Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2013 09_16 hal 01) dr...
-
Upload
tarunaikrar -
Category
Documents
-
view
69 -
download
6
description
Transcript of Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2013 09_16 hal 01) dr...
SELASA | 17 September 2013/11 Dzulqaidah 1434 H
HOTLINE HARIAN PELITA: Langganan dan Iklan Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706781 Redaksi: Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706771
www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 12.685 Tahun XXXIX Harga Eceran Rp3.000,-/Langganan Rp60.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Layanan Pelanggan
(021) 8370 6765 (021) 8378 7120 AP
Etika Pejabat
M asalah etika pejabat merupakan faktor yang sangat penting di dalam terselenggaranya good gover-nance (tata kelola pemerintahan yang baik). Meski-pun etika merupakan kaidah – kaidah moral yang sebenarnya tidak diperlukan peraturan, namun di dalam penyelenggaraan negara, masalah etika pun ternyata perlu diatur. Satu di antaranya ialah
masalah rangkap jabatan. Hal ini diperlukan agar amanah jabatan yang dipe-gang memperoleh perhatian yang besar dari pejabat yang bersangkutan. Kalau seorang pejabat dapat mencurahkan segala pikiran dan kebijakannya kepada amanah jabatan yang dipegangnya, insya Allah pejabat itu akan dapat memenuhi amanahnya. Masyarakat akan memperoleh manfaat dari keberhasilannya.
Masalah rangkap jabatan sesungguhnya masalah lama. Di era tahun 1950-an, ada ketentuan, bahwa pejabat tinggi, pegawai negeri golongan F, tidak dilarang menjadi pengurus sebuah partai. Tujuannya, agar jabatannya tidak dapat dimanfaatkan bagi kepentingan partainya. Baik di dalam peng-umpulan dana partai maupun dalam rangka penyusunan kekuatan politik di instansi pemerintah tempat pejabat itu.
Akhir–akhir ini masalah rangkap jabatan ternyata lebih kompleks. Tidak hanya persoalan rangkap jabatan di partai dan pemerintahan, melainkan juga di internal pemerintah ada rangkap jabatan, yang ternyata justru sudah dianggap lazim, yaitu jabatan rangkap dengan komisaris sebuah BUMN. Rubi Rudiandini, misalnya, juga menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri. Berapa puluh pejabat lain yang menjabat komisaris BUMN yang jumlahnya sekitar 140-an itu? Konon, hal ini diperlukan untuk dapat memberi peluang pejabat yang bersangkutan memperoleh penghasilan tambahan agar pejabat yang bersangkutan dapat fokus pada tugasnya dan terhindar dari tindak korupsi. Ternyata korupsi berjalan terus. Sekarang dipersoalkan, karena juga bisa tim-bul konflik kepentingan antara institusi dan BUMN yang bersangkutan.
Bagaimana dengan bisnis sampingan lainnya? Rekening gendut yang dimiliki seorang pejabat ternyata juga bisa berasal dari bisnis sampingannya. Meskpun tidak terkait dengan jabatannya, etiskah bisnis seperti itu? Misal-nya, dengan menjadi bintang iklan, dari jamu sampai biro perjalanan umroh? Mungkin dari aspek perundangan tidak ada masalah secara etis? Bukankah dari sumpah jabatan bisa dianggap melanggar? Sebab, dengan bisnis sam-pingan itu, termasuk menjadi bintang iklan, setidaknya jabatannya berperan di dalam bisnis yang dilakonimya. Iklannya dianggap kredibel, oleh karena direkomenadsi oleh pejabat. Setidaknya berdampak keberhasilan pemasang iklan, sehingga sang pemasang iklan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Secara tidak langsung, pejabat bintang iklan itu memberi peluang pe-ngusaha yang bersangkutan atau orang lain untuk memperkaya diri. Sampai di sini, tidakkah hal itu berarti tindak koruptif? Apalagi pejabat yang menjadi bintang iklan itu juga (tentunya) memperoleh penghasilan tambahan.
Wacana seperti ini sudah selayaknya memperoleh perhatian dari Kemen-terian PAN dan Reformasi Birokrasi, sebagai bagian dari upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Seandainya penghasilan para pejabat itu masih dianggap belum bisa memadai, lebih baik dinaikkan, dari pada direkayasa menjadi komisaris BUMN atau memiliki bisnis sampingan. Se-lain agar fokus pada tugasnya, juga sebagai upaya pencegahan korupsi. Mung-kinkah? Inilah yang masih meragukan banyak orang. Sebab, masalah rangkap jabatan itu sudah menggurita di dalam kehidupan keseharian kita di dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan keputusan masalah ini pun ada di tangan para pejabat itu. Bersediakah mereka berkorban demi penyelenggaraan pemer-intahan yang bersih dan baik? n
ASSALAMUALAIKUM HIKMAH
JADWAL SHALAT
Habib Munzir Al-Musawa sang Penyejuk►Di Tengah Sulitnya Mencari Tokoh Panutan
Pemimpin yang Adil“Wahai Daud, Kami telah men-jadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”.
(QS Sad: 22)
Ribuan hingga jutaan umat Islam meneteskan air mata, menangis, sedih karena ke
hilangan tokoh yang selama ini menjadi panutan. Dengan dakwahnya yang lemah lembut, santun, tidak menghujat dan menyalahkan orang maupun kelompok, membuat kharisma Habib AlMundir AlMusawwa semakin disegani, tidak saja oleh kaum pinggiran, namun disegani juga oleh kalangan pengusaha hingga pejabat. Karena itu, tidak heran setiap taklim atau tabligh akbar dihadiri umat dari berbagai profesi, mulai dari wong cilik, pe ngusaha, pejabat hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Apalagi dalam setiap taklim atau tabligh akbar selalu diisi tahlil dan dzikir, mengucapkan dan mengagungkan asma Al
lah, dengan membaca Laailaha Illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah) yang berulangulang bersama jemaahnya, mereka yang hadir merasakan ketenangan hati dan jiwa yang luar biasa. Bisa jadi hal itulah yang membuat dakwah model Habib Mundzir AlMusawa jadi pilihan masyarakat Jakarta, yang membutuhkan “kesejukan hati” setelah bekerja keras dan sulitnya menghadapi beratnya tantangan memperoleh penghidupan yang mapan di Ibukota. Sehingga Habib Munzir AlMusawa menjadi “Penyejuk” sulitnya mencari tokoh panutan di tanah air.
“Terus terang, saya kehilangan. Almarhum Habib Munzir AlMusawwa benarbenar menjadi panutan. Setiap saya ada persoalan, baik pribadi, keluar
Halaman 23
Halaman 23
Halaman 23
Sejatinya di suatu negara atau bangsa yang menjunjung tinggi Hukum akan memberikan ketentraman dan rasa aman ter hadap seluruh warga negara. Rasa aman menjadi faktor yang sangat penting untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Beberapa bulan terakhir, penembakan terhadap aparat atau anggota kepolisian Republik Indonesia lagi marak di tanah air.
Penembakan tersebut secara berurutan sebagai berikut: Penembakan yang menewaskan Bripka Sukardi, Selasa, merupakan deretan korban penembakan polisi oleh orang tak dikenal dalam dua bulan terakhir. Dengan kematian Sukardi, empat polisi tewas dan satu polisi yang lain terluka. Selain Sukardi, polisi yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Jakarta selama dua bulan ini adalah Aiptu Dwiyatno, Aiptu Kushendratna, dan Bripka Ahmad Maulana. Aiptu Dwiyatno ditembak oleh orang tak dikenal
pada 7 Agustus 2013 di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Selang sepekan, tepatnya satu hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana tewas ditembak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara seorang anggota polisi yang selamat, meski juga ditembak, adalah Aipda Patah Saktiyono. Dan juga penembakan terjadi pada 27 Juli lalu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
Dari rentetan kejadi tersebut, kelihatannya semuanya sa
ling berkaitan, dan tentu saja bermaksud meneror masyarkat luas, khususnya institusi Kepolisian Negara. Kepolisian berwenang dan bertanggung jawab memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas kriminal, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam,
Selasa, 17 September 2013Dzuhur 11.48Ashar 15.02Maghrib 17.50Isya 18.57
Rabu, 18 September 2013Subuh 04.31
Jadwal berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya
editorial
Jakarta menangis. Itulah kira-kira ungkapan yang tepat atas wafatnya Habib Munzir Al-Musawa.
17 September2009 – Tewasnya gembong teroris indonesia yang paling dicari Noordin Muhammad Top.
HARI LAHIR: Ian Kasela, Vokalis Band Radja (1976); Dullah, Pelukis (1919); Wahab Abdi, Tokoh Sepakbola (1937); Frans Hendra Winarta, Bandung (1943); Windrati Nur Asmoro Edi, Yogyakarta (1958)
Luar NegeriAustralia Abaikan Indonesia Atasi Pencari Suaka
HALAMAN 23
PolitikSistem Pemilu Biang Korupsi Politik
HALAMAN 3
1 Januari 2014
BPJS 104 hari lagi
Visi-Misi Capres Demokrat Tidak MembumiJakarta, Pelita
Visi dan misi peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat normatif. Pernyataan ke11 capres itu laiknya jargon dan sering disampaikan para tokoh lain ketika menjadi calon pemimpin.
“Semua yang disampaikan merupakan ideide besar, tapi normatif dan sering disampaikan,” kata pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat di Jakarta, Senin. Ideide besar itu harus diwujudkan melalui aksi nyata agar masyarakat dapat merasakan langsung kontribusinya.
Misalnya, Pramono Edhie Wibowo, menegaskan hukum harus menjadi panglima, hukum harus ditegakkan demi kepastian dan keadilan serta pemberantasan korupsi. Ini sudah pernah digembargemborkan Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh.
“Namun kenyataannya, Demokrat belakangan tersan dung kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai, termasuk kedua tokoh tersebut,” katanya. Karena itu, masyarakat kini cenderung melihat visi misi seorang tokoh sebagai suatu jargon untuk mencapai kekuasaan.
“Sekarang bukan bicara visi misi. Yang harus dilakukan adalah penajaman ideide besar melalui program kerja secara nyata,” katanya. Konvensi capres Demokrat masih panjang dan para peserta jangan hanya mencari empati masyarakat.
“Masyarakat saat ini sudah cerdas dan dapat menilai mana peserta yang hanya mencari empati dan tulus menjalankan proses konvensi,” kata Cecep. Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai pemaparan visimisi peserta konvensi Demokrat sangat konstruktif untuk membangun bangsa dan disampaikan secara lugas.
“Saya juga mengapresiasi pemaparan visi misi 11 peserta konvensi. Pemaparan 11 peserta konvensi sangat memukau,” kata Ibas. Dia mengatakan, pemaparan semuanya positif dan konstruktif, dengan sudut pandang pembangunan yang beragam dengan gaya pemaparan yang bervariatif.
Ibas memuji kemampuan para kandidat dalam mengulas berbagai permasalahan bangsa dewasa ini serta pemaparan solusi yang akan ditempuh tiaptiap kandidat. “Persyaratan mereka bersih, cerdas dan santun sudah terpenuhi sesuai dengan khittah partai yang kami pegang teguh. Semua kapabel, terampil, dan memiliki pesonanya masingmasing dan tentunya kami berharap masyarakat dapat menilai dan menerima visi misi para kandidat tersebut,” ujarnya.
Di kesempatan terpisah, politikus Ruhut Sitompul mendesak semua peserta konvensi menanggalkan atau mengundurkan diri dari jabatan publik hingga April 2014 supaya tidak menggunakan fasilitas negara selaku kandidat.
“Pak Gita Wirjawan, Pak Marzuki Alie, Irman Gusman, Dahlan Iskan, Sinyo Sarundayang dan beberapa lainnya, ya monggo mundur saja, sehingga tidak ada anggapan bahwa konvensi ini memakai uang dan fasilitas negara. Mundur sementaralah sampai April 2014,” kata Ruhut.
Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu berturutturut adalah Ali Masykur Musa, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Hayono Isman dan Anies Rasyid Baswedan.
Selanjutnya Sinyo Harry Sarundajang, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal dan Dahlan Iskan. (ant/han)
AKSI BURUH – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi “long march” menuju ke Istana Merdeka ketika menggelar unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (16/9). Mereka menyerukan dua tuntutan utama yaitu penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) serta tuntutan upah layak bagi kaum buruh. npelita/guh
Puso Semester I Capai 46.838 Hektar►Dari 7,2 Juta Ha Daerah Irigasi, 2,6 Juta Ha dalam Kondisi Tidak Baik.
Luas puso periode itu akibat banjir seluas 45.917 ha atau 0,68 persen. Puncaknya terjadi pada Januari di Banten, Jawa
Timur, dan Jawa Tengah.Sebagian besar puso karena
banjir. Sementara, pada JanuariJuni sebagian musim hujan,
tetapi luas lahan yang terkena puso karena kekeringan hanya 328 ha atau 0,08 persen.
“Artinya, kekeringan tahun ini durasinya sangat pendek. Kita rasakan pertengahan Agustus 2013 sampai sekarang, luas kekeringan sekarang mempu nyai potensi puso, jauh lebih rendah dari tahun lalu,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan kepada Harian Pelita di ruang kerjanya, Jakarta, Se
nin (16/9).Puso akibat OPT 594 ha atau
0,01 persen, puncaknya pada Februari di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Puso akibat kekeringan seluas 328 ha atau 0,004 persen, angka itu terlalu kecil. ”Puncak kekeringan terjadi pada April di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan,” ujar Rusman.
Menurutnya, lahan lahan yang kering akibat serangan
hama dan gagal total masih ada yang bisa diselamatkan. Sementara itu gagal panen yang paling besar (90 persen) karena banjir.
Rusman menjelaskan, tiga faktor yang membuat gagal panen tanaman pangan. Pertama, gagal panen karena banjir. Ke-dua, kekeringan. Ketiga, karena OPT. Namun, ketiga faktor tersebut, gagal panennya tidak terla
Jakarta, PelitaSecara kumulatif Januari-Juni 2013 luas areal
padi yang mengalami puso karena serangan organisme penyerang tumbuhan (OPT), banjir, dan kekeringan seluas 46.838 hektar (ha) atau 0,69 persen dari luas lahan 6.751.744 hektar pada semester pertama 2013.
PRESIDEN SBY SALAT JANAZAH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan salat jenazah berjemaah di depan jenazah Pemimpin Majelis Rasulullah (MR) Habib Munzir Al Musawa saat melayat di rumah duka Komplek Liga Emas, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/9). Habib Munzir meninggal dalam usia 40 tahun karena sakit. nant/setpres-cahyo
SURAT DARIAMERIKA SERIKATDr Taruna Ikrar, PhD *
Teror Penembakan Anggota Polri dan Kondisi Keamanan Nasional
* Staf Akademik, University of Cali fornia, Amerika Serikat, dan Wakil Ketua Ikatan Imuwan Indo-nesia Internasional
2013_09_16 HAL 01.indd 1 9/16/2013 11:14:31 PM