SEMINAR AKUNTANSI

Teori Agensi

(AgenCy Theory)

ISU/ FENOMENA MASALAH

TEORI UTAMA (GRAND THEORY)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency theory menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (principal)

dengan orang lain (agent) dalam sebuah kontrak, dimana agent diminta

untuk mewakili principal dalam membuat

keputusan.

kebijakan utang

Memiliki nilai koefisien negatif yakni - 0,5973 dan -0,5439

dengan taraf signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan

bahwa model keseimbangan teori

keagenan terjadi pada pengaruh kebijakan utang

terhadap kepemilikan manajerial secara negatif signifikan. Hal ini berarti

hipotesis 1 diterima.

kebijakan dividen

Memiliki nilai koefisien positif yakni 0,0578 dan 0,1367,

serta tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa

model keseimbangan teori keagenan tidak terjadi pada pengaruh kebijakan dividen

terhadap kepemilikan manajerial . Hal ini berarti

hipotesis 2 ditolak.

INTI KESIMPULAN

Kebijakan utang signifikan terhadap kepemilikan manajerial. Utang dan kepemilikan manajerial merupakan

mekanisme pengawasan dan pengendalian yang keduanya

menimbulkan agency cost.

Kepemilikan institusional signifikan terhadap

kepemilikan manajerial.

Ukuran perusahaan signifikan terhadap

kepemilikan manajerial.

HASIL ANALISIS ARTIKEL

Pengujian Teori Agensi yang Menghubungkan Biaya Agensi dengan

Diferensiasi Kualitas Auditor

(Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)

Isu / Fenomena Masalah

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan

manajer memunculkan adanya konflik dalam

hubungan agensi. Adanya masalah agensi tersebut

selanjutnya menimbulkan pertanyaan mengenai

tingkat reliabilitas informasi yang terkandung dalam

laporan keuangan disajikan oleh pihak manajemen

(agen) kepada para pemegang saham

(prinsipal).

Agency theory menyatakan bahwa agency relationship

merupakan sebuah ikatan kerja yang mana satu orang atau lebih

sebagai pemegang saham (principal) menunjuk pihak lain

(agent) untuk memberikan pelayanan dan pengambilan

keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976),

melalui kebijakan investasi, pendanaan, dan deviden yang

tercermin dalam harga saham di pasar modal

Teori Utama

(Grand Theory)

Inti Hasil dan Pembahasan(Inti Temuan)

HASIL ANALISIS ARTIKEL

ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN

KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RISIKO, KEBIJAKAN HUTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM PERSPEKTIF

TEORI KEAGENAN

Isu / Fenomena Masalah

Penunjukan manajer oleh

pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham.

Teori Utama

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Theresia (2002) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan manajerial.

Menurut Crutchley dan Hansen (1989) serta Chen dan Steiner (1999) terdapat hubungan positif antara risiko dengan kepemilikan manajerial. Hubungan ini terjadi pada manajer yang risk taker.

Wahidahwati (2002) menemukan adanya hubungan negatif antara risiko dan kepemilikan manajerial.

Fitri dan Mamduh (2003) menyatakan adanya pengaruh positif. Pernyataan ini berdasarkan pada asumsi bahwa penggunaan hutang akan mengurangi kebutuhan penerbitan saham baru sehingga meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial.

HASIL ANALISIS ARTIKEL

PERILAKU OPORTUNISTIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DI

PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENDEKATAN PRINCIPAL-AGENCY THEORY

ISU / FENOMENA MASALAH

1. Masalah Keagenan di Eksekutif Eksekutif akan memiliki kecenderungan

mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini. Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah, agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai.

2. Masalah Keagenan di Legislatif Secara eksplisit berhubungan dengan

anggaran legislatif, pada kondisi pertama ini legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan pengahasilannya sehingga dapat memenuhi self-interestnya dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan tindakan korupsi atas anggaran.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan,

sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen

menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau

organisasi. Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi

publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern

didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen

(Lane,2000:12-13).

PEMBAHASAN

Hasil analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa DPRD menggunakan power yang dimilikinya untuk mengamandemen usulan anggaran yang diajukan

eksekutif. Dalam perspektif keagenan tradisional, yang mengasumsikan agent sebagai pihak yang oportunis

dan principal sebagai pihak yang dirugikan karena pengawasan (monitoring) yang dilakukannya costly, maka posisi DPRD sebagai legislatif dalam konteks

penyusunan anggaran tidak hanya dapat dipandang sebagai prinsipal saja, tetapi sekaligus sebagai agent

bagi publik pemilihnya.