tataruang_05.pdf

10
BAB 4 POLA PEMANFAATAN RUANG Pola pemanfaatan ruang berisikan materi rencana mengenai: a. Arahan pengelolaan kawasan lindung b. Arahan pengelolaan kawasan budidaya kehutanan c. Arahan pengelolaan kawasan budidaya non-kehutanan d. Arahan pengembangan kawasan prioritas: Arahan pengelolaan kawasan perkotaan yang diprioritaskan Arahan pengelolaan kawasan tertentu 4.1. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Barat terdiri dari : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. Kawasan perlindungan setempat c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya d. Kawasan rawan bencana alam Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung (HL) dan hutan lindung gambut (HLG). Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sedangkan kawasan hutan lindung gambut tersebar di Kabupaten Pontianak, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Landak. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan sekitar mata air, yang penetapannya akan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota. RTRWP KALIMANTAN BARAT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46

Transcript of tataruang_05.pdf

  • BAB 4 POLA PEMANFAATAN RUANG

    Pola pemanfaatan ruang berisikan materi rencana mengenai:

    a. Arahan pengelolaan kawasan lindung

    b. Arahan pengelolaan kawasan budidaya kehutanan

    c. Arahan pengelolaan kawasan budidaya non-kehutanan

    d. Arahan pengembangan kawasan prioritas:

    Arahan pengelolaan kawasan perkotaan yang diprioritaskan

    Arahan pengelolaan kawasan tertentu

    4.1. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

    Kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Barat terdiri

    dari :

    a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

    b. Kawasan perlindungan setempat

    c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya

    d. Kawasan rawan bencana alam

    Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

    terdiri dari kawasan hutan lindung (HL) dan hutan lindung gambut (HLG).

    Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sedangkan

    kawasan hutan lindung gambut tersebar di Kabupaten Pontianak, Ketapang,

    Kapuas Hulu, dan Landak.

    Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan pantai,

    kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan

    sekitar mata air, yang penetapannya akan diatur lebih lanjut dalam RTRW

    Kabupaten/Kota.

    RTRWP KALIMANTAN BARAT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bab 4 : Pola Pemanfaatan Ruang

    RTRWP KALIMANTAN BARAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47

    Kawasan suaka alam dan cagar budaya mencakup :

    a. Kawasan Taman Nasional, yaitu :

    - Taman Nasional Gunung Palung, di Kabupaten Ketapang

    - Taman Nasional Gunung Niut Penrissen, di Kabupaten

    Bengkayang, Landak, dan Sanggau

    - Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, di Kabupaten Sintang dan

    Kabupaten Melawi

    - Taman Nasional Betung Kerihun, di Kabupaten Kapuas Hulu

    - Taman Nasional Danau Sentarum, di Kabupaten Kapuas Hulu

    b. Kawasan Suaka Alam, berupa Cagar Alam dan Taman Wisata Alam,

    yaitu :

    - Cagar Alam Muara Kendawangan, di Kabupaten Ketapang

    - Cagar Alam Mandor, di Kabupaten Landak

    - Cagar Alam Gunung Raya Pasi, di Kota Singkawang

    - Taman Wisata Alam Asuangsang, di Kabupaten Sambas

    c. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya :

    - Kepulauan Karimata, di Kabupaten Ketapang

    - Pantai Selimpai, di Kabupaten Sambas

    d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, tersebar di Kabupaten Sambas,

    Bengkayang, Pontianak, dan Ketapang.

    e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan : penetapannya akan

    diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

    Kawasan rawan bencana mencakup kawasan rawan banjir, kawasan rawan

    longsor, dan kawasan pantai rawan abrasi, yang penetapannya akan diatur

    lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten.

    Luasan keseluruhan kawasan lindung tertuang pada Tabel 4.1, sedangkan

    sebarannya dipetakan pada Gambar 4.1. Pada Gambar 4.2 ditampilkan

    sebaran Kawasan Lindung dan Budidaya sebelum direvisi (Peta Paduserasi).

    Pengelolaan kawasan lindung yang karena letaknya bersifat lintas

    kabupaten/ kota dilakukan secara bersama antara pemerintah propinsi dan

    pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bab 4 : Pola Pemanfaatan Ruang

    RTRWP KALIMANTAN BARAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

    4.2 Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya Kehutanan

    Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsinya berdasarkan

    pada ketentuan yang disebutkan dalam PP No. 25/2000 tentang

    Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah

    Otonom. Pemerintah propinsi turut serta secara aktif bersama pemerintah

    dalam menetapkan kawasan, serta perubahan fungsi dan status hutan dalam

    rangka perencanaan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara

    propinsi dan kabupaten/kota.

    Kawasan budidaya kehutanan di Propinsi Kalimantan Barat mencakup

    sekitar 4,62 Juta hektar (+ 31,5 % dari luas wilayah propinsi), terdiri atas

    kawasan hutan produksi terbatas (HPT) 2,3 juta hektar, kawasan hutan

    produksi biasa (HPB) 2 juta hektar, dan kawasan hutan produksi yang dapat

    dikonversi (HPK) 303.000 hektar (lihat Tabel 4.1).

    4.3. Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya Non-Kehutanan

    Kawasan Budidaya Non-Kehutanan dalam RTRWP hanya ditetapkan

    sebagai Pertanian Lahan Kering (PLK) yang sifatnya dapat dikonversi ke

    budidaya lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

    Luas kawasan tersebut ditetapkan sekitar 41,54 % dari luas wilayah propinsi

    atau sekitar 6 juta hektar (lihat Tabel 4.1).

    4.4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

    Arahan pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi dua, yaitu

    kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

    1) Kawasan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya

    adalah:

  • Cag ar Alam

    Hutan LindungHutan Lindun g BakauHutan Lindun g Gamb ut

    Hutan Produksi BiasaHutan Produksi Ko nversiHutan Produksi TerbatasPertanian Lahan BasahPertanian Lahan Kering

    Suaka MargasatwaTaman Nasio nalTaman Wisata Alam

    Keterangan

    109 00O I 110 00O I 111 00O I 112 00O I 113 00O I 114 00O I

    109 00O I 110 00O I 111 00O I 112 00O I 113 00O I 114 00O I

    2O

    1O

    0O

    1O

    2O

    3O

    2O

    1O

    0O

    1O

    2O

    3O

    K e t e r a n g a n :

    Batas Kabupaten

    Batas Propinsi

    Batas Negara

    Sungai / anak sungai

    Ibukota Propinsi

    Ibukota Kabupaten

    Nama Ibukota KabupatenAAAA

    PETA PADUSERASI RTRWP-TGHKPROPINSI KALIMANTAN BARAT

    PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARATBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    (BAPPEDA)

    WILAYAH PROPINSIKALIMANTAN BARAT

    Skala 1 : 2.000.000Km 0 40 80 120 160

    4.2

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bab 4 : Pola Pemanfaatan Ruang

    RTRWP KALIMANTAN BARAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52

    a. Kawasan Metropolitan Pontianak

    b. Kawasan permukiman perkotaan yang termasuk dalam Kawasan

    Pelabuhan Temajo.

    2) Kawasan permukiman perdesaan yang diprioritaskan pengembangannya

    adalah:

    a. Kawasan permukiman perdesaan di sepanjang perbatasan.

    b. Kawasan permukiman perdesaan yang termasuk dalam Kawasan

    Pulau Temajo.

    c. Kawasan permukiman perdesaan yang terisolir, yaitu di Kecamatan

    Pulau Maya Karimata, Batuampar, Teluk Pakedai, Kubu, Terentang,

    serta pulau-pulau di Kecamatan Sungai Raya.

    4.5 Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Tertentu dan

    Kawasan Prioritas

    Kawasan perkotaan yang dalam masa rencana perlu diprioritaskan

    pengembangannya dalam lingkup propinsi adalah:

    1. PKN beserta empat PKW.

    2. PKL yang merupakan ibukota kabupaten, Mempawah, Putussibau,

    Sambas, Bengkayang, Ngabang, Sekadau, dan Nanga Pinoh.

    3. Sungai Kunyit (kawasan pelabuhan regional), Tayan (kawasan industri

    strategis), Pemangkat (kawasan industri strategis), dan Sukadana

    (rencana ibukota kabupaten).

    Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional

    mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan

    yang diarahkan menjadi Kawasan Tertentu dalam masa rencana adalah :

    1. Kawasan Perbatasan

    2. Kawasan Tayan Ambawang Ngabang dan sekitarnya

    3. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan sekitarnya

    4. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun

    5. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum

    6. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bab 4 : Pola Pemanfaatan Ruang

    RTRWP KALIMANTAN BARAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

    7. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut

    8. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata.

    9. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

    Kawasan Prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pengembangannya,

    dengan kriteria sebagai berikut :

    1. Kawasan yang terpencil, terisolir, dan atau terbelakang, karena

    keterbatasan sumberdaya;

    2. Kawasan yang berpotensi tumbuh cepat dengan sasaran agar dapat

    segera berperan sebagai pendorong pemerataan atau memacu

    pertumbuhan wilayah sekitarnya;

    3. Kawasan yang berperan menunjang perkembangan sektor-sektor

    strategis;

    4. Kawasan kritis terutama pada kawasan berfungsi lindung.

    Kawasan yang diprioritaskan pengembangan/pengelolaannya adalah :

    1. Kawasan lintas batas Negara, yaitu Temaju, Aruk, Jagoi Babang,

    Entikong, Jasa, dan Nanga Badau;

    2. Kawasan Metropolitan Pontianak;

    3. Kawasan pendorong pemerataan Sungai Ambawang Ngabang

    Tayan Hilir Toba;

    4. Kawasan industri Tayan;

    5. Kawasan pelabuhan Temajo dan sekitarnya;

    6. Kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu (KAPET);

    7. Kawasan Simpang Dua Teluk Melano Sukadana;

    8. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung;

    9. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun;

    10. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum;

    11. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka;

    12. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut;

    13. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata;

    14. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

  • Kawasan Per batasan

    Kawasan Potensial Tum buh danPendorong Pem erataan

    Kawasan Potensial Tum buh

    Kawasan Pendorong P emerataan danKri tis Lingkungan

    K e t e r a n g a n :

    Batas Kabupaten

    Batas Propinsi

    Batas Negara

    Sungai / anak s ungai

    Ibukota P rop insi

    Ibukota K abupaten

    Ja lur K ereta A pi

    Ja lan Arteri /K olektor Pr imer

    Nama Ibuk ota KabupatenAAAA

    Kawasan Metropoli tan Pontianak

    PETA KAWASAN TERTENTU

    PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARATBADAN PE RENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    (BAPPEDA)

    4.3

    WILAYAH PROPINSIKALIMANTAN BARAT

    Skala 1 : 4.000.000

    Batas Kabupaten

    Kawasan Per batasan

    Kawasan Tam an Nas iona l Gunung Palung

    Kawasan Tam an Nas iona l Betung K erihun

    Kawasan Tam an Nas iona l Danau Sentar um

    Kawasan Tam an Nas iona l Buk it B aka

    Kawasan Tam an Nas iona l Gunung Niut

    Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karim ata

    Kawasan Suaka Alam Laut Panta i Selim pai

  • Kawasan Pendorong P emerataan danKri tis Lingkungan (Toba, Meliau, Simpang Hul u, S impang Hil ir,dan Sukadana)

    K e t e r a n g a n :

    Batas Kabupaten

    Batas Propinsi

    Batas Negara

    Sungai / anak s ungai

    Ibukota P rop insi

    Ibukota K abupaten

    Jalur K ereta A pi

    Ja lan Arteri /K olektor P rimer

    Nama Ibuk ota KabupatenAAAA

    Kawasan Metropo li tan Pontianak

    PETA KAWASAN PRIORITAS

    Sumber peta d asar : S tudi RePPProT, 1987Sumber da ta : Dokumentasi d an b asis d ata PT KRINOTEK, Pontia nak

    PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARATBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    (BAPPEDA)

    4.4

    WILAYAH PROPINSIKALIMANTAN BARAT

    Skala 1 : 4.000.000Km 0 40 80 120 160

    Batas Kabupaten

    Kawasan Lintas B atas Negara ; Temajo, A ruk, Jagoi Babang,Ent ikong, Jasa, dan Nanga Badau.

    Kawasan Industri Tayan

    Kawasan Pelabuhan Tem ajo dan sekitarnya

    Kawasan KAPE T Khatulis tiwa

    Kawasan Sim pang Dua - Teluk Melano - S ukadana

    Kawasan Tam an Nas ional Gunung Pa lung

    Kawasan Tam an Nas ional Betung Kerihun

    Kawasan Tam an Nas ional Danau Sentarum

    Kawasan Tam an Nas ional Buk it Baka

    Kawasan Tam an Nas ional Gunung Niut

    Kawasan Suaka Alam Laut K epulauan K arimata

    Kawasan Suaka Alam Laut P anta i Se lim pai

    Kawasan Pendorong P emerataan; Sei. Ambawang, Ngabang,Tayan Hilir, dan Kecamatan Toba.