1

1 A. PENGEMBANGAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN

DENGAN HUKUM (STUDI DI KOTA MEDAN)

B. Pendahuluan 1. Latar Belakang Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan bersifat social, sebagaimana makhluk yang bersifat individual, manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tentu saja tidak akan selalu sama dengan kepentingan manusia lainnya, sedangkan sifat sosial yang ada pada diri manusia menyebabkan diri manusia tersebut tidak akan dapat hidup sendiri-sendiri, manusia akan selalu merasakan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Hubungan-hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar dari diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai perangkat aturanaturan yang mengatur kehidupan manusia. Dengan adanya hukum yang hidup di dalam hubungan antara manusia tersebut, maka diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang teratur dan tercipta suatu keadilan di dalamnya. Keadilan akan terwujud apabila hukum menggunakan suatu proses yaitu peradilan, melalui sebuah lembaga yaitu pengadilan, proses peradilan dengan hukum ada suatu hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

2

Hukum memerlukan proses peradilan untuk mewujudkan keadilan, dan sebaliknya peradilan pun akan membutuhkan hukum karena peradilan tanpa hukum tidak akan ditaati oleh masyarakat, hal itu dikarenakan: 1. Manusia tidak suka tunduk pada kemauan sewenang-wenang dari orang lain. 2. Perkembangan moral yang tertinggi pun begitu pula pengetian yang tinggi tentang peradilan tidaklah dengan sendirinya akan menjamin penyelesaian hubungan-hubungan antara manusia dan penertiban kelakukan manusia. Apabila dilihat dari aspek segi fisik maka manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu manusia dewasa dan manusia yang belum dewasa (anakanak). Anak-anak walaupun masih tergolong belum dewasa dan bahkan mungkin belum memiliki kecakapan sebagaimana halnya manusia yang sudah dewasa, anak-anak pun tetap adalah manusia. Sama halnya dengan manusia dewasa, anak-anak lahir dengan sifatnya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, individualitas dan sosial adalah unsur yang komplementer dan saling melengkapi dalam eksistensi anak. Anak manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa masyarakat, tanpa lingkungan sosial tertentu. Anak dilahirkan, dirawat, dididik, tumbuh, berkembang dan bertingkah laku sesuai dengan martabat manusia, di dalam lingkungan kultural kelompok manusia. Maka keluarga (ayah, ibu, anak-anak) dan lingkungan sosial itu dihayati oleh anak sebagai

3

bagian dari dirinya sendiri. Karena itu anak manusia adalah individu sosial yang harus hidup di tengah lingkungan sosial.1 Di muka hukum pun, sama halnya seperti orang dewasa, anak-anak memiliki status sebagai subjek hukum, yang tentu saja secara hukum memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama bersifat sebagai subjek hukum, akan tetapi hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang anak berbeda dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri orang dewasa, karena anak adalah manusia yang lemah, tidak dapat sendiri melindungi dirinya dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya diberbagai bidang kehidupan. Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun pertama permulaan dari kehidupannya. Penegakan hukum dan kebebasan asasi seorang anak, tentu harus dibedakan dengan penegakan hak-hak dan kebebasan asasi orang dewasa. Hal ini disebabkan karena kematangan psikologis seorang anak berbeda dengan kematangan psikologis orang dewasa, terlebih lagi untuk anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan

1 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 42-43.

4

orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa, dan secara lebih jauh ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan juga tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukannya tersebut. Anak-anak seringkali tidak menginsyafi pelanggaran yang telah dilakukannya. Penginsyafan norma ini timbul tergantung pada lingkungan yang memungkinkan anak hidup sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki orang dewasa.2 Beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum antara lain dengan kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak terlantar secara fisik dan mental, faktor lingkungan, dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, semua itu telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui

2 B. Simanjuntak, Pengantar Kiminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1977, hal.297.

5

suatu sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen selalu mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh suatu beberapa asas3 yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Faktor lain yang dapat pula menjadi pencetus kenakalan anak adalah kebutuhan hidup yang sangat mendesak, perbuatan orang lain yang menyakiti harga diri, perbuatan untuk mempertahankan diri, perbutaan untuk mempertahankan diri, tidak adanya pengakuan atau penghargaan, pengaruh orang lain atau tekanan psikis yang memaksa, dan problematika sosial, yaitu faktor fisik yang menyangkut dengan energi yang berlebih, faktor biologis yang bersumber dari keturunan, faktor psikis yang berkaitan dengan kepribadian dan kemampuan intelektual, faktor sosial yang menyangkut dengan ketidakserasian dengan lingkungan, faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, faktor spiritual yang berkaitan dengan bimbingan agama, faktor pengaruh media massa. Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak membagi anak yang berhubungan dengan hukum kedalam dua bagian, yaitu : 1. Anak yang menjadi pelaku perbuatan melawan hukum (tindak pidana) atau yang disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan 3

6

2. Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana. Kedua jenis anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini memiliki hak-hak yang berbeda. Karya ini akan berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang dikhususkan pada hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, atau juga yang dalam undangundang-undang ini disebut sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sejumlah konvensi dan peraturan untuk melindungi anak dengan kondisi khusus sudah ditetapkan dan diberlakukan. Mulai dari Beijing Rules sampai dengan sampai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak telah memberikan rambu-rambu perlakuan dan kondisi yang perlu diperhatikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan misalnya, perlu membedakan perlakukan terhadap anak-anak dan orang yang dewasa. Anak juga perlu diperhatikan untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Pada kenyataannya, anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berkonflik dengan hukum menjalani proses penyidikan seperti lazimnya pada orang dewasa. Termasuk proses integrogasi yang tak jarang diwarnai kekerasan. Begitu pula ketika ditahan, anak-anak itu dicampur dengan orangorang dewasa. Perkembangan dan pembaruan masyarakat madani yang antara lain

7

mendorong pencegahan kejahatan berbasis komunitas ini menjadi salah satu momentum mengembangkan penanganan anak dengan konflik hukum restorative justice. Sebuah upaya untuk menangani perilaku criminal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di dalammnya. Sejak lama restorative justice dipromosikan sebagai upaya

penanganan diluar proses pengadilan formal, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. restorative justice sendiri bertujuan untuk sedapat mungkin mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Penanganan konsep ini memperhatikan dan melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk pelaku itu sendiri. Pergeseran pemikiran kearah restorative justice memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.4 Restorative Justice sebagai konsep pemidanaan bermaksd

menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya, antara kepentingan pelaku dan korban. Sistem pemidanaan yang berlaku sekarang kurang sekali memperhatikan

kepentingan korban, tetapi restorative justice

tidak hanya merumuskan

4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 25.

8

tujuan pemidanaan. Tidak kalah penting adalah mekanisme mencapai tujuan, baik secara keilmuan maupun untuk kepentingan praktis, mekanisme sama atau bahkan dapat lebih penting dari pada rumusan tujuan yang bersifat abstrak dan filosofis. Selain kepentingan korban, dalam konsep restorative justice menyangkut juga kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggungjawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, konsep restorative justice system menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative justice system atau setidak-tidaknya mengkoreksi perbuatan kriminal yang dilkaukanoleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis. Serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Melihat permasalahan diatas, tesis ini akan mengupas secara lebih lanjut segala sesuatu yang menjadi perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui yang dikembangkan sekarang ini model restorative justice system dalam perspektif hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Identifikasi Masalah

9

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan permasalahan, yaitu : a. Penyelesaian konflik anak yang berhadapan dengan hukum pada kenyataannya banyak dilakukan dengan salah kaprah, bahwa anakanak yang berhadapan dengan hukum banyak disamakan dengan manusia dewasa yang berhadapan dengan hukum. b. Pergerakan hukum adalah suatu hal yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah dari keseluruhan kebijaksanaan pemerintah dibidang penyelesaian permalsahan ini. c. Selama ini penyelesaian konflik anak yang berhadapan dengan hukum kebanyakan dilakukan di muka persidangan. 3. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah praktek penegakan hukum di Indonesia telah memenuhi

perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum? 1. Bagaimana koordinasi antara aparat penegak hukum dalam

memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum? 2. Apa sajakah dalam konsep hukum pidana yang perlu dikembangkan untuk melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum?

10

3. Bagaimana pelaksanaan restorative justice sebagai alternatif dalam perlindungan terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum? 4. Tujuan Penelitian Penelitian untuk penyusunan tesis ini dititikberatkan pada upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui restorative justice, sedangkan penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji koordinasi antara aparat penegak hukum dalam

memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep

hukum pidana yang perlu dikembangkan untuk melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum. 3. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan restorative justice perlindungan sebagai alternatif dalam hak-hak anak

terhadap

berhadapan dengan hukum. 5. Manfaat Penelitian Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara

11

teoritis maupun secara praktis. a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan ilmu hukum pidana terutama dibidang hukum

perlindungan anak. b. Secara praktis, bahwa hasil

penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil

penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori yang sudah ada menyangkut dengan restorative justice. 6. Keaslian Penelitian Sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang membahas tentang Restorative Justice. Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli

karena belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian di Program Pasca Sarjana UMSU, Universitas lainnya, begitu juga di internet. Kalaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan

12

permasalahan yang berbeda

7. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep a. Kerangka Teori Pada bagian ini peneliti mengunakan teori penegakan hukum. Alasan memakai teori penegakan hukum, disebabkan Indonesia negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Friedman dalam bukunya Legal Theory mengatakan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : 1) Struktur hukum 2) Substansi hukum, dan 3) Budaya hukum Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama-tama mempunyai struktur. Aspek kedua adalah substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang. Budaya hukum meliputi : Kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa

13

saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan Selanjutnya Friedman menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni : a. Fungsi kontrol sosial (social control). Menurut Donal Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaiannya

berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat

makro dinamika konflik c. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance

function). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (rule of the game). Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (form work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

14

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :5 .......kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan, menilai yang mantap dan mengjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup. Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik apabila menyangkut manusia penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai masyarakat. Berlandaskan sasaran berikutnya, Soerjono Soekanto kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial

menyatakan diperlukan hubungan antara empat faktor, yaitu : a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu antara peraturan perundang-

undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, jaksa, pengacara,5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13

15

petugas lembaga pemasyarakatan. Bilamana peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penagak hukum kurang baik, maka akan terjadi

gangguan pada sistem penegakan hukum. Persoalan moral senantiasa mengemuka dalam pembicaraan

lemahnya penegakan hukum. Bila moralitas aparat penegak hukum tidak dibenahi, hukum senantiasa dapat dijadikan sebagai alat kejahatan (low as a tool crime) c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung

pelaksanaan hukum, yang kurang memadai dalam ukuran tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat. Keempat faktor tersebut, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Bilamana keempat faktor tersebut ditelaah secara teliti, maka akan mengungkapkan hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Suatu perilaku manusia terikat oleh hukum sebab dan akibat sebagai suatu perilaku hukum, yang berkaitan dengan suatu norma atau kaidah. Suatu kaidah hakikatnya merupakan suatu harus terjadi atau suatu perilaku harus terjadi, berisikan suruhan (command),

16

larangan (protibition), dan membolehkan (permit). Perbedaan antara kaidah dengan perilaku kaidah merupakan yang seharusnya terjadi, sedangkan perilaku merupakan suatu kehendak yang telah menjadi kenyataan. Sementara itu Roscue Pound berpendapat law as tool of social engineering yang artinya hukum sebagai sarana pembaharuan, hukum sebagai sarana rekayasa sosial.6 Hukum yang dimaksud tersebut adalah putusan-putusan Hakim, yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan teori ini, dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melalui putusan-putusan hakim, perlindungan terhadap anak di Indonesia akan lebih baik dan lebih efisien. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak atau remaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak terselenggaranya perlindungan anak atau remaja akan membawa akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas pada hakekatnya ini juga

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.7 Pemberian perlindungan dan pertolongan kepada anak penting6 W. Friedman, Legal Theory, (London: Stevens & Sons Limited, 1960) hal. 193296. Dalam Naskah Akademis Tentang Peradilan Anak, Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 8. 7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal.1

17

dilakukan karena pada hakikatnya anak delinkuen yang melakukan tindak pidana itu merupakan anak yang bermasalah, yang karena usianya yang masih muda, ia belum mampu memecahkan sendiri persoalan yang dihadapinya, kepada anak itu belum dapat dimintai tanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya pertolongan dan perlindungan perlu diberikan kepada anak demi kesejahteraan hidup dan masa depannya.8 Salah satu upaya untuk meminimalisir intervensi hukum dikenal istilah Diversi, yakni pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak mereka tidak perlu diproses secara formal sehingga dapat mengurangi implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. Upaya mensyaratkan:9 1. Pengakuan pernyataan dari pelaku, 2. Persetujuan dari pihak korban untuk atau bersalah restorative justice (keadilan yang memulihkan)

8 Muhammad Ali, Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi Dalam Penyidikan Anak, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. 9 Agustinus Pohan, Model Restorative Justice; Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bandung, Hasil Kajian Unicef-LPA Jabar, Bandung, 2005.

18

melaksanakan penyelesaian di diluar system pidana berlaku. 3. Persetujuan kepolisian, dari sebagai peradilan anak yang

institusi yang memiliki kewenangan diskresioner, atau dari kejaksaan. 4. Dukungan setempat melaksanakan penyelesaian sistem pidana anak. diluar peradilan komunitas untuk

b. Kerangka Konsep Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam melakukan penelitian maka harus diberikan batasan penelitian yang dijadikan

19

pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum pidana (formal dan materil), restorative justice harus juga diamati dari krimibologi san sistem pemasyarakatan.10 Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat, hal inilah yang mendorong kedepan konsep restorative justice). Kittayarah menyebut ada enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja restorative justice: 1. perbuatan pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran social yang bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan tindak pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum Negara tetapi pelanggaran trhadap orang. 2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan

10 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, perum percetakan negara RI: Jakarta, 2008, hal 4.

20

hubungan,

baik

terhadap

individu

maupun

masyarakat keadaan semula. 3. korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses, keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku. 4. pelaku diberi kesempatan menerima

tanggungjawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban,

berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain. 5. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumbersumbernya keperluan harus korban mengutarakan dan pelaku, berbagai termasuk

pencegahan pelanggaran. 6. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.11 8. Metode Penelitian

11 Ibid, hal. 7-8.

21

a. Spesifikasi Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sering disebut juga dengan

penelitian kepustakaan, yang bertitik tolak pada data sekunder sebagai data dasar. Penelitian hukum normatif ini dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, sehingga diperoleh hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan ilmiahnya. Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Artinya data yang terkumpul kemudian di olah dan dianalisis, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sebagai bentuk pemecahan masalah. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analitis terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini ditujukan

terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat dengan strategi pendekatan normatif empiris (sosiologis). b) Metode Pendekatan Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriftif sosiologi empiris, dan penelitian deskriptif analisis, artinya data yang didapatkan melalui penelitian di lapangan diolah dan digabungkan dengan data yang terdapat di perpustakaan. Sehingga menggambarkan suatu keadaan atau gejala

22

yang bersifat yuridis normatif empiris. Dengan tujuan memberikan pemecahan masalah.

c) Lokasi, Populasi dan Sampel 1) Lokasi Lokasi penelitian adalah di kota Medan, Propinsi Sumatera Utara karena didaerah ini di anggap cukup strategis sebagai tempat kekerasan terhadap anak. Sehingga patut diteliti untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 2) Populasi Responden dalam penelitian ini adalah orang yang pernah menyelesaikan permasalahan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Informan perorangan / warga masyarakat terdiri dari Praktisi Hukum. Informan Instansi Pemerintah terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri Medan. Dari responden warga masyarakat yakni anak yang pernah menjadi terpidana tindak pidana. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel nonrandom yaitu purposive sampling, karena sampel ditentukan

berdasarkan pertimbangan dari peneliti.

Jadi dalam penelitian ini

peneliti menentukan sendiri responden / informan mana yang

23

dianggap mewakili populasi. 3) Sampel Berdasarkan penjelasan tersebut, maka responden dan

informan dalam penelitian ini adalah sebagaima berikut : a) b) Responden, anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Informan : (1). Instansi pemerintah / penegak hukum, terdiri dari Kapoltabes Medan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan Ketua

Pengadilan Negeri Medan. (2). Praktisi hukum, terdiri dari polisi 2 (dua) orang, jaksa 2 (dua) orang dan Hakim Pengadilan Negeri Medan. (3). Praktisi Hukum, Lembaga-lembaga yang melindungi hakl-hak anak. d) Alat Pengumpulan Data Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : 1) Studi dokumen atau bahan pustaka Bahan pustaka terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dikaji pula bahan hukum sekunder berupa karya para ahli hukum termasuk hasil penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang dengan bahan hukum tertier seperti

24

kamus dan ensiklopedi hukum.

2)

Pedoman Wawancara Wawancara dilakukan terhadap individu rerponden,

Wawancara dilakukan secara terarah.

Oleh sebab itu untuk

pelaksanaan wawancara dibuat pedoman wawancara, sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara juga dilakukan dengan para pimpinan instansi penegak hukum, praktisi hukum dan tokoh masyarakat, ini dilakukan untuk melengkapi data yang diambil secara kuesioner 3) Kuesioner Pertanyaan dalam kuesioner dilakukan dalam bentuk

pertanyaan tertutup dan terbuka, ditujukan kepada pimpinan instansi penegak hukum, praktisi hukum. Untuk memperoleh alat-alat hasil yang akurat, data maka di dalam atas

mempergunakan

pengumpul

tersebut

diperhatikan sebagai acuan bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif empiris atau normatif terapan. Sedangkan pengambilan data dilakukan dalam 2 (dua) tahap penelitian, yaitu penelitian

perpustakaan dan penelitian lapangan. e) Analisis Data

25

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum pidana Restorative Justice, demikian juga data primer yang diperoleh dari anggota masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan tokoh masyarakat, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai Restorative justice, f) Sistematika Penulisan Agar dalam penulisan proposal tesis ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN. Didalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan

Kerangka Konsep, Asumsi (anggapan dasar), Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Spesifikasi, Sumber Data, Alat Pengumpul Data, Analisis Data, kemudian dijelaskan yang merupakan sistematika dari penulisan itu sendiri. BAB II : implementasinya koordinasi antara aparat penegak

hukum dalam pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum

26

BAB III : Instrumen dan konsep hukum dalam konteks hukum pidana yang perlu dikembangkan untuk melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum BAB IV : faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan

restorative justice

sebagai alternatif dalam perlindungan

terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum. BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian dilakukan. C. JADWAL PENELITIAN Penelitian ini dijadwalkan akan selesai dengan alokasi waktu sebagai berikut : No Kegiatan Januari 2010 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penyusunan Proposal Seminar Proposal Persiapan Penelitian Pengumpulan Data Analisis Data Penyusunan Tesis P P P P P P P P P P P 2 3 4 Februari 2010 1 2 3 4 1 Maret 2010 2 3 4

27

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali, Muhammad, 1997, Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi Dalam Penyidikan Anak, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya. Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung Arief, Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,, Citra Aditya Bakti, Bandung Gosita, Arif, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta. Kartono, Kartini, 1990, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), CV. Mandar Maju, Bandung Manan, Bagir, 2008, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, perum percetakan negara RI: Jakarta. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung. Moeljanto, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Pohan, Agustinus, 2005, Model Restorative Justice; Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bandung, Hasil Kajian Unicef-LPA Jabar, Bandung. Pound, Roscoue, 1975, Tugas Hukum, Bhrata, Jakarta Prints, Darwan, 2003, Hukum anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Rosenberg, Ruth, 2003, Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia, Gramedia, Jakarta Simanjuntak, B, 1977, Pengantar Kiminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

28

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wadong, Hasan Maulana, 2000, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak, Gramedia, Jakarta. B. Peraturan-peraturan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

29

ii