TENTANG -...
Transcript of TENTANG -...
SALINAN
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI RAJA AMPAT,
Menimbang :
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas Subbagian, Subbidang dan Seksi
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
- 2 -
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 3 -
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat Lembaran Daerah Nomor 02;
- 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
: URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
BAB I DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Kepala Dinas Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 1
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 2
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan pengkoordinasian penyusunan program; b. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendidikan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 3
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 4
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 5 -
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 6 -
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 7 -
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran
masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan;
dan n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pendidikan Dasar
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 7
Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendidikan dasar.
Pasal 8
Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
dasar; b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dasar; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar;
dan d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana
penyelenggaraan pendidikan dasar; e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga teknis dan
kurikulum penyelenggaraan pendidikan dasar; f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bina TK dan SD; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan.
- 8 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9
Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; b. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum; dan c. Seksi Bina TK dan SD.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 10
(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di sarana dan prasarana.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
i. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar;
j. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
k. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana; dan
- 9 -
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Dasar baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 11
(1) Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tenaga teknis dan kurikulum .
(2) Uraian Tugas Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum;
i. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
j. memberikan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
k. memberikan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
l. memberikan sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
m. melakukan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
n. melakukan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
o. melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota;
p. melakukan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- 10 -
q. memberikan pembinaan dan pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan dasar; r. melakukan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
PNS pada pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
s. melakukan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
t. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
u. melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan di bidang tenaga teknis dan kurikulum; dan
v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 12
1) Seksi Bina TK dan SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bina TK
dan SD.
2) Uraian Tugas Seksi Bina TK dan SD meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Bina TK dan SD berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bina TK dan SD dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bina TK dan SD dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bina TK dan SD melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bina TK dan SD guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bina TK dan
SD berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bina TK dan SD sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina TK dan SD;
i. melakukan perencanaan operasional program pendidikan dasar sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
j. melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
k. melakukan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar;
- 11 -
l. melakukan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan
pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; m. melakukan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin
satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal; n. melakukan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar; o. melakukan peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen
pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota. p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 13
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendidikan menengah dan kejuruan.
Pasal 14
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
menengah dan kejuruan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan menengah dan kejuruan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
menengah dan kejuruan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana prasara
penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga teknis dan
kurikulum penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan SLTP, SMU, SMK; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 15
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasara; b. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum; dan c. Seksi SLTP, SMU, SMK.
- 12 -
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 16
1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana.
2) Uraian Tugas Seksi Sarana Prasarana meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana Prasarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Prasarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Prasarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana Prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana Prasarana;
i. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
j. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
k. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah dan kejuruan;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 17
1) Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tenaga teknis dan kurikulum .
2) Uraian Tugas Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum meliputi :
- 13 -
a. merencanakan kegiatan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum;
i. memberikan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
j. melakukan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan kejuruan;
k. melakukan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
l. melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota;
m. melakukan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan kejuruan;
n. memberikan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan kejuruan;
o. melakukan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 18
1) Seksi SLTP, SMU, SMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang SLTP, SMU, SMK.
- 14 -
2) Uraian Tugas Seksi SLTP, SMU, SMK meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi SLTP, SMU, SMK berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi SLTP, SMU, SMK dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi SLTP, SMU, SMK dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi SLTP, SMU, SMK melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi SLTP, SMU, SMK guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi SLTP, SMU, SMK berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi SLTP, SMU, SMK sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi SLTP, SMU, SMK;
i. melakukan perencanaan operasional program pendidikan menengah sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
j. melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah;
k. melakukan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal;
l. melakukan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah;
m. melakukan peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota;
n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan Kejuruan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 19
Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendidikan luar sekolah.
- 15 -
Pasal 20
Bidang Pendidikan Luar Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
luar sekolah; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan luar sekolah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan luar
sekolah; d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pramuka dan
UKS; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bakat dan minat siswa; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan kursus
dan ketrampilan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 21
Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas: a. Seksi Pramuka dan UKS; b. Seksi Bakat dan Minat; dan c. Seksi Kursus dan Ketrampilan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 22
1) Seksi Pramuka dan UKS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pramuka dan UKS.
2) Uraian Tugas Seksi Pramuka dan UKS meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pramuka dan UKS berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pramuka dan UKS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pramuka dan UKS dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pramuka dan UKS melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pramuka dan UKS guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pramuka dan UKS berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 16 -
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pramuka dan UKS sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pramuka dan UKS;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 23
1) Seksi Bakat dan Minat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bakat dan minat.
2) Uraian Tugas Seksi Bakat dan Minat meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Bakat dan Minat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bakat dan Minat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bakat dan Minat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bakat dan Minat melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bakat dan Minat guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bakat dan
Minat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bakat dan Minat sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bakat dan Minat;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 17 -
Pasal 24
1) Seksi Kursus dan Ketrampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kursus dan ketrampilan.
2) Uraian Tugas Seksi Kursus dan Ketrampilan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kursus dan Ketrampilan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kursus dan Ketrampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kursus dan Ketrampilan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kursus dan
Ketrampilan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kursus dan Ketrampilan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kursus dan Ketrampilan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kursus dan Ketrampilan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kursus dan Ketrampilan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan tugasnya.
BAB II DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 25
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
- 18 -
Pasal 26
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 27
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3
Uraian Tugas Subbagian
Pasal 28
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 19 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 29
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- 20 -
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 30
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
- 21 -
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran
masing-masing unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan;
dan n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Kepemudaan dan Masyarakat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 31
Bidang Kepemudaan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang kepemudaan dan masyarakat.
Pasal 32
Bidang Kepemudaan dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi : a penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan
dan masyarakat; b penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan dan masyarakat; c pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan
masyarakat; d penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan generasi
muda; e penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan masyarakat;
dan f pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 33
Bidang Kepemudaan dan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Generasi Muda; b. Seksi Pembinaan Masyarakat.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 34
(1) Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembinaan generasi muda.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Generasi Muda meliputi : a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Generasi Muda
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 22 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Generasi Muda dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembinaan Generasi Muda dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Generasi Muda melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Generasi Muda guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Generasi Muda berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Generasi Muda sebagai pedoman dan landasan
kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan Generasi Muda;
i. melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; k. melakukan pembinaan koordinasi pemerintahan antar
susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; l. melakukan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan
standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
m. melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
n. melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
o. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Masyarakat tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya; q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kepemudaan dan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 35
(1) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Masyarakat meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Masyarakat
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sesuai
- 23 -
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pembinaan Masyarakat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Masyarakat melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Masyarakat guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Seksi Pembinaan Masyarakat; i. melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat; j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat; k. melakukan pembinaan koordinasi pemerintahan antar
susunan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat; l. melakukan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan
standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
m. melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
n. melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
o. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kepemudaan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Olah Raga
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 36
Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Olah Raga.
Pasal 37
Bidang Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang olah raga;
- 24 -
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Olah Raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olah raga; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan bakat Olah Raga pelajar,
mahasiswa dan masyarakat; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan lomba dan pertandingan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan Olah Raga
tradisional; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan
Olah Raga.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 38
Bidang Olah Raga terdiri atas: a. Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat; b. Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional;
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 39
(1) Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bakat olah raga pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
(2) Uraian Tugas Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Bakat Olah Raga Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 25 -
Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat sebagai
pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
i. melakukan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
j. melakukan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
k. memberikan pendidikan dan pelatihan keolahragaan; l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Olah
Raga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 40
(1) Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang lomba dan pengembangan olah raga tradisional.
(2) Uraian Tugas Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Lomba dan Pengembangan Olah
Raga Tradisional berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Lomba dan
Pengembangan Olah Raga Tradisional melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi lomba dan pengembangan olah raga tradisional;
i. melakukan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- 26 -
j. melakukan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Olah Raga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Bina Fasilitas Olah Raga
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 41
Bidang Bina Fasilitas Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bina fasilitas Olah Raga.
Pasal 42
Bidang Bina Fasilitas Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina fasilitas
Olah Raga; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bina fasilitas Olah Raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina fasilitas Olah
Raga; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan Olah Raga,
perijinan dan pengawasan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan
Olah Raga.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 43
Bidang Bina Fasilitas Olah Raga terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; b. Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 44
(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 27 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
i. melakukan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
j. memberikan fasilitas pengembangan IPTEK keolahragaan; k. melakukan pengembangan kemitraan pemerintah dengan
masyarakat dalam pembangunan olahraga; l. melakukan pengembangan jaringan dan sistem informasi
keolahragaan; m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Fasilitas Olah Raga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Olah Raga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 45
(1) Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan olah raga, perijinan dan pengawasan.
(2) Uraian Tugas Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan
dan Pengawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan dengan
- 28 -
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi
Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan;
i. melakukan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan
norma dan standar di bidang keolahragaan; j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Fasilitas Olah Raga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Bina Fasilitas Olah Raga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB III DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 46
Sekretariat mempunyai tugas melakukan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 47
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kesehatan.
- 29 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 48
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 49
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
- 30 -
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kesehatan; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan
program; dan n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 50
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 31 -
Pasal 51
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan
program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapakan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Kesehatan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Kesehatan
- 32 -
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 52
Bidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang kesehatan;
Pasal 53
Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan ibu, anak dan
keluarga berencana; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan gizi; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan kesehatan;
dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 54
Bidang Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Ibu, Anak dan KB; b. Seksi Gizi; dan c. Seksi Penyuluhan Kesehatan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 55
(1) Seksi Ibu, Anak dan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang ibu, anak
dan KB.
(2) Uraian Tugas Seksi Ibu, Anak dan KB meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Ibu, Anak dan KB berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Ibu, Anak dan KB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Ibu, Anak dan KB dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Ibu, Anak dan KB melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 33 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Ibu, Anak dan KB guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Ibu, Anak dan KB berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Ibu, Anak dan KB sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Ibu, Anak dan KB;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 56
(1) Seksi Gizi mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang gizi.
(2) Uraian Tugas Seksi Gizi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Gizi berdasarkan kegiatan tahun
sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Gizi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Gizi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Gizi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Gizi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Gizi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Gizi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Gizi;
i. melakukan penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota;
j. melakukan penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota;
k. melakukan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 34 -
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Kesehatan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 57
(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan kesehatan.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyuluhan Kesehatan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan Kesehatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Penyuluhan Kesehatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Kesehatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Kesehatan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyuluhan Kesehatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyuluhan Kesehatan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Masyarakat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 58
Bidang Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan
- 35 -
melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang
pelayanan masyarakat.
Pasal 59
Bidang Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
masyarakat; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pelayanan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
masyarakat; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan puskesmas; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan rumah sakit; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan khusus dan
farmasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 60
Bidang Pelayanan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Puskesmas; b. Seksi Rumah Sakit; dan c. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 61
(1) Seksi Puskesmas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang puskesmas.
(2) Uraian Tugas Seksi Puskesmas meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Puskesmas berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Puskesmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Puskesmas dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Puskesmas melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Puskesmas guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Puskesmas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 36 -
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Puskesmas sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Puskesmas pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 62
(1) Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang rumah
sakit.
(2) Uraian Tugas Seksi Rumah Sakit meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Rumah Sakit berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rumah Sakit dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rumah Sakit melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rumah Sakit guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rumah Sakit
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rumah Sakit sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rumah Sakit;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 37 -
Pasal 63
(1) Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kesehatan khusus dan farmasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 64
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- 38 -
Pasal 65
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan penyakit; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberantasan penyakit; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 66
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri atas: a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
b. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 67
(1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengamatan dan pencegahan penyakit.
(2)Uraian Tugas Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengamatan dan Pencegahan Penyakit dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 39 -
Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sebagai pedoman dan
landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
i. melakukan penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota;
j. melakukan penyelenggaraan pencegahan penyakit menular skala kabupaten/kota;
k. melakukan penyelenggaraan pencegahan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 68
(1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemberantasan penyakit.
(2) Uraian Tugas Seksi Pemberantasan Penyakit meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemberantasan Penyakit dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemberantasan Penyakit dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemberantasan Penyakit melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberantasan Penyakit guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberantasan Penyakit berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemberantasan Penyakit sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberantasan Penyakit;
i. melakukan penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota;
j. melakukan penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota;
- 40 -
k. melakukan penyelenggaraan operasional penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 69
(1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyehatan lingkungan.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyehatan Lingkungan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penyehatan Lingkungan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyehatan Lingkungan;
i. melakukan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota;
j. melakukan penyehatan lingkungan; k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 41 -
BAB IV
DINAS SOSIAL
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 70
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 71
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 72
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 73
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi :
a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 42 -
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program serta program kerja tahunan; l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Sosial; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan
program; dan n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 74
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Sosial; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
- 43 -
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 75
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Sosial; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 44 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapakan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Sosial;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Sosial
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 76
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pemberdayaan sosial.
Pasal 77
Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan sosial; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di
pemberdayaan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
sosial; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keluarga;
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan Organisasi dan kemitraan;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 78
Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Keluarga; b. Seksi Organisasi dan Kemitraan; dan c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- 45 -
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 79
(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan keluarga.
(2) Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemberdayaan Keluarga dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan
bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Keluarga melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah atau tindakan yang
perlu diambil dibidang tugasnya; j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 80
(1) Seksi Organisasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan kemitraan.
(2) Uraian Tugas Seksi Organisasi dan Kemitraan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Organisasi dan Kemitraan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sesuai
- 46 -
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Organisasi dan Kemitraan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Kemitraan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Kemitraan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Kemitraan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Organisasi dan Kemitraan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Organisasi dan Kemitraan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 81
(1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.
(2) Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan
- 47 -
ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Bantuan Jaminan Sosial
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 82
Bidang Bantuan Jamiman Sosial mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bantuan jaminan sosial.
Pasal 83
Bidang Bantuan Jamiman Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan
jaminan sosial; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bantuan jaminan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bantuan jaminan
sosial; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan bencana sosial; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan jaminan
sosial; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 84
Bidang Bantuan Jaminan Sosial terdiri atas: a. Seksi Bencana Sosial; dan b. Seksi Jaminan Sosial.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 85
(1) Seksi Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta
- 48 -
memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bencana
sosial.
(2) Uraian Tugas Seksi Bencana Sosial meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Bencana Sosial berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bencana Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bencana Sosial melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bencana Sosial guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bencana
Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bencana Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bencana Sosial;
i. melakukan penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota;
j. melakukan pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota;
k. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bantuan Jamiman Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 86
(1) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang jaminan sosial.
(2) Uraian Tugas Seksi Jaminan Sosial meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Sosial berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
- 49 -
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Jaminan Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jaminan Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Seksi Jaminan Sosial; i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Bantuan Jaminan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 87
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
Pasal 88
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
dan rehabilitasi sosial; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pelayanan dan rehabilitasi sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan
rehabilitasi sosial; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak
dan lanjut usia; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi penyandang cacat; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan rehabilitasi
tuna sosial dan korban narkotika;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 50 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 89
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia; b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 90
(1) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
(2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
i. melakukan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota;
j. memberikan rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 51 -
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 91
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat.
(2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Cacat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat sebagai
pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
i. melakukan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 92
(1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan
- 52 -
pelayanan urusan pemerintahan di bidang pelayanan rehabilitasi
tuna sosial dan korban narkotika.
(2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna
Sosial dan Korban Narkotika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika melaksanakan
tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB V DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 93
- 53 -
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan
program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 94
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 95
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 96
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
- 54 -
penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan
Program sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 97
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Tata Usaha.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugasnya masing-masing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- 55 -
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 98
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- 56 -
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapakan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 99
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Pasal 100
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan
penempatan tenaga kerja; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pelatihan dan penempatan tenaga kerja; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan
penempatan tenaga kerja; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga kerja mandiri,
penempatan dan penyaluran tenaga kerja; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknologi
tepat guna dan perluasan kerja; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 101
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas: a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan b. Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 102
(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di penempatan tenaga kerja.
- 57 -
(2) Uraian Tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
i. melakukan penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota;
j. melakukan penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota;
k. memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten/kota;
l. memberikan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota;
m. melakukan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);
n. melakukan penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota; o. melakukan penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar
Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota;
p. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten/kota;
q. memberikan fasilitas pendaftaran dan pembentukan TKM; r. melakukan menerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang
lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota; s. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang
lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 58 -
t. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 103
(1) Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan bursa tenaga kerja.
(2) Uraian Tugas Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga
Kerja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja;
i. melakukan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
j. melakukan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota;
k. memberikan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota;
l. melakukan penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota;
m. melakukan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota;
n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pe latihan dan Penempatan Tenaga Kerja tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 59 -
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 104
Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
Pasal 105
Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Hubungan Industri dan Pengawasan;
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan instruktur latihan dan lembaga sertifikasi;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 106
Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas: a. Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi; dan b. Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 107
(1) Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga
Sertifikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 60 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi;
i. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota;
j. melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota;
k. melakukan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
l. melakukan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota;
m. melakukan pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota;
n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 108
(1) Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyediaan lapangan kerja dan penempatan kerja.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan
Penempatan Kerja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 61 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 109
Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang hubungan industri dan pengawasan.
Pasal 110
Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan
industri dan pengawasan a; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
hubungan industri dan pengawasan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industri
dan pengawasan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan industri dan
pengupahan;
- 62 -
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan norma kerja;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan pentarifan dan pengumpulan dan pengolahan data perhubungan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 111
Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan terdiri atas: a. Seksi Hubungan Industri; dan b. Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 112
(1) Seksi Hubungan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta
memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang hubungan industri.
(2) Uraian Tugas Seksi Hubungan Industri meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Hubungan Industri berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Industri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Hubungan Industri dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Industri melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Industri guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Industri berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Hubungan Industri sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Hubungan Industri;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 63 -
Pasal 113
(1) Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang norma kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(2) Uraian Tugas Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Transmigrasi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 114
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang transmigrasi.
- 64 -
Pasal 115
Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan kawasan
transmigrasi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
peningkatan mutu, ketrampilan transmigrasi; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan penempatan dan
palatihan transmigrasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 116
Bidang Transmigrasi terdiri atas: a. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan
Transmigrasi; dan c. Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 117
(1) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan
Transmigrasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi berdasarkan ketentuan
- 65 -
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Transmigrasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 118
(1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan
Mutu, Keterampilan Transmigrasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
- 66 -
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Keterampilan
Transmigrasi; i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Transmigrasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 119
(1) Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penempatan dan pelatihan transmigrasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penempatan dan Pelatihan
Transmigrasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Transmigrasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 67 -
BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 120
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 121
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 122
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 123
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 68 -
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 124
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Tata Usaha.
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 69 -
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 125
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 70 -
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Perhubungan Darat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 126
Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perhubungan darat.
Pasal 127
Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
darat;
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan
darat; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana
keselamatan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 128
Bidang Perhubungan Darat terdiri atas: a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; dan b. Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan.
- 71 -
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 129
(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan darat.
(2)Uraian Tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat dengan memberikan arahan
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
i. melakukan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
j. memberikan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
k. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan kabupaten;
l. melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
m. melakukan penetapan lokasi terminal penumpang tipe C; n. melakukan pengesahan rancang bangun terminal penumpang
Tipe C; o. melakukan pembangunan pengoperasian terminal penumpang
Tipe A, Tipe B dan Tipe C; p. melakukan pembangunan terminal angkutan barang; q. melakukan pengoperasian terminal angkutan barang; r. melakukan penyusunan jaringan trayek dan penetapaan
kebutuhaan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 72 -
s. melakukan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada
jaringaan jalan kabupaten; t. memberikan izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota; u. melakukan penyusunan dan penetapan jaringan lintas
angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten; v. melakukan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan
kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
w. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten
x. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa; y. memberikan izin usaha angkutan pariwisata; z. memberikan izin usaha angkutaan barang; å. melakukan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi
angkutan; ä. melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
ö. melakukan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di jalan kabupaten aa. melakukan penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten; bb. melakukan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; cc. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di
jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau menjadi isu kabupaten;
dd. melakukan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
ee. melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
ff. memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
gg. melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
hh. melakukan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
ii. memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; jj. memberikan izin trayek angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
kk. melakukan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
ll. melakukan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
mm. memberikan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
nn. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
oo. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 130
(1) Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
- 73 -
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
pemerintahan di bidang teknis dan prasarana keselamatan.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Teknis dan Prasarana
Keselamatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknis dan Prasarana
Keselamatan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknis dan
Prasarana Keselamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Perhubungan Laut
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 131
Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perhubungan laut.
Pasal 132
Bidang Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
laut; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan laut;
- 74 -
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut;
dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan
laut; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan kepelabuhanan
penunjang keselamatan pelayaran; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 133
Bidang Perhubungan Laut terdiri atas: a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut; dan b. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 134
(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.
(2) Uraian Tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas
dan Angkutan Laut melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
i. melakukan pelaksanaan pengawasan keselamatan papal; j. melakukan pelaksanaan pengukuran kapal;
- 75 -
k. melakukan penerbitan pas perairan daratan;
l. melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
m. melakukan pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal; n. melakukan pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal; o. melakukan pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; p. melakukan penetapan DUKS di pelabuhan lokal; q. melakukan pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan
bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota); r. melakukan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan laut lokal; s. memberikan izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan laut lokal; t. melakukan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan laut lokal; u. melakukan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan khusus lokal; v. memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri; w. melakukan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota; x. memberikan izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat;
y. melakukan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota;
z. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
å. melakukan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
ä. memberikan izin usaha tally di pelabuhan; ö. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke
kapal; aa. memberikan izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
bb. melakukan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota;
cc. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota;
dd. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
ee. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 135
(1) Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan
- 76 -
pelayanan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhanan dan
penunjang keselamatan pelayaran.
(2) Uraian Tugas Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang
Keselamatan Pelayaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kepelabuhanan Penunjang dan Keselamatan Pelayaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perhubungan Laut baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Perhubungan Udara
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 136
Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perhubungan udara.
Pasal 137
Bidang Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 menyelenggarakan fungsi :
- 77 -
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
udara; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan udara; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan kebandaraan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjang keselamatan
penerbangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 138
Bidang Perhubungan Udara terdiri atas: a. Seksi Kebandaraan; dan b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 139
(1) Seksi Kebandaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di kebandaraan.
(2) Uraian Tugas Seksi Kebandaraan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kebandaraan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kebandaraan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kebandaraan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kebandaraan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebandaraan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebandaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kebandaraan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kebandaraan;
- 78 -
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Perhubungan Udara tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Udara baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 140
(1) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penunjang keselamatan penerbangan.
(2) Uraian Tugas Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Penunjang Keselamatan
Penerbangan berdasarkan kegiatan tahun s dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan dalam melaksanakan tugas ebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan sebagai pedoman dan
landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Udara baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
- 79 -
Pasal 141
Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang komunikasi dan informatika.
Pasal 142
Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi
dan informatika; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di
komunikasi dan informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan
informatika; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pos dan telekomunikasi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan komunikasi dan
informatika; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 143
Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas: a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan b. Seksi Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 144
(1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pos dan telekomunikasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pos dan Telekomunikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pos dan Telekomunikasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pos dan Telekomunikasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pos dan Telekomunikasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 80 -
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pos dan
Telekomunikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 145
(1) Seksi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Uraian Tugas Seksi Komunikasi dan Informatika meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Komunikasi dan Informatika
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Komunikasi dan Informatika dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Komunikasi dan Informatika guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Komunikasi dan Informatika;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 81 -
BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 146
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 147
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 148
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 149
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan
penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 82 -
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 150
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Tata Usaha.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 83 -
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 151
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 84 -
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapakan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pendaftaran Penduduk
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 152
Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendaftaran penduduk.
Pasal 153
Bidang Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran penduduk;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran penduduk;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan identitas penduduk; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pindah datang penduduk; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan
penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 154
Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
- 85 -
a. Seksi Identitas Penduduk;
b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumentasi Pendaftaran
Penduduk.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 155
(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Identitas Penduduk.
(2) Uraian Tugas Seksi Identitas Penduduk meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Identitas Penduduk berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Identitas Penduduk dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Identitas Penduduk melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Identitas Penduduk guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Identitas Penduduk berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Identitas Penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Identitas Penduduk;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 156
(1) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pindah datang penduduk.
(2) Uraian Tugas Seksi Pindah Datang Penduduk meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
- 86 -
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pindah Datang Penduduk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pindah Datang Penduduk dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 157
(1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penyidikan
Dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
- 87 -
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pencatatan Sipil
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 158
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pencatatan sipil.
Pasal 159
Bidang Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pencatatan
sipil; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pencatatan sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencatatan sipil; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perkawinan dan
perceraian; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan kelahiran dan kematian; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan
penyidikan dokumen pencatatan sipil; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- 88 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 160
Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; b. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 161
(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Perkawinan dan Perceraian.
(2) Uraian Tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perkawinan dan Perceraian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perkawinan dan Perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 162
(1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta
- 89 -
memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Kelahiran
dan Kematian.
(2) Uraian Tugas Seksi Kelahiran dan Kematian meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kelahiran dan Kematian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kelahiran dan Kematian melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kelahiran dan Kematian guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kelahiran
dan Kematian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kelahiran dan Kematian sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kelahiran dan Kematian;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 163
(1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Kematian dan Pengakuan
Pengesahan Anak berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas;
- 90 -
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil ;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 164
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi penduduk.
Pasal 165
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
informasi administrasi penduduk; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan informasi administrasi penduduk; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
Informasi administrasi penduduk; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perpindahan administrasi
penduduk; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknologi informasi; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan dan komunikasi
data; dan
- 91 -
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 166
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk terdiri atas: a. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk; b. Seksi Teknologi Informasi; dan c. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 167
(1) Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perpindahan administrasi penduduk.
(2) Uraian Tugas Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Perpindahan Administrasi
Penduduk berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perpindahan Administrasi
Penduduk guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi
Perpindahan Administrasi Penduduk berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 92 -
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 168
(1) Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknologi Informasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Teknologi Informasi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Teknologi Informasi dengan memberikan arahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Teknologi Informasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknologi Informasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknologi Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Teknologi Informasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknologi Informasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 169
(1) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang jaringan dan komunikasi data.
(2) Uraian Tugas Seksi Jaringan dan Komunikasi Data meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 93 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Jaringan dan Komunikasi Data dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data sebagai pedoman dan landasan
kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Jaringan dan Komunikasi Data;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 170
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendayagunaan data dan informasi.
Pasal 171
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pendayagunaan Data dan Informasi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan Data dan Informasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendayagunaan
Data dan Informasi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perkembangan
kependudukan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan
kependudukan;
- 94 -
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan
kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 172
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri atas: a. Seksi Perkembangan Kependudukan; b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan
Edukasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 173
(1) Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perkembangan kependudukan.
(2) Uraian Tugas Seksi Perkembangan Kependudukan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perkembangan Kependudukan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perkembangan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perkembangan Kependudukan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perkembangan Kependudukan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perkembangan Kependudukan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perkembangan Kependudukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perkembangan Kependudukan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perkembangan Kependudukan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 95 -
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendayagunaan Data dan Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 174
(1) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyerasian kebijakan kependudukan.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penyerasian Kebijakan
Kependudukan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan Penyerasian Kebijakan Kependudukan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyerasian Kebijakan Kepedudukan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 175
(1)Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi.
(2)Uraian Tugas Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi meliputi:
- 96 -
a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Kependudukan dan
Komunikasi Informasi dan Edukasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi guna penyempurnaan lebih
lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB VIII DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 176
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
- 97 -
Pasal 177
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 178
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3
Uraian Tugas Subbagian
Pasal 179
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan
penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara;
d. tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
- 98 -
penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan
Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 180
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugasnya masing-masing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna
penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 99 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 181
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- 100 -
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan ; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 182
Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang obyek dan daya tarik usaha sarana pariwisata.
Pasal 183
Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menyelenggarakan fungsi : a penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang obyek dan
daya tarik usaha sarana pariwisata; b penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
obyek dan daya tarik usaha sarana pariwisata; c pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang obyek dan daya tarik
usaha sarana pariwisata; d penyiapan bahan perumusan kebijakan obyek dan daya tarik
usaha sarana pariwisata; e penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sarana jasa
pariwisata; f penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan objek dan
daya tarik wisata; dan g pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 184
Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Sarana Jasa Pariwisata; dan
b. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
- 101 -
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 185
(1) Seksi Sarana Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana jasa pariwisata.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana Jasa Pariwisata meliputi : a merencanakan kegiatan Seksi Sarana Jasa Pariwisata
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana Jasa Pariwisata dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana Jasa Pariwisata dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Jasa Pariwisata melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Jasa Pariwisata guna penyempurnaan lebih lanjut;
f menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Jasa Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana Jasa Pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
h mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana Jasa Pariwisata;
i memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 186
(1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang objek dan daya tarik wisata.
(2) Uraian Tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas sesuai
- 102 -
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Objek dan Daya Tarik Wisata dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
i. melakukan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
j. melakukan pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota;
k. melakukan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota;
l. melakukan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota;
m. melakukan pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
n. melakukan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota;
o. melakukan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten/ kota;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata tentang langkah atau
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Promosi Pariwisata
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 187
Bidang Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang promosi pariwisata.
- 103 -
Pasal 188
Bidang Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang promosi pariwisata;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi pariwisata; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi pariwisata;
dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 189
Bidang Promosi Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Promosi; dan b. Seksi Informasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 190
(1) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang promosi.
(2) Uraian Tugas Seksi Promosi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Promosi berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Promosi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Promosi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Promosi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Promosi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Promosi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Promosi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 104 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Promosi;
i. melakukan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
j. melakukan pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota;
k. melakukan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota;
l. melakukan pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
m. melakukan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten/ kota;
n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Promosi Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Pariwisata baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 191
(1) Seksi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang informasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Informasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Informasi berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Informasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Informasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Informasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Informasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Informasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Informasi;
i. melakukan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota;
j. melakukan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota;
- 105 -
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Promosi Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Pariwisata baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 192
Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang permuseuman, purbakala, bahasa sastra dan sejarah.
Pasal 193
Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
permuseuman, purbakala, bahasa sastra dan sejarah; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
permuseuman, purbakala, bahasa sastra dan sejarah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang permuseuman,
purbakala, bahasa sastra dan sejarah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sejarah dan purbakala; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan seni dan
budaya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 194
Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah terdiri atas: a. Seksi Sejarah dan Purbakala; dan b. Seksi Seni dan Budaya.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 195
(1) Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sejarah dan purbakala.
(2) Uraian Tugas Seksi Sejarah dan Purbakala meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sejarah dan Purbakala
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
- 106 -
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sejarah dan Purbakala dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sejarah dan Purbakala melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sejarah dan Purbakala guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sejarah dan Purbakala berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sejarah dan Purbakala sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sejarah dan Purbakala;
i. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota;
j. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
k. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
l. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
m. melakukan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota;
n. melakukan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota;
o. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
p. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota;
q. melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota;
r. melakukan Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten/kota;
s. melakukan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota;
t. melakukan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota;
- 107 -
u. melakukan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan
pengelolaan museum di kabupaten/kota; v. melakukan penerapan pedoman penelitian arkeologi; w. melakukan penerapan pedoman pendirian museum yang
dimiliki kabupaten/kota; x. melakukan penerapan pedoman hasil pengangkatan
peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota; y. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
z. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 196
(1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang seni dan budaya.
(2) Uraian Tugas Seksi Seni dan Budaya meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Seni dan Budaya berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Seni dan Budaya melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Seni dan Budaya guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Seni dan
Budaya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Seni dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Seni dan Budaya;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 108 -
Bagian Kelima
Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 197
Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang nilai-nilai budaya dan estetika.
Pasal 198
Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang nilai-nilai
budaya dan estetika; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
nilai-nilai budaya dan estetika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang nilai-nilai budaya
dan estetika;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan nilai-nilai seni dan budaya;
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan nilai estetika; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 199
Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika terdiri atas: a. Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya; dan b. Seksi Nilai Estetika.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 200
(1) Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang nilai-nilai seni dan budaya.
(2) Uraian Tugas Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 109 -
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Nilai-nilai Seni
dan Budaya melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Nilai-nilai Seni dan Budaya;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Nilai-Nilai Seni dan Budaya dan Estetika tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Nilai-
Nilai Seni dan Budaya dan Estetika baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 201
(1) Seksi Nilai Estetika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang nilai estetika.
(2) Uraian Tugas Seksi Nilai Estetika meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Nilai Estetika berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Nilai Estetika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Nilai Estetika dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Nilai Estetika melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Nilai Estetika guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Nilai Estetika berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Nilai Estetika sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 110 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Nilai Estetika;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 202
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 203
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Umum.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 204
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 205
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun menghimpun dan membuat rencana strategis,
program kerja serta kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
- 111 -
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 206
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 112 -
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 207
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 113 -
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan; k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pengairan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 208
Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengairan.
Pasal 209
Bidang Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pengairan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pengairan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasi dan distribusi
pengairan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan bina manfaat dan
pelestarian sumber air; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum.
- 114 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 210
Bidang Pengairan terdiri atas: a. Seksi Pembangunan; b. Seksi Operasi dan Distribusi; dan c. Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian sumber Air.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 211
(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembangunan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembangunan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembangunan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembangunan;
i. melakukan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
j. melakukan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota;
k. melakukan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota;
l. melakukan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 115 -
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengairan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 212
(1) Seksi Operasi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang operasi dan distribusi.
(2) Uraian Tugas Seksi Operasi dan Distribusi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Operasi dan Distribusi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Distribusi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Operasi dan Distribusi dengan memberikan arahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Distribusi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Distribusi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Distribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Operasi dan Distribusi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Operasi dan Distribusi;
i. melakukan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu
kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha; j. melakukan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai,
danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 213
(1) Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bina manfaat dan pelestarian sumber air.
- 116 -
(2) Uraian Tugas Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air
meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian
Sumber Air berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bina
Manfaat dan Pelestarian Sumber Air berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air;
i. melakukan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
j. melakukan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
k. melakukan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 214
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina marga.
Pasal 215
- 117 -
Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 214 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bidang bina
marga; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bidang bina marga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang bina marga; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis bina
marga; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan jalan dan
jembatan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan dan
jembatan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 216
Bidang Bina Marga terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 217
(1) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perencanaan teknis bina marga.
(2) Uraian Tugas Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Teknis Bina Marga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
- 118 -
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Perencanaan Teknis Bina Marga sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
i. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
j. melakukan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 218
(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
i. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- 119 -
j. melakukan pengendalian fungsi dan manfaat hasil
pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Marga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 219
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
i. melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
j. melakukan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;
k. melakukan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 120 -
Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 220
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang cipta karya.
Pasal 221
Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
cipta karya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis cipta karya; e. penyiapan bahan perumsuan kebijkan tata ruang; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan tata bangunan dan
perumahan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum. Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 222
Bidang Cipta Karya terdiri atas: a. Seksi Teknis Cipta Karya; b. Seksi Tata Ruang; dan c. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 223
(1) Seksi Teknis Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang teknis
cipta karya.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknis Cipta Karya meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Teknis Cipta Karya berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Teknis Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Teknis Cipta Karya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Teknis Cipta Karya melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 121 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Teknis Cipta Karya guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknis Cipta Karya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Teknis Cipta Karya sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknis Cipta Karya;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 224
(1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
(2) Uraian Tugas Seksi Tata Ruang meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Ruang berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tata Ruang dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tata Ruang sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Ruang;
i. melakukan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota;
j. melakukan penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- 122 -
k. melakukan penetapan kriteria penentuan dan perubahan
fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
l. melakukan penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
di wilayah kabupaten/kota; n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta
Karya tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 225
(1) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tata bangunan dan perumahan.
(2) Uraian Tugas Seksi Tata Bangunan dan Perumahan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tata Bangunan dan Perumahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tata Bangunan dan Perumahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
i. melakukan penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan;
j. melakukan penyusunan Rencana Kabupaten/Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten/Kota);
k. melakukan pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya;
l. melakukan penyusunan RP4D di wilayahnya;
- 123 -
m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten/kota;
n. melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya;
o. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 226
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang kebersihan dan pertamanan.
Pasal 227
Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan
dan pertamanan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
kebersihan dan pertamanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan
pertamanan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan kebersihan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pertamanan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 228
Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas: a. Seksi Kebersihan; dan b. Seksi Pertamanan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 229
(1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kebersihan.
(2) Uraian Tugas Seksi Kebersihan meliputi :
- 124 -
a. merencanakan kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kebersihan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kebersihan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kebersihan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 230
(1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pertamanan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pertamanan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pertamanan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pertamanan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pertamanan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 125 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Pertamanan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pertamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pertamanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pertamanan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Bagian Pertama
Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 231
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 232
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 233
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 126 -
Paragraf 3
Uraian Tugas Subbagian
Pasal 234
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun menghimpun dan membuat rencana strategis,
program kerja serta kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program; j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 235
- 127 -
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan
tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun menghimpun dan membuat rencana strategis,
program kerja serta kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 236
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi :
- 128 -
a. menghimpun menghimpun dan membuat rencana strategis,
program kerja serta kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut; g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan; l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran
masing-masing unit kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Perindustrian
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 237
- 129 -
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perindustrian.
Pasal 238
Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiapan program
industri logam, mesin, tekstil, aneka agro dan kimia; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiapan program
industri kecil, menengah dan alat transportasi serta telematika; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 239
Bidang Perindustrian terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka
Agro dan Kimia; dan b. Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat
Transportasi serta Telematika.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 240
(1) Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyiapan program industri logam, mesin, tekstil, aneka agro dan kimia.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan Program Industri
Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 130 -
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan
Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perindustrian tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 241
(1) Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penyiapan program industri kecil, menengah dan transportasi serta telematika.
(2) Uraian Tugas Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan Program Industri
Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 131 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Transportasi serta Telematika;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perindustrian tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Ketiga Bidang Perdagangan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 242
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perdagangan.
Pasal 243
Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan dan
pendaftaran perusahaan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dagang asing dan
keagenan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 244
Bidang Perdagangan terdiri atas: a. Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; dan
- 132 -
b. Seksi Dagang Asing dan Keagenan.
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 245
(1) Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
(2) Uraian Tugas Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perdagangan dan Pendaftaran
Perusahaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perdagangan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan
sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 246
(1) Seksi Dagang Asing dan Keagenan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang dagang asing dan keagenan.
(2) Uraian Tugas Seksi Dagang Asing dan Keagenan meliputi :
- 133 -
a. merencanakan kegiatan Seksi Dagang Asing dan Keagenan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Dagang Asing dan Keagenan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Dagang Asing dan Keagenan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Dagang Asing dan Keagenan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Dagang Asing dan Keagenan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Dagang Asing dan Keagenan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Dagang Asing dan Keagenan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Dagang Asing dan Keagenan;
i. memberikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dagang asing dan keagenan setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
j. memberikan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan usaha dagang asing dan keagenan skala kabupaten /kota;
k. memberikan fasilitasi standar memberikan fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian usaha dagang asing dan keagenan;
l. melakukan pelayanan tera dan tera ulang usaha dagang asing dan keagenan oleh pemerintah;
m. memberikan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama usaha dagang asing dan keagenan skala kabupaten/kota;
n. melakukan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan usaha dagang asing dan keagenan;
o. melakukan pembinaan usaha dagang asing dan keagenan; p. melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana usaha
dagang asing dan keagenan; q. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Perdagangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Koperasi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 247
- 134 -
Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang koperasi.
Pasal 248
Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
koperasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan koperasi kelembagaan
dan pengembangan SDM; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha mikro, kecil dan
menengah serta permodalan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 249
Bidang Koperasi terdiri atas: a. Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM; dan b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permodalan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 250
(1) Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang koperasi kelembagaan dan pengembangan SDM.
(2) Uraian Tugas Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan
SDM meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Koperasi Kelembagaan dan
Pengembangan SDM berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 135 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
i. melakukan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
j. melakukan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
k. memberikan fasilitas pelaksanaan pengesahan dan
pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
l. memberikan fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
m. memberikan fasilitas pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
n. melakukan pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten/kota;
o. memberikan fasilitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 251
(1) Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta permodalan.
(2) Uraian Tugas Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Usaha Mikro, kecil dan
Menengah serta Permodalan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 136 -
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Seks Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta Permodalan i; i. melakukan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di
tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; j. melakukan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam
pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;
k. melakukan ppembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;
l. memberikan Fasilitas pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;
m. memberikan sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
n. melakukan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
o. melakukan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota;
p. melakukan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah
kabupaten/kota; q. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Koperasi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal dan Promosi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 252
Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis,
- 137 -
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta
pembinaan di bidang penanaman modal dan promosi.
Pasal 253
Bidang Penanaman Modal dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman
modal dan promosi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal dan promosi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal
dan promosi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dunia usaha; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bimbangan dan promosi;
dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mecil Menengah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 254
Bidang Penanaman Modal dan Promosi terdiri atas: a. Seksi Dunia Usaha; dan b. Seksi Bimbingan dan Promosi
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 255
(1) Dalam Seksi Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang dunia usaha.
(2) Uraian Tugas Seksi Dunia Usaha meliputi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Dunia Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Dunia Usaha dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Dunia Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Dunia Usaha melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Dunia Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Dunia Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 138 -
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Dunia Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Dunia Usaha;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 256
(1) Seksi Bimbingan dan Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan promosi.
(2) Uraian Tugas Seksi Bimbingan dan Promosi meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan dan Promosi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Promosi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bimbingan dan Promosi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Promosi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Promosi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan
dan Promosi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bimbingan dan Promosi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bimbingan dan Promosi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XI
DINAS PERKEBUNAN
- 139 -
Bagian Pertama
Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 257
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 258
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perkebunan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 259
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 260
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 140 -
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program serta program kerja tahunan; l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 261
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 141 -
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha;
dan o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 262
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 142 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Bina Potensi Perkebunan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 263
Bidang Bina Potensi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina potensi perkebunan.
Pasal 264
Bidang Bina Potensi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi
perkebunan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bina potensi perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi
perkebunan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi perkebunan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan tata guna dan
perpetakan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana karya kerja dan
sarana teknis; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perkebunan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 265
Bidang Bina Potensi Perkebunan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Perkebunan; b. Seksi Tata Guna dan Perpetakan; dan c. Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 266
- 143 -
(1) Seksi Iventarisasi Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang iventarisasi perkebunan.
(2) Uraian Tugas Seksi Iventarisasi Perkebunan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Iventarisasi Perkebunan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Iventarisasi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Iventarisasi Perkebunan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Iventarisasi Perkebunan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Iventarisasi Perkebunan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Iventarisasi Perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Iventarisasi Perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Iventarisasi Perkebunan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Potensi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Potensi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 267
(1) Seksi Tata Guna dan Perpetakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tata guna dan perpetakan.
(2) Uraian Tugas Seksi Tata Guna dan Perpetakan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Guna dan Perpetakan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna dan Perpetakan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tata Guna dan Perpetakan dengan memberikan arahan baik
- 144 -
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan
bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna dan
Perpetakan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna dan Perpetakan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna dan Perpetakan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tata Guna dan Perpetakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Guna dan Perpetakan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Potensi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya; dan j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Potensi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 268
(1) Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang rencana karya kerja dan sarana teknis.
(2) Uraian Tugas Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana
Teknis berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 145 -
Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis sebagai pedoman dan
landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Potensi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Potensi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Ketiga Bidang Produksi Perkebunan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 269
Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan
melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang produksi perkebunan.
Pasal 270
Bidang Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi
perkebunan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
produksi perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang produksi
perkebunan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan lahan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana produksi; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi, diversifikasi
dan intensifikasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perkebunan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 271
Bidang Produksi Perkebunan terdiri atas: a. Seksi Lahan; b. Seksi Sarana Produksi; dan c. Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 272
(1) Seksi Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang lahan.
(2) Uraian Tugas Seksi Lahan meliputi:
- 146 -
a. merencanakan kegiatan Seksi Lahan berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Lahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Lahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Lahan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Lahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Lahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Lahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lahan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 273
(1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana produksi.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana Produksi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Produksi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana Produksi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 147 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana Produksi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana Produksi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 274
(1) Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan
Intensifikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi;
- 148 -
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Produksi Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Perkebunan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 275
Bidang Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina usaha perkebunan.
Pasal 276
Bidang Bina Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha
perkebunan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bina usaha perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha
perkebunan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan usaha
perkebunan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perkebunan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 277
Bidang Bina Usaha Perkebunan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Usaha; b. Seksi Perizinan; dan c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 278
(1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembinaan usaha.
- 149 -
(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Usaha meliputi:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembinaan Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan Usaha;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 279
(1) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan
pelayanan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(2) Uraian Tugas Seksi Perizinan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Perizinan berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perizinan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 150 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Perizinan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perizinan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perizinan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 280
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- 151 -
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Usaha Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Kelima Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 281
Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perlindungan tanaman perkebunan.
Pasal 282
Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan
tanaman perkebunan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan tanaman perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan
tanaman perkebunan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana perlindungan
tanaman; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian obat
penyakit tanaman; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perkebunan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 283
Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas: a. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman; b. Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman; dan
c. Seksi Pengawasan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 284
(1) Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana perlindungan tanaman.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana Perlindungan Tanaman meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman dalam melaksanakan tugas
- 152 -
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Sarana Perlindungan Tanaman dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana Perlindungan Tanaman sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 285
(1) Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengendalian obat penyakit tanaman.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Obat Penyakit
Tanaman berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman berdasarkan ketentuan
- 153 -
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 286
(1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan. (2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan meliputi:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengawasan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XII
- 154 -
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 287
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 288
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 289
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 290
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 155 -
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program serta program kerja tahunan; l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 291
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 156 -
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha;
dan o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 292
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
- 157 -
penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 293
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang produksi tanaman pangan dan holtikultura.
Pasal 294
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi
tanaman pangan dan holtikultura; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
produksi tanaman pangan dan holtikultura; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman
pangan dan holtikultura; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembenihan
tanaman pangan dan kacang-kacangan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembenihan
holtikultura, buah, sayuran dan tanaman hias; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan tanaman
pangan dan holtikultura; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 295
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas: a. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan;
- 158 -
b. Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman
Hias; c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 296
(1) Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pembenihan tanaman pangan dan kacang-kacangan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan
dan Kacang-kacangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 297
(1) Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
- 159 -
teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan
urusan pemerintahan di bidang pembenihan dan holtikultura, buah dan sayuran dan tanaman hias.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah,
Sayuran dan Tanaman Hias berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan
Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 298
(1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman pangan dan holtikultura.
(2) Uraian Tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
dan Holtikultura berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
- 160 -
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Ketiga Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 299
Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang sarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian.
Pasal 300
Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 menyelenggarakan fungsi:
- 161 -
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana
pertanian dan pengembangan usaha pertanian; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
sarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana pertanian
dan pengembangan usaha pertanian; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan
pengelolaan irigasi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi,
pengembangan lahan, hasil pertanian pengelolaan pestisida dan pupuk;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan mutu hasil pertanian, pemasaran dan usaha kelembagaan agro bisnis; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 301
Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian terdiri atas: a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi; b. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian,
Pengelolaan Pestisida dan Pupuk; dan c. Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha
Kelembagaan Agro Bisnis.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 302
(1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan irigasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi meliputi :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 162 -
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 303
(1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi, pengembangan lahan, hasil pertanian pengelolaan pestisida dan pupuk.
(2) Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi, Pengembangan
Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
- 163 -
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 304
(1) Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta
memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengembangan mutu hasil pertanian, pemasaran dan usaha kelembagaan agro bisnis.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Mutu Hasil
Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 164 -
Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha
Kelembagaan Agro Bisnis sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Keempat
Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 305
Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina produksi dan usaha ternak.
Pasal 306
Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina produksi
dan usaha ternak; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Bibit Ternak dan Pakan Ternak; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina produksi dan
usaha ternak; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan bibit ternak dan pakan
ternak e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknologi peternakan dan
sarana; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya, pelayanan
usaha, pengolahan, emasaran;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 307
Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak terdiri atas: a. Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak; b. Seksi Teknologi Peternakan dan sarana; dan c. Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 308
(1) Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan
- 165 -
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
pemerintahan di bidang bibit ternak dan pakan ternak.
(2) Uraian Tugas Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak
guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Bibit Ternak
dan Pakan Ternak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 309
(1) Seksi Teknologi Peternakan dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang teknologi peternakan dan sarana.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknologi Peternakan dan Sarana meliputi: a. merencanakan kegiatan Teknologi Peternakan dan Sarana
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Teknologi Peternakan dan Sarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Teknologi Peternakan dan Sarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 166 -
d. membimbing para bawahan di lingkungan Teknologi
Peternakan dan Sarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Teknologi Peternakan dan Sarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Teknologi Peternakan dan Sarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Teknologi Peternakan dan Sarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Teknologi Peternakan dan Sarana;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Produksi dan Usaha Ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 310
(1) Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sumber daya, pelayanan usaha, pengolahan pemasaran.
(2) Uraian Tugas Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha,
Pengolahan Pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
- 167 -
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengolahan Pemasaran;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 311
Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak.
Pasal 312
Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan
Hewan dan Pengembangan Ternak; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Hewan
dan Pengembangan Ternak; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengamatan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat
Veteriner dan pelayanan kesehatan hewan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan ternak
intensifikasi, penyiapan dan evaluasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 313
Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak terdiri atas: a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan; b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan
Hewan; dan c. Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan
Evaluasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 314
- 168 -
(1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan,
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Pengembangan Ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Pengembangan Ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 315
(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan.
(2)Uraian Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
- 169 -
a. merencanakan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pelayanan Kesehatan Hewan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan guna penyempurnaan lebih
lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Pengembangan ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan Dan Pengembangan ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Pasal 316
(1)Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengembangan ternak intensifikasi, penyiapan dan evaluasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ternak
Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi
- 170 -
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XIII
DINAS KEHUTANAN
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 317
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 318
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kehutanan.
- 171 -
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 319
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 320
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
- 172 -
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kehutanan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 321
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
- 173 -
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 322
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di
lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Kehutanan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Potensi Hutan
- 174 -
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 323
Bidang Potensi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang potensi hutan.
Pasal 324
Bidang Potensi Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi
hutan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
potensi hutan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang potensi hutan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan intensifikasi hutan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan tata guna hutan dan
perpetaan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana karya dan teknis;
dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 325
Bidang Potensi Hutan terdiri atas: a. Seksi Intensifikasi Hutan; b. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan; dan c. Seksi Rencana Karya dan Teknis.
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 326
(1) Seksi Intensifikasi Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
intensifikasi hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Intensifikasi Hutan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Intensifikasi Hutan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Intensifikasi Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Intensifikasi Hutan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Intensifikasi Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 175 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Intensifikasi Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Intensifikasi Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Intensifikasi Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Intensifikasi Hutan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bidang Potensi Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Potensi Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 327
(1) Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tata guna hutan dan perpetaan.
(2) Uraian tugas Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna
Hutan dan Perpetaan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
- 176 -
i. melakukan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan
dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
j. melakukan pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Potensi Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Potensi Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 328
(1) Seksi Rencana Karya dan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang rencana karya dan teknis.
(2) Uraian Tugas Seksi Rencana Karya dan Teknis meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Rencana Karya dan Teknis
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya dan Teknis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rencana Karya dan Teknis dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya dan Teknis melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya dan Teknis guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rencana Karya dan Teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rencana Karya dan Teknis sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rencana Karya dan Teknis;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Potensi Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Potensi Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Sarana Produksi
- 177 -
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 329
Bidang Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang sarana produksi.
Pasal 330
Bidang Sarana Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana
produksi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
sarana produksi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana produksi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana produksi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan hasil; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan hasil dan
pengendalian hasil produksi; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 331
Bidang Sarana Produksi terdiri atas: a. Seksi Sarana Produksi; b. Seksi Pemungutan Hasil; dan c. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 332
(1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana produksi.
(2) Uraian Tugas Seksi Sarana Produksi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Produksi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana Produksi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 178 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana Produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana Produksi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana Produksi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 333
(1) Seksi Pemungutan Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemungutan hasil.
(2) Uraian Tugas Seksi Pemungutan Hasil meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pemungutan Hasil berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemungutan Hasil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemungutan Hasil dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang
tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemungutan
Hasil melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemungutan Hasil guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemungutan Hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemungutan Hasil sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemungutan Hasil;
i. melakukan pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi
- 179 -
skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara
pada wilayah kerja PERUM Perhutani; j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Sarana Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 334
(1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengolaham hasil dan pengendalian hasil produksi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan Hasil dan
Pengendalian Hasil Produksi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi;
i. melakukan pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu;
j. melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 180 -
Bagian Keempat
Bidang Peredaran Hasil Hutan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 335
Bidang Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang peredaran hasil hutan.
Pasal 336
Bidang Peredaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang peredaran
hasil hutan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
peredaran hasil hutan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peredaran hasil
hutan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengujian hasil hutan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan kehutanan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan peredaran
hasil hutan dan informasi pasar hasil hutan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 337 Bidang Peredaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Pengujian Hasil Hutan; b. Seksi Perizinan Kehutanan; dan c. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar
Hasil Hutan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 338
(1) Seksi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengujian hasil hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengujian Hasil Hutan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Hasil Hutan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 181 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengujian Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengujian Hasil Hutan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Hasil Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Hasil Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Hasil Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengujian Hasil Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengujian Hasil Hutan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 339
(1) Seksi Perizinan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perizinan
kehutanan.
(2) Uraian tugas Seksi Perizinan Kehutanan meliputi: a. Merencanakan kegiatan Seksi Perizinan Kehutanan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perizinan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perizinan Kehutanan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan Kehutanan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 182 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Perizinan Kehutanan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perizinan Kehutanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perizinan Kehutanan;
i. melakukan pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
j. memberikan perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara
pada wilayah kerja PERUM Perhutani; k. memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa
lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
l. melakukan pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
m. memberikan perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 340
(1) Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengawasan peredaran hasil hutan dan informasi pasar hasil hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan meliputi: a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil
Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 183 -
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil
Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan;
i. melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 341
Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengendalian dan perlindungan hasil hutan.
Pasal 342
Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
dan perlindungan hasil hutan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pengendalian dan perlindungan hasil hutan;
- 184 -
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan
perlindungan hasil hutan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan benih dan sertifikasi
tanaman hutan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan aneka guna hutan,
reboisasi dan rehabilitasi hutan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengamatan dan
konservasi hutan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 343 Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan; b. Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan; dan c. Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 344
(1) Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang benih dan sertifikasi tanaman hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman
Hutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan dengan memberikan
arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 185 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan;
i. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 345
(1) Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang aneka guna hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi
dan Rehabilitasi Hutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi
dan Rehabilitasi Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Aneka Guna
Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
i. melakukan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten/kota;
j. melakukan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung
- 186 -
yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan
lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota k. melakukan penetapan lahan kritis skala kabupaten/kota; l. melakukan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan
dan lahan DAS/Sub DAS; m. melakukan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan
dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten/kota;
n. melakukan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota;
o. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 346
(1) Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengamatan dan konservasi hutan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengamatan dan Konservasi
Hutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan melaksanakan tugas agar sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengamatan dan Konservasi Hutan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 187 -
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XIV DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 347
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 348
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 347 menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 349
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3
Uraian Tugas Subbagian
Pasal 350
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 188 -
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 351
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 189 -
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang tata usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 352
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 190 -
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai
penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Produksi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 353
Bidang Produksi mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang produksi.
Pasal 354
Bidang Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
produksi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang produksi; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penangkapan ikan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
budidaya; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana
perikanan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
- 191 -
Pasal 355
Bidang Produksi terdiri atas: d. Seksi Penangkapan; e. Seksi Budidaya; dan f. Seksi Sarana dan Prasarana.
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 356
(1) Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penangkapan.
(2) Uraian Tugas Seksi Penangkapan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penangkapan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penangkapan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penangkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penangkapan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penangkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penangkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penangkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penangkapan;
i. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
j. melakukan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota;
k. melakukan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota;
l. melakukan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota;
m. melakukan pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan
- 192 -
sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja
asing; n. melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan
perikanan kewenangan kabupaten/kota; o. melakukan pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap
dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota; p. melakukan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan
kecil; q. melakukan pelaksanaan kebijakan sistem permodalan,
promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota;
r. melakukan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota;
s. melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
t. memberikan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
u. melakukan pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
v. melakukan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
w. melakukan pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
x. memberikan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
y. melakukan pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
z. melakukan pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
å. melakukan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
ä. melakukan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota;
ö. memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
aa. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil
dibidang tugasnya; dan bb. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 357
(1) Seksi Budi daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang budidaya.
(2) Uraian Tugas Seksi Budi daya meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Budi daya berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Budi daya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 193 -
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Budi daya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Budi daya melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Budi daya guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Budi daya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Budi daya sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Budi daya;
i. melakukan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
j. melakukan pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
k. melakukan pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan; l. melakukan pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan
pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut; m. melakukan pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan
dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
n. melakukan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
o. melakukan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
p. melakukan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
q. melakukan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
r. melakukan pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
s. elaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
t. melakukan pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
u. melakukan pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota;
v. melakukan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
w. melakukan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
x. melakukan pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
y. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
z. melakukan pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota;
- 194 -
å. melakukan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan
spesifik lokasi; ä. melakukan pemberian bimbingan, pemantauan dan
pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
ö. melakukan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
aa. melakukan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
bb. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
ff. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 358
1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana perikanan.
2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Produksi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
- 195 -
Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 359
Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina usaha tani dan nelayan.
Pasal 360
Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha
tani dan nelayan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
bina usaha tani dan nelayan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha tani dan
nelayan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan dan bina usaha;
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan bina mutu;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana perikanan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 361
Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan terdiri atas: a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu; dan c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 362
1) Seksi Perizinan dan Bina Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan bina usaha.
2) Uraian Tugas Seksi Perizinan dan Bina Usaha meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perizinan dan Bina Usaha
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan Bina Usaha dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perizinan dan Bina Usaha dengan memberikan arahan baik
- 196 -
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan
bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan
Bina Usaha melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan Bina Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan Bina Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perizinan dan Bina Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perizinan dan Bina Usaha;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan tentang langkah atau tindakan yang
perlu diambil dibidang tugasnya; j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Usaha Tani dan Nelayan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 363
1) Seksi Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan bina mutu.
2) Uraian Tugas Seksi Pengolahan dan Bina Mutu meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan dan Bina Mutu dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengolahan dan Bina Mutu dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Bina Mutu melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Bina Mutu guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 197 -
Pengolahan dan Bina Mutu sebagai pedoman dan landasan
kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengolahan dan Bina Mutu;
i. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
j. melakukan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
k. melakukan pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
l. melakukan pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
m. melakukan pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
n. melakukan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota;
o. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan tentang langkah atau tindakan yang
perlu diambil dibidang tugasnya; dan p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Usaha Tani dan Nelayan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 364
1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana perikanan.
2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Perikanan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
- 198 -
Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai pedoman dan
landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pengawasan dan Perlindungan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 365
Bidang Pengawasan dan Perlindungan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani
urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengawasan dan perlindungan.
Pasal 366
Bidang Pengawasan dan Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
dan perlindungan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan dan perlindungan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan
perlindungan; d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan,
penangkapan dan budidaya; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan konservasi laut dan
pesisir; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan
sumber daya non hayati; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 367
Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri atas: a. Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya; b. Seksi Konservasi Laut dan Pesisir; dan c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati.
Paragraf 2 Uraian Tugas Seksi
Pasal 368
1) Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
- 199 -
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan, penangkapan dan budi daya.
2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan
Budi daya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi daya;
i. melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
j. melakukan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga
sertifikasi perbenihan ikan; l. melakukan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan,
obat ikan dan bahan bakunya; m. melakukan pengawasan PMMT atau HACCP di unit
pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
n. melakukan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; o. melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan
sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
p. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
q. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
- 200 -
Pasal 369
1) Seksi Konservasi Laut dan Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang konservasi laut dan pesisir.
2) Uraian Tugas Seksi Konservasi Laut dan Pesisir meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Konservasi Laut dan Pesisir dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir melaksanakan tugas agar sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Konservasi Laut dan Pesisir sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Konservasi Laut dan Pesisir;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Perlindungan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 370
1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sumber daya non hayati.
2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non
Hayati berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati dalam melaksanakan
- 201 -
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Pengawasan Sumber Daya Non Hayati dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati;
i. melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
j. melakukan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
l. melakukan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
m. melakukan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
n. melakukan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; o. melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan
sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
p. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
q. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pengawasan dan Perlindungan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XV DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 371
- 202 -
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan
program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 372
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 373
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 374
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
- 203 -
penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan
Program sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 375
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 204 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha ; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 376 (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 205 -
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua
Bidang Geologi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 377
Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Geologi.
Pasal 378
Bidang Geologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Geologi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Geologi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Geologi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Survey Geologi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya Geologi;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan Vulkanologi dan Nitigasi Bencana; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 379
Bidang Geologi terdiri atas: a. Seksi Survey Geologi; b. Seksi Sumber Daya Geologi; c. Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana.
Paragraf 3
Uraian Tugas Seksi
Pasal 380
- 206 -
(1) Seksi Survey Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Seksi survey geologi.
(2) Uraian Tugas Seksi Survey Geologi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Survey Geologi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Survey Geologi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Survey Geologi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Survey Geologi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Survey Geologi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Survey Geologi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Survey Geologi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Survey Geologi;
i. melakukan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten/kota;
j. melakukan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota;
k. melakukan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan
kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota; l. melakukan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi
teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten/kota;
m. melakukan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/kota;
n. melakukan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota;
o. melakukan Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten/kota;
p. melakukan pelaksanaan koordinasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota;
q. melakukan pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota;
r. melakukan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota;
- 207 -
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Geologi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 381
(1) Seksi Sumber Daya Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang sumber daya geologi.
(2) Uraian Tugas Seksi Sumber Daya Geologi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Geologi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Geologi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sumber Daya Geologi dengan memberikan arahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Geologi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Geologi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Geologi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sumber Daya Geologi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sumber Daya Geologi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Geologi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 382
(1) Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang vulkanologi dan nitigasi bencana.
(2) Uraian Tugas Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Vulkanologi dan Nitigasi
Bencana berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 208 -
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Vulkanologi dan Nitigasi Bencana di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana;
d. Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Vulkanologi dan Nitigasi Bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Geologi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pertambangan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 383
Bidang Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pertambangan.
Pasal 384
Bidang Pertambangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pertambangan;
- 209 -
b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan ekslorasi, Ekploitasi dan
pemasaran; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan evaluasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 385
Bidang Pertambangan terdiri atas: a. Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran; b. Seksi Perizinan; c. Seksi Pengawasan Evaluasi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 386
(1) Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang ekslorasi, eksploitasi dan pemasaran.
(2) Uraian Tugas Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan
Pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Ekslorasi,
Eksploitasi dan Pemasaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 210 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran;
i. melakukan pelaksanaan inventarisasi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran pada wilayah kabupaten/kota;
j. melakukan pelaksanaan Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran pada wilayah kabupaten/kota;
k. melakukan penetapan zonasi pemanfaatan Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran pada wilayah kabupaten/kota;
l. melakukan penetapan pengelolaan Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran di wilayah kabupaten/kota;
m. melakukan pengelolaan data dan informasi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
n. melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran;
o. melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara
dan panas bumi, pada wilayah kabupaten; p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pertambangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 387
(1) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(2) Uraian Tugas Seksi Perizinan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Perizinan berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perizinan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perizinan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 211 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perizinan;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertambangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 388
(1) Seksi Pengawasan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengawasan evaluasi.
(2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Evaluasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Evaluasi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengawasan Evaluasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Evaluasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Evaluasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pengawasan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan Evaluasi;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertambangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Migas
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 389
- 212 -
Bidang Migas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Migas.
Pasal 390
Bidang Migas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Migas; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Migas; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Migas; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha hulu migas; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha hilir Migas; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik dan lingkungan
migas; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 391
Bidang Migas terdiri atas: a. Seksi Usaha Hulu Migas; b. Seksi Usaha Hilir Migas; dan c. Seksi Teknik dan Lingkungan Migas.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 392
(1) Seksi Usaha Hulu Migas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang usaha hulu migas.
(2) Uraian Tugas Seksi Usaha Hulu Migas meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Usaha Hulu Migas berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Usaha
Hulu Migas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Usaha Hulu Migas dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hulu Migas melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hulu Migas guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hulu Migas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 213 -
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Usaha Hulu Migas sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Usaha Hulu Migas;
i. melakukan penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang Migas;
j. melakukan penetapan Rencana Umum Energi Daerah kabupaten/kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Migas tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Migas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 393
(1) Seksi Usaha Hilir Migas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang usaha hilir migas.
(2) Uraian Tugas Seksi Usaha Hilir Migas meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Usaha Hilir Migas berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hilir Migas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Usaha Hilir Migas dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hilir Migas melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hilir Migas guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Hilir Migas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Usaha Hilir Migas sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Usaha Hilir Migas;
i. melakukan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota;
j. melakukan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- 214 -
k. melakukan Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan
tempat penyimpanan migas; l. melakukan pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian
Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); m. melakukan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan
peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
n. melakukan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota;
o. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Migas tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Migas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 394
(1) Seksi Teknik dan Lingkungan Migas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
pemerintahan di bidang teknik dan lingkungan migas.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Migas meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Migas
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Teknik dan Lingkungan Migas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Teknik dan Lingkungan Migas dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Teknik dan Lingkungan Migas melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknik dan Lingkungan Migas
guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknik dan
Lingkungan Migas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Teknik dan Lingkungan Migas sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Migas;
i. melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Teknik dan Lingkungan Migas;
j. melakukan penyusunan data dan informasi Teknik dan Lingkungan Migas kabupaten/kota;
k. melakukan pemberian rekomendasi untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten/kota;
- 215 -
l. melakukan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam
wilayah kabupaten/kota; m. melakukan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan
air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota; n. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Migas
tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Migas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Ketenagalistrikan
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 395
Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang ketenagalistrikan.
Pasal 396
Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
Ketenagalistrikan; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagalistrikan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagalistrikan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pengusahaan
ketenagalistrikan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik lingkungan
ketenagalistrikan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan energi baru terbarukan
dan konservasi energi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 397
Bidang Ketenagalistrikan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; b. Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan; dan c. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 398
(1) Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
- 216 -
pemerintahan di bidang pembinaan pengusahaan
ketenagalistrikan.
(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
i. melakukan penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
j. melakukan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota;
k. melakukan pemberian IUKU yang sarana maupun listriknya
dalam kabupaten/kota; l. melakukan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk
konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota;
m. melakukan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota;
n. melakukan pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota;
o. melakukan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota;
p. melakukan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
q. melakukan pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota;
- 217 -
r. melakukan penyediaan listrik pedesaan di wilayah
kabupaten/kota; s. melakukan pengangkatan dan pembinaan inspektur
ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota;
t. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 399
(1) Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang teknik lingkungan ketenagalistrikan.
(2) Uraian Tugas Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Teknik Lingkungan
Ketenagalistrikan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan
karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan;
i. melakukan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor Ketenagalistrikan;
j. melakukan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- 218 -
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketenagalistrikanbaik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 400
(1) Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi.
(2) Uraian Tugas Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
i. melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
j. melakukan penyusunan data dan informasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi skala kabupaten/kota;
k. melakukan pemberian rekomendasi teknis untuk izin Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada wilayah kabupaten/kota;
l. melakukan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten/kota;
m. melakukan penetapan nilai Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam wilayah kabupaten/ kota;
n. melakukan pengelolaan data dan informasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja Ketenagalistrikan di wilayah kabupaten/kota;
- 219 -
o. melakukan penetapan potensi Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota;
p. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
BAB XVI DINAS PENDAPATAN DAERAH
Bagian Pertama Sekretariat
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 401
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyusunan
program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 402
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program; b. pengelolaan keuangan dan perlengkapan; c. pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 403
Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Paragraf 3 Uraian Tugas Subbagian
Pasal 404
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program.
(2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 220 -
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian
Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Penyusunan
Program sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Penyusunan Program serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pendapatan Daerah;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang penyusunan program; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 405
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan kepegawaian.
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan
- 221 -
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugasnya masing-masing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan
program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha; k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan;
l. melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, ekspedisi, arsip dan dokumentasi;
m. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan, mutasi, pengembangan karir dan kesejahteraan;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Tata Usaha; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 406
(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja
serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah; b. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 222 -
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai
penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta program kerja tahunan;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran masing-masing unit kerja pada Dinas Pendapatan Daerah;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang keuangan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
Bagian Kedua Bidang Retribusi
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 407
Bidang Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang retribusi;
Pasal 408
Bidang Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 menyelenggarakan fungsi; a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
retribusi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang retribusi; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan retribusi; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan
retribusi; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 409
- 223 -
Bidang Retribusi terdiri atas:
a. Seksi Penetapan Retribusi; dan b. Seksi Penerimaan Retribusi.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 410
(1) Seksi Penetapan Retribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penetapan retribusi.
(2) Uraian Tugas Seksi Penetapan Retribusi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penetapan Retribusi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Retribusi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penetapan Retribusi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Retribusi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Retribusi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penetapan Retribusi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penetapan Retribusi;
i. melakukan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
j. melakukan evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Retribusi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 411
(1) Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta
- 224 -
memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
penerimaan retribusi.
(2) Uraian Tugas Seksi Penerimaan Retribusi: a. merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan Retribusi
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Retribusi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penerimaan Retribusi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Retribusi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Retribusi guna
penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan
Retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penerimaan Retribusi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penerimaan Retribusi;
i. melakukan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
j. memberikan Fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
k. melakukan evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
l. melakukan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota;
m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Retribusi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pajak
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 412
Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pajak.
- 225 -
Pasal 413
Bidang Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pajak; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pajak; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan pajak; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penagihan pajak;
dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 414
Bidang Pajak terdiri dari: a. Seksi Penetapan Pajak; dan b. Seksi Penagihan Pajak.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 414
(1) Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penetapan pajak.
(2) Uraian Tugas Seksi Penetapan Pajak meliputi: a. merencanakan kegiatan Seksi Penetapan Pajak berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Pajak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Penetapan Pajak dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Pajak melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Pajak guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penetapan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penetapan Pajak sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 226 -
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penetapan Pajak;
i. melakukan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah kabupaten/kota;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 415
(1) Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penagihan pajak.
(2) Uraian Tugas Seksi Penagihan Pajak meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penagihan Pajak berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penagihan Pajak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penagihan Pajak dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penagihan Pajak melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penagihan Pajak guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penagihan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penagihan Pajak sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penagihan Pajak;
i. melakukan pelaksanaan pengelolaan pajak kabupaten/ kota; j. melakukan pembinaan dan pengawasan pajak skala
kabupaten/kota; k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak
tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pendapatan Lain-lain
Paragraf 1
- 227 -
Tugas dan Fungsi
Pasal 416
Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pendapatan lain lain.
Pasal 417
Bidang Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
lain lain; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan lain lain; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan lain
lain; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan lain-lain; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan bagi hasil;
dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 418
Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri atas: a. Seksi Penerimaan Lain-lain; dan b. Seksi Penerimaan Bagi Hasil.
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 419
(1) Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan
pemerintahan di bidang penerimaan lain-lain.
(2)Uraian Tugas Seksi Penerimaan Lain-lain meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan Lain-lain
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Lain-lain dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penerimaan Lain-lain dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Lain-lain melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 228 -
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para
bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Lain-lain guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Lain-lain berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penerimaan Lain-lain sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penerimaan Lain-lain;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 420
(1) Seksi Penerimaan Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang penerimaan bagi hasil.
(2) Uraian Tugas Seksi Penerimaan Bagi Hasil meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan Bagi Hasil
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Bagi Hasil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penerimaan Bagi Hasil dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan
Bagi Hasil melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Bagi Hasil guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Bagi Hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penerimaan Bagi Hasil sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penerimaan Bagi Hasil;
i. melakukan penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/kota;
j. melakukan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
- 229 -
k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendapatan Lain-lain tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
Pasal 421
Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pemungutan bphtb, dan pbb.
Pasal 422
Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan
BPHTB, dan PBB; b. penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang
pemungutan BPHTB, dan PBB; c. pembinaan bidang kesehatan masyarakat di bidang pemungutan
BPHTB, dan PBB; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan BPHTB; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan PBB; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kpendapatan
Daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 423
Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB terdiri atas: a. Subbidang pemungutan BPHTB; dan
b. Subbidang Pemungutan PBB
Paragraf 3 Uraian Tugas Seksi
Pasal 424
(1) Subbidang pemungutan BPHTB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemungutan BPHTB.
(2) Uraian Tugas Sub Bidang pemungutan BPHTB meliputi : a. merencanakan kegiatan Subbidang pemungutan BPHTB
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbidang pemungutan BPHTB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
- 230 -
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di
Subbidang pemungutan BPHTB dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Subbidang pemungutan BPHTB melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbidang pemungutan BPHTB guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbidang pemungutan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang pemungutan BPHTB sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbidang pemungutan BPHTB;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemungutan BPHTB dan PBB tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemungutan BPHTB dan PBB baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 425
(1) Sub Bidang Pemungutan PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pemungutan PBB.
(2) Uraian Tugas Subbidang Pemungutan PBB meliputi : a. merencanakan kegiatan Subbidang Pemungutan PBB
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbidang
Pemungutan PBB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Subbidang Pemungutan PBB dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Subbidang Pemungutan PBB melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbidang Pemungutan PBB guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbidang Pemungutan PBB berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 231 -
g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pemungutan PBB sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pemungutan PBB;
i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemungutan BPHTB, dan PBB baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.
Pasal 426
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Ditetapkan di Waisai Pada Tanggal 29 Desember 2011
BUPATI RAJA AMPAT,
TTD
MARCUS WANMA
Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
TTD
Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571212 198303 1 031
Untuk salinan yang san sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KAB.RAJA AMPAT ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
Ub. Kepala Bagian Hukum
MOHLIYAT MAYALIBIT,SH PENATA Tk.I
NIP. 19791020 200312 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 9 TAHUN 2011