i

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI YANG

DISITA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

OKTA PUTRI KARTIKA

Nim : 502015164

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

ii

iii

iv

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI YANG

DISITA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

PIDANA

Okta Putri Kartika

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti

memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat

membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan

digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim

atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa

penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah

tanggung jawab Penyidik terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana ? dan Apakah sanksi bagi Penyidik

yang menyalahgunakan barang bukti tersebut ?. jenis penelitian hukum

ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek

kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe

penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggung jawab

Penyidik terhadap Barang Bukti yang disita menurut Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, yaitu : pihak penyidiklah yang

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang bukti yang disita

tersebut dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Dan Sanksi

bagi Penyidik yang menyalahgunakan Barang Bukti dapat dikenakan

hukuman disiplin berupa : teguran tertulis ; penundaan mengikuti

pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ; penundaan kenaikan gaji

berkala ; penundaan kenaikan pangkat ppaling lama 1 (satu) tahun ;

mutasi yang bersifat demosi ; pembebasan dari jabatan ; penempatan dalam

tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Penyidik, Barang Bukti..

v

vi

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN HALAMAN JUDUL................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .......................................................... iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................. iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................... v

ABSTRAK .................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ........................................................................... viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Permasalahan ............................................................................. 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ....................................................... 9

D. Defenisi Konseptual .................................................................. 9

E. Metode Penelitian ...................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

B. Pengertian Tindak Pidana ........................................................ 17

C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan ................................. 24

D. Wewenang Penyidik ................................................................ 33

viii

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Penyidik terhadap barang bukti yang disita

menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana . . . . . . . . 42

B. sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang

bukti tersebut ................................................................................... 46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 53

B. Saran-saran......................................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata

tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha

pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya

pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun

represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak

langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan

dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan

hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana

adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati

kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari

suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara

jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di indonesia dari dahulu

sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa

saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak

terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang

masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian

dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun

yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan

materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal

2

yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya

proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya

kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga

perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara

pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting,

dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana

dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh

jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-

objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang

mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan

keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada

penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-

syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk

menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana.

Bahwa kemudian didalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang

diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu

Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan

3

penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang

penyelidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, sebagai berikut :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.

2. Mencari alat bukti .

3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain disini maksudnya adalah tindakan dari penyelidik untuk

penyelidikan dengan syarat-syarat :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya

tindakan jabatan

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan

jabatannya.

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5. Menghormati hak asasi manusia.

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap

pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya

pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan

rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya

penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam

penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai

4

fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan

atau tidak.

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih

dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan

bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya

merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan

penyidikan.

Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

penyitaan.

2. pemeriksaan dan penyitaan surat.

3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

5. membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari

penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan.

Seorang penyelidik juga wajib membuat berita acara dan melaporkan

kepada penyidik sedaerah hukum (Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (19)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan seperti halnya penyidik melakukan tugasnya jika ada laporan

atau pengaduan dari pihak yang bersangkutan dan yang merasa dirugikan,

rangkaian tindakan penyelidikan juga bisa dilakukan jika atas pengetahuannya

5

sendiri penyelidik menyimpulkan telah terjadi tindak pidana disuatu tempat,

sekalipun belum ada laporan atau pengaduan.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau

pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian

pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak

pemberantasan.1

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya agar aparatur

penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas dibidang pemberantasan adalah

Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan

kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa :

Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan

apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.2

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya

aparat penegak hukum pidana seperti mulai dari proses penyelidikan dan

penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penangkapan, penutupan yang dilakukan

1

R. Atang Ranoemihardja, 2004, Hukum Acara Pidana, Tarsito Bandung, hlm.

50 2

Purnadi Purbacaraka, 2001, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan

Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 13

6

oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim di sidang

pengadilan serta pelaksanaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta

pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan

dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain

dikemukakan R. Soesilo bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa,

Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya

atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri

tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan

jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim

melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau

tidak.

Bagian yang terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah pembuktian, hal

inilah menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah untuk

kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang

bersangkutan dengan suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Barang bukti adalah

barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang

sangat penting dalam proses pidana namun tidak ada satu pasal pun yang

memberikan alasan dengan jelas yang dimaksud dengan barang bukti.

7

Dalam penjelasan KUHP pengertian barang bukti dipergunakan oleh

terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari

tindak pidana, seperti : tindak pidana korupsi, yang terdapat pada :

a. Pasal 415 KUHP tentang Penggelapan

b. Pasal 416 KUHP tentang Pemalsuan

c. Pasal 418, 419, 420 KUHP tentang Menerima Suap

d. Pasal 423, 425, 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri

secara tidak sah.

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah, yaitu :

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah

pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.3

Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau

hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti

tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian

yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penulisan skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP

BARANG BUKTI YANG DISITA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA.

B. Permasalahan

3 Andi Hamzah, 2008, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia,

Jakarta, hlm. 100.

8

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Penyidik terhadap barang bukti yang

disita menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

2. Apakah sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti

tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Tanggung jawab Penyidik

terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab Penyidik terhadap barang bukti yang disita menurut

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tersebut.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah adalah kesadarab manusia akan tingkah laku atau

perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.4

2. Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke 1 KUHAP)

4

https://www.zonareferensi.com, diakses 28 Oktober 2018

9

3. Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah

pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.5

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian

hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan

buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang

diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang

Hukum pidana dan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

254

5 Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

10

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam

penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

11

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual,

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara

Pidana, Pengertian Tindak Pidana. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan,

Wewenang Penyidik, Pengertian Barang Bukti.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab

Penyidik terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana dan sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang

bukti tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

12

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2008, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

E.Y. Kanter, 2008, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun M. Husein, 1994, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya,Rineka Cipta, Jakarta.

Laden Marpaung, 1996, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002 Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Pipin Syarifin, 1993, Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.

Purnadi Purbacaraka, 1988, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan

Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta

R. Atang Ranoemihardja, 1983, Hukum Acara Pidana, Tarsito Bandung.

R.Subekti, 1990, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 1983, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, Jakarta.

Syarifudin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 2000, Hukum Acara Pidana, Unsri,

Palembang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara

Pidana

i