Tata laksana disasterDr. Titiek Hidayati M. Kes.Dept. Epidemiologi, Kedokteran masyarakat dan Keluarga

*

DefinisiKedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respons intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.Kedaruratan kompleks biasanya ada motif politik, kekerasan sangat menonjol dan lumpuhnya pelayanan pemerintahan.Tanggap Darurat (Emergency Respons) adalah reaksi manajemen pada tahap awalbencana/tahap darurat berupa rescue, evakuasi (SAR) dan Rapid Assessment.Korban Massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak olehkarena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelarnatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya.

*

DefinisiPengungsi (Refugees) adalah setiap orang yang berada di luar negara tempatnya berasal dan yang diluar kemauannya atau tidak mungkin kembali ke negaranya atau menggunakan perlindungan bagi dirinya sendiri karena : Ketakutan mendasar bahwa dia akan dituntut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik; .Ancarnan terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat pertikaian bersenjata dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang meluas yang sangat mengganggu keamanan masyarakat umum (UNHCR, 1995)

Pengungsi dalam arti pengungsi setempat (Internaliy Displaced Persons - IDPs) didefinisikan sebagai orang-orang yang dalam jumlah yang besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian bersenjata, perselisihan internai, kekerasan-kekerasan sistemik terhadap hak-hak asasi manusia atau bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan yang berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka (UNHCR, 1995).

*

Disaster medicine : The study and collaborative application of various health disciplines to the prevention, preparedness, response and recovery from the health problems arising from disaster.

Disaster management : The body of policy and administrative decisions and operational activities which pertain to the various stages of a disaster at all levels.

Disaster mitigation : Measures taken in advance of a disaster aimed at decreasing or eliminating its impact on society and environment.Disaster prevention :Regulatory and physical measures to ensure that emergencies are prevented, or there effects mitigated.

Disease surveillance : Health systems used to monitor, observe and evaluate on a continuing basis the progress of disease with the view to preventing or curing it.

Hazards : Situations with a potential for harm to life, health or property, damage to the environment or some combination of these.

Hazard mitigation : Measures taken to reduce the impact of hazards on a community.Mitigation : Measures taken in advance of a disaster aimed at decreasing or eliminating its impact on society and environment.

*

Macam bencanaBencana alam baik yang berupa tanah longsor, gempa burni, letusan gunung api, tsunami, banjir. Bencana karena ulah rnanusia seperti kerusuhan sosial maupun politik, kecelakaan transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, mobil), kecelakaan industri kecelakaan akibat salah pengeboran minyak dan kejadian luar biasa akibat wabah penyakit menular.Bencana yang menurut waktu dapat tirnbul secara mendadak (akut) yang ditandai dengan jatuhnya korban manusia, rusaknya rumah serta bangunan penting lainnya, rusaknya saluran air bersih dan air kotor, terputusnya aliran listrik, saluran telepon, jalan-jalan raya dan sistem saluran lingkungan sena mengakibatkan ribuan orang harus mengungsi ke wilayah lain.Bencana yang menurut waktu dapat timbul secara pertahan-lahan (slow onset disaster atau creeping disaster), misalnya perubahan kehidupan masyarakat akibat menurunnya kemampuan memperoleh kebutuhan pangan atau kebutuhan hidup pokok lainnya, atau akibat kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan misalnya di Kalimantan dengan akibat asap (Haze) yang menimbulkan masalah kesehatan dan lain-lain.

*

Masalah kesehatan yang umum terjadi pada semua kejadian disastera. Adanya reaksi sosial

*

b. Communicable diseaseDisaster tidak selalu menghasilkan outbreak penyakit infeksi, meskipun kondisi bencana secara potensial dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya transmisi penyakit. Risiko terjadinya outbreak dipengaruhi oleh banyak hal seperti kontaminasi feces pada makanan dan air, densitas dan perpindahan populasi, terbatasnya makanan dan air, tidak adanya pelayanan sanitasi dan program kesehatan masyarakat post disaster, kurangnya upaya pengendalian vector dan upaya imunisasi untuk penyakit menular.

*

c. Population displacementsAdanya pengungsian penduduk menimbulkan kemungkinan peningkatan morbiditas dan mortalitas.d. Climatic exposure

*

e.Makanan dan nutrisiDisaster mengakibatkan rusaknya stok makanan dan terhambatnya distribusi makanan, kondisi ini mengakibatkan masalah nutrisi.f. Kesehatan mentalDi negara berkembang, problem kesehatan mental seperti anxietas, neurosis dan depresi dilaporkan secara bermakna meningkat selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga membutuhkan penanganan serius.

*

Kesehatan mental

*

*

*

Karakteristik dampak masalah kesehatan sesuai tipe disaster

*

Karakteristik dampak masalah kesehatan sesuai tipe disasterGempa bumi

Akibat kerusakan tempat tinggal, gempa bumi akan mengakibatkan banyak kematian (lebih dari 10% populasi) dan injury pada sebagian besar penduduk. Ratio kematian dan injury adalah 1:3. Besar ratio tergantung dengan letak tempat tinggal dengan episentrum gempa. Besarnya korban sangat tergantung pada tipe bangunan, waktu atau saat terjadinya gempa dan densitas populasi. Tipe injury sangat bervariasi mulai dari simple fracture, fracture vertebra, luka robek, luka tusuk sampai dengan multiple fracture dan internal injury yang membutuhkan terapi bedah segera. Umumnya penderita dengan luka-luka akan banyak berdatangan ke fasilitas kesehatan pada hari pertama sampai mengalami puncak pada hari ke 5 kemudian jumlah tersebut akan menurun. .lih lap surv

Secondary disaster mungkin saja terjadi setelah terjadi gempa bumi misalnya terjadinya tsunami, kebakaran, gempa berulang dll. Permasalahan kesehatan pasca gempa harus diwaspadai misalnya KLB atau outbreak penyakit menular misal diare akibat makanan bantuan untuk pengungsi, KLB campak ataupun penyakit tidak menular misal outbreak penyakit tetanus seperti yang terjadi pasca tsunami Aceh dan gempa Yogya 2006. Oleh karena itu program imunisasi masal juga perlu mendapat perhatian.

*

Angin puyuh

Umumnya jenis bencana angin puyuh atau siklon bila tidak disertai secondary disaster hanya menimbulkan jumlah korban kematian dan injury yang sedikit. Sistem peringatan dini sebelum bencana akan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.

Banjir

Banjir badang akan menimbulkan banyak korban kematian namun bagi korban yang hidup hanya menimbulkan sedikit injury ditubuhnya. Kematian umumnya akibat tenggelam terutama dialami oleh penduduk yang lemah misalnya anak-anak dan lansia.Banjir yang timbul perlahan tidak mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Umumnya kematian disebabkan karena gigitan ular dan traumatic injury yang kurang mendapatkan perawatan kesehatan yang tidak optimal serta penanganan sanitasi pasca banjir yang kurang sehingga terjadi penyakit misalnya diare dan leptospirosis.Meskipun setiap jenis disaster menimbulkan efek yang unik namun semua jenis disaster menimbulkan dampak social, medis dan ekonomi yang membutuhkan managemen disaster yang optimal.

Nuclear (PR)

*

syarat membentuk sistem manajemen recovery disaster yang efektifDisaster recovery is most effective if :

when management arrangements recognise that recovery from disaster is a complex, dynamic and protracted processwhen agreed plans and management arrangements are well understood by the community and all disaster management agencieswhen recovery agencies are properly integrated into disastermanagement arrangementswhen community service and reconstruction agencies have input to key decision makingwhen conducted with the active participation of the affected communitywhen recovery managers are involved from initial briefings onwardswhen recovery services are provided in a timely, fair, equitable andflexible mannerwhen supported by training programs and exercises

*

Prioritas utama intervensi pada fase emergensi disaster dan fase post emergensi disasterFase emergensi ditandai dengan mortality rates yang tinggi, dimana crude mortality rate (CMR) diatas 1 kematian per 10.000 per hari.Terdapat 10 prioritas intervensi pada fase ini yaitu:

a. Initial assessmentPrioritas kesehatan diidentifikasi berdasarkan pengumpulan dan analisa data yang dapat dilakukan dengan metode survey sampel, mapping, interview dan obervasi.

*

b. Imunisasi campak dan tetanusCampak merupakan salah satu dari masalah kesehatan yang besar di dunia yang membunuh 1 dari 10 anak-anak di negara berkembang. Sehingga imunisasi masal pada minggu pertama perlu dilakukan, selain itu dapat pula disertai pemberian vitamin A. c. Air dan sanitasiSuplay air minum merupakan prioritas yang penting untuk mencegah transmisi penyakit gastrointestinal. Jumlah ketersediaan air perlu dihitung. Hari pertama fase emergensi kebutuhan air tiap orang per hari sebesar 5 liter, pada tahap berikutnya kebutuhan air yang perlu disediakan sebesar 15-20 liter air tiap orang per hari. Kualitas air dapat di pantau dengan alat atau kits sampel. Pengiriman air dapat menggunakan tanker dan plastic tanks.

*

d. Makanan dan nutrisiRegistrasi dan sensus pengungsi perlu dilakukan untuk dapat mengukur jumlah kebutuhan makanan yang perlu disediakan untuk pengungsi. Kecukupan makanan dan nutrisi yaitu minimum 2.100 kilokalori per orang per hari akan mencegah malnutrisi, defisiensi vitamin, outbreak penyakit dan kematian. e. Shelter and site planningShelter yang inadekuat dan overcrowding atau densitas pengungsi yang tinggi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya transmisi penyakit potensi epidemic dan outbreak penyakit. Kondisi tempat pengungsian harus terlindung dari panas matahari, hujan, dingin dan angin.f. Health carePenyakit ISPA, malaria, tiphus dan diare merupakan penyakit yang sering terjadi, oleh karena itu kebutuhan medis (jenis obat dan material) perlu dinilai secara cepat untuk antisipasi outbreak penyakit yang sering terjadi didaerah bencana.

*

g. Control of communicable diseases and epidemicsSelama fase emergensi penyaki yang paling sering menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi adalah campak, diare, ISPA, malaria, kolera, shigellosis desentriae, meningitis dan thypoid

h. Public health surveillanceSurvailans epidemiologi merupakan alat untuk mengukur dan monitor status kesehatan populasi sehingga sebagai dasar bagi semua program public health. Pengumpulan data pada fase emergensi dilakukan secara harian. Data yang dikumpulkan lebih diprioritaskan tentang tentang penyakit dan masalah kesehatan yang dapat dilakukan intervensi preventif atau kuratif. Lih lap. surv

*

i. Human resources and trainingPetugas yang yang dibutuhkan memiliki pembagian aktifitas kerja yang berbeda-beda. Petugas tersebut adalah dokter public health, petugas sanitasi, petugas nutrisi, petugas logistic, administrasi dll. Manajemen petugas dan organisasi merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan tidak boleh diabaikan. j. CoordinationKoordinasi yang baik antar organisasi atau lembaga merupakan kunci perencanaan penanganan disaster yang efektif.

*

Fase post emergensiFase post emergensi atau fase konsolidasi dimulai ketika angka kematian kasar (crude mortality rate (CMR) menurun yaitu dibawah 1 per 10.000 per hari atau mendekati CMR saat populasi stabil (sekitar 0,5 kematian per 10.000/ hari) Bila pada fase emergensi bertujuan utama menurunkan angka kematian.Namun pada fase post emergensi lebih bertujuan untuk konsolidasi untuk meningkatkan kondisi status kesehatan dan nutrisi yang baik, mempersiapkan dan mencegah terjadinya kemungkinan emergensi baru seperti outbreak. Pada tataran operasionalnya 10 prioritas penting pada fase emergensi sebelumnya masih relevan digunakan, namun sumberdaya manusia untuk pelaksana lebih banyak menggunakan SDM lokal.

*

Prioritas intervensi yg perlu dilakukan pada fase post emergency adalah :

Health screeningHealth care programmes seperti curative health care, program kesehatan reproduksi, kesehatan anak, HIV, AIDS dan program STD, program TBC, kesehatan mental dan psikososial.Surveilans. Pada fase ini, pengumpulan data tidak lagi dilakukan harian, namun sudah dilakukan mingguan atau harian.Food dan nutrisi. Pada fase ini status gizi harus selalu dimonitor. Defisiensi mikronutrien harus dapat di deteksi sedini mungkin. Apabila kondisi tanahnya memungkinkan, bantuan pertanian seperti benih dan peralatan dapat diberikan.Air dan sanitasi. Pengadaan air dengan mengambil sumber air lokal misalnya bantuan pompa air atau pompa tangan. Selain itu kegiatn lainnya seperti pengadaan kamar mandi dan pendidikan kesehatan.

*

Human resources. Pelatihan untuk petugas lokal perlu dilaksanakan dan meningkatkan jumlah tugas yang didelegasikan kepada mereka atau petugas lokal tersebut.Koordinasi. Standarisasi program dan protokol yang sudah terlaksana saat fase emergensi tetap perlu dilanjutkan pada fase post emergensi dengan dilakukan revisi bila diperlukan. Badan koordinasi harus melakukan supervisi saat pergantian program oleh antar agensi atau lembaga donor.

*

Sistem organisasi manajemen disaster di IndonesiaPENGORGANISASIAN :Tingkat Pusat

a. Penanggung jawab kesehatan dalam penanggulangan bencana di tingkat pusat adalah Menteri Kesehatan dibantu oleh seluruh Pejabat Eselon I di bawah koordinasi Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) yaitu Wakil Presiden.b. Pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di lingkungan Depkes dikoordinir oleh sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK).

Tingkat Propinsi :.

a. Penanggung jawab kesehatan dalam penanggulangan bencana di Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Bila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Depkes. Dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) yang diketuai Gubemur.b. Pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di lingkungan Dinkes Provinsi dikoordinir oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan.

*

Tingkat Kabupaten/Kota :

a. Penanggung jawab kesehatan dalam penanggulangan. bencana di Kabupaten/Kotaadalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Bila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Propinsi dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) yang diketuai Bupati/Walikota.b.Pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di lingkungan Dinkes Kabupaten/Kota dikoordinir oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan.

*

Di lokasi kejadian :a. Penanggung jawab pelayanan kesehatan penanggulangan bencana di lokasi kejadian adalah Kadinkes Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanan tugas pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lokasi kejadian adalah Kepala Puskesmas.

*

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan RI dalam penanggulangan bencana bidang kesehatan di Indonesia sesuai surat keputusan menteri kesehatan RI no 145/MENKES/SK/I/2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Kebijakan tersebut adalah :

a. Dalam penanggulangan bencana bidang kesehatan, pada prinsipnya tidak dibentuk sarana prasarana secara khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada, hanya intensitas kerjanya ditingkatkan dengan memberdayakan semua sumber daya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat dan unsur swasta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

*

Dalam hal terjadinya bencana, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang tidak dapat diatasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdekat harus memberi bantuan, selanjutnya secara berjenjang merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat.Setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi berkewajiban membentuk satuan tugas kesehatan yang mampu mengatasi masalah kesehatan pada penanggulangan bencana di wilayahnya secara terpadu berkoordinasi dengan Satlak PB dan Satkorlak PB .

*

d. Dalam penanggulangan bencana agar mengupayakan mobilisasi sumber daya dari instansi terkait, sektor swasta, LSM, dan masyarakat setempat.

e. Membentuk regionalisasi pusat bantuan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dalam 9 (sembilan) regional, yaitu :Regional Sumatera Utara berkedudukan di Medan, regional Sumatera Selatan herkedudukan di Palembang, regional DKI Jakarta kedudukan di Jakarta, regional Jawa Tengah di Semarang. dengan wilayah pelayanan Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, regional Jawa Timur di Surabaya, regional Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Regional Bali di Denpasar dengan wilayah pelayanan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi NusaTenggara Timur, Regional Sulawesi Utara di Manado, regional Sulawesi Selatan di Makasar, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi. Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku dan Sub Regional Papua di J ayapura, dengan wiIayah pelayanan Provinsi Papua dan propinsi Irian Jaya Barat.

*

f. Negara lain, organisasi internasional, lembaga sosial. internasional dan masyarakat internasional dapat memberikan bantuan kepada para korban bencana, sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundimgan yang berlakti, 'tidak mengikat dan dilakukan tanpa syarat.g. Segala bantuan yang berbentuk bahan makanan harus disertai label/petunjuk komposisi kandungan, cara pemakaian, halal dan tanggal kadaluwarsa. Khusus bantuan obat dan perbekalan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan, memenuhi standard mutu dan batas kadaluwarsa serta petunjuk yang jelas.

*

h. Bantuan-bantuan tersebut, dapat berupa bantuan teknis (peralatan maupun tenaga ahli yang diperlukan) dan bantuan program (keuangan untuk pembiayaan program) pada tahap penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan repatriasi.i. Institusi dan masyarakat dapat menolak bantuan yang sekiranya bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa korban bencana.j. Apabila bencana yang terjadi disertai gangguan keamanan dan keselamatan petugas kesehatan, maka dimintakan bantuan TNI dan POLRI.

*

k. Bila diperlukan angkutan udara, laut dan darat sesuai keperluan, dikoordinasikan dengan Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya termasuk BUMN...l. Pada masa tanggap darurat, pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat disesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan dan Pemda setempat.

*

Pelaksanaan kegiatan manajemen bencana tingkat kabupaten dan kecamatan di Indonesia sesuai surat keputusan menteri kesehatan RI no 145/MENKES/SK/I/2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan

Pelaksanaan kegiatan sebelum bencana tingkat Kabupaten/Kota.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan:

Membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencanaMembuat peta geomedik daerah rawan bencanaMembuat rencana kontinjensi ("Contingency Plan")Menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalamnya gladi posko dan gladi lapang dengan melibatkan semua unit terkait.

*

5. Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat.6. Membentuk Pusdalop penanggulangan bencana.7. lnventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi:a) Jumlah dan lokasi Puskesmasb) Jumlah ambulansc) Jumlah tenaga kesehatand) Jumlah RS termasuk fasilitas kesehatcm lainnya.e) Obat dan perbekalan kesehatanf) Unit transfusi darah8. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan provinsi dan kecamatan.9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana.

*

Pelaksanaan kegiatan sebelum bencana tingkat kecamatan

Kepala Puskesmas melakukan kegiatan :

Membuat peta geomedik daerah rawan bencanaMembuat jalur evakuasi.Mengadakan pelatihanlnventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadiMenerima dan menindak lanjuti informasi peringatan dini (Early Warning System) untuk kesiap siagaan bidang kesehatan.Membentuk tim kesehatan lapangan yang tergabung dalam Satgas.Mengadakan koordinasi lintas sektor.

*

Pelaksanaan kegiatan saat terjadinya bencana :Pelaksanaan kegiatan saat terjadinya bencana tingkat Kabupaten/Kota

Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setelah menerima berita tentang terjadinya bencana dari kecamatan melakukan kegiatan :

Berkoordinasi dengan anggota Satlak PB dalam penanggulangan bencana. Mengaktifkan Pusdalops penanggulangan bencana tingkat Kabupaten/Kota..Berkoordinasi dengan RS Kabupaten/Kota termasuk RS Swasta, Rumah sakit TNI dan POLRI untuk mempersiapkan penerimaan penderita yang dirujuk darl lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.Menyiapkan dan mengirim tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan ke lokasi bencana.

*

Menghubungi puskesmas di sekitar lokasi bencana untuk mengirimkan dokter, perawat dan peralatan yang diperIukan termasuk ambulans ke lokasi beneana.Melakukan penilaian kesehatan cepat terpadu (Integrated I Rapid Health Assessment).Melakukan penanggulangan gizi darurat. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun.Melakukan surveilans epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan lingkungan.Apabila kejadian bencana melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota, maka sebagai penanggungjawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

*

Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota melakukan kegiatan:1) Menghubungi lokasi bencana untuk mempersiapkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan penderita dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.2) Menyiapkan instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap untuk menerima rujukan . penderita dari lokasi bencana. atau tempat penampungan pengungsi dan melakukan pengaturan jalur evakuasi.3) Menghubungi RS Provinsi tentang kemungkinan adanya penderita yang akan dirujuk.4) Menyiapkan dan mengirimkan tenaga dan peralatan kesehatan ke lokasi bencana bila diperlukan.

*

Pelaksanaan kegiatan saat terjadinya bencana tingkat kecamatanKepala Puskesmas di lokasi bencana. melakukan kegiataan :

Beserta staf menuju lokasi bencana dengan membawa peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan triase dan memberikan pertolongan pertama.Melaporkan kepada Kadinkes KabupatenlKota tentang terjadinya bencana.Melakukan Initial Rapid Health Assessment (penilaian cepat masalah kesehatan awal).Menyerahkan tanggung jawab pada Kadinkes Kabupaten/Kota apabila telah tiba di lokasi .Apabila kejadian bencana melampaui batas wilayah kecamatan, maka sebagai penanggung jawab adalah kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

*

Kepala Puskesmas di sekitar lokasi bencana melakukan kegiatan:

Mengirimkan tenaga dan perbekalan kesehatan serta ambulans/alat transportasi lainnya ke lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.Membantu melaksanakan perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan kesehatan pengungsi.

*

Pelaksanaan kegiatan pasca terjadinya bencana Pelaksanaan kegiatan pasca terjadinya bencana tingkat Kabupaten/Kota

Mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat . penampungan pengungsi maupun lokasi sekitamya, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang.Melakukan evaluasi dan analisis dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan/KLB. Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis status gizi setelah rapid assessment dilakukan, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplemen gizi.Menyediakan pelayanan kesehatan, pengawasan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi penduduk di penampungan sementara. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor

*

7. Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban berupa :

Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain-lain kegiatan diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami.Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis.Pencegahan berlanjutnya psiko-patologis pasca pengungsian.

*

Pelaksanaan kegiatan pasca terjadinya bencana tingkat kecamatanPuskesmas kecamatan tempat terjadinya bencana :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di penampungan dengan mendirikan pos kesehatan lapanganMelaksanakan pemeriksaan kualitas air bersih dan pengawasan sanitasi lingkunganMelaksanakan surveilans penyakit menular dan gizi buruk yang mungkin timbulSegera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bila terjadi KLB penyakitmenular dan gizi burukMemfasilitasi relawan, kader dan petugas pemerintah tingkat kecamatan dalam memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma, memherikan konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca traumaMerujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi atau penanggulangan lebih spesifik

*

Contoh susunan organisasi manajemen kesehatan disaster

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*