Wahyu Dhyatmika (AJI)

Gambaran umum situasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi

Masalah dalam penegakan etika pers Masalah dalam pengembangan

profesionalisme jurnalis Peluang untuk perbaikan di masa depan Penutup

Secara umum, kondisi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia dianggap sudah jauh lebih baik dibandingkan era Soeharto di Orde Baru.

Dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, posisi kebebasan pers Indonesia juga dinilai lebih baik.

Benarkah demikian?

2002 : 57 2003 : 110 2004 : 117 2005 : 102 2006 : 103 2007 : 100 2008 : 111 2009 : 100 2010: 117 2011 : 146

Konglomerasi Media Impunitas dalam kasus kekerasan dan

pembunuhan terhadap jurnalis Regulasi yang membatasi kebebasan

berekspresi Ancaman pidana/kriminalisasi terhadap

pendapat : pasal pencemaran nama baik di KUHP

1 Global Mediacomm milik Hary Tanoesoedibjo 2 Jawa Pos Group milik Dahlan Iskan, Azrul Ananda 3 Kelompok Kompas Gramedia milik Jacob Oetama 4 Mahaka Media milik Abdul Gani, Erick Thohir 5 Elang Mahkota Teknologi milik Sariatmaadja

Family 6 CT Corp milik Chairul Tanjung 7 Visi Media Asia milik Bakrie & Brothers 8 Media Group milik Adiguna Soetowo & Soetikno

Soedarjo 10 Femina milikPia Alisjahbana 11 Tempo Inti Media milik Yayasan Tempo 12 Beritasatu Media milik Lippo Group

Intervensi ke ruang redaksi Pemberangusan Serikat Pekerja Media Komersialisasi Media untuk kepentingan

profit Penguasaan frekuensi penyiaran untuk

korporasi

Dari ratusan kasus pemukulan dan pembunuhan terhadap wartawan, hanya kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa yang bisa dibawa ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman.

Kasus lain dipetieskan: kematian Adriansyah Matrais di Merauke, Ridwan Salamun di Tual, Alfred Mirulewa di Maluku

Polisi dan jurnalis lebih sering menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan.

1996 : 13 1997 : 43 1998 : 41 1999 : 74 2000 : 122 2001 : 95 2004 : 27 2005 : 43 2006 : 53 2007 : 75 2008 : 59

Dua peraturan yang jadi pegangan pokok kerja-kerja jurnalis di Indonesia adalah UU Pers dan UU Penyiaran.

UU Pers menghasilkan Dewan Pers yang berwenang menyelesaikan sengketa pers dan UU Penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator dunia penyiaran

UU yang dinilai bermasalah adalah UU ITE, UU Rahasia Negara, UU Anti Pornografi

Pencemaran nama baik masih dikriminalisasi: kasus Prita Mulyasari.

Pers masih bisa dikriminalisasi jika melanggar UU ITE dan UU Pornografi misalnya: kasus Iwan Piliang

Sistem televisi berjaringan belum diterapkan, terjadi pemusatan kepemilikan frekuensi penyiaran yang seharusnya dibatasi.

Idealisme jurnalis adalah melaksanakan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik. Prinsip dasarnya ada 3: menyampaikan kebenaran, bersikap independen, dan meminimalisir dampak buruk dari sebuah pemberitaan.

Jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang menjalankan tugasnya sesuai prinsip jurnalistik yang benar: fakta diverifikasi, berimbang, check and recheck dan seterusnya.

Kasus Luviana di Metro TV (2012) Kasus Rusdi Mathari di Koran Jakarta (2011) Kasus Serikat Pekerja Indonesian Financial

Today (2012) Kasus Gde Anugerah Arka di Reuters (2010)

Belum ada cukup ruang demokrasi di redaksi media. Patronisme dan senioritas masih kuat berlaku, dan bukan atas dasar meritokrasi.

Serikat pekerja media masih dianggap sebagai momok yang merongrong kerja media.

Konglomerasi media mendorong komersialisasi, yang menghambat spesialisasi dan investigasi/peliputan mendalam.

Avg. 1,340,950 tweets/dayAvg. 1,340,950 tweets/day

Avg. 196,972 account/dayAvg. 196,972 account/day

Setiap orang adalah penyampai informasi Social Media menjadi media baru, yang bisa

mempengaruhi opini dan wacana publik. Kebebasan berekspresi lebih luas dan

jangkauannya makin merata di seluruh Indonesia.

Makin banyak situs dan media sosial yang fokus menjadi mobilisator dan pendorong gerakan sosial: change.org, avaaz.org dll

Keberadaan AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen sebenarnya efektif untuk mendorong pemilik media lebih menghormati hak jurnalis berserikat dan berorganisasi.

Sayangnya banyak jurnalis yang masih enggan berserikat dan masuk ke organisasi profesi.

Organisasi profesi bisa jadi pintu masuk untuk penegakan etika pers dan penguatan kompetensi jurnalis.

Terimakasih