TATA CARA PERMOHONAN KONFIRMASI DAN SERTIFIKASI RUMAH NEGARA GOLONGAN III

UNTUK PEGAWAI NEGERI YANG DIBELI DARI PEMERINTAH

DI KANTOR PERTANAHAN / BPN SETEMPAT

1. Pengukuran

a. Persyaratan:

- Fotocopy KTP, KK, PBB Tahun berjalan, Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (Buku

Biru), Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas tanah (Buku Hijau).

b. Jangka waktu proses pengukuran bidang tanah adalah 12 hari kerja sampai dengan

diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).

c. Biaya proses pengukuran adalah tergantung luas bidang tanah yang dihitung dengan rumus

PNBP yaitu:

L X 100.000 + 100.000/L X 200 : 100.000 = biaya PNBP untuk proses pengukuran. 500

d. Peraturan untuk SPOPP dan biaya proses pengukuran tertuang di dalam:

- PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1996 tentang Pengukuran

dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah,

- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan,

- PP No 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Kementerian ATR/ BPN.

2. Permohonan Surat Keputusan (SK) Konfirmasi Rumah Negara Golongan III

a. Persyaratan:

- Fotocopy KTP, KK, PBB tahun berjalan, Surat Penunjukan Menempati Rumah Negara

(SPMRN) asli, Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (Buku Biru) asli, Surat Keterangan

Tanda Lunas Sewa / Sewa Beli asli, Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas

tanah (Buku Hijau) asli, Surat Rekomendasi dari instansi terkait asli, Peta Bidang Tanah

(PBT) hasil dari pengukuran bidang tanah yang dimohon.

b. Jangka waktu proses pembuatan SK adalah 38 hari kerja dengan terbitnya SK Konfirmasi

tempat tinggal yang telah dibeli dari pemerintah.

c. Tidak ada biaya untuk proses pembuatan SK Konfirmasi.

d. Peraturan untuk SPOPP dalam pembuatan SK Konfirmasi adalah:

- PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

- Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemberian

Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari

Pemerintah,

- Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan.

LB Rumga BUM Page 1

3. Pendaftaran Sertifikat

a. Persyaratan:

- Asli SK Konfirmasi, Fotocopy KTP, KK, PBB tahun berjalan, Asli Bukti pembayaran setoran

BPHTB yang telah di validasi, Fotocopy Peta Bidang Tanah (PBT).

b. Jangka waktu proses pendaftaran Sertifikat adalah 12 hari kerja sampai terbitnya Sertifikat

tanah yang dimohon.

c. Biaya PNBP untuk proses pendaftaran Sertifikat sebesar Rp. 50.000 dan membayar biaya

BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan).

d. Peraturan untuk SPOPP dan biaya untuk proses pendaftaran Sertifikat tertuang dalam:

- PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

- Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemberian

Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari

Pemerintah,

- Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan,

- PP No 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Kementerian ATR/ BPN.

LB Rumga BUM Page 2