah melalui referendum, dan partisipasi aktif

rakyat dalam pembuatan hukum melalui inisiatif. Dorongan atas direct democracy

muncul sebagai akibat akan adanya suatu keinginan atas suatu kebebasan sosial

dalam tatanan masyarakat, atas apa yang terjadi dalam lingkup sosial rakyat dan

akan adanya kebutuhan untuk melakukan suatu perubahan sosial.120

118 Alexander H. Trechsel, hal. Op.Cit., 36. 119 Wolf Linder, Op.Cit., hal. 89. 120 Ibid., hal. 89.

Dengan

demikian, di dalam kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, keputusan dari rakyat

dilihat sebagai suatu bentuk demokrasi yang paling murni, karena rakyat dapat

menentukan secara langsung keputusan mereka. Keputusan rakyat tersebut

56

merupakan suatu bentuk legitimasi yang tertinggi, sementara pemerintah

mewakili suatu bentuk demokrasi yang tidak langsung. Direct democracy menjadi

suatu alat yang sangat penting untuk proses pembelajaran sosial yang

menstimulan kesadaran masyarakat untuk berpolitik dan mampu untuk

menghadapi kompleksitas politik.

Terdapat tiga instrumen yang membentuk direct democracy Swiss,121

pertama adalah pemilihan populer (popular vote) atau referendum wajib

(compulsory referendum), yaitu merupakan suatu referendum atas isu-isu seperti

amandemen atas Konstitusi Federal atau keputusan atas suatu kebijakan luar

negeri yang menyangkut kehidupan sosial politik Swiss, keputusan referendum

akan diserahkan kepada rakyat Swiss dan Kanton melalui Council of the States

dalam sistem mayoritas ganda.122

121 Oswald Sigg, Op.Cit., hal. 24. 122 Sistem mayoritas ganda merupakan salah satu sistem dalam pelaksanaan referendum di Negara Konfederasi Swiss, sistem mayoritas ganda membutuhkan suara mayoritas dari suara rakyat Swiss dan mayoritas dari suara kanton, setidaknya dibutuhkan setengah dari kanton. Sementara sistem mayoritas tunggal hanya membutuhkan mayoritas dari suara yang diberikan rakyat. dapat dilihat dalam Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 51.

Kedua adalah referendum opsional (optional

referendum), yaitu suatu referendum yang dapat mengkonfirmasikan atau

membuat tidak valid suatu hukum federal yang kontroversial. Referendum

operasional dapat muncul ketika suatu hukum dikeluarkan oleh parlemen, dan

terdapat tanda tangan dari 50.000 penduduk Swiss yang memiliki hak untuk

memilih yang terkumpulkan dalam jangka waktu 90 hari untuk meminta

diadakannya suatu referendum wajib atas hukum terkait. Instrumen ketiga adalah

inisiatif populer (popular inisiative), yang diajukan untuk mengamandemen atau

menghilangkan suatu Artikel dalam Konstitusi Federal, atau memperkenalkan

57

sesuatu yang baru. Inisiatif populer dapat dikatakan valid ketika terdapat 100.000

tanda tangan rakyat Swiss yang harus terkumpulkan dalam jangka waktu 18 bulan

dan diserahkan pada Federal Chancery, yang merupakan kantor dari Federal

Council, inisiatif populer juga menggunakan sistem mayoritas ganda. Instrumen-

instrumen krusial dalam direct democracy, memungkinkan rakyat Swiss untuk

mendiskusikan dan meregulasikan isu-isu sosial dan politik dalam level

konstitusional tanpa adanya intervensi dari pemerintah (eksekutif) maupun dari

parlemen.

Meskipun rakyat Swiss, baik dalam level communes, kanton, dan

konfederasi, terlibat dalam proses berpolitik dan pembentukan kebijakan Swiss,

Swiss menyadari bahwa pemerintah melalui rakyat tidak dimungkinkan untuk

diaplikasikan dalam setiap keputusan. Oleh karena itu, untuk mengakomodasikan

kepentingan dan keinginan rakyat untuk berpartisipasi dalam keputusan-

keputusan yang penting, maka Demokrasi Swiss menuntut bahwa rakyat harus

dilibatkan dalam partisipasi politik untuk keputusan-keputusan yang penting, dan

bahwa harus adanya suatu perjanjian antara pemegang otoritas, yaitu Pemerintah

Konfederasi dan rakyat Swiss dalam setiap isu penting. Hal ini kemudian menuju

pada sebuah konsep dalam sistem konstitusional yang membagi partisipasi rakyat

dalam kehidupan politik berdasarkan tingkat kepentingan (lihat Tabel 3.1).

58

Tabel 3.1 Skema Konseptual: Pemilihan Institusional Isu Direct Democracy dalam Level Konfederasi

Isu Bentuk

Hukum

Pemegang

Otoritas

Bentuk Partisipasi

Rakyat

Sangat penting Amandemen

Konstitusi

Parlemen Inisiatif, Referendum

(wajib)

Penting Hukum Umum Parlemen Referendum (opsional)

Kurang Penting Regulasi Parlemen

Eksekutif

--

-- sumber: Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in

Multicultural Societies (New York: Palgrave Macmillan, 1998), hal. 90.

Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat tiga tingkat kepentingan isu, yaitu isu sangat

penting yang merupakan isu terkait dengan Konstitusi, dalam isu ini rakyat akan

selalu berpartisipasi dalam inisiatif atau melalui referendum wajib. Kemudian, isu

penting merupakan hukum dan regulasi umum dari parlemen, dimana rakyat

berpartisipasi dalam referendum opsional. Sementara dalam isu yang kurang

penting, berupa regulasi simpel atau peraturan pemerintah, akan ditentukan

sendiri oleh pemerintah atau parlemen.

Dalam Tabel 3.2 dan 3.3 dapat terlihat bagaimana pendapat publik

Swiss terkait dengan diberlakukannya sistem direct democracy dalam sistem

pemerintahan Swiss.123

123 Berdasarkan opini publik Swiss yang dikonduksikan oleh Eurobarometer, yaitu merupakan badan survey dari European Commission yang bekerja sama dengan Swiss Foundation for Social Research (FORS).

59

Tabel 3.2 Nilai Penting Direct Democracy (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Sangat Penting 53,3 59,0 60,6 66,3 64,8

Agak Penting 34,4 35,0 33,1 30,6 31,0

Agak Tidak Penting 9,9 5,7 5,1 3,0 3,9

Sangat Tidak Penting 2,4 0,3 1,1 0,1 0,3

Tidak Tahu 0 0 0 0 0

sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ”Importance de la Démocratie Directe” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 3.2 Kebanggaan terhadap Direct Democracy (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Sangat Bangga 37,1 42,7 44,4 46,7 43,2

Agak Bangga 47,0 46,2 46,4 46,8 47,9

Agak Tidak Bangga 13,3 9,1 7,0 5,4 7,6

Sangat Tidak Bangga 2,6 2,0 2,3 1,0 1,3


sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ”Fierté de la Démocratie Directe” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Terlihat dalam kedua tabel tersebut bahwa rakyat Swiss menganggap bahwa

direct democracy sangat penting dan terdapat rasa bangga terhadap adanya direct

democracy dalam sistem pemerintahan Swiss.

3.3 Referendum sebagai Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri

Proses yang berlangsung di dalam pembentukan kebijakan luar negeri

Swiss, merupakan suatu proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang

panjang. Proses pembentukan kebijakan dilakukan berdasarkan konsensus yang

60

tidak hanya berada di tangan elit politik dalam level eksekutif Swiss saja, tetapi

juga terdapat keterlibatan rakyat Swiss secara langsung dalam proses

pembentukan kebijakan, melalui referendum.

Secara umum, kebijakan luar negeri Swiss merupakan tanggung jawab

dari Federal Council, dimana Federal Council memiliki otoritas untuk

memformulasikan kebijakan luar negeri dan memberikan tanggapan berupa suatu

reaksi atas isu-isu internasional.124 Federal Council, dalam otoritas eksklusifnya,

berperan untuk menetapkan agenda setting atas isu-isu kebijakan luar negeri.

Kemudian, beserta dengan agensi-agensi administrasinya membentuk proposal

kebijakan luar negeri yang akan diajukan dalam preferensi-preferensi untuk

referendum. Dalam proses perumusan proposal tersebut, pemerintah

menempatkan partai, kelompok kepentingan, dan kanton, sebagai komponen

perumusan yang berperan dalam proses konsultasi. Proses konsultasi ini menjadi

penting karena proposal akan diajukan dalam referendum yang dilakukan oleh

rakyat Swiss, sehingga dalam proses Federal Council diharuskan untuk

mendengar dan merespon setiap kepentingan dalam cakupan yang luas.125

Dalam perumusan proposal, parlemen Swiss, baik National Council

maupun Council of States, berperan di dalam memberikan masukan yang berupa

rekomendasi umum, untuk kemudian diproses oleh Federal Council. Setelah

proposal kebijakan luar negeri dihasilkan, proposal akan dipertimbangkan,

dimodifikasi, dan kemudian melalui proses pemilihan dalam parlemen akan

124 Laurent Goetschel, Magdalena Bernath, dan Daniel Schwarz, Op.Cit., hal. 48. 125 Ibid., hal. 50.

61

dihasilkan proposal kebijakan luar negeri akhir.126 Sebelum referendum

dilangsungkan, setiap preferensi atas proposal akan diberikan dan dijelaskan

kepada rakyat Swiss oleh pemerintah. Dalam proses kampanye ini, pemilih yang

merupakan rakyat Swiss akan mendapatkan berbagai informasi dan pengaruh

dalam pembentukan opini atas kasus terkait, baik oleh pemerintah, partai politik,

kelompok kepentingan, maupun media.127

Peranan partai politik relatif kecil di dalam proses pembentukan

kebijakan luar negeri Swiss. Partai politik, secara umum berfungsi di dalam

mendukung parlemen dan pembentukan opini publik dalam kampanye

referendum.

Pemerintah, berupaya untuk

membentuk opini publik dengan menggunakan partai politik dan kelompok

kepentingan pendukung serta media, agar rakyat Swiss memilih preferensi

referendum sesuai dengan harapan pemerintah. Pemerintah juga akan

menggunakan para ahli dalam isu terkait untuk mengadakan dialog-dialog

interaktif dengan publik Swiss. Meskipun demikian, partai politik dan kelompok

kepentingan yang berseberangan dengan preferensi referendum yang diajukan

akan melakukan upaya sebaliknya.

128

126 René Rhinow dan Annemarie Huber-Hotz, Op.Cit., hal. 21. 127 Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 63. 128 Laurent Goetschel, Magdalena Bernath, dan Daniel Schwarz, Op.Cit., hal. 52.

Partai politik Swiss merupakan organisasi yang lemah dalam level

nasional, karena lemahnya kemampuan finansial partai, kurangnya akses

informasi, dan tidak memiliki jaringan internasional yang kuat. Oleh karena itu,

peranan partai dalam kampanye menjadi terbatas. Partai lebih memilih untuk

melakukan diskusi-diskusi publik mengenai isu terkait sebelum dilaksanakannya

referendum, daripada dengan kampanye melalui media. Berbeda dengan

62

kelompok kepentingan, yang pada umumnya berupa asosiasi. Asosiasi di Swiss,

memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam pembentukan kebijakan luar

negeri Swiss dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam

pembentukan opini publik.129

Media, dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri terutama

dalam kampanye referendum, memegang peranan yang sentral. Media memegang

kontrol atas pembuat kebijakan dengan menentukan informasi apa yang akan

disampaikan dan bagaimana penyampaiannya.

Asosiasi memiliki posisi yang cukup kuat dalam

legitimasi proses pembuatan kebijakan luar negeri Swiss, hal ini terkait dengan

basis keanggotaan yang kuat dan solid, pendanaan asosiasi yang kuat, dan

jaringan yang luas dan berkelanjutan yang dimiliki dalam level internasional.

Pada umumnya, asosiasi akan membawa kepentingannya dalam proses

referendum, dan akan membentuk opini publik melalui anggotanya dan media.

130

129 Ibid., hal. 54. 130 Ibid., hal. 56.

Media akan memberikan

informasi terkait dengan isu dan merefleksikan opini rakyat, sekaligus

mengarahkan dan membentuk opini publik. Dengan kata lain, media Swiss tidak

hanya melakukan investigasi dan analisis terhadap pendapat rakyat Swiss dan

menginformasikan pendapat pemerintah dan lawannya terkait dengan isu

kebijakan dalam referendum, tetapi juga memberikan pandangan media atas isu

tersebut. Kemudian, elemen yang juga harus diperhitungkan dalam pembentukan

opini publik adalah melalui propaganda. Propaganda tidak harus memberikan

seluruh kebenaran atas isu terkait, akan tetapi propaganda melalui media memiliki

63

efek yang sangat besar,131

131 Wolf Linder, Op.Cit., hal. 109.

karena propaganda lebih mudah untuk diingat sehingga

lebih mudah di dalam pembentukan opini publik.

Rakyat Swiss, di dalam pembentukan opini mengenai preferensi

referendum kebijakan luar negeri yang diajukan, akan sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor tersebut. Kemudian hasil dari pembentukan opini tersebut

merupakan faktor determinan dalam bagaimana hasil dari referendum.

Referendum, apapun hasilnya, merupakan tahapan yang mengintervensi suatu

hasil akhir dari rangkaian proses pembentukan kebijakan luar negeri Swiss, atau

paling tidak akhir dari proses direct democracy yang diadopsi dalam sistem

pemerintahan dan politik Swiss. Kemudian, untuk dapat melihat dengan jelas

bagaimana suatu proses pembentukan kebijakan luar negeri Swiss berlangsung

dapat melihat ringkasan dalam diagram berikut:

64

Diagram 3.1 Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri

3.3.1 Impementasi Referendum sebagai Proses Pembentukan Kebijakan

Luar Negeri: Penolakan Referendum Integrasi ke dalam EEA

Referendum, sebagai instrumen direct democracy Swiss yang

memegang peranan dalam pembentukan maupun dalam memveto suatu kebijakan

luar negeri, merupakan instrumen politik terpenting di dalam menjaga konstruksi

Federal Council

Proposal: Proyek baru atau revisi kebijakan luar negeri Draf Awal

Proses Negosiasi: Melalui para ahli

Prosedur Konsultasi: Dengan partai politik,

kelompok kepentingan, kanton

Proyek Kebijakan Luar Negeri:

Hasil proses pra-parlementer

Proses Parlementer: Pertimbangan, modifikasi,

dan pemilihan final

Proposal Kebijakan Luar Negeri Akhir Proses Pra-Referendum I:

Peranan Pemerintah, partai politik, kelompok

kepentingan, kanton, media

Proses Pra-Referendum II:

Penerimaan dan pengolahan informasi oleh rakyat Swiss

Referendum: Sistem mayoritas ganda Referendum Ditolak

Referendum Disetujui

Pengesahan Hasil Referendum

Implementasi Kebijakan Luar Negeri

Usulan Parlemen Inisiatif Populer

Prosedur Parlementer: National Council dan

Council of States

Partisipasi Rakyat: Referendum, Inisiatif Populer

65

netralitas Swiss. Referendum merupakan suatu simbol, baik bagi rakyat maupun

kanton Swiss, atas demokrasi dalam berpolitik. Melalui referendum, rakyat dan

kanton Swiss dapat mengontrol dan melindungi kehidupan sosial, baik secara

parsial maupun holistik, dari kebijakan Negara Konfederasi Swiss. Bentuk kontrol

dan perlindungan rakyat Swiss atas konstruksi netralitas, dapat terlihat melalui

referendum pada kebijakan Negara Konfederasi Swiss untuk melakukan integrasi

ke dalam European Economic Area (EEA) pada tahun 1992.

EEA merupakan suatu perjanjian ekonomi di dalam tubuh European

Community (EC), yang menawarkan suatu pasar bersama (common market), yang

berdasarkan pada empat kebebasan fundamental, yaitu pergerakan bebas atas

barang, pelayanan, orang, dan modal), yang dijamin oleh perjanjian EC.132

Pemerintah Konfederasi melalui Federal Council, mengeluarkan

pernyataan bahwa Perjanjian EEA merupakan langkah awal dari tujuan utama,

yaitu kebijakan integrasi Swiss ke dalam EC. Pernyataan tersebut dimanfaatkan

oleh pihak oposisi kebijakan Pemerintah Konfederasi di dalam kampanye

Pemerintah Konfederasi, mengindikasikan akan kertetarikan Swiss untuk

bergabung dalam EEA, sehingga pada 2 Mei 1992, Pemerintah Konfederasi

melakukan penandatangan terhadap Perjanjian EEA. Pemerintah Konfederasi

kemudian mengajukan pembukaan negosiasi untuk bergabung dalam EC.

Meskipun demikian, keputusan Pemerintah Konfederasi tersebut dapat

dilaksanakan setelah melalui referendum pada rakyat dan kanton Swiss, sehingga

diputuskan untuk diadakan referendum wajib pada 6 Desember 1992.


66

referendum. Kampanye referendum dimulai pada bulan Juli 1992 oleh Partai

Rakyat Swiss atau Swiss People’s Party (SPV) yang mendeklarasikan sebagai

pihak oposisi, yang menentang integrasi Swiss ke dalam EEA.133 SPV beserta

kelompok-kelompok kepentingan, mendapatkan dukungan dari Association for

the Neutral and Independent Switzerland (AUNS) dan sejumlah partai sayap

kanan, partai sayap kiri, dan pergerakan-pergerakan. Dalam proses kampanye,

pihak oposisi memanfaatkan deklarasi Pemerintah Konfederasi untuk masuk dan

bergabung dalam EC, dengan menggunakan propaganda bahwa proses integrasi

tersebut akan mereduksi kedaulatan Swiss, baik dalam level konfederasi, kanton,

dan communes, yang secara langsung akan berpengaruh dalam kehidupan sosial

politik rakyat Swiss secara holistik, termasuk dalam hak dalam proses direct

democracy.134

Propaganda tersebut menghasilkan opini publik bahwa Perjanjian

EEA bukan merupakan perjanjian ekonomi biasa, tetapi lebih sebagai sebuah

penghubung Swiss ke dalam EC dengan konsekuensi, ekonomi dan politik yang

legal.

135

133 Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 42. 134 Christoph Blocher, Ten Years After Rejecting the EEA Agreement (AUNS ASIN ASNI, 2002), hal. 6. 135 Ibid., hal. 9.

Oleh karena itu, kemudian rakyat dan kanton Swiss harus melindungi

konstruksi identitasnya, yaitu netralitas, dan menimbulkan pandangan skeptis

terhadap pemerintah dimana rakyat Swiss merasa tidak terwakilkan dalam

keputusan kebijakan luar negeri yang diajukan oleh Federal Council. Hal ini

berakibat, dalam referendum pada tanggal 6 Desember 1992, Perjanjian EEA

ditolak secara mutlak dalam sistem mayoritas ganda, dengan 50,3% suara dari

67

78,8% pemilih dari keseluruhan rakyat Swiss dengan hak pemilih dan 18 dari 26

kanton Swiss.136

136 Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 42.

Rangkaian sistem pemerintahan, politik, dan proses pembentukan

kebijakan luar negeri Swiss, merupakan suatu mekanisme instrumen politik yang

unik dan rumit. Dengan hasil demikian, direct democracy menunjukkan bahwa,

kekuatan tertinggi dalam pemerintahan Swiss sebenarnya terletak pada rakyat

Swiss. Meskipun pemerintah Swiss memiliki pengaruh yang besar di dalam

menentukan suatu keputusan, akan tetapi tidak dapat memberikan jaminan akan

hasil suatu proses pembentukan kebijakan luar negeri Swiss. Hal ini juga

menunjukkan bahwa antagonisme konstruksi identitas mengakar sangat dalam

pada kehidupan sosial Swiss, yang kemudian dirangkaikan dengan mekanisme

direct democracy yang terinstitusionalkan, menjadi faktor utama dalam kebijakan

luar negeri Swiss. Dengan demikian dinamika netralitas sebagai konstruksi

identitas Swiss, sangat dipengaruhi oleh rakyat Swiss yang didukung oleh sistem

pemerintahan dan politik Swiss yang berlaku.

68

BAB 4

ANALISA PERUBAHAN KONSTRUKSI IDENTITAS SWISS

Bab 4, merupakan bab yang dipergunakan untuk menjelaskan dan

menganalisa bagaimana perubahan konstruksi identitas Swiss, yang kemudian

berpengaruh dalam netralitas kebijakan luar negeri Swiss. Perubahan yang terjadi,

terkait dengan keikutsertaan Swiss dalam Schengen Treaty Uni Eropa. Kemudian,

Bab 4 ini fokus dalam analisis terhadap konstruksi identitas Swiss dalam

referendum Schengen Treaty tahun 2005 dengan menggunakan sintesa teori.

Melalui analisis tersebut, akan dapat dilihat secara jelas bagaimana perubahan

konstruksi identitas Swiss.

Momentum yang dipergunakan peneliti dalam melihat perubahan

yang terjadi dalam konstruksi identitas Swiss adalah pada tahun 2005, dimana

publik Swiss menyetujui referendum yang bertujuan untuk integrasi ke dalam

Schengen Area Uni Eropa yang berada dalam framework Schengen Treaty. Proses

rekonstruksi identitas tersebut tidak terjadi pada tahun 2005, akan tetapi proses

rekonstruksi telah dapat terlihat sejak tahun 1992, dalam referendum EEA Treaty.

Referendum pada tahun 1992, merupakan preferensi yang diberikan pemerintah

Negara Konfederasi Swiss, dalam proses rekonstruksi identitas Swiss, karena

referendum tersebut bertujuan untuk integrasi ke dalam EEA yang merupakan

pintu masuk Swiss sebagai anggota EFTA ke dalam integrasi Eropa dalam wadah

organisasi regional Uni Eropa.

69

4.1 Netralitas sebagai National Self-Image dari Aspirasi Historis Swiss

National self-image merupakan suatu kandidat identitas nasional dari

aktor negara, yang memiliki nilai dan ide atas status internasional dari aktor

negara tersebut berikut dengan tujuan politisnya,137

4.2 Tes Historis terhadap National Self-Image Netralitas Swiss

karena national self-image

terbentuk dari kebanggaan (self-esteem) aspirasi historis dari aktor, maka

kemudian, harus dapat dibuktikan kesesuaian historis dari national self-image

tersebut. Terkait dengan Swiss, netralitas telah menjadi national self-image, yang

terkonstruksi dari aspirasi historis Swiss, seperti yang telah dijelaskan pada

paparan yang terdapat di dalam Bab 2 penelitian ini.

National self-image yang terbentuk adalah Swiss netral secara politik

dan militer, tetapi tidak lagi secara sosial. Kemudian, Eropa dalam hal ini Uni

Eropa, tidak lagi menjadi rival yang dapat mengancam konstelasi dan kehidupan

sosial Swiss, tetapi justru menjadi partner Swiss di dalam kehidupan bernegara

Swiss. Konstruksi national self-image yang demikian berbeda dengan identitas

nasional tradisional dari Swiss, yang cenderung memberikan batasan ruang gerak

sosial, untuk menghindarkan kemungkinan adanya intervensi atau pengaruh

eksternal, terutama dari Eropa.

Tes historis merupakan proses untuk membandingkan national self-

image yang ada dengan aspirasi historis, dimana legitimasi dan stabilitas status

dan kondisi tersirat dari kandidat identitas nasional akan ditentukan dengan


70

memori historis yang sama atas kondisi yang terbaik dan terburuk dari masa lalu

negara.138

Seperti yang telah dipaparkan, terdapat perubahan atas national self-

image, yang telah dijadikan sebagai sebuah preferensi kandidat identitas nasional

yang dominan oleh Federal Council, dalam perencanaan dan pembukaan

negosiasi untuk masuk ke dalam EEA, yang merupakan langkah awal di dalam

integrasi Swiss ke dalam Uni Eropa. Preferensi tersebut muncul karena adanya

ketakutan pemerintah Negara Konfederasi Swiss, bahwa Swiss tidak dapat untuk

mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara Eropa lain yang tergabung dalam

Tes historis, dalam pemaparan Clunan, berfungsi dan bertujuan untuk

menyediakan penjelasan atas bagaimana kesesuaian dan ketepatan dari national

self-image secara histroris. Oleh karena itu, terkait dengan konstruksi identitas

Swiss, aspirasi historis dapat dikaji dengan melihat latar belakang historis, mulai

dari asal mula kemunculan netralitas sebagai konstruksi identitas Swiss dan

dinamikanya seperti yang telah dipaparkan dalam Bab 2 penelitian ini, yang

kemudian dibandingkan dengan aspirasi historis masyarakat Swiss.

Keterkaitan dalam tes historis, elit politik Swiss, diharuskan untuk

mengkaji kembali bagaimana aksi, reaksi, dan interaksi Swiss dalam sistem

berdasarkan aspek historis, sehingga akan terlihat setiap pengalaman dinamika

Swiss, baik yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal Swiss.

Dalam proses ini akan terlihat, aspek historis Swiss yang ditolak, dan juga

sekaligus aspek historis yang merupakan kebanggaan diri Swiss, yang akan

menjadi preferensi secara rasional.

138 Ibid., hal. 40.

71

EEA. Hal ini merupakan akibat dari posisi Swiss yang terletak di sentral Eropa

dengan terbatasnya sumber daya dan energi, sehingga Swiss fokus sebagai negara

industri dan bisnis yang terintegrasi secara mendalam dalam pasar bersama

(common market).139

Penolakan rakyat Swiss dalam referendum tersebut terjadi dalam

kanton-kanton yang berbahasa Jerman yang merupakan mayoritas dalam

demografi Swiss. Faktor utama yang mengakibatkan penolakan tersebut adalah

karakteristik yang konservatif dari kanton yang berbahasa Jerman, yang masih

kental dengan xenophobia, dimana tingkat xenophobia dalam kanton tersebut jauh

lebih dalam dibandingkan dengan kanton yang berbahasa Perancis. Sekali lagi, hal

ini merupakan dampak dari kekalahan dalam Peperangan Marignano (1515)

Meskipun demikian, national self-image yang terdapat

dalam preferensi yang diajukan tersebut ditolak, baik oleh aspirasi rakyat Swiss

maupun kanton, dalam referendum pada tanggal 6 Desember 1992, yang

ditujukan untuk berintegrasi ke dalam EEA.

140

dan okupasi Perancis (1798) atas teritorial Swiss.141 Kedua kejadian tersebut

terjadi sebagai akibat dari serangan dan invasi Perancis yang dipimpin oleh

Francis I dan Napoleon. Sehingga kemudian menimbulkan rasa takut kanton

berbahasa Jerman terhadap Perancis, dimana Perancis menjadi salah satu negara

berpengaruh dalam Uni Eropa.142

139 Sandra Lavenex, “Switzerland: Between Intergovernmental Co-operation and Schengen Association” dalam Marina Caparini dan Otwin Marenin, Borders and Security Governance. Managing Borders in a Globalised World (Geneva, LIT: 2006), hal. 236. 140 Leo Schelbert, Op.Cit., hal. lxvi. 141 Ibid., hal. lxxi. 142 Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 177.

Oleh karena faktor tersebut, referendum pada

tahun 1992 gagal, dan faktor ini tidak diperhitungkan oleh pemerintah Negara

72

Konfederasi Swiss di dalam mengkonstruksikan preferensi. Kegagalan

dimungkinkan untuk terjadi karena mekanisme mayoritas ganda yang diterapkan

dalam referendum Swiss, sehingga untuk integrasi ke dalam Uni Eropa diperlukan

adanya suara mayoritas dari kanton juga.143

Paska ditolaknya referendum EEA Treaty pada tahun 1992, Swiss

mengalami kesulitan di dalam integrasi maupun kerja sama dengan Uni Eropa,

terlebih kemudian dalam referendum pembukaan negosiasi pada tahun 1996 juga

ditolak. Uni Eropa melihat bahwa pemerintah Swiss gagal di dalam

mengkonduksikan preferensi national self-image kepada rakyat Swiss. Kemudian,

hal ini mengakibatkan Swiss berada dalam posisi yang sulit. Situasi demikian

memaksa Swiss untuk melaksanakan strategi asosiasi yang berbasis sektoral

dalam perjanjian bilateral.

144 Kerja sama Bilateral I antara Swiss dengan Uni

Eropa, merepresentasikan paket kontrak kerja sama yang terdiri dari tujuh poin,

yaitu riset, kontrak publik, hambatan teknis dalam perdagangan, agrikultur,

penerbangan sipil, transportasi darat, dan free movement of the person, yang

berdasarkan pada ukuran yang ditetapkan dan dipergunakan dalam Uni Eropa.145

Perjanjian dalam kerja sama bilateral antara Swiss dengan Uni Eropa yang

pertama, ditandatangani pada Juni 1999 dan mendapatkan persetujuan dari rakyat

Swiss dalam referendum yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2000 (lihat tabel

4.1).

143 Ibid., hal. 185. 144 Sandra Lavenex, Op.Cit., hal. 238. 145 “Switzerland and the European Union” dalam http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vgbr/ukemlo/ecofin/cheu.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2011

73

Tabel 4.1 Hasil Referendum Bilateral Agreements I pada 21 Mei 2000

Kategori Ya Tidak % Ya % Tidak

Rakyat Swiss 1.497.093 730.980 67.2 32.8

sumber: “Votation Populaire du 21 Mai 2000” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20000521/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Kemudian, untuk melihat aspirasi rakyat Swiss, mengenai bagaimana

penerimaan rakyat Swiss terhadap bangsa asing yang tinggal di Swiss sebagai

hasil dari strategi pemerintah konfederasi di dalam mereduksi tingkat xenophobia

dapat menggunakan acuan dalam survey yang dilakukan oleh Eurobarometer pada

tahun 2000. Terdapat beberapa klausa pertanyaan yang dipergunakan, pertama

apakah merasa terganggu dengan kehadiran dan keberadaan orang asing

(imigran)? Terhadap pertanyaan tersebut, hanya 8,4% yang merasa terganggu

sedangkan 91,6% sisanya tidak merasa terganggu.146 Pertanyaan kedua, apakah

imigran perlu diberikan kesempatan yang sama dalam setiap lini kehidupan

sosial? 59,0% menyatakan Ya, dan sisanya 41,0% menyatakan Tidak.147

Pertanyaan ketiga, apakah imigran perlu diberikan hak-hak sosial yang sama

dengan rakyat Swiss? 74,1% menyatakan setuju dan sisanya 25,9 menyatakan

tidak setuju.148

146 Eurobarometer Survey 2000, “Trouvez-vous Gênante la Présence de Gens d'une Autre Nationalité” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011. 147 Eurobarometer Survey 2000, “ Pour Améliorer Relations: Promouvoir l'égalité des Chances” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011. 148 Eurobarometer Survey 2000, “ Immigrants: Ils Doivent Avoir les Mêmes Droits Sociaux Que les Suisses ” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Hasil dalam beberapa pertanyaan tersebut, memberikan respon

yang positif terhadap orang asing (imigran) yang tinggal di dalam Swiss. Hasil

tersebut berada di luar perkiraan, karena seharusnya faktor xenophobia rakyat

Swiss akan berpengaruh dalam memberikan respon yang berbeda dengan hasil

74

survey Eurobarometer tersebut, kecuali apabila memang terdapat reduksi dalam

tingkat xenophobia Swiss.

Terkait dengan keikutsertaan Swiss dalam kerja sama maupun

integrasi dalam Uni Eropa dapat dilihat dalam Tabel 4.2 dan 4.3, berikut

Tabel 4.2 Pandangan Rakyat Swiss terhadap Uni Eropa (%) Kategori 2000 2001 2002 2003 2004/2005

Sangat Positif 6,4 8,5 4,1 4,0 4,7

Cukup Positif 32,1 33,4 36,1 37,2 31,4

Netral 32,2 33,5 32,2 34,6 41,8

Cukup Negatif 23,7 18,3 23,4 20,5 17,9

Sangat Negatif 5,6 6,3 4,3 3,8 4,2


sumber: Eurobarometer Survey 2000-2004/5 ”Image de l'UE” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

Tabel 4.3 Integrasi ke dalam Uni Eropa (%) Kategori 2000 2001 2002 2003 2004/2005

Menyetujui 22,5 21,2 16,6 17,6 16,3

Mungkin Menyetujui 24,0 23,7 22,6 29,9 27,9

Mungkin Menolak 18,4 18,7 19,9 20,6 28,8

Menolak 24,6 26,6 25,8 24,9 27.0

Tidak Memiliki Hak

Pilih

10,5 9,8 15,1 6,9 0


sumber: Eurobarometer Survey 2000-2004/5 ”Adhésion de la Suisse à l'UE” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

Data dalam Tabel 4.2, menunjukkan bahwa pandangan rakyat Swiss

75

dari tahun 2000 hingga 2005, meskipun tidak secara mayoritas, tetapi banyak

yang beranggapan positif terhadap Uni Eropa. Kemudian dalam Tabel 4.3,

persentase jumlah rakyat Swiss yang setuju untuk integrasi dengan yang menolak

dapat disimpulkan berimbang, karena selisih jumlah diantaranya relatif kecil.

Berdasarkan survey tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat Swiss menjadi

lebih terbuka dengan Uni Eropa daripada sebelumnya yang cenderung skeptis dan

negatif.

Dengan adanya respon positif yang diperlihatkan rakyat Swiss dalam

survey Eurobarometer terkait dengan imigran di Swiss dan pandangan terhadap

Uni Eropa, kemudian muncul pertanyaan bagaimana netralitas sebagai national

self-image Swiss dalam aspirasi rakyat Swiss. Terkait dengan hal tersebut dapat

dilihat dalam Tabel 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.7 berikut

Tabel 4.4 Nilai Penting Netralitas (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Sangat Penting 40,5 38,4 38,7 42,7 42,7

Agak Penting 35,3 36,7 35,1 37,0 36,0

Agak Tidak Penting 19,1 19,3 21,5 18,5 18,1

Sangat Tidak Penting 5,1 5,6 4,7 1,8 3,2


sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ”Importance de la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 4.5 Kebanggaan terhadap Netralitas (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Sangat Bangga 27,7 26,9 28,7 29,4 29,5

76

Agak Bangga 46,0 44,3 39,6 45,3 41,4

Agak Tidak Bangga 20,0 21,1 23,9 20,2 22,6

Sangat Tidak Bangga 6,3 7,7 7,8 5,2 6,5


sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ”Fierté de la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 4.6 Urgensi Perubahan Netralitas (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Tetap 47,8 42,4 41,7 47,4 43,4

Perlu Berubah 52,2 57,6 58,3 52,6 56,6


sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ” Prêt à Changer la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 4.7 Arah Perubahan Netralitas (%) Kategori 1999 2000 2001 2002 2003

Ditingkatkan 6,3 6,4 5,8 3,6 3,6

Sedikit Ditingkatkan 36,7 32,6 32,1 33,0 34,3

Sedikit Dibatasi 43,5 45,1 50,9 52,2 55,3

Dibatasi 13,5 15,9 11,2 11,1 6,8


sumber: Eurobarometer Survey 1999-2003 ” Direction du Changement: Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

Dalam hasil survey yang disajikan pada Tabel 4.4 dan 4.5, secara jelas

terlihat bahwa rakyat Swiss merasa penting dan bangga atas netralitas sebagai

national self-image mereka. Hal ini menunjukkan bukti bahwa netralitas Swiss

tidak hanya merupakan karakteristik national self-image Swiss sebagai sebuah

77

entitas berdaulat, tetapi juga merupakan karakteristik Swiss secara holistik yang

mendapatkan dukungan dari rakyat Swiss. Akan tetapi, dalam Tabel 4.6, rakyat

Swiss menginginkan akan adanya perubahan dalam netralitas tersebut, yang

ditunjukkan dalam tabel 4.7, yaitu netralitas yang tidak dibatasi.

Oleh karena itu, berdasarkan tes historis, kemudian dapat disimpulkan

bahwa national self-image atas netralitas yang terbentuk dalam aspirasi

masyarakat Swiss telah berubah, menjadi sedikit lebih terbatasi dan menginginkan

adanya perluasan batasan ruang gerak sosial, yang ditandai dengan adanya

penerimaan rakyat Swiss terhadap orang asing (imigran) yang berada dan tinggal

dalam wilayah teritorial Swiss.

4.3 Tes Efektivitas Diri terhadap National Self-Image Netralitas Swiss

Legitimasi kandidat national self-image, selanjutnya akan ditentukan

dalam tes efektivitas diri sebagai gabungan dari proses refleksi dan verifikasi diri,

yang merupakan proses korespondensi dari national self-image dengan ranah

praktis, dalam kondisi sekarang.149


Dalam proses ini, aspek situasi dan kondisi

lingkungan eksternal juga memiliki peranan yang signifikan, dimana persepsi

perilaku dan kondisi sistem internasional mempengaruhi kesuksesan atau

kegagalan suatu national self-image dalam pengujian korespondensi yang

disampaikan oleh elit politik. Dengan kata lain, indikator yang akan dipergunakan

dalam tes efektivitas diri adalah perilaku Uni Eropa terhadap Swiss atas national

self-image yang merupakan konstruksi identitas sementara dari Swiss dan kondisi

78

kontemporer negara.

Proses ini, melihat bagaimana national self-image Swiss diterapkan

dalam masyarakat Swiss, maupun diaplikasikan keluar dari batasan Swiss. Oleh

karena itu, kemudian akan terlihat bagaimana kesesuaian identitas tersebut pada

masyarakat Swiss, dan bagaimana persepsi dan perilaku aktor di luar Swiss

terhadap national self-image Swiss. Terhadap kesesuaian national self-image

sebagai identitas nasional Swiss, diaplikasikan dalam masyarakat Swiss melalui

preferensi kebijakan integrasi ke dalam Schengen Treaty, dengan menggunakan

indikator ini akan terlihat kesesuaian tersebut, karena berada dalam ranah sosial

politik. Kemudian, untuk persepsi dan perilaku aktor di luar Swiss, akan dilihat

dengan menggunakan persepsi dan kerja sama Swiss dengan Uni Eropa, dalam

framework Schengen Treaty. Setelah melalui proses ini, identitas nasional yang

dominan dan sesuai akan menjadi identitas nasional dari Swiss, untuk kemudian

diimplementasikan sebagai kebijakan negara untuk memenuhi kepentingan

nasional yang terbentuk dari identitas yang ada.

Perubahan dalam national self-image Swiss, menciptakan preferensi-

preferensi yang bersifat integratif ke dalam Uni Eropa. Hal ini memunculkan

beberapa upaya pemerintah Swiss di dalam proses integrasi parsial yang

berlangsung pada tahun 1992, 1997, dan 2001. Akan tetapi, preferensi tersebut

tidak disetujui oleh aspirasi rakyat Swiss dan kanton dalam referendum yang

diadakan pada tanggal 6 Desember 1992 (lihat Tabel 4.8).

79

Tabel 4.8 Hasil Referendum EEA pada 6 Desember 1992 Kategori Ya Tidak % Ya % Tidak

Rakyat Swiss 1.762.872 1.786.708 49,7 50,3

Kanton150 4 2/2 14 4/2

sumber: “Votation Populaire du 6 Décembre 1992” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19921206/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Dalam Tabel 4.8, 18 kanton yang terdiri 14 kanton dan 2 half canton

menyatakan menolak referendum tersebut, dimana 18 kanton tersebut merupakan

kanton yang berbahasa Jerman, dan 50,3% suara rakyat Swiss yang menolak

referendum mayoritas berasal dari kanton yang berbahasa Jerman.151

150 Satuan 2/2 dan 4/2 adalah satuan untuk half canton, karena dalam half canton terdapat dua pemerintahan kantonal dalam satu kanton. Half canton yang menolak referendum adalah Obwalden dan Nidwalden, dan Appenzell-Auserhoden dan Appenzel-Innerhoden. dapat dilihat dalam “Votation Populaire du 6 Décembre 1992” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19921206/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011. 151 “Résultats dans les Cantons” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19921206/det388.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Kegagalan dalam referendum tahun 1992, secara otomatis berdampak

pada gagalnya upaya pembukaan negosiasi integrasi ke dalam Uni Eropa. Dengan

proposisi, kegagalan dalam integrasi perekonomian dalam EEA Treaty yang

merupakan integrasi parsial, secara otomatis juga akan berdampak pada kegagalan

integrasi secara holistik ke dalam Uni Eropa yang merupakan integrasi

institusional yang mempengaruhi kehidupan sosial dan konstelasi politik Swiss.

Terbukti dengan gagalnya dua referendum pada tahun 1997 dan 2001 untuk

pembukaan negosiasi integrasi Uni Eropa (lihat Tabel 4.9 dan 4.10).

80

Tabel 4.9 Hasil Referendum Que le Peuple Décide! pada 8 Juni 1997


Rakyat Swiss 416.720 1.189.440 25.9 74.1

Kanton 0 20 6/2

sumber: “Votation Populaire du 8 Juin 1997” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19970608/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 4.10 Hasil Referendum Oui à l’Europe pada 4 Maret 2001


Rakyat Swiss 597.217 1.982.549 23.2 76.8

Kanton 0 20 6/2

sumber: “Votation Populaire du 4 Mars 2001” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20010304/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Penolakan dalam ketiga referendum tersebut memaksa Federal

Council untuk melakukan strategi pendekatan yang berbeda, dimana pemerintah

konfederasi memutuskan untuk melakukan rangkaian kerja sama bilateral dengan

Uni Eropa sebagai rencana jangka panjang, kemudian pemerintah juga melakukan

pendekatan terhadap rakyat Swiss secara langsung, baik melalui partai politik,

kelompok kepentingan dan asosiasi, maupun media, untuk memberikan

pengertian dan pemahaman mengenai Uni Eropa dan rancangan program

pemerintah.152

Akan tetapi, Uni Eropa menolak pembukaan negosiasi, karena

pertama Swiss bukan merupakan negara anggota Uni Eropa. Kedua, karena

Dengan tujuan untuk mereduksi tingkat xenophobia rakyat Swiss,

sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerja sama bilateral antara

Swiss dengan Uni Eropa.


81

kegagalan pemerintah Swiss dalam mengkonduksikan aspirasi rakyat Swiss dalam

referendum tersebut. Hingga akhirnya pada Juni 1999, Uni Eropa memberikan

paket kerja sama dalam perjanjian bilateral, yaitu Bilateral Agreements I yang

kemudian disetujui publik Swiss dalam referendum tahun 2000. Dengan disetujui

dan diaplikasikannya Bilateral Agreements I, Swiss mengajukan pembukaan

babak negosiasi baru untuk menuju integrasi secara bertahap ke dalam Uni

Eropa.153

Rasionalisasi preferensi pemerintah Negara Konfederasi Swiss,

Federal Council, untuk bergabung dalam Schengen Treaty,

Pembukaan negosiasi dilakukan pada tahun 2002, untuk melaksanakan

Bilateral Agreements II, dimana di dalam perjanjian bilateral tersebut terdapat

ketentuan untuk bergabung dalam Schengen Treaty dan Dublin Convention.

154

Dalam Bilateral Agreements II tersebut, hanya perjanjian integrasi

pertama

berdasarkan pada letak geografis Swiss yang berada dalam posisi yang strategis,

di sentral Eropa. Kedua, pada tahun 2000, 77,7% impor Swiss berasal dari Uni

Eropa dan 60,4% ekspor Swiss ditujukan ke Uni Eropa. Ketiga, pada tahun 2000,

70% dari populasi asing Swiss berasal dari Uni Eropa, dimana 14% dari penduduk

Swiss berasal dari Uni Eropa. Terkait dengan faktor ketiga, terdapat sekitar

150.000 orang yang keluar masuk Swiss dari negara tetangga untuk bekerja.

Melihat fakta yang terdapat dalam faktor tersebut, pemerintah memberikan

preferensi terhadap rakyat Swiss dan kanton untuk bergabung dengan Schengen

Treaty.

153 Alexandre Afonso dan Martino Maggetti, “Bilaterals II: Reaching the Limits of the Swiss Third Way?” dalam Clive H Church, Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship (New York: Routledge, 2007), hal. 216. 154 Sandra Lavenex, Op.Cit., hal. 236.

82

dalam Schengen Treaty dan Dublin Convention yang tidak disetujui, sementara

perjanjian lain yang termasuk ke dalam Bilateral Agreements II dapat diterima.

Ketidaksetujuan terhadap Schengen Treaty, seperti dalam kasus referendum pada

tahun 1992, dikonduksikan oleh SVP dengan dukungan dari AUNS dan EDU.

SVP melihat bahwa integrasi ke dalam Schengen Treaty merupakan ancaman

terhadap kehidupan sosial dan konstelasi politik Swiss.

SVP melalui propagandanya dengan menggunakan isu-isu xenophobia

dan kebanggaan atas identitas Swiss, berhasil di dalam mengumpulkan 86.732

tanda tangan sah, pada awal 2005, untuk mengajukan referendum terhadap yang

bertujuan untuk menggagalkan integrasi Swiss ke dalam Schengen Treaty.155

Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk lebih memanfaatkan peranan

media di areal kanton berbahasa Jerman dalam melakukan propaganda. Media

dalam kanton Jerman tidak terlalu memfokuskan diri terhadap pemberitaan

mengenai kasus-kasus internasional, termasuk dalam pelaksanaan referendum.

Sebagai konsekuensi atas pengajuan SVP tersebut, maka diadakan referendum

yang akan memutuskan apakah Swiss akan masuk ke dalam Schengen Treaty atau

tidak pada 5 Juni 2005. Dalam upaya menghadapi tantangan SVP dan oposan

referendum, maka pemerintah dan pendukungnya mempelajari kesalahan mereka

dalam referendum tahun 1992, karena kanton berbahasa Jerman menolak untuk

berintegrasi dalam EEA, sebagai akibat dari adanya faktor xenophobia.

156

155 Hanspeter Kriesi dan Alexander H. Trechsel, Op.Cit., hal. 181. 156 Laurent Goetschel, Magdalena Bernath, dan Daniel Schwarz, Op.Cit., hal. 56.

Hal ini berakibat pada kurangnya informasi rakyat Swiss yang berada dalam

lingkup kanton-kanton tersebut, yang berpengaruh dalam gagalnya referendum

83

tahun 1992. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah konfederasi Swiss

mengintensifkan peranan media,157

Kategori

di dalam menciptakan opini publik, yang

bertujuan untuk membentuk aksi kolektif politik rakyat Swiss yang mendukung

integrasi ke dalam Schengen Treaty. Proses pembentukan tersebut, tidak hanya

melalui media saja, tetapi juga dengan memanfaatkan partai dan kelompok-

kelompok kepentingan dengan propaganda dalam diskusi-diskusi, maupun dengan

metode yang lain.

Setelah melalui kampanye yang efektif kemenangan diperoleh

pemerintah, dengan disetujuinya referendum Schengen Treaty tersebut oleh rakyat

Swiss (lihat Tabel 4.11). Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

national self-image Swiss terpenuhi, karena sesuai dengan rakyat Swiss, dengan

disetujuinya referendum Schengen Treaty. Kemudian, hal ini juga menyatakan

bahwa telah sesuai dengan harapan persepsi dan perilaku dari aktor di luar Swiss,

yaitu Uni Eropa yang menyetujui Swiss untuk terlibat dalam Bilateral Agreements

I dan II, terutama dalam Schengen Treaty.

Tabel 4.11 Hasil Referendum Schengen Treaty dan Dublin Convention pada 5 Juni 2005

Ya Tidak % Ya % Tidak

Rakyat Swiss 1'477'260 1'227'042 54.6 45.4

sumber: “Votation Populaire du 5 Juin 2005” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20050605/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Berdasarkan referendum pada tanggal 5 Juni 2005 tersebut, indikator

dalam tes efektivitas diri, yaitu perilaku Uni Eropa terhadap Swiss dan kondisi

kontemporer Swiss, menyatakan bahwa adanya penerimaan terhadap national


84

self-image baru dari Swiss. Hal ini dikarenakan, Uni Eropa, mengakomodasikan

kepentingan Swiss untuk lebih integratif secara parsial ke dalam hubungan kerja

sama dengan Uni Eropa melalui Schengen Treaty yang merupakan bagian dari

Bilateral Agreement II. Terkait dengan kondisi kontemporer Swiss, publik Swiss

menerima preferensi national self-image atas netralitas sebagai konstruksi

identitas nasional Swiss yang baru, yang terintegrasikan ke dalam referendum

tersebut.

Dengan demikian, melalui kedua tes, yaitu tes historis dan tes

efektivitas diri, telah dihasilkan sebuah identitas nasional yang dominan Swiss.

Identitas nasional dominan Swiss yang terbentuk adalah netralitas, dimana

netralitas tersebut berbeda dengan netralitas sebagai identitas nasional tradisional

Swiss. Identitas nasional Swiss yang baru terbentuk adalah netralitas yang lebih

terbuka dengan ruang gerak sosial yang lebih luas, dan bersifat kooperatif,

terutama dengan Uni Eropa.

4.4 Dampak Perubahan Konstruksi Identitas Swiss

Perubahan netralitas sebagai konstruksi identitas Swiss, berdampak

terhadap baik kehidupan sosial maupun ekonomi Swiss. Dengan bergabungnya

Swiss ke dalam area Schengen Uni Eropa, maka secara otomatis terdapat kenaikan

terhadap jumlah populasi warga asing yang tinggal di Swiss secara permanen,

dapat dilihat dalam Tabel 4.12 dan 4.13.

85

Tabel 4.12 Populasi Warga Negara Asing yang Menetap di Swiss Berdasarkan Nasionalitas (dalam ribuan)

2005 2006 2007 2008 2009

Total 1541.9 1554.5 1602.1 1602.1 1714.0

EU-27/Negara EFTA 903.5 923.8 971.9 1037.1 1077.6

Jerman 158.7 173.9 203.2 234.6 251.9

Perancis 70.9 73.5 79.3 87.4 92.5

Itali 297.9 293.3 291.2 291.6 290.6

Austria 33.1 33.2 34.2 35.7 36.7

Portugal 167.9 174.2 183.0 196.8 206.0

Spanyol 72.2 69.1 65.9 65.2 65.0

Negara Eropa lainnya 431.1 421.0 414.0 406.8 402.2

Serbia dan Montenegro 196.8 191.5 188.1 184.4 181.3

Turki 75.9 74.3 73.2 72.2 71.6

Afrika 48.1 49.8 51.9 54.8 57.7

Amerika 61.7 63.4 66.1 69.8 72.7

Asia 94.0 93.0 94.5 96.9 99.3

Australia, Oceania 3.2 3.3 3.6 3.8 4.0

Stateless 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6

sumber: “Foreign Resident Population by Nationality” dalam http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html,

diakses tanggal 10 Mei 2011.

86

Tabel 4.13 Naturalisasi Swiss (1984-2010)

sumber: ”Naturalisation since 1984” dalam http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/dokumentation/zahlen_und_fakten/auslaenderstati

stik/einbuergerungen.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Tabel 4.12, memperlihatkan bahwa terdapat kenaikan populasi warga

negara asing yang cukup signifikan dalam rentang waktu 2006 hingga 2009,

dimana rentang waktu tersebut merupakan rentang waktu setelah referendum 5

87

Juni 2005 berlangsung dan setelah Swiss tergabung dan masuk secara resmi

dalam area Schengen. Sementara Tabel 4.13, merupakan tabel data naturalisasi

Swiss yang berlangsung sejak tahun 1984-2010, dimana terdapat kenaikan yang

konstan per tahun, terutama dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu paska

masuknya Swiss dalam area Schengen Uni Eropa. Kenaikan tersebut merupakan

dampak dari pemberlakuan kebijakan Schengen yang mempermudah proses

birokrasi dalam migrasi dan pencari suaka.

Dalam bidang ekonomi, masuknya Swiss ke dalam area Schengen

berdampak pada percepatan laju perekonomian, karena adanya kemudahan-

kemudahan yang diperoleh, sehingga berdampak terhadap dinamika

perekonomian Swiss (lihat Tabel 4.14).

Tabel 4.14 GDP dari Pendekatan Pengeluaran (dalam juta CHF) Pendekatan Pengeluaran Harga Berlaku

2005 2006 2007 2008 2009

Ekspor 227.283 257.516 293.067 307.454 276.637

Barang 163.468 185.649 207.033 216.997 188.446

Jasa 63.815 71.867 86.034 90.457 88.191

Impor 196.074 216.988 239.528 245.480 218.064

Barang 160.463 180.584 197.660 201.955 171.787

Jasa 35.611 36.404 41.868 43.525 46.277

GDP 463.799 490.544 521.101 544.196 535.282

Per Kapita 61.830 64.907 68.398 70.573 68.638

sumber: Federal Statistical Office, Statistical Yearbook 2011 (Federal Statistical Office), hal. 537.

88

Tabel 4.15 Perdagangan Swiss dengan EU-27 (dalam juta Euro) 2006 2007 2008 2009 2010

Ekspor 72.459 77.696 82.897 74.021 86.301

Impor 88.445 77.696 98.067 87.108 102.993

Balance -15.986 -15.566 -15.170 -13.086 -16.692

Perdagangan 160.904 170.958 180.964 161.129 189.294

sumber: Federal Statistical Office, Statistical Yearbook 2011 (Federal Statistical Office), hal. 537.

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan

kekuatan perekonomian Swiss dalam rentang waktu 2005-2009, tidak hanya

dalam peningkatan nilai ekspor Swiss, tetapi juga diikuti dengan peningkatan

GDP Swiss. Dalam tabel 4.15, dalam perdagangan antara Swiss dengan EU-27,

nilai impor Swiss masih lebih tinggi daripada ekspor, akan tetapi balance neraca

perdagangan semakin mengecil. Penguatan laju perekonomian Swiss merupakan

dampak dari bergabungnya Swiss dalam area Schengen, sehingga dipermudahnya

transportasi dan juga regulasi dalam perdagangan.

89

BAB 5

KESIMPULAN

Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan sementara atau

rumusan masalah yang terdapat dalam Bab 1 penelitian ini, yaitu bagaimana

perubahan konstruksi identitas dalam netralitas kebijakan luar negeri Swiss dalam

Schengen Treaty pada tahun 2005. Peneliti, di dalam menjawab pertanyaan

tersebut, mempergunakan teori identitas konstruktivisme, rational choice theory,

dan political collective action. Melalui proposisi identitas konstruktivisme yang

disampaikan Clunan, dapat dilihat bagaimana Swiss berhasil menciptakan

netralitas sebagai identitas nasional dan mempengaruhi pembentukan kepentingan

nasional Swiss, yang terimplementasikan ke dalam setiap kebijakan luar negeri

Swiss. Ketika proses konstruksi identitas berlangsung, proposisi Clunan dibantu

oleh RCT di dalam proses pembuatan preferensi identitas Swiss oleh pemerintah,

dengan dasar rasionalitas, kemudian, di dalam mengkonduksikan rakyat Swiss,

pemerintah menciptakan political collective action agar rakyat Swiss memilih

preferensi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hipotesis dalam Bab 1 penelitian ini adalah bahwa identitas nasional

Swiss adalah prinsip netralitas, dimana terkait dengan keikutsertaan Swiss dalam

Schengen Treaty 2005, terdapat perubahan konstruksi identitas nasional tersebut.

Netralitas sebagai identitas nasional yang terbentuk berbeda dengan konstruksi

identitas nasional tradisional.

Identitas nasional Swiss bersifat self imposed atau dikonstruksi

90

sendiri. Dengan kata lain, identitas nasional Swiss tidak dibentuk oleh aktor lain

yang melihat Swiss, sebagai suatu entitas, melainkan Swiss mengkonstruksi

sendiri identitasnya untuk mendeskripsikan dan memisahkan dirinya dalam

sistem. Hal ini memungkinkan bagi Swiss untuk melakukan perubahan dalam

konstruksi identitas nasionalnya, dimana identitas nasional Swiss tersebut akan

menentukan signifikansi peran Swiss di dalam sistem. Kemampuan Swiss dalam

mengkonstruksikan identitas nasionalnya, dimungkinkan dengan sistem

pemerintahan Swiss. Sistem direct democracy Swiss, dimana terdapat referendum

di dalamnya, memungkinkan rakyat Swiss untuk terlibat langsung dalam

konstelasi politik Swiss, termasuk dalam proses konstruksi identitas nasional

Swiss.

National self-image atau kandidat identitas nasional yang terbentuk

dalam penelitian ini adalah Swiss netral secara politik dan militer, tetapi tidak lagi

secara sosial, kemudian negara-negara Eropa, terutama Uni Eropa bukan menjadi

ancaman sehingga Swiss bersikap lebih kooperatif terhadap Uni Eropa. Uji

historis terhadap aspirasi masyarakat Swiss dalam penelitian ini, menemukan

bahwa pertama adanya reduksi terhadap tingkat xenophobia Swiss, sehingga

adanya penerimaan terhadap orang-orang asing atau imigran yang berada dan

tinggal di Swiss. Kedua, rakyat Swiss merasa penting dan bangga dengan

memiliki netralitas sebagai identitas nasional Swiss, akan tetapi, rakyat Swiss

merasa terbatasi dengan netralitas tersebut, sehingga rakyat Swiss menuntut untuk

adanya perubahan terhadap netralitas sebagai identitas nasional Swiss. Perubahan

yang dimaksud adalah netralitas yang jauh lebih fleksibel dan tidak membatasi

91

ruang gerak sosial.

Dalam proses selanjutnya, yaitu tes efektifitas diri, national self-image

yang telah terbentuk, dicoba untuk kemudian diaplikasikan baik ke dalam Swiss,

maupun ke luar Swiss. Ke dalam, pemerintah Swiss dengan menekankan pada

rasionalitasnya menciptakan preferensi identitas nasional yang tertuangkan dalam

kebijakan untuk bergabung ke dalam Schengen Treaty. Pada titik ini, pemerintah

membentuk opini publik yang diarahkan untuk menjadi suatu aksi kolektif politik

rakyat Swiss yang mendukung preferensi pemerintah tersebut. Ke luar, dibuktikan

pemerintah Swiss dengan diterimanya pengajuan kerja sama bilateral antara Swiss

dan Uni Eropa yang terbingkai dalam Bilateral Agreements I dan II, terutama

dalam Schengen Treaty.

Setelah melalui kedua proses tesebut, secara otomatis identitas

nasional yang dominan dari Swiss telah terbentuk, yaitu sebuah prinsip netralitas

yang fleksibel dan tidak terbatas dalam ruang gerak sosial, dengan adanya

penerimaan terhadap bangsa asing dan tidak melihat negara-negara Eropa,

terutama Uni Eropa, sebagai rival tetapi sebagai partner kerja sama. Perubahan

yang terjadi dalam konstruksi identitas nasional Swiss tersebut berlangsung secara

gradual atau bertahap. Terjadi perubahan rasionalitas dalam level pemerintahan,

yang kemudian dikonduksikan untuk merubah konstruksi identitas nasional yang

melekat pada rakyat Swiss. Maka, dengan demikian hipotesis yang terdapat dalam

Bab 1 penelitian ini telah terbukti.

92

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Appiah, Kwame Anthony. 2005. The Ethics of Identity. New Jersey: Princenton

University Press.

Blocher, Christoph. 2002. Ten Years After Rejecting the EEA Agreement. AUNS ASIN ASNI.

Brady, Hugo. 2008. EU Migration Policy: A to Z.

Budiarjo, Miriam. 1981. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.

Castells, Manuel. 2010. The Power of Identity. Blackwell Publishing, Ltd.

Clunan, Anne. 2009. The Social Construction of Russia’s Resurgence. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Edmondson, Ricca. 1997. The Political Context of Collective Action: Power, Argumentation, and Democracy. New York: Routledge.

Elster, Jon. 1989. Nuts and Bolts For the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

Foucault, Michel. 1977. Power / Knowledge. New York: Pantheons Book.

Glaser, Charles L. 2010. Rational Theory of International Politics The Logic of Competition and Cooperation. New Jersey: Princenton University Press.

Goetschel, Laurent, Magdalena Bernath, dan Daniel Schwarz. 2005. Swiss Foreign Policy: Foundations and Possibilities. New York: Routledge.

Halbrook, Stephen. 1998. Target Switzerland: Swiss Armed Neutrality in World War II. New York: Sarpedon.

Kriesi, Hanspeter dan Alexander H. Trechsel. 2008. The Politics of Switzerland: Continuity and Change in Consensus Democracy. New York: Cambridge University Press.

Linder, Wolf. 1998. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflicts in Multicultural Societies. New York: Palgrave Macmillan.

Melluci, Alberto. 1989. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. London: Hutchinson Radius.

93

__. 1996. Challenging Codes: Collective Actions in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.

Sigg, Oswald. 1997. Political Switzerland. Zurich: Pro Helvetica.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Smith, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin Books Ltd.

JURNAL DALAM BUKU Afonso, Alexandre dan Martino Maggetti, “Bilaterals II: Reaching the Limits of

the Swiss Third Way?” dalam Church, Clive H. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship. New York: Routledge.

Belser, Eva Maria. “Transboundary Local Governance in Switzerland,” dalam Villiers, Bertus De. 2009. Crossing the Line: Dealing with Cross-Border Communities. Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Church, Clive H. “Introduction,” dalam Church, Clive H. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship. New York: Routledge.

Dardanelli, Paolo. “Federalism: Institutional Adaptation and Symbolic Constraints,” dalam Church, Clive H. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship. New York: Routledge.

Galeotti, Anna Elisabetta. “Identity, Difference, Toleration,” dalam Dryzek, John S., Bonnie Honig, dan Anne Phillips. 2006. Political Theory. New York: Oxford University Press.

Ganser, Daniele dan Georg Kreis. “Swiss Neutrality: Incompatible with EU Membership?,” dalam Church, Clive H. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship. New York: Routledge.

Harsanyi, John C. “Advances in Understanding Rational Behavior,” dalam Elster, Jon. 1986. Rational Choice. New York: New York University Press.

Jepperson, Ronald L. Alexander Wendt, dan Peter J. Katzenstein. “Norms, Identity, and Culture in National Security” dalam Katzenstein, Peter J. 1996. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.

94

Kreis, Georg. “Modern Switzerland as a Product of Its History” dalam Kieser, Rolf dan Kurt R. Spillmann. 1995. The New Switzerland: Problems & Policies. California: The Society for the Promotion of Science and Scholarship, Inc.

Lavenex, Sandra. “Switzerland: Between Intergovernmental Co-operation and Schengen Association,” dalam Caparini, Marina dan Otwin Marenin. 2006. Borders and Security Governance. Managing Borders in a Globalised World. Geneva: LIT.

Rhinow, René dan Annemarie Huber-Hotz. “The Future of the Political System,” dalam Kieser, Rolf dan Kurt R. Spillmann. 1995. The New Switzerland: Problems & Policies. California: The Society for the Promotion of Science and Scholarship, Inc.

Scott, John. “Rational Choice Theory,” dalam Browning, Gary, Abigail Halcli dan Frank Webster. 2000. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. London: Sage Publications Ltd.

Trechsel Alexander H., “Direct Democracy and European Integration: a Limited Obstacle?” dalam Church, Clive H. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship. New York: Routledge.

Wendt, Alexander 1994. “Collective Identity Formation and International State,” dalam The American Political Science Review.

__. “Identity and Structural Change in International Politics,” dalam Lapid, Yosef dan Friedrich Kratochwil. 2006. The Return of Culture and Identity in IR Theory. London: Boulder CO.

Zehfuss, Maja. “Constructivism and Identity,” dalam Guzzini, Stefano dan Anna Leander. 2006. Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics. New York: Routledge.

KAMUS, ENSIKLOPEDIA, DAN DOKUMEN RESMI Aeschimann, Stefan dkk. 2004. Swiss Neutrality. Bern Federal Department of

Defence, Civil Protection and Sports (DPPS).

Federal Statistical Office. 2011. Statistical Yearbook 2011. Federal Statistical Office.

Freeman, Chas. W. Jr. 1997. The Diplomat’s Dictionary. Washington: US

Institute of Peace Press.

95

Hornby, A. S. 2000. Oxford Advanced Learners Dictionary (International Student’s Edition). Oxford University Press.

Jeanmaire dan Michel AG. 2010. The Swiss Confederation Brief Guide 2010. Bern: Information Services of the Federal Chancellery, the Departments and Parliamentary Services.

Schelbert, Leo. 2007. Historical Dictionary of Switzerland. Maryland: The Scarecrow Press, Inc.

SITUS INTERNET “Bilateral Agreement Switzerland-EU,”

http://www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html?lang=en. Diakses tanggal 12 Januari 2011.

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Direction du Changement: Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Fierté de la Démocratie Directe” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Fierté de la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Importance de la Démocratie Directe” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Importance de la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 1999-2003, ”Prêt à Changer la Neutralité” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 2000, “Immigrants: Ils Doivent Avoir les Mêmes Droits Sociaux Que les Suisses ” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 2000, “Pour Améliorer Relations: Promouvoir l'égalité des Chances” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Eurobarometer Survey 2000, “Trouvez-vous Gênante la Présence de Gens d'une Autre Nationalité” dalam http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011.

96

Eurobarometer Survey 2000-2004/5, ”Adhésion de la Suisse à l'UE ” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

Eurobarometer Survey 2000-2004/5, ”Image de l'UE ” dalam, http://nesstar.sidos.ch/webview/index.jsp, diakses tanggal 10 Mei 2011

“History of Switzerland,” http://historyswitzerland.geschichte-schweiz.ch/old- swiss-confederacy-1291.html. diakses tanggal 23 Maret 2011.

Naturalisations, ”Naturalisation since 1984” dalam http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/dokumentation/zahlen_und_fakten/auslaenderstati stik/einbuergerungen.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

“Neutrality and Isolationism,”

http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/neutrality_and_isola tionism/. Diakses tanggal 28 Desember 2009.

“Résultats dans les Cantons” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19921206/det388.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Swiss Statistics, “Foreign Resident Population by Nationality” dalam, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

“Switzerland,“ http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1035212.stm.

Diakses tanggal 01 Januari 2010.

“Switzerland and the European Union” dalam http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vgbr/ukemlo/ecofin/cheu.h tml, diakses pada tanggal 10 Mei 2011.

“Switzerland and the World,” http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/switzerland_and_the _world/. Diakses tanggal 28 Desember 2009.

“Votation Populaire du 6 Décembre 1992” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19921206/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

“Votation Populaire du 8 Juin 1997” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19970608/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

97

“Votation Populaire du 21 Mai 2000” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20000521/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

“Votation Populaire du 4 Mars 2001” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20010304/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

“Votation Populaire du 5 Juin 2005” dalam http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20050605/index.html, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Thesis; Perubahan Konstruksi Identitas Swiss Terkait Dengan Keikutsertaan Dalam Schengen Treaty...

Documents

Transcript of Thesis; Perubahan Konstruksi Identitas Swiss Terkait Dengan Keikutsertaan Dalam Schengen Treaty...