TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

of 43 /43
TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI KEMENTERIAN KESEHATAN RI

description

KEMENTERIAN KESEHATAN RI. TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN). Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Page 1: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL

COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanKementerian Kesehatan RI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 2: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN

• BIAYA KESEHATAN TIDK BISA DITANGGUNG OLEH INDIVIDU ATAU KELUARGA

• KETIDAKTAAUAN, KETIDAK PASTIAN, INFORMASI YANG TIDAK BERIMBANG (ASYMETRI INFORMTION)

• DOMINASI DOKTER, SUPPLY INDUCE DEMAND• PERLUNYA SOLIDARITAS SOSIAL, GOTONG ROYONG• PENATAAN SUSBSITEM PELAYANAN, SUBSITEM

PEMBIAYAAN, SUBSISTEM FARMASI/OBAT, SUBSISTEM SDM, DLL

Page 3: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Saat ini•Program jaminan sosial yang diselenggarakan sekarang: terbatas, berbeda-beda, dan belum mencakup seluruh masyarakat.

Setelah SJSN diterapkan•Program jaminan sosial akan memberikan manfaat dasar yang sama bagi seluruh masyarakat.

•Bagi anggota masyarakat yang berkemampuan dapat memperoleh manfaat tambahan dari sumber-sumber lain.

KONDISI SEBELUM DAN SETELAH SJSN

3khusus untuk pemateri

Page 4: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

• Jaminan Sosial: salah satu bentuk perlindungan sosial dimana penerima manfaat wajib membayar iuran.

• SJSN: tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial berbasis asuransi oleh beberapa badan penyelenggara.

4

Beberapa Istilah Dalam SJSN

khusus untuk pemateri

Page 5: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

www.jpkm-online.net

PARA PELAKU JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

PROVIDER PESERTA/PASIEN

BPJS KES

Pelayanan KesehatanKOMPREHENSIF

ProspektifPembayaran

iuran

Paket Benefit

PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,

MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA

JAM. KESEHATAN TERKENDALI

KONTRAK /MOUTELAAH UTILISASI

KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB

Page 6: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

I. UU SJSN

6khusus untuk pemateri

Page 7: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

MATERI UNDANG-UNDANG SJSN

7khusus untuk pemateri

Page 8: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM UU-SJSN

UU No. 40/2004SJSN

1 UU 11 PP 10 PERPRES

BPJS TERKAIT KESEHATAN ADA 6 PERPRES

TERKAIT KESEHATAN (2 DARI 11 PP)1.PP TTG PBI KESEHATAN2.PP TTG IURAN BAGI PBI

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Page 9: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

9

Kepesertaan

Page 10: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PESERTA DAN IURAN

Iuran

Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran

Peserta

Page 11: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

KEPESERTAAN

20% 50% 75% 100%

20% 50% 75% 100%

10% 30% 50% 70% 100% 100%

`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Penyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS KesehatanIntegrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwaPenduduk yang dijamin di

berbagai skema 148,2 jt jiwa

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

BSK

73,8 juta belum jadi peserta

73,8 juta belum jadi peserta

90,4juta belum jadi peserta90,4juta belum jadi peserta

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

96 juta PBI96 juta PBIKEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

21/04/23 11bbb

Page 12: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Kepemilikan Jamkes Tahun 2014KEMENTERIAN

KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

BPJS Kesehatan Jumlah %PBI 96.000.000 39,2PNS + Pensiunan +Vet 17.300.000 7,1Jamsostek 5.600.000 2,3TNI POLRI aktif 2.200.000 0,9

121.100.000 49,4

Non BPJS Kesehatan Jumlah %Jamkesda 31.866.390 13,0asuransi Perusahaan 15.351.532 6,3Asuransi Swasta 2.856.539 1,2

50.074.461 20,4

total jamkes 2014 171.174.461 69,9belum punya jamkes 73.847.239 30,12014 penduduk 245.021.700 100

21/04/23 12bbb

Page 13: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Kemana kita akan melangkah dari kondisi saat ini?

KEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

21/04/23 13bbb

Page 14: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

14

PelayananKesehatan

Page 15: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PENGATURAN JK DALAM SJSN• Pasal 19 :

(1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosisal dan ekuitas

Prinsip-prinsip Asuransi Sosial:. kegotong-royongan . kepesertaan yang bersifat wajib,. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan. bersifat nirlaba dan dana amahn. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan

sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

khusus untuk pemateri

Page 16: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PENGATURAN JK DALAM SJSN

• Pasal 19 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective.

khusus untuk pemateri

Page 17: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

UU 40/2004 pasal 22 :1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan

perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR (1)MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Page 18: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

• Penjelasan pasal 22 (1) “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan standar, baik mutu maupun jenis, kepuasan peserta… Kebutuhan peserta dapat berubah dan kemampuan BPJS Kehati-hatian (prudent)”.

khusus untuk pemateri

Page 19: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Penyiapan paket dan iuran

• Telah disepakati manfaat jaminan kesehatan sebgmn diatur dalam UU SJSN

• Manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan komprehensif sesuai kebutuhan medis

• Manfaat jaminan kesehatan tersusun: Pelayanan kesehatan yg dijamin Pelayanan kesehatan yg tidak dijamin Pelayanan kesehatan yg dibatasiPelayanan Pelayanan kesehatan yg dikenakan urun biaya

Page 20: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PAKET MANFAAT DASAR (2)

Paket Manfaat Jaminan Kesehatan :

1.Komprehensif (Promotif, Preventif, Kuratif dan

Rehabilitatif)

2.Sesuai Kebutuhan Medis

3.Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Page 21: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Obat dan BMHP

Pasal 25 UU 40/2004 ttg SJSN “Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ditetapkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku”

Page 22: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia

Jaminan Kesehatan Semesta

Page 23: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Penyiapan regulasi

• Melakukan reviev terfadap draft yg sudah ada (PP maupun Ppres)

• Melalukan telaah ulang terhadap semua substansi materi yg diatur dalam SJSN dan BPJS untuk bahan perbaikan PP dan PPres

• Pengaturan kembali untuk penyempurnaan• Harmonisasi dan uji publik • Sosialisasi dan Advokasi

Page 24: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

24

Review From Last MeetingMarch 30, 2012

24

WB DJSN TNP2K

Page 25: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PAKET MANFAAT DAN IURAN

Konsensus paket

manfaat

Konsensus paket

manfaat

Penyesuaian Perpres Jamkes

Penyesuaian Perpres Jamkes

Manfaat bervariasi belum sesuai kebutuhan

medis

Manfaat bervariasi belum sesuai kebutuhan

medis

- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Manfaat sama untuk semua penduduk

Manfaat sama untuk semua penduduk

Nilai Iuran Relatif sama untuk semua

penduduk

Nilai Iuran Relatif sama untuk semua

penduduk

KEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN

Iuran bervariasiIuran bervariasi

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

Penyesuaian Perpres Jamkes

Penyesuaian Perpres Jamkes

Disepakati:Iuran PBI : Rp 22.201Non PBI: 3% - 2%1% tambahan

KEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

PBI+PNS= 0.56% PDB 21/04/23 25bbb

Page 26: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

26

UU-BPJS

Page 27: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Materi Pokok UU BPJS

27khusus untuk pemateri

Page 28: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Jumlah dan Ruang Lingkup

• UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu: – BPJS Kesehatan; yang

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

– BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg menyelenggarakan Jaminan Pensiun, Hari Tua, Kecelakaan Kerja, dan Kematian

28khusus untuk pemateri

Page 29: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Bentuk dan Kedudukan

• BPJS merupakan Badan Hukum Publik• BPJS bertanggungjawab langsung kepada

Presiden

Fungsi BPJS BPJS berfungsi menyelenggarakan program

jaminan sosial.

29khusus untuk pemateri

Page 30: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

TUGAS BPJS

TUGAS BPJS ADALAH:• memungut dan mengumpulkan Iuran dari Pekerja dan Pemberi Kerja;• menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;• mengelola Dana Jaminan Sosial yang berasal dari Iuran untuk

kepentingan Peserta; • mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial;• membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan;• memberikan laporan mengenai penyelenggaraan program Jaminan

Sosial kepada Presiden; dan• memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan

Sosial.

30khusus untuk pemateri

Page 31: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

31

PRESIDEN

Opr. Penge

lolaan PNS Yang Eksis

DJSN

BPJS Kesehatan

Jangka Pendek (1 Januari 2014)

Opr Penge

lolaan JPKTK Yang Eksis

Opr Penge

lolaan Jamkes-

mas

Yang Eksis

31

PRESIDEN

DJSN

BPJS Kesehatan

Jangka menengah/panjang

PengelolaanJaminan Kesehatan

Pemikiran Tahapan Penyelenggaraan

Page 32: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

21/04/23 www.jpkm-online.net Structured

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Seco

ndar

y Ca

re

Primary Care

Self Care

Unstructured

Yankes

Terstruktur

Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan

Sistem Rujukan

Page 33: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI SJSN

33

Page 34: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DALAM JAMINAN KESEHATAN

• Dalam implementasi Jaminan Kesehatan harus dipersiapkan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai selain penyediaan pembiayaan kesehatan yang mencukupi

• Perlu dilakukan mapping tentang tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan tenaga dan fasilitas kesehatan

• Peran pemerintah, pemerintah daerah dan swasta untuk pemenuhan tenaga dan fasilitas kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 35: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

RUANG LINGKUP DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN SJSN

• Bekerja mandiri (praktek perorangan) dokter umum, dokter spesialis

• Bekerja dalam institusi/fasilitas kesehatan Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit dokter umum dan dokter spesialis

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 36: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

FUNGSI DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN SJSN

• Pada pelayanan primer dokter umum, berfungsi sebagai gate keeper pemberi pelayanan kesehatan yang menjadi kontak pertama masyarakat, yang melakukan kendali biaya dan kendali mutu dserta penapis rujukan

• Pada pelayanan sekunder dan tertier dokter spesialis, memberikan pelayanan spesialistik rawat jalan dan rawat inap

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 37: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

TANTANGAN DOKTER DALAM MENGHADAPI SJSN

• Dalam era SJSN, Dokter semakin kompetitif• Pada awal penyelenggaraan SJSN masih terjadi maldistribusi,

kuantitatif kurang• Harus memahami pola pembayaran prospektif kapitasi,

INA-CBG’s• Kualitas pelayanan menjadi salah satu upaya kendali mutu

pelayanan diberikan sesuai standar• Dokter praktek diarahkan untuk praktek dalam klinik atau

menjalin kerjasama dengan apotik, laboratorium• Pasien yang dilayani hampir semua peserta jaminan

kesehatan • Bagi dokter pelayanan primer harus atraktif, agar peserta

yang memilih menjadi banyak kapitasi meningkat

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 38: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Sistem Pembayaran (1) Prospective paymen syatem menjadi pilihan :- dapat mengendalian biaya kesehatan biaya

kesehatan - mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu

sesuai standar - Membatas pelayanan kesehatan yang tidak

diperlukan berlebihan atau under use- Mempermudah administrasi klaim- Mendorong provider untuk melakukan cost

contaiment

Page 39: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Pembayarana Fee For Service di RS (2)

UGD/IRJRuang Rawat

Laboratorium

Radiologi

Bedah

Nota BiayaRp …….

Nota BiayaRp …….

Nota BiayaRp …….

Nota BiayaRp …….

Nota BiayaRp …….

Loket

Kuitansi Total Nota Biaya

Pasien Pulang

39

MR..??

Page 40: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Pola Tarif Prospektif DRG/CBGs (3)

UGD/IRJ Ruang Rawat

Laboratorium

Radiologi

Bedah

CODEEXPERT

(GROUPER)

Clinical Costing Modelling (CCM)

Tarif

UNIT REKAMMEDIK

Unit Klaim

Kode:

Dx/Prosedur: UtamaSekunder

Rekam medis

Resume medis

Page 41: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Penutup

• UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014

• Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama

• Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS

Page 42: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

PENUTUP

– Sejak 1 Januari 2014 akan diimplementasikan Jaminan Kesehatan dalam SJSN yang secara bertahap akan mencakup seluruh penduduk

– Berbagai persiapan telah dilakukan dan meliputi beberapa aspek: fasilitas kesehatan, sistem rujukan, infrastruktur, pembiayaan dan transformasi program dan kelembagaan, regulasi, SDM dan capacity building, Pelayanan kefarmasian dan alkes, dan sosialisasi & advokasi

– Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus siap dengan implementasi Jaminan Kesehatan dalam SJSN

– Dokter harus memberikan pelayanan yang berkualitas krn ke depan kondisi semakin kompetitif

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Page 43: TANTANGAN DOKTER MENGHADAPI KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE/SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

TERIMA KASIH

43

www.ppjk.depkes.go.id

khusus untuk pemateri