i

TESIS

PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN KINERJA TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH SULAWESI DAN

WILAYAH KALIMANTAN

THE JOINT BUSINESS GROUP PROGRAM (KUBE) AND POVERTY LEVEL PERFORMANCE IN SULAWESI AND

KALIMANTAN REGIONS

Disusun dan diajukan oleh

TAMSIL JAYADI P0700215001

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

2017

i

TESIS

PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN KINERJA TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH SULAWESI DAN

WILAYAH KALIMANTAN

THE JOINT BUSINESS GROUP PROGRAM (KUBE) AND POVERTY

LEVEL PERFORMANCE IN SULAWESI AND KALIMANTAN REGIONS

Disusun dan diajukan oleh

TAMSIL JAYADI

P0700215001

Kepada

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

2017

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .…………………………………………………………….. i

HALAMAN PENGESAHAN …..………………………………………………. ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ……………………. iii

PRAKATA …..………………………………………………………………….. iv

ABSTRAK …………………………………………..…………………………. vi

ABSTRACT …………………………………………………………………… vii

DAFTAR ISI ..........……………………………………………………….…. viii

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR ……………………………… x

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….. xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 11

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................... 11

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................... 12

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep …………………….………………….. 15

2.2 Tinjauan Empiris …………..…………........................................... 49

2.3 Hubungan Antar Variabel ……………........................................... 61

ix

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran ................................................................... 66

3.2 Hipotesis ................................................................................ ....... 67

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian ................................................................. 69

4.2 Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sample ……………….. 69

4.3 Lokasi Penelitian …………………………………………………………. 69

4.4 Sumber Data ……....................................................................... 69

4.5 Metode Analisis Data ……........................................................... 70

4.6 Definisi Operasional dan Variabel .……………………………………. 72

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data ………………………………………………………....... 74

5.2 Hasil Analisis Statistik ………………………………………………….. 85

5.3 Pembahasan Analisis Statistik ………………………………………… 88

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan ……………………………………………………………… 95

6.2 Saran …………………………………………………………………….. 96

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………. 103

x

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Indeks Kedalaman (P1) ……… 5

Tabel 1.2 Daftar Penerima Bantuan KUBE Pulau Kalimantan dan Sulawesi …… 8

Grafik 5.1 Modal Awal Kelompok KUBE Pulau Kalimantan dan Sulawesi ………. 75

Grafik 5.2 Anggaran KUBE Setelah Mendapatkan Bantuan ……………………… 76

Grafik 5.3 Pengalaman Dalam Kelompok KUBE ………………………………….. 77

Grafik 5.4 Data Lama Sekolah Anggota Kelompok KUBE ……………………….. 78

Grafik 5.5 Data Fasilitasi Anggota Kelompook KUBE …………………………….. 79

Grafik 5.6 Pendapatan Anggota KUBE Sebelum Mendapatkan Bantuan ………. 80

Grafik 5.7 Pendapatan Anggota KUBE Setelah Mendapatkan Bantuan ………... 81

Grafik 5.8 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kalimantan dan Sulawesi …….. 82

Tabel 5.1 Hasil Analisis olah Data …………………………………………………... 86

Gambar 5.1 Kerangka Hasil Penelitian ……………………………………………... 86

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kelompok KUBE Setelah Mendapatkan Bantuan …………….. 103

Lampiran 2 Daftar Kelompok KUBE Sebelum Mendapatkan Bantuan …………… 104

Lampiran 3 Rata-Rata Pengalaman Anggota KUBE …........................................ 105

Lampiran 4 Rata-Rata Lama Sekolah Anggota KUBE ……………………………. 106

Lampiran 5 Jumlah Fasilitasi Anggota Kelompok KUBE ………………………….. 107

Lampiran 6 Pendapatan Sebelum Mendapatkan Bantuan Anggaran ………… 108

Lampiran 7 Pendapatan Setelah Mendapatkan Bantuan Anggaran ………… 109

Lampiran 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan ………………………………………… 110

Lampiran 9 Data Logaritma Natural (LN) ………………………………………… 111

Lampiran 10 Data Base Pendapatan KUBE Sebelum dan Sesudah Anggaran .. 113

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan mimpi buruk yang sangat menakutkan bagi penduduk

dunia dan merupakan isu global disetiap Negara berkembang maupun sedang

berkembang. Bumi ini sebenarnya menyediakan makanan yang cukup banyak bagi

manusia. Masalahnya adalah orang-orang yang kelaparan umumnya terjebak pada

kemiskinan. Mereka kekurangan uang untuk membeli kebutuhan hidup mereka.

Karena kekurangan, umumnya mereka akan sakit dan semakin lemah. Hal ini

mengakibatkan mereka semakin tidak mampu bekerja dan menjadi semakin miskin

dan kelaparan. Ini seperti lingkaran setan kemiskinan yang tidak ada habisnya

hingga orang tersebut dan keluarganya pada akhirnya meninggal dunia.

Dalam Uni Sosial Demokrat (2017) PBB, mengeluarkan data sekitar 25.000

orang di seluruh dunia meninggal setiap hari karena kelaparan atau penyebab-

penyebab lain yang berhubungan dengan kelaparan. Dengan kata lain, setiap 5

detik satu orang meninggal dunia dan mayoritas yang meninggal adalah anak-anak.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup

sumber daya dan pendapatan. Kekurangan kebutuhan dasar manusia seperti

makanan bergizi, pakaian, rumah, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan

kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang

mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan sebagai

warga negara. Orang-orang termiskin di dunia rata-rata hidup di kawasan yang

sedang berkembang seperti Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin.

2

Sedangkan di kawasan yang cukup sejahtera seperti Amerika Serikat, Kanada,

Jepang, dan Eropa Barat, fenomena yang terjadi berupa kekurangan nutrisi,

penyakit mental, ketergantungan terhadap obat-obatan, dan penyakit tingkat tinggi.

Tidak ada Negara yang bisa berkembang apabila kebanyakan di antaranya

miskin dan tidak bahagia ini diperkuat dengan Teori Adam Smith dalam Bukunya ”An

Inquiry into the Wealth of Nationns”. Todaro (2000) pun menganggap bahwa

kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama dalam

pembangunan. Oleh sebab itu Juan Somavia menyatakan bahwa persoalan yang

menjadi agenda prioritas di abad 21 adalah bagaimana mengurangi kemiskinan.

Sekjen PBB Kofi Anand, membuat komitmen untuk memerangi kemiskinan di

dunia yang dikenal dengan “Global Call to Action Against Poverty”. Di Milenium

kedua PBB mempelopori pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan “Tujuan

Pembangunan Milenium (TPM)” atau dikenal dengan “Millenium Development

Goals” (MDGs).

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks

kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan

kemiskinan (distributionally sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-

Greer-Thorbecke (Tambunan, 2001). Metode penghitungan ini merupakan dasar

penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

Berbagai program kemiskinan dengan strategi beragam telah dilaksanakan

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, namun fenomena

kemiskinan masih menjadi issue global di Indonesia. Menurut laporan Human

Development Report tahun 2014, jumlah penduduk miskin terbesar di Asia Tenggra

3

adalah Indonesia, yaitu sebesar 28,28 juta orang. Dari data Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index/HDI), Indonesia menempati urutan 111, urutan

lebih rendah dibandingkan 4 Negara di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura

(11), Brunei (31), Malaysia (62), Thailand (93), dan Filipina (115).

Seperti dirilis Berita Resmi Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, tanggal 2 Januari

2015 dalam portal www.bps.go.id., yang bertajuk Profil Kemiskinan Di Indonesia

September 2014, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin September 2014

mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dan berkurang sebesar 0,55 juta

orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28

juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan

dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang

(11,46 persen).

Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga

BBM pada Nopember 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang ( dari 10,51

juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014.

Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta

orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar

8,34 persen, turun menjadi 8,16 persen pada September 2014. Sementara

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,17 persen pada

Maret 2014, menjadi 13,76 persen pada Sepetember 2014.

4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas (2015)

menyatakan sejumlah indikator kesejahteraan yang dicanangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Perubahan Tahun 2015 memang mengalami

perlambatan hingga periode menjelang tutup tahun ini. Ini disebabkan beberapa

perubahan dalam instrumen fiskal di APBN-P 2015, ditambah dengan tekanan

eksternal yang terus membayangi sepanjang tahun, cukup menyulitkan upaya

percepatan untuk mencapai target-target kesejahteraan. Namun demikian, program-

program penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan dan pengangguran

yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sesuai jalur (on the track). Meskipun

dampaknya secara keseluruhan akan terasa pada jangka menengah dan panjang.

Penurunan target pendapatan negara pada APBN-P 2015 menjadi Rp 1.716,6

triliun dari Rp 1.793,6 triliun, cukup menjadi kendala untuk mengoptimalkan

program-program pemerintah. Berdasarkan APBN-P 2015, target penurunan

pendapatan dari APBN 2015 itu juga sejalan dengan perubahan asumsi makro,

yakni penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,8 menjadi 5,7 persen.

Sementara target kesejahteraan dalam APBN-P 2015 juga sudah mengalami

deviasi. Tingkat kemiskinan dari 9-10 persen disesuaikan menjadi 10,3 persen,

tingkat pengangguran dari 5,5-5,7 persen menjadi 5,6 persen, rasio gini 0,4 dan

Indeks Pembangunan Manusia 69,4.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), tingkat kemiskinan hingga

Maret 2015 sebesar 11,22 atau sebanyak 28,59 juta orang termasuk dalam kategori

miskin. Sementara untuk Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41. Untuk

jumlah pengangguran, per Agustus 2016, sebesar 7,56 juta orang atau 6,18 persen.

5

Berikut jumlah penduduk miskin yang ada di daerah Sulawesi dan Kalimantan

Berdasarkan data BPS Tahun 2017 yaitu dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di

Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

PROVINSI

DATA BADAN PUSAT STISTIK

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) PROVINSI DALAM PERSEN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan

KALIMANTAN BARAT 1.18 1.24 1.24 1.3 1.26 1.09

KALIMANTAN TENGAH 1.02 0.99 1.08 1.02 0.97 1.02

KALIMANTAN SELATAN 0.69 0.81 0.76 0.61 0.65 0.98

KALIMANTAN TIMUR 1.27 0.92 0.99 1.25 0.79 0.69

SULAWESI UTARA 1.14 1.1 2.82 1.16 1.28 1.54

SULAWESI TENGAH 3.09 2.76 1.68 2.28 2.11 2.37

SULAWESI SELATAN 1.91 1.65 1.92 1.65 1.41 1.58

SULAWESI TENGGARA 3.18 2.61 3.21 1.83 2.09 2.05

GORONTALO 4.14 3.72 1.74 3.22 3.13 3.08

SULAWESI BARAT 1.55 2.32 4.38 1.3 1.94 1.54

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Isu utama tentang pemberdayaan dalam pembangunan Chambers (1983)

menyampaikan perangkap deprivasi (concept of deprivation trap) yang menganalisis

penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas serta hubungan sebab akibat yang

saling berkaitan dari ketidakberdayaan (power lessness), kerapuhan (vernerability),

kelemahan fisik (phisycal weaknes), kemiskinan (poverty) dan keteransingan

(isolation). Ada keterkaitan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkap yang

lain. Ketidakberdayaan membatasi akses terhadap sumber daya negara,

memperumit keadilan hukum bagi penyelewengan (abuses), menyebabkan

hilangnya kekuatan tawar menawar (bargaining power), membuat masyarakat

6

semakin rapuh berhadapan dengan kekuasaan lain. Sehingga situasi

ketidakberdayaan ini dapat diatasi dengan enabling and empowering the poor, yang

merupakan upaya penting Karena kemiskinan bukan merupakan kondisi ilmiah

semata-mata melainkan suatu proses peningkatan pemberdayaan secara sosial,

ekonomi dan politis.

Dari segi sosial, ekonomi maupun politis dari segi penanganan pemerintah

terkait dengan pemberdayaan masyarakat, banyak program atau proyek pemerintah

yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat.

Program tersebut dilakukan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga.

Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementeriaan

Pendidikan Nasional, Kementeriaan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementeriaan Kesehatan dan lain-lain. Jenis program yang sudah dilaksanakan

misalnya : Program Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Non Tunai

Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Asuransi Kesehatan Orang Miskin

(ASKESKIN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Keluarga Miskin-Inpres

Delta (BKM IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), PEMP, LUEB P2PK dan lain-lain.

Fokus utama dalam Tesis ini yaitu Program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) dan Kinerja Tingkat Kemiskinan di Wilayah Sulawesi dan Kalimantan dalam

hal ini penanganan kemiskinan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia

dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM-KUBE).

Implementasinya sejak tahun 1983 dikembangkan program KUBE hingga kini masih

menjadi ikon Kementerian Sosial Republik Indonesia. KUBE adalah kelompok usaha

binaan Kementerian Sosial RI yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan untuk

7

melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial

(UKS) dalam rangka kemandirian usaha, meningkatkan kesejahteraan sosial

anggota memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Penanganan kemiskinan melalui KUBE yang dikembangkan Kementerian

Sosial sejak tahun 1983, telah menghasilkan ribuan KUBE, sampai saat ini belum

pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan P2FM-KUBE. Menurut catatan rekapitulasi

pada Direktorat Pemberdayaan Sosial jumlah KUBE dari tahun 2010-2015 mencapai

36.799 KUBE atau mencapai 367.078 KK dengan sasaran sekitar 1.003.420 jiwa

merata di 33 provinsi sedang dengan anggaran DEKON, tahun 2015 mencapai

95.564 KUBE atau 955.646 KK. Artinya sasaran P2FM-KUBE pada tahun 2015

mencapai 132.363 KUBE di 22 provinsi.

Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja antara lain melalui program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk

oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan

Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial

dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan

yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial dalam

rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Melalui

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama

masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai

obyek namun subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya pada

8

konteks ini diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan

perhatian penuh pada aspirasi masyarakat. Selain itu juga pemenuhan hak dasar

masyarakat (Civil Society Service ) serta berupaya untuk menggerakkan roda

perekonomian daerah. Yakni dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil

– hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif ( Competitive

Adventive ), serta memiliki nilai jual yang tinggi ditengah persaingan yang semakin

kompetitif.

Tabel 1.2 Daftar Penerima Bantuan KUBE Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

PROVINSI

DATA KELOMPOK KUBE / TAHUN

PULAU SULAWESI DAN KALIMANTAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kalimantan Barat 1,815 2,136 2,513 2,957 3,479 4,094

Kalimantan Tengah 1,241 1,461 1,719 2,023 2,380 2,800

Kalimantan Selatan 1,638 1,928 2,269 2,670 3,142 3,697

Kalimantan Timur 1,523 1,792 2,109 2,482 2,921 3,437

Sulawesi Barat 1,320 1,554 1,829 2,152 2,532 2,979

Sulawesi Utara 2,601 3,060 3,600 4,236 5,016 5,902

Gorontalo 3,994 4,699 4,845 5,689 6,694 7,876

Sulawesi Tengah 1,907 2,244 2,640 3,106 3,655 4,300

Sulawesi Selatan 3,091 3,637 4,279 5,035 5,924 6,970

Sulawesi Tenggara 2,814 3,311 3,896 4,584 5,393 6,345

Salah satu program, Pemberdayaan Fakir Miskin adalah memberikan bantuan

UEP terhadap KUBE. KUBE adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial

yang dibentuk dari beberapa keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk melaksanakan

kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

dalam rangka kemandirian usaha meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya

dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

9

Tujuan KUBE adalah mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui: (1)

Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam

kelompok; (2) Peningkatan pendapatan; (3) Pengembangan usaha; (4) Peningkatan

kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan

masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan KUBE adalah pelatihan keterampilan berusaha,

pemberian bantuan stimulant sebagai modal kerja atau berusaha dan

pendampingan.

Kajian tentang KUBE dalam penanganan kemiskinan menurut hasil penelitian

Mujiyadi dkk. Menguraikan bahwa dalam aspek konteks: Pedoman bagi

pelaksanaan program, pendamping dan warga binaan kurang mudah dipahami

sehingga pencapaian hasil KUBE belum optimal. Aspek input: Sebagian KUBE

dalam kondisi tidak produktif dan prospektif. Pelatihan pendamping sosial belum

mampu memberikan pengetahuan dalam pendampingan sosial sehingga

pelaksanaan pendampingan menghadapi kendala. Aspek proses: Seleksi KUBE

belum sesuai dengan pedoman, pengelolaan KUBE bervariasi, administrasi kegiatan

yang terdiri dari 10 buku dirasakan memberatkan, beberapa tahapan dalam proses

kegiatan KUBE belum dilaksanakan sesuai tujuan.

Pendapat serupa juga dikemukakan dalam hasil penelitian Suradi dkk. Pada

sisi konteks, panduan pelaksanaan tidak mudah (dipahami) dilaksanakan.

Disamping itu, (masih adanya ego sektoral internal Kementerian Sosial dan

eksternal (instansi sosial di daerah: provinsi, kab/kota) yang menyebabkan

penyelenggaraan program belum optimal. Faktor lain adanya intervensi (pemuka

formal masyarakat-kades) dalam penyelenggaraan program khusus pembentukan

10

KUBE, penentuan pendamping, dan pemilihan jenis bantuan. Dari sisi input,

sebagian besar KUBE tidak memenuhi kualifikasi karena penerima bantuan

pengembangan sudah tidak memiliki aset dari usaha sebelumnya, atau sudah tidak

produktif dari aspek pelatihan pendamping dirasakan belum memadai dengan

kebutuhan, belum memberikan pengetahuan dan keterampilan sosial dalam

pendampingan. Dari sisi proses, seleksi KUBE dan pendamping belum tepat, tidak

adanya dan kurangnya pengalaman kerja dalam mengelola kelompok KUBE,

proposal tidak sesuai potensi lokal, dan kurangnya sosialisasi program. Monev

program belum dilaksanakan dengan baik, dan tidak ada kejelasan bagaimana

tindak lanjut program. Dari sisi produk, aset maupun modal usaha anggota KUBE

belum bertambah, demikian juga iuran kesetiakawanan sosial belum dilaksanakan.

Tidak berbeda jauh hasil penelitian Irmayani dkk. Juga mengungkapkan bahwa

langkah-langkah dalam proses pemberdayaan keluarga melalui KUBE (belum)

dilaksanakan oleh tenaga pelaksana (khususnya) di lapangan, hal tersebut

menyebabkan KUBE gagal.

Mencermati hasil kajian diatas, dapatlah diasumsikan bahwa penelitian dan

kajian tentang penanganan kemiskinan melalui KUBE masih fokus pada input dan

proses pelaksanaan KUBE. Sedangkan analisa dampak KUBE yang mereduksi

kemiskinan terhadap anggota dan masyarakat belum pernah dilakukan. Oleh karena

itu untuk mengetahui pencapaian tujuan KUBE dalam mereduksi kemiskinan maka

peneliti tertarik mengambil judul penelitian : “Program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) dan Kinerja Tingkat Kemiskinan di Wilayah Sulawesi dan Wilayah

Kalimantan”.

11

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah alokasi anggaran KUBE berpengaruh terhadap pengurangan

tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, baik

secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peningkatan

pendapatan terhadap kelompok KUBE ?

2. Apakah lama pengalaman anggota kelompok KUBE berpengaruh terhadap

pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau

Kalimantan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui

peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE ?

3. Apakah lama sekolah anggota kelompok KUBE berpengaruh terhadap

pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau

Kalimantan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui

peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE ?

4. Apakah intensitasitas fasilitasi anggota kelompok KUBE berpengaruh

terhadap Pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi dan

Pulau Kalimantan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung

melalui peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab 4 pertanyaan rumusan

masalah yaitu ;

1. Untuk mengetahui apakah besarnya alokasi anggaran KUBE berpengaruh

terhadap pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi dan

12

Pulau Kalimantan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung

melaui peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE.

2. Untuk mengetahui apakah lama pengalaman anggota kelompok KUBE

berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau

Sulawesi dan Pulau Kalimantan, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung melalui peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE.

3. Untuk mengetahui apakah lama sekolah anggota kelompok KUBE

berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau

Sulawesi dan Pulau Kalimantan, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung melalui peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE.

4. Untuk mengetahui apakah intensitasitas fasilitasi anggota kelompok KUBE

berpengaruh terhadap Pengurangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau

Sulawesi dan Pulau Kalimantan, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung melalui peningkatan pendapatan terhadap kelompok KUBE.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahan perencanaan pembinaan KUBE bagi pemerintah daerah khususnya

lokasi penelitian di wilayah provinsi Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

2. Bahan masukan bagi pemerintah khususnya Kementerian Sosial dan Dinas

sosial provinsi/kota/kabupaten untuk mengevaluasi keberhasilan program

penanganan kemiskinan dengan model KUBE

3. Bagi Direktorat Fakir Miskin sebagai bahan untuk merumuskan dan

melakukan perencanaan program penanganan kemiskinan melalui KUBE

tahun 2018 selanjutnya.

13

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini mereview literatur tentang kemiskinan dan

kajian penanganan kemiskinan dan kajian kelompok KUBE. Pada tingkat

teoritis, digunakan konsep “people-centered, participatory, empowering, and

sustainable” untuk menjelaskan tingkat kemiskinan. Pada tingkat empiris,

dibahas temuan empiris mengenai dampak pemberdayaan masyarakat

terhadap kemiskinan.

BAB III Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. Bab ini berisi gambaran kerangka

konsep yang menunjukkan arah hubungan variabel bebas terhadap variabel

terikat. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis atau dugaan sementara

mengenai hubungan antara masing-masing variabel.

BAB IV Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian

menyangkut jenis data, definisi operasional dan teknik serta instrument

penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang model Kuantitatif yang dipakai

untuk menjawab Hipotesis penelitian ini.

BAB V Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan

pembahasan peneliti terkait bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung

14

Anggaran, Pengalaman, Lama Sekolah, dan Fasilitasi terhadap Kemiskinan

Melalui Pendapatan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan

penelitian serupa di masa yang akan datang.

15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan program Pemberdayaan Fakir

Miskin menetapkan kebijakan antara lain : Peningkatan akses Fakir Miskin terhadap

sumber daya sosial-ekonomi; Peningkatan Prakasa dan peran aktif warga

masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin, perlindungan hak-hak dasar fakir

miskin, peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan kemiskinan.

Sejak tahun 1983 Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan

kebijakan Penanganan Kemiskinan melalui pendekatan kelompok, dikenal dengan

P2FM-KUBE. Pada masa terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, Kementerian Sosial

Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan

melalui Program Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) sesuai

dengan perubahan nama Departemen Sosial Republik Indonesia menjadi

Kementerian Sosial Republik Indonesia maka KUBE masih menjadi icon.

Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok usaha binaan

Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibentuk dari beberapa Keluarga

Binaan Sosial (KBS) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka

kemandirian usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

KUBE merupakan upaya mempercepat penghapusan kemiskinan dengan tujuan

untuk :

16

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota-anggota secara bersama

dalam kelompok

2. Peningkatan pendapatan dan tabungan

3. Pengembangan usaha

4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota

KUBE dengan masyarakat sekitar.

Pada buku petunjuk pengembangan usaha keluarga binaan sosial disebutkan syarat

anggota KUBE adalah :

1. Warga Negara Indonesia dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan

SUSENAS/BPS tahun 2002,

2. Keluarga fakir miskin dengan penghasilan per orang per bulan Rp.49.000,-

(Rp.245.000/KK/perbulan) untuk pedesaan atau Rp. 62.000,-

(Rp.310.000/KK/perbulan) untuk perkotaan dan

3. Tingkat pendidikan tidak tamat SLTP dan tidak ada keterampilan tambahan.

Awalnya UEP dilakukan perorangan dan lokasi tersebar sehingga sulit dalam

Monitoring dan Evaluasi. Awalnya untuk mempermudah pembinaan maka kegiatan

usaha perseorangan tersebut disatukan dalam kelompok. Tujuannya agar para

anggota dapat saling kerjasama secara lebih mudah dibandingkan saling berpencar.

Melalui KUBE diharapkan timbul dampak lain yakni adanya kepedulian dan

kesetiakawanan sosial dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat

dilingkungannya untuk ikut serta dalam produksi yang dilakukan oleh para anggota

KUBE. Dengan demikian bukan saja anggota KUBE yang meningkat

17

penghasilannya, masyarakat sekitar juga merasakan manfaatnya. Tujuan KUBE

adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial KBS melalui UEP dan UKS

2. Meningkatkan prinsip gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan dan

mengumpulkan dana masyarakat melalui Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS).

3. Meningkatkan prinsip koperasi dalam meningkatkan UEP kelompok.

4. Mampu menyisihkan hasil usaha untuk ditabung sebagai modal usaha atau

keperluan mendadak.

5. Terbinanya kegiatan anggota KUBE.

6. Meningkatkan kesejahteraan sosial KBS dan terbinanya usaha jaminan

kesejahteraan sosial (JKS).

Panduan pengembangan KUBE diperlukan beberapa tahapan kegiatan sebagai

berikut :

1. Identifikasi masalah KUBE

2. Pengembangan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki anggota KUBE

3. Agar kegiatan KBS dalam KUBE mampu berkembang maka perlu menyediakan

informasi lengkap dalam mendukung usaha mulai dari teknologi tepat guna

sampai pemasaran

4. Kegiatan KUBE tidak bisa terlepas dari dukungan instansi terkait baik pemerintah

maupun swasta.

5. Kegiatan KUBE bisa berkembang apabila ada investor (pengusaha) ikut

berpartisipasi mengembangkan usaha.

18

Dengan pembinaan melalui kelompok diharapkan terjadinya saling

membantu antara kelompok sehingga dapat meningkatkan kemampuan,

keterampilan dan modal. Diharapkan dengan KUBE, dapat menumbuhkan rasa

kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, rasa kepedulian dan

kesetiakawanan sosial, baik diantara keluarga binaan sosial maupun kepada

masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok. Tujuan kelompok

usaha bersama ekonomi yang sudah dijelaskan adalah meningkatkan kemampuan

anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai

dengan ; meningkatnya pendapatan dan tabungan keluarga; meningkatnya kualitas

pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; meningkatkan kemampuan

anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam

keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; meningkatkan kemampuan

anggota KUBE dalam menampilkan peran-peran sosialnya, baik dalam keluarga

maupun lingkungan sosialnya.

2.1.2 Konsep Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, artinya tidak hanya

berkaitan dengan dimensi ekonomi tetapi dimensi lain seperti pemenuhan kebutuhan

dasar manusia misalnya hak pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan

sebagainya.

Konferensi Dunia untuk pembangunan Sosial, mendefinisikan Kemiskinan

sebagai rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin

kehidupan berkesinambungan; kelaparan; dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat

kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-

19

layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar akibat penyakit yang terus meningkat;

kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan

yang tidak aman, serta diskriminasi serta keterasingan sosial; serta dicirikan juga

oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam

kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Terkait pernyataan diatas J. Friedmean (1993) Juga mengartikan Kemiskinan

itu adalah Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan

sosial, sama halnya dengan yang dikemukakan World Bank (2005) mendefinisikan

bahwa masalah kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat

menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan

dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan,

harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Namun lain halnya dengan Bappenas (2005) dalam Dokumen strategi Nasional

Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya

diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau

sekelompok orang untuk menjadi Miskin.

Kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau

sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan beberapa konsep

tersebut diatas, nampaklah bahwa definisi yang terkandung dalam teori kemiskinan

mencakup seluruh aspek dimana definisi tersebut akan saling melengkapi satu

dengan yang lainnya.

20

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskianan, yaitu

indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan

kemiskinan (distributionally sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-

Greer-Thorbecke (Tambunan, 2001). Metode penghitungan ini merupakan dasar

penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini

memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk

miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-

rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan.

Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks

menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Distributionally Sensitive Index (P2) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan

sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini

menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat

kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan

di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama

pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur

berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

21

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak

sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses

pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, dkk (2005)

mengatakan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan

pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam

kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial

ekonomi (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas. Permasalahan

kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan

secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan

dilaksanakan secara terpadu.

Tantangan utama dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduk miskin tersebut melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar,

peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan

jaminan dan perlindungan sosial. Perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan

secara komprehensif dan terpadu agar terjadi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan

budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Undang Undang

Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang

ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui

pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar

mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya

kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas).

22

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:32), program pengentasan kemiskinan

yang dijalankan mendapatkan kritik antara lain tentang transparansi program, dana

yang kebanyakan tidak diterima oleh kelompok yang ditargetkan. Program tersebut

masih merupakan kebijakan yang terpusat dan seragam dan memposisikan

masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan proses.

Pemerintah menyadari bahwa kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan tidak hanya tergantung kepada kebijakan ekonomi makro saja.

Kebijakan ekonomi mikro bahkan kebijakan ekonomi sosial harus dilakukan

bersama-sama dengan kebijakan ekonomi makro untuk menanggulangi kemiskinan

(Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:44). Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang

dalam tiga arah kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan tidak langsung untuk

menciptakan kondisi yang kondusif, kebijaksanaan langsung yang ditujukan kepada

masyarakat miskin dan kebijaksanaan khusus untuk memperluas upaya

penanggulangan kemiskinan (Soegijoko, 1997:148).

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu,

tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar (Mikkelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba

kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena

tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko,1997:137).

Kemiskinan sering dianalogkan dengan semua sifat kekurangan dan

ketidakberdayaan. Analog ini mengakibatkan definisi kemiskinan menjadi sangat

luas sehingga sulit untuk memahaminya dan kesulitan untuk menentukan langkah

kebijakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan dapat

23

didefinisikan dalam berbagai versi. Ada batasan sederhana yang mengkaitkan

kemiskinan dengan standar minimal yang dihitung berdasarkan pendapatan (income

based poverty line). Mereka yang dinyatakan miskin adalah individu, rumah tangga,

masyarakat, atau kelompok sosial lainnya yang memperoleh pendapatan dibawah

standar minimal. Batasan ini mengabaikan sumber daya tunai (non cash) yang

tersedia di masyarakat dan sulit digunakan dalam situasi setempat yang terbatas.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam

bermasyarakat secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Pengertian ini melihat

kemiskinan bersipat multidemensi yang mencakup kemiskinan insani dan martabat,

konsep kemiskinan multidemensi melihat kemiskinan menjadi berapa katagori yaitu

kemiskinan pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, ketimpangan

struktur usaha, ketidak berdayaan, penyandang masalah kesejahtraan sosial,

ketimpangan gender dan kesenjangan antar golongan dan wilayah.

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1996:3) menyatakan kemiskinan adalah

kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk

mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat

Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005

tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui

bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota

24

masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis

kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan

jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan

menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo (2001:8)).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik.

Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan

jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatankesempatan

meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan

kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204).

Tinjauan yang sama dengan dengan penjelasan berbeda dikemukakan

Nugroho dan Dahuri (2004:165-166). Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan

kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk

memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan

mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari

aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2005:25) memberikan

definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin

adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga

Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara

minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan

kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat

memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh

25

kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam

keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi,

kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah

dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan

sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan

dalam pembangunan.

Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum

merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan

kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa

kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri,

2004:167-168; Soegijoko, 1997:137).

Penyebab kemiskinan dengan dimensi yang lebih luas dikemukakan oleh

Heredia dan Pueblo dalam Agussalim (2009). Menurutnya, kemiskinan struktural

disebabkan oleh hal-hal berikut: (i) kurangnya demokrasi hubungan kekuasaan yang

menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan

masalah yang menjadi perhatian mereka (ii) kurangnya memperoleh alat-alat

produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit dan akses

pasar) oleh mayoritas penduduk (ii) kurangnya mekanisme yang memadai untuk

akumulasi dan distribusi (iv) disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi

memenuhi pasar asing daripada pasar domestik. (v) pengikisan peran pemerintah

sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui

swastanisasi program-program sosial (vi) eksploitasi berlebihan terhadap sumber

26

daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak

kepada orang miskin; dan (vii) kebijakan-kebijakan yang menyebabkan

monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya

penumpukan pendapatan dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan

berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

kemiskinan kronis (chronic poverty) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup

masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian;

dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan

kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (transit

poverty) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi

krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan

nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari

suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut David Cox (2004:1-6) dalam Edi

Suharto (2006) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa

dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan

yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam

pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang

yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena

ketidakberdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti

konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

27

Sedangkan Sharp et. Al dalam Kuncoro Mudrajad (2006:157) mencoba

mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama,

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi

pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusi

yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan

muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya

modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan

(Tim Studi KKP, 2004). Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di

desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60%

penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama

kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan

modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4)

alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuha

dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan

pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak

adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan

kesehatan.

Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang

perlu dipertimbangkan Edi Suharto dalam Agussalim (2009) Pertama, kemiskinan

sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan

dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam

merespon kemiskinannya. Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya

28

tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau

rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang

lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi

sekaligus dinamika kemiskinan. Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga

miskin dapat difokuskan pada beberapa indikator kunci (key indicators) yang

mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian

(livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs

fulfillment), mengelola aset (asset management) menjangkau sumberdaya (access

to Tesources), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social

capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with

shocks and stresses).

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan

permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya

menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh

Chambers (1983) adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap

24 program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan

dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari

Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep

(integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (Proper)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah

kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan

pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang

29

tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang

telah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (Powerless)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada

kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama

dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau

kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini

membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi

rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya

pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang

membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat 25 mencukupinya. Kondisi

dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4. Ketergantungan (dependency)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang

atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat

ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki

kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian

masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan

pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama

yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

30

5. Keterasingan (Isolation)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor

lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang

jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar

fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di

daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif

memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya

kemiskinan.

2.1.3 Konsep Anggaran

Pengertian Anggaran menurut John F. Due dalam Rahardjo (2011) adalah

suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang

diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang,

serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa

lalu. Menurut M. Suparmoko dalam Rahardjo (2011), Pengertian anggaran ialah

suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran

negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Dari pengertian diatas maka anggaran pemerintah atau Anggaran Pemerintah

Belanja Negara (APBN) secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa:

1. Dengan APBN dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijakan pemerintah di

masa lalu dan maju atau mundurnya kebijakan yang hendak dicapai pemerintah

di masa yang akan datang.

31

2. Dengan APBN dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di

masa yang lalu.

3. APBN merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam

ukuran uang, baik kebijakan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di

masa depan maupun kebijakan penerimaan pemerintah untuk menutup

pengeluaran tersebut.

Dalam hal ini terkait anggaran pemerintah yang dikeluarkan terkhusus Kementerian

Sosial adalah Anggaran KUBE yang diberikan oleh masyarakat Miskin dimana

tujuan pemberian anggaran ini adalah untuk membantu usaha atau penambahan

modal usaha agar meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pemberian

Anggaran KUBE ini dalam bentuk belanja modal

2.1.4 Konsep Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut

dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984 : 15). Pengalaman kerja

adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang

dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan

baik (Ranupandojo, 1984 : 71). Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau

keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari

perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu

Trijoko, (2008).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat

penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang

32

dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang

dimilikinya.

Pengukuran Pengalaman Kerja Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana

untuk menganalisa dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adala :

1) Gerakannya mantap dan lancar. Setiap karyawan yang berpengalaman akan

melakukan gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan.

2) Gerakannya berirama Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan

pekerjaan sehari – hari.

3) Lebih cepat menanggapi tanda – tanda Artinya tanda – tanda seperti akan terjadi

kecelakaan kerja

4) Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya

Karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya maka seorang pegawai yang

berpengalaman dapat menduga akan adanya kesulitan dan siap

menghadapinya.

5) Bekerja dengan tenang Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki

rasa percaya diri yang cukup besar (Asri, 1986 : 131)

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja

karyawan. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi – kondisi

tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor

yang dicari dalam diri karyawan potensial. beberapa faktor tersebut adalah :

1) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk

menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.

33

2) Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan

seseorang.

3) Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab

dan wewenang seseorang.

4) Kemampuan – kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari

kemampuan penilaian dan penganalisaan.

5) Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam

pelaksanaan aspek – aspek tehnik pekerjaan.

(Handoko, 1984 : 241)

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang

karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu :

1) Lama waktu / masa kerja. Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang

telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan

telah melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan merujuk

pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan

oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan

menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan

keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai

atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Tingkat penguasaan seseorang

dalam pelaksanaan aspek – aspek tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan.

(Foster, 2001 : 43).

34

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang berpengalaman

akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya berirama, lebih cepat

menanggapi tanda – tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih

siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor lain yaitu :

lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat pengetahuan atau keterampilan yang

telah dimiliki dan tingkat penguasaan terjadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena

itu seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang

mempunyai kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk

bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja.

2.1.5 Konsep Lama Sekolah

Pendidikan berfungsi sebagai driving force atau daya penggerak transformasi

masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan membantu menurunkan

kemiskinan melalui efeknya pada produktivitas tenaga kerja dan melalui jalur

manfaat sosial, maka pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan yang

penting bagi bangsa (World Bank, 2005). Pendidikan sebagai sarana untuk

memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan agar peluang kerja lebih

terbuka dan upah yang didapat juga lebih tinggi. Rahman (2006) menemukan

adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan upah/gaji yang diterima

oleh pekerja.

Menurut teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Lucas dan Romer

(1997), pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

nantinya menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif. Tenaga kerja yang

35

mempunyai produktivitas tinggi akan menghasilkan output yang lebih banyak

sehingga secara agregat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Andersson et.al (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Determinants of

Poverty in Lao PDR menyatakan bahwa pendidikan seseorang sebagai salah satu

determinan konsumsi per kapita. Suparno (2010) menemukan bahwa rata-rata lama

sekolah yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat mampu menurunkan

tingkat kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan

mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dapat meningkatkan

produktivitasnya. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan output perusahaan,

peningkatan upah pekerja, peningkatan daya beli masyarakat sehingga akan

mengurangi kemiskinan.

Frankel (1997) menyatakan bahwa pendidikan khususnya peningkatan

jumlah tahun belajar merupakan suatu syarat untuk tahap dari pembangunan

ekonomi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kualitas sumberdaya manusia

juga akan semakin baik dan akan memengaruhi produktifitas. Ketika produktifitas

meningkat maka penghasilan atau upah yang didapat juga akan meningkat sehingga

akan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan

2.1.6 Konsep Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman,

tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain

untuk mempermudah tugas merupakan proses. Sehingga bila diadaptasi dalam

proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan

menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi

36

kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Pengertian ini yang dirasa

tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan

masyarakat. Khususnya dalam hal ini pendampingan yang dilakukan untuk anggota

Kelompok KUBE agar tujuan dari KUBE ini dapat tercapai.

Pola pendukungan dan bantuan dalam konteks pemberdayaan masyarakat

dikenal dengan istilah “pendampingan”. Secara harfiah pengertian ini merujuk pada

upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah

yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga

pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penerangan,

bimbingan keterampilan, terapi psikologis, dan penyadaran agar masyarakat yang

tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

Dalam situasi kritis, peran pendampingan tidak hanya memberikan

kemudahan terhadap berbagai akses bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan

intervensi langsung kepada masyarakat. Di sisi inilah fasilitator mencoba mengambil

peran sebagai perantara atau katarsis untuk mempercepat proses belajar dan

peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat (civil society) kegiatan fasilitasi

dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas ; Pertama, membina kelompok

masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan

kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai

pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam

pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan

kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu

37

bimbingan atau pendampingan. Fasilitator biasanya identik dengan tugas

pendampingan tersebut.

Secara khusus fungsi fasilitasi atau pendampingan yang dilakukan oleh

pendamping KUBE tergambar dalam aspek kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi dan kebutuhan

Upaya pemberdayaan dilakukan melaui proses analisis awal terhadap situasi

dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang

dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk

dukungan yang diperlukan. Fasilitator akan banyak melibatkan berbagai elemen

masyarakat dalam menyusum rencana, menetapkan instrumen dan langkah-

langkah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat secara

mandiri mengenal potensi dan kebutuhan nyata yang dihadapinya. Dalam proses

ini, sebaiknya fasilitataor melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, pimpinan

agama, organisasi kepemudaan, unit usaha dan lembaga terkait lainnya.

Menggali potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat

dilakukan melalui observasi langsung atau berdialog dengan masyarakat

setempat serta pemanfaatan data sekunder seperti demografi desa, statistik,

status kesehatan dan rencana tata ruang.

2. Memecahkan Masalah

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat

untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi

perubahan. Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang

dipilih, tetapi lebih pada upaya membantu secara sistematis proses belajar

38

masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhan dan memecahkan masalah

yang dihadapinya . Masyarakat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari

proses penyelesaian masalah. Fasilitator berperan memberikan kesempatan

yang luas agar masyarakat secara mandiri menentukan keputusan. Hindari

dominasi fasilitator dalam mengambil solusi, melainkan sebagai penyeimbang

dan pengarah saja, agar solusi yang diambul efektif. Apabila dalam implementasi

program terjadi berbagai masalah, sebaiknya fasilitator selalu melibatkan

masyarakat melalui musyawarah serta koordinasi dengan pihak terkait.

Posisikan diri sebagai pihak yang mempermudah masyarakat menemukan

sendiri jawabanya.

3. Memposisikan Peran dan Tindakan

Ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya.

Dalam situasi ini, fasilitator akan lebih dominan memimpin dan berada di garis

depan. Masyarakat membutuhkan instruksi, arahan, aturan dan bimbingan

secara langsung. Namun demikian, fasilitator tetap memberikan peran yang

cukup kepada masyarakat untuk menentukan keputusan penting dan pola tindak

yang diperlukan. Pada saat masyarakat mulai menunjukan peningkatan

kapasitas dan mampu mengelolanya, maka fasilitator akan mengambil posisi

sebagai mitra atau pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat. Hal ini

dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap akses informasi,

melatih peran, pembagian tugas yang jelas dalam setiap kegiatan, menempatkan

orang sesuai dengan keahlian. Posisi ini akan berubah sesuai kebutuhan dan

kondisi masyarakat yang didampinginya.

39

4. Mengajak masyarakat untuk berfikir

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan

tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Landasan filosofis

fasilitasi adalah perubahan paradigma dan proses berfikir logis (logical

framework) dan terstruktur sebagai bentuk respon terhadap lingkungan. Oleh

karena itu, fasilitasi dilakukan untuk membantu individu, kelompok atau

organisasi agar menggunakan daya nalar dalam mencapai tujuan. Fasilitasi

merupakan suatu proses membangun masyarakat kritis dan rasional atau

dengan menggunakan tesis Paulo Freire bahwa pemberdayaan adalah strategi

pembebasan dari keterbelengguan. Masyarakat memahami berbagai fenomena

hidup dengan mengajak masyarkat untuk “berfikir”: menggunakan daya nalar

dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menyusun perencanaan ke

depan. Mengajak masyarakat berfikir tentang potensi, kebutuhan dan masalah

yang dihadapinya merupakan agenda penting dalam kegiatan fasilitasi. Ajaklah

masyarakat untuk melakukan pemetaan konsep, situasi dan kondisi secara kritis

menggunakan informasi dan sumber lain kemudian diwujudkan dalam bentuk

tindakan atau kegiatan nyata.

5. Memberikan kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan fasilitasi dan menjadi

indikator penting dalam proses pemberdayaan. Sebuah tatanan masyarakat

madani (civil society) dibangun diatas pilar transparansi, dimana masyarakat

dengan mudah mengakses dan memutuskan berbagai kebijakan menyangkut

40

nasib hidupnya. Tranparansi pelaku pembangunan dan distribusi kewenangan

antar pemerintah, legislatif, dan grassroot harus jelas dan terbuka.

Keterlibatan masyarakat dengan institusi yang ada dalam perencanaan,

melaksanakan sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang telah dibuat

mencerminkan bentuk komunikasi dan interaksi stakeholders yang dibangun

atas dasar kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada masyarakat tidak

sebatas sosialisasi strategi program saja, tetapi harus melibatkan peran aktif

masyarakat sebagai pelaku utama. Fasilitasi dilakukan untuk menempatkan

masyarakat sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Fasilitator

hendaknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil

peran dan melaksanakan program sesuai dengan kemampuannya. Pada

dasarnya bantuan merupakan stimulan untuk merangsang pertumbuhan dan

rasa percaya diri bahwa masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang

dihadapi.

6. Kemandirian dan Pengambilan Keputusan

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan

kemandirian (otonomi) dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya

pencapaian tujuan. Kemandirian menjadi salah satu paradigma pembangunan

yang mengilhami upaya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah Proses ini

perlu didukung oleh institusi lokal dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga tidak

berakibat pada penyalahgunaan wewenang pemerintahan lokal tetapi lebih

meningkatkan keterlibatan institusi masyarakat dalam menentukan kebijakan di

daerahnya. Artinya masyarakat diberikan ruang cukup untuk menentukan pilihan

41

atas sejumlah alternatif dan menetapkan visi dirinya ke depan. Keputusan

sepenuhnya di tangan masyarakat sendiri sebagai perencana, pelaksana,

pengawas dan evaluator. Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan

harus terus dikembangkan. Fasilitasi harus mampu mengurangi bentuk

intervensi yang tidak perlu yang dapat menghambat kemandirian masyarakat,

sehingga masyarakat benar-benar tahu dan ikut menentukan jenis kebijakan

yang dianggap tepat tentang dirinya sendiri.

7. Membangun Jaringan Kerja

Fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping baik dikalangan pemerintah, LSM

atau institusi lain harus menyentuh aspek penguatan jaringan dari tingkat institusi

nasional hingga masyarakat. Penguatan jaringan sangat penting dalam

membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan masyarakat

mengantisipasi perubahan. Jaringan yang dibangun harus mengacu pada

optimalisasi program, dimana keterlibatan organisasi masyarakat, LSM,

pemerintah, dan institusi lain berjalan secara sinergis. Berikan peran yang luas

kepada masyarakat untuk dapat menjalin hubungan kemitraan dengan pihak

terkait. Tugas pengembangan jaringan bukan saja menjadi tanggung jawab

fasilitator melainkan masyarakat sendiri. Jaringan yang dibangun oleh

masyarakat sendiri akan lebih optimal dan memiliki nilai strategis dalam proses

pemberdayaan. Fasilitasi atau Pendampingan, mempunyai peran sangat penting

bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS

merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara

fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur

42

kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panita Pemimpin Usaha

Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

2.1.7 Konsep Pendapatan

Pendapatan Memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi

mana kita meninjau pengertian pendapatan tersebut. Pendapatan merupakan hasil

yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan

timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, penjualan jasa,

penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty

dan dividen. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan

atas barang dan jasa yang dijual, dan merupakan unsur yang paling penting dalam

sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya

sebuah perusahaan. Pada dasarnya pendapatan diperoleh dari hasil penjualan

produk atau jasa yang diberikan. Pengertian pendapatan terdapat penafsiran yang

berbeda-beda bagi pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang

disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu,

menurut John J. Wild (2004) secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari sisi

ekonomi yaitu ;

1. Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan

keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi

pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari

43

total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada

jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah

jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan

diakibatkan perubahan modal dan hutang.

2. Menurut Kieso, Warfield dan Weygand (2011;955) menjelaskan definisi

pendapatan adalah sebagai berikut ; Gross inflow of economic benefits during

the period arising in the ordinary activities of an entity when those inflows result

in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity

participants.

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah arus

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas

selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan equitas

yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

3. Menurut Skousen, Stice dan Stice (2010;161) Pendapatan adalah arus masuk

atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi

barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas

utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.

4. Dyckman (2002 : 234) Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya

atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari

keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang,

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral

entitas yang sedang berlangsung.

44

2.1.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and

sustainable” konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan

dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses

kemiskinan lebih lanjut (safety net). Pemikiran ini pada periode akhir-akhir ini banyak

dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep

pertumbuhan di masa yang lalu.

Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari

apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut alternative development, yang

menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality

and inter-generational equity”. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup

pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan

yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Pertama-tama

perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan

masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu

bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang

bersangkutan. Sumber keberdayaan masyarakat secara fisik (sehat fisik dan mental,

terdidik, kuat serta inovatif) dan nilai-nilai intrinsik (nilai kekeluargaan, kegotong

royongan, kejuangan). Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang

berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan asas partisipasi (partisipatory),

jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equalty) yang dalam prosesnya

45

memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan

dan kemandirian.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun

pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut

pandang kita pemberdayaan masyarakat secara Implisit mengandung arti

menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti

kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung

adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal,

akses ke pasar dan kedalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan

manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat

yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang

nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, Negara

mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu

menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (public

policies) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab adalah bagian pokok

dari upaya pemberdayaan ini. Sungguh penting disini adalah peningkatan partisipasi

46

rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya

dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Pemberdayaan juga mengandung pula arti melindungi. Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah disebabkan

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan

dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep

pemberdayaan masyarakat. Melindungi diartikan sebagai upaya untuk mencegah

terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang

lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin

tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya

setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat

dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk

memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara bersinambungan.

Mengutip pernyataan Margono (1986) dalam proseding pemberdayaan

sumberdaya manusia menuju terwujudnya masyarakat madani di IPB,

pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan kondisi dan

situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk

mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa perkembangan itu

adalah hasil kekuatan eksternal, masyarakat harus dijadikan subyek bukan obyek.

Sedangkan menurut Vidhyandika Moeljarto (2000) pemberdayaan masyarakat

banyak ditentukan oleh akses dan kontrol yang dimiliki subyek pembangunan itu

47

pada berbagai sumber daya. Sumber daya pembangunan yang utama adalah

modal, termasuk didalamnya kepintaran, keterampilan, informasi dan teknologi

disamping dana dan tanah.

Selanjutnya A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto (1996)

menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari

“upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah,

Negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil

dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan

suasana kemanusiaan yang adil dan beradap”. Dengan demikian konsep

pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan

yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik,

sosial, budaya dan ekonomi baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara,

regional maupun internasional.

Merujuk dari berbagai konsepsi diatas, maka pemberdayaan merupakan

suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan

mengedepankan asas partisipasi (participatory), jaringan kerja, kemandirian dan

keadilan (equality) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses)

sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian.

Mengacu dari beberapa pendapat para pakar sebagaimana dijelaskan diatas,

maka konteks pemberdayaan mencakup :

a. Perubahan sikap, masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah

perilaku prososial yang normatif

48

b. Peningkatan partisiasi sosial, masyarakat merupakan sasaran kebijakan diberi

kesempatan turut berpartisipasi, bukan hanya dalam pengambilan keputusan,

tetapi juga dalam hal merumuskan difinisi situasi yang merupakan dasar dalam

pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada

masyarakat khususnya masyarakat miskin

c. Solidaritas sosial, pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau

keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan

moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman

emosional bersama

d. Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, melalui pemberdayaan sosial

diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan

warga, khususnya warga miskin

e. Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin, lembaga keluarga

miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang

tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga, dimana fungsi ini semakin

memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga

miskin

f. Perubahan orientasi nilai budaya, dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam

rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi

muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari

sifat warga miskin seperti apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara,

menuju pada orientasi nilai budaya yang proporsial menjadi tujuan utama pada

pengentasan kemiskinan.

49

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Kajian penanganan kemiskinan

Hasil kajian John Friedman dalam kajiannya pada tahun 1992

mengemukakan beberapa kosakata standar kemiskinan yaitu :

1. Poverty line (garis kemiskinan) yaitu tingkat konsumsi rumah tangga mminimum

dapat diterima secara sosial. Biasanya dihitung berdasarkan income, dimana

dua pertiganya digunakan untuk “keranjang pangan”. Perhitungan ahli statistik

kesejahteraan berdasarkan persediaan kalori dan protein utama yang paling

murah.

2. Absolut and relative poverty (kemiskinan absolut dan relative). Kemiskinan

absolut adalah kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan

karenanya tergantung pada kebaikan (amal). Sedangkan kemiskinan relative

adalah kemiskinan yang eksis diatas garis kemiskinan absolut yang sering

dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok nonmiskin

berdasarkan income relative.

3. Desering pool adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-

orang nonmiskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja

demi memperoleh upah yang ditawarkan.

4. Target population. Populasi sasaran adalah kelompok orang tertentu yang

dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat

berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak

punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni

kampung kumuh perkotaan.

50

Penelitian Anne Booth (2002) tentang kemiskinan mengemukakan bahwa

penyebab dari kemiskinan adalah keterbatasan penduduk didalam : (1) mengakses

pasar untuk produk, (2) fasilitas Publik dan (3) fasilitas kredit. faktor yang

mempengaruhi keterbatasan penduduk miskin disebabkan karena faktor geografi,

faktor ekonomi, faktor sosial budaya, lingkungan, dan faktor personal serta fisik.

Studi Ridwan (2008) menyimpulkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh

keterbatasan modal untuk memperbesar usaha, keterbatassan pendidikan

mengakibatkan kurangnya informasi, komunikasi dan wawasan pengetahuan yang

sempit. Rekomendasi yang diberikan adalah memberikan bantuan modal berupa

ternak, serta menambah keterampilan dan fasilitas perdagangan.

Studi Sarpan (2003), penelitian ini membahas mengenai “studi kasus

pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Tandes, Surabaya”. Hasilnya

menyimpulkan bahwa :

1. Mengkoordinir, menata paguyuban-paguyuban pedagang kaki lima dan

membentuk forum untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan oleh

pemerintah.

2. Pembentukan badan pengurusan paguyuban PKL yang lebih dinamis seperti

pembentukan koperasi yang beranggotakan para PKL. Meningkatkan peran

ketua paguyuban dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka.

3. Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam melaksanakan

keterampilan bagi pedagang kaki lima (PKL) di Tandes untuk mengembangkan

potensi mereka. Apabila perlu, dibentuk tim khusus untuk melatih dan

51

membimbing masyarakat miskin dengan pemberian honor atau upah oleh

paguyuban PKL.

Studi Rupelu (2005), tentang “pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap

kemiskinan masyarakat melalui aksesibilitas publik di Kabupaten Buru Provinsi

Maluku” kesimpulannya bahwa faktor keterbatasan modal, rendahnya pendidikan,

kondisi sosial budaya masyarakat, rendahnya tingkat kesehatan berpengaruh positif

terhadap keterbatasan mengakses fasilitas. Disisi lain kondisi sosial ekonomi

masyarakat misikin berpengaruh tidak langsung terhadap akses pasar dan koperasi,

kondisi sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan masyarakat,

aksesibilitas publik pada koperasi dan pasar berpengaruh terhadap kemiskinan,

kondisi sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap aksesibilitas publik, kondisi

sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap akses bank.

2.2.2 Kajian tentang Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)

Mujiadi dkk (2009), dalam penelitian “pemberdayaan masyarakat miskin,

studi evaluasi penanggulangan kemiskinan di lima provinsi”. Mengemukakan

beberapa gambaran kegiatan kelompok usaha bersama antara lain :

1. Aspek Konteks : pedoman P2FM-KUBE kurang mudah dipahami oleh pelaksana

program dan pendamping, sehingga pencapaian tujuan KUBE belum optimal

2. Aspek Input : menemukan kenyataan bahwa sebagaian KUBE dalam kondisi

tidak produktif dan prospektif. Pelatihan pendampingan belum mampu

memberikan pengetahuan dalam pendampingan sosial sehingga dalam

pelaksanaan pendampingan masih menghadapi kendala.

52

3. Aspek proses : seleksi anggota KUBE belum sesuai dengan pedoman,

pengelolaan KUBE masih berfariasi, administrasi kegiatan yang terdiri dari 10

Buku dirasakan memberatkan, beberapa tahapan dalam proses kegiatan KUBE

belum dilaksanakan sesuai pedoman.

Suradi dkk (2007), mengemukakan hasil penelitian pelaksanaan dari sisi

konteks, panduan pelaksanaan P2FM-KUBE tidak mudah (difahami) dilaksanakan.

Sehingga penyelenggaraan program belum optimal. Faktor lainnya adalah masih

adanya ego sektoral di lingkungan Kementerian Sosial RI. Masih kurangnya

koordinasi dalam pelaksanaan Program secara eksternal antara Kementerian Sosial

dengan instansi sosial baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota ; penentuan jenis

bantuan, penyelenggaraan program, penentuan pendamping masih ada intervensi

dari pemerintah daerah khususnya pemuka formal masyarakat, kecamatan, kepala

desa atau kelurahan. Dari sisi input, sebagian besar KUBE tidak memenuhi

kualifikasi karena penerima bantuan pengembangan sudah tidak memiliki aset dari

usaha sebelumnya, atau tidak sudah produktif dan prospektif. Disamping itu,

pelatihan pendamping belum memadai sehingga belum mampu memberikan

pengetahuan dan keterampilan sosial dalam pendampingan. Dari Sisi Proses,

seleksi KUBE dan pendamping belum tepat, proposal tidak sesuai potensi lokal, dan

kurangnya sosialisasi program. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

belum dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada kejelasan tentang tindak lanjut

program. Dari sisi produk, aset maupun modal usaha anggota KUBE belum

bertambah, demikian juga iuran kesetiakawanan sosial belum dilaksanakan.

53

Irmayani dkk (2010), dalam penelitian “Efektivitas pelayanan KUBE, dalam

perspektif ketahanan sosial keluarga” menemukan fakta bahwa tahapan kegiatan

dalam proses pemberdayaan keluarga melalui kelompok usaha bersama ekonomis

(KUBE) belum semua dilaksanakan. Pengembangan KUBE dipengaruhi oleh

kesesuaian tahapan kegiatan KUBE dengan panduan. Pemahaman usaha kelompok

masih sebagai wacana, karena dalam temuan lapangan diketahui fakta bahwa

kegiatan usaha dilakukan sendiri-sendiri. Dampak program pemberdayaan keluarga

melalui KUBE terhadap ketahanan sosial keluarga dapat meningkatkan penghasilan

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, meningkatkan kemampuan

berorganisasi dan meningkatkan kesetiakawanan antara anggota kelompok,

meningkatkan rasa kebersamaan memelihara dan meningkatkan usaha keluarga.

Hermawati, dkk (2005), Studi evaluasi efektivitas KUBE dalam pengentasan

keluarga miskin di era otonomi daerah, menguraikan hasil temuannya bahwa

program KUBE sudah tepat sasaran karena anggota berasal dari petani, buruh tani,

penghasilan terbatas, berusia produktif, berpendidikan rendah, memiliki beban

tanggungjawab keluarga. Karakteristik anggota KUBE, terdapat dua jenis yaitu

KUBE memiliki anggota (1 atau 2 orang) tidak masuk kriteria BPS namun dipilih

dengan alasan memiliki keterampilan, pengetahuan, modal dan jiwa kewiraswastaan

(Pedoman P2FM-KUBE 2004) dan KUBE yang seluruh anggotanya dari keluarga

miskin, temuan fakta menyebutkan bahwa KUBE yang memiliki anggota tidak

termasuk kriteria lebih berhasil dalam mengembangkan usaha dibandingkan dengan

KUBE yang beranggotakan keluarga miskin semua.

54

Mencermati hasil kajian tentang kemiskinan dan program KUBE, terlihat

bahwa konsep tentang kemiskinan masih beragam dan berbeda, namun pada

prinsipnya didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum. Sedangkan

penentuan garis kemiskinan secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak faktor

yang mempengaruhi. Penentuan garis kemiskinan hingga saat ini masih berbeda

antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga tidak ada satu garis

kemiskinan yang berlaku. Kajian penanganan kemiskinan melaui KUBE masih fokus

pada proses pembentukan KUBE, dampak KUBE terhadap anggota, proses

perkembangan KUBE. Adapun evaluasi program KUBE masih fokus pada input dan

output program.

2.2.3 Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan

dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi,

budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses

yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan sesuatu yang dapat

dinikmati oleh masyarakat. Teori-teori ekonomi makro umumnya berpedoman pada

peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan pra anggapan bahwa

kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan

masyarakat, namun dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang

memuaskan. Menurut Brown kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan

kegagalan pasar dan menimbulkan kesenjangan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada

tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan

55

dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan

masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai

jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan

sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program

pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan

kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang

dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh

rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana,

prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan

berpegang pada lima prinsip pokok yaitu :

a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan

pengelola (acceptable)

b. Kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan (accountable)

c. Ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk

mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable)

d. Keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga

menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat

(sustainable)

56

e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan

dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat

tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek

dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka

pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ;

Pertama, upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara popular disebut

pemihakan. Ia ditujukan langsung sesuai kebutuhan kepada yang memerlukan,

dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai

kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat

yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut

efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.

Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan

pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola, dan pertanggungjawabkan

upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri

masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara

individu.

Mencermati uraian tersebut diatas, maka pendekatan kelompok dianggap

efektif. Dalam, penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Terjalinnya kemitraan

57

usaha antara kelompok dapat mengembangkan usaha, memudahkan pemasaran

hasil produk sehingga mampu bersaing.

Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui

daya yang dimiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan

diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena

proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek disebut

sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif

obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat

mendukung proses pemberdayaan yang efektif.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok

(kolektif). Puji Hadiyanti (2006) mengutip pendapat Fredmean bahwa proses wujud

perubahan sosial atau status hirarki yang dicirikan dengan adanya polarisasi

ekonomi, akan meningkatkan kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul

dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling

efektif. Didalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan

dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Diantara anggota kelompok

dapat mengenali kepentingan bersama sehingga dapat menumbuhkan identitas

seragam.

Dalam pendekatannya, pemberdayaan memiliki dua aspek penting, yaitu

partisipatif dan desentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan masyarakat, khususnya

kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, sampai pemanfaatan hasil. Sedangkan aspek

desentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan

58

perencanaan dan pelaksana pembangunan kepada pemerintah desa yang terdekat

dengan penduduk miskin.

Penduduk miskinlah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka

lakukan dan kebutuhan mana yang paling mendesak. Disamping itu pembentukan

kelompok merupakan fase awal pemberdayaan artinya masyarakat miskin diberi

kebebasan untuk membentuk dan menuangkan kreatifitasnya dalam kelompok yang

diinginkan. Pembentukan kelompok menekankan pada prinsip kebersamaan demi

mewujudkan semangat dan kegiatan kooperatif.

Dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota ikut bertanggungjawab, saling

mempercayai dan saling melayani. Kelompok dapat juga dipakai sebagai alat bagi

para anggota untuk mengembangkan aspirasi dan potensi mereka. Pembentukan

kelompok menyediakan suatu dasar (platform) bagi terciptanya kohesi sosial

anggota kelompok. Kohesi sosial akan terbentuk setelah diadakannya pertemuan

rutin untuk membahas pertemuan kelompok dan permasalahannya. Adanya

kedekatan dan mutual interest dari anggota kelompok membantu kelompok untuk

membentuk semangat sukarela. Kondisi ini akan membantu kelompok untuk

mengurangi kerentanan individu dalam menghadapi goncangan yang mendadak dan

kesengsaraan. Akibat sinergestik dari ikatan kelompok ini nantinya akan membantu

mengatasi masalah mereka.

Menurut Puji Hidayanti (2006) sudah banyak bukti bahwa pemberdayaan

melalui kelompok swadaya dipedesaan hanya sebatas slogan dan jargon yang

dipaksakan, bahkan terkesan hanya untuk memenuhi target pembangunan dan yang

seringkali terjadi adalah pemerataan bentuk-bentuk program yang seragam dimana

59

bukan merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Idealnya suatu kelompok

adalah terbentuknya solidaritas kelompok secara bersama-sama mencapai suatu

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya. Akan tetapi tidak menutup

kemungkinan keberadaan kelompok dimasyarakat dapat berjalan dengan efektif

sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat asalkan ditangani secara

profesional.

Menurut Puji Hadiyanti (2006) pendekatan kelompok dalam bentuk usaha

bersama, memerlukan arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan

pertumbuhan dan pemerataan guna menunjang eksistensi kelompok yaitu suatu

proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik

masyarakat, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Proses transformasi ini

harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Ditambahkan pula bahwa kebijaksanaan

penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilih menjadi 3 yaitu :

Pertama kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran

tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial

ekonomi. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang

menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dann

penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan

kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang

menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

Kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan

ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan

akses terhadap prasaran dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar

60

berupa pangan, sandang dan perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan

produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapat rendah.

Ketiga kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya

khusus. Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk

dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat.

Berdasarkan uaraian diatas, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat

dalam program penanganan kemiskinan harus dilaksanakan secara terpilih sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan misi pemberdayaan suatu program

pemberdayaan masyarakat antara lain :

1) Penyadaran. Penyadaran berlangsung dalam proses pengenalan diri akan

potensi diri dan lingkungan sebagai kekuatan yang dapat digerakkan secara

optimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam kontek sosio-budaya dan

struktur sosial.

2) Pengorganisasian. Penguatan organisasi masyarakat mutlak diperlukan dalam

upaya memberdayakan diri mereka, mengacu pada prinsip memanfaatkan

potensi kelembagaan yang berakar kuat dalam struktur masyarakat lokal

3) Kaderisasi. Setiap program pada hakekatnya memiliki keharusan

mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan

mengambil alih tugas pendampingan setelah program berakhir.

4) Dukungan Teknis. Pembaharuan masyarakat setempat umumnya memerlukan

bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumber daya informasi dan

teknologi yang dapat membantu mempercepat pembaharuan itu menjadi

kenyataan.

61

5) Pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem mempunyai sejumlah peranan penting :

koordinasi diperlukan dalam penjadwalan tahapan kegiatan, yaitu menyangkut

fungsi penyadaran, pelatihan, pengorganisasian dan penyediaan sumberdaya

pendukung.

Berdasarkan uraian teoritis diatas terlihat bahwa pemberdayaan merupakan salah

satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Selanjutnya secara praktis, pemerintah

melakukan penanganan kemiskinan melalui program reguler pemberdayaan

masyarakat miskin seperti bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.3 Hubungan Antar Variabel

Kebijakan dalam membangun partisipasi publik berawal dari adanya

awareness of a problem (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Membangun

partisipasi publik yang bertujuan membangun prakarsa setiap orang atau kelompok

masyarakat berpartisipasi horizontal dalam suatu proses pembangunan. Kebijakan

pemerintah daerah dalam membangun prakarsa masyarakat merupakan aplikasi

nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut merupakan tiga

dari lima nilai kebaikan publik yang disebutkan oleh Fisterbusch (1983) diantaranya

nilai keamanan (security), hukum dan ketertiban umum (law and order), keadilan

(justice), kebebasan (liberty), dan kesejahteraan (welfare) sebagai upaya untuk

memaksimasi kebaikan sosial atau kemaslahatan umum bagi warga miskin.

Sehingga, dalam konsep pemberdayaan diidentifikasi beberapa hal yang

menjadi faktor yang dianggap penting dalam menciptakan keikut sertaan masyarakat

dalam pembangunan serta masyarakat yang sejahtera yaitu, ketersediaan anggaran

62

dan fasilitasi atau pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah serta pengalaman

dan pendidikan dari masyarakat.

Ketersediaan anggaran, untuk kelompok-kelompok agar mereka

berpartisipasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kebutuhan mereka.

Tujuan utama ketersediaan dana adalah membangun kemampuan masyarakat lokal

agar mereka dapat mandiri dan mampu mengidentifikasi, memecahkan, dan

melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi terutama dalam hal

modal kerja.

Pendidikan dan pengalaman kerja memberi pengetahuan langsung tentang

pelaksanaan tugas dan landasan untuk mengembangkan diri. Pendidikan dan

pengalaman akan meningkatkan keterampilan dan keahlian yang nantinya bisa

meningkatkan produktivitas. Pengalaman kerja tidak hanya dinilai dari lamanya

bekerja seseorang seseorang pada suatu bidang pekerjaan tertentu saja, akan tetapi

dapat dilihat dari keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja

tersebut. Lamanya seseorang bekerja pada pekerjaan yang sama atau sejenis akan

mengakibatkan lebih tahu dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pengalaman kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang pernah diemban

oleh seseorang, serta lamanya mereka bekerja pada tiap pekerjaan. Pengalaman

kerja sebagai keseluruhan waktu yang pernah dialami sehubungan dengan

pekerjaan tertentu, dengan mengacu pada lamanya seseorang bekerja pada

pekerjaan tertentu, dihitung dalam satuan waktu.

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator,

63

motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk

menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga

mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk

memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan

masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan,

melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Pada dasarnya program pendampingan (tenaga pendamping) memiliki

peranan dasar antara lain : Penasehat Kelompok. Pendamping berperan

memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok

dalam menghadapi masalah. Pendamping tidak memutuskan apa yang perlu

dilakukan, akan tetapi kelompoklah yang nantinya membuat keputusan; Trainer

Participatoris. Pendamping memiliki peran memberikan berbagai kemampuan dasar

yang diperlukan oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, administrasi,

memecahkan masalah, mengambil keputusan dan sebagainya; dan Link Person.

Pendamping berperan sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga-lembaga

yang terkait (stakeholder) dan diperlukan bagi pengembangan kelompok.

Pendidikan, pengalaman dan pendampingan diyakini sangat berpengaruh

terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang, dan hal ini semestinya

terkait dengan tingkat pandapatan seseorang. Artinya secara rata-rata makin tinggi

tingkat Pendidikan, pengalaman serta pendampingan maka makin memungkinkan

orang tersebut memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

64

Jika dikaitkan Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada

beberapa pola yang bisa kita lihat yaitu dimana semua anggota masyarakat

mempunyai income tinggi (tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi (tak ada miskin) tetapi

ketimpangan pendapatannya rendah. (ini yang paling baik). Semua anggota

masyarakat mempunyai income rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan

pendapatannya tinggi. Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah

(semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Tingkat income

masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan

pendapatannya tinggi. Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin,

sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Tingkat income

masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan

pendapatannya tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi

untuk masyarakat miskin maupun peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga

kerja di Indonesia. Sesungguhnya, persoalan yang terjadi adalah akibat kebijakan

pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya,

kebijakan yang diambil tidak hanya menyokong satu sektor saja melainkan

pemerataan di seluruh sektor (pertanian, industri, pemabangunan) dan kebijakan itu

tidak terpusat di wilayah tertentu saja melainkan kesemua wilayah yang ada

sehingga ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. Dari perspektif ini agenda

mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model

pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor

65

dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom

meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan

melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya. Di samping itu upaya

minimalisasi ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor

produksi.

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi

pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan,terutama di Negara

Sedang Berkembang. Todaro dan Smith (2004), mengatakan penanggulangan

kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua

masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di

banyak daerah.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan

terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk

miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin

memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian

mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan

memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari

kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang

selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.