The Full Secret TPF Report on the Munir Assassination

L A P O R A N A K H I R

TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS MENINGGALNYA MUNIR

(Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004)

J A K A R T A23 JUNI 2005

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN AKHIR TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR

BABI PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Pembentukan Tim Pencari Fakta1.2. Keppres 111 Tahun 20041.3. Masa Keija1.4. Keanggotaan1.5. Mekanisme Keija Internal TPF1.6. Mekanisme Hubungan Dengan Penyidik1.7. Hubungan TPF Dengan Publik1.8. Langkah Yang Telah Dilakukan1.9. Kendala-Kendala

BAB II FAKTA-FAKTA KEMATIAN

BAB III TEMUAN DILIKNGKUNGAN GARUDA, PT. ANGKASA II, IMIGRASI, PPATK, DITJEN PAJAK DAN POLRI

3.1. Garuda3.2. PT. Angkasa Pura II3.3. PPATK3.4. Imigrasi3.5. Hubungan TPF dengan Penyidik Polri

BAB IV TEMUAN TPF DILINGKUNGAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

4.1. Fakta-Fakta yang Berkaitan Dengan Peristiwa4.2. Fakta-Fakta yang Didapat Dilingkungan BIN4.3. Mekanisme Keija TPF Dengan BIN

BAB V ANALISA FAKTA5.1. Latar Belakang Situasi dan Kondisi5.2. Permufakatan Jahat5.3. Badan Intelijen Negara (BIN)5.4. Penyidik Polri

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI6.1. Kesimpulan6.2. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Bundel Terpisah)

iii

13445777

12

13

151521222323

30303236

4141424546

484849

li

Ringkasan Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

RINGKASAN LAPORAN AKHIR TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR

1. Tim Pencari Fakta Kasus (TPF) Kasus Meninggalnya Munir - dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2004 tertanggal 23 Desember 2004, Keputusan Presiden No. 06 tahun 2005, dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2005- berakhir masa tugasnya pada tanggal 23 Juni 2005.

2. Dalam tiga bulan pertama masa tugasnya, TPF berhasil mengungkap fakta-fakta keterlibatan seorang co-pilot maskapai penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia, dalam kasus pembunuhan Munir. Lebih jauh, Tim juga berhasil mengungkap fakta-fakta pelibatan manajemen puncak Garuda dalam konspirasi kejahatan tersebut. Pada tahap ini, TPF telah menyerahkan temuan-temuan kepada pihak Tim Penyidik Polri, yang kemudian menetapkan co-pilot tersebut, bersama dua orang awak kabin, menjadi tersangka.

3. Dalam tiga bulan kedua sekaligus terakhir masa tugasnya, TPF mengembangkan temuan-temuan sebelumnya termasuk dengan melakukan pencarian fakta di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN).

4. Pada tahap ini TPF berhasil mengidentifikasi adanya hubungan antara tersangka PBP dengan BIN pada masa itu. Ini, antara lain, dibuktikan oleh adanya panggilan-panggilan dari nomor handphone tersangka ke sebuah nomor di kantor Deputi V Penggalangan dan Propaganda, sdr. Muchdi PR. Nomor tersebut adalah salah satu nomor cabang dari nomor telephone induk di lingkungan BIN, yang secara teknis tidak bisa diketahui karena menggunakan sistem Direct Inward Dialling (DID), kecuali diberitahukan oleh pemiliknya kepada tersangka. Bukti ini menggugurkan pernyataan pejabat- pejabat BIN yang sebelumnya membantah adanya hubungan BIN dengan tersangka.

5. Lebih jauh, pencarian fakta TPF ke dalam lingkungan BIN menemukan adanya masalah tersendiri, yakni kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akses, jaringan dan kekuasaan badan intelijen oleh pejabat-pejabatnya.

Ringkasan Laporan Akhir Tim Pencari Fakia Kasus Meninggalnya Munir

6. Dalam kasus pembunuhan Munir, sistem kompartementasi dijadikan alasan untuk membantah dan menutupi fakta adanya hubungan antara tersangka dengan BIN. Namun demikian, karena satu-satunya kontrol di dalam sistem ini adalah otoritas Kepala BIN, maka sebenarnya sdr. AM Hendropriyono harus bisa menjelaskan apakah tersangka adalah agen atau informan pada salah satu kompartemen di dalam tubuh BIN pada saat itu.

7. TPF juga menemukan kenyataan bahwa BIN tidak melakukan peran aktif tanpa diminta, untuk membantu pihak kepolisian mengungkap permufakatan jahat yang menyebabkan kematian Munir. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan peran BIN dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus kejahatan serius lain.

8. TPF menemukan sejumlah hambatan dalam menjalankan mandat dan kewenangannya yang terbatas terutama ketika TPF memasuki tahap pencarian fakta ke dalam lingkungan BIN, maupun ketika menghadapi sikap pihak Penyidik yang enggan untuk bekerjasama secara penuh dengan TPF. Kendala lain yang dihadapi TPF adalah masalah anggaran yang belum juga cair bahkan ketika masa kerja TPF sudah berakhir.

9. Berdasarkan semua fakta-fakta yang diperoleh, TPF menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembunuhan Munir dalam Penerbangan GA 974 pada tanggal 7 September 2004 disebabkan oleh permufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan BIN. Permufakatan jahat tersebut melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai (1) aktor lapangan; (2) aktor yang mempermudah atau turut serta; (3) aktor perencana; (4) pengambil keputusan (inisiator).

j

b. Pembunuhan Munir diduga kuat berhubungan dengan aktivitas Munir dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk kritik-kritik yang dilontarkannya berkaitan dengan peran badan intelijen.

c. Lambannya pengungkapan kasus pembunuhan Munir disebabkan oleh hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kesungguhan Polri dalam mengungkap kasus. TPF menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Polri tidak

IV


melakukan manajemen penyelidikan dan penyidikan yang sungguh-sungguh dan efektif. TPF juga menemukan fakta- fakta yang membuktikan bahwa Polri mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap kasus ini.

d. BIN telah gagal dalam memberikan dukungan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Sehingga TPF belum dapat memastikan sejauh mana keterlibatan mantan pejabat dan agen BIN dalam kasus pembunuhan Munir, apakah berada pada aras individual atau institusional.

e. Mandat dan kewenangan yang diberikan kepada TPF melalui KEPPRES 111 Tahun 2004, KEPPRES 06 Tahun 2005 dan KEPPRES 12 Tahun 2005 tidak cukup memadai untuk melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan Munir.

f. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polri serta pengumpulanfakta yang dilakukan oleh TPF baru merupakan tahap awal dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Munir.Bangunan permufakatan jahat pembunuhan berencana tersebut belum terungkap secara jelas.

10. Berangkat dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka:

a. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untukmeneruskan komitmen Presiden dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru denganmandat dan kewenangan yang lebih kuat untukmenindaklanjuti dan mengembangkan temuan-temuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, termasuk dan terutama yang dapat secara efektifmenindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN.

b. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untukmemerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja Tim Penyidik kasus meninggalnya Munir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja Tim Penyidik Polri secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.


c. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran sdr. Indra Setiawan, sdr. Ramelgia Anwar, sdr. AM. Hendropriyono, sdr. Muchdi PR dan sdr. Bambang Irawan dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

Jakarta, 23 Juni 2005

Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

Laporan A ktirTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya M uni r

1

2

3

45678 9

101112

1314151617181920 21 22

23

24

25

262728

29

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TPF

1. Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk atas dasar desakan masyarakat kepada Pemerintah untuk mengungkap kasus meninggalnya Munir, dan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum. Pembentukan TPF juga merupakan permintaan dari pihak keluarga Munir yang disampaikan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Nopember 2004. Pada tanggal 23 Desember 2004, Presiden menandatangani Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

2. Pembahasan mengenai rencana pembentukan TPF dilakukan dalam pertemuan lintas instansi pemerintah seperti Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melibatkan sejumlah organisasi non pemerintah termasuk pihak keluarga korban. Pertemuan berlangsung pada tanggal 21 Desember 2004 di Mabes POLRI. Merujuk pada Nota Dinas No. Pol: B/ND-1224/XII/2004/Bareskrim, pertemuan yang berlangsung di Mabes POLRI menghasilkan kesepakatan mengenai rumusan Tugas, Wewenang serta Kewajiban Tim, dan Keanggotaan sebagai berikut:

1. Tugas , Wewenang dan Kewajiban Tim

a. Tugas:

Secara aktif membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pengungkapan kasus meninggalnya Munir.

130

Laporan AkhirTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

31

323334

353637

38394041

42

43

444546

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

b. Wewenang:

1) Memberikan pertimbangan dan atau pendapat kepada Penyidik Polri, dengan atau tanpa diminta

oleh pihak Penyidik Polri;

2) Mengusulkan arah penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polri, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya;

3) Meminta keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan serta berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam dan luar negeri demi kepentingan jalannya proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Kewajiban:

Membuat laporan kepada Presiden mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi Presiden.

3. Keanggotaan:

Terdapat lima belas anggota, yaitu:

1. Ahmad Syafii Maarif;

2. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

3. Asmara Nababan;

4. Todung Mulya Lubis;

5. Pejabat Pemerintah;

6. Bambang Widjojanto;

7. Hendardi;

8. Usman Hamid;

9. Munarman;

2

Munarman;

59

6061

6263

64

6566

6768

69

70

717273

74757677

787980

8182838485

8687

Laporan AkhirTim Pencari Fakta Kasus Menittggalnya Munir

10. Smita Notosusanto;

11. Wakil Kepolisian, Brigjend Pol Drs. Andi Hasanudin Mappalangi, Karo Analis Bareskrim Polri;

12. Wakil dari Kejaksaan Agung RI, I Putu Kusa, Dir Pratut Jampidum Kejagung RI;

13. Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana;

14. Wakil Departemen Hukum dan HAM, Nazaruddin Bunas, Dir Daktiloskopi Ditjen HAM; dan

15. Wakil Departemen Luar Negeri, Des Alwi, Kasubdit Eropa Dit Eropa Barat, Ditjen Amerop.

1.2. KEPPRES 111 TAHUN 2004

3. Pada 23 Desember 2004, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

4. Merujuk Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, ada tiga mandat yang dimiliki oleh Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yaitu:

a. Diktum Ketiga: Tim bertugas membantu POLRI dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya sdr. Munir, SH.

b. Diktum Keempat Dalam melakukan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang relevan bagi keperluan penyelidikan.

c. Diktum Keenam: Dalam melaksanakan tugasnya, Timmemperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua

3


88 instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta

89 pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

90

91 1.3. MASA KERJA

92 5. Masa kerja dari Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir mulai93 dari tanggal 23 Desember 2004 sampai dengan 23 Maret 2005, dan94 telah diperpanjang sampai dengan 23 Juni 2005 dengan Keppres95 Nomor 06 tahun 2005 tanggal 23 Maret 2005.

96

97 1.4. KEANGGOTAAN

98 6. Berdasarkan Keppres No. 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim99 Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, anggota TPF terdiri dari:

100 1. Sdr. Brigjend Pol.Drs. Marsudhi Hanafi SH., MH;

101 2. Sdr. Asmara Nababan;

102 3. Sdr. Bambang Widjajanto;

103 4. Sdr. Hendardi;

104 5. Sdr. Usman Hamid;

105 6. Sdr. Munarman;

106 7. Sdr. Smita Notosusanto;

107 8. Sdr. 1 Putu Kusa;

108 9. Sdri. Kamala Tjandrakirana;

109 10. Sdr. Nazarudin Bunas;

110 11. Sdri. Retno L.P. Marsudi;

111 12. Sdr. Arif Havas Oegroseno;

112 13. Sdr. Rachland Nashidik; dan

113 14. Sdr. dr. Munim Idris

4

114115116117

118119120121122

123124125126127128129

130

131

132133134135

136

137138139140141


7. Beberapa nama lain yang diusulkan dan disepakati dalam pertemuan

Mabes Polri 21 Desember 2004 tidak tercantum dalam Keputusan Presiden. Nama-nama tersebut adalah: Syafii Maarif, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan Todung Mulya Lubis.

8. Adanya perbedaan mandat, kewenangan serta susunan Tim yang disepakati sebelumnya pada 21 Desember 2004 dengan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2004, mengakibatkan keragu-raguan sejumlah anggota bahkan ada yang tidak bersedia, sehingga TPF baru dapat bekerja pada 13 Januari 2005.

9. Selanjutnya, untuk mengganti anggota-anggota yang mengundurkan diri dan berhalangan sakit, diterbitkan Keppres No. 12 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Anggota-anggota tersebut adalah: Domu P. Sihite; SH., Tini Hadad; Amiruddin Al Rahab, S.lp., menggantikan I Putu Kusa, SH.; Smita Notosusanto, dan Bambang Widjojanto, SH.

1.5. MEKANISME KERJA INTERNAL TPF

10. TPF telah menetapkan suatu mekanisme kerja yang selanjutnya digunakan sebagai acuan kegiatan atau pedoman kerja. Mekanisme tersebut meliputi; konsolidasi internal, identifikasi permasalahan dan mekanisme evaluasi1.

11. Konsolidasi Internal

Sebelum memulai tugas, TPF melakukan dialog internal secara intensif tentang pentingnya TPF untuk segera menjalankan tugasnya, yaitu; (a) mengungkap secara bebas, cermat, adil dan tuntas, terlepas dari kritik tentang mandat yang dimiliki serta susunan anggotanya; (b) menetapkan secara bebas, cermat, adil dan tuntas suatu mekanisme

1 Mekanisme ini disekapati pada rapat Tim Pencari Fakta tanggal 20 januari 2005 di Bareskrim Markas Besar Polri

5

142143144145146147148149150151152153154155

156

157158159160161162

163

164165166167168169


komunikasi yang efektif guna mendorong kekompakan serta keserasian antar-anggota; (c) melakukan pertemuan/rapat secara teratur baik reguler maupun non reguler, memberikan supervisi kepada Penyidik Polri, termasuk melakukan interview dengan pihak- pihak yang berkepentingan; (d) membentuk kesekretariatan guna memfasilitasi dukungan teknis dan administratif. Untuk itu, salah seorang anggota TPF ditunjuk sebagai Sekretaris. Sekretariat berkedudukan di Bareskrim Polri dan Komnas Perempuan; (e) memutuskan untuk membentuk Tim Asistensi2, yang terdiri dari nama- nama berikut; (1) Sdr. Abdul Kadir Jailani, SH ; (2) Sdr. Abusaid Pelu, SH ; (3) Sdr. Ismail Hasani, MH; (4) Sdr. Syamsul Bachri, SH; (5) Sdr. Komisaris (Polisi) Toto Wibowo, dibantu oleh tenaga sekretariat3 yang terdiri dari; (1) Sdr. Sandi Nugroho, SKom, (2) Sdri. Ipda Dwi Astuti (3) Sdri. Brig (Pol) Ni Made Budi Artini.

12. Identifikasi Permasalahan

Sesuai mandat yang telah diberikan, langkah awal yang dilakukan TPF untuk menjalankan tugasnya adalah melakukan identifikasi permasalahan. TPF telah mengidentifikasi bentuk bantuan dan bagaimana bantuan kepada Tim Penyidik diberikan. Selain itu, TPF juga memandang perlu mekanisme bagaimana TPF dapat meminta bantuan dari Tim Penyidik.

13. Mekanisme Evaluasi

TPF secara reguler melakukan pertemuan internal serta pertemuan dengan Tim Penyidik Polri guna melakukan evaluasi terhadap semua langkah berkenaan dengan upaya mengungkap kasus meninggalnya Munir secara bebas, cermat, adil dan tuntas. Melalui mekanisme ini, TPF mengharapkan upaya pengungkapan kasus Munir dilakukan berdasarkan suatu menajemen penyelidikan maupun penyidikan yang

2 Surat Keputusan Ketua TPF dengan No.: B-10/TPF/01/20053 Ibid

6

170171

172

173

174175176177178179180181182183

184185186187188

189

190

191192193194195196

197

198

199200


efektif. Selain itu, mekanisme ini juga diharapkan dapat meningkatkan

sinergi serta koordinasi antara TPF dengan Tim Penyidik Polri.

1.6. MEKANISME HUBUNGAN DENGAN PENYIDIK

14. TPF telah menetapkan suatu mekanisme tetap, yaitu melakukan pertemuan dengan Tim Penyidik guna mendiskusikan kendala- kendala yang dihadapi oleh Tim Penyidik dalam mengungkap kasus Munir. Selain itu, TPF juga meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan beberapa dokumen lainnya kepada Tim Penyidik. Selanjutnya, TPF membahas kendala-kendala yang dihadapi Tim Penyidik serta melakukan analisa yang cukup mendalam terhadap BAP. Berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut, TPF memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Tim Penyidik.

15. Selain memberikan rekomendasi-rekomendasi, TPF juga membantu Tim Penyidik secara aktif dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan guna memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi proses penyelidikan maupun penyidikan.

1.7. HUBUNGAN TPF DENGAN PUBLIK

16. Mengingat besarnya perhatian publik terhadap peran TPF dalam kasus ini, persoalan hubungan dengan pers merupakan satu hal yang sangat penting. Sehubungan dengan hal ini, TPF menyepakati bahwa hal-hal yang dapat disampaikan kepada pers harus ditetapkan secara bersama. Selain itu, disepakati beberapa anggota TPF dapat memberikan pernyataan di depan pers.

1.8. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

17. TPF telah melakukan beberapa aktivitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keppres. Di samping melakukan

7

201202203

204205206207208209210211212213214215

216217218219220221222223224225226227

228229230

231


penataan managemen kerja, TPF juga telah melakukan fungsi utama

yaitu melakukan penggalian data dalam rangka memberikan bantuan kepada Tim Penyidik Mabes Polri.

18. Dalam melakukan penggalian data atau pencarian fakta, karena keterbatasan wewenang yang dimiliki TPF, sejauh ini TPF baru melakukan; (1) Pengkajian Berita Acara Pemeriksaan; (2) Pertemuan dengan Tim Penyidik Polri; (3) Investigasi ke Managemen Garuda; (4) Kunjungan ke PT. Angkasa Pura II; (5) Menyelidiki Lalu Lintas Komunikasi Munir dengan pihak-pihak lain; (6) Menyelidiki alur keuangan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; (7) Penyelidikan lapangan; dan (8) Pengumpulan informasi dari lingkungan BIN. Selain melakukan kerja-kerja tersebut, TPF melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kasus Munir. TPF juga mengadakan pertemuan dengan Kapolri.

19. TPF telah mendorong Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk mengupayakan kerjasama

Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Belanda. Melalui saluran diplomatik, permintaan MLA telah disetujui oleh Belanda. Dengan persetujuan ini maka sebuah tim investigasi telah melakukan kunjungan ke Belanda pada tanggal 17-24 Mei 2005 untuk; (a) melakukan pendalaman kembali hasil laboratorium forensik guna menentukan waktu yang lebih pasti mengenai kematian Munir dan; (b) mengambil sebagian sampel organ/ cairan tubuh yang masih disimpan di Belanda. Dengan kerjasama MLA tersebut, Tim Penyidik Polri dapat memperoleh akses untuk melakukan pemeriksaan saksi- saksi di Belanda.

20. TPF telah memberikan laporan kemajuan kegiatan tiga bulan kepada presiden Repubik Indonesia, di samping laporan-laporan ad hoc, baik secara tertulis maupun secara lisan melalui Sekretaris Kabinet.

8

232

233234235236237

238

239

240241242243244245

246

247

248249250251252

253

254

255256257


1.8.1. Pengkajian Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

21. Pengkajian atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), adalah pekerjaan pertama TPF untuk menggali lebih mendalam posisi kasus. Berdasarkan hasil kajian ini, TPF telah memberikan kesimpulan sementara dan rekomendasi-rekomendasi kepada Tim Penyidik Mabes Polri.

1.8.2. Investigasi Terhadap Manajemen Garuda

22. Pengumpulan informasi terhadap Manajemen Garuda dilakukan baik terhadap manajemen lama di bawah pimpinan Indra Setiawan4, maupun manajemen baru di bawah pimpinan Emirsyah Satar5 * * * 9. Di samping itu, TPF juga meminta keterangan dari manajemen Garuda, pilot, awak kabin, dan awak lainnya, yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

1.8.3. Investigasi Terhadap PT. Angkasa Pura

23. TPF melakukan pertemuan dengan manajemen PT. Angkasa Pura II pada tanggal 11 Februari 2005. Di samping pertemuan itu, TPF juga melakukan pengumpulan informasi melalui pengecekan langsung ke lokasi untuk memperoleh informasi tentang sistem pengamanan di bandara Soekamo-Hatta.

1.8.4. Investigasi Terhadap PT. Telkom dan Indosat

24. Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan lalu lintas komunikasi dari orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus Munir, TPF melakukan wawancara dan pengumpulan data dari PT.

4 Pertemuan dilakukan tanggal 4 Februari 20045 Pertemuan dengan Direksi Garuda yang Baru pada tanggal 31 Maret 2005. Pada

pertemuan ini Direksi memberitahukan bahwa dibawah manajemen baru Garuda telah membentukDesk Munir dengan Contact Person yaitu Pujobroto. Dengan adanya Desk Munir ini aksesdokumen yang dibutuhkan TPF dilingkungan Garuda terfasilitasi.

9

258259

260

261

262263264265

266

267

268269270271272

273

274

275276277278279280281

282

283

284285286

287


Telkom dan PT. Indosat. Dari kedua instansi tersebut, TPF hanya

memperoleh dukungan kooperatif dari PT Telkom.

1.8.5. Investigasi Terhadap PPATK

25. TPF meminta bantuan informasi tentang kemungkinan adanya lalu lintas dana menyangkut orang-orang yang diduga terlibat kasus Munir melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK).

1.8.6. Investigasi di Kantor Pajak

26. Identifikasi terhadap beberapa orang yang diduga terlibat kematian Munir, TPF juga melakukan investigasi ke kantor pajak untuk memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pembayaran fiskal penumpang pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004.

1.8.7. Investigasi di Kantor Imigrasi

27. Identifikasi yang sama dilakukan terhadap beberapa orang yang diduga melakukan pemalsuan identitas dalam passport pada penerbangan pesawat GA 974 Jakarta-Singapura pada tanggal 6 September 2004. Untuk keperluan ini, TPF melakukan pemeriksaan dokumen di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dan Jakarta Selatan, juga Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.

1.8.8. Investigasi Lapangan

28. Investigasi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan Kasus Munir. Investigasi ini dilakukan antara lain di: Tangerang, Cengkareng, Bandung, dan Surabaya.

10

288

289290291292

293

294

295296297298299300301

302303304305306307308

309310311

312313314315316317


1.8.9. Permintaan Keterangan Ahli

29. Untuk memperdalam temuan-temuannya, TPF melakukankonsultasi dengan sejumlah ahli yakni; (1) dr. Handoko Tjondroputranto, Sp.F. (Ahli Forensik); (2) dr. Budi Sampuma, Sp.F. (Ahli Forensik); dan (3) Tim Ahli dari Telkom.

1.8.10. Investigasi di Lingkungan BIN

30. Pengumpulan keterangan di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN), pertama-tama dilakukan dengan mengadakan pertemuan formal antara TPF dengan Kepala BIN beserta jajarannya pada tanggal 6 April 2005. Dalam pertemuan ini, Ka BIN menunjuk tiga orang contact persons dari BIN yakni: sdr. Dharsono, sdr. Wahyu Saronto, dan sdr. Didy Kusumayadi. Untuk selanjutnya TPF berhubungan dengan tiga orang tersebut.

31. Setelah pertemuan itu, TPF dan BIN menyusun suatu Protokol sebagai suatu prosedur pengumpulan keterangan di lingkungan BIN. Protokol ini disepakati dan ditandatangani oleh Ka BIN dan Ketua TPF pada tanggal 2 Mei 20056. Dalam Protokol tersebut disepakati TPF dapat mengakses dokumen yang dianggap relevan bagi upaya pengungkapan kasus meninggalnya Munir serta meminta keterangan dari orang-orang di lingkungan BIN.

32. Dalam pelaksanaannya TPF dapat mengumpulkan keterangan dari 6 (enam) orang dari lingkungan BIN, tetapi tidak berhasil untuk memperoleh keterangan dari tiga (3) orang mantan pejabat BIN.

33. Selain itu, TPF tidak dapat mengakses dokumen sebagaimana yang telah disepakati dalam Protokol dan jaminan yang disampaikan oleh Ka BIN dalam pertemuan TPF, Menko Polhukkam, Kapolri, Jaksa Agung, Ka BIN bersama Presiden pada tanggal 18 Mei 2005. Hal ini telah dilaporkan secara khusus kepada Presiden RI pada tanggal 2 Juni 2005.

6 Isi lengkap Protokol Tim Pencari Fakta dengan BIN terlampir.

11

318

319320321322323324325326

327328329330331332

333

334

335336337338339340341


1.8.11. Anggaran Tim Pencari Fakta

34. Sesuai dengan Keppres No. 111 Tahun 2004, diktum kesepuluh, bahwa anggaran TPF dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Sekretariat Negara. Atas dasar itu, TPF telah mengajukan daftar mata anggaran untuk kebutuhan 6 bulan masa kerja pada 15 Maret 2005. Proses realisasi anggaran yang dimintakan sangat lambat, sehingga persoalan ini telah disampaikan secara langsung kepada Presiden pada tanggal 11 Mei 2005.

35. Namun demikian, hingga laporan ini disusun anggaran belum ditprima oleh TPF. Keterlambatan penyediaan dana operasional itu menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, antara lain: mengirimkan anggota TPF ke Singapura, Belanda, Timor Leste maupun di dalam negeri, seperti Aceh, Malang, Medan, Papua, dan Bali

KENDALA-KENDALA

36. Dalam menjalankan tugasnya TPF mengalami berbagai kendala yang sedikit banyak mempengaruhi hasil kerja TPF. Disamping masalah anggaran yang telah disinggung sebelumnya, maka kendala utama yang dihadapi oleh TPF terletak pada sikap BIN yang menghambat pengumpulan informasi dari beberapa orang BIN dan penolakan akses atas dokumen yang relevan terhadap usaha pengumpulan fakta berkaitan kasus meninggalnya Munir.

12

342

343344345346347348349350

351352353354355

356357358359360361362363364

365366


BAB IIFAKTA-FAKTA KEMATIAN MUNIR

37. Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan Garuda GA 974 dari Singapura menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 waktu Amsterdam7. Kematian Munir dilaporkan dua jam sebelum pesawat mendarat atau kurang lebih pukul 04.05 waktu setempat di atas wilayah Hongaria. Saat kematian Munir hingga kini belum diketahui secara pasti.

38. Setibanya pesawat di Amsterdam, pihak otoritas Belanda memutuskan untuk- melakukan otopsi8. Otopsi tersebut dilakukan otoritas Belanda sesuai peraturan perundang-undangan nasional Belanda, yang menentukan bahwa setiap kematian yang tidak wajar dan berada di wilayah jurisdiksi Belanda wajib diotopsi9.

39. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, patologi, dan analisa DNA, Nederlands Forensic Institute10 (NFI) menyimpulkan bahwa kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik akut (hasil forensik terlampir). Selain tidak ada indikasi adanya reaksi alergi pada saat kematian, NFI tidak menemukan indikasi yang menunjukkan adanya peradangan, penggunaan alkohol atau obat bius, serta penyakit yang mematikan. Ditemukannya konsentrasi arsenik di dalam lambung menunjukkan bahwa racun arsenik tersebut masuk ke dalam tubuh Munir melalui mulut.

40. NFI menyimpulkan adanya keracunan tersebut berdasarkan ditemukannya konsentrasi arsenik di dalam darah, lambung, dan air

7 Lihat dokumen forensik Netherlands Forensic Institute (NFI), Berita Pers Garuda Indonesia yang ditandatangani Kepala Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia Pujobroto.

8 Lihat dokumen forensik termasuk hasil analisa toksikologi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) pada tanggal 1 Oktober 2004 dan 4 November 2004. Sebelumnya, jenazah Munir mendapat pemeriksaan awal pada tanggal 7 September 2004. Pemeriksaan investigatif ini dilakukan otoritas setempat setelah jenazah Munir dilaporkan kepada otoritas setempat.

9 Pihak keluarga Munir, dalam hal ini istri Munir Suciwati telah mendapat pemberitahuan tentang akan dilakukannya otopsi.

10 Hasil forensik yang dilakukan oleh Netherland Forensic Institute yang dilegalisasi oleh Sulaiman Syarif A. n. Duta Besar Kepala Bidang Konsuler tertanggal 26 November 2004.

13


367368369370371

372373

374375376377378379

380381382383384

seni yang sangat tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, pihak NFI

menyimpulkan bahwa racun arsenik tersebut masuk dalam tubuh Munir paling lama 90 menit sebelum gejala awal muncul. Mengingat gejala sakit perut untuk pertama kali dirasakan oleh Munir beberapa saat setelah pesawat take off dari Singapura, maka racun arsenik tersebut hampir dapat dipastikan masuk ke dalam tubuh Munir pada waktu penerbangan Jakarta - Singapura11.

41. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa ahli forensik Indonesia12, realiability dan validity pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh NFI memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak perlu diragukan (beyond reasonable doubf). Oleh sebab itu, otopsi ulang

dipandang tidak perlu. Selain itu, otopsi ulang secara teknis forensik dianggap memiliki kelemahan13 14.

42. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri, maka dokumen yang dikeluarkan NFI secara yuridis-formal dapat diterima (admissible) sebagai bukti di pengadilan.

11 Ibid

12 Keterangan diatas disampaikan oleh dr. Handoko Tjondroputranto, tanggal 30 Maret 2005 dan dr. Bambang Budi Sampuma tanggal 10 Juni 2005 dalam forum konsultasi analisis forensik dengan TPF di Sekretariat Tim Pencari Fakta.

13 Ide untuk melakukan sempat diusulkan oleh pihak Pengacara Pollycarpus Budihari Priyanto yang ketika ide itu dilontarkan, Pollycarpus Budihari Priyanto belum menjadi tersangka.

14

385

386

387

388389390

391392393394395396

397398399

400401402403404405406407

Laporan Akhi rTim Pencari Fakta Kasus Meninggalmu Munir

BAB IIITEMUAN DI LINGKUNGAN GARUDA,

PT. ANGKASA PURA II, IMIGRASI, PPATK, DITJEN PAJAKDAN POLRI

3.1. GARUDA

44. Tersangka dalam kasus meninggalnya Munir, sdr. Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP)14, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sdr. Oedi Irianto14 15, sdri. Yetty Susmiarti16, sdri. Brahmani Hastawati17, dan sdr. Kapten Anwar Sutrisno18, Co-pilot Garuda PBP memiliki perilaku yang berbeda dengan pilot lain pada umumnya, sebagai berikut:

a. PBP seringkali menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dirinya mengenal dan dekat dengan kalangan pejabat tinggi di Pemerintahan.

b. Sdri. Brahmani dan sdr. Kapten Anwar Sutrisno menyatakan bahwa di kalangan kru Garuda beredar rumor PBP memiliki senjata api. Bahkan mereka menyampaikan bahwa tanggal 7 Mei 2004 PBP menghadapi persoalan dengan pihak keamanan di Bandara Soekamo-Hatta. Walaupun mereka tidak mengetahui persis persoalan yang dihadapi, mereka menduga bahwa PBP menghadapi masalah berkenaan dengan senjata api.

14 Periksa sejumlah dokumen menyangkut PBP berupa; (1) Izin penerbangan; (2) Surat lamaran; (3) Original individual schedule Februari 2005; (4) schedule penerbangan PBP sepanjang tahun 2003-2005 ; (5) surat hasil psikotest PBP; dan sejumlah dokumen lain yang relevan.

15 Wawancara TPF tanggal 2 Juni 2005.16 Wawancara TPF tanggal 2 Juni 2005.17 Wawancara TPF tanggal 15 Juni 2005.18 Wawancara TPF tanggal 20 Juni 2005.

15

408409410

411412413414

415416417418419

420421422423424

425426427428429

430431

432433434435

Laporan AkhirTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Mwiir

c. Kapten Anwar Sutrisono juga memberikan keterangan

bahwa PBP sempat menunjukkan sebuah kartu pengenal wartawan Antara atas nama dirinya.

d. PBP juga sempat bercerita banyak tentang keberadaannya di Timor Timur dalam proses jajak-pendapat pada tahun 1999 dan kedekatannya dengan Eurico Guterres, salah seorang pemimpin milisi di Timor Timur.19

45. Berdasarkan flight manifest Garuda, PBP berada di Aceh sejak tanggal 14 Mei sampai 25 Mei 2004, beberapa saat sebelum dan pada masa awal status Darurat Militer diberlakukan di Aceh. Rada waktu itu beberapa wartawan juga menyatakan pernah bertemu dan berbicara dengan PBP di Lhokseumawe.20

46. TPF menemukan fakta kejanggalan keberangkatan CoPilotAirbus 737 Garuda sdr. Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) ke Singapura dengan penerbangan GA 974 pada tanggal 6September 2004, dan selama yang bersangkutan berada di Singapura sebagai berikut:

a. PBP berada di pesawat GA 974 atas dasar nota perubahan yang ditandatangani oleh Rohainil Aini sebagai Flight Operation Support Officer tanpa mendapat izin dari Chief of Pilot Carmel Sembiring21 yang sebenarnya memiliki kewenangan tersebut.

b. Keberangkatan PBP pada tanggal 6 September 2004 baru diurus 5-6 jam sebelum keberangkatan GA 974.

c. PBP tiba di Singapura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu setempat dan kembali ke Jakarta dengan flight pertama pada jam 06.30 tanggal 7 September 2004. Fakta ini menunjukkan bahwa PBP tidak memiliki waktu yang cukup

19 PBP didampingi kuasa hukum yang juga menjadi kuasa hukum Eurico Guterres.20 Antara lain wartawan dari harian Kompas, The Jakarta Post dan Kantor Berita Radio 68h.21 Pernyataan langsung Capt. Carmel Sembiring tanggal 31 Maret 2005.

16

436437

438439

440441442

443444445446447448449

450451452

453454

455456


untuk melakukan tugas yang diklaimnya22 telah dilakukan

selama berada di Singapura.

47. TPF memperoleh dua informasi yang berbeda mengenai tempat PBP menginap di Singapura.23

48. Laporan PBP kepada sdr. Ramelgia Anwar tertanggal 8 September 2004, tidak menjelaskan tindakan-tidakan yang berkaitan dengan penugasannya ke Singapura.

49. TPF juga menemukan fakta bahwa keberangkatan PBP tersebut didasarkan pada surat tugas yang janggal kepada PBP sebagai staf perbantuan di unit Corporate Secretary (JKTISGA) dengan homor surat GARUDA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 200424. Kejanggalan tersebut adalah penugasan yang bersifat sangat umum, tanpa batasan waktu dan tanpa disertai sistem pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang jelas25.

50. Kejanggalan di atas diperkuat dengan fakta-fakta yang ditemukan saat PBP di dalam penerbangan GA 974 ke Singapura, sebagai berikut:

a. Perpindahan tempat duduk Munir dari kelas ekonomi ke kelas bisnis merupakan inisiatif PBP26.

b. PBP menunjukkan perhatian khusus pada makanan yang akan dihidangkan kepada Munir27.

22 Tugas tersebut adalah; (1) Cek Dumping Fuel; (2) Cek Kerusakan roda pesawat Garuda pada minggu IV bulan agustus 2004.

23Tax invoice Novotel Apollo Singapura menunjukkan bahwa PBP menginap di hotel tersebut pada tanggal 6 September 2004. Pada tanggal yang sama yang bersangkutan namanya tercantum dalam crew list Garuda yang menginap di Grand Hyatt.

24 Nama Pollycarpus Budihari Priyanto juga ditulis secara keliru, yakni Pollycarpus Budiharto Priyanto.

25 Periksa secara cermat surat tugas kepada PBP yang ditandatangani oleh Direktur Utama Indra Setiawan dengan nomor GARUDA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004

26 Periksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas nama saksi sdr.i. Brahmanie, saksi sdr.i. Yeti Susmiarti, dan sdr. Pollycarpus Budihari Priyanto.

17Periksa BAP saksi atas nama sdr.i. Brahmanie.

457458459

460461462463464465

466467468469

470471472473474

475476477

478479

Laporan AkhirTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Miaur

c. PBP atas inisiatifnya sendiri pindah ke kursi kelas premium

dan selama perjalanan senantiasa berada di sekitar kelas bisnis dan dekat bar28.

51. Berdasarkan wawancara dengan awak kabin GA 974 sdr. Oedi Irianto, sdri. Yetty Susmiarti, dan sdri. Brahmanie Hastawati29, setelah kematian Munir, PBP berkali-kali telah menghubungi ketiga orang tersebut dengan maksud memperoleh informasi mengenai proses interogasi yang dilakukan Tim Penyidik Polri kepada mereka.

52. Mengenai sdr. Indra Setiawan, TPF menemukan fakta bahwa sejumlah Direksi Garuda mempertanyakan surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktur Utama tersebut, atas dasar sebagai berikut:

a. Surat tugas tersebut dikeluarkan oleh Direktur Utama langsung kepada seorang CoPilot Garuda dengan mengabaikan jenjang pengambilan keputusan di lingkungan manajemen Garuda, yaitu; Direktur Operasi, Vice President for Flight Operation dan Chief of Pilot30.

b. Penugasan yang tidak lazim ini adalah kali pertama dan satu-satunya yang pernah terjadi dalam sejarah manajemen Garuda31.

c. Penugasan kepada PBP tidak mempertimbangkan kualifikasi yang bersangkutan32.

28 Lihat BAP atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto.29 Wawancara TPF tanggal 2 dan 15 Juni 2005.30 Periksa dokumen internal PT. Garuda Indonesia berupa Standard Operational

Procedure, Sistem dan Prosedur.31 Hal ini disampaikan melalui keterangan-keterangan Dirut Garuda Indra Setiawan, VP

Corporate Security Ramelgia Anwar pada pertemuan dengan Tim Pencari Fakta pada tanggal 4 Februari 2005 dan tanggal 28 Februari 2004. Termasuk keterangan jajaran direksi baru Garuda dalam pertemuan dengan Tim Pencari Fakta pada tanggal 31 Maret 2004 di sekretariat Tim Pencari Fakta, kantor Komnas Perempuan.

32 PBP tidak dapat menjelaskan secara baik deskripsi tugas yang diberikan oleh Direktur Utama Garuda Indra Setiawan

18

480481482483

484485486487

488489490491492493

494495496497

498499500501

502503504505506


d. Walaupun pada kenyataannya PBP tidak menyerahkan

laporan berkala setiap 2 (dua) minggu sekali seperti yang diwajibkan dalam surat tugas, sdr. Indra Setiawan tidak pernah mempersoalkannya33.

e. Surat penugasan PBP dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan dengan mulai adanya pemberitaan di media massa tentang rencana Munir melanjutkan Studi ke Belanda34.

53. TPF menemukan fakta bahwa sdr. Ramelgia Anwar (Vice

President for Corporate Security) mengeluarkan surat tertanggal 4 /September 2004 untuk memperkuat surat penugasan Direktur Utama kepada PBP. Namun surat tersebut ternyata dibuat pada tanggal 15 September 2004, yaitu setelah kematian Munir (back dated t antidatum).

54. TPF menemukan adanya kejanggalan pada penumpang yang duduk di sebelah Munir di kelas bisnis, yaitu Mr. Lie Khie Ngian, yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Kejanggalan tersebut mencakup:

a. Dokumen perjalanan berupa tiket pesawat menunjukkan perubahan jadwal keberangkatan Mr. Khie Ngian Lie dari tanggal 13 September 2004 ke tanggal 6 September 2004 tanpa otorisasi yang lazim35.

b. Keterangan yang diberikan Mr. Khie Ngian Lie kepada penyidik tentang jadwal kepulangan yang bersangkutan ke Belanda yaitu tanggal 4 September 2004, dibenarkan oleh PT. Bemo Farm36 tempat Mr. Khie Ngian Lie bekerja di Surabaya. Namun demikian TPF menemukan informasi

33 Periksa surat tugas PBP.34 Periksa pemberitaan media massa bulan Agustus 2004.

35 Periksa bukti tiket pesawat atas nama Mr. Lie Khie Ngian dan istrinya Mrs Lie Lay Fon.36 Pengumpulan informasi lapangan tanggal 16-17 Juni 2005.

19

507508

509510511

512513514515516517518519520521522523524

Laporatt AkhirTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

yang berbeda dari dokumen tiket perjalanan Garuda yang

disebut di atas.

c. Walaupun Mr. Khie Ngian Lie melakukan perjalanan dengan GA 974 bersama istrinya, Mrs. Lay Fon Lie, mereka duduk secara terpisah37.

55. TPF menemukan fakta adanya penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest penumpang GA 974 dengan tujuan Jakarta- Singapura-Amsterdam tanggal 6 September 2004. Data Daily Crew List Per P IU menyebutkan jumlah penumpang kelas bisnis GA 974 berjumlah 14 orang38. Padahal kenyataannya, penumpang kelas bisnis GA 974 berjumlah 15 orang39. Ciri-ciri penumpang ke-15 tersebut adalah penumpang yang turun di Singapura, laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, etnis Tionghoa, berbadan atletis dan duduk di kursi 1 K40. TPF belum dapat mengidentifikasi secara pasti tentang identitas penumpang ke-15 tersebut41. Oleh karena itu diperlukan tindaklanjut untuk mendalami fakta awal sekaligus menemukan siapa sesungguhnya penumpang ke-15 yang turun di Singapura42.

37 Tim Pencari Fakta juga telah meminta keterangan dari Direktur Utama Bemofarm, tempat dimana Mr Lie bekerja sebagai konsultan, bertempat di Surabaya.

38 Lihat data DAILY CREW LIST PER PID yang diperoleh TPF dari PT. Garuda Indonesia.

39 Lihat data LOAD INFO yang diperoleh TPF dari PT Garuda Indonesia. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI atas nama Sdr.i. Yeti Susmiarti, saksi yang sudah menjadi tersangka yang juga menyatakan, penumpang kelas bisnis GA 974 berjumlah 15 orang. Sdr.i. Yeti Susmiarti menyatakan penjelasan Purser Brahmani sewaktu brifing, tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang sebenarnya di Bisnis Kelas ada 15 orang dan 1 orang penumpang umum turun di Singapura.

40 Lihat BAP Sdr.i Yeti Susmiarti halaman 52. Lihat juga data LOAD INFO yang diperoleh TPF dari PT Garuda Indonesia yang menyebutkan bahwa penumpang yang duduk di kursi 1K adalah penumpang atasnama Erry Bundjamin.

41 Informasi yang didapat TPF namun belum bisa dipastikan kebenarannya, menyebutkan nama indrata, seorang penumpang yang turun di Singapura. TPF telah meminta dan mendapatkan data dari pihak Imigrasi berkenaan dengan penumpang bernama indrata" yang selengkapnya bernama Eindratta Tanukusuma". Data LOAD INFO menyebutkan bahwa Eindratta T duduk di kursi 67F. Lihat uraian laporan temuan Tim Pencari Fakta dari Imigrasi.

42 Data Flight Coupon Jakarta-Singapura GA 974 menunjukkan sejumlah nama penumpang yang terdiri dari Ms. Fong Jie, Mr. Loa Kahmeng, Mr. Eindratta Tanukusuma, Mr. Eric Chip Ng, Mrs. Shresta Rupam, Mr.Erry Bundjamin, Mr. Loh Soonhen, Ms.Udhesi Kanan, Ms Rohini Runganadhan dan Ms Neo Guat Peng.

20

525526527528529530531532533534

535

536

537538539540541542543

544545546547548549550


56. TPF menemukan fakta yang mengindikasikan adanya upaya

pihak Garuda untuk menghalangi pengungkapan kasus meninggalnya Munir'*3. Indikasi ini didapatkan dari keterangan Sdr. Taufik Sabur (Capt. Pilot GA 974 Jkt-Sin) yang menyatakan menerima sebuah telex dari manajemen Garuda yang menginstruksikan para kru Garuda untuk tidak memberikan komentar/ statement apapun, kepada siapapun sehubungan dengan kematian Munir. Telex tersebut diterima ketika yang bersangkutan berada di Singapura 3 (tiga) hari setelah kematian Munir43 44.

3.2. PT. ANGKASA PURA II

57. TPF menemukan bahwa seluruh aktivitas Munir sebelum memasuki pesawat di Bandara Soekamo-Hatta tidak dapat diketahui. Hal ini disebabkan karena sistem rekam CCTV PT. Angkasa Pura II45 yang dijalankan secara acak, yaitu direkam jika ada permintaan khusus dari pihak-pihak tertentu, seperti pejabat atau tamu negara. CCTV tersebut hanya dioperasikan oleh dua orang petugas saja46.

58. TPF telah meminta sejumlah dokumen antara lain; (a) daftar orang-orang yang masuk ke area khusus Bandara dengan menggunakan pass harian yang diberikan oleh pihak Administrasi Bandara pada tanggal 6-7 September 2004; (b) daftar riwayat hidup 2 orang petugas operator rekam CCTV yang bertugas tanggal 6 September 2004; (c) hasil rekaman CCTV di area Bandara yang berhasil direkam secara acak pada tanggal 6

43 Periksa keterangan-keterangan direksi Garuda yang lama dan direksi baru Garuda Indonesia.

44 Wawancara TPF tanggal 22 Juni 2005.

45 Pengumpulan informasi TPF di PT. Angkasa Pura II tanggal 11 Februari 2005.46 Sistem rekam CCTV di Bandara Soekamo-Hatta, pada tahun 2003 setelah Bom di

restaurant McDonald Bandara, pemah di informasikan akan diperbaiki. Bahkan sejak menguatnya issue terorisme sejak tahun 2002, hampir di seluruh bandara-bandara di dunia melakukan peningkatan sistem pengamanan.

21

551552553554555556

557558559560561562563564565566567568569

570

571572

573574575576577578


September 2004 khususnya di kawasan executif lounge dan koridor; (d) penjelasan secara tertulis tentang SOP proses rekaman CCTV; dan (e) keterangan tertulis bahwa pada saat itu PT. Angkasa Pura II tidak memiliki hasil rekaman di gate E5. Hingga saat ini semua permintaan tersebut belum dipenuhi oleh

pihak PT. Angkasa Pura II.

59. Selain itu, TPF melalui surat tanggal 17 Mei 2005 juga telah meminta tambahan informasi berupa berkas data surat penitipan senjata api kepada pihak PT. Angkasa Pura II. Permintaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi bahwa PBP pada bulan Mei 2003 pergi ke Aceh dengan membawa senjata api serta sebagai upaya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai senjata api. Namun pihak Angkasa Pura tidak dapat memenuhi permintaan ini dengan alasan bahwa data penumpang tanggal 13-19 Mei 2003 dengan rute Jakarta- Medan-Aceh yang membawa senjata api telah dimusnahkan pada waktu pembersihan gudang. Pemusnahan dokumen dilakukan meskipun tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku47.

3.3. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

60. Atas dasar dugaan bahwa kejahatan pembunuhan Munir dilakukan secara konspirasi yang kemungkinan melibatkan transaksi keuangan, maka TPF juga telah mengadakan pertemuan dengan PPATK tanggal 22 Maret 2005. TPF meminta bantuan PPATK untuk menyelidiki transaksi keuangan milik orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut48.

47 Surat dari PT. Angkasa Pura II tanggal 17 Mei 2005 No.: BDKB.2131/UM.40A//CBSH-2005.

48 Bantuan yang diminta TPF adalah; (1) Penyelidikan nomor rekening atas nama PBP dan beberapa nama dari manajemen Garuda lainnya; (2) Keterangan perihal permintaan BIN kepada PPATK untuk menyelidiki rekening Munir.

22

579580581582

583

584

585586587588589590591592593594

595

596

597598599600601


61. Dari permintaan tersebut, PPATK telah memberikan jawaban

bahwa tidak ditemukan adanya permintaan resmi dari BIN untuk membuka rekening atas nama Munir dan tidak ditemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan49.

3.4. IMIGRASI

62. Dalam rangka mencari identitas penumpang ke-15, TPF juga telah menyelidiki semua kartu imigrasi penumpang Garuda GA 974 tanggal 6 September 2004 rute Singapura dan Amsterdam, terutama penumpang yang turun di Singapura. Dari penyelidikan tersebut, dicurigai adanya penyalahgunaan satu dokumen paspor atas nama Eindrata Tanukusuma, No.KTP 09.5310.090475.0354 dengan alamat Jl. Pesanggrahan lll/D No. 15 Rt 05/07 Petukangan Selatan - Jakarta50. Setelah dilakukan pengecekan ke alamat tersebut, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan telah berada di Batam selama satu tahun51.

3.5. HUBUNGAN TPF DENGAN TIM PENYIDIK POLRI

63. TPF menemukan fakta-fakta52 yang mengindikasikan berbagai kelemahan dalam kineija Tim Penyidik Polri, yang diketahui dari serangkaian proses keija TPF dan Tim Penyidik Polri, dalam bentuk; (1) gelar perkara; (2) rapat evaluasi; (3) tukar menukar informasi dan dokumen; (4) komunikasi langsung; (5)

49 Hasil analisis PPATK telah disampaikan langsung kepada Tim Penyidik Polri.

50 Kemungkinan adanya penyalahgunaan ini dapat dilihat dari perbedaan nama identitas dan tanda tangan yang bersangkutan di dalam aplikasi form perjalanan luar negeri dengan nama identitas yang bersangkutan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, Kartu Keluarga (KK). Periksa dokumen terlampir berupa KTP, Kartu Keluarga dan Aplikasi Form perjalanan yang bersangkutan.

51 Hasil pengumpulan informasi di lapangan oleh TPF tanggal 2-10 Mei 2005. Informasi tentang keberadaan Eindrata T didapat dari tetangga dan ketua RT setempat

52 Temuan-temuan ini disimpulkan dari beberapa pertemuan dan evaluasi TPF atas kinerja Tim Penyidik Polri.

23

602603

604605606607608609610611612613614

615616617618619620621622623624

625626627628629630


penyelidikan bersama; (6) surat menyurat; dan (7) pertemuan

langsung dengan Kapolri.

64. Sejak awal mula bekeija dalam lingkup tugas diatas, TPF telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Tim Penyidik guna membantu mengungkap Kasus Meninggalnya Munir. Dari semua rekomendasi tersebut, Tim Penyidik telah menindaklanjutinya dengan langkah-langkah hukum yang perlu. Namun demikian, rekomendasi-rekomendasi yang ditindaklanjuti itu kurang dikomunikasikan secara maksimal kepada TPF, padahal amat penting bagi pengembangan lebih jauh. Disisi lain terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, TPF memandang perlu adanya langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kinerja penyidikan.

65. Dalam melakukan penyidikan, Tim Penyidik Polri kurang memperlihatkan adanya manajemen penyidikan yang sistematis, efektif, dan terencana. TPF belum melihat adanya penyidikan yang dilakukan secara konsepsional yang menggambarkan

tahapan-tahapan dan orientasi penyidikan yang baik. Walaupun Polri telah membentuk Tim Penyidik dalam tim-tim khusus, namun masih dengan tugas rangkap yang mempengaruhi kinerja penyidik. Lagi pula, pada saat awal penyidikan, terdapat kevakuman pada Direktorat yang membidangi penyidikan tersebut, yaitu Direktur I Kamtransnas dan Wakilnya53.

66. Kelemahan lain dari Tim Penyidik Polri adalah hal kejelasan pembagian tugas antara Tim Penyidik di lapangan, Tim Pemeriksa, dan Tim Analisis. Akibatnya mobilitas Tim Penyidik menjadi terganggu. Tim Penyidik Polri belum bersinergi atau saling mengisi secara maksimal antara satu tim dengan tim yang lainnya. TPF menyaksikan bahwa Ketua Tim Penyidik lapangan

53 Pada awalnya Tim Penyidik Polri untuk kasus Munir di ketuai oleh Kombes (Pol) Oktavianus Farfar. Namun kemudian penyidikan dikendalikan oleh Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan. Lihat juga uraian butir nomor 70.

24

631632

633634635636637638

639640641642643644

645646647648649

650651652653654655656


tidak memiliki kapasitas leadership tinggi yang menyebabkan Tim Penyidik bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif54.

67. Tim Penyidik Polri tidak menguasai secara penuh dan komrprehensif kasus yang ditanganinya. Penyelidikan dilakukan secara parsial dan tidak fokus terhadap satu titik yang menjadi target penyidikan. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Tim Penyidik menentukan berapa titik-titik (critical point) kemungkinan lokasi dimana peracunan Munir dilakukan55.

68. Kelemahan pemahaman kasus dan minusnya kecakapan analisis Tim Penyidik Polri ditunjukkan dengan lambannya kinerja Penyidik dalam mengungkap kasus Munir ini. Hingga 4 (empat) bulan masa kerja pertamanya, Penyidik melakukan pengumpulan data dengan proses verifikasi, analisa, dan pendalaman yang

tidak memungkinkan pengungkapan kasus secara cepat.

69. Kecakapan teknis dan pemahaman terhadap obyek dan subyek

peristiwa juga kurang dimiliki oleh Tim Penyidik Polri, khususnya menyangkut aspek teknis dalam penerbangan, pengamanan penerbangan dan analisa forensik, sehingga penyidikan tidak dapat dilakukan secara cermat56.

70. Tim Penyidik tidak memiliki independensi yang kuat dalam proses penyidikan, baik independensi dari dalam maupun dari luar Polri. Bentuk paling faktual dari tidak adanya independensi ini adalah ketergantungan Tim Penyidik kepada birokrasi Polri yang sangat kaku. Keadaan ini membuat proses pengambilan keputusan berjalan lamban. Pada pihak lain, Tim Penyidik Polri mendapat tekanan, intimidasi bahkan teror dari pihak tertentu57.

54 Beberapa penyidik juga sempat mengemukakan permasalahan ini.

55 Hal ini terlihat dalam komunikasi dan konsultasi yang berlangsung pada masa tiga bulan pertama TPF bekerja, yakni sejak Januari hingga Maret 2004.

56 Mengenai permasalahan ini, Penyidik telah mengambil langkah tepat melalui konsultasi, meminta keterangan dan melibatkan beberapa ahli dalam penyidikan. Antara lain ahli penerbangan, dan ahli forensik.

57 Teror tersebut berupa antara lain ancaman melalui rangkaian telepon, pesanan singkat sms, hingga dibayang-bayangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.

25

657658659660

661662663664

665666667668669

670671

672673

674675676677678679680


71. Lemahnya koordinasi Polri dengan departemen terkait seperti

Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Departemen Luar Negeri, juga turut menghambat kinerja Tim Penyidik58.

72. Akumulasi dari kelemahan-kelemahan di atas, menjadikan kontrol kinerja Tim Penyidik tidak dapat dilakukan. Akibatnya evaluasi dan pengembangan atas temuan-temuan penyidikan tidak dapat ditindaklanjuti secara cermat59.

73. Hubungan TPF dan Tim Penyidik Polri menjadi renggang saat Tim Penyidik dipimpin oleh Direktur I Kamtransnas Brigjend. (Pol) Pranowo Dahlan. Dalam beberapa pertemuan, Pranowo menunjukkan sikap tidak kooperatif dan defensif atas temuan atau rekomendasi TPF.

74. TPF mengalami hambatan karena komitmen Kabareskrim Komjen (Pol) Suyitno Landung untuk melibatkan TPF secara langsung dalam proses penyidikan tidak dilaksanakan oleh Direktur I Kamtransnas Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan60.

75. Tim Penyidik Polri tidak sepenuhnya memberikan akses kepada Tim Pencari Fakta tertiadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dari sekitar 100 BAP yang dimiliki Tim Penyidik, TPF hanya dapat memperoleh 18 salinan BAP. Kesulitan memperoleh dokumen juga terjadi atas BAP sdr. AM Hendropriyono61, di mana Tim Penyidik telah memeriksa yang bersangkutan secara diam-diam. Padahal, BAP tersebut sangat dibutuhkan oleh TPF terkait

58 Permasalahan ini tampak dalam mengupayakan perolehan bantuan hukum (mutual legal assistance) dari negeri Belanda.

59 Berkas perkara kasus Munir yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan belum cukup memenuhi persyaratan formil dan materiil yang selama berlaku dalam praktik hukum.

60 Dalam kasus terakhir, TPF tidak mendapat pemberitahuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang berlangsung pada tanggal 23 Juni 2004, waktu dimana TPF menginjak hari terakhir. Sebelumnya, TPF telah meminta kepada Kabareskrim agar rekonstruksi dilakukan sebelum berakhir masa kerja TPF pada tanggal 17 Juni 2005.

61 Komjen (Pol) Makbul Padmanegara (Kabareskrim) pada tanggal 17 Juni 2005 menyatakan bahwa Tim Penyidik tidak dapat memberikan salinan BAP sdr. AM. Hendropriyono dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika TPF meminta informasi secara lisan pun Kabareskrim tetap tidak bersedia.

26

681682

683684685686

687688689690691

692693694695696697698699700

701702703

Laporan Akin rTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

dengan upaya melacak jejak dugaan keterlibatan BIN dalam

pembunuhan Munlr.

76. Tim Penyidik Mabes Polri hanya menjalankan sebagian dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan TPF62 63. Berikut ini adalah daftar rekomendasi TPF kepada Tim Penyidik yang hingga laporan ini disusun belum ditindaklanjuti, yaitu:

a. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan mempertimbangkan penetapan status tersangka terhadap sdr. Indra Setiawan, sdr. Ramelgia Anwar, dan sdr. Rohainil Aini.

b. Tim Penyidik belum menindaklanjuti rekomendasi TPF tentang pelaksanaan pra-rekonstruksP, pemeriksaan dua petugas operator CCTV yang bertugas pada tanggal 6 September 2004, hubungan komunikasi korban, tersangka dan pihak lainnya, rekaman pemeriksaan, mekanisme kerja, pendalaman dan pengembangan BAP dan block note64, hingga pengembangan pemeriksaan terhadap adanya penumpang lain di luar 14 penumpang yang terdaftar dalam manifest.

c. Tim Penyidik belum maksimal menindaklanjuti rekomendasi TPF tentang perlunya mengetahui secara pasti semua kegiatan PBP di Singapura pada tanggal 6

62 TPF telah memberikan rekomendasi secara lisan maupun beberapa rekomendasi tertulis itu pada; (1) 27 Januari 2005 (2) tanggal 8 Februari 2005; (3) tanggal 22 Februari 2005; (4) tanggal 4 Maret 2005; (5)tanggal 8 Mei 2005; (6) tanggal 31 Mei 2005; dan (7) tanggal 8 Juni 2005. Lihat sejumlah nota tertulis TPF terlampir.

63 TPF telah merekomendasikan kepada Tim Penyidik perihal pelaksanaan pra-rekonstruksi sejak bulan Februari 2005, namun rekonstruksi baru dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tanpa memberitahu dan melibatkan TPF. Padahal pada pertemuan sebelumnya telah disepakati bahwa TPF akan dilibatkan. Permintaan yang sama diajukan juga pada tanggal tanggal 17 Juni 2005 kepada Kabareskrim secara langsung.

64 Block note milik PBP yang dikuasai oleh Tim Penyidik yang berisi berbagai informasi penting yang seharusnya didalami.

27

704705706707708709710

711712713714

715716717718719720721722723

724725726

727728729


dan 7 September 200465. TPF telah memberikan fotocopy

tax invoice hotel Novotel Apollo dan fotocopy informasi crew Garuda menginap di Hotel Grand Hyatt Bandara Changi Singapura termasuk atas nama PBP, tertanggal 6 dan 7 September 2004. TPF juga telah memberikan fotocopy jadwal kegiatan PBP selama tahun 2003-2004 kepada Penyidik.

d. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF tentang upaya formal melalui jalur diplomatik untuk memperoleh hasil rekaman CCTV di Bandara Changi - Singapura66.

e. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari Sdr. Lie Khie Ngian dan istrinya sdri. Lie Lay Fon, Mengingat berbagai kejanggalan yang dikemukakan di butir 51. TPF telah juga menyampaikan fotocopy ticket khususnya atas nama penumpang Mr.Lie Khie Ngian dan Mrs. Lie Lay Fon. Langkah ini dipandang perlu, karena TPF masih melihat banyak informasi yang dapat diperoleh dari para saksi tersebut.

f. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF tentang rekaman telekomunikasi tersangka PBP dengan pejabat BIN.

g. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan PT. Angkasa Pura II yang tidak memberikan akses dokumen tentang

65 Hal ini juga penting untuk mengetahui apakah PBP berinteraksi dengan Munir, mengingat keterangan saksi sdri.Asrini dan saksi lainnya yang menyatakan bahwa Munir berinteraksi dengan dua orang yang belum diketahui identitasnnya di bandara Changi Singapura.

66 Beberapa anggota Ttm Pencari Fakta yang berasal dari unsur Departemen Luar Negeri RI yakni Arief Havas Oegroseno, Retno LP Marsudi dan Abdul Kadir Jailani telah berperan banyak dalam mengupayakan bantuan hukum dari Pemerintahan Belanda melalui saluran diplomatik.

28

730731

732733734735736737738739740741742743744745746747748

Laporan Akh' rTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

catatan penitipan senjata (security Hem) pada tahun

200367.

77. Penyidik telah menguasai beberapa barang milik PBP yang berhubungan dengan peristiwa meninggalnya Munir dari rumah PBP. Barang tersebut adalah satu block note yang berisi skema susunan tempat duduk di kelas bisnis dan kelas premium pesawat udara68. Dari sketsa itu ada dua tempat duduk dilingkari yang merupakan posisi tempat duduk Munir di bisnis kelas dan posisi tempat duduk PBP di Premium class. Sketsa ini juga menggambarkan waktu tempuh antara Jakarta - Singapura (1 jam 45 menit), Singapura - Singapura (1 jam/Transit), Singapura - Amsterdam (13 jam 10 menit), yang dibagi dalam tiga bagian masing-masing; 1 Jam; 10 Jam 10 Menit dan; 2 Jam. Dalam block note ini juga tertera nomor telepon 5604041 dan dua nama orang yaitu Kol. Ketut yang disebut sebagai ahli pidana yang bertugas untuk memberikan counter opini hasil forensik dari FNI Belanda, dan Kol. Umar bertugas analisa istri aim. Munir. Namun demikian, informasi ini belum dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik.

67 Sebagai upaya verifikasi data dan informasi sekunder yang diperoleh TPF, dokumen yang diperlukan dalam hal ini adalah dokumen penting yang dapat menunjukan hubungan jelas antara tersangka PoHycarpus BP dengan Badan Intelijen Negara.

68 Periksa dokumen terlampir berupa Block Note PoHycarpus BP.

29

749

750

751

752

753

754

755756757758759760761

762763764765766767768769770771772773774


BAB IV TEMUAN TPF

DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

4.1. FAKTA-FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERISTIWA

4.1.1. HUBUNGAN PBP DENGAN BIN.

77. TPF menemukan hubungan komunikasi telepon sebanyak 27 (duapuluh tujuh) kali pada 17 Nopember 2004, melalui nomor 081584369376 atas nama PBP dengan nomor 0811900978 yang terdaftar atas nama Yohanes Hardian (Vice President PT Barito Group), yang diberikan kepada sdr. Mayjend.TNI (Pum) Muchdi PR., mantan Deputi V Bidang Penggalangan di Badan Inteleijen Negara (BIN)69.

78. TPF menemukan hubungan komunikasi telepon melalui nomor 081584369375 milik PBP dengan nomor (021) 79179-374 di kantor BIN, yaitu ruang Deputi V Penggalangan BIN, sebanyak 5 (lima) kali. Hubungan komunikasi tersebut terjadi pada 17 Nopember 2004, 22 Nopember 2004 pukul . 14.05 WIB , pukul . 13.57 WIB, pukul . 09.52 WIB, dan tgl 25 Nopember 2004. Pada awalnya TPF kesulitan untuk mengidentifikasi nomor telepon (021) 79179-374 karena tidak terdaftar di register Telkom DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2005 TPF melakukan investigasi dan meminta keterangan langsung dari pihak PT. Telkom di Kantor Pusat Telkom di Bandung. Dari keterangan pihak PT. Telkom didapat keterangan bahwa nomor tersebut adalah milik Badan Intelijen Negara.70

69 Informasi tentang nomor telepon ini diperoleh dari salah seorang Penyidik Polri.70 Keterangan ini dinyatakan secara resmi dalam sebuah surat No. 164/UM400/Sek-

40/2005/Rhs yang diberikan kepada dan atas permintaan oleh Pihak Kantor Pusat Telkom. Surat asli mengenai hal ini telah diserahkan kepada Tim Penyidik Polri.

30


775776 111778779780

781782783784785786787788789

79. TPF menemukan hubungan komunikasi melalui telepon sebanyak 4 (empat) kali dari nomor (021) 740 7459 yang ada di rumah PBP dengan nomor 0811900978 yang dipakai oleh sdr. Mayjend. TNI (Pum) Muchdi PR. Hubungan komunikasi itu terjadi pada tanggal 25 Agustus 2004, 3 September 2004, 6 September 2004 dan 7 September 2004.

80. Tim teknisi ahli Telkom menerangkan bahwa BIN memiliki sistem jaringan telepon PABX/DID (Direct Inward Dialing)7\ Sistem ini memungkinkan pelanggan memiliki satu atau lebih nomor induk yang terdaftar dan diumumkan. Dari masing-masing nomor induk tersebut memiliki nomor-nomor cabang" yang secara teknis tidak bisa dilacak oleh pihak lain. Dengan kata lain seluruh nomor anak itu bersifat rahasia. Sistem PABX/DID yang digunakan BIN ini memiliki sejumlah nomor-nomor cabang, yaitu mulai dari nomor (021) 79179-101 sampai (021) 79179-699.

790791792793794795796

797798799

81. Nomor cabang milik BIN yang aktif dihubungi oleh PBP melalui telepon seluler nomor 081584369375 dan telepon selular milik MPR 0811900978, adalah (021) 79179-374. Nomor (021) 79179- 374 ini adalah nomor rahasia BIN71 72. Dengan kata lain PBP hanya mungkin mengetahui dan menghubungi nomor (021) 791791-374 karena diberitahukan oleh pejabat yang ada didalam lingkungan

BIN. PBP menghubungi nomor ini sebanyak 6 (enam) kali.73

82. TPF menemukan informasi hubungan PBP dengan agen BIN bernama sdr. Bambang Irawan. Tanggal 14 Mei 2003, sdr. Bambang Irawan bersama dengan PBP pergi ke Banda Aceh dan

71 Keterangan ini disampaikan secara langsung kepada TPF dalam pertemuan konsultasi di sekretariat TPF.

72 Jumlah nomor dan seluruh nomor ini didapat dari dokumen yang diberikan oleh Pihak Telkom (satu bundel).

73 Keterangan tentang jumlah kontak ini didapat dari Penyidik.

31

800801

802803804805806

807

808

809810811812813

814

815

816

817818819820821


Lhokseumawe74. PBP mengenal Sdr. Bambang Irawan karena

sama-sama anggota PERBAKIN dan sering latihan menembak75.

83. Sdr. Muchdi PR menerangkan bahwa Sdr. Bambang Irawan

memang agen BIN yang direkrutnya sendiri sejak tahun 200276. Namun sebenarnya sebelum direkrut sdr. Muchdi PR, sdr. Bambang Irawan telah tercatat sebagai agen BIN dan pernah menjadi Kepala Pos Wilayah BIN Kalimantan Selatan77.

4.1.2. PBP menghubungi Munir

84. TPF menemukan fakta bahwa PBP menghubungi Munir di nomor 0811990568 dengan menggunakan nomor 0815920226778 selama 52 detik pada tgl 6 September 2004, pukul 20.43.20 WIB. Kemudian PBP kembali menelpon Munir pada pukul 21.05.26 WIB selama 24 detik pada tanggal yang sama.79

4.2. FAKTA-FAKTA YANG DIDAPAT DALAM LINGKUNGAN BIN

4.2.1. Sistem Kompartementasi

85. TPF menemukan fakta-fakta bahwa sistem kerja dalam lingkungan BIN menggunakan sistem kompartementasi.80 Sistem ini memberi kewenangan pada masing-masing deputi untuk sepenuhnya mengelola operasi, rekrutmen dan budget tanpa saling mengetahui. Namun demikian dalam sistem kompertamentasi ini,

74 Manifest Garuda tanggal 14 Mei 2003 dan pengakuan Pollycarpus Budihari Priyanto kepada Ketua TPF.Munir.Brigjend.(Pol).Drs.Marsudi Hanafi.

75 BAP Muchdi PR di penyidik, tanggal 18 Mei 2005.76 BAP Sdr. Muchdi PR di Penyidik, tanggal 18 Mei 2005.

77 Sdr. Bambang Irawan Juga aktif sebagai pengurus Perbakin.Sdr. Bambang Irawan ditugaskan di Aceh oleh Sdr. Muchdi PR. Untuk menjalankan tugas itu BI diberikan surat izin penggunaan senjata api.

78 Nomor ini betul milik PBP sesuai rekaman hubungan komunikasi PBP dengan Hendardi dan rekaman komunikasi PBP dengan aim. Munir.

79 Keterangan sdri. Sudwati, istri Munir dalam BAP Penyidik tanggal 3 Desember 2004.80 Wawancara dengan sdr. Nurhadi Djazuli, sdr. Suparto dan sdr. Sumarno.

32

822823824825826

827828

829830831832833834

835836837838839840841

842

843

844845


masing-masing deputi bertanggung jawab secara langsung kepada

Kepala BIN. Ketiga pejabat dalam lingkungan Sekretariat BIN dibawah Sekretaris Utama hanya bertugas mencatat secara administrasi dokumen dan surat menyurat sepanjang diminta oleh Kepala BIN.

4.2.2. Rekruitmen Agen Dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api Oleh Kepala BIN.

86. Dengan sistem kompartementasi di atas, berdasarkan keterangan dari sdr. Nurhadi Djazuli81, sdr. Suparto82, sdr. Sumarno83 dan

Suhirto84 maka kepala BIN dan masing-masing deputi berwenang untuk merekrut agen yang dibutuhkan guna keperluan kepala BIN dan masing-masing deputi. Rekrutmen tersebut tidak selalu dicatat dalam sistem administrasi sekretariat BIN Biro Kepegawaian.

87. Untuk penggunaan senjata, dari keterangan dan dokumen yang diperoleh TPF, daftar nama pemegang senjata tercatat di

sekretariat BIN pada Biro Umum. Status pemegang senjata dicatat dalam register BIN dengan menyebut jabatan struktural atau jabatan fungsional dari pemegang senjata. Pemberian senjata tersebut didasarkan atas perintah Ka BIN atau permintaan masing- masing deputi atas persetujuan Ka BIN.

4.2.3. Keterangan Yang Saling Bertentangan Tentang Agen

88. TPF menemukan sejumlah fakta berupa keterangan yang saling bertentangan dari agen BIN yaitu sdr. Nurhadi Djazuli (mantan

81 Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan mantan Sesma BIN sdr.Nurhadi Djazuli pada tanggal 9 Mei dan 18 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor Departemen Luar Negeri RI.

82 Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Sesma BIN sdr. Suparto pada tanggal 20 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

83 Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Kepala Biro Umum sdr Sumarno pada tanggal 12 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

84 Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Kepala Biro Kepegawaian.sdr Suhirto pada tanggal 16 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

33

846847

848

849

850851852853854855856857858859860861862863864

865

866867868869870871872873874875876


Sesma BIN) dan sdr. Suparto (Sesma BIN) mengenai; (1)

Klasifikasi Agen; (2) Kartu Agen BIN; dan (3) Kartu Izin Senjata

1. Tentang Klasifikasi Agen

a. Keterangan sdr. Nurtiadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

89. Pada tanggal 18 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan dengan Mantan Sesma BIN, Sdr. Nurtiadi Djazuli bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri . Dalam pertemuan tersebut TPF mendapatkan keterangan dari Sdr. Nurtiadi Djazuli bahwa secara umum ada agen organik dan Non Organik. Agen Organik adalah Pegawai negeri sipil (PNS).Secara Khusus agen terdiri da ri:1) Agen Ahli

a) Agen Madya ( PNS Gol.IV)b) Agen Penyelia (PNS Gol.Ill)c) Agen Pratama (PNS.Gol II)

2) Agen Terampila) Agen Penyeliab) Agen Pelaksana

b. Keterangan Sdr. Suparto (Sesma BIN)

90. Pada tanggal 20 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan dengan Sesma BIN, Sdr. Suparto bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara. Dalam pertemuan tersebut didapat keterangan dari Sdr. Suparto bahwa tidak mengetahui istilah agen non organik dalam lingkungan BIN.Kategori agen Secara khusus agen terdiri dari 1) Agen Ah li85 , terdiri dari:

d) Agen Madya (PNS Gol. IV A-IVD)e) Agen Penyelia (PNS Gol.Ill C-lll D)f) Agen Pertama (PNS.Gol III A-lll B)

85

34

Syarat Minimal harus melewati jenjang pendidikan S I.

877878879880

881

882

883

884885886887888889890

891892893894895896897898899

900901902903

904

905906


2) Agen Terampil terdiri86 da ri:

a) Agen Penyeliab) Agen Pelaksana Lanjutanc) Agen Pelaksana

2. Tentang Kartu Agen

a. Keterangan Sdr. Nurhadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

91. Pada tanggal 18 Mei 2005 TPF melakukan pertemuandengan Mantan Sesma BIN, sdr. Sdr. Nurhadi Djazuli bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri. Dalam pertemuan tersebut TPF mendapatkan fakta berupa keterangan dari sdr. Nurhadi Djazuli bahwa ada 2 jenis kartu anggota di dalam lingkungan BIN, yaitu kartu PNS dan kartu agen.

92. Menurut keterangan sdr. Nurhadi Djazuli, semua PNS diBIN mendapat kartu yang dikeluarkan oleh BAKN, namun tidak semua PNS dilingkungan BIN mempunyai kartu agen BIN. Guna keperluan operasi intelijen, BIN mengeluarkan kartu agen yang berisikan identitas yang disamarkan. Adapun yang menanda tangani kartu agen dilapangan adalah Sekretaris Utama atau Ka BIN. Sdr. Nurhadi Djazuli selama menjabat sebagai Sesma telah menandatangani sekitar 60 (enam puluh) buah kartu.

93. Kartu anggota BIN seharusnya tidak diperuntukkan untukagen non organik namun karena adanya hak prerogatif dari ka BIN maka agen non organik dapat memiliki kartu anggota BIN.

94.

86


Pada tanggal 20 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan dengan Sesma BIN, sdr. Suparto bertempat di Kantor BIN.

35

Syarat Minimal harus melewati jenjang pendidikan Dili.


907908909

910

911

912

913914915916917918919920

921

922923924925

926

927

928

929930931932

933

934

935936

Dalam pertemuan tersebut didapat fakta berupa

keterangan dari sdr. Suparto bahwa hanya pegawai dalam lingkungan BIN yang memiliki kartu anggota BIN.

3. Tentang Surat Izin Senjata Api

a. Keterangan Sdr. Nurhadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

95. Dari fakta yang didapat TPF dari sdr. Nurhadi Djazuliditemukan informasi berupa keterangan bahwa Ka BIN dapat memberikan izin penggunaan senjata api kepada seseorang, terlepas dari statusnya sebagai pegawai BIN atau tidak. Sdr. Nurhadi Djazuli sebagai Sesma bertugas menerbitkan surat izin penggunaan senjata yang telah disetujui Ka BIN. Sdr. Nurhadi Dzajuli tidak menerangkan siapa saja yang pernah diberikan izin tersebut.


96. TPF menemukan fakta berupa keterangan dari sdr. Supartobahwa tidak ada orang diluar BIN yang bisa mendapatkan izin penggunaan senjata api dari BIN, karena orang tersebut bukan PNS didalam lingkungan BIN.

4.3. MEKANISME KERJA TPF DENGAN BIN

4.3.1. Kesepakatan Protokoler TPF dengan BIN

97. Sesuai dengan protokol yang disepakati bahwa BIN akan memberi akses informasi dan dokumen yang dibutuhkan TPF untuk pengumpulan keterangan yang dianggap perlu berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Munir.

4.3.2. Akses TPF Terhadap Dokumen

98. Sesuai protokol pencarian fakta yang disepakati bersama TPF dan BIN pada bulan April 2005, BIN sepakat untuk memfasilitasi TPF

36

937938939940

941942943944945946947948949

950951952953954955

956957958959960961

962963964965966967


melakukan penelitian terhadap dokumen di lingkungan BIN.

Namun sampai memasuki masa akhir keijanya, TPF belum dapat memperoleh akses sejumlah dokumen relevan dengan kasus meninggalnya Munir.

99. Dalam usaha penelitian dokumen didalam lingkungan BIN, TPF telah meminta melalui surat Nomor: B-79/TPF/V/2005 tertanggal 9 Mei 2005, untuk meminta dokumen Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sesma. Atas permintaan tersebut BIN menjawab melalui surat Nomor : K-322A//2005, tertanggal 11 Mei 2005 yang isinya menolak permintaan TPF dengan alasan bahwa dokumen sertijab tersebut termasuk yang dilindungi UU Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan dan butir (b) dan (c) dari protokol kesepakatan antara BIN dengan TPF.

100. Pada tanggal 17 Mei 2005, TPF kembali mengirimkan surat Nomor : B-89/TPFA//2005 ke BIN untuk mendapatkan akses terhadap dokumen. Atas permintaan tersebut BIN menjawab melalui surat Nom or: K-402A/I/2005 tertanggal 9 Juni 2005 yang juga menolak permintaan TPF atas akses dokumen dengan alasan yang sama ditambah ketentuan pasal 322 KUHP.

101. Pada tanggal 17 Juni 2005, TPF sekali lagi mengirim surat Nomor: B-128/TPF/VI/2005 untuk mengakses dokumen dalam lingkungan BIN, atas permintaan tersebut kembali BIN menolak permintaan TPF melalui surat Nomor: K-425A/I/2005 tertanggal 16 Juni 2005

(peneraan tanggal disurat ini adalah salah tulis - terlampir) dengan ditambah alasan harus melalui Penyidik.

102. TPF juga menyampaikan permohonan secara lisan kepada BIN. Secara lisan telah disampaikan dalam pertemuan dengan Contact Person BIN di kantor BIN tertanggal 12 Mei 2005, komunikasi telepon tertanggal 13 Mei 2005, pertemuan dengan Contact Person BIN di kantor BIN tertanggal 16 Mei 2005, pertemuan dengan Contact Person BIN di kantor Departemen Luar Negeri

37

968969

970971972973974

975

976

977978979980

981

982

983984985986987

988989990991992993994995

996997998


tertanggal 18 Mei 2005, dan terakhir dalam pertemuan dengan

Sekretaris Utama sdr. SUPARTO di BIN tertanggal 20 Mei 2005.

103. Penolakan BIN untuk memberikan akses terhadap dokumen ke TPF menurut keterangan Sdr. Suparto, Sekretaris Utama BIN, adalah perintah langsung dari Kepala BIN sdr. Syamsir Siregar yang pada intinya untuk tidak memperlihatkan dan memberikan dokumen apapun kepada TPF.

4.3.3. Penolakan Beberapa Agen BIN terhadap Undangan TPF.

104. Dalam usaha mengumpulkan informasi mengenai kasus kematian Munir, TPF telah beberapa kali mengundang agen BIN sesuai dengan protokol, yaitu sdr. AM. Hendropriyono, sdr. Muchdi PR, dan sdr. Bambang Irawan.

4.3.4. Penolakan AM.Hendropriyono

105. Undangan TPF terhadap AM.Hendropriyono dilakukan pertama kali dengan Surat Undangan nomor B-100/TPFA//2005 tertanggal 30 Mei 2005. Adapun surat undangan tersebut berisi undangan untuk pertemuan hari Senin, tanggal 6 Juni 2005, pukul 10.00 WIB di Sekretariat TPF.

106. Terhadap surat undangan TPF nomor B-100/TPFA//2005 tertanggal 30 Mei 2005, Tim Pembela sdr. AM. Hendropriyono, sdr. Syamsu Djalal dan kawan-kawan menyatakan secara tertulis bahwa sdr. AM. Hendropriyono tidak dapat menghadiri undangan TPF untuk tanggal 6 Juni 2005 dikarenakan ada sesuatu hal yang harus dilakukan di luar kota Jakarta. Tim Pembela Hendropriyono juga meminta TPF menggunakan Protokol antara TPF-BIN dalam rangka pengumpulan informasi dari Sdr. AM Hendropriyono.

107. TPF dapat memenuhi permintaan sdr. AM Hendropriyono untuk menggunakan Protokol antara TPF-BIN dalam upaya pengumpulan informasi darinya. Selanjutnya TPF mengirimkan

38

99910001001

10021003100410051006

10071008100910101011

1012

1013

10141015

101610171018

101910201021

102210231024

102510261027

10281029


surat Undangan kedua dengan nomor B-114/TPF/VI/2005

tertanggal 7 Juni 2006 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 9 Juni 2005 pukul 10.00. WIB di Sekretariat TPF.

108. Atas undangan TPF tersebut, Sdr. AM. Hendropriyono melalui kuasa hukumnya, menjawab dengan surat tertanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa Hendropriyono tetap tidak dapat menghadiri undangan TPF untuk tanggal 9 Juni 2005 dikarenakan masih berada di luar kota Jakarta.

109. Selanjutnya TPF menyampaikan undangan yang ketiga kalinya dengan Surat Undangan nomor B-126/TPFA/I/2005 tertanggal 9 Juni 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2005 pukul10.00. WIB di Sekretariat TPF. Untuk yang ketiga kalinya, sdr. AM. Hendropriyono tidak hadirtanpa memberikan alasan.

4.3.5. Undangan TPF kepada Sdr. Muchdi PR

110. Tim Pencari Fakta mengundang sdr. Muchdi PR sebanyak 4 (empat) kali dengan surat undangan sebagai berikut:

b. Surat Undangan nomor B-101/TPFA//2005 tertanggal 30 Mei 2005 untuk pertemuan hari Jumat, tanggal 3 Juni 2005, pukul 10.00 WIB di Sekretariat TPF

c. Surat Undangan nomor B-110/TPFA/I/2005 tertanggal 3 Juni 2005 untuk pertemuan hari Selasa, tanggal 7 Juni 2005 pukul10.00. WIB di Wisma PGI, Jl. Teuku Umar No.17 Jakarta.

d. Surat Undangan nomor B-113/TPFA/I/2005 tertanggal 7 Juni 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 8 Juni 2005 pukul10.00. WIB di Sekretariat TPF,

e. Surat Undangan nomor B-127/TPFA/I/2005 tertanggal 9 Juni 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 15 Juni 2005 pukul 14.00. WIB di Sekretariat TPF.

111. Semua undangan tersebut dikirimkan melalui BIN sesuai dengan Protokol, namun sdr. Muchdi PR tidak pernah hadir. Penghubung

39

1030103110321033

1034

1035

103610371038103910401041104210431044

104510461047104810491050105110521053


BIN87 menyatakan bahwa sdr. Muchdi PR tidak bisa menghadiri

undangan TPF mula-mula dengan alasan MPR masih berada di Irian Jaya Barat, selanjutnya dengan alasan yang tidak jelas MPR tidak datang.

4.3.6. Undangan TPF terhadap Sdr. Bambang Irawan.

112. TPF mengundang Sdr. Bambang Irawan dengan surat undangan nomor B-118rTPF/VI/2005 tertanggal 7 Juni 2005 untuk pertemuan hari Senin, tanggal 13 Juni 2005 pukul 14.00. WIB. di Sekretariat TPF. Tertiadap undangan TPF ini pejabat penghubung dari BIN88 menyatakan, Sdr. Bambang Irawan setuju bertemu dengan TPF di kantor Lemhanas. Tetapi pada hari yang ditentukan, pejabat penghubung BIN menyatakan bahwa Sdr. Bambang Irawan tidak bisa hadir dikarenakan masih di luar kota dengan alasan ketinggalan pesawat.

113. Selanjutnya kepada pejabat penghubung dari BIN TPF meminta agar menghadirkan Sdr. Bambang Irawan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 pada pukul 14.00 WIB di kantor Lemhanas. Namun pada hari yang ditentukan sekitar pukul 08.00 TPF mendapat informasi melalui short message service (SMS) dari pejabat penghubung BIN bahwa Sdr. Bambang Irawan tidak dapat hadir memenuhi undangan TPF, dengan alasan yang bersangkutan akan memberikan keterangan kepada Penyidik Mabes Polri.

87 Dharsono.SH88Ibid.

40

1054

105510561057

10581059106010611062106310641065106610671068106910701071

107210731074107510761077

107810791080


BAB VANALISA FAKTA

5.1. Latar Belakang Situasi dan Kondisi

114. Keseluruhan aktifitas Munir dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi

manusia telah menimbulkan adanya ketidaksenangan dari beberapa kalangan termasuk BIN. Terutama ketika Munir mengkritik keras usulan kewenangan BIN yang dirumuskan dalam draft RUU Intelijen89 yang dibuat oleh BIN dan direncanakan akan dibahas oleh DPR pada tahun 2002-2003. Kritik yang dilontarkan Munir mencakup keinginan BIN agar diberi kewenangan penangkapan dan penahanan, kewenangan Kepala BIN dalam pemberian izin penggunaan senjata, serta memperluas struktur BIN hingga ke daerah, bahkan ke tingkat

desa. Munir dan rekan-rekan sekerjanya juga pernah menggugat Keputusan Presiden Megawati mengenai pengangkatan sdr. AM. Hendropriyono sebagai Kepala BIN melalui PTUN Jakarta atas dasar pertimbangan bahwa sdr. AM. Hendropriyono diduga kuat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Lampung90.

115. Ketidaksenangan BIN diekspresikan dengan memberikan perhatian yang khusus karena Munir dianggap telah mengganggu kepentingan BIN. Hal ini terlihat dari pendekatan sdr. AM. Hendropriyono kepada sdr. Todung Mulya Lubis, meminta melunakkan sikap Munir terhadap BIN. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Deputi V BIN sdr. Muchdi Purwopranjono kepada sdr. Adnan Buyung Nasution.

116. Pendekatan BIN juga dilakukan secara langsung oleh Deputi VII BIN sdr. Bijah Soebijanto kepada Munir, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi.

89 BIN tidak pemah mengakui secara resmi bahwa draft ini berasal dari BIN.90 Periksa Kliping TPF tentang Munir, BIN dan AM Hendropriyono dalam pemberitaan di

berbagai media massa sepanjang tahun 2002, 2003 dan 2004 menyangkut kritik Munir terhadap peran Kepala BIN AM Hendropriyono dalam kasus Direktur ICG Sidney Jones dan kasus pelanggaran HAM Talangsari, peran BIN dalam penanggulangan terorisme, peran BIN dalam kasus penangkapan Umar Al Farouk, keinginan BIN memperkuat kewenangannya melakukan penangkapan, pemberian ijin penggunaan senjata api, perluasan struktur BIN hingga ke tingkat desa, dan lain-lain.

41

108110821083

1084

1085

1086108710881089109010911092

1093

1094

10951096109710981099

11001101110211031104110511061107110811091110


117. Keadaan tersebut disadari oleh Munir apalagi ketika seorang rekan91

memberitahukan bahwa sdr. Munir menjadi target operasi sejak tahun 2002.

5.2. Permufakatan Jahat

118. Dalam peristiwa terbunuhnya Munir di pesawat Garuda GA 974 tujuan Amsterdam, TPF berhasil menghimpun fakta dan keterangan serta dokumen dari berbagai pihak. Dari fakta, keterangan dan dokumen yang dihimpun oleh Tim Pencari Fakta, ditemukan adanya suatu rencana pembunuhan. Rencana itu terlihat dari cara, pemilihan jenis racun, tempat peristiwa, keterlibatan berbagai aktor yang diduga ikut serta, dan aksi-aksi teror yang terjadi sesudah kematian Munir.

5.2.1. Jenis Racun

119. Pemilihan jenis racun yang digunakan untuk membunuhMunir dengan sendirinya telah menunjukan adanya satu perencanaan yang matang, terlihat dari pilihan racun yang dipakai, yang tidak berwarna, tanpa rasa, tidak berbau dan cepat larut dalam minuman, yaitu arsen.

120. Masuknya arsen ke dalam tubuh manusia tidakmenimbulkan reaksi seketika. Lazimnya beberapa waktu setelah masuknya arsen ke dalam tubuh manusia, korban hanya menunjukkan gejala berupa sakit perut, mual-mual, muntah serta diare. Jika dosis yang dikonsumsi cukup besar, maka dalam jangka waktu 6 - 12 jam setelah gejala seperti itu, korban akan mati.92 Kematian karena arsen hanya dapat diketahui melalui otopsi. Dengan sifat dan reaksi seperti itu, penggunaan arsen dalam suatu kasus pembunuhan dimaksudkan untuk mengaburkan penyebab kematian korban.

91 Rekan Munir tersebut adalah seorang pengajar di lingkungan BIN.92 Keterangan dr. Handoko Tjondroputranto, Sp.F.

42

m i

111211131114111511161117

11181119112011211122

11231124112511261127

1128

1129

1130113111321133113411351136113711381139

114011411142

137.

138.

139.

140.

141.


5.2.2. Pilihan Locus Delicti

Pemilihan locus delicti di dalam pesawat selama penerbangan Jakarta - Amsterdam dimaksudkan untuk mencegah korban memperoleh pertolongan medis secara memadai. Ini karena di dalam pesawat tidak terdapat fasilitas kesehatan, serta obat-obat yang dibutuhkan untuk menyelamatkan korban keracunan arsen.

Di samping itu, sesuai dengan hukum internasional, kejahatan yang terjadi di dalam penerbangan pesawat yang berbendera Indonesia (Garuda) akan jatuh ke dalam jurisdiksi hukum Indonesia. Sehingga diperkirakan tidak akan melibatkan pihak lain.

Dengan kondisi penerbangan seperti itu, karena terbatasnya fasilitas dan obat, berarti pelaku telah mempertimbangkan secara matang dan selektif. dalam menetapkan tempat dimana locus peracunan Munir dilaksanakan. Serta dapat dipastikannya nyawa Munir tidak akan tertolong.

5.2.3. Keterlibatan Beberapa Aktor

Dari sifat peristiwa yang menunjukan perlunya pengetahuan yang cukup tentang sifat dan reaksi racun yang dipakai, kondisi dalam penerbangan jarak jauh, seluk beluk administrasi penerbangan dan kemampuan untuk menghitung dan cara untuk menghilangkan jejak, maka dapat dipastikan pelaku dalam perisitwa peracunan terhadap Munir tidak mungkin dilakukan secara individual dan spontan

The Full Secret TPF Report on the Munir Assassination

Documents

Transcript of The Full Secret TPF Report on the Munir Assassination