Telaah UU No. 17 Tahun 2012 untuk Menumbuhkan Peran dan Fungsi Koperasi dalam

Sektor Usaha Kecil Menengah

Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 merupakan dasar hukum dalam

pelaksanaan aktivitas koperasi. Koperasi dibentuk berdasar atas asas kekeluargaan dan

bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya (UU Pasal 3-4). Dalam pasal yang sama, koperasi sekaligus sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam tulisan ini, UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 dikaji dalam perannya menunjang

aktivitas koperasi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan sektor

strategis nasional.

Perekonomian Nasional Ditopang oleh Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Sektor perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor ekonomi kerakyatan, yaitu sektor usaha

kecil dan mengengah. Bentuk sumbangsih terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari

besarnya kontribusi dari segi finansial (GDP) dan penyerapan tenaga kerja. Kinerja

perekonomian Indonesia seperti tercermin dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun

2007 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen terhadap tahun sebelumnya, dimana

pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4 persen. Pada tahun

2007 nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari

tahun 2006. Dari jumlah ini UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB

Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2

triliun atau 53,5 persen. Pada tahun 2007 kontribusi Usaha Kecil (UK) sebesar Rp 1.496,3

triliun (37,8 persen), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 625,1 triliun (15,8 persen), dan

Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen).

Namun, tingginya kontribusi belum diimbangi oleh daya saing sektor UKM terhadap sektor

usaha lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih penerapan perdagangan bebas

dengan China dan ASEAN menambah beratnya tingkat persaingan dalam mendapatkan

perhatian masyarakat indoensia. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa permasahan

UKM diantaranya:

1

1) Kurangnya akses informasi terhadap perkembangan pasar,

2) Kurangnya lembaga yang secara kontinyu memantau perkembangan UKM,

3) Sulitnya mendapatkan sumber dana pengembangan usaha,

4) Lemahnya kemampuan manajerial pengelola usaha.

Keempat permasalahan tersebut masih sering ditemui di berbagai tempat UKM, meskipun

usaha telah berdiri hingga puluhan tahun. Solusi strategis yang dapat diterapkan melalui

pengembanan kelembagaan UKM, dimana struktur kelembagaan yang paling sesuai adalah

koperasi.

Koperasi Sebagai Bentuk Badan Usaha yang Paling Sesuai dengan Penduduk Indonesia

Asas koperasi yang berbentuk kekeluargaan dan tujuan koperasi dalam mewujudkan

kesejahteraan bersama, adalah bentuk paling sesuai dengan struktur kependudukan indonesia.

Bentuk usaha di masyarakat Indonesia sebagian besar adalah bentuk kekeluargaan, dimana

unsur profesionalitas dalam pengelolaan masih rendah. Lemahnya profesionalitas tersebut

memberikan pengaruh signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi pengolaan usaha, dimana

kedua hal tersebut (efektifitas dan efisiensi) secara langsung akan mempengaruhi

produktifitas dan daya saing. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat minimnya skill dan

knowledge yang dimiliki oleh pelaku usaha. Upaya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah

belum efektif dalam meningkatkan skill dan knowledge pelaku usaha. Hal ini karena upaya

pelatihan hanya tidak diberikan secara kontinyu, hanya pada waktu-waktu tertentu.

Koperasi Sebagai Fungsi Manajerial Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Peran koperasi dalam struktur perekonomian Indonesia diharapkan dapat menjadi fungsi

manajerial dalam kelompok UKM di Indonesia (klaster UKM). Koperasi berperan dalam

pengeloaan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam klaster UKM, dimana

efektifitas dan efisiensi dalam klaster akan mengarah pada produktifitas dan daya saing di

masing-masing UKM. Koperasi dalam UKM setidaknya memiliki 3 (tiga) peran strategis,

yaitu: konsolidasi permintaan, konsolidasi pengadaan bahan baku & pengiriman produk, dan

proses pengadaan modal. Efisiensi tersebut dapat terjadi karena adanya upaya konsolidasi,

baik dari bahan baku maupun produk jadi, untuk mewujudkan skala ekonomis produksi.

Sedangkan upaya pengadaan modal dapat lebih mudah terwujud karena adanya bentuk

kelembagaan yang sah, yang belum mampu diwujudkan oleh UKM.

2

Telaah UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dan Peran Strategis Koperasi dalam Klaster

UKM

Bebarapa kendala pengembangan UKM, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya,

dapat diselesaikan melalui peran strategis koperasi sebagai lembaga yang sah. Melalui

struktur kelembagaan tersebut, peran koperasi diarahkan sebagai perantara antara

kepentingan ekternal dan internal. Kepentingan eksternal berasal dari pemerintah daerah,

pemerintah pusat, lembaga penyedia dana, lembaga penyedia pelatihan, dll. Sedangkan

kepentingan internal berasal dari anggota koperasi, yaitu pelaku UKM.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 66, modal koperasi dapat berasal dari intenal anggota

ataupun eksternal anggota, seperti dari: (1) bank dan lembaga keuangan, serta pemerintah

baik pusat maupun daerah. Koperasi sebagai lembaga yang sah dalam struktur klaster UKM

berperan sebagai lembaga yang mengajukan permohonan dana dan distribusi dana ke semua

anggota (UKM). Kendala modal yang sering dialami UKM akan dapat terselesaikan melalui

peran aktif koperasi dalam pengelolaan modal usaha.

Meninjau Pasal 82, tentang jenis usaha koperasi, koperasi dalam struktur klaster UKM dapat

berbentuk: (1) koperasi produsen, dan (2) koperasi simpan pinjam. Koperasi produsen

menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi (bahan

baku dan peralatan produksi) dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota. Sedangkan

koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang

melayani anggota, dimana dana dapat berasal dari berbagai sumber (Pasal 66). Untuk

menunjang peran dan fungsi koperasi dalam struktur ekonomi kerakyatan (UKM), koperasi

dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya (Pasal

87). Kemitraan tersebut dapat dijalin dengan berbagai institusi, seperti: lembaga

pemerintahan, lembaga penyedia dana, lembaga penyedia pelatihan, lembaga swasta, dll.

Perwujudan peran dan fungsi koperasi perlu ditunjang dengan instansi pemerintah baik

daerah maupun pusat. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 112, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik. Upaya pemerintah dalam menunjang pertumbuhan dan

berkembang harus berorintasi pada kepentingan anggota, yaitu pelaku UKM. Langkah

3

langkah bantuan pemerintah dan pemerintah daerah dapat berupa bimbingan dan kemudahan

dalam bentuk:

a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan

penelitian

Koperasi;

b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;

c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;

d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling

menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;

e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh

Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau

f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup

Studi singkat di atas diharapkan dapat meningkatkan kembali peran strategis koperasi dalam

menunjang struktur perekonomian nasional Indonesia. UKM sebagai sektor yang

menyumbang GDP terbesar dan penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor strategis yang

memerlukan peran koperasi. Terlebih, struktur UKM yang bersifat kerakyatan sangat sesuai

dengan asas kekeluargaan dan tujuan bersama koperasi. Sehingga diharapkan kedepan, peran

koperasi dapat terwujud dengan memegang teguh asas kekeluargaan dan menjunjung tinggi

profesionalitas.

Ditulis oleh:

Danang Setiawan / Surabaya

Referensi:

1. Darwanto, (2007), Membangung Daya Saing UKM dalam Perekonomian Nasional.

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

4

5