NEGARA HUKUM PANCASILA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

1945 PRA DAN PASCA AMANDEMEN)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana

untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh

Arie Purnomosidi

NIM. 322010004

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2012

ii

NEGARA HUKUM PANCASILA

(Analisis Terhadap UUD 1945 Pra Dan

Pasca Amandemen)

Tesis

Oleh:

Arie Purnomosidi

NPM : 322010004

Telah disetujui untuk di uji

Tanggal 7 September 2012

Pembimbing I, Pembimbing II

(Prof. DR. Teguh Prasetyo, SH, M.Si) (Kustadi, SH, M.Hum)

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Purnomosidi.

NIM : 322010004.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk

mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga maupun di Universitas atau Perguruan Tinggi

lainnya.

2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis

sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan

dari para pembimbing.

3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di

tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan

jelas dicantumkan sebagai acuan dalam tesis dengan disebutkan

nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam

daftar pustaka.

4. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan apabila di

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam

pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta

sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga.

v

Salatiga, Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

Arie Purnomosidi.

NIM. 322010004

vi

ABSTRAK

Sejak berdirinya negara Indonesia, secara konstitusional negara

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat terlihat dari

pengaturan mengenai negara hukum yang terdapat di dalam UUD yang

berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, yaitu di dalam UUD 1945,

Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945. Namun

demikian konsep negara hukum Indonesia bukanlah asli dari bangsa

Indonesia sendiri melainkan konsep yang diadopsi dan di transpalantasi

dari negara lain (Belanda). Meskipun demikian konsep negara hukum

Indonesia bukanlah konsep yang identik dengan rechtsstaat

sebagaimana yang dianut oleh Belanda yang menganut sistem hukum

civil law. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep negara

hukum yang berlandaskan dan bercirikan kepada pandangan hidup,

ideologi maupun falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila.

Sehingga konsep negara hukum Indonesia disebut dengan konsep

negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep

negara hukum yang prismatik, yaitu konsep negara hukum yang

menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama

unsur rechtsstaat dan unsur rule of law dengan dilandasi pada nilai-

nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan,

gotong-royong, kerukunan.

Kata kunci: Negara Hukum, Negara Hukum Pancasila, Konsep negara

hukum prismatik.

vii

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan alhamdulillahi

rabbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan dan kesehatan kepada

penulis sehingga tesis yang berjudul “Negara Hukum Pancasila

(Analisis Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen)” ini

pada akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Serta

sholawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad Saw.

Tesis ini merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Magister

Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Tesis ini berusaha mengungkapkan konsep negara hukum yang

dianut oleh Indonesia. Sudah sejak lama persoalan mengenai konsep

negara hukum Indonesia selalu diperbincangkan di kalangan ahli-ahli

hukum terutama oleh ahli hukum tata negara. Tujuannya adalah untuk

mencari suatu konsep yang ideal tentang negara hukum Indonesia.

Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman negara hukum

Indonesia di kaitkan dengan konsep rechtsstaat. Hal ini dikarenakan

rumusan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) .

Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang

keliru, karena konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep

rechtsstaat sebagaimana yang diterapkan di negara-negara kontinental

yang menganut sistem hukum civil law apalagi konsep rule of law yang

diterapkan dinegara-negara anglo saxon yang menganut sistem hukum

common law. Negara hukum Indonesia adalah suatu negara hukum

viii

yang berdasarkan dan bercirikan pada cita hukum dan ideologi falsafah

bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga sesuatu yang keliru jika

negara hukum Indonesia merupakan rechtsstaat apalagi rule of law,

melainkan negara hukum Pancasila.

Bertolak dari kenyataan yang demikian, tesis ini di susun

dengan mengacu pada berbagai literatur ilmu negara, ilmu hukum tata

negara maupun teori-teori hukum, sehingga di dalamnya diuraikan

secara jelas mengenai pemikiran-pemikiran mengenai konsep negara

hukum yang dimulai dari konsep negara, konsep hukum dan konsep

negara hukum. Dalam tesis ini juga bisa diketahui mengenai

perkembangan konsep negara hukum dan juga pemahaman mengenai

konsep-konsep negara hukum yang ada di dunia, yang dimulai dari rule

of law, rechtsstaat, socialist legality, nomokrasi Islam atau siyasah

diniyah, bahkan negara hukum Pancasila.

Khusus terkait dengan negara hukum Pancasila, dalam tesis ini

dapat diketemukan mengenai bagaimana pengaturan mengenai negara

hukum di dalam UUD Indonesia, serta konsep negara Pancasila

berdasarkan UUD 1945 pra dan pasca amandemen dan juga unsur-

unsur yang terdapat dalam negara hukum Pancasila.

Sungguh suatu yang tidak bisa dipungkiri, dalam penyusunan

tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan

sangat tulus hati dan terbuka membantu penulis, baik secara moril,

materiil, maupun immateriil penulisan tesis dan studi ini dapat

terselesaikan. Harus diakui dengan selesainya penulisan tesis ini,

penulis menyadari banyak pihak yang turut memberikan bantuan dan

dukungannya. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa sangat

hormat, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar atas

ix

partisipasi dan bantuannya yang sangat besar tersebut kepada penulis.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. DR. Tri Budiyono, SH, MHum selaku ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;

2. Prof. DR. Teguh Prasetyo, SH, MSi selaku pembimbing I dalam

penulisan tesis ini yang telah memberikan koreksi dan masukan-

masukan yang berguna penyempurnaan tesis ini;

3. Bp. Kustadi, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang selalu

memberikan koreksi, masukan-masukan serta diskusi-diskusi yang

sangat bermanfaat bagi penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini;

4. DR. Tri Budiyono, SH, M.Hum, selaku penguji I;

5. Bp. Umbu Rauta, SH, MH, selaku penguji II;

6. Seluruh Dosen pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;

7. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister

Ilmu Hukum tahun 2010 terutama buat teman-teman mahasiswa

Hukum Tata Negara, Bp. Lauren Koibur, SH, MH, Bp. Decky

Wospakrik, SH, Bp. Jaime Xavier, SH, MH, sdr. Sandi Bonay, SH.

dan Ibu Titik Susilawati, SH.

8. Bapak dan Ibu serta Fitria Tofansari, SH yang selalu memberikan

dorongan dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan

studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga.

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Semoga Allah swt membalas kebaikan semua pihak yang telah

membantu penulis.

x

Sebagaimana lazimnya seorang yang masih belajar, tentu masih

memerlukan bimbingan dari berbagai pihak. Begitu juga dalam

penyajian tesis ini juga masih memerlukan bimbingan dari pihak

manapun. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan

dan masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah mengatakan

“tiada gading yang tak retak”. Kesempurnaan hanyalah milik Allah swt,

Tuhan Yang Maha Kuasa.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar

tesis ini tidak terdapat kesalahan, namun pada faktanya hal tersebut

sulit untuk dihindari. Dengan maksud supaya tesis ini lebih baik di

kemudian hari, maka penulis mengharapkan adanya kritik, saran,

masukan serta pendapat-pendapat yang membangun dari berbagai

pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Dan akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bisa

bermanfaat bagi kita semua terutama untuk menambah pengetahuan di

bidang hukum tata negara khususnya mengenai negara hukum

Pancasila. Amin ya robbal alamin.

Salatiga, Agustus 2012

Penulis

Arie Purnomosidi

xi

DAFTAR SINGKATAN

AAUPL : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak.

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BFO : Bijeenkomst voor Federal Overleg.

BP : Badan Pekerja.

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan.

BPKNIP : Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia.

DKI : Daerah Khusus Ibukota.

DPA : Dewan Pertimbangan Agung.

DPD : Dewan Perwakilan Daerah.

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

FH : Fakultas Hukum.

F-PBB : Fraksi Partai Bulan Bintang.

F-PDIP : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

F-PDKB : Fraksi Partai Damai Kasih Bangsa.

F-PDU : Fraksi Partai Daulatul Ummah.

F-PKB : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PG : Fraksi Partai Golongan Karya.

F-PPP : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-TNI/POLRI : Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik

Indonesia.

F-UG : Fraksi Utusan Golongan.

xii

GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara.

GOLKAR : Golongan Karya.

HAM : Hak Asasi Manusia.

HAW : Hak Asasi Warga Negara.

IAIN : Institut Agama Islam Negeri.

IKAHI : Ikatan Hakim Seluruh Indonesia.

IS : Indische Staatsregeling (Undang-Undang Hindia

Belanda).

KTUN : Keputusan Tata Usaha Negara.

KAM : Kewajiban Asasi Manusia.

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPU : Komisi Pemilihan Umum.

KY : Komisi Yudisial.

KWI : Konferensi Wali Gereja Indonesia.

MA : Mahkamah Agung.

MK : Mahkamah Konstitusi.

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat.

MUI : Majelis Ulama Indonesia.

NRI : Negara Republik Indonesia.

PAH : Panitia Ad Hoc.

PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa.

PBHI : Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia.

PEMILU : Pemilihan Umum.

PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

PGI : Persatuan Gereja-Gereja Indonesia.

PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

xiii

RI : Republik Indonesia.

RIS : Republik Indonesia Serikat.

RO : Reglement op de Rechtelijke Organitatie en het Beleid

der Justitie (Reglemen Susunan Kehakiman dan

Kebijaksanaan Mengadili).

RUU : Rancangan Undang-Undang.

TAP : Ketetapan.

TNI : Tentara Nasional Indonesia.

TUN : Tata Usaha Negara.

UGM : Universitas Gadjah Mada.

UI : Universitas Indonesia.

UU : Undang-Undang.

UUD : Undang-Undang Dasar.

UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara.

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN v

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR SINGKATAN xiii

DAFTAR ISI xvii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 9

F. Tinjauan Pustaka 10

G. Metode Penelitian 17

H. Pertanggungjawaban Sistematika 21

BAB II NEGARA HUKUM 23

A. Negara 24

1. Pengertian Negara 24

2. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Negara 30

3. Kekuasaan Negara 34

4. Pembatasan Kekuasaan Negara 41

xv

B. Hukum 55

1. Pengertian Hukum 55

2. Hakekat, Fungsi dan Tujuan Hukum 59

3. Hubungan Antara Negara Dengan Hukum 67

C. Negara Hukum 70

1. Definisi Negara Hukum 71

2. Latar Belakang dan Perkembangan Negara Hukum 75

3. Konsep-Konsep Negara Hukum 90

a. Konsep Rule of Law 91

b. Konsep Rechtsstaat 97

c. Konsep Socialist Legality 104

d. Konsep Nomokrasi Islam (Siyasah Diniyah) 106

D. Negara Hukum Pancasila 112

BAB III. NEGARA HUKUM PANCASILA BERDASARKAN

UUD 1945 PRA DAN PASCA AMANDEMEN 123

A. Hasil Penelitian 123

I. Pengaturan Negara Hukum Dalam Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia. 124

1. UUD 1945 Pra Amandemen 126

2. Konstitusi RIS 1949 128

3. UUDS 1950 129

4. UUD 1945 Amandemen 131

II. Konsep Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pra dan Pasca Amandemen 134

III. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila Yang

Terkandung Dalam UUD 1945 Pra dan Pasca

xvi

Amandemen 136

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 137

2. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 143

3. Pemerintahan Berdasarkan Hukum 146

4. Demokrasi 148

5. Pembatasan Kekuasaan Negara 155

6. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap HAM 186

7. Persamaan di Depan Hukum (Equality Before

The Law) 198

8. Impeachment atau Pemakzulan 199

9. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka 204

10. Peradilan Tata Negara Atau Mahkamah Konstitusi 209

11. Peradilan Tata Usaha Negara 217

12. Negara Kesejahteraan 221

B. Analisis 231

I. Pengaturan Negara Hukum Dalam Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia. 231

II. Konsep Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pra dan Pasca Amandemen 234

III. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila Yang

Terkandung Dalam UUD 1945 Pra dan Pasca

Amandemen 250

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 251

2. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 258

3. Pemerintahan Berdasarkan Hukum 266

4. Demokrasi 271

5. Pembatasan Kekuasaan Negara 280

xvii

6. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap HAM 286

7. Persamaan di Depan Hukum (Equality Before

The Law) 300

8. Impeachment atau Pemakzulan 303

9. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka 310

10. Peradilan Tata Negara Atau Mahkamah Konstitusi 317

11. Peradilan Tata Usaha Negara 321

12. Negara Kesejahteraan 324

BAB IV. PENUTUP 329

A. Kesimpulan 329

B. Saran 332

DAFTAR PUSTAKA 335