Tatib Pemilu
-
Upload
pujianto-sofi -
Category
Documents
-
view
30 -
download
16
description
Transcript of Tatib Pemilu
SURAT KEPUTUSAN KETUAPANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 001/010
NOMOR 001 / SK/ 2008 TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 001/010KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASARJAKARTA TIMUR PERIODE 2008 – 2011
Ketua Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 001/010 Kelurahan Kebon Pala, Makasar-Jakarta Timur,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan Ketua Rukun Tetangga
001/010 periode 2008-2011 agar dapat berjalan dengan tertib,
aman lancar, demokratis, adil dan terbuka maka dipandang perlu
membuat tata tertib pemilihan Ketua Rukun Tetangga 001/010;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas
dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Panitia
Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 001 /010 tentang Tata Tertib
Pemilihan Ketua Tetangga 001/010 Kelurahan Kebon Pala
Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
Mengingat : 1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 36 Tahun 2001 tanggal 09 April 2001 tentang Pemilihan
Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
2. Surat Penunjukan Ketua Rukun Tetangga 001/010 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur Nomor ..... Tahun tanggal ....... .......... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
Memutuskan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN
TETANGGA 001/010 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA
RUKUN TETANGGA 001/010 KELURAHAN KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR PERIODE 2008 – 2011.
PASAL 1
PENGERTIAN
(1) Rukun Tetangga adalah sebuah satuan organisasi terkecil di tingkat kelurahan yang
dipimpin oleh seorang ketua rukun tetangga selanjutnya disebut RT.
(2) Rukun Warga adalah satuan organisasi dibawah kelurahan yang terdiri dari rukun
tetangga yang dipimpin oleh seorang ketua Rukun Warga selanjutnya disebut RW.
(3) Kelurahan adalah satuan organisasi pemerintahan dibawah kecamatan yang terdiri
dari rukun warga yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Kelurahan
(4) Kecamatan adalah satuan organisasi pemerintahan dibawah walikota Jakarta Timur
yang terdiri dari kelurahan-kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan selanjutnya
disebut Kecamatan.
(5) Panitia pemilihan Ketua Rt adalah panitia pemilihan yang dibentuk berdasarkan hasil
musyawarah yang dituangkan dalam Surat Penunjukan Ketua Rukun Tetangga 001/010 Nomor
…….. tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
(6) Peninjau adalah seseorang atau pihak yang diundang oleh panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib ini.
(7) Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Panitia Pemilihan untuk
menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita
acara.
PASAL 2
CALON KETUA RT
Calon Ketua RT selain ayat (1) Pasal ini adalah setiap orang yang memenuhi syarat :
1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Sudah berkeluarga;
4. Memiliki kartu tanda penduduk di lingkungan RW 010;
5. Memiliki tempat tinggal RW 010;
6. Menetap di RW 010; dan
7. Hadir dalam pemungutasn suara Pemilihan Ketua RT 001.
PASAL 4
PEMILIH
Yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Ketua RT adalah :
(1) Warga Negara Indonesia
(2) Sehat jasmani dan rohani
(3) Menetap di lingkungan RT 001/010
(4) Memiliki KTP di RT 001/010
(5) Kepala Keluarga atau Ibu Rumah Tangga atau 2 (dua) orang Pengurus Karang
Taruna.
PASAL 5
PENYELENGGARA PEMILIHAN KETUA RT
Penyelenggara pemilihan Ketua RT adalah panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud
Pasal 1 ayat (5).
PASAL 6
WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Ketua RT adalah :
(1) Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Ketua RT;
(2) Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Ketua RT;
(3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan
pemilihan ketua RT;
(4) Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan musyawarah dan atau
pemungutan suara Pemilihan Ketua RT;
(5) Menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasilnya kepada warga RT
001;
(6) Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan ketua RT;
(7) Memimpin jalannya pemilihan ketua RT atau pemungutan suara sehingga berjalan
dengan tertib, lancar dan damai.
PASAL 7
KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Kewajiban Panitia Pemilihan Ketua RT adalah :
(1) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan ketua RT;
(2) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan Ketua RT;
(3) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dalam pemilihan ketua RT;
(4) Menyampaikan laporan kegiatan pemilihan ketua RT kepada Ketua RT terpilih.
PASAL 8
PEMUNGUTAN SUARA
(1) Pemungutan suara bertujuan untuk memperoleh seorang Ketua RT Periode 2008-
2011;
(2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan memberikan penjelasan
mengenai tata cara pemungutan suara;
(3) Dalam memberikan suara pemilih diberi kesempatan berdasarkan urutan kehadiran
pemilih;
(4) Apabila kertas suara rusak pemilih dapat meminta penggantian kertas suara kepada
panitia Pemilihan;
(5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh panitia
pemilihan;
(6) Panitia membagikan kertas suara yang sudah dicap dengan cap RT 001 dan dibubuhi
tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan kepada masing-masing pemilih;
(7) Pemilih menuliskan 1 (satu) nama orang Pemilih yang hadir dan kemudian
memasukkannya ke dalam kotak suara;
(8) Suara dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan
dan bercap RT 001 serta hanya memilih satu nama dari salah seorang Pemilih yang hadir.
PASAL 9
PENGHITUNGAN SUARA
(1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
2.1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang hadir;
2.2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak sah;
(3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara Panitia Pemilihan membuat berita
acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan dua orang
anggotanya dan dapat ditandatangani oleh dua orang saksi.
PASAL 10
PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN
(1) Penetapan hasil pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilihan ketua RT
dilakukan pada hari pemungutan suara
(2) Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima persen) jumlah Pemilih yang hadir
ditetapkan menjadi Ketua RT terpilih;
(3) Apabila tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) maka
nama yang memiliki jumlah suara terbanyak rangking 1(satu) dan rangking (2) dipilih kembali
melalui Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal;
(4) Dalam hal nama yang menempati rangking 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) memiliki
suara yang sama banyaknya, maka penentuannya diserahkan kepada mereka yang memiliki
suara terbanyak yang sama tersebut untuk bermusyawarah salama 10 (sepuluh) menit untuk
kemudian memutuskan salah seorang diantara mereka untuk mengikuti pemilihan berikutnya.
(5) Dalam hal terdapat suara yang sama dari dua nama yang menduduki rangking 1 dan 2
setelah dilakukan Pemilihan kembali untuk memperoleh suara lebih dari 50% ternyata suaranya
tetap sama, maka dilakukan pemilihan lagi sampai salah seorang diantara 2 (dua) orang
tersebut memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara dari Pemilih yang hadir.
(6) Selanjutnya nama yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan oleh Panitia
sebagai Ketua RT periode 2008-2011.
(7) Pengukuhan Ketua RT terpilih dilakukan oleh Kepala Kelurahan setelah pengumuman
pemenang pemilihan Ketua RT oleh Panitia.
PASAL 11
SAKSI
Pada hari pemungutan suara Panitia Pemilihan menunjuk 2 (dua) orang diantara pemilih yang
hadir untuk menjadi saksi dengan syarat bukan termasuk Panitia untuk menandatangani beriata
acara hasil Pemilihan Ketua RT 001.
PASAL 12
PENINJAU
(1) Panitia pemilihan dapat mengundang peninjau dari RT lain, Pengurus RW atau
pejabat kelurahan untuk turut serta menyaksikan jalannya pemungutan suara
(2) Peninjau hanya berhak menyaksikan jalannya pemungutan suara
(3) Peninjau tidak memiliki hak untuk memprotes ataupun mencampuri jalannya
pemungutan suara
PASAL 13
LAIN-LAIN
(1) Semua hasil penetapan dan atau keputusan Panitia pemungutan suara tidak dapat
diganggu gugat, bersifat mengikat dan final.
(2) Tata tertib ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Nopember 2008
Panitia Pemilihan,
Haryanto
KETUA
SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 003/014
NOMOR 002/Kpts/PPKRT/2014
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 003 ASRAMA POLRI PALMERAH KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH
JAKARTA BARAT PERIODE 2014-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 003 ASRAMA POLISI PALMERAH
Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menentukan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 014 periode 2014-2017 agar dapat berjalan dengan tertib, aman lancar, demokratis, adil dan terbuka maka dipandang perlu membuat tata tertib pemilihan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 014;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 014 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Tetangga 003/014 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat
Mengingat :
1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 tanggal 09 April 2001 tentang Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Surat Pemberitahuan Lurah Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat Nomor 592/1.713.1 Tahun 2013 tanggal 18 Desember tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT / RW
3. Surat Penunjukkan Ketua Rukun Tetangga 003 Asrama Polri Palmerah Nomor 10/02/003/2014 Tahun 2014 tanggal 18 Februari tentang Pemilihan dan Pemungutan Suara di Wilayah RT.003 Asrama Polri Palmerah
Memperhatikan :
1. Hasil rapat Forum Musyawarah Warga RT.003/014 tahun 2014 tanggal 18 Februari perihal Aturan dan Ketentuan Pemilih dan Calon Terpilih
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 003/014 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 003/014 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH JAKARTA BARAT PERIODE 2014 – 2017.
PENGERTIAN UMUM
BAB I
Pasal 1
1. Rukun Tetangga adalah sebuah satuan organisasi terkecil di tingkat kelurahan yang dipimpin oleh seorang ketua rukun tetangga selanjutnya disebut RT.
2. Rukun Warga adalah satuan organisasi dibawah kelurahan yang terdiri dari rukun tetangga yang dipimpin oleh seorang ketua Rukun Warga selanjutnya disebut RW.
3. Kelurahan adalah satuan organisasi pemerintahan dibawah kecamatan yang terdiri dari rukun warga yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Kelurahan
4. Kecamatan adalah satuan organisasi pemerintahan dibawah Walikota Jakarta Barat yang terdiri dari kelurahan-kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan selanjutnya disebut Kecamatan.
5. Forum Musyawarah RT adalah merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT
6. Panitia pemilihan Ketua RT adalah panitia pemilihan yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam Surat Penunjukan Ketua Rukun Tetangga 003 RW014 Nomor 10/02/003/2014 tahun 2014 tanggal 18 Februari tentang Pemilihan dan Pemungutan Suara di Wilayah RT.003 Asrama Polri Palmerah
7. Peninjau adalah seseorang atau pihak yang diundang oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib ini.
8. Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara.
BAB II
KETENTUAN CALON KETUA RT
Bagian Kesatu
CALON KETUA RT
Pasal 2
(1) Calon Ketua RT adalah setiap orang yang memenuhi syarat :
1. Warga Negara Indonesia;2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Sudah berkeluarga;4. Memiliki kartu tanda penduduk di lingkungan RT.003 RW.014;5. Memiliki tempat tinggal RT 003 RW 014;6. Menetap di RT.003 RW. 014
(2) Calon Ketua RT.003 terpilih pada periode sebelumnya yang selanjutnya disebut sebagai incumbent mempunyai hak terpilih yang melekat sebelum masa bhaktinya berakhir
(3) Ketua RT.003 terpilih pada periode sebelumnya sudah memenuhi persyaratan bakal calon dan ditetapkan sebagai calon Ketua RT.003 periode berikutnya
Bagian Kedua
PENDAFTARAN CALON KETUA RT
Pasal 3
(1) Pendafataran bakal calon ketua RT telah memenuhi ketentuan pada pasal 2
(2) Warga RT 003/014 yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, mengisi formulir bakal calon ketua RT
(3) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi administrasi bakal calon Ketua RT dari formulir yang diserahkan
(4) Bakal calon Ketua RT yang telah diverifikasi untuk ditentukan sebagai calon Ketua RT
(5) Pendafataran bakal calon ketua RT selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan Ketua RT
Bagian Ketiga
JUMLAH CALON KETUA RT
Pasal 4
Bakal calon ketua RT yang telah diverifikasi secara administratif dan berhak menduduki sebagai calon ketua RT terpilih sebagai calon Ketua RT yang akan dipilih yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil verifikasi administratif
Bagian Keempat
CALON KETUA RT AKLAMASI
Pasal 5
(1) Yang dimaksud calon ketua RT aklamasi adalah calon tunggal yang tidak terdapat calon lain selain dirinya yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon ketua RT
(2) Perihal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara aklamasi ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai ketua RT terpilih periode 2014-2017
BAB III
KETENTUAN PEMILIH
Pasal 6
(1) Yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Ketua RT 003 adalah :
1. Warga Negara Indonesia2. Sehat jasmani dan rohani3. Warga RT 003 RW 014 Asrama Polri Palmerah
(2) Yang dimaksud dengan Warga RT 003 pada ayat (1) butir c adalah :
1. Menetap di lingkungan RT 003 RW 014 Asrama Polri Palmerah2. Memiliki KTP di RT 003 RW 014 Asrama Polri Palmerah
(3) Perwakilan dari Nomor Rumah Kepala Keluarga atau Ibu Rumah Tangga atau Anggota Keluarga yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi pendataan warga RT 003 RW 014.
(4) Panitia Pemilihan Ketua RT
Pasal 7
(1) Perwakilan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) yang selanjutnya disebut sebagai wakil pemilih keluarga atau electoral house.
(2) Wakil Pemilih keluarga (electoral house) adalah 1 (satu) orang wakil pemilih keluarga yang dipilih oleh pemilih yang tercatat dalam Nomor Rumah di lingkungan RT 003 RW 014 Asrama Polisi Palmerah Jakarta Barat untuk memberikan hak suaranya.
(3) Wakil pemilih keluarga (electoral house) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) hak suara dalam memilih Ketua RT 003
(4) Wakil pemilih keluarga (electoral house) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya dicatat dalam daftar pemilih
(5) Wakil pemilih keluarga (electoral house) yang tercatat dalam daftar pemilih selanjutnya disebut sebagai dewan pemilih RT (electoral college)
(6) Hak suara yang diberikan kepada wakil pemilih keluarga (electoral house) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah akumulasi jumlah pemilih dalam kepala keluarga (KK) yang sudah tercatat dan terdaftar dalam sistem administrasi pendataan warga Asrama Polri Palmerah
BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Bagian Kesatu
PENYELENGGARA PEMILIHAN KETUA RT
Pasal 8
Penyelenggara pemilihan Ketua RT adalah panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) yang selanjutnya disebut PPKRT
Bagian Kedua
WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Pasal 9
Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Ketua RT adalah :
1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Ketua RT;2. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Ketua RT;3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan
ketua RT;4. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan musyawarah dan atau pemungutan
suara Pemilihan Ketua RT;5. Menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasilnya kepada warga RT
003;6. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan ketua RT;7. Memimpin jalannya pemilihan ketua RT atau pemungutan suara sehingga berjalan
dengan tertib, lancar dan damai.
Bagian Ketiga
HAK PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Pasal 10
(1) Sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) panitia pemilihan memberikan hak pilihnya bilamana hasil perhitungan suara calon ketua RT 003 memiliki jumlah suara yang sama
(2) Bilamana hasil perhitungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masih memiliki jumlah suara yang sama, maka panitia pemilihan berhak mengajukan hasil pemilihan ketua RT ke dalam forum RW untuk diputuskan Ketua RT terpilih
(3) Hasil keputusan forum RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuatan hukum yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat
Bagian Keempat
KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
Pasal 11
Kewajiban Panitia Pemilihan Ketua RT adalah :
1. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan ketua RT;
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan Ketua RT;3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dalam pemilihan ketua
RT;4. Menyampaikan laporan kegiatan pemilihan ketua RT kepada Ketua RT terpilih.
BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
SURAT SUARA
Pasal 12
(1) Surat suara adalah adalah selebaran yang digunakan dalam pemilihan ketua RT 003, yang nantinya akan dihitung dan diumumkan hasilnya.
(2) Dalam suarat suara tertulis nama dan gambar calon ketua RT 003
(3) Aturan mengenai ukuran dan pola surat suara akan dimuat dalam ketentuan tersendiri
Bagian Kedua
SYARAT SAH SURAT SUARA
Pasal 13
Surat suara dinyatakan sah apabila
1. ditandatangai oleh Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 0032. tidak terdapat cacat atau rusak3. hanya terdapat satu pilihan calon ketua RT 0034. sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2)
Bagian Keempat
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 14
(1) Pemungutan suara bertujuan untuk memperoleh seorang Ketua RT 003 Periode 2014-2017;
(2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
(3) Dalam memberikan suara pemilih diberi kesempatan berdasarkan pasal 5 dan pasal 6
(4) Apabila kertas suara rusak pemilih dapat meminta penggantian kertas suara kepada panitia Pemilihan;
(5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan;
(6) Panitia membagikan kertas suara yang sudah dicap dengan cap RT 003 dan dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan kepada masing-masing pemilih;
(7) Pemilih memilih 1 (satu) calon ketua RT yang terdapat dalam surat suara dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
(8) Suara dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya surat suara.
Pasal 15
Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) akan dimuat dalam ketentuan tersendiri
Bagian Kelima
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 16
(1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang hadir;2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak sah;
(3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan dua orang anggotanya dan dapat ditandatangani oleh dua orang saksi.
BAB VI
PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN
Pasal 17
(1) Penetapan hasil pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilihan ketua RT dilakukan pada hari pemungutan suara
(2) Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima persen) jumlah Pemilih yang hadir dan/atau lebih banyak dari jumlah suara calon lainnya ditetapkan menjadi Ketua RT terpilih;
(3) Apabila tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau suara terbanyak dari jumlah suara calon lainnya dalam hal ini memiliki jumlah suara yang sama, maka panitia pemilihan ketua RT dapat memberikan hak suaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
(4) Selanjutnya nama yang memperoleh suara lebih dari 50% dan/atau suara terbanyak dari jumlah suara calon lainnya ditetapkan oleh Panitia sebagai Ketua RT terpilih periode 2014-2017.
Pasal 18
Pengukuhan Ketua RT terpilih dilakukan oleh Kepala Kelurahan setelah pengumuman pemenang pemilihan Ketua RT oleh Panitia.
BAB VII
SAKSI DAN PENINJAU
Bagian Kesatu
SAKSI
Pasal 19
(1) Saksi adalah orang yang mendapat mandat tertulis dari peserta Pemilihan Ketua RT untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara maupun proses Rekapitulasi penghitungan suara.
(2) Pada hari pemungutan suara Panitia Pemilihan menunjuk 2 (dua) orang diantara pemilih yang hadir untuk menjadi saksi dengan syarat bukan termasuk Panitia untuk menandatangani berita acara hasil Pemilihan Ketua RT 003.
Bagian Kedua
PENINJAU
Pasal 20
(1) Panitia pemilihan dapat mengundang peninjau dari RT lain, Pengurus RW atau pejabat kelurahan untuk turut serta menyaksikan jalannya penghitungan suara
(2) Peninjau hanya berhak menyaksikan jalannya pemungutan suara
(3) Peninjau tidak memiliki hak untuk memprotes ataupun mencampuri jalannya penghitungan suara
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Semua hasil penetapan dan atau keputusan Panitia pemungutan suara tidak dapat diganggu gugat, bersifat mengikat dan final.
(2) Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, lebih lanjut akan diatur dalam ketentuan tersendiri
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
(1) Semua ketentuan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan keputusan ini.
(2) Hal-hal yang belum dimuat dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri serta disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Pasal 23
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Pebruari 2014
Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT
Ali Sadikin Wear