TEMUAN AUDIT DAN SIMULASI MENYAJIKAN HASIL TEMUAN

TEMUAN AUDIT DAN SIMULASI MENYAJIKAN HASIL TEMUAN

MATA KULIAH: PENGAUDITAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIKTim Penyaji:Augus Helmi GunawanF1304019Dony PratomoF1304133Soliqin Budhi S.F1314104Yulia TrisaptyaF1314107PENDAHULUANPemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

(Penjelasan Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 Bab I. Umum Huruf D dan Lampiran I Paragraf 15 Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007)Apa itu Temuan Audit, Kesimpulan, dan Rekomendasi?!Audit findings are the spesific evidence gathered by the auditor to satisfy the audit objectives, in order to be able to answer the audit questions and verify the stated hypotesis, etc. Conclusions are statements deduced by the auditor from those findings, and recommendations are courses of action suggested by the auditor relating to the audit objectives.

(Performance Audit Guidilines: ISSAI 3000 by International Organization of Supreme Audit Institutions/ INTOSAI)

Sifat Temuan Audit?!Temuan audit merupakan hasil dari pelaksanaan program pengujian bukti-bukti audit di lapangan, dimana temuan audit kemungkinan dapat bersifat positif (sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan) atau negatif (tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan).CIRI-CIRI TEMUAN AUDIT YANG BAIKTemuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai ;Temuan audit harus penting (Signifikan dan Material); danTemuan audit harus mengandung unsur temuan (Kondisi, Kriteria, dan Sebab-Akibat).Temuan Audit Harus Didukung oleh Bukti yang MemadaiBukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasaryang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. (Paragraf 48)Bukti harus cukup, kompeten, dan relevan untuk mendukung dasar yang sehat bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. (Paragraf 53)

(Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja)

Tujuan: untuk mempermudah proses penyusunan laporan sekaligus mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan entitas yang diaudit.Temuan Audit Harus Penting (Signifikan dan Material)Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan signifikan dan material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan dan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan pemeriksaan telah memberikan manfaat. (Paragraf 29 dan 30)

(Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja)

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa.Auditor judgement, yang merupakan pertimbangan professional auditor, juga merupakan faktor yang dominan dalam menetapkan tingkat pentingnya suatu permasalahan.Temuan Audit Harus Mengandung Unsur TemuanAudit findings contain the following elements: criteria (what should be), condition (what is), and effect (what are the consequences), plus cause (why is there deviation from norms or criteria), when problems are found.(Performance Audit Guidilines: ISSAI 3000 by International Organization of Supreme Audit Institutions/ INTOSAI)Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan pemeriksaannya. (Paragraf 64)(Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja)Kondisi (What is)Kondisi adalah gambaran tentang situasi yang ada. Hal tersebut sudah ditentukan dan didokumentasikan selama pemeriksaan berlangsung. (Paragraf 65)(Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja)

Sehingga, Kondisi adalah gambaran situasi yang sebenarnya terjadi di lembaga atau organisasi yang diaudit seperti yang diperoleh pada tahap pemahaman terhadap entitas yang diaudit.Kriteria (What Should be)Kriteria adalah standar ukuran harapan mengenai apa yang seharusnya terjadi, praktik terbaik, dan benchmarks. (Paragraf 27)(Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja)

Dalam menentukan kriteria, pemeriksa harus menggunakan kriteria yang masuk akal, dapat dicapai, dan relevan dengan tujuan pemeriksaan.Pemeriksa harus mengkomunikasikan kriteria tersebut kepada entitas yang diperiksa sebelum atau pada saat dimulainya pemeriksaan.Penyebab (Why is there deviation from norms or criteria)Seperti halnya akibat, sebab juga mempunyai dua arti, yang tergantung pada tujuan pemeriksaan, yaitu:Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menjelaskan mengapa terjadi kinerja yang buruk (atau baik), maka alasan kinerja yang buruk ini disebut dengan sebab; danApabila tujuan pemeriksaan adalah untuk memperkirakan pengaruh program terhadap perubahan fisik, sosial, atau ekonomi, maka pemeriksa harus mencari bukti seberapa jauh program itu menjadi penyebab perubahan tersebut.(sebagaimana tertuang dalam Lampiran V Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja paragraf 67)

Dengan mengetahui sebab suatu masalah secara jelas, auditor akan lebih mudah membuat rekomendasi yang tepat untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas yang diaudit.Akibat (What are the Consequences)Akibat mempunyai dua arti, yang tergantung pada tujuan pemeriksaan, yaitu:Akibat merupakan ukuran dari konsekuensi (karena adanya kondisi yang berbeda dari kriteria yang telah ditetapkan); danAkibat merupakan ukuran mengenai dampak yang telah dicapai oleh suatu program.

Akibat dalam suatu temuan harus dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan perbaikan harus dilakukan. Akibat dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, Akibat dapat terjadi di masa lampau, di masa kini, atau di masa yang akan datang.PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMUAN AUDITLangkah-langkah dalam penyusunan temuan audit adalah sebagai berikut:Kenali fakta atau kondisi secermat mungkin;Tetapkan criteria yang sesuai bagi entitas, mengingat criteria tersebut merupakan parameter pengukuran kinerja entitas;Tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kondisi dan criteria yang akan menghasilkan temuan audit;Identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh temuan audit tersebut;Adakan suatu analisis hubungan antara penyebab, kondisi, dan akibat.PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMUAN AUDITBeberapa hal dalam mengembangkan dan menyusun temuan audit:Menentukan penyebab dengan cara menelusuri beberapa langkah ke belakang;Menentukan akibat dengan cara menelusuri beberapa langkah ke depan; danPengorganisasian temuan audit secara tepat akan mempermudah pembuatan rekomendasi yang efektif dan penyusunan laporan hasil audit. Penyajian temuan audit dalam laporan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit.SIMULASI MENYAJIKAN HASIL TEMUANBerdasarkan Nota Kesepahaman antara BPKP dan Kementerian Kesehatan Nomor: 136/MENKES/SKB/III/2013 dan Nomor: MoU-1/K/D2/2013 tanggal 09 Maret 2013, maka BPKP diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit kinerja atas pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan periode Januari 2013 s.d. Agustus 2013 dimana salah satunya dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ST-5728/PW11/2/2012 tanggal 4 September 2013 perihal Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (1 Januari 2013 s.d 31 Agustus 2013).SIMULASI MENYAJIKAN HASIL TEMUANTim telah melakukan pemeriksaan mulai dari survey pendahuluan, penetapan uji petik, pengumpulan bukti s.d. pengujian audit. Adapun jumlah Puskesmas yang disampel/ uji petik yaitu sebanyak 11 dari 21 unit. Pada tahap berikutnya, tim melakukan penyusunan dan pengembangan temuan audit dengan hasil sbagai berikut:1. KondisiBerdasarkan hasil audit atas pengelolaan BOK Kabupaten Batang Tahun 2013 pada 11 Puskesmas yang disampling, dijumpai pungutan pajak yang tidak sesuai dengan pedoman sebesar Rp15.658.050,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:NoPuskesmasDipungutPPh 21 atas Transpor(Rp)PPN atas Pembelian Konsumsi(Rp)Jumlah(Rp)1Bandar 1588.000,001.040.000,001.628.000,002Batang 2380.250,001.487.500,001.867.750,003Batang 3816.000,00537.000,001.353.000,004Pecalungan436.300,00499.500,00935.800,005Blado 11.001.750,00973.500,001.975.250,006Reban604.200,001.608.000,002.212.200,007Gringsing 2713.250,001.465.000,002.178.250,008Banyuputih409.750,00881.100,001.290.850,009Tersono384.650,00864.000,001.248.650,0010Kandeman512.600,00180.000,00692.600,0011Batang 4275.700,000,00275.700,00Jumlah6.122.450,009.535.600,0015.658.050,002. KriteriaPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Petunjuk Teknis tentang Bantuan Operasional Kesehatan Bab IV Pengelolaan Keuangan BOK di Puskesmas huruf B:Poin 3.a. Besaran biaya transport lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten/kota tersebut. Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transport lokal berdasar at cost, sesuai dengan besaran biaya transport lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa sarana transport bila diperlukan, karena tidak ada sarana transport regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa transportasi.Poin 4.c. Yang dikecualikan dari pemotongan dan pemungutan PPN adalah pembelian makanan dan minuman dari restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 31/PJ/2009 jo PER 52/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemotongan PPh 21/26, bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pelaksanaan program/ kegiatan pemerintah yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.Sehingga transport lokal tidak termasuk ke dalam obyek pajak PPh pasal 21.2. Kriteria3. PenyebabHal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengelola BOK Kabupaten Batang atas peraturan yang berlaku.4. AkibatAkibatnya hak yang diterima oleh penerima bantuan menjadi berkurang.5. RekomendasiSehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tim merekomendasikan agar menginstruksikan seluruh Pengelola BOK tingkat Puskesmas tidak melakukan pungutan PPh 21 atas transpor lokal dan pungutan PPN atas konsumsi, serta melaksanakan pengelolaan dana BOK sesuai dengan peraturan yang berlaku.