TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Transcript of TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
Oleh :
EVARINI U.K, SE, .M.Si
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PP 55 TH 2016
JENIS PAJAK DAERAH
Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok (2014)
Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DALAM PERATURAN DAERAH
ditetapkan
Ketentuan dalam Perda Pajak paling
sedikit mengatur tentang:
1. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Penghitungan3. Wilayah Pemungutan4. Masa Pajak5. Penetapan6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan7. Kadaluwarsa8. Sanksi Administrasi9. Tanggal mulai berlakunya
Perda Pajak dapat juga mengatur tentang:
1. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
2. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;3. tata cara penghapusan piutang Pajak yang
kedaluwarsa; dan/atau4. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.
Pasal 4
4
JENIS PAJAK OFFICIAL ASSESSMENT DAN SELF ASSESSMENT
OFFICIAL ASSESMENT
PROVINSI
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)3. Pajak Air Permukaan (PAP)
KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah (PAT)3. PBB P2
SELF ASSESMENT
PROVINSI
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
2. Pajak Rokok
KABUPATEN/KOTA1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet8. BPHTB
Pasal 2 & 3
5
SYARAT PAJAK:1. Objek Pajak2. Subjek Pajak3. Wajib Pajak4. Masa Pajak5. Tahun Pajak.
CARA PEMUNGUTAN PAJAK:1. Pemungutan Pajak dilarang dborongkan.
2. Berpedoman pada Peraturan perundang-undangan perpajakanyaitu PP 55 Th 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan KepalaDaerah (Official Assessment).Dibayar dengan menggunakan:a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang
dipersamakan ( karcis dan nota perhitungan).b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
LANJUTAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK
4. Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Self Assessment).Dibayar dengan menggunakan:1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
dan/atau3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT).
5. Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yg dipersamakandiatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengisian danpenyampaian SKPD atau dokumen lain yg dipersamakan, SPTPD,SKPDKB, SKODKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Ketentuan lebh lanjut mengenai Tata Cara pembayaran,penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaanpembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAKPENDAFTARAN WAJIB PAJAK
OFFICIAL ASSESMENT
SELF ASSESMENT
WAJIB MENDAFTARKANOBJEK PAJAK KEPADA KEPALA DAERAH
DOKUMEN
Surat Pendaftaran Objek Pajak
SPOP(PBB-P2)
Pasal 5
WAJIB MENDAFTARKANKEPADA KEPALA DAERAH
NPWPDKECUALI
1. BPHTB
2. WP PBBKB DAN PEMUNGUT PBBKB
BUMN/BUMD
3. PENYEDIA TENAGA LISTRIK
BUMN/BUMD
YA
TIDAK
NPWPD(ditetapkan secara
jabatan)
WP
WP
8
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAKMASA PAJAK
Pasal 6
Masa Pajak
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Rokok
PROVINSI
1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet
KABUPATEN/KOTA
9
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPENETAPAN PAJAK
Pasal 7
Surat Ketetapan Pajak Daerah
Surat Pemberitahuan PajakTerutang
Diterbitkan dalam hal:1. WP tidak
menyampaikan SPOP2. Hasil Pemeriksaan
1. Pajak Kendaraan Bermotor2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor3. Pajak Air Permukaan
PROVINSI
1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah
KABUPATEN/KOTA
PBB-P2
10
11
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPENETAPAN PAJAK
Pasal 8
Besarnya Pajakterutang
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):a. nilai jual kendaraan bermotorb. nilai perolehan air permukaanc. nilai sewa reklamed. nilai perolehan air tanahe. NJOP
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
PROVINSI
1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah
KABUPATEN/KOTA
PBB-P2
Tarif x DPP
Tarif x (DPP – NJOP tidak kena pajak)
OFFICIAL ASSESMENT
12
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPENETAPAN PAJAK
Pasal 9
Besarnya Pajakterutang
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):a. nilai jual bahan bakar kendaraan
bermotor sebelum PPNb. cukai yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap rokokc. jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada hoteld. jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterimae. jumlah uang yang diterima atau
yang seharusnya diterima olehpenyelenggara hiburan
1. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
2. Pajak Rokok
PROVINSI
1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet
KABUPATEN/KOTA
BPHTB
Tarif x DPP
Tarif x (DPP – nilaiperolehan objekPajak tidak kenaPajak)
SELF ASSESMENT
f. nilai jual tenaga listrikg. nilai jual hasil pengambilan MBLBh. jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepadapenyelenggara tempat parkir
i. nilai jual sarang burung waletj. nilai perolehan objek Pajak
13
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
Pasal 13
1. 1 (satu) bulan sejaktanggal dikirimnya SKPD
2. 6 (enam) bulan sejakditerimanya SPPT
OFFICIAL ASSESMENT
30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat terutangnyapajak
SELF ASSESMENT
jangkawaktu
bayar/setormenggunakan
SSPDWP
14
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPELAPORAN PAJAK
Pasal 14 & Pasal 15
untuk jenis Pajakyang dibayar sendiri
(self assessment)
paling sedikit memuatomzet dan jumlah Pajak
terutang dalam satu masaPajak
mengisi
SPTPD
dilampiri
SSPD
disampaikan ke
WP KepalaDaerah/Pejabat
yg ditunjuk
15
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
Pasal 16 & Pasal 17
Paling lama 5tahun sejakterutangnyapajak
- Berdasarkan hasilpemeriksaan
- SPTPD tidak disampaikan- Tidak mengisi SPTPD
Jumlah Pajak terutang=
jumlah kredit Pajak
Ditemukan hal baru yang menyebabkan oenambahan
pajak terutang
Sanksi adm:- bunga 2%/bln, maks. 24 bulan- Tidak mengisi SPTPD: kenaikan 25%
+ bunga 2%/bln
Sanksi adm:- Kenaikan 100%
dapatmenerbitkan
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDN
KepalaDaerah
16
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
Pasal 18
KepalaDaerah
WP
mengajukan
Permohonanpengembalian
keputusan
12 bln
Ya
>12 bln
SKPDLB diterbitkan
Permohonandianggap
dikabulkan danSKPDLB
diterbitkan maks. 1 bulan
17
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
KepalaDaerah
dapatmenerbitkan
STPD
Jumlahtagihan:+ bunga
2%/bulan
Pajak terutangdalam
SKPD/SPPT tidak/kurang
dibayar
Jumlahtagihan:+ bunga
2%/bulanmaks. 15
bulan
SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan
Banding tidak/kurang
dibayar
WP dikenakansanksi
administratif
untuk jenis Pajak yang ditetapkan Kepala
Daerah(official assessment)
Pasal 21:Pajak terutang yang tidak/kurang dibayar ditagihdengan Surat Paksa
Dlm hal
18
KepalaDaerah
dapatmenerbitkan
STPD
Hasil penelitianSPTPD
SKPDKB, SKPDKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan
Putusan Banding tidak/kurang dibayar
WP dikenakan sanksiadministrative
(berupa bunga ataudenda)
dalam hal
untuk jenis Pajakyang dibayar
sendiri(self assessment)
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Pasal 21:Pajak terutang yang tidak/kurang dibayar ditagihdengan Surat Paksa
Jmltagihan =
pokokpajak yg
krgdibayar +
bunga2%/bln
maks 15 bln.
19
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 22
PiutangPajak
Kadaluwarsatidak dapat
ditagih
dapat ditangguhkan jika
Terbit SuratTeguran dan/atau
Surat Paksa
Adanya pengakuanutang pajak dari WP
(langsung/tidaklangsung)
20
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
KepalaDaerah
WP
mengajukan
Keberatan
SPPT
SKPD
SKPDKB
SKPDN
SKPDLB
Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
Waktu pelunasanjumlah Pajak yang belum dibayar padasaat pengajuankeberatantertangguh s.d. 1 bulan sejak tanggalSK KeberatanPaling lama 3
bulan
Minimal sudahmembayar jumlah yg
telah disetujui
SKPDKBT
21
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
KepalaDaerah
memberikan Keputusanatas
keberatan
berupa
Menerima
Menerima sebagian
Menolak
Menambah besarnyajumlah pajak terutang
Dapatmelakukan
Pemeriksaan
Maks. 12 bulansejak surat
keberatan diterima
Lebih dari 12 bulan dianggap
diterima
22
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 dan Pasal 26
WP
dapatmengajukan Keberatan
Menangguhkan kewajibanmembayar pajak s.d. 1 bulan
sejak tanggal penerbitanPutusan Banding
maks. 3 bulan sejakkeputusanditerima
Kelebihan pembayaran dikembalikandengan ditambah imbalan bunga
2%/bulan maks 24 bulan
Dikabulkan sebagianatau seluruhnya
Sanksi administratif denda 50% darijumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi pajak yang sudah dibayar
Dikabulkan sebagianatau ditolak
23
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 dan Pasal 26
WP
dapatmengajukan
Banding
Sanksi administratifdenda 50% tidak
dikenakan
Jika menolakKeputusan Keberatan
Dikabulkansebagian atau
seluruhnya
Sanksi administratif denda100% dari jumlah pajakberdasarkan keputusanbanding dikurangi pajak
yang sudah dibayar sebelummengajukan keberatan.
Ditolak ataudikabulkansebagian
Kelebihanpembayaran
pajakdikembalikandg ditambah
imbalanbunga
sebesar 2% se bln utk
jangka waktupaling lama
24 bln.
24
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27 dan Pasal 28
WP
wajib Pembukuanatau
Pencatatan
melakukanPemeriksaan
Kepala Daerah/ Pejabat yang berwenang
Usaha denganomzet >Rp300
juta
Paling sedikit memuatdata penjualan beserta
data pendukungnya
Untuk mengujikepatuhan pemenuhankewajiban perpajakandaerah dan tujuan lain
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkanbuku/catatan, dokumen yang menjadi dasardan dokumen lain yang berhubungan dg objek pajak yg terhutang.
- Memberikan kesempatan untuk memasukitempat/ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan.
wajib
Bmemenuhi kewajibanesarpajak terutang ditetapkansecara jabatan.
Tdk memenuhi
kewajiban
Pedoman pemeriksaan diatur dg PMK setelah mendapat
pertimbangan dari Kemendagri.
25
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB
Pasal 29
PenelitianSSPD
BPHTB
Kesesuaian nomorobjek Pajak
Kesesuaian NJOP bumi/m2
Kesesuaian NJOP bangunan/m2
Kebenaranpenghitungan BPHTB
Kebenaranpenghitungan BPHTB
yang disetor
Paling lama 1 hari kerja
sejak SSPD BPHTB diterima
Jml pajak ygdisetorLebih kecil
darijumlahpajakterutang
WP membayar
selisihkekurangantsb.
26
PENILAIAN PBB-P2
Pasal 30
KepalaDaerah
menetapkan
NJOP
tidakdiperolehrata-rata
Penghitungan dilakukandengan metode:a. Perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis
b. Nilai perolehan baruc. Nilai jual penggantiDilakukan
setiap 3 tahunkecuali objekpajak tertentu
Dihitungberdasarkan
rata-rata harga jual-beli
Pajak Galian Gol.C Pajak Restoran
Perda ttg Pajak……………
- Tarif Rp………….
- Potensi ……………… Realisasi ……………. Los Potensi………?
Pajak Sarang B.Walet Pajak Air Tanah
Perda ttg Pajak……………
- Tarif Rp………….
- Potensi ……………… Realisasi ……………. Los Potensi………?
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH BERDASARKAN UU 28 TH 2009.
RETRIBUSI DAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Yan Kesehatan
2. Yan Persampahan
3. Ganti Biaya Cetak KTP dan
Akta Capil
4. Yan Pemakaman
5. Yan Parkir di tepi jalan umum
6. Yan Pasar
7. Pengujian Kendaraan
Bermotor
8. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
9. Ganti Biaya CetakPeta
10. Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus
11. Pengolahan Limbah Cair
12. Yan Tera/Tera Ulang
13. Yan Pendidikan
14. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
15. Pengend Lalu Lintas
1. Pemakaian Kekayaan
Daerah
2. Pasar
Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Terminal
5. Tempat Khusus Parkir
6. Tempat
Penginapan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi dan
Olahraga
10.Penyeberangan di air
11.Penjualan Produksi
Usaha Daerah
1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Usaha Perikanan
6. Izin Perpanjangan
IMTA
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan
PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DALAM PERATURAN DAERAH
ditetapkan
Ketentuan dalam Perda Pajak paling
sedikit mengatur tentang:
1. Nama, Objek , dan Subjek Retribusi;2. Golongan Retribusi;3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ybs;4. Prinsip yg dianut dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi;5. Wilayah pemungutan.6. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran;7. Saksi adminsitratif;8. Penagihan.9. Penghapusan piutang Retribusi yg kadaluwarsa;
dan ;10. Tgl mulai berlakunya.
Perda Retrubsi dapat juga mengatur tentang:1. Masa Retribusi;2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan
pembebasan dalam hal-hal tertentu atas Pokokretribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
3. Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
Pasal 4
31
Rp
Retribusi
SYARAT RETRIBUSI:1. Objek Retribusi.2. Subjek Retribusi.3. Wajib Retribusi.4. Masa Retribusi.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI:a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yangdipersamakan (karcis, kupon dan kartu langganan).
b. Dalam hal WR tertentu tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2%/bln dari Retribusi yg terutang yg tdk ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
c. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud padahuruf b didahului dg Surat Teguran.
d. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah.
Pelaksanaan model transaksi non tunaiyang diterapkan oleh PemerintahDaerah, seperti Samsat Online Nasional,dapat mencegah kebocoran kebocoranpenerimaan pendapatan daerah,mempermudah, mempercepat danmemberikan rasa aman kepadamasyarakat sekaligus meningkatkanakuntabilitas .
3535
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAHDIREKTORAT PENDAPATAN DAERAHJl. Veteran No.7 Jakarta PusatTelp/Fax 021 - 3501161www.keuda.kemendagri.go.id