TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Undang-Undang Investasi Asing Kerajaan Saudi Arabia

No.: 1 Tanggal 5/1/1421 H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah

SWT, buku terjemahan tidak resmi ”UU Investasi Asing Kerajaan Saudi Arabia No.: 1, Tanggal 5/1/1421 H” dapat diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Penerbitan buku terjemahan ini bertujuan utamanya

untuk mempermudah pihak-pihak di Indonesia yang memiliki mitra usaha atau mitra investasi Saudi Arabia dalam memahami lebih lanjut ketentuan positif investasi asing yang berlaku di Saudi Arabia. Selain itu, diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi sebagai counter information yang diperlukan bagi pihak-pihak terkait di Indonesia yang akan menjalin kerjasama investasi dengan pihak Saudi Arabia.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami sampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penterjemah dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku terjemahan tidak resmi ”UU Investasi Asing Kerajaan Saudi Arabia No.: 1, Tanggal 5/1/1421 H” ini dapat dapat mencapai tujuan penerbitannya dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Jeddah, 20 Mei 2009

Konsul Jenderal RI di Jeddah,

Drs. Gatot Abdullah Mansyur

Pelindung/Penasehat: Kepala Perwakilan RI Jeddah; Ketua/Koordinator: Djoko Agoeng Rahardjo; Sekretaris: M. Hadjar Basuki; Editor: Winardi hanafi Lucky; Tim Penterjemah: M. Solikhin Abdullah, Abdullah Umar, Rosalia Adywarman Arby; Desainer Layout: Ahsanul Hak, Khidir Alkazimy.

Kementerian Perdagangan dan Industri Kerajaan Saudi Arabia

Investasi Asing Dekrit Raja No.: M/1 Tanggal 5/1/1421H Atas Perlindungan Allah Ta’ala Kami, Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud, Raja pada Kerajaan Saudi Arabia. - Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Dasar yang

dikeluarkan berdasarkan Dekrit Raja No.: (90) Tanggal 27/8/1412 H.

- Berdasarkan Pasal 20 dari Undang-undang tentang Parlemen yang diterbitkan berdasarkan Dekrit Raja No.: (13) tanggal 3/3/1414 H.

- Berdasarkan Pasal 17 dan 18 dari Undang-undang tentang Majelis Syura yang dikeluarkan berdasarkan Dekrit Raja No.: (A/19) tanggal 27/8/1412 H.

- Memperhatikan Organisasi Dewan Tinggi Ekonomi yang dikeluarkan berdasarkan Dekrit Raja No.: (A/111) tanggal 17/5/1420 H.

- Memperhatikan Undang-undang Investasi Asing yang dikeluarkan berdasarkan Dekrit Raja No.: (M/4) tanggal 2725/1399 H.

- Memperhatikan Keputusan Majlis Syura No. (64/60). - Memperhatikan Keputusan Kabinet No.: (1) tahun 5/1/1421

H.

Kami memutuskan hal-hal sebagai berikut: Pertama : Menyetujui terbitnya Undang-undang Investasi

Asing yang dilampirkan dengan Keputusan ini.

1

Kedua : Kepada Yang Mulia Putra Mahkota dan seluruh Menteri pada departemen masing-masing untuk melaksanakan Keputusan kami ini.

Fahd Bin Abdul Aziz

2

Undang-undang Investasi Asing di Kerajaan Saudi Arabia

Pasal Kesatu: Kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut ini mengandung arti sebagaimana disebutkan di depan masing-masing, selama susunan kata tidak menghendaki lain: A. Dewan : Dewan Tinggi Ekonomi. B. Dewan Direksi : Dewan Direksi Lembaga Investasi

Umum. C. Lembaga : Lembaga Investasi Umum D. Gubernur : Gubernur Lembaga Investasi Umum. E. Investor Asing : Seseorang biasa yang bukan warga

negara Saudi Arabia, atau sebuah badan hukum yang seluruh mitra kerjanya bukan warganegara Saudi Arabia.

F. Investasi Asing : Pengoperasian modal asing pada kegiatan yang dibolehkan berdasarkan undang-undang ini.

G. Modal Asing : Yang dimaksud dengan modal asing dalam undang-undang ini adalah contoh bukan pembatasan harta dan hak-hak sebagai berikut dimana pemiliknya adalah orang asing: 1. Uang, kertas berharga dan

kertas perdagangan. 2. Laba investasi asing jika

dioperasionalkan dengan menambah pada modal, perluasan proyek yang sedang berjalan atau mendirikan proyek baru.

3

3. Peralatan, perlengkapan, persediaan, suku cadang, sarana transportasi dan keperluan produksi yang terkait dengan investasi.

4. Hak-hak maknawi (non materi) seperti perizinan, hak-hak pemilikan berfikir, ilmu pengetahuan teknis, kemahiran administrasi dan metode-metode produksi.

H. Perusahaan Perdagangan : Proyek-proyek yang memproduksi

perdagangan, industri, pertanian tumbuh-tumbuhan maupun hewan.

I. Perusahaan Pelayanan : Proyek-proyek Pelayanan dan

kontraktor. J Undang-undang : Undang-undang investasi asing K. Peraturan : Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang ini. Pasal Kedua: Dengan tidak mengurangi hal-hal yang menjadi kewajiban undang-undang dan kesepakatan-kesepakatan, maka di terbitkanlah surat izin dari lembaga untuk investasi modal asing dalam kegiatan investasi di Kerajaan Saudi Arabia baik bersifat sementara maupun bersifat selamanya. Lembaga berkewajiban, jika permohonan menanamkan modal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan maka lembaga berkewajiban menerbitkan perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan dipenuhi. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan lembaga belum menanggapi permohonan maka lembaga harus mengeluarkan izin kepada investor tersebut. Jika lembaga

4

menolak permohonan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan penolakan harus disertai alasan dan kepada pihak yang terkena keputusan penolakan maka ia berhak mengajukan banding atasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal Ketiga: Dewan secara khusus berhak mengeluarkan daftar investasi negatif bagi investasi asing. Pasal Keempat: Dengan memperhatikan isi pasal kedua, investor asing diperbolehkan memperoleh perizinan lebih dari satu untuk berbagai kegiatan investasi. Peraturan-peraturan mengenai hal tersebut ditentukan oleh peraturan pelaksanaan. Pasal Kelima: Investasi asing yang sudah mendapatkan perizinan sesuai perundang-undangan ini diperbolehkan menjalankan proyek dalam dua bentuk berikut ini: 1. Proyek-proyek yang dimiliki oleh investor nasional dan

investor asing. 2. Proyek-proyek yang dimiliki seluruhnya oleh investor asing

dan bentuk hukum bagi proyek ini ditentukan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan.

Pasal Keenam: Proyek yang mendapatkan izin berdasarkan undang-undang ini memiliki semua keistimewaan, perangsang dan jaminan-jaminan seperti yang dimiliki oleh proyek nasional sesuai dengan undang-undang dan peraturan.

5

Pasal Ketujuh: Investor asing berhak mentransfer kembali miliknya dari penjualan sahamnya atau dari kelebihan clearance atau dari laba yang diperoleh perusahaannya ke luar negeri atau digunakannya dengan sarana apa saja yang dibolehkan, sebagaimana ia diperbolehkan untuk mentransfer dana sewajarnya dalam rangka memenuhi kewajiban transaksi terkait dengan proyek tersebut. Pasal Kedelapan: Proyek asing yang diberikan izin berdasarkan undang-undang ini diperbolehkan memiliki real estate dalam batas keperluan untuk melaksanakan proyeknya atau untuk tempat tinggal seluruh atau sebagian pekerjanya sesuai dengan undang-undang kepemilikan real estate bagi warga non-Saudi. Pasal Kesembilan: Penjamin bagi investor asing dan para pekerjanya yang warga non-Saudi adalah proyek yang diberikan izin tersebut. Pasal Kesepuluh: Lembaga menyediakan semua informasi, penjelasan dan statistik yang diperlukan bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan investasi, sebagaimana memberikan pula semua pelayanan dan proses pelaksanaan dalam rangka mempermudah dan menyelesaikan urusan terkait dengan investasi. Pasal Kesebelas: Tidak diperbolehkan menyita proyek investasi milik investor asing baik sebagian maupun seluruhnya kecuali atas keputusan pengadilan, sebagaimana tidak diperbolehkannya mencabut kepemilikan baik sebagian maupun seluruhnya kecuali untuk kepentingan umum, dengan penggantian yang adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6

Pasal Kedua belas: 1. Lembaga menyampaikan secara tertulis kepada investor

asing jika terjadi suatu penyimpangan dari isi undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya agar supaya mengatasi penyimpangan dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga.

2. Dengan tidak menghilangkan jatuhnya hukuman lebih berat, jika masih tetap melanggar peraturan maka investor asing dihukum dengan hukuman sebagai berikut: a. Menghilangkan seluruhnya atau sebagian rangsangan

yang telah ditetapkan bagi investor asing. b. Didenda berupa uang, tidak melebihi SR500,000 (lima

ratus ribu Saudi Riyal). c. Dicabut perizinannya sebagai investasi asing.

3. Hukuman yang tertera dalam ayat 2 pasal ini diberlakukan

berdasarkan keputusan Dewan.

4. Diperbolehkan naik banding atas keputusan hukuman ke Pengadilan Tata Negara (Dewan Mazolim) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal Ketiga belas: Tanpa mengurangi kesepakatan apapun dimana Kerajaan Saudi Arabia menjadi salah satu pihaknya, maka: 1. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah dan investor

asing terkait dengan investasinya yang mendapatkan izin berdasarkan undang-undang ini maka penyelesaiannya diusahakan sedapat mungkin secara kekeluargaan. Jika tidak mungkin maka diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

7

2. Perselisihan yang terjadi antara investor asing dan

rekanannya warganegara Saudi terkait dengan investasinya yang mendapatkan izin berdasarkan undang-undang ini maka penyelesaiannya diusahakan sedapat mungkin secara kekeluargaan. Jika tidak mungkin, maka diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal Keempat belas: Perlakuan terhadap semua investasi asing yang mendapatkan izin berdasarkan undang-undang ini berdasarkan peraturan perpajakan dan perubahan-perubahannya yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia.

Pasal Kelima belas: Investor asing harus mentaati semua undang-undang, peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia dan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional dimana Kerajaan Saudi Arabia menjadi bagian dari padanya.

Pasal Keenam belas: Pelaksanaan undang-undang ini tidak mengurangi hak-hak yang diperoleh investasi asing yang sudah ada secara resmi sebelum berlakunya undang-undang ini. Namun demikian dalam menjalankan pekerjaan perusahaan atau dalam menambah modalnya harus tunduk kepada isi undang-undang ini.

Pasal Ke tujuh belas: Lembaga mengeluarkan peraturan-peraturan dan disebarluaskan melalui surat kabar resmi dan berlaku sejak tanggal disebarluaskan.

8

Pasal Kedelapan belas: Undang-undang ini disebarluaskan melalui surat kabar resmi dan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disebarkan, serta menghapus undang-undang investasi modal asing berdasarkan Dekrit Raja No.: M/4 tanggal 2/2/1399H, sebagaimana menghapus semua undang-undang yang hukumnya bertentangan dengan undang-undang ini.

Daftar Investasi Negatif (Tertutup) Bagi Investor Asing Pertama: Pada Sektor Industri. 1. Eksplorasi, pengeboran dan memproduksi bahan minyak

mentah. Tidak termasuk pelayanan terkait dengan pertambangan dengan kode internasional No.: 883, 5115.

2. Industri perlengkapan, peralatan dan pakaian militer. 3. Industri bahan peledak sipil.

Kedua: Di sektor pelayanan. 1. Pelayanan asuransi pensiun bagi tentara. 2. Investivigasi dan keamanan. 3. Pelayanan asuransi. 4. Investasi real estate di Makkah dan Madinah. 5. Jasa pembimbingan haji dan umroh. 6. Jasa pelayanan dan perekrutan tenaga kerja, termasuk

PJTKA dan jasa penempatan tenaga kerja. 7. Jasa broker real estate. 8. Pelayanan percetakan dan penerbitan. 9. Pelayanan distribusi (penjualan grosir) dan (penjualan

eceran), termasuk penjualan eceran alat-alat kedokteran, seperti apotik swasta dengan kode No. 612161136111 632631 dan keagenan dagang, kecuali pelayanan hak istimewa dengan kode HS 8929 tetapi kepemilikan asing

9

tidak boleh melebihi 49% dan hanya boleh satu saja pada setiap propinsi.

10. Pelayanan suara dan penglihatan. 11. Pelayanan pendidikan (tingkat SD, tingkat Menengah dan

Perguruan Tinggi). 12. Jasa komunikasi. 13. Jasa angkutan darat dan udara. 14. Angkutan dan distribusi listrik dalam jaringan umum. 15. Jasa angkutan antariksa. 16. Jasa angkutan dengan menggunakan pipa. 17. Jasa yang diberikan oleh bidan, perawat, jasa pengobatan

alamiyah, jasa pekerja asisten dokter yang masuk dalam kode HS No. 093191.

18. Jasa terkait dengan penangkapan ikan. 19. Pusat-pusat virus, bank darah dan karantina kesehatan.

10

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INVESTASI ASING

BAB I Definisi

Pasal Pertama: Kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut ini mengandung arti sebagaimana disebutkan di depan masing-masing, selama susunan kata tidak menghendaki lain: A. Dewan : Dewan Tinggi Ekonomi. B. Dewan Direksi : Dewan Direksi Lembaga Investasi

Umum. C. Ketua Dewan Direksi : Ketua Dewan Direksi Lembaga

Investasi Umum. D. Lembaga : Lembaga Investasi Umum. E. Gubernur : Gubernur Lembaga Investasi Umum. F. Investor Asing : Seseorang biasa yang bukan warga

negara Saudi Arabia, atau sebuah badan hukum yang seluruh mitra kerjanya bukan warganegara Saudi Arabia.

G. Investasi Asing : Pengoperasian modal asing pada kegiatan yang dibolehkan berdasarkan peraturan ini.

H. Modal Asing : Yang dimaksud dengan modal asing dalam undang-undang ini adalah contoh bukan pembatasan harta dan hak-hak sebagai berikut dimana pemiliknya adalah orang asing: 1. Uang, kertas berharga dan

kertas perdagangan.

11

2. Laba investasi asing jika dioperasionalkan dengan menambahkan pada modal, perluasan proyek yang sedang berjalan atau mendirikan proyek baru.

3. Peralatan, perlengkapan, persediaan, suku cadang, sarana transportasi, dan keperluan produksi yang terkait dengan invenstasi.

4. Hak-hak maknawi seperti perizinan, hak-hak pemilikan berfikir, ilmu pengetahuan teknis, kemahiran administrasi dan metode-metode produksi.

I. Perusahaan Perdagangan : Proyek-proyek yang memproduksi

perdagangan industri, pertanian tumbuh-tumbuhan maupun hewan.

J. Perusahaan Pelayanan : Proyek-proyek Pelayanan dan

kontraktor. K. Undang-undang : Undang-undang investasi asing L. Peraturan : Peraturan Pelaksanaan undang-

undang ini. M. Peraturan : Pusat pelayanan terpadu

sebagaimana tercantum dalam pasal 9 undang-undang lembaga.

12

BAB II Bidang-bidang Investasi.

Pasal Kedua: Lembaga mempunyai hak perizinan bagi investasi modal asing di Kerajaan Saudi Arabia, baik yang bersifat selamanya maupun yang bersifat sementara. Berlaku pada semua kegiatan ivestasi, kecuali yang masuk dalam daftar negatif berdasarkan pasal ketiga undang-undang ini. Pasal Ketiga: Dewan Direksi mengevaluasi secara rutin terhadap daftar negatif investasi asing dengan tujuan untuk menguranginya dan dilaporkan serta ditetapkan oleh Dewan. Pasal Keempat: Investasi asing yang sudah mendapatkan perizinan sesuai perundangan ini dibolehkan dalam dua bentuk berikut ini: 1. Proyek-proyek yang dimiliki oleh investor nasional dan

investor asing. 2. Proyek-proyek yang dimiliki seluruhnya oleh investor asing.

BAB III Fasilitas, Insentif dan Jaminan

Pasal Kelima: Badan Penanaman Modal Asing berhak memperoleh berbagai fasilitas, insentif dan jaminan sebagaimana Badan Usaha Nasional, sebagai contoh:

13

1. Insentif yang tertera dalam Undang-undang Perlindungan dan Penggerak Industri Nasional yang terbit berdasarkan Dekrit Raja No.: 50 tanggal 23/12/1381 H.

2. Kepemilikan bangunan yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang telah mendapat izin atau untuk tempat tinggal penanaman modal atau tempat tinggal pekerja harus sesuai dengan undang-undang kepemilikan bangunan dan penanaman modal bagi warga non-Saudi yang terbit berdasarkan Dekrit Raja No.: M/15 tanggal 17/4/1421 H.

3. Fasilitas yang didapatkan sesuai perjanjian penghindaran pajak ganda dan perjanjian penggerak dan perlindungan penanaman modal yang ditandatangani oleh Saudi Arabia.

4. Tidak boleh menyita penanaman modal secara penuh atau sebagian kecuali dengan keputusan pengadilan atau mencabut kepemilikan keseluruhan atau sebagian aset penanam modal kecuali untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang sesuai.

5. Mengembalikan saham bagian penanam modal asing dari penjualan sahamnya atau dari keuntungan clearance atau keuntungan yang dicapai oleh badan usaha di luar negeri, dan menggunakannya untuk keperluan legal lain apapun. Penanam modal asing juga berhak mentransfer sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran keperluan proyek apapun yang telah disepakati.

6. Kebebasan memindahkan bagian kepemilikan (porsi) diantara para mitra dengan yang lainnya.

7. Sponsor penanam modal asing dan para karyawan asingnya dibawah tanggungan badan yang mendapat izin tersebut.

14

8. Mendapatkan pinjaman untuk pengembangan industri sesuai dengan peraturan Lembaga Keuangan Pengembangan Industri (Development Industries Fund).

9. Memindahkan kerugian yang dialami perusahaan beberapa tahun kedepan dan tidak memasukkannya kedalam keuntungan yang telah di dapat beberapa tahun yang lalu.

BAB IV

Syarat-syarat dan Ketentuan Perizinan Pasal Keenam: Syarat-syarat dan ketentuan pemberian izin bagi penanam modal asing: 1. Usaha penanaman modal yang diurus izinnya tidak termasuk

dalam daftar usaha yang dikecualikan bagi penanam modal asing.

2. Spesifikasi produk, cara dan bahan baku industri diperbolehkan sesuai dengan peraturan Saudi Arabia. Apabila peraturan tidak ada, maka yang menjadi pedoman adalah Peraturan Uni-Eropa atau Amerika Serikat atau Jepang.

3. a. Jumlah modal yang akan ditanamkan tidak kurang dari SR25,000,000 (dua puluh lima juta Saudi Riyal), untuk usaha sektor pertanian.

b. Jumlah modal yang akan ditanamkan tidak kurang dari SR5,000,000 (lima juta Saudi Riyal) untuk usaha sektor industri.

c. Jumlah modal yang akan ditanamkan tidak kurang dari SR25,000,000 (dua puluh lima juta Saudi Riyal), untuk

15

usaha sektor lain sesuai dengan ketentuan dan rincian undang-undang Dewan Direksi.

Dewan Direksi boleh mengurangi batas minimal modal penanam modal dalam proyek yang dijalankan di daerah-daerah tertentu atau proyek-proyek yang membutuhkan tenaga ahli atau barang ekspor.

4. Penanam modal belum pernah terkena hukuman karena melanggar undang-undang ini.

5. Penanam modal belum pernah terkena hukuman menyangkut urusan keuangan atau perdagangan, baik di Saudi Arabia maupun negara lain.

6. Pemberian izin tidak menyalahi perjanjian International atau regional yang ditanda tangani Kerajaan Saudi Arabia.

Pasal Ketujuh: Penanam modal asing boleh mendapatkan lebih dari satu izin untuk menjalankan usaha yang sama atau usaha-usaha lain sesuai dengan ketentuan berikut: 1. Memenuhi syarat-syarat yang tertera pada pasal 6 peraturan

ini. 2. Permohonan izin harus digunakan untuk menjalankan usaha

yang sama, yang diajukan oleh yang bersangkutan atau wakilnya untuk memperluas proyek yang ada.

3. Dewan Direksi dapat meninjau ulang ketentuan ini secara berkala atau bila diperlukan.

Pasal Kedelapan: Penanam Modal asing boleh membeli usaha penanaman modal lokal, asing, usaha bersama (joint venture) atau pemilikan

16

sahamnya, dengan syarat memenuhi ketentuan yang tertera pada pasal 6 dan 7 undang-undang ini.

BAB V Proses Perizinan

Pasal Kesembilan: Lembaga menyiapkan petunjuk penanaman modal yang mencakup penjelasan proses mendapatkan izin permanen dan sementara, perubahan, formulir, dokumen dan berkas-berkas yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin serta informasi yang dibutuhkan penanam modal disamping mengemukakan fasilitas, insentif dan jaminan yang dapat dinikmati oleh penanam modal asing. Petunjuk tersebut harus mencakup hal-hal berikut: 1. Undang-undang penanaman modal asing, peraturan

pelaksanaan dan keputusan-keputusan pelengkap. 2. Undang-undang Lembaga Umum Penanaman Modal

(LUPM) dan peraturan pelaksanaannya. 3. Undang-undang kepemilikan bangunan dan penanaman

modal bagi warga non-Saudi. 4. Undang-undang perlindungan dan penggerak industri

nasional. 5. Undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang

jaminan sosial. 6. Undang-undang zakat, pajak dan bea cukai. 7. Undang-undang Hukum Acara Perdata. 8. Undang-undang Hukum Acara Pidana. 9. Undang-undang Kepengacaraan. 10. Undang-undang perusahaan (daftar perdagangan, penipuan

perdagangan, pengawasan bank).

17

11. Undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual (undang-undang merek dagang, undang-undang perlindungan hak pengarang, undang-undang hak cipta).

12. Undang-undang Izin Tinggal.

Petunjuk tersebut mencantumkan juga tradisi sosial di Saudi Arabia dan diperbarui secara berkala. Pasal Kesepuluh: Permohonan izin penanam modal asing diajukan ke unit penerimaan permohonan di pusat, sesuai dengan formulir yang disediakan, mencakup data-data dan berkas-berkas yang telah disebutkan dalam petunjuk penanaman modal, ditanda tangani oleh pemohon izin atau wakilnya. Pusat harus memberikan bukti penerimaan yang mencakup nomor permohonan dan tanggalnya kepada pemohon izin (tertulis ataupun secara elektronik). Pasal Kesebelas: LUPM boleh menerima permohonan izin dan dokumen lengkap yang sampai kepadanya baik melalui pos, e-mail, faksimil dan mengeluarkan keputusan perizinan namun tidak boleh diserahkan kecuali setelah dokumen-dokumen asli diterima. Pasal Kedua belas: Pengecekan permohonan yang diajukan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi. Keputusan izin yang dikeluarkan harus ditandatangani Gubernur atau wakilnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak termasuk hari libur resmi.

18

Pasal Ketiga belas: Pusat harus menyampaikan keputusan terakhir kepada penanam modal menyangkut permohonannya, baik diserahkan secara langsung, pos tercatat, e-mail ataupun melalui cara lain. Pasal Keempat belas: Apabila permohonan izin ditolak atau dimodifikasi oleh lembaga, maka penolakan harus berdasarkan alasan yang jelas. Penanam modal asing berhak mengajukan keberatan kepada Dewan Direksi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Pasal Kelima belas: Dewan Direksi meneliti dan mengecek keberatan penanam modal selama 30 (tiga puluh) hari mulai dari tanggal penolakannya. Dan apabila hasil keputusan ditolak maka dia berhak menuntut Dewan Muzolim (Pengadilan Tata Negara) selama 60 (enam puluh) hari mulai dikeluarkannya keputusan.

BAB VI Kewajiban Penanam Modal Asing

Pasal Keenam belas: Penanam modal yang telah memperoleh izin resmi harus menjalani beberapa proses dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai aktivitasnya sesuai dengan jadwal waktu yang diajukan kepada LUPM, jika penanam modal memberikan alasan logis atas keterlambatannya memulai usaha maka LUPM dapat memperpanjang jadwal selama waktu tertentu tidak melebihi 1 (satu) tahun kecuali dengan keputusan Dewan Direksi.

19

Pasal Ketujuh belas: Dalam keadaan LUPM tidak bisa memperpanjang waktu memulai usaha atau dalam keadaan dimana penanam modal tidak menunjukkan kesungguhan untuk memulai usaha setelah memperoleh perpanjangan waktu, maka Dewan Direksi dapat membatalkan izin usaha sepenuhnya. Penanam modal tersebut harus menerima keputusan pencabutan izin. Pasal Kedelapan belas: Kepada badan usaha yang telah diberikan izin oleh LUPM untuk mentaati segala persyaratan, tujuan utama dikeluarkannya izin dan dilarang untuk merubah izin tersebut kecuali dengan persetujuan LUPM. Pasal Kesembilan belas: Para pemilik badan usaha resmi diwajibkan untuk mengikuti sistim akuntan resmi badan usahanya dan anggaran resmi dari salah satu auditor resmi dan menyerahkan statistik dan data yang diminta oleh LUPM.

BAB VII Pelanggaran

Pasal Kedua puluh: Kepada pegawai LUPM yang ditugaskan oleh Gubernur atau yang mewakilinya berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pengawasan tersebut ia berhak untuk meneliti daftar, dokumen dan berkas-berkas terkait dengan aktivitas badan usaha serta menentukan jenis pelanggaran dan menyiapkan berita acara, selanjutnya membuat laporan kepada Gubernur atau yang mewakilinya. Kepada pegawai LUPM

20

tersebut harus merahasiakan informasi dan dokumen yang diteliti. Pasal Keduapuluh satu: Dewan Direksi LUPM mengeluarkan peraturan tentang pelanggaran dan sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan ini serta syarat perizinan dan landasan penerapannya dan juga penerapan sanksi. Pasal Keduapuluh dua: LUPM secara tertulis menginformasikan kepada badan usaha asing tentang pelanggaran atas undang-undang dan peraturan yang dilakukan dan memberikan batas waktu yang ditentukan untuk mengahapus pelanggaran sesuai dengan peraturan dan sanksi yang ditentukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka penanam modal asing akan mendapatkan sanksi sesuai yang tertera pada bab pelanggaran dan sanksi Pasal Keduapuluh tiga: Dewan Direksi LUPM membentuk komisi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota. Dalam komisi tersebut dimasukkan konsultan hukum, selanjutnya Dewan Direksi LUPM menentukan landasan dan proses semestinya untuk lancarnya program. Komisi tersebut bertugas meneliti pelanggaran atas undang-undang dan peraturan pelaksanaan serta syarat perizinan. Komisi tersebut harus mendengarkan perkataan dan pembelaan orang yang melanggar dan memberikan usulan yang dianggap perlu sesuai batas yang tertera dalam peraturan. Selanjutnya keputusan tentang sanksi dikeluarkan oleh Dewan Direksi LUPM. Pasal Keduapuluh empat: Bagi penanam modal yang terkena sanksi sesuai dengan pasal 23 berhak mengajukan keberatan kepada Dewan Direksi LUPM selama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya sanksi tersebut

21

Pasal Keduapuluh lima: Dewan Direksi LUPM meneliti keberatan penanam modal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan dan jika diputuskan sanksi yang sama dengan sanksi pertama maka penanam modal dapat mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Negara (Dewan Mazolim) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak keluarnya keputusan kedua.

Bab VIII Komisi Penyelesaian Sengketa

Pasal Keduapuluh enam: Dewan Direksi LUPM sesuai dengan paragrap kedua pasal 13 paraturan ini, membentuk komisi terdiri dari ketua dan sedikitnya dua anggota yang diberi nama Komisi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Komisi ini untuk meneliti sengketa yang muncul antara penanam modal asing dan mitranya di Saudi Arabia terkait dengan penanaman modal yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan ini. Komisi ini menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan jika tidak selesai maka dilakukan melalui jalur hukum (arbitrate) sesuai dengan hukum arbitrase yang dikeluarkan oleh Dekrit Raja No.: 46 tanggal 12/07/1403 H dan peraturan pelaksanaannya. Komisi ini merupakan lembaga yang berwenang untuk meneliti sengketa sebagaimana tertera dalam peraturan arbitrase. Keputusan nomor 20 tanggal 5/1/1421 H tentang Pengaturan LUPM Bahwa Dewan Menteri setelah meninjau surat masuk dari Badan Otoritas Dewan Menteri No.: 7/Y/20517 tanggal 29/12/1420 H yang memuat kawat Menteri Perindustrian dan Kelistrikan No.:

22

625 tanggal 28/08/1420 H terlampir berita Acara Komisi Menteri yang dibentuk berdasarkan Dekrit Raja No.:48 tanggal 08/02/1420 H terkait dengan kaji ulang usulan yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Kelistrikan tentang Iklim penanaman modal di Saudi Arabia. Setelah mempelajari rencana pengaturan LUPM dan setelah mempelajari paragrap 2 pasal 24 peraturan Dewan Menteri sebagaimana tertera pada Dekrit Raja No.: 1 tanggal 14/11/1420 H. dan setelah mempelajari nota Lembaga Ahli No.: 382 tanggal 30/12/1420 H maka diputuskan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas pengaturan LUPM dalam bentuk terlampir. 2. LUPM menggantikan posisi lembaga layanan konsultasi Dar

Saudi, selanjutnya segala hak dan kewajiban Dar Saudi dialihkan ke LUPM.

3. Membentuk Komisi terdiri dari Kementerian Pelayanan Sipil, Kementerian Industri dan Kelistrikan, Kementerian Keuangan dan Perekonomian Nasional untuk mengkaji pemanfaatan Lembaga Umum Penanaman Modal Asing di Kementerian Perindustrian dan Kelistrikan dan rekomendasinya diangkat ke Dewan Menteri.

Pengaturan LUPM

Pasal Pertama: Istilah-istilah yang digunakan pada undang-undang ini mengacu pada istilah sebagaimana berikut : Dewan : Dewan Ekonomi Tertinggi Ketua : Ketua Dewan Ekonomi Tertinggi Dewan Direksi : Dewan Direksi LUPM Lembaga : LUPM Gubernur : Gubernur LUPM Perturan : Peraturan Pelaksanaan

23

Pasal Kedua: Sesuai pengaturan ini berdiri lembaga umum bernama "Lembaga Umum Penanaman Modal" (LUPM) terdiri dari personil handal bertanggung jawab pada ketua Dewan Ekonomi Tertinggi berkedudukan di Riyadh. Pasal Ketiga: Tujuan utama LUPM adalah mengurus masalah penanaman modal di Saudi Arabia termasuk penanaman modal asing. Secara khusus tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan kebijakan negara dalam pembangunan,

penambahan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri dan melaporkan ke Dewan Ekonomi Tertinggi.

2. Memberikan usulan rencana pelaksanaan dan landasan –landasan dasar untuk menciptakan iklim penanaman modal di Saudi Arabia dan melaporkan kepada Dewan Ekonomi Tertinggi.

3. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap penanaman modal dalam negeri dan asing, menyiapkan laporan berkala dan menentukan peraturan unsur-unsur laporan.

4. Menyiapkan kajian tentang peluang penanaman modal di Saudi Arabia dan mempromosikannya.

5. Berkoordinasi dan bekerja bersama dengan instansi

pemerintah terkait tentang pelaksanaan tugas pokoknya. 6. Mengadakan ataupun ikut serta dalam konferensi, lokakarya

dan pameran di dalam maupun di luar negeri serta berbagai aktivitas lain terkait dengan penanaman modal.

7. Memperbarui data base informasi dan data statistik untuk menjalankan tugasnya.

8. Tugas lain yang secara hukum berhubungan dengan LUPM.

24

Pasal Keempat: Dewan Direksi LUPM terdiri dari: 1. Gubernur 2. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai

anggota. 3. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri sebagai anggota. 4. Perwakilan dari Kementerian Perdagangan sebagai

anggota. 5. Perwakilan dari Kementerian Pertanian sebagai anggota. 6. Perwakilan dari Kementerian Perminyakan dan Mineral

sebagai anggota. 7. Perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kelistrikan

sebagai anggota. 8. Perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Perekonomian

Nasional sebagai anggota. 9. Perwakilan dari Kementerian Perencanaan sebagai

anggota. 10. Perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan

Kemasyarakatan sebagai anggota. 11. Perwakilan dari Kementerian Lembaga Moneter Saudi

Arabia sebagai anggota. 12. Dua anggota dari sektor swasta yang ditentukan melalui

keputusan ketua berdasarkan usulan dari Gubernur. Adapun pangkat para perwakilan instansi pemerintah yang duduk di Dewan Direksi LUPM paling rendah adalah golongan 14 dengan masa bakti minimal 3 (tiga) tahun.

Pasal Kelima: Dewan Direksi LUPM merupakan pihak yang berwenang untuk mengontrol urusan LUPM dan dapat mengambil keputusan semestinya demi terwujudnya tujuan sesuai batasan yang diatur

25

dalam undang-undang ini. Wewenang Dewan Direksi secara khusus adalah sebagai berikut: 1. Menentukan dan menganulir permohonan penanaman

modal. 2. Mengusulkan daftar sektor usaha yang dikecualikan dari

penanaman modal asing dan melaporkannya ke Dewan Ekonomi Tertinggi.

3. Membuat peraturan interen, keuangan, administrasi dan struktur organisasi LUPM demi kelancaran tugas lembaga tersebut.

4. Melakukan pengawasan dan pengecekan atas kinerja administrasi dan keuangan LUPM.

5. Menentukan rencana anggaran, laporan akhir anggaran, laporan pengawas keuangan dan laporan tahunan LUPM sebelum dilaporkan ke atasan sesuai undang-undang.

6. Membentuk komisi terdiri dari anggota Dewan Direksi dan anggota lain untuk melakukan tugas yang dibebankan kepada LUPM sesuai masukan dari Dewan Direksi.

7. Meneliti laporan yang diajukan Gubernur dan komisi yang dibentuk oleh Dewan Direksi.

8. Mengusulkan perubahan organisasi LUPM dan peraturan lain yang berkaitan dengan penanaman modal.

9. Memberikan mandat kepada pengurus LUPM dalam penandatanganan perjanjian, kontrak dan sejenisnya sesuai batasan aturan yang ditentukan oleh Dewan Direksi.

10. Memutuskan rencana strategi dan rencana opersional LUPM.

11. Menerima donor, pemberian, bantuan dan subsidi.

Pasal Keenam: Dewan Direksi melakukan rapat minimal sekali dalam sebulan atas undangan dari Gubernur. Gubernur melayangkan surat undangan rapat kepada Dewan Direksi jika minimal setengah

26

dari anggota menginginkannya. Dalam undangan harus dicantumkan jadwal kerja dan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh mayoritas anggota termasuk Ketua Dewan Direksi atau anggota yang mewakilinya. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak peserta rapat dan jika terjadi suara berimbang maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang disetujui oleh Pimpinan Sidang. Dewan Direksi berhak untuk mengundang orang yang dianggap dapat memberikan bantuan informasi dan pengalaman untuk menghadiri sidang tanpa memiliki hak suara. Segala proses dan hasil keputusan sidang Dewan Direksi dibuktikan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang dan anggota yang hadir. Dewan Direksi tidak diperkenankan mengeluarkan keputusan dengan cara menawarkan kepada para anggota secara terpisah kecuali dalam keadaan darurat. Dalam kondisi demikian diharuskan adanya persetujuan tertulis seluruh anggota Dewan Direksi dan keputusan tersebut dikemukakan dalam sidang pada kesempatan pertama untuk dibuktikan dalam berita acara sidang.

Pasal Ketujuh: Dalam LUPM terdapat pangkat setinggi dengan Menteri yang diangkat melalui keputusan Raja berdasarkan usulan Ketua Dewan Ekonomi Tertinggi. Pasal Kedelapan: Gubernur merupakan penanggung-jawab pelaksana atas administrasi dan kelancaran tugas LUPM. Tanggung-jawabnya terfokus pada batasan yang tercantum dalam undang-undang ini, keputusan Dewan Direksi dan menjalankan tugas pokok sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan atas persiapan sidang Dewan

Direksi.

27

2. Menindaklanjuti pelaksanaan berbagai keputusan Dewan Direksi.

3. Menyiapkan rencana anggaran LUPM, laporan keuangan akhir dan laporan tahunan sebelum dilaporkan kepada Dewan Direksi.

4. Melakukan pengawasan terhadap para pegawai dan pekerja LUPM sesuai dengan kapasitas yang diberikan dan batasan dalam undang-undang.

5. Menerbitkan perintah pembayaran sesuai dengan anggaran belanja yang telah disetujui.

6. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Direksi tentang aktivitas, prestasi dan pekerjaan yang telah dilakukan.

7. Mengusulkan rencana dan program LUPM dan mengawasi pelaksanaan program tersebut setelah mendapatkan persetujuan Dewan Direksi.

8. Mewakili LUPM di hadapan instansi pemerintah dan lembaga lain.

Gubernur berhak memberikan mandat untuk melaksanakan sebagian tugas pokok diatas kepada pejabat LUPM. Pasal Kesembilan: 1. Di dalam LUPM didirikan pusat layanan terpadu terdiri dari

kantor-kantor penghubung berbagai perwakilan pegawai dari seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanaman modal seperti Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Umum Imigrasi-Kantor Urusan Istiqdam/ PJTKA), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kelistrikan, Kementerian Keuangan dan Perekonomian Nasional (Maslahat Zakat, pemasukan dan Lembaga Keuangan Pengembangan Industri Saudi), Kementerian Pertanian dan Irigasi, Kementerian Tenaga Kerja dan

28

Kemasyarakatan (Kantor Tenaga Kerja), Kementerian Perminyakan dan Mineral. Dewan Ekonomi Tertinggi dapat merubah komposisi pegawai tersebut berdasarkan usulan dari Dewan Direksi.

2. Pusat Layanan Terpadu tersebut bekerja di bawah pengawasan Gubernur dan harus memberikan pelayanan kepada para penanam modal termasuk menerima permohonan, mengecek dan menyelesaikan proses tersebut secepatnya. Selanjutnya menerbitkan perizinan, persetujuan dan visa serta izin tinggal yang diperlukan untuk memulai usaha

Pasal Kesepuluh: LUPM memiliki anggaran tersendiri yang dikeluarkan berdasarkan jenjang pengeluaran anggaran negara. Aset kekayaan LUPM terdiri dari: 1. Persetujuan anggaran yang diperuntukkan bagi LUPM

dalam anggaran negara. 2. Pemasukan yang diperoleh oleh LUPM sebagai hasil dari

kegiatan yang menjadi tujuan dibentuknya lembaga tersebut.

3. Aset lain yang diputuskan oleh Dewan Direksi seperti donor, sumbangan, pemberian dan subsidi.

4. Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang dialihkan dari lembaga Pelayanan Penanaman modal Dar Saudi.

Aset kekayaan LUPM disimpan dalam rekening tersendiri dan dapat diambil berdasarkan peraturan keuangan LUPM.

29

Pasal Kesebelas: Tahun Anggaran LUPM adalah Tahun Anggaran Negara. Ada pengecualian yaitu tahun anggaran LUPM pertama terhitung mulai berlakunya peraturan ini. Pasal Kedua belas: Tanpa menghilangkan peran Badan Pengawasan Umum dalam melakukan pengawasan keuangan LUPM, Dewan Direksi menunjuk seorang pengawas atau lebih yang berasal dari personil yang netral atau terpercaya dan berlisensi di Saudi Arabia untuk mengawasi keuangan LUPM dengan menentukan honornya. Jika pengawas keuangan terdiri dari beberapa orang atau lembaga maka mereka secara bersama-sama bertanggung jawab atas pekerjaannya di hadapan LUPM. Selanjutnya para pengawas keuangan memberikan laporan kepada Dewan Direksi dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Umum. Pasal Ketiga belas: Dewan Direksi menerbitkan Peraturan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keluarnya undang-undang ini dan diterbitkan di Lembaran Resmi Negara dan mulai berlaku sejak tanggal penerbitannya. Pasal Keempat belas: Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Resmi Negara dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitannya dan menganulir berbagai aturan yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Naskah ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Arab. Sumber Website Dep. Perdagangan Saudi Arabia www.commerce.gov.sa (terlampir).

30