7/23/2019 The IMO Instruments in brief

http://slidepdf.com/reader/full/the-imo-instruments-in-brief 1/3

Mengenal Instrument Hukum IMO

Terdiri dari apa sajakah instrument hukum IMO itu? Instrument hukum IMO bisa berupa:

1.  Circular , adalah instrument hukum IMO yang dikeluarkan melalui sidang Komite

atau oleh Sekretariat IMO setelah menerima informasi tertulis dari suatu negaraanggota. Circular ini juga bisa berupa hanya sekedar pengumuman untuk diketahui

oleh semua negara anggota, baik informasi dari IMO maupun atas pemberitahuan darinegara anggota IMO yang lain, yang terkait dengan upaya meningkatkan keselamatan

dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut. Pemberlakuannya tidak

 perlu melalui proses ratifiksi dan lain2. Contoh Circular misalnya:

a. 

MSC.4/Circ.163 tentang  Report on Act of Piracy and Armed robbery AgainstShips,

 b. 

STCW.2/Circ.34 tentang informasi yang diterima dari pemerintah Iran tentang

format sertifikat baru yang diterbitkan oleh pemerintah Iran,

c.  MSC-MEPC.7/Circ.7 tentang Guidance On Near-Miss Reporting, dll.2.

  Code, adalah petunjuk teknis atau tata cara bagaimana melaksanakan suatu ketentuan

yang terdapat pada suatu Bab (Chapter ) dari sebuah konvensi. Penerimaan suatu Code ini sering memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus dibahas secara teknis

 pada sidang2 sub-komite, diterima oleh sidang komite, diterima oleh sidang Council

dan di nyatakan melalui hasil sidang  Assembly. Contoh Code  yang cukup popular

yaitu:

a. 

ISPS Code, dan

 b. 

ISM Code,

Code  ini secara otomatis beraku bagi negara yang telah meratifikasi konvensi yang

terkait (party). Misalnya, Indonesia harus melaksanakan ISPS Code karena Indonesia 

telah meratifikasi SOLAS (Chapter XI-2)

Di IMO, terdapat Code  yang di buat untuk keperluan khusus, misalnya, Code of

 Practice on Security in Ports (tentang hal2 yang perlu diperhatikan untuk keamanan

di pelabuhan2 laut),  Djibouti Code of Conduct (tentang represi perompakan di lepas

 pantai Somalia). Isi Code ini dapat dibaca di website IMO.

3.  Convention (Konvensi), adalah instrument hukum yang tertinggi di IMO. Kalau bagisebuah negara adalah bagaikan Undang-Undang. Suatu konvensi, pada umumnya di

 buat atas dasar pengalaman (accidents) yang terjadi sebelumnya, yang setelah melaluikajian mendalam (compelling needs), menurut urgensinya perlu dibuat sebuah

konvensi. Di IMO, suatu konvensi, mulai dari ide sampai dengan di terima (adoption)

dapat memakan waktu lama. Secara singkat dapat kami uraikan sbb:

a.  Pertama, ide dituangkan melalui sebuah usulan (dari satu atau beberapa negara

anggota) untuk dibukanya agenda baru. Apabila ide tersebut tentang keselamatan

maritime, maka sidang MSC ( Maritime Safety Committee) yang memutuskan

dapat atau tidaknya di buat suatu konvensi. Apabila terkait dengan pencemaran

lingkungan laut, sidang MEPC ( Marine Environment Protection Committee) yang

7/23/2019 The IMO Instruments in brief

http://slidepdf.com/reader/full/the-imo-instruments-in-brief 2/3

menetapkan. Apabila tentang legal aspect , yang menetapkan sidang  LegalCommittee.

 b.  Apabila sidang Komite menyetujui, maka sidang komite akan menunjuk salah

satu atau beberapa sub-komite untuk menyiapkan konsep konvensi yang

dimaksud. Pembahasan pada tingkat sub-komite adalah sangat tehnis dan kadang

dapat memakan waktu lama (beberapa kali sidang). Pada umumnya sidang suatusub-komite di IMO hanya satu kali dalam satu tahun. Sehingga apabila suatu

konvensi baru dapat disetujui setelah 3 kali pembahasan, berarti sudah 3 tahun.

Setelah itu konsep text konvensi dilaporkan ke sidang komite.c.  Teks konsep ( Draft text ) konvensi yang telah disetujui oleh sidang komite (MSC

atau MEPC), setelah melalui persetujuan dari sidang  Legal Committee, dilaporkan ke sidang Council . Sidang Council   akan memutuskan jadwal

dilaksanakannya  Diplomatic Conference. Pada sidang Council   ini yang

memutuskan adalah 40 negara anggota IMO yang masuk dalam anggota Council .

Termasuk Indonesia. Negara anggota IMO lain yang bukan anggota Council  

hanya sebagai pengamat (Observer ), jadi tidak ikut menentukan.

d. 

Pada sidang  Diplomatic Conference, biasanya yang menjadi bahasan bukanmasalah tehnis lagi, tetapi beberapa hal yang bersifat umum, misalnya peruntukan

 pemberlakuan (application) dan waktu pemberlakuan konvensi (come into force).Tujuan dari pada Diplomatic Conference ini adalah untuk penerimaan (adoption)

konvensi tersebut.e.

 

Setelah “ Final Text ” dari konvensi tersebut diumumkan, maka proses “ signature”

dapat dimulai. Masa tenggang ‘signature’  ini umumnya 1 tahun.

f.  Suatu konvensi, mulai dari masa ‘ signature’ sampai pemberlakuan (come into

 force) dapat memakan waktu lama dan bahkan dapat ber-tahun2. Ada juga

konvensi yang telah diterima (di adopsi), selama lebih dari 10 tahun belum juga

dapat diberlakukan. Contohnya: Torremolenos Protocol – International

Convention on Fishing Vessels Safety tahun 1977, 1993 Protocol). Torremolenos

Protocol tersebut bukan satu2nya konvensi IMO yang belum diberlakukan saatini.

Bagaimana dengan Protocol  dan Amendments? Secara sederhana,  Protocol   adalah

merupakan kesepakatan baru dari sebuah Convention  yang telah ada, sedangkan

 Amendment  adalah merupakan perobahan dari Convention yang ada. Kalau  Protocol

hanya terdapat pada Convention, tetapi  Amendment   bisa terjadi pada Code  dan

Circular .

Contoh konvensi IMO antara lain: SOLAS, STCW, MARPOL, COLLREG, dll.

(selengkapnya dapat dilihat di www.imo.org/).

Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila rekan2 pembaca ada yang lebih tahu,

mohon tulisan saya tersebut di atas di koreksi dan ditambah...Semoga bermanfaat.

7/23/2019 The IMO Instruments in brief

http://slidepdf.com/reader/full/the-imo-instruments-in-brief 3/3

 

Posted on Tuesday, 14 December 2010