2/12/2018

1

1

PENYELENGGARAN RUMAH SWADAYASNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Februari 2018

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

2

TARGET, CAPAIAN DAN ANGGARAN RUMAH SWADAYA

1515305,0 1618381,5851930350,0

3259164,0

-

1000000,0

2000000,0

3000000,0

4000000,0

2015 2016 2017 2018

Anggaran (Rp Juta)

2015 2016 2017 2018 2019A. TARGET RPJMN 85.000 345.000 400.000 445.000 475.000 1.750.0001 Pembangunan Baru Rumah Swadaya 20.000 45.000 50.000 60.000 75.000 250.0002 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 65.000 300.000 350.000 385.000 400.000 1.500.000B KEMAMPUAN ANGGARAN 82.245 222.583 166.000 278.300 199.500 948.628

PENCAPAIAN APBN 82.245 97.888 110.000 180.300 26.500 496.933PENCAPAIAN DAK - 10.000 56.000 56.000 85.000 207.000USULAN PLN (Tentatif) - - - 42.000 88.000 130.000APBD PROV/KAB/KOTA 114.695 114.695

2.755 122.417 234.000 166.700 275.500 801.3722.755 125.172 359.172 525.872 801.372 801.372KUMULATIF SELISIH

NO KEGIATANRPJMN

TOTAL

SELISIH

PENINGKATAN ANGGARAN YANG SIGNIFIKAN KEGIATANRUMAH SWADAYA DARI TAHUN 2015 s/d 2018

2/12/2018

2

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018

Pagu AnggaranRp. 3.259,1 M

Dukungan Kebijakansebanyak

16 DokumenRp. 34,5 M

Pembangunan BaruSebanyak 6.000 Unit

Rp. 180,0 M

Peningkatan Kualitassebanyak

174.300 UnitRp2.659,5 M

PendampinganBantuan sebanyak

180.300 UnitRp. 377,1 M

LayananPerkantoran

2 SatkerRp 8,0 M

Rupiah Murni (RM)Rp. 3.019,1 M

PLNRp. 240,0 M

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018

REVISI PERMEN BSPS TAHUN 2018

4

NO. PERIHAL SEMULA MENJADI

1. Jenis Bantuan Bantuan berupa bahan bangunan untuk

perbaikan rumah

Bantuan berupa bahan bangunan dan upah kerja

2. Peningkatan Kualitas

(PK)

Berdasarkan tingkat kerusakan (ringan,

sedang, berat)

Memperbaiki komponen struktur bangunan dan

peningkatan kualitas bahan atap, lantai, dinding

3. Pembangunan Baru

(PB)

PB pengganti rumah rusak total dan

PB rumah tinggal

PB pengganti rumah rusak total, PB rumah tunggal,

dan PB berkelompok satu hamparan (dapat

diberikan PSU)

4. Kriteria Pengusulan Tidak diatur Kabupaten/Kota basis data terpadu yang terupdate

5. Penetapan Lokasi Oleh Menteri: Tingkat desa/ kelurahan Oleh Menteri: Tingkat Kabupaten/Kota

Oleh KPA: Tingkat desa/ kelurahan dengan

persetujuan Direktur Jenderal Penyediaan

Perumahan

6. Verifikasi Usulan Lokasi Provinsi Pusat (menteri dapat melibatkan provinsi)

7. Penetapan Pemanfaatan

Bantuan Satu Tahap

Direktur Jenderal KPA/ Kasatker

2/12/2018

3

DAKRumah Swadaya

250 Kab/Kota948,2 Miliar

REGULERMendukung Program KOTAKU

155 Kab/KotaRp. 564,96 Miliar

REGULERMendukung Program KOTAKU

155 Kab/KotaRp. 564,96 Miliar

AFIRMASIMendukung Program Nasional diDaerah Tertinggal, Perbatasan,Pulau Terluar dan Transmigrasi

95 Kab/KotaRp. 383,25 Miliar

AFIRMASIMendukung Program Nasional diDaerah Tertinggal, Perbatasan,Pulau Terluar dan Transmigrasi

95 Kab/KotaRp. 383,25 Miliar

Peran Satker/PPK Ruswa SNVT Provinsi(Permen PUPR 21/2017):

a. Perencanaan;› Reviu dan Verifikasi Usulan;› Membantu Pelaksanaan Sosialisasi,

Diseminasi, dan Pembinaan;› Verifikasi Kesesuaian atas Usulan

Rencana Kerja (URK).

b. Pelaksanaan;› Pemantauan pelaksanaan DAK;› Inventarisasi Permasalahan;› Pembinaan dan Pengawasan.

c. Pasca Pelaksanaan.› Evaluasi terhadap pemantauan,

pembinaan dan pengawasan;› Memberikan masukan dan saran.

PPK Lampung ikut memonitorpelaksanaan DAK Perumahan

PPK Jabar ikut Sosialisasidan konsultasi Teknis DAK

PPK Jabar ikut memonitorpelaksanaan DAK Perumahan

DAK BIDANG PERUMAHAN TA. 2018

Rencana Penyelenggaraan Rakor DAK1. Wilayah Barat (Maret 2018)2. Wilayah Tengah (Maret 2018)3. Wilayah Timur (Maret 2018)

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)

TUJUANMeningkatkan akses masyarakat

berpendapatan menengah dan rendah kepada rumah terjangkau

NAHP$ 450.000.000 Rp 6.075.000.000.000

KOMPONEN 1$ 215.000.000

Fisik : $ 205 JtTA & BOP : $ 10 Jt

setara 156.000 unit

KOMPONEN 2$ 215.000.000

Fisik : $ 175 JtTA & BOP : $ 40 Jt

setara 128.500 unit

KOMPONEN 3$ 20.000.000

Pembiayaan : $ 10 Jt Penyediaan : $ 10 Jt

Penyesuaian KOMPONEN 2$ 215.000.000

Fisik : $ 205 JtTA & BOP : $ 10 Jt

setara 150.000 unit

Middle40%

Top20%

Component 1Mortgage-LinkedDown Payment

Assistance (BP2BT)

Component 3Technical Assistance for Strengthening Housing Sector Management

HREISAccess toHousingFinance

PolicyAdvisory for

HousingSupply

StrengtheningNationalHousing

InstitutionFunction

LG’s CapacityBuilding on

HousingDevelopment

Component 2Home Improvement

Subsidy (BSPS)

Bottom40%

Middle40%

Top20%

Komponen 1Bantuan PembiayaanPerumahan BerbasisTabungan (BP2BT)

Komponen 3Dukungan Teknis

Housingand RealEstate

InformationCenter

AksesPembiayaanPerumahan

Pengembangandan Reformasi

KebijakanPerumahan

PenguatanPeran

Perumnas

PenigkatanKapasitas

PemerintahDaerah

Komponen 2Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya(BSPS)

*) 1 USD = IDR 13.500**) TA & BOP = Technical Assistance & Biaya Operasional

KETERANGAN:• Telah terbit dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Swadaya sebanyak 12.000 unit (PB: 1.000 unit,

PK: 11.000 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 240.000.000.000,-.• Percepatan penarikan PLN di Bulan Maret sebanyak 30.000 unit (PB: 4.000 unit, PK: 26.000 unit) dengan

anggaran sebesar Rp 528.500.500.000, lokasi akan disebar di PPK Rumah Swadaya Provinsi.

NAHP

2/12/2018

4

PEMERINTAH DAERAH sebagai penyusun dan pemilik basis dataSATUAN KERJA/PPK sebagai pelaksana membutuhkan data usulandaerah untuk pelaksanaan kegiatanSATUAN KERJA/PPK sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusatdapat memfasilitasi penyampaian usulan Kabupaten/Kota melalui kegiatan KonregSATUAN KERJA/PPK PERLU BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAHDAERAH dalam hal penarikan data usulan penanganan rumah tidaklayak huni melalui BSPS

MENGAPA PEMERINTAH HARUS MEMILIKI BASIS DATA???• Terdapat ketentuan dan peraturan yang mewajibkan Pemerintah m

emiliki basis dataUUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)Undang-Undang No. 1 Th 2011

Pasal 16 huruf b, Menyusun dan menyediakan basisdata PKP.Pasal 17 huruf a, Menyusun dan menyediakan basisdata Tingkat Provinsi.Pasal 18 huruf a, Menyusun dan menyediakan basisdata Tingkat Kabupaten/KotaPasal 98 ayat (2), Penetapan lokasiperumahan kumuh dan permukiman kumuhwajib didahului oleh proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

• Basis Data sebagai dasar penyusunan program setiap tahun

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)LATAR BELAKANG PENDATAAN

DATA RTLHKAB/KOTA

VERIFIKASI OLEHKAB/KOTADATA RTLH

B D T

DATA GABUNGAN RTLHKAB/KOTA & RTLH BDT

DATA RTLH NASIONAL

PROGRAM PROGRAMPROGRAMPROGRAM

1. Foto Rumah Perspektif2. Pondasi3. Kolom & Balok4. Konstruksi Atap5. Kondisi Lantai6. Jendela dan Lubang

Cahaya7. Ventilasi8. Jarak Sumber Air Minu

m Ketempat Pembuangan Kotoran/tinja

9. Kesesuaian kondisi rumah di lapangan

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)BASIS DATA TERPADU DALAM

2/12/2018

5

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)REKAPITULASI DATA RUMAH DALAM

1) Mendukung 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;

2) Mendukung Program Padat Karya;

3) Mendukung Program OASE;

4) Mengatasi Kumuh di 5 lokasi (mendukung 100-0-100Cipta Karya);

BERDASARKAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH

BERDASARKAN USULAN PEMERINTAH DAERAH

180.300 UNIT dikeluarkan bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP pertama : mengakomodasi hasil T-1 (usulan pemerintah daerahdan kementerian/lembaga), Kumuh dan Program Padat Karya.

TAHAP selanjutnya : mengakomodasi KSPN, Program Padat Karya, OASE,Kumuh, usulan kementerian/lembaga, dan usulan pemerintah daerah.

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)RENCANA LOKASI DAN ALOKASI BSPS TAHUN 2018

11

22

33

2/12/2018

6

11

JADWAL PENYUSUNAN ANGGARAN 2019 (1)

12

JADWAL PENYUSUNAN ANGGARAN 2019 (2)

Rencana Pra Konreg di 4 wilayah:1. Makassar, 7-9 Februari 2018 (Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua)2. Balikpapan, 13-15 Februari 2018 (Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara)3. Jogjakarta, 21-23 Februari 2018 (Wilayah Jawa dan Bali)4. Jambi/Batam, 28 Februari – 2 Maret 2018 2018 (Wilayah Sumatera)

2/12/2018

7

Reguler Afirmasi TotalBANTEN 4.435 - 4.435Kab. Lebak 4.435 4.435JAWA BARAT 24.778 - 24.778Kab. Garut 5.845 5.845Kab. Kuningan 6.842 6.842Kab. Majalengka 2.488 2.488Kab. Purwakarta 2.999 2.999Kab. Sumedang 265 265Kab. Tasikmalaya 3.326 3.326Kota Bandung 1.506 1.506Kota Bekasi 1.507 1.507

PROVINSI/KAB/KOTAAlokasi Anggaran Rp. Juta

Reguler Afirmasi TotalJAWA TENGAH 100.401 - 100.401Kab. Banjarnegara 4.751 4.751Kab. Banyumas 2.787 2.787Kab. Batang 3.421 3.421Kab. Boyolali 2.914 2.914Kab. Brebes 4.181 4.181Kab. Cilacap 4.941 4.941Kab. Grobogan 2.787 2.787Kab. Jepara 2.600 2.600Kab. Kebumen 10.453 10.453Kab. Kendal 4.751 4.751Kab. Magelang 1.742 1.742Kab. Pati 5.223 5.223Kab. Pekalongan 7.602 7.602Kab. Purworejo 1.457 1.457Kab. Rembang 950 950Kab. Sragen 3.421 3.421Kab. Sukoharjo 8.886 8.886Kab. Wonogiri 5.322 5.322Kab. Wonosobo 2.566 2.566Kota Magelang 1.425 1.425Kota Pekalongan 2.376 2.376Kota Salatiga 2.951 2.951Kota Semarang 5.702 5.702Kota Surakarta 6.208 6.208Kota Tegal 984 984

PROVINSI/KAB/KOTAAlokasi Anggaran Rp. Juta

Reguler Afirmasi TotalJAWA TIMUR 89.996 1.834 91.830Kab. Blitar 4.172 4.172Kab. Bojonegoro 3.421 3.421Kab. Bondowoso 5.702 5.702Kab. Gresik 2.295 2.295Kab. Jember 4.751 4.751Kab. Jombang 3.069 3.069Kab. Kediri 3.421 3.421Kab. Lamongan 3.255 3.255Kab. Lumajang 4.941 4.941Kab. Madiun 2.787 2.787Kab. Magetan 3.881 3.881Kab. Malang 5.551 5.551Kab. Mojokerto 4.838 4.838Kab. Nganjuk 7.127 7.127Kab. Pacitan 2.279 2.279Kab. Pamekasan 2.437 2.437Kab. Pasuruan 3.421 3.421Kab. Ponorogo 950 950Kab. Situbondo 1.834 1.834Kab. Sumenep 1.844 1.844Kab. T renggalek 6.683 6.683Kab. Tuban 1.894 1.894Kab. Tulungagung 7.127 7.127Kota Blitar 2.566 2.566Kota Pasuruan 1.584 1.584

PROVINSI/KAB/KOTAAlokasi Anggaran Rp. Juta

DI YOGYAKARTA 16.559 - 16.559Kab. Bantul 2.720 2.720Kab. Kulon Progo 4.276 4.276Kab. Sleman 6.395 6.395Kota Yogyakarta 3.168 3.168

ALOKASI DAK TA. 2018 (JAWA)

RumahSWADAYA ??

rumah yangdibangun

atas prakarsadan upaya

masyarakat

2/12/2018

8

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Bantuan Pemerintahberupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk

meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitasrumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

PENGERTIAN BSPSPENGERTIAN BSPS

Bantuan pemerintah untuk kesejahteraanmasyarakat3

Pengungkit keswadayaan masyarakat2

Masyarakat sebagai pelaku utama1

Fasilitator sebagai pendampingmasyarakat5

Output kegiatan : rumah memenuhistandar minimal layak dan terhuni 7

Kegotong-royongan dan keberkelanjutankegiatan4

BSPS tanpa ada pungutan 6

Selesai pada satu tahun anggaran berjalan 8

Tepat sasaran, tepat prosedur, tepatwaktu, tepat pemanfaatan dan akuntabel 9

PRINSIP BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

2/12/2018

9

Ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat cq. Direktur JenderalPenyediaan Perumahan.

PENGUSULAN LOKASI BSPSPENGUSULAN LOKASI BSPS

1

Meliputi nama desa/kelurahan beserta jumlahRTLH dan kebutuhan rumah swadaya.

2

Pengusulan dapat dilakukan oleh:1. Bupati/Walikota;2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;3. Menteri/Kepala Lembaga Negara; atau4. Ketua/Anggota Lembaga Tinggi Negara.

3

Untuk point 3. 3 & 4 yang merupakan ProgramPrioritas Kementerian didalam pelaksanaannyaharus berkoordinasi dengan wakil pengusul sertaPemda

4

Melalui korodinasi denganBupati/Walikota setempat

Usulan mengacu pada BasisData Terpadu (BDT)

Disertai bantuan uang untukmembayar upah kerjaBARANG

Membeli bahan bangunan danmembayar upah kerjaUANG

PENINGKATAN KUALITASMemperbaiki RTLH agar memenuhipersyaratan: Keselamatan bangunan; Kesehatan penghuni; dan Kecukupan minimum luas bangunan.

PK

PEMBANGUNAN BARU Pembangunan rumah baru

pengganti rumah rusak total; Pembangunan rumah baru di atas

kavling tanah matang dalam 1 (satu)hamparan secara berkelompok;

Pembangunan rumah baru di ataskavling tanah matang dalam 1 (satu)desa/kelurahan.

PB

BEN

TUK

BSP

S

JEN

IS B

SP

S

2/12/2018

10

KRITERIA, PEMILIHAN DANTATA CARA PEMBUKAAN

BUKU REKENINGBANK/POS PENYALUR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK252/PMK.05/2014 tentang Rekening MilikKementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan BantuanPemerintah pada Kementerian Negara/Lembagasebagaimana diubah dengan PMK 173/PMK/.05/2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang BantuanStimulan Perumahan Swadaya dan perubahannya

LANDASAN HUKUM

2/12/2018

11

KRITERIA BANK/POS PENYALUR

Memiliki UnitPelayanan

Terkecil

(desa, perbatasan,pesisir, terluar,

tertinggal)

Memiliki UnitPelayanan

Terkecil

(desa, perbatasan,pesisir, terluar,

tertinggal)Bersedia

MengikutiKetentuan

sebagai Bank/PosPenyalur

BersediaMengikutiKetentuan

sebagai Bank/PosPenyalur

TidakMemungut

BiayaOperasional

penyaluran kepadapengguna jasa dan

penerima dana BSPS

TidakMemungut

BiayaOperasional

penyaluran kepadapengguna jasa dan

penerima dana BSPS

MenerbitkanBuku

Tabungan

kepada penerimabantuan sosial tanpa

dikenakan biayaadministrasi

MenerbitkanBuku

Tabungan

kepada penerimabantuan sosial tanpa

dikenakan biayaadministrasi

Memiliki SistemPelaporan

Online

terintegrasi dengansistem pengendalianBSPS Kementerian

PUPR

Memiliki SistemPelaporan

Online

terintegrasi dengansistem pengendalianBSPS Kementerian

PUPR

Berpengalaman

dalam penyaluranBSPS dan sejenisnya

Berpengalaman

dalam penyaluranBSPS dan sejenisnya

MelaporkanPenyaluran

SecaraBerkala

kepada KementerianPUPR melalui Satker

atau PPK

MelaporkanPenyaluran

SecaraBerkala

kepada KementerianPUPR melalui Satker

atau PPK

MemberikanPernyataan

KesanggupanBank/Pos Penyalur

MemberikanPernyataan

KesanggupanBank/Pos Penyalur

DijadikanPrioritas

BSPS PADATKARYA

BIAYAUPAH

TUKANG

MATERIAL

DiharapkanBank yang

terpilihmemiliki unit

pelayananterdekat ditingkat desa

2/12/2018

12

• Membuat rekening dan menyalurkan bantuan kepadapenerima bantuan sesuai SK PPK

• Melayani penerima bantuan dalam pemanfaatanBSPS

• Dalam 2 tahap• Penarikan tabungan dengan cara transfer ke toko/penyedia

bahan bangunan dan penarikan tunai untuk upah kerja• Menyusun laporan penyaluran BSPS dan penarikan

dana oleh penerima bantuan• Mingguan• Bulanan• AkhirC

TUGAS BANK/POS PENYALUR

RENCANA KERJABSPS TAHUN 2018

2/12/2018

13

2/12/2018

14

Pembelajaran dari PelaksanaanBSPS T.A 2017

No KENDALA DAN PERMASALAHAN TEKNIS1 Masih kurangnya pemahaman para pemangku

kepentingan di daerah (Tim TeknisKabupaten/Kota) terkait program BSPS.

8 Munculnya berbagai pengaduan masyarakat danpemeriksaan dari pihak berwajib terkait pelaksanaankegiatan di daerah.

2 Di beberapa lokasi, kinerja fasilitator, peran TimKoordinasi Provinsi dan Tim Teknis Kab/Kotabelum maksimal.

9 Untuk menghindari penyimpangan dan penguranganvolume bahan bangunan, masyarakat diberikan salinanRAB, DRPB2 tahap 1 dan 2 sehingga masyarakat dapatmengecek langsung bahan bangunan yang merekaajukan

3 Sulitnya mendapatkan laporan pelaksanaankegiatan di daerah secara rutin dan valid.

10 Kurangnya kualitas dan jumlah SDM di Kabupatensehingga kesulitan dalam hal perekrutan TFL, sudahbanyak direkrut pada program pemberdayaan sejeniskarena perekrutan mereka di awal tahun.

4 Pada tahap verifikasi, TFL kurang cermat/telitidalam melakukan penilaian tingkat kerusakanrumah dan menggali potensi keswadayaan CPBdan kesanggupan untuk menyelesaikanpelaksanaan BSPS.

11 Toko bahan bangunan tidak ada yang bersediabekerjasama di daerah pulau-pulaui terpencil, karenaterkait biaya transport pengiriman bahan bangunan yangmempengaruhi harga satuan material melonjak tinggidiatas harga satuan standar Kabupaten.

5 Lokasi penerima bantuan yang menyebardibanyak desa yang sulit di jangkau dan jumlahdampingan yang terlalu banyak sehingga hasilpendampingan dan pengawasan kepadamasyarakat kurang maksimal

12 Terbatasanya ketersediaan Toko Penyedia BahanBangunan di Lokasi Penerima Bantuan yang mampumengakomodir seluruh kebutuhan penerima bantuan baikdari segi kecukupan modal, ketersediaan materialmaupun kesiapan armadanya.

6 Penambahan luasan rumah yang tidak diikutidengan kemampuan dana swadaya penerimasehingga rumah di progres 100% terlihat belumselesai

13 Karakteristik masyarakat di lokasi penerima bantuanterhadap kemauan dan kemampuan untuk berswadayadan gotong royong.

7 Sinkronisasi pembuatan Recana Kerja TindakLanjut (RKTL) oleh PPK, Korfas dan TFL untukmenyamakan target pelaksanaan.

14 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dapat lebihdiaktifkan fungsinya sebagai kelompok untuk bersama-sama membangun rumah secara gotong royong,sehingga penerima bantuan tidak sendiri-sendirimembangun rumah dengan mengandalkan tukang danakan terkendala bagi penerima bantuan yang tidak

KE

ND

AL

A D

AN

PE

RM

AS

AL

AA

HA

NBA

NTU

AN

STI

MU

LAN

PER

UM

AH

AN

SW

AD

AYA

SN

VT

PRO

VIN

SI

2/12/2018

15

No KENDALA DAN PERMASALAHAN TEKNIS15 Sebagian besar masyarakat tidak memiliki

keterampilan pertukangan sehingga dalammengerjakan pembangunan/peningkatan kualitasrumahnya masih mengandalkan tenaga tukang.

19 Kebutuhan bahan bangunan lokal khususnya kayu sangatsulit pengadaannya dalam jumlah yang besar, karenaadanya batasan jumlah volume kayu dari Dinas Perhutani

16 Menunggu giliran tukang (Swadaya Masyarakat)dalam penyelesaian pengerjaan rumah mereka,dapat memperlambat proses konstruksi sehinggaprogres fisik rendah

20Tahap pelaksanaan konstruksi, dalam 1 KPBmenggunakan tukang yang sama sehingga dalampengerjaan harus bergantian.

17 Perubahan RAB yang diajukan penerima bantuanbanyak mengalami perubahan di pertengahanpelaksanaan sehingga berpengaruh terhadapperubahan RAB dan DRPB2 tahap 1 dan 2

21 Penerima bantuan belum berperan sebagai pelakuutama kegiatan, misalnya dalam penyusunan proposalpenerima bantuan belum terlibat secara maksimal.

18 Masih kurangnya pemahaman penerima bantuanterhadap prosedur dan ketentuan BSPS

22 Belum maksimalnya pendampingan terhadap penerimabantuan oleh TFL, terutama dalam pelaksanaan konstruksi,TFL tidak memberikan pemahaman teknis membangunrumah sesuai kriteria rumah layak huni

KE

ND

AL

A D

AN

PE

RM

AS

AL

AA

HA

NBA

NTU

AN

STI

MU

LAN

PER

UM

AH

AN

SW

AD

AYA

SN

VT

PRO

VIN

SI

S N V T P E N Y E D I A A N P E R U M A H A NP R O V I N S I J A W A T E N G A H