1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak semakin kompleknya permasalahan

yang dihadapi dalam pengaturan lalu lintas ternak dari dan

ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005

tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan

Asal Ternak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak,

sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan

Asal Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani urusan dibidang peternakan.

6. Balai Karantina adalah tempat pengasingan dan / atau tindakan sebagai

upaya pencegahan untuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar antar negara dan dari suatu area ke area

lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik

Indonesia.

7. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.

3

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi

Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

11. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk

menghasilkan daging seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan unggas.

12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk jantan dan betina yang mempunyai

sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

13. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan.

14. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu produksi susunya melebihi

kebutuhan pedet.

15. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembang biak.

16. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur

diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.

17. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan

berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.

18. Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah keluar-masuk antar

daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan.

19. Pengeluaran adalah ternak dan/atau bahan asal ternak yang dikeluarkan

dari Kabupaten Sumbawa ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.

20. Pemasukan adalah ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk dari

daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas.

21. Kartu ternak adalah kartu identitas ternak yang diterbitkan setiap tahun oleh

Dinas, didalamnya tercatat nama pemilik, jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, bangun tanduk, ciri-ciri alami dan ciri buatan.

22. Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak di dalam Daerah.

23. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan/atau ke Kabupaten Sumbawa.

24. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari

ternak meliputi daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses

(kotoran) ternak dan mani beku (semen).

25. Perusahaan Pengiriman Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak yang

selanjutnya disebut perusahaan adalah jenis usaha yang bergerak dibidang

pengiriman ternak dan/atau bahan asal ternak antar daerah/pulau yang memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati dan berlaku selama 1 (satu)

tahun.

4

26. Pelayanan Izin Pengeluaran Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah

segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Sumbawa atas

milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak.

27. Surat Izin Pengeluaran Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak yang

selanjutnya disebut Surat Izin Pengeluaran, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan keluarnya ternak dan/atau bahan asal ternak

dari Daerah ke luar daerah/pulau.

28. Surat Izin Pemasukan Ternak dan/atau BahanAsal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pemasukan, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas

sebagai akibat akan masuknya ternak dan/atau bahan asal ternak dari luar

daerah/pulau ke dalam Daerah.

29. Surat Hasil Pemeriksaan/Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak

dan/atau bahan asal ternak secara teknis berupa penyesuaian kartu ternak

dengan ciri-ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di Holding Ground.

30. Surat Keterangan Jalan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan/atau bahan asal ternak

adalah benar berasal dari Kabupaten Sumbawa dengan jumlah ternak dan/atau bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.

31. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan dan penimbangan ternak

dan/atau bahan asal ternak, baik secara teknis seperti pengambilan darah maupun administrasi.

32. Pemeriksaan Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap

yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Daerah oleh petugas yang ditunjuk.

33. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu,

jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.

34. Ternak Kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara oleh manusia

secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.

35. Ternak Lomba adalah ternak besar dan unggas yang lazim dilombakan, baik secara tradisional maupun secara profesional.

36. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan

tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari d