Pembebasan SubstantifPembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu (dan tidak dapat ditarik kembali) dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga.Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengawaakui kewajiban. Pada awalnya standar yang terdapat dalam FASB memperbolehkan pengawaakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS No. 76. tetapi kemudian membatalkannya dengan dikeluarkan SFAS No. 125. Dalam standar tersebut FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagaimana yang tercantum dalam standar.Alasan yang lain yang sering dikemukakan adalah pengawaakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Hal ini merupakan praktik tidak layak.PENYAJIANSecara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK No. 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontranya dengan aset yang dianggap berkaitan, kecuali dalam keadaan khusus yang di dalamnya pihak pelapor mempunyai hak mengontra. Definisi dari hak mengontra sebagai dijelaskan oleh FASB adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya, untuk menghapus semua atau sebagaian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.

Pembebasan SubstantifKewajiban dapat dianggap lenyap bila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang

tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari asset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Jadi, pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif.Dalam standar FASB, menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut:

1.    Debitor tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian.

2.    Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian.

3.    Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut.

4.    Kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitor dapat menggunakan kelebihan tersebut. Hal ini berarti dalam perwalian masih dikuasai oleh debitor.

5.    Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang.

6.    Debitor tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitor meskipun debitor telah lelah mengakuinya sementara itu kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga praktis aset tersebut masih dikuasai oleh debitor.

PenyajianKewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Semua kewajiban diklasifikasi sebagai jangka pendek bila:

1.    Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau

2.    Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

1.    Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

2.    Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang.

3.    Pembiayaan pendanaan jangka panjang didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Hak MengkompensasiKewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitor dan kreditor.Ada dua jenis kontrak, yaitu:

1.        Kontrak Bersyarat

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrument keuangan.

2.        Kontrak Pertukaran

Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja.Hak mengontra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi uang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.

Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi:1.    Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah

tertentu.

2.    Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain.

3.    Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra.

4.    Hak mengontra terpaksakan secara hukum.

Pembebasan Substantif            Pada mulanya, FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila kreditor menaruh kas atau lainnya misalnya obligasi pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman.

Bila telah dicapai saat sehingga debitor sehingga tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substansif debitor sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh waktu. Bila debitor membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitor sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitor secara substantive dianggap lenyao meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi, pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif.

Dalam standar ini FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau criteria kritis sebagai berikut :

a.       Debitor tidak hanya sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian.

b.      Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian.

c.       Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut.

d.      Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang.

Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengawakan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantive sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Kritik lain adalah pengawaakuan kewajiban pada saat terjadinya pembebasan substantive dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk melakukan manajemen laba dan peningkatan kinerja secara kosmetik. Hal ini dapat dilakukan karena keuntungan bagi debitor sebagai berikut :

a.       Kewajiban dihapus dari neraca sehingga rasio kewajiban – ekuitas membaikb.      Laba tahun berjalan akan meningkat dengan jumlah untung yang terjadi dalam

pengawaakuan kewajibanc.       Untung pengawaakuan kewajiban tidak dikenai pajak karena untung tersebut sebenarnya

belum terealisasi sehingga perusahaan dapat menghemat atau menunda pajak dan meningkatkan profitabilitas secara cukup berarti pada saat pembebasan substantive

d.      Bila aset berupa obligasi pemerintah, perusahaan dapat menghemat pajak karena untuk perhitungan pajak  pendapatan bunga obligasi pemerintah dapat dikompensasi oleh biaya bunga utang

e.       Pembebasan substantive memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan kewajiban jangka seperti mengelola surat – surat berharga di sisi aset.

PenyajianSecara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya

sejalan dengan penyajian aset. PSAK No. 1 (pasal 39) menggariskan bahwa aset lancer disajikan urut menurut urutan likuidiats sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan.            PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi criteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila (paragraph 44) :

a.       Diperkirkan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal opersi perusahaanb.      Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca

Suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi didanai kembali atau diperbarui. Paragraf 47 menyebutkan bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila :

a.       Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulanb.      Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka pnjang

Hak MengkompensasiAda kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. kondisi ini

biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrument keuangan. Contoh kontrak ini adalah futures contracts dan forward purchase – sale contracts. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban dimasa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak aja. Contoh kontrak ini adalah interest rate swaps dan currency swaps.

Dalam FASB Interpretation No. 39,45 FASB mendefinisi hak mengontra sebagai berikut (paragraph 5) :Hak mengintra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak antara lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengn cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi :

a.       Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu

b.      Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain

c.       Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra

d.      Hak mengontra terpaksakan secara hukum