Tahun Emas Menteri Baru

DESEMBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 1 • •

Etalase

Penanggung Jawab:

drg. Murti Utami, MPH

Pemimpin Redaksi:

drg.Rarit Gempari, MARS

Sekretaris Redaksi:

Sri Wahyuni, S.Sos,MM

Redaktur/Penulis:

Zahrotiah, S.Sos, M. Kes,

Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM

Resty Kiantini, SKM, M.Kes,

Giri Inayah,S.Sos,MKM,

Anjari Umarjianto,S.Kom,

Awallokita Mayangsari,SKM,

Waspodo Purwanto, Hambali,

Eko Budiharjo,

Juni Widiyastuti, SKM,

Dessyana Fa’as, SE, Desain Grais & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M,

Wayang Mas Jendra,S,Sn,

Sekretariat:

Endang Retnowaty, Iriyadi,

Zahrudin

Alamat Redaksi:

Pusat Komunikasi Publik,

Gedung Kementerian

Kesehatan RI, Ruang 109, Jl.

Hr Rasuna Said Blok X5 Kav.

4-9 Jakarta, 12950

Telp: 021-5201590, 52907416-9

Fax: 021-5223002,52960661

Call Center: 021-500567

Email: [email protected]

SUSUNANREDAKSIMEDIAKOM

Hari Kesehatan Nasional (HKN) tepat berusia 50 tahun pada 2014.

Usia emas ini tentu menjadi memomentum penting bagi perjalanan

pembangunan kesehatan. Dilihat dari hitungan waktu, umur 50 tahun

memenuhi unsur kematangan. Di usia ini asam garam menjalankan

konsep pembangunan kesehatan tentu sudah dilalui, mulai dari

promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Selama setengah abad, setiap

tahun, segenap penanggungjawab dan pelaksana pembangunan kesehatan

selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kesempurnaan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Peringatan HKN tahun ini, memang dikemas secara berbeda dengan

peringatan HKN sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada jumlah dan jenis

kegiatan yang lebih banyak dan bervariasi, seperti berbagai lomba, seminar,

pameran dan olah raga.

Salah satu yang spesial di peringatan tahun emas HKN ini adalah pameran

foto yang mengambil tema pembangunan kesehatan 50 tahun. Pameran yang

diselenggarakan di lobby gedung dr. Adhyatma Kemenkes ini menyajikan berbagai

dokumentasi foto pembangunan kesehatan, mulai dari zaman awal pemerintahan

Presiden Bung Karno, sampai akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono. Di pameran ini, secara rinci dirunut perjalanan panjang pembangunan

kesehatan yang terabadikan dalam foto.

HKN kali ini juga menyelenggarakan lomba olah raga antar karyawan di

lingkungan Kemkes. Olahraga yang dipertandingkan antara lain bulutangkis, bola

voli, dan futsal. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri karena memberi ruang

gerak karyawan di suatu unit untuk bersosialisasi dengan karyawan unit lain

setelah puluhan tahun tidak bertemu di lapangan.

Parna, peserta lomba olah raga bulutangkis dari Puskom Publik mengaku

sangat menikmati acara lomba tersebut karena selain membuat pikirannya bisa

bebas lepas, ia juga bias berrekreasi sekaligus menjalin persahabatan. “Bermain

bulutangkis seperti ini menjadi sebuah kerinduan penantian

panjang sejak tahun 1997. Baru pada 2014 ini,

penantian itu terobati,” ujar Parna dengan nada riang.

HKN tahun ini juga bertepatan dengan

pelantikan kabinet kerja yang memiliki moto “kerja,

kerja dan kerja”. Maka, sejak dilantik menjadi

Menkes, Prof. DR.dr. Nila F Moeloek, SpM (K)

langsung tancap gas mendorong pelayanan

kesehatan masyarakat menjadi lebih cepat,

mudah dan akurat.

HKN Emas tentu saja bukan

sekedar momentum peringatan 50

tahun pembangunan kesehatan, tapi

juga kesempatan untuk tafakur,

mengevaluasi diri, memperbaharui, dan

menata kembali masa depan kesehatan

rakyat Indonesia menjadi lebih adil,

merata, dan berkualitas.• Redaksi

HKN EMASdrg. Murti Utami, MPH

• • 2 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

Daftar Isi

INFO SEHAT 4-5- Demam Belum Tentu Ebola

- Menghindari Penularan Ebola

MEDIA UTAMA 6-21- Tahun Emas, Menteri Baru

- Sejarah HKN Emas

- Indonesia Waspada Ebola di Tahun Emas

- Setelah 50 Tahun Perjalanan Membangun Kesehatan

- Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku

- Para Pemenang Lomba HKN

- Whistleblowing Systems (WBS)Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan

PERISTIWA 22-29- Agenda Menteri Kesehatan Nila F Moeloek

- Memperingati Ulang Tahun Emas Hari Kesehatan Nasional

- Pemerintah Perluas Jkn Dengan Kis

- Kementerian Kesehatan Terus Pantau Kasus Infeksi Ebola

- Menkes Minta Semua Terlibat Dalam Upaya Pencegahan

Ebola

- Balitbangkes Uji Coba Rikhus Vektora

- Ebola Telah Membunuh 5.177 Orang

REFORMASI BIROKRASI 30-31- Tukin Pengaruhi Disiplin Kerja

TEROBOSAN 32-35- Satu Lagi Strain Poliovirus Berhasil Diberantas

- Model Matematika Untuk Identiikasi Risiko Bunuh Diri

KOLOM 36-37- Habis Gelap Terbitlah Terang

POTRET 38-43- dr. Mohamad Subuh, MPPM

UNTUK RAKYAT 44-45- Komisi IX DPR Minta Penjelasan Soal KIS

- DPR: KIS Jangan Tumpang Tindih Dengan JKN

DARI DAERAH 46-61- Puskesmas Simpur Berusaha Unggul Dalam Pelayanan

- Pelayanan Jkn Di Rumah Sakit Abdul Moeloek

- Strategi Sehat Sai Bumi Rua Jurai

- Tabanan Pegang Tiga Rekor Muri Bidang Layanan

Kesehatan

- Ni Putu Eka Wiryastuti, Ibu Sehat Keluarga Sehat

LENTERA 62-65

KUIS 66-67

RESENSI 68

6

4

28 38 48


SURAT PEMBACA

1. Kejang Demam

2. Tetanus

3. HIV AIDS tanpa

komplikasi

4. Tension headache

5. Migren

6. Bell's Palsy

7. Vertigo (Benign

paroxysmal positional

Vertigo)

8. Gangguan somatoform

9. Insomnia

10. Benda asing di konjungtiva

11. Konjungtivitis

12. Perdarahan

subkonjungtiva

13. Mata kering

14. Blefaritis

15. Hordeolum

16. Trikiasis

17. Episkleritis

18. Hipermetropia ringan

19. Miopia ringan

20. Astigmatism ringan

21. Presbiopia

22. Buta senja

23. Otitis eksterna

24. Otitis Media Akut

25. Serumen prop

26. Mabuk perjalanan

27. Furunkel pada hidung

28. Rhinitis akut

29. Rhinitis vasomotor

30. Rhinitis vasomotor

31. Benda asing

32. Epistaksis

33. Inluenza34. Pertusis

35. Faringitis

36. Tonsilitis

37. Laringitis

38. Asma bronchiale

39. Bronchitis akut

40. Pneumonia,

bronkopneumonia

41. Tuberkulosis paru tanpa

komplikasi

42. Hipertensi esensial

43. Kandidiasis mulut

44. Ulcus mulut (aptosa,

herpes)

45. Parotitis

46. Infeksi pada umbilikus

47. Gastritis

48. Gastroenteritis (termasuk

kolera, giardiasis)

49. Reluks gastroesofagus50. Demam tifoid

51. Intoleransi makanan

52. Alergi makanan

53. Keracunan makanan

54. Penyakit cacing tambang

55. Strongiloidiasis

56. Askariasis

57. Skistosomiasis

58. Taeniasis

59. Hepatitis A

60. Disentri basiler, disentri

amuba

61. Hemoroid grade ½

62. Infeksi saluran kemih

63. Gonore

64. Pielonefritis tanpa

komplikasi

65. Fimosis

66. Paraimosis67. Sindroma duh 9discharge)

genital (GO dan NGO)

68. Infeksi saluran kemih

bagian bawah

69. Vulvitis

70. Vaginitis

71. Vaginosis bakterialis

72. Salphingitis

73. Kehamilan normal

74. Aborsi spontan komplit

75. Anemia deisiensi besi pada kehamilan

76. Ruptur perineum tingkat ½

77. Abses folikel rambut/kelj

sebasea

78. Mastitis

79. Cracked nipple

80. Inverted nipple

81. DM tipe 1

82. DM tipe 2

83. Hipoglikemi ringan

84. Malnutrisi energi protein

85. Deisiensi vitamin86. Deisiensi mineral87. Dislipidemia

88. Hiperurisemia

89. Obesitas

90. Anemia deiensi besi91. Limphadenitis

92. Demam dengue, DHF

93. Malaria

94. Leptospirosis (tanpa

komplikasi)

95. Reaksi anailaktik96. Ulkus pada tungkai

97. Lipoma

98. Veruka vulgaris

99. Moluskum kontangiosum

100. Herpes zoster tanpa

komplikasi

101. Morbili tanpa komplikasi

102. Varicella tanpa komplikasi

103. Herpes simpleks tanpa

komplikasi

104. Impetigo

105. Impetigo ulceratif

(ektima)

106. Folikulitis superisialis107. Furunkel, karbunkel

108. Eritrasma

109. Erisipelas

110. Skrofuloderma

111. Lepra

112. Siilis stadium 1 dan 2113. Tinea kapitis

114. Tinea barbe

115. Tinea facialis

116. Tinea corporis

117. Tinea manus

118. Tinea unguium

119. Tinea cruris

120. Tinea pedis

121. Pitiriasis versicolor

122. Candidiasis mucocutan

ringan

123. Cutaneus larvamigran

124. Filariasis

125. Pedikulosis kapitis

126. Pediculosis pubis

127. Scabies

128. Reaksi gigitan serangga

129. Dermatitis kontak iritan

130. Dermatitis atopik

(kecuali recalcitrant)

131. Dermatitis numularis

132. Napkin ekzema

133. Dermatitis seboroik

134. Pitiriasis rosea

135. Acne vulgaris ringan

136. Hidradenitis supuratif

137. Dermatitis perioral

138. Miliaria

139. Urtikaria akut

140. Eksantemapous drug

eruption, ixed drug eruption

141. Vulnus laseraum,

puctum

142. Luka bakar derajat 1 & 2

143. Kekerasan tumpul

144. Kekerasan tajam

Rujukan

Puskesmas ke

Rumah Sakit

Pada hari Rabu, 24

September 2014 pukul

09.30 WIB, anak saya

yang bernama Ina

berobat ke Puskesmas

Margahayu Kencana

Komplek Margahayu, Desa

Margahayu Selatan, Kec.

Margahayu, Kab. Bandung.

Ia menggunakan kartu

BPJS, kemudian hasil

diagnosanya adalah Herpes.

Namun, petugas Puskesmas

mengatakan tidak ada

obat sehingga hanya diberi

tablet untuk gatal saja.

Mengapa anak saya tidak

dirujuk langsung ke RS?

Saya ragu akan obat yang

diberikan oleh Puskesmas.

Sebenarnya bagaimana cara

Puskesmas memutuskan

pasien yang mana yang

harus dirujuk ke Rumah

Sakit? Mohon penjelasan.

Hormat Saya,

Mustikowati

Jawab:

Terima kasih atas pertanyaan

Saudara. Sehubungan

dengan pengaduan Saudara,

pemberian rujukan Ke Rumah

Sakit oleh Puskesmas tidak

dapat dilakukan, karena

herpes merupakan salah satu

jenis penyakit dari 144 jenis

penyakit yang bisa ditangani

puskesmas / faskes tingkat 1.

Terima kasih

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DILAYANI DITANGANI DI LAYANAN PRIMER

(sumber SKDI, Pekonsil kedokteran Indonesia 2012)

Kemudahan pergerakan

manusia membuat dunia

seolah tanpa batas,

dan memungkinkan

virus dari satu negara

menyebar ke negara-

negara lain di dunia.

Ebola yang sedang

mewabah pun bisa sampai di Tanah Air.

Virus mematikan itu menular melalui

kontak langsung lewat kulit yang terluka

atau membrane mukosa dengan darah,

atau cairan atau sekresi tubuh yang lain

(feses, urin, saliva, semen) dari orang

terinfeksi.

Infeksi juga bisa terjadi jika kulit

yang terluka atau membran mukosa

orang sehat bersentuhan dengan

barang-barang yang terkontaminasi

cairan tubuh pasien yang terinfeksi virus

Ebola seperti pakaian, sprei, atau jarum

yang sudah digunakan.

Mengetahui gejala-gejala infeksi

Ebola sejak dini akan sangat membantu

penanganan dini pasien dan mencegah

penyebaran virus lebih lanjut.

Menurut Organisasi Kesehatan

Dunia (World Health Organization/

WHO), gejala awal infeksi virus itu

antara lain demam tiba-tiba, tubuh

lemah, sakit otot, sakit kepala dan sakit

tenggorokan.

Gejala-gejala itu diikuti dengan

muntah, diare, ruam, gangguan ginjal

dan hati, serta dalam beberapa kasus

perdarahan internal maupun eksternal.

Selain itu pemeriksaan laboratorium

akan menunjukkan rendahnya jumlah

sel darah putih dan trombosit serta

peningkatan enzim-enzim hati.

Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Prof. dr.

Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS,

DTM&H, DTCE mengatakan ada empat

gejala yang menjadi indikasi kuat

seseorang terjangkit penyakit Ebola,

khususnya bagi mereka yang baru saja

pulang dari negara-negara terjangkit.

“Yaitu demam yang tidak diketahui

penyebabnya; nyeri otot hebat; gangguan

saluran pencernaan; dan manifestasi

pendarahan,” kata Prof. dr. Tjandra.

Periode inkubasi, atau interval waktu

dari infeksi sampai muncul gejala awal,

antara dua hari sampai 21 hari. Pasien

akan menularkan penyakitnya ke orang

lain setelah gejala-gejala muncul.

“Bila ada yang

baru datang

dari

negara terjangkit Ebola, lalu dia demam,

maka belum tentu demam tersebut

diakibatkan oleh virus Ebola, bisa saja

dikarenakan penyakit lain. Namun

memang, waspada dan kehati-hatian

kita perlukan,” kata Prof. dr. Tjandra.

Ia lantas menuturkan kasus yang

terjadi pada warga negara Indonesia

(WNI) yang baru tiba dari Liberia‎. Berdasarkan pemeriksaan, awalnya

tidak ada seorangpun dari mereka yang

sakit.

Tapi setelah beberapa hari, ada

laporan keluhan demam dari TKI yang

berasal dari Madiun dan Kediri.

“Tentu saja, gejala demam tersebut

belum tentu Ebola. Bisa saja penyakit

Malaria, atau penyakit lainnya. Memang,

demi kewaspadaan dan kehati-hatian,

pihak rumah sakit mengambil tindakan

dengan merawat pasien suspect Ebola

di ruang isolasi,” katanya.

Infeksi Ebola hanya bisa dipastikan

melalui pemeriksaan laboratorium.

Balitbangkes kemudian mengambil

spesimen darah dari pasien yang diduga

terinfeksi virus Ebola dan memeriksanya

di laboratorium. Hasilnya negatif, tidak

ada yang tertular Ebola.

Seseorang pernah berada di area

terdampak Ebola atau melakukan

kontak dengan orang yang diketahui

atau diduga terinfeksi Ebola dan mulai

menunjukkan gejala harus segera

memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan

kesehatan.

Jika ada kasus orang yang

diduga terjangkit penyakit itu

maka harus segera dilaporkan

ke fasilitas kesehatan

terdekat.

Penanganan medis

seketika sangat penting

untuk meningkatkan

tingkat kesintasan

terhadap penyakit

tersebut. Sangat penting

untuk mengendalikan

penyebaran penyakit

dan prosedur

pengendalian harus

dilakukan secepat

mungkin.•

DEMAM

BELUM

TENTU

EBOLA

WW

W.C

DC

.GO

V

INFO SEHAT


Selama wabah,

kebanyakan

kasus

penyakit Ebola

menyebar

lewat

penularan

antar-manusia.

Beberapa langkah

bisa diambil untuk

membantu mencegah

infeksi dan membatasi atau

menghentikan penularan.

Memahami sifat penyakit

serta cara pencegahan

dan penularan penyakit

Ebola sangat penting untuk

mencegah penyebaran lebih

lanjut infeksi virus mematikan

tersebut.

Berikut langkah-langkat

yang dianjurkan Organisasi

Kesehatan Dunia (World

Health Organization/WHO)

untuk menghindari penularan

Ebola:

1Dengar dan ikuti arahan

dari Kementerian

Kesehatan.

2Jika menduga

ada orang yang

menunjukkan gejala-

gejala serupa gejala

infeksi virus Ebola dorong

dan dukung mereka

mendapatkan penanganan

medis dari fasilitas

kesehatan.

3Jika memilih merawat

orang yang sakit

di rumah, beri tahu

petugas kesehatan supaya

mereka bisa memberikan

pelatihan dan menyediakan

sarung tangan serta alat

perlindungan personal

(sarung tangan, baju kedap,

bot atau sepatu tertutup,

masker dan pelindung mata),

instruksi untuk merawat

pasien dan melindungi diri

dan keluarga, serta cara

tepat untuk membuang alat

perlindungan personal.

4Ketika mengunjungi

pasien di rumah

sakit atau merawat

orang yang sakit di rumah,

disarankan mencuci

tangan menggunakan

sabun pada air mengalir

setelah menyentuh pasien

atau cairan tubuhnya atau

barang-barangnya.

5Orang-orang yang

meninggal dunia

karena Ebola harus

ditangani menggunakan

peralatan pelindung yang

tepat dan harus dikuburkan

segera oleh petugas

kesehatan profesional yang

terlatih melakukan prosedur

penguburan yang aman.

6Sebisa mungkin

mengurangi kontak

dengan binatang yang

berisiko tinggi menularkan

penyakit seperti kelelawar

buah dan kera di area

hutan hujan terdampak.

Jika curiga ada binatang

yang tertular, jangan

menyentuhnya.

7Produk-produk

makanan dari hewan

harus dimasak sampai

benar-benar matang

sebelum dimakan.

8Petugas kesehatan

yang menangani

pasien yang diduga

atau dikonirmasi sakit berisiko lebih tinggi terkena

infeksi dibandingkan

kelompok yang lain. Selama

wabah petugas kesehatan

harus menjalankan prosedur

standar kewaspadaan untuk

mencegah penyebaran

penyakit. •

MENGHINDARI

PENULARAN EBOLA



[MEDIA UTAMA]

TAHUN EMAS, MENTERI BARU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Utusan

Khusus Presiden RI untuk Millenium Development

Goals (MDGs) tahun 2009-2014.

Tugasnya ialah menanggulangi kemiskinan absolut,

belum terjangkaunya pendidikan, masih tingginya

angka kematian ibu melahirkan, rendahnya kesehatan

anak, kesenjangan jender, penyebaran HIV/AIDS dan

penyakit menular lain, kerusakan lingkungan, serta

penggalangan kemitraan global.

Wanita keturunan Minangkabau yang lahir pada

11 April 1949 itu juga dikenal sebagai istri dari Menteri

Kesehatan Kabinet Reformasi Pembangunan Faried

Anfasa Moeloek. Pasangan ini dikaruniai 3 anak yakni

Muh.Reiza, Puti Alifah, dan Puti Annisa.

Nila menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan

pendidikan spesialis mata, serta mengikuti program

sub-spesialis di International Fellowship di Orbita

Centre University of Amsterdam, Belanda dan di

Kobe University, Jepang. Setelah itu ia melanjutkan

pendidikan konsultan Onkologi Mata dan Program

Doktor Pasca-Sarjana di FKUI.

Ia pun mulai mengabdi menjadi dosen di

almamaternya terhitung sejak tahun 1980. Atas

dedikasi dan kesuksesannya di bidang ahli mata,

Nila pun ditunjuk sebagai kepala divisi tumor mata di

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kirana pada 1979-

1998.

Selain menjadi dokter di RSCM, Nila juga menjadi

ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat

(2004-2009), Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis

Mata (Perdami), dan Ketua Umum Yayasan Kanker

Indonesia (YKI) periode 2011-2016.

Pengalaman wanita berusia 65 tahun itu memang

tidak diragukan lagi dalam dunia kesehatan.

“Ia adalah senior yang sangat berpengalaman,”

demikian Presiden Joko Widodo menyebut sosok Nila

ketika memperkenalkan jajaran menteri di kabinetnya di

halaman Istana Negara, Minggu (26/10).

Rangkaian kegiatan HKN menjadi titik awal debut

Menkes Nila dalam mengemban tugasnya membawa

Indonesia yang sehat sebagaimana subtema HKN ke-

50 yakni “Sehat Bangsaku Sehat Negeriku”.

Disela-sela sambutannya pada Upacara peringatan

HKN Emas ke-50 di Lapangan Silang Monas (12/11),

Nila menyatakan bahwa agenda pembangunan

kesehatan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Saya mengajak semua pihak untuk bekerjasama

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang

sedang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Saya percaya, apabila dengan sungguh-

sungguh melakukannya, kita akan mampu mencapai hasil

yang lebih baik dalam lima tahun ke depan,” tutur Nila.•

Perayaan Hari Kesehatan Nasional

(HKN) tahun ini tidak hanya spesial

sebagai tahun emas menginjak ke-50

tahun tetapi juga kehadiran menteri

kesehatan baru, Nila F. Moeloek, yang

ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk

mengemban tugas bersama Kabinet

Kerja periode tahun 2014-2019.

Nama Nila F. Moeloek sudah tidak asing lagi di

dunia kesehatan. Ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata)

itu pernah disebut-sebut sebagai calon kuat menteri

kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo

Bambang Yudhoyono karena telah mengikuti proses

seleksi.

Namun, guru besar Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia (FKUI) itu, malah ditunjuk

DESEMBER 2014 • Edisi 53 • MEDIAKOM 7

TAHUN EMAS, MENTERI BARU

Hari Kesehatan

Nasional (HKN)

diperingati pada

12 November

setiap tahunnya.

Tahun ini HKN mencapai usia

emas. Tema HKN ke-50 tahun

ini adalah “Indonesia Cinta

Sehat”, dengan subtema yang

dipilih yaitu “Sehat Bangsaku

Sehat Negeriku”. Tema ini

bermakna penting untuk

menjadikan budaya hidup

sehat sebagai bagian dari

keseharian bangsa Indonesia.

Menilik kembali pada

sejarah, pada era tahun

50-an, penyakit malaria

merupakan penyakit yang

banyak diderita masyarakat

indonesia. Ratusan ribu jiwa

terenggut akibat malaria,

Karena itulah, pemerintah

berupaya melakukan

pemberantasan malaria

atau malaria eradication di

seluruh penjuru Tanah Air.

Guna mencapai hal

tersebut, tahun 1959

dibentuklah Dinas

Pembasmian Malaria

yang pada bulan Januari

1963 berubah namanya

menjadi Komando Operasi

Pemberantasan Malaria

(KOPEM). Pembasmian

malaria dilakukan dengan

menggunakan insektisida

Dichloro Diphenyl

Trichloroethane (DDT)

yang disemprotkan secara

massal ke rumah-rumah

di seluruh Jawa, Bali, dan

Lampung. Penyemprotan

secara simbolis dilakukan

oleh presiden Soekarno

pada tanggal 12 November

1959 di Desa Kalasan,

Yogyakarta. Selanjutnya,

kegiatan penyemprotan

DDT juga dibarengi dengan

kegiatan pendidikan

kesehatan atau penyuluhan

kepada masyarakat.

Lima tahun kemudian,

lebih kurang 63 juta

penduduk telah mendapat

perlindungan dari penyakit

malaria. Karena itu, pada

tanggal 12 November 1964,

keberhasilan pemberantasan

malaria tersebut diperingati

sebagai Hari Kesehatan

Nasional (HKN) pertama.

Hal inilah yang menjadi titik

awal kebersamaan seluruh

komponen bangsa dalam

pembangunan kesehatan di

Indonesia.

Rangkaian Kegiatan HKN Emas

Puncak kegiatan HKN

Emas diawali oleh open

house 4 buah Museum milik

UPT Kementerian Kesehatan

RI, yaitu Museum Kesehatan

Dr. Adhyatma MPH di

Surabaya; Teater Nyamuk

di Kabupaten Ciamis;

Museum DUVER atau

Dunia Vektor di Salatiga;

Menkes RI. dr. Nila Muluk manabur bunga pada batu nisan Almh. Ainun Habibie, sebagai penghormatan,

[MEDIA UTAMA]


SEJARAH HKN EMAS

Menkes RI meninjauan Museum Kesehatan dr. Adhyatma, MPH

Pusat Humaniora, Surabaya.

menggambar dan mewarnai,

juga upaya pemecahan rekor

MURI untuk Komitmen Anti

Rokok yang ditandai dengan

cap tangan pada spanduk

pada 16 November 2014;

serta penyelenggaraan the

2nd health Research and

Development Symposiumin

Asia Pasiic Region dan Pameran Hasil Penelitian

Kesehatan pada 17-20

November 2014.

Berbagai lomba juga

diselenggarakan sejak

beberapa bulan menjelang

November 2014, antara

lain: Lomba Cuci Tangan

Pakai Sabun dan Gosok

Gigi bagi pelajar sekolah

dasar di wilayah DKI

Jakarta; Lomba Karya Tulis

Anti Rokok dan Narkoba

serta Cerdas Cermat

Bidang Kesehatan bagi

pelajar sekolah di wilayah

DKI Jakarta; Lomba Band

Tingkat Mahasiswa; Lomba

Fotograi bagi Masyarakat Umum; Olimpiade Teknologi

Tepat Guna Kesehatan

Lingkungan; serta Tim

Gowes Sepeda Selawasuta

(12 hari) melintasi wilayah

selatan Jawa, dari Surabaya

menuju Jakarta.

Kegiatan puncak

peringatan HKN Emas ke-50

akan dilaksanakan pada

Kamis, 27 November 2014

mendatang di Jakarta.•

Lomba Gosok Gigi bagi pelajar sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta.

serta Balai Besar Penelitian

dan Pengembangan

Tanaman Obat dan Obat

Tradisional di Tawangmangu.

Keempat museum tersebut

dibuka secara gratis bagi

masyarakat selama bulan

November 2014.

Dilanjutkan dengan

kegiatan ziarah dan tabur

bunga di Makam Pahlawan

Kesehatan pada 10

November 2014; dilanjutkan

dengan Upacara Bersama

di Monumen Nasional dan

Simulasi Penanggulangan

Wabah Ebola pada 12

November 2014; Pameran

Pembangunan Kesehatan

dan Pengabdian Masyarakat

pada 14-16 November 2014;

Senam massal, gerak jalan,

sepeda massal, sepeda sehat,

line dance competition, lomba

Pemecahan rekor MURI untuk Komitmen Anti Rokok yang ditandai dengan cap tangan

pada spanduk.


[MEDIA UTAMA]


Pada peringatan

Hari Kesehatan

Nasional (HKN)

emas ke-50 tahun,

kasus wabah

ebola menjadi perhatian

khusus.

Usai upacara peringatan

HKN ke-50 di Lapangan

Silang Monas, Rabu

(12/11), dilakukan simulasi

penanganan ebola oleh

kementerian kesehatan.

INDONESIA WASPADA EBOLADI TAHUN EMAS

Simulasi dimulai dari

sebuah pesawat Rajawali

yang tengah terbang dari

Abu Dhabi menuju Jakarta.

Dalam penerbangan

tersebut, terdapat dua warna

negara Indonesia (WNI)

yang mengalami gejala mirip

ebola, yakni demam tinggi

dan nyeri di seluruh badan.

Melihat tanda-tanda

tersebut, lalu ditelusuri asal

penerbangan dua WNI

tersebut yang ternyata

keduanya transit dari salah

satu negara endemik ebola

di Afrika Barat.

Pilot pun segera

melaporkan informasi

dugaan ebola pada Air

Trafic Controller (ATC) di bandara. Laporan tersebut

pun segera ditangapi oleh

ATC dengan menghubungi

petugas Kantor Kesehatan

Pelabuhan (KKP) di Bandara

Soekarno Hatta.

Sejumlah petugas

terlihat sibuk menyiapkan

tim boarding untuk

menangani dua penumpang

suspect ebola tersebut.

Tim itu terdiri dari dokter,

paramedis dan sanitarian

yang siap menunggu

pesawat mendarat di area

dengan menggunakan baju

pelindung berwarna kuning

beserta mobil ambulans.

AN

TA

RA


Sesaat setelah

landing, tim langsung

dipandu pramugari masuk

pesawat untuk melakukan

pemeriksaan awal. Setelah

melakukan pemeriksaan,

penumpang suspect ebola

itu langsung dibawa tim

evakuasi ke ruang isolasi

yang ada di bandara.

Setelah itu, mereka

lalu dibawa ke rumah sakit

rujukan. Setiba di sana, tim

Rumah Sakit juga telah siap

dengan mengenakan baju

pelindung, lalu membawa

pasien untuk diambil sampel

darahnya dan melakukan

sejumlah penanganan.

Sampel darah yang diambil

kemudian dikirim ke

laboratorium Balitbangkes

Kemenkes untuk diuji

apakah positif ebola.

Usai melakukan

penanganan, para anggota

tim boarding dan evakuasi

langsung menjalani proses

disinfektasi sebelum

melepaskan baju pelindung

mereka. Sejumlah

tempat yang dijadikan

penampungan sementara

pasien pun dilakukan

perlakukan yang sama.

Hal itu untuk mencegah

penularan melalui adanya

cairan pasien yang tidak

sengaja menempel.

Sementara itu, beberapa

orang yang diduga

melakukan kontak dengan

dua pasien suspect ebola

dibawa ke sebuah ruangan

untuk dimintai sejumlah

keterangan dan diberikan

pembekalan terkait potensi

mereka tertular. Sedangkan

penumpang maskapai

Rajawali lainnya yang akan

meninggalkan bandara

diwajibkan untuk melalui pintu

yang telah dipasang thermal

scanner untuk mengetahui

suhu tubuh mereka.

Humas dari Rumah

Sakit pun terlihat memberi

keterangan kepada pihak

keluarga dans ejumlah media.

Simulasi pun berakhir saat

hasil tes laboratorium keluar

dan dinyatakan negatif.

Indonesia Waspada

Simulasi ebola tersebut,

menurut Menteri Kesehatan

Nila F. Moeloek untuk

menjawab terkait penangan

ebola di bandara Indonesia.

Nila menegaskan seluruh

kantor kesehatan pelabuhan

(KKP) telah siap untuk

menangani kemungkinan

penyebaran wabah Ebola

dari penumpang yang

melalui pelabuhan atau

bandara masing-masing.

“KKP siap, bukan hanya

untuk Ebola. Semua penyakit

kita siap,” kata Menkes Nila.

Sejak awal tahun 2014,

ebola menjangkiti kawasan

Afrika Barat dan telah

menewaskan lebih dari 5.000

orang dan hampir semuanya

di Afrika Barat. Virus itu juga

telah menjangkiti beberapa

warga diluar Afrika meskipun

jumlah kasusnya masih

minim. Badan Kesehatan

Dunia (WHO) telah

menyatakan Ebola sebagai

kedaruratan medis dunia

hingga waktu yang belum

ditentukan.

“Kita tetap harus

waspada karena kita tidak

bisa mengatakan kita tidak

akan terkena oleh ebola,”

ujar Menkes Nila.

“Oleh karena itu, kami

tetap harus melakukan

pencegahan, seperti

tadi simulasi yang

bagus sekali. Kami akan

mensosialisasikan, jadi saya

kira setiap KKP harus siap,”

tambahnya.

Ia menambakan bahwa

telah diberlakukan juga

travel warning dalam bentuk

banner dan sosialisasi bagi

siapa saja yang mau pergi ke

daerah terjangkitnya wabah

ebola.

“Kita sosialisasikan kalau

mau pergi ke daerah wabah

ebola, anda harus pikir dua

kali karena kami sebagai

tenaga kesehatan berupaya

menolong. Kematian dari

kasus ini cukup tinggi bisa

sampai 37 persen dan kalau

sudah terjadi pendarahan,

akan sulit untuk bantu

penyembuhan,” jelas

Menkes Nila.•

"Seluruh kantor

kesehatan

pelabuhan (KKP)

telah siap untuk

menangani

kemungkinan

penyebaran

wabah Ebola dari

penumpang yang

melalui pelabuhan

atau bandara

masing-masing."

Nila F. Moeloek

[MEDIA UTAMA]


Perjalanan

membangun

kesehatan sudah

dimulai sejak

puluhan tahun

lalu, ketika malaria masih

menjangkiti banyak penduduk

Indonesia dan menyebabkan

ratusan orang meninggal

dunia.

Ketika itu pemerintah

bekerja keras untuk

membasmi malaria. Berbagai

usaha dilakukan dari seluruh

SETELAH 50 TAHUN PERJALANAN MEMBANGUN KESEHATAN

penjuru Tanah Air untuk

melenyapkan penyakit

menular yang disebabkan

oleh parasit Plasmodium itu.

Tahun 1959 pemerintah

membentuk Dinas

Pembasmian Malaria,

yang kemudian diubah

menjadi Komando Operasi

Pembasmian Malaria

(KOPEM) pada Januari 1963.

Pembasmian malaria

dilakukan bersama oleh

pemerintah, Organisasi



dan USAID dengan target

malaria bisa hilang dari Bumi

Indonesia pada 1970.

Upaya pembasmian


penyemprotan pestisida baru

ketika itu, yakni Dichloro-

Diphenyl-Trichloroethane

(DDT). Penyemprotan

pestisida massal dilakukan

di rumah-rumah penduduk

di seluruh Jawa, Bali dan

Lampung.

Presiden Soekarno

secara simbolis melakukan

penyemprotan pestisida

untuk memberantas malaria

pada 12 November 1959 di

Desa Kalasan, sekitar 10

kilometer di sebelah timur

Kota Yogyakarta.

Kegiatan penyemprotan

pestisida juga dibarengi

dengan pendidikan atau

penyuluhan kepada

masyarakat. Lima tahun

kemudian, sekitar 63 juta



malaria.

Pada 12 November

1964, upaya pemberantasan

malaria dinyatakan telah

berhasil dan hari itu

diperingati sebagai Hari

Kesehatan Nasional

(HKN). Selanjutnya HKN

diperingati setiap tahun untuk

mendorong peningkatan

pembangunan kesehatan

masyarakat.

Era PelitaPada era Pembangunan

Lima Tahun (Pelita) I dari

tahun 1969 sampai 1974,

kesehatan nasional masih

memprihatinkan. Setiap 1.000

bayi yang lahir hidup tiap

tahun, 125 -150 di antaranya

kemudian meninggal dunia.

Namun, selama

kurun waktu itu juga

ada keberhasilan yang

perlu dicatat dalam

penanggulangan penyakit

cacar. Vaksin kering yang

dibuat oleh Prof. Dr. Sardjito

bisa dibagikan ke sejumlah

daerah di Indonesia untuk

Penyemprotan secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku Presiden RI.


SETELAH 50 TAHUN PERJALANAN MEMBANGUN KESEHATAN

memberikan perlindungan

terhadap penularan penyakit

tersebut.

Pada Pelita II,

masalah kesehatan masih

banyak. Pembangunan

kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan ketersediaan

sarana dan tenaga pelayanan

kesehatan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat serta

mengurangi jumlah penderita

penyakit dan menekan

timbulnya wabah penyakit.

Selain itu juga dilakukan

upaya untuk meningkatkan

perbaikan gizi, ketersediaan

sarana sanitasi dan

pengembangan kesadaran

masyarakat untuk hidup

sehat dan keluarga sejahtera.

Meski berbagai upaya

telah dilakukan, selama

Pelita III (1978-1983) kondisi

kesehatan masyarakat masih

memprihatinkan. Angka

Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi (AKB)

masih tinggi.

Namun program Keluarga

Berencana (KB) selama

era ini maju pesat. Sejarah

mencatat program KB

berhasil mencapai akseptor

12,8 juta. Angka kelahiran

turun dari 2,7 persen sebelum

KB diluncurkan menjadi dua

persen.

Keberhasilan program

KB di Indonesia juga menjadi

kisah sukses yang tercatat

dalam sejarah keluarga

berencana di dunia menurut

salah satu edisi Population.

Pada era ini pula bermula

Pembangunan Kesehatan

Masyarakat Desa (PKMD),

Posyandu dan Penyuluhan

Kesehatan.

Tahun 1993, pemerintah

mulai menggalakkan

Larangan Merokok. Produsen

rokok harus mencantumkan

tulisan bahaya merokok di

kemasan produk.

Pemerintah juga

berusaha menghilangkan

stigma dan diskriminasi

terhadap Orang dengan

HIV/AIDS (ODHA) dan

memperkenalkan obat

generik kepada masyarakat

guna meningkatkan akses

terhadap obat.

Peningkatan gizi

masyarakat juga dilakukan

melalui berbagai program

seperti GAKI Iodium,

pemberian tablet tambah

darah untuk Anemia Gizi

Besi, serta Pemberian Kapsul

Vit A dan Energi Protein.

Tahun 1995 pemerintah

mulai menjalankan Pekan

Imunisasi Nasional untuk

membebaskan anak-anak

Indonesia dari penyakit polio

dan sukses menggerakkan

masyarakat untuk terlibat

dalam upaya pemberantasan

penyakit yang membuat

anak-anak lumpuh layu itu.

Era Paradigma Sehat

Tahun 1998 hingga 2009

merupakan Era Paradigma

Sehat dengan Visi Indonesia

Sehat 2010.

Prof. Dr. Sardjito

Sosialisasi program KB oleh Presiden Soeharto selaku Presiden RI era orde baru.

[MEDIA UTAMA]


Selama era itu

pemerintah berusaha

mengubah paradigma

berikir. Upaya kesehatan yang semula diarahkan

untuk menyembuhkan orang

sakit dialihkan ke upaya

pencegahan penyakit untuk

membangun kesehatan

mental, isik, spiritual, lingkungan dan faktor

pendukung lain.

Konsekuensinya,

pembangunan semua

sektor harus memperhatikan

dampak terhadap bidang

kesehatan, serta memberikan

kontribusi positif dan tidak

merugikan manusia yang

hidup dalam lingkungan dan

perilaku sehat.

Periode 2005- 2014,


berjalan selaras dengan visi

Kabinet Indonesia Bersatu,

yaitu Indonesia yang sejahtera,

demokratis dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi

kabinet tersebut, Kementerian

Kesehatan merumuskan

visi, misi, nilai-nilai, strategi,

sasaran serta program

prioritas.

Program-program

yang dicanangkan antara

lain Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkeskas);

Desa Siaga, Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK) dan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

Sejak 1 Januari 2014,

seluruh program jaminan

kesehatan dipadukan dalam

program JKN yang dikelola

oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan.

Program-program jaminan

kesehatan daerah, jaminan

kesehatan untuk pegawai

negeri serta anggota TNI/

Polri, dan jaminan kesehatan

perusahaan diintegrasikan

ke dalam JKN. Cakupan

program jaminan kesehatan

pun makin luas, tidak hanya

mencakup penduduk miskin

dan kurang mampu atau sakit

sedikit jadi miskin.

Semua penduduk bisa

memilih untuk memanfaatkan

layanan itu dan tidak lagi

harus mengeluarkan uang

tunai dari kantung setiap

kali menggunakan jasa

pelayanan kesehatan.

Selama kurun 2005-

2014, pemerintah juga

bergelut dengan upaya


Flu Burung, Imunisasi,


Daerah Tertinggal Perbatasan

dan Kepulauan (DTPK), dan

Penanggulangan Daerah

Bermasalah Kesehatan

(PDBK) dan Eradikasi Polio.

Sejak 2010, upaya

peningkatan akses terhadap

pelayanan kesehatan

dilanjutkan dengan mengacu

pada visi Kementerian

Kesehatan tahun 2010-

2014 untuk mewujudkan

masyarakat yang mandiri

dan berkedaulatan dengan

fokus meningkatkan

akses masyarakat ke

pelayanan kesehatan yang

komprehensif dan bermutu.

Dan pelaksanaan


yang berkesinambungan

selama beberapa dasawarsa

tersebut membuahkan

hasil, derajat kesehatan

masyarakat Indonesia

meningkat. Akses masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan berkualitas

meningkat, angka kematian

ibu dan anak menurun, angka

kejadian sebagian penyakit

juga menurun.

Tahun 2014 Indonesia

juga mendapatkan sertiikat Bebas Polio dari WHO, yang

tahun 1974 memberikan

sertiikat Indonesia bebas penyakit cacar.

Setelah 50 TahunApa yang telah dicapai


dalam 50 tahun? Kebijakan

publik yang berwawasan

kesehatan termasuk di

antaranya.

Undang-undang atau

peraturan di tingkat nasional

telah berpihak pada

kesehatan masyarakat.

Peraturan Pemerintah

No.109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau

Bagi Kesehatan menjadi

salah satu kebijakan publik

yang akan membawa

dampak bagi perilaku

merokok, demikian pula

peraturan turunannya.

Peraturan Menteri

Kesehatan No.28 tahun

2013 mewajibkan

pencantuman peringatan

kesehatan bergambar pada

kemasan rokok. Peraturan

Pemerintah No. 62 tahun

2014 mensyaratkan industri

rokok untuk mencatumkan

peringatan kesehatan

bergambar jika membeli pita

cukai.

Selain itu ada Peraturan

Pemerintah No.33 Tahun

2012 mensyaratkan

seluruh elemen masyarakat

mendukung Ibu memberikan

Air Susu Ibu (ASI) saja

sampai usia enam bulan

dan meneruskannya hingga

dua tahun dengan makanan

tambahan.

Lalu ada Peraturan

Menteri Kesehatan No.30

tahun 2013 mewajibkan

pengusaha gerai makanan

memberi informasi akurat

pada label mengenai

kandungan gula, garam dan

lemak. Semua itu dilakukan

untuk melindungi masyarakat

dari penyakit tidak menular.

Sementara Peraturan

Pemerintah No.61 Tahun

2014 hadir untuk melengkapi

kebijakan negara dalam

mensikapi arti penting

kesehatan reproduksi bagi

perempuan.

Masyarakat pun semakin

Peluncuran

Program JKN oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor


mudah menjangkau

pelayanan kesehatan

yang berkualitas setelah

pemerintah meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan

dasar hingga tingkat lanjut,

merevitalisasi Puskesmas,

menyediakan layanan dokter

terbang (lying doctor) dan rumah sakit bergerak untuk

daerah terpencil, perbatasan

dan kepulauan.

Akses masyarakat

terhadap obat pun meningkat

dan untuk menjamin

ketersediaan obat sesuai

kebutuhan pelayanan

kesehatan pemerintah telah

mengeluarkan aturan tentang

ketersediaan obat melalui

E-catalog obat generik.

Program imunisasi

pun terus dilanjutkan

untuk memberi anak-anak

Indonesia perlindungan

terhadap penyakit-penyakit

yang bisa dicegah dengan

imunisasi. Pekan Imunisasi

Nasional pun masih

berlanjut untuk meningkatkan

kekebalan bayi dan anak dari

penyakit berbahaya.

Penanggulangan

penyakit menular juga

dilakukan lewat Penemuan

Kasus Tuberkulosis (TB) dan

Malaria untuk pengobatan

yang komprehensif, dan

peningkatan kesadaran akan

penyebaran HIV bagi kaum

muda.

Pemerintah juga

melakukan berbagai upaya

untuk menanggulangi

penyakit-penyakit seperti

kusta serta mengantisiapasi

penyebaran virus baru

seperti MERS-CoV yang

dapat mempengaruhi rapor

kesehatan bangsa.

Di samping itu,

pemerintah terus

menggalakkan pelaksanaan

upaya-upaya kesehatan

promotif dan preventif.

Peningkatan Usaha

Kesehatan Masyarakat

seperti Posyandu, Posbindu,

Poskesdes menjadi penanda

bahwa masyarakat telah

bergerak ke arah yang sehat.

Upaya peningkatan

kesehatan ibu dan anak,

peningkatan gizi Keluarga

dan ibu rumah tangga antara

lain dilakukan melalui PKK,

yang semakin berdaya

dan memberikan dampak

positif bagi pembangunan

kesehatan.

Komitmen bersama untuk

menciptakan lingkungan

antara lain terlihat dalam

aktivitas Juru Pemantau

Jentik, gerakan Pungut

Sampah, revitalisasi sungai,

program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat, kota-

kota yang semakin semarak

dengan taman, dan hari

bebas kendaraan bermotor.

Upaya-upaya untuk

menggerakkan masyarakat

menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS)

terus dilakukan karena sehat

bermula dari diri sendiri.

Kampanye-kampanye PHBS

dilakukan di berbagai tatanan

seperti sekolah, rumah

tangga, tempat kerja, tempat

ibadah dan tempat umum.

Masyarakat kini bisa

memanfaatkan layanan

Jaminan Kesehatan Nasional

di mana saja, tak lagi harus

mengeluarkan uang tunai

setiap kali menggunakan


Kabinet Kerja di bawah

kepemimpinan Presiden

Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla

memperluas cakupan

pelayanan kesehatan

dalam jaminan kesehatan

nasional lewat program

Kartu Indonesia Sehat (KIS),

yang akan menjangkau

para penyandang masalah

sosial dan orang-orang yang

selama ini sering luput dari

program-program jaminan


Pemerintahan yang

baru juga memiliki kebijakan

khusus untuk memenuhi

kebutuhan akan layanan

kesehatan, perangkat dan

alat kesehatan serta tenaga

kesehatan, khususnya bagi

penduduk di pedesaan dan

daerah terpencil sesuai

situasi dan kebutuhan

masyarakat.

Selain itu anggaran

sekurangnya lima persen

dari anggaran negara

akan dialokasikan untuk

menurunkan Angka Kematian

Ibu, Angka Kematian Bayi

dan Balita, pengendalian HIV

dan AIDS, penyakit menular

dan penyakit kronis.

Tapi semua itu tidak

otomatis menyelesaikan

masalah karena disparitas

kondisi kesehatan

masyarakat sampai sekarang

masih ada, sementara

tantangan yang harus

dihadapi untuk melanjutkan


masih banyak.

Masih banyak pekerjaan

rumah yang harus dilakukan

untuk menyelesaikan

masalah terkait penyediaan

akses pelayanan kesehatan

bermutu dan jaminan

pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat.

Selain itu sekarang

penyakit dan gangguan

kesehatan baru muncul. Lalu

penyakit-penyakit yang sudah

dianggap lenyap muncul lagi

dan menjadi wabah yang

merenggut banyak korban

jiwa. Beban akibat penyakit

menular makin besar. Dan

penyakit-penyakit yang sudah

terlupakan seperti frambusia

dan ilariasis belum bisa dieliminasi.

Pemerintah dan semua

elemen bangsa ini masih harus

terus bekerja dan membuat

terobosan-terobosan untuk

mewujudkan cita-cita menjadi

bangsa yang sehat.•

Gerakan Komitmen Anti Rokok

AN

TA

RA

[MEDIA UTAMA]


Sehat Bangsaku,Sehat Negeriku

Tepat pada Hari

Kesehatan Nasional 12

November 2014, digelr

upacara hari peringatan di

Lapangan Silang Monas

yang dihadiri kurang lebih

4.000 orang dari lintas

sektor antara lain pegawai

Kementerian Kesehatan RI,

Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM), Badan

Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS Kesehatan),

Palang Merah Indonesia

(PMI), perwakilan Pusdokkes

Polri, perwakilan Puskes

TNI, serta perwakilan Unit

Pelaksana teknis (UPT), dan

RS Vertikal Kemenkes RI.

Upacara diisi dengan

berbagai atraksi salah

satunya simulasi penanganan

penyakit Ebola yang kini

masih mewabah di negara

Afrika.

Sebelumnya, berbagai

rangkaian acara juga sudah

digelar menjelang HKN ke-50

sejak Agustus 2014 sampai

acara puncaknya nanti pada

27 November dengan agenda

penandatanganan perangko

emas 50 tahun HKN serta

pemberian penghargaan juga

pertunjukan musik dan tari.

Melalui berbagai

pelayanan dari rangkaian

kegiatan tersebut, Direktur

Bina Upaya Kesehatan

Dasar Kementrian Kesehatan

RI drg. Kartini Rustandi,

M.Kes mengatakan bahwa


Pameran aksi peduli

kesehatan digelar

di Lapangan Silang

Monas menandai

peringatan Hari

Kesehatan Nasional ke-50

pada 12-16 November 2014.

Pameran dengan

sejumlah rangkaian kegiatan

yang bertujuan mendorong

kepedulian masyarakat

terhadap pengetahuan

tentang kesehatan dan

penyakit itu, sejalan dengan

tema HKN ke-50 yaitu

“Indonesia Cinta Sehat”

dengan subtema yang dipilih

“Sehat Bangsaku Sehat

Negeriku”.

Tidak hanya pameran,

acara tersebut juga diisi

dengan kegiatan nyata yang

dilakukan stan-stan yang

peduli akan dunia kesehatan

seperti stan donor darah,

periksa kesehatan, deteksi

dini, konsultasi dini, tes dan

konseling gratis.

Selain itu, ada juga

pemeriksaan gerak dan

fungsi tubuh, pemeriksaan

kesehatan mata, deteksi

dini penyakit tidak menular

seperti pemeriksaan gula

darah, kolesterol, tekanan

darah, berat dan tinggi ideal,

identiikasi kanker payudara dan identiikasi kanker serviks melalui metode papsmear.

Ada pula stan yang

membantu masyarakat untuk

dapat mendeteksi tingkat

kecemasan dan stres, agar

mampu mengenali status

mental emosional serta stan

khusus ibu hamil yang dapat

membantu pengunjung

untuk memeriksa kesehatan

kandungannya.

Stan konseling KB,

konseling kesehatan jiwa,

tes HIV-AIDS, NAPZA

(Narkoba, Psikotropika dan

Zat Adiktif), hingga konseling

berhenti merokok dan alkohol

juga menjadi bagian dari

rangkaian acara.

Semua pelayanan

tersebut, diberikan gratis

kepada masyarakat

dalam rangkaian Aksi

Pelayanan Masyarakat

yang diselenggarakan oleh


Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K) memberi sambutan saat upacara peringatan HKN ke-50 di Lapangan Silang Monas, Jakarta


ingin mensosialisasikan dan

membantu masyarakat untuk

selalu sehat.

“Masyarakat harus berani

bilang “sehat hartaku, harus

aku jaga dan pelihara!”

karena kalau sakit, akan

lebih mahal dari menjaganya.

Makanya kita menjaga, agar

yang sehat tetap sehat dan

tidak sakit,” kata Kartini.

Sehat Bangsaku dan Sehat Negeriku

“Sehat Bangsaku Sehat

Negeriku” memiliki makna

penting untuk menjadikan

budaya hidup sehat sebagai

bagian dari keseharian

bangsa Indonesia.

Sebagian besar

masyarakat Indonesia

belum sadar betul dalam

menerapkan pola hidup sehat

dengan kecenderungan

akan berobat saat ditempa

penyakit, bukan menjaga

kesehatan sejak dini mulai

dari makan makanan yang

bergizi, beristirahat yang

cukup, berolahraga, hingga

menjaga lingkungan bersih.

“Peringatan HKN Emas

tahun ini merupakan sebuah

momentum yang harus

kita manfaatkan untuk

meningkatkan tekad dan

semangat kita semua, untuk

lebih memberi makna pada

masyarakat akan pentingnya

kesehatan,” kata Menteri

Kesehatan RI Prof. Dr. dr.

Nila F. Moeloek, Sp. M(K)

dalam sambutannya saat

upacara peringatan HKN

ke-50 di Lapangan Silang

Monas, Jakarta, Rabu

(12/11).

Pada kesempatan

tersebut, Menkes Nila yang

baru dilantik bersama Kabinet

Kerja dibawah Presiden Joko

Widodo itu mengungkapkan

bahwa agenda pembangunan

kesehatan tahun 2015-

Suasana saat doorstop pada saat Menkes Resmikan Pameran

Pembangunan Kesehatan dalam rangka HKN ke-50

[MEDIA UTAMA]


2019 adalah mewujudkan

akses dan mutu pelayanan

kesehatan yang lebih baik.

Menurutnya, setiap

orang mendapatkan hak

pelayanan kesehatan

sesuai kebutuhan, di tempat


terstandar, dilayani oleh

tenaga kesehatan yang

kompeten, menggunakan

standar pelayanan, dengan

biaya yang terjangkau serta

mendapatkan informasi yang

adekuat atas kebutuhan

pelayanan kesehatannya.

Menkes pun memberi

perhatian pada lima

hal berikut antara lain,


merupakan investasi negara

khususnya dalam menopang

peningkatan Indeks

pembangunan Manusia

9IPM) bersama dengan

pendidikan dan pendapatan

perkapita. Untuk itu,

sebagai investasi, orientasi


harus lebih didorong pada

aspek-aspek promotif dan

preventif tanpa melupakan

aspek kuratif rehabilitatif.

“Kedua, pendekatan

sasaran pokok pembangunan

kesehatan adalah ibu

hamil, bayi dan balita, anak

usia sekolah, dan remaja,

pasangan usia subur serta

usia lanjut, khususnya di

daerah populasi tinggi,

terpencil, perbatasan,

kepulauan dan rawan

bencana,” katanya.

Selain itu, ujarnya,

diperlukan keterlibatan aktif

dari akademisi, komunitas,

pelaku usaha dan pemerintah

sebagai satu kesatuan

team work sebagai bentuk

tanggung jawab bersama

akan masa depan bangsa,

khususnya kualitas sumber

daya manusia yang harus

mampu bersaing dengan

bangsa atau negara lain.

Selanjutnya, kata

Menkes Nila, pola

kepemimpinan perlu berubah

dari pasif menjadi aktif

untuk merespons serta

mengantisipasi persoalan

yang ada, dari yang sifatnya

langsungmenjadi kolaboratif,

dari yang sifatnya individual

menjadi tim kerja serta dari

yang sifatnya hanya melayani

menjadi peduli.

Kelima, tata kelola

program dan administrasi

terus menerus ditingkatkan

ke arah yang lebih baik,

melalui sinergitas pusat

dan daerah. Satu kesatuan

siklus manajemen mulai dari

perencanaan, penganggaran

pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi sampai pada

pertanggungjawaban serta

pengadministrasiannya.

“Untuk mewujudkannya,

diperlukan kebersamaan

pemahaman semua

pemangku kepentingan,

komitmen yang kuat dan

kepemimpinan yang

konsisten baik di tingkat

nasional maupun di tingkat

daerah,” tutur Menkes Nila.

“Peringatan HKN

Emas tahun

ini merupakan

sebuah

momentum

yang harus kita

manfaatkan untuk

meningkatkan

tekad dan

semangat kita

semua, untuk

lebih memberi

makna pada

masyarakat

akan pentingnya

kesehatan,”

Prof. Dr. dr. Nila F.

Moeloek, Sp. M(K)


Sejarah dan Sekarang

Pencanangan Dinas

Pembasmian Malaria

pada 1959 oleh Presiden

Soekarno menjadi titik

awal kebersamaan

seluruh komponen bangsa

dalam pembangunan

kesehatan guna mengatasi

permasalahan bangsa

(merebaknya penyakit

malaria yang merenggut

ribuan jiwa penduduk

Indonesia).

Dinas tersebut kemudian

berganti nama menjadi

Komando Pemberantasan

Malaria (KOPEM) pada

1963. Pembasmian


menggunakan obat Dichloro

Diphenyl Trichloroethane

(DDT) yang disemprotkan

secara massal di rumah-

rumah di seluruh Jawa, Bali,

dan Lampung.

Penyemprotan secara

simbolis dilakukan oleh

Presiden Soekarno pada

tanggal 12 November 1959

di desa Kalasan, Yogyakarta.

Dan lima tahun kemudian,

lebih kurang 63 juta



malaria. karena itu, pada

tanggal 12 November 1964,

keberhasilan pemberantasan

malaria tersebut diperingati

sebagai Hari Kesehatan

Nasional pertama.

“Saat ini kita patut

bersyukur bahwa sejak

1 Januari 2014, BPJS

Kesehatan telah berfungsi

menjalankan program


(JKN) sebagai satu kesatuan

Sistem Kesehatan Nasional

(SKN),” kata Menkes Nila.

Menkes menyampaikan,

selain mendorong

kepesertaan mandiri,

pemerintah telah

menyediakan bantuan iuran

bagi seluruh masyarakat

miskin, dan secara bertahap

menggabungkan semua

sistem pembiayaan

kesehatan dari daerah

agar memenuhi asas-asas

portabilitas dalam payung

JKN dan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN).

Dari sisi pelayanan,

ketersediaan fasilitas

pelayanan terus ditingkatkan

dan sistem rujukan

berjenjang terus dibangun

secara bertahap untuk

menjamin efektivitas dan

eisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan.

Pada kesempatan

tersebut, Menkes juga

menyambut baik dan

mengapresiasi pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota

yang telah menyediakan

10 persen anggaran

pembangunannya untuk

kesehatan, membuat

peraturan daerah untuk

Kawasan Tanpa Asap

Rokok, memberikan insentif

bagi tenaga kesehatan dari

APBD, serta membangun

fasilitas pelayanan

kesehatan khususnya

Puskesmas di daerah.

“Di era desentralisasi,

otonomi daerah serta

demokratisasi yang

telah kita pilih sebagai

pola penyelenggaraan

pemerintahan, daerah

berperan besar untuk

mengelola sumber daya

yang dimiliki dalam

memecahkan masalah yang

dihadapi,” demikian ujar

Menkes dalam upacara yang

diakhiri dengan simulasi

penanggulangan Ebola itu.

Sementara itu, kabinet

yang baru memiliki

kebijakan khusus untuk

memenuhi layanan

kesehatan, perangkat dan

alat kesehatan serta tenaga

khususnya bagi penduduk

di pedesaan dan daerah

terpencil sesuai situasi dan

kebutuhan masyarakat.

Selain itu, menyediakan

sistem perlindungan sosial

bidan kesehatan yang

inklusif dan menyediakan

jaminan persalinan gratis

Juara III RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan kepala dinas DKI Jakarta kepada RS. Royal Progress

Juara I RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan Dirjen BUK kepada RS. Islam Jakarta

Pondok kopi

Juara II RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan Dirjen GKIA kepada RS. Hermina Daan Mogot Jakarta Barat

bagi setiap perempuan yang

melakukan persalinan.

Pemerintah juga akan

mengalokasikan anggaran

negara sekurangnya 5

persen dari anggaran

negara untuk menurunkan

Angka Kematian Ibu, Angka

Kematian Bayi dan Balita,

Pengendalian HIV dan

AIDS, penyakit menular dan

kronis.•

[MEDIA UTAMA]


LOMBA PERPUSTAKAAN:Juara I : PerpustakaanPoliteknik

Kesehatan NAD Sumatera

Juara II : Perpustakaan Politeknik

Kesehatan Tasikmalaya

Juara III : Perpustakaan Terpadu

Poltekkes Bengkulu

LOMBA FOTO KATAGORI JURNALIS:Juara I : Agung Kuncahya Bayuaji

Juara II : Aan Mariam Setiawati

Juara III : Bayu Basu Seno

LOMBA FOTOGORI UMUM:Juara I : Iman Firmansyah

Juara II : Rosawati Oktarina

LOMBA JURNALIS MEDIA CETAK:Juara I : Dian Manafe, SH

Juara II : Aditya Ramadhan

Juara III : Zalzilatul Hikmia

LOMBA JURNALIS MEDIA ONLINE:Juara I : Wardah Fajri

Juara II : Muamaroh Husnantiya

PARA PEMENANG

LOMBA HKNM

enyemarakan

peringatan Hari

Kesehatan

Nasional

(HKN)

Emas ke 50,


menyelenggarakan

banyak perlombaan yang

melibatkan masyarakat.

Diantara perlombaan itu

yakni; Lomba Foto untuk

katagori umum dan jurnalis,

Lomba perpustakaan untuk

katagori Politeknik Kesehatan

(Poltekkes) dan lomba

jurnalistik untuk kategori

jurnalis/wartawan.

Kegiatan lomba ini

diharapkan dapat mendorong

masyarakat umum, jurnalis

dan lembaga seperti

poltekkes meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan

kepada masyarakat sesuai

dengan kekhususan masing-

masing. Para jurnalis dapat

lebih fokus pada berita yang

menggunggah masyarakat

untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat. Sedangkan

masyarakat umum dapat

meningkat kepedulianya

untuk menjaga kesehatan

dengan perilaku hidup bersih

dan sehat.

Khusus para

pengelola perpustakaan

di institusi poltekkes dapat

meningkatkan profesionalitas

pelayanan kepada

mahasiswa dan masyarakat

dalam penyediaan informasi

dan ilmu pengetahuan.•

PARA PEMENANG LOMBA TERSEBUT MASING-MASING SEBAGAI BERIKUT


ANDA melihat atau

mengetahui dugaan

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan RI? Silahkan melapor ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Jika laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka akan diproses lebih lanjut.

KRITERIA PELAPORAN- Ada penyimpangan kasus

yang dilaporkan

- Menjelaskan Dimana,

Kapan kasus tersebut

dilakukan

- Siapa pejabat/pegawai

Kemenkes yang melakukan

atau terlibat

- Bagaimana cara perbuatan

tersebut dilakukan

- Dilengkapi dengan bukti

permulaan (data, dokumen,

gambar dan rekaman) yang

mendukung/menjelaskan

adanya dugaan Tindak

Pidana Korupsi

WBS merupakan bagian

dari sistem penanganan

pengaduan masyarakat

terpadu yang memfokuskan

pada penanganan dugaan

tindak pidana korupsi.

Pengaduan masyarakat

adalah salah satu bentuk

peran serta masyarakat

dalam pengawasan terhadap

pemerintahan yang perlu

mendapatkan tanggapan

dengan cepat, tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan oleh

instansi.

Whistleblowing system

(WBS) meruapakan salah

satu media penyampaian

dugaan pelanggaran tidan

pidana korupsi yang telah

terjadi atau akan terjadi yang

melibatkan pegawai dan

atau orang lain, serta bagian

dari sistem penanganan

pengaduan masyarakat

terpadu yang telah ada.

WBS di kemenkes telah

di bagun sejak tahun 2011.

Tujuan untuk memberikan

kesempatan kepada

masyarakat (whistleblower)

yang mengetahui adanya

perbuatan yang diduga

berindikasi tindak pidana

korupsi di lingkungan

Kemenkes.

Sesuai dengan Surat

edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 4 tahun

2011, whistleblower adalah

pihak yang mengetehui dan

melaporkan tindak pidana

tertentu dan bukan merupakan

bagian dari pelaku kejahatan

yang dilaporkan. Sesuai

ketentuan Pasal 10 UU

No 13 tahun 2006 tentang

perlindungan Saksi dan

korban, whistleblower atau

saksi pelapor tidak dapat di

tuntut secara hukum baik

pidana maupun perdata atas

laporan, kesaksian yang akan,

sedang atau telah diberikan.

Apabila whistleblower

ingin melaporkan tindakan

yang terindikasi korupsi, maka

pelapor dapat menyampaikan

melalui website www.

itjen.kemkes.go.id atau

langsung menyampaikan

kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan.

Kerahasiaan identitas

whistleblower akan dijamin

oleh Inspektorat Jenderal

Kemenkes.

Tatacara pelaporan

danya dugaan adanya

dugaan pelanggaran tindak

pidana korupsi di lingkungan


melalui website adalah

pelaporan membuka alamat

website www.itjen.kemkes.

go.id lalu akan muncul

halaman web selanjutnya

pelapor masuk ke tautan

whislteblowing system

denganmengklik “ ada

tindakan korupsi....!!!”

Setelah masuk ke

whislteblowing system,

pelaporan akan masuk ke

beranda whislteblowing

system milik Itjen Kemenkes.

Pelapor mengklik “lapor di sini “ untuk melanjutkan

proses pelaporan.

Bagi pelapor yang belum

memiliki akun login silahkan

melakukan registrasi terlebih

dahulu dengan memilih opsi

“register” lalu melakukan

pengisian data pelapor. Setelah

melakukan login dan dapat

melanjutkan proses pelaporan.

Kriteria pelaporan mekanisme ini antara lain

sebagai berikut :

- Ada penyimpangan kasus

yang dilaporkan

- Menjelaskan dimana, kapan

kasus tersebut dilakukan

- Siapa yang melalukan atau

melihat

- Bagaimana cara

pembuatan tersebut

dilakukan

- Dilengkapi dengan

bukti permulaan yang

mendukung/menjelaskan

adanya dugaan tindak

pidana korupsi.

Dalam menjaga kerahasiaan, whistleblower dapat melakukan beberapa cara, misalnya : - Membuat nama samaran/

kata sandi

- Menggunakan nama yang

tidak menggambarkan

identitas pelapor

- Catat dan simpan dengan

baik nama samaran dan

sandi pelapor

- Jika identitas ingin di

rahasiakan, maka jangan

mengisi data pribadi ( nama/

hubungan pelapor dengan

pelaku tindakan korupsi)

Dalam pengelolaan laporan tentang pelangaran, inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai kewajiban sebagai berikut :- Menerima laporan

pelanggaran

- Mencatat dan

mengadministrasikan

pelaporan pelanggaran

- Menganalisa laporan

pelanggaran untuk

menentukan tindak lanjut

- Melakukan audit investigatif

dan memberikan

rekomendasi kepada

pimpnan

- Membuat laporan berkala

tentang penanganan

pelangganaran

(sumber : itjen Kemenkes)

WHISTLEBLOWING SYSTEMS

(WBS)INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Menteri

Kesehatan

Prof. Dr.

dr. Nila F.

Moeloek,

Sp.M(K) menyampaikan

agenda pembangunan

kesehatan tahun 2015-2019

pada Upacara Peringatan

Hari Kesehatan Nasional ke

-50 di Jakarta, Rabu (12/11).

Ia mengatakan agenda


pemerintah selama kurun

waktu itu adalah mewujudkan

akses dan mutu pelayanan

kesehatan yang semakin

mantap.

Pengertian dasarnya,

ia melanjutkan, adalah

bahwa setiap orang

bisa mendapatkan hak

pelayanan kesehatan

sesuai kebutuhan, di tempat


terstandar, dilayani oleh

tenaga kesehatan yang

kompeten sesuai standar

pelayanan dengan biaya

yang terjangkau serta


adekuat atas kebutuhan

pelayanan kesehatannya.

“Untuk mewujudkan

hal tersebut diperlukan

kebersamaan pemahaman

semua pemangku

kepentingan, komitmen yang

kuat dan kepemimpinan

yang konsisten baik di tingkat

nasional maupun di tingkat

daerah,” katanya.

Ia menegaskan semangat

melayani, semangat

menggerakkan, serta

semangat memandirikan

dan memberdayakan,

haruslah menjadi konsep

pembangunan nasional.

Menteri Kesehatan

mengatakan bahwa ada lima

hal yang mesti mendapat

perhatian besar dalam

melaksanakan pembangunan

kesehatan.

Pertama, pembangunan

kesehatan merupakan

investasi negara, khususnya

dalam menopang peningkatan

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) bersama

dengan pendidikan dan

pendapatan perkapita.

“Untuk itu, sebagai

investasi, orientasi


harus lebih didorong pada

aspek-aspek promotif dan

preventif tanpa melupakan

aspek kuratif rehabilitatif,”

katanya.

Kedua, sasaran pokok


adalah ibu hamil, bayi dan

balita, anak usia sekolah dan

remaja, pasangan usia subur,

serta penduduk berusia

lanjut, khususnya di daerah

populasi tinggi, terpencil,

perbatasan, kepulauan, dan

rawan bencana.

Ketiga, diperlukan

keterlibatan aktif dari

akademisi, komunitas, pelaku

usaha dan pemerintah sebagai

satu kesatuan tim kerja sebagai

bentuk tanggung jawab

bersama akan masa depan

bangsa, khususnya kualitas

sumber daya manusia yang

harus mampu bersaing dengan

bangsa atau negara lain.

Keempat, pola

kepemimpinan perlu berubah

dari pasif menjadi aktif

untuk merespons serta

mengantisipasi persoalan

yang ada; dari yang sifatnya

direktif menjadi kolaboratif;

dari yang sifatnya individual

menjadi kerja tim; serta

dari yang sifatnya melayani

menjadi peduli.

Kelima, tata kelola

program dan administrasi

terus menerus ditingkatkan

ke arah yang lebih baik,

melalui sinergitas pusat

dan daerah. Satu kesatuan

siklus manajemen, mulai dari

perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi, sampai pada

pertanggungjawaban serta

pengadministrasiannya.•

AGENDAMENTERI KESEHATAN NILA F MOELOEK

PERISTIWA


Menteri

Kesehatan

Prof. Dr.

dr. Nila F.

Moeloek,

Sp.M(K) memimpin upacara

peringatan Hari Kesehatan

Nasional (HKN) ke-50 di

Lapangan Silang Monumen

Nasional Jakarta, Rabu pagi

(12/11).

Sekitar 4.000 orang

yang terdiri atas pegawai

Kementerian Kesehatan;

Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM); Badan


Sosial (BPJS) Kesehatan;

Palang Merah Indonesia

(PMI); perwakilan dari unit

kesehatan Polri dan TNI; serta

perwakilan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan Rumah Sakit

Vertikal mengikuti upacara itu.

“Peringatan HKN

EMAS tahun ini, merupakan

sebuah momentum yang

harus kita manfaatkan untuk

meningkatkan tekad dan

semangat kita semua, untuk

lebih memberi makna pada

masyarakat akan pentingnya

kesehatan,” kata Menteri

Kesehatan saat memeriksa

barisan.

Saat memberikan

sambutan pada peringatan

HKN yang tahun ini

bertema “Indonesia Cinta

Sehat”, Menteri Kesehatan

menjelaskan bahwa

pencanangan Dinas

Pembasmian Malaria

pada 1959 oleh Presiden

Soekarno merupakan titik

awal kebersamaan seluruh

komponen bangsa dalam


guna mengatasi permasalahan

bangsa, merebaknya penyakit

malaria yang merenggut ribuan

jiwa penduduk Indonesia.

Tanggal 12 November

1964, keberhasilan

pemberantasan malaria

tersebut diperingati sebagai

Hari Kesehatan Nasional

(HKN) pertama.

“Saat ini, kita patut

bersyukur bahwa sejak

1 Januari 2014, BPJS

Kesehatan telah berfungsi

menjalankan program


sebagai satu kesatuan Sistem

Kesehatan Nasional,” kata

Menteri Kesehatan.

Ia menambahkan, bahwa

selain mendorong kepesertaan

mandiri, pemerintah telah

menyediakan bantuan iuran

bagi seluruh masyarakat

miskin, dan secara bertahap

menggabungkan semua sistem

pembiayaan kesehatan dari

daerah agar memenuhi asas-

asas portabilitas dalam payung


(JKN dan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN).

Ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan pun

terus ditingkatkan dan sistem

rujukan berjenjang terus

dibangun secara bertahap

untuk menjamin efektivitas dan

eisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan.

Menteri Kesehatan juga

menyampaikan apresiasi

kepada beberapa Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/

Kota yang telah menyediakan

10 persen anggaran

pembangunannya untuk

kesehatan; membuat Peraturan

Daerah untuk Kawasan Tanpa

Asap Rokok; memberikan

insentif bagi tenaga kesehatan

dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD);

serta membangun fasilitas

pelayanan kesehatan

khususnya Puskesmas di

daerah.

Usai upacara, seluruh

peserta upacara menyaksikan

simulasi penanggulangan

ebola yang melibatkan anggota

TNI, POLRI dan Pemerintah

Daerah DKI Jakarta.•

MEMPERINGATI ULANG TAHUN EMAS HARI KESEHATAN NASIONAL


Presiden Joko

Widodo (Jokowi)

didampingi Ibu

Negara Iriana

meluncurkan Kartu

Indonesia Sehat (KIS) dan

Kartu Indonesia Pintar

(KIP) di Kantor Pos Besar

Jakarta Pusat pada Senin

(3/11/2014).

Presiden Jokowi secara

simbolis menyerahkan KIS

untuk 600 kepala keluarga

tidak mampu di wilayah DKI

Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila

F. Moeloek dan menteri-

menteri Kabinet Kerja yang

lain menghadiri peluncuran

program yang dijanjikan

Presiden Jokowi selama

masa kampanye tersebut.

Menteri Kesehatan

mengatakan KIS tidak berbeda

dengan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

Dia mengatakan program

itu merupakan perluasan dari

program jaminan kesehatan

yang sudah dijalankan oleh

Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Cakupannya diperluas,

terutama bagi mereka

yang ada di luar Penerima

Bantuan Iuran,” katanya

dalam konferensi di Kantor

Kementerian Kesehatan,

Jakarta, Rabu (5/11).

Ia menambahkan,

selanjutnya pemegang KIS

akan mendapatkan manfaat

tambahan berupa layanan

preventif, promotif dan

proteksi dini.

Menteri Kesehatan

mengatakan saat ini KIS

akan difokuskan untuk

masyarakat miskin dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS).

Nila mengatakan dalam

pelaksanaannya pencatatan

peserta KIS akan lebih sulit

dibandingkan peserta JKN

karena peserta KIS akan

mencakup penyandang

masalah kesejahteraan

sosial yang selama ini belum

seluruhnya terdata.

“Memang agak lebih sulit

pencatatan untuk KIS ini jika

dibandingkan dengan JKN

yang menggunakan kartu

keluarga. KIS mencakup

mereka, termasuk anak

terlantar, mereka yang ada

di panti-panti dan kolong

jembatan,” ujarnya.

Saat menyampaikan

keterangan pers di Jakarta

pada Rabu (5/11), Menteri

Kesehatan mengatakan

KIS tidak mengubah fungsi

kartu lain seperti Askes,

Jamkesmas dan BPJS

Kesehatan. Dia menegaskan

KIS memberi tambahan

manfaat dari program

sebelumnya.

“KIS memberikan

tambahan manfaat, layanan

preventif, promotif dan deteksi

dini yang akan dilaksanakan

secara lebih intensif dan

terintegrasi,” katanya.•

PEMERINTAH PERLUAS JKN DENGAN KIS

Presiden Joko Widodo (kanan) membagi contoh Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Ibu Negara Iriana Widodo (kedua kanan), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri) dan

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor

Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi BBM. A

NTA

RA

PERISTIWA


Kementerian

Kesehatan terus

memantau kasus-

kasus dugaan

infeksi virus Ebola

yang terjadi pada warga

negara Indonesia.

Pemantauan antara

lain dilakukan pada tenaga-

tenaga kerja Indonesia (TKI)

yang bekerja di luar negeri,

khususnya di negara-negara

endemis Ebola seperti Liberia,

Guinea dan Sierra Leone di

Afrika.

Pada 26 Oktober 2014,

sebanyak 28 orang TKI

kembali dari Liberia setelah

menyelesaikan pekerjaan,

termasuk di antaranya GN (46)

dan dua TKI lain dari Kediri.

Sebagai bentuk

kewaspadaan dan

pencegahan terhadap

penyebaran virus Ebola, sejak

enam hari sebelum kembali

ke Tanah Air, GN dan rekan-

rekannya menjalani karantina

di Liberia.

Begitu pula setibanya di

Jakarta. Mereka menjalani

karantina selama satu

hari begitu sampai ke

Indonesia. Setelah tujuh

hari pengawasan, mereka

melanjutkan perjalanan ke

kampung halaman masing-

masing.

Setelah sampai di Kediri,

petugas Puskesmas Bendo

memantau kondisi mereka.

Pengamatan rencananya

dilakukan selama 21 hari.

Pada 28 Oktober

2014, GN merasakan

nyeri saat menelan. Pada

saat bersamaan anggota

keluarganya juga sedang

batuk dan demam.

Pada 30 Oktober

2014, dia memeriksakan

diri ke Puskesmas Bendo,

Kecamatan Kediri, dengan

gejala demam (suhu tubuh

mencapai 38,6° C) , nyeri saat

menelan, nyeri sendi, dan

batuk.

Saat itu juga GN langsung

dirujuk ke Rumah Sakit Umum

Pare dengan diagnosis Acute

Febrile Illness (demam) dan

lebih dicurigai Paryngitis Acute.

Mengingat pasien memiliki

riwayat kerja di daerah

endemis Ebola, Rumah Sakit

memutuskan untuk merawat

pasien di ruang isolasi.

Selama perawatan suhu

tubuh GN sempat mencapai

38,6° C akan tetapi gejala

klinis lain seperti pendarahan,

anorexia dan muntah tidak ada

tidak terlihat.

GN diduga terinfeksi

virus Ebola dan menjalani

perawatan di Rumah Sakit

Umum Pare, Kediri, Jawa

Timur. Kondisinya cenderung

membaik, kata Direktur

Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan Kementerian

Kesehatan dr. HM. Subuh,

MPPM.

Pada Sabtu pagi (1/11), ia

menjelaskan, suhu tubuh GN

menjadi 37,3° C dan sudah

tidak ada keluhan termasuk

nyeri telan.

Petugas juga mengambil

spesimen darah GN untuk

diperiksa lebih lanjut di

laboratorium di Jakarta.

Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan

Kesehatan (Balitbangkes)

Kementerian Kesehatan Prof.

dr. Tjandra Yoga Aditama,

Sp.P, MARS mengatakan hasil

pemeriksaan yang dilakukan

di laboratorium Balitbangkes

menunjukkan bahwa pasien

tidak terinfeksi virus Ebola.

“Dari pembacaan hasil

PCR dengan elektroforesis

maka semua dilaporkan ‘no band’, artinya semua sample dari kasus Madiun dan Kediri

hasilnya negatif Ebola, bukan

sakit Ebola,” katanya.

Ia menjelaskan pula

bahwa sekitar satu bulan

lalu Balitbangkes sudah

memeriksa tiga sample dari

dua warga negara Indonesia

dan satu warga negara asing

yang diduga terinfeksi virus

Ebola. Hasil pemeriksaan

menunjukkan keduanya tidak

terjangkit penyakit mematikan

itu.•

KEMENTERIAN KESEHATAN TERUS PANTAU KASUS INFEKSI EBOLA

Petugas membawa boks berisi sampel urine milik

pasien suspect ebola untuk dicek ke laboratorium di Rumah Sakit Umum

Propinsi (RSUP) dr. Soedono Madiun, Jatim, Minggu (2/11). Pasien berinisial M yang diduga terpapar virus Ebola itu suhu tubuhnya pernah mencapai 38,5 derajat Celcius dan sebelumnya menjadi TKI di Liberia yang merupakan daerah endemis

Ebola.

AN

TA

RA


Menteri

Kesehatan

Nila Farid

Moeloek

meminta

semua pihak terlibat dalam

upaya untuk mencegah

penyebaran infeksi virus

Ebola di Indonesia.

“Yang penting kita

mengantisipasi Ebola agar

jangan sampai masuk ke

Indonesia,” katanya di

Jakarta, Rabu.

Menteri Kesehatan

mengingatkan masyarakat

yang hendak bepergian ke

negara-negara endemis

Ebola memperhatikan risiko

dan mengimbau warga

yang baru datang dari

negara tempat wabah Ebola

cermat memperhatikan

kesehatannya.

“Bagi masyarakat yang

ingin pergi agar risikonya

diperhatikan, begitu juga

yang pulang. Kalau memang

ada gejala panas tentu harus

hati-hati,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa

gejala ebola bersifat akut.

“Gejalanya kalau panas

harus berhati-hati, nyeri

sekali, saluran pencernaahn

terganggu, diare dan muntah

hebat serta menyebabkan

pendarahan internal

dan eksternal yang bisa

menyebabkan kematian,”

katanya.

Dia juga menyarankan

masyarakat agar menghindari


orang yang diduga terinfeksi

virus Ebola.

“Jangan dekati orang

yang sakit, bahkan hindari


yang meninggal karena

ebola,” katanya.

Pada 23 Maret 2014,

Kantor WHO Regional Afrika

melaporkan kejadian luar

biasa penyakit Ebola di Guinea

dan sejak itu jumlah kasusnya

terus bertambah dan meluas

ke lima negara Afrika Barat

lainnya seperti Liberia, Sierra

Leone, dan Mali.

Dalam wabah yang

terakhir, virus Ebola

menyebabkan ribuan orang

sakit dan mengakibatkan

5.000 orang lebih meninggal

dunia menurut Organisasi

Kesehatan Dunia.

Ebola Virus Disease (EVD)

atau yang sebelumnya disebut

demam berdarah Ebola

merupakan penyakit parah

yang sering menyebabkan

kematian pada manusia.

Virus itu menular ke

manusia lewat hewan liar

dan kemudian menyebar

di populasi manusia lewat

penularan langsung, dari

manusia ke manusia. Tingkat

kefatalan akibat penyakit

itu rata-rata 50 persen dan

bervariasi antara 25 persen

sampai 90 persen pada

wabah terakhir.•

MENKES MINTA SEMUA TERLIBAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN EBOLA

PERISTIWA


Badan Penelitian dan

Pengembangan

Kesehatan

(Balitbangkes)

Kementerian

Kesehatan melakukan uji

coba Riset Khusus Vektor

dan Reservoir Penyakit

(Rikhus Vektora) di

Donggala, Sulawesi Tengah,

selama 35 hari mulai dari

28 September sampai 31

Oktober 2014.

Kepala Balitbangkes

Kementerian Kesehatan Prof.

dr. Tjandra Yoga Aditama

SpP (K), MARS, DTM&H.

DTCE tim pengumpul data

atau enumerator yang

diturunkan meliputi Tim

Vektor; Tim Reservoir; dan

Tim Kebijakan.

Anggota tim berasal

dari Universitas Tadulako;

Politeknik Kesehatan Palu;

Kantor Kesehatan Pelabuhan

Palu; Dinas Kesehatan

Kabupaten Donggala; Balai

Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang (P2B2)

Donggala; Balai P2B2

Banjarnegara; dan Tim Teknis

dari B2P2 VRP Salatiga.

Hasil tangkapan lapangan

dari uji coba riset itu meliputi

2.871 nyamuk, 2.005 jentik,

127 tikus, dan 136 kelelawar.

Pemrosesan

data dilakukan untuk

mengidentiikasi genus (hingga spesies bila

memungkinkan) dari masing-

masing nyamuk, tikus

dan kelelawar yang telah

dikumpulkan.

Selain itu juga dilakukan

pemeriksaan laboratorium

untuk spesimen nyamuk,

tikus dan kelelawar untuk

mengetahui apakah

nyamuk yang dikumpulkan

merupakan vektor malaria

atau demam berdarah

dengue; apakah tikus

yang dikumpulkan bisa

menyebarkan leptospirosis

dan hanta; dan apakah

kelelawar yang dikumpulkan

merupakan penular Nipah

Virus.

Hasil uji coba ini akan

jadi salah satu dasar untuk

memulai Riset Khusus Vektor

dan Reservoir Penyakit tahun

2015 untuk mengetahui

jenis dan pola vektor serta

reservoir penyakit yang

menular melalui nyamuk,

tikus, dan kelelawar di

Indonesia.

“Dalam riset selama tiga

tahun itu, Balitbangkes akan

mengumpulkan 305 ribu

spesimen nyamuk, 42 ribu

spesimen tikus dan 24 ribu

spesimen kelelawar,” kata

Prof Tjandra.

Riset itu dilakukan untuk

mengetahui vektor penyakit

yang ada, mekanisme

penularan penyakit lewat

vektor, dan patoisiologi (proses terjadinya) penyakit-

penyakit yang ditularkan oleh

vektor supaya selanjutnya

bisa digunakan untuk

mencari cara pencegahan

dan penanggulangannya.

Dampak Biogeograis

Indonesia merupakan

negara yang secara

biogeograis merupakan pertemuan dua daerah

pembagian binatang di

dunia, yaitu daerah Oriental

dan Australia, sehingga

spesies satwa liarnya sangat

beragram dan terdistribusi

di berbagai tipe habitat dan

ekosistem.

Kondisi itu berpengaruh

terhadap sebaran vektor

dan reservoir penyakit, serta

penyakit yang ditularkan.

Pemutakhiran data

secara berkesinambungan

mengenai sebaran geograis, perubahan iklim, serta

konirmasi vektor dan reservoir penyakit sangat

diperlukan untuk mengetahui

macam dan jumlah spesies,

potensi dan perannya dalam

penularan penyakit tular

vektor serta reservoir di

Indonesia.

Data-data tersebut

bermanfaat dalam

pengendalian dan


tular vektor dan reservoir,

kata Prof. dr. Tjandra pada

pembukaan sosialisasi riset

khusus vektor dan reservoir

penyakit di Indonesia

pada 28 Agustus 2014 di

Semarang.

Vektor dan reservoir

penyakit di Indonesia berasal

dari hewan tak bertulang

belakang seperti nyamuk,

tikus, dan kelelawar.

Masalahnya belum banyak

pengetahuan tentang

penyakit yang disebarkan

oleh hewan tidak bertulang.

Tahun 2014, Balitbangkes

telah mengagendakan

pelaksanaan riset khusus

vektor dan reservoir

penyakit di Indonesia karena

minimnya data base tentang

penyebaran dan peningkatan

kasus penyakit tular

vektor dan reservoir yang

tidak dapat diprediksi dan

terkendali.

Riset khusus vektor

dan reservoir penyakit

akan dilaksanakan secara

bertahap di 34 provinsi di

Indonesia selama tiga tahun

mulai 2015 sampai 2017.

Pada tahun 2015 kegiatan

dilaksanakan di sembilan

provinsi, tahun 2016 di 13

provinsi dan tahun 2017 di

provinsi tersisa.

Pelaksanaan persiapan

dan uji coba sudah mulai

dilakukan tahun 2014.

Pengumpulan data akan

mencakup 136 kabupaten

dengan 86 titik ekosistem di

seluruh provinsi.•

BALITBANGKESUJI COBARIKHUS VEKTORA


Ketua misi Ebola PBB Anthony Banburry (pada layar) berbicara di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan membahas

krisis Ebola di kantor pusat PBB, New York.

Sedikitnya 5.177

orang meninggal

dunia akibat wabah

Ebola yang bermula

dari beberapa

negara Afrika dan kemudian

berdampak sampai ke

Spanyol dan Amerika

Serikat, demikian menurut

data Organisasi Kesehatan

Dunia (World Health

Organization/WHO).

Menurut data WHO

sampai 11 November 2014,

total ada 14.413 kasus yang

dikonirmasi, kemungkinan dan dicurigai sebagai

penyakit virus Ebola yang

dilaporkan di enam negara

terdampak yakni Guinea,

Liberia, Mali, Sierra Leone,

Spanyol, dan Amerika Serikat

serta dua negara yang

terdampak sebelumnya,

Nigeria dan Senegal.

Negara-negara yang

tercatat sebagai daerah

dengan tingkat penyebaran

luas dan transmisi intens

yakni Guinea, Liberia, dan

Sierra Leone sementara

negara dengan atau yang

memiliki kasus awal dengan

penularan lokal meliputi Mali,

Nigeria, Senegal, Spanyol,

dan Amerika Serikat.

Di negara-negara

dengan penyebaran luas

dan penularan intens,

WHO mencatat 14.383

laporan kasus yang

dikonirmasi, kemungkinan dan diduga Ebola dengan

5.165 kemarian sampai 11

November menurut laporan


Guinea, Sierra Leone dan

Liberia.

Kasus yang berakibat

kematian paling banyak

terjadi di Liberia (2.812

kematian), Sierra Leone

(1.187 kematian) dan Guinea

(1.166 kematian).

Angka kematian Liberia

telah direvisi jadi lebih

rendah dari 2.836 karena

ada reklasiikasi, demikian menurut laporan Global Alert

Response (GAR) di laman

resmi WHO.

Sebanyak 570 petugas

kesehatan dilaporkan

terinfeksi virus Ebola dengan

rincian 93 di Guinea; 332

di Liberia; dua di Mali; 11 di

Nigeria; 128 di Sierra Leone;

satu di Spanyol; dan tiga di

Amerika Serikat. Sebanyak

324 tenaga kesehatan

meninggal dunia akibat

infeksi virus tersebut.

WHO melakukan

penelitian ekstensif untuk

memastikan bagaimana

mereka terinfeksi. Indikasi

EBOLA TELAH MEMBUNUH

5.177 ORANG

PERISTIWA

• • 28 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 201428 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

awal menunjukkan

kemungkinan infeksi terjadi

di luar konteks perawatan

dan penanganan pasien

Ebola.

Upaya pencegahan

infeksi dan pengontrolan

jaminan kualitas dilakukan

di pusat-pusat perawatan

pasien Ebola di tiga negara

dengan tingkat penularan

tinggi dan upaya-upaya

dilakukan untuk memastikan

pasokan alat perlindungan

personal dan pelatihan bagi

tenaga kesehatan tersedia.

Sementara di negara

dengan kasus-kasus

dengan kasus-kasus awal

dan transmisi lokal seperti

Mali, Nigeria, Senegal,

Spanyol, dan Amerika

serikat dilaporkan berasal

dari negara-negara dengan

penyebaran Ebola luas dan

tingkat penularan tinggi.

Di Mali, ada empat

laporan kasus termasuk

tiga kematian pada 13

November. Lalu ada empat

kasus dan satu kematian di

Amerika Serikat dan semua

pasien sudah keluar dari

rumah sakit.

Di Spanyol, 24 hari telah

berlalu setelah petugas

pelayanan kesehatan

terinfeksi saat merawat

pasien Ebola di Madrid dan

dinyatakan tak terinfeksi

Ebola dan diperbolehkan

keluar dari rumah sakit.

Negara itu mendeklarasikan

telah bebas Ebola 42 hari

setelah kasus dinyatakan

negatif dan pemantauan

terhadap 83 orang yang


petugas pelayanan

kesehatan itu selama 21 hari

sudah tuntas.

Sementara di Nigeria

ada 20 kasus dan delapan

kematian dan di Senegal

ada satu kasus tanpa

kematian. Kedua negara

pada 17 Oktober dan 19

Oktober mendeklarasikan

keberhasilan mereka

merespons penyebaran

penyakit tersebut.•

Sejumlah anak memperhatikan petugas kesehatan yang menyemprotkan desinfektan diluar sebuah masjid di Bamako, Jumat (14/11). Pemerintah kota secara resmi mengungkapkan jenazah imam Guinea, terduga tewas akibat virus Ebola pada 27 Oktober lalu, dimandikan di masjid sebelum pemakaman. Mali mencatat setidaknya 200 kontak terkait telah dikonirmai atau kemungkinan terjangkit virus Ebola saat mencari pengendalian terjangkitnya Ebola kedua, menurut keterangan resmi kesehatan

Petugas kesehatan

memindahkan jasad wanita yang tewas akibat virus Ebola di distrik Abeerden, Freetown, Sierra Leone

DESEMBER 2014 • Edisi 53 • MEDIAKOM 29 • • DESEMBER 2014 • Edisi 53 • MEDIAKOM 29

REFORMASI BIROKRASI


Poniran,

PNS yang

mempunyai

tugas sebagai

pengemudi

bus antara

jemput jurusan

Kemenkes-Rawa Bambu

dan Narogong Bekasi

pulang pergi, sumringah

setelah menerima tunjangan

kinerja (Tukin) sejak awal

tahun 2014. Dia siap

berangkat lebih pagi dan

pulang lebih sore, dibanding

penumpang yang ikut bus

yang dikemudinya. Paling

tidak satu jam lebih pagi dan

satu jam lebih sore. Satu

jam lebih pagi, karena harus

menuju tempat bus parkir

dan mempersiapkannya.

Demikian juga kalau sore

waktu pulang. Ketika semua

penumpang sudah sampai

rumah masing-masing,

poniran masih harus

merapihkan kendaraan

terlebih dahulu.

“Sekalipun harus

lebih awal berangkat dan

lebih akhir sampai rumah,

saya tetap gembira dan

semangat bekerja, karena

sudah menjadi tugas dan

tanggung jawab saya

sebagai pengemudi. Kalau

ditanya capek apa enggak

? ya ...pasti capek, apalagi

jalanan jabodetabek,

dimana-mana macet. Tapi,

saya tetap senang dan

gembira, apalagi tunjangan

kinerja sudah diterima. Kalau

ingat tunjangan kinerja

sudah diterima, capek dan

lelah langsung hilang”,

aku Poniran tersenyum

sumringah.

Bagaimana dengan

para penumpang lainnya?

Ternyata banyak perubahan

dari pengamatan Poniran.

Menurutnya, sebelum

tukin diterima, penumpang

kalau tertinggal jemputan

marah-marah, padahal

bukan salah pengemudi,

tapi salah penumpang yang

terlambat datang sesuai

waktu yang telah disepakati,

sehingga tertinggal bus

jemputan. “Sekarang kalau

tertinggal tidak ada yang

marah, mereka kemudian

mengejar bus jemputan

dengan ojek atau kendaraan

lain. Penumpang menyadari

bahwa kita harus disiplin

dengan waktu”, ujar muazin

yang bersuara merdu ini.

Fenomena lain, yakni

kekompakan. Menurut

pengemudi yang rajin

shalat jama’ah ini, setelah terima tukin karyawan

lebih kompak, tepat waktu

ketika datang dan tepat

waktu pula dikala pulang,

termasuk karyawan yang

menggunakan bus yang

dikemudinya.

“Hampir 90% penumpang

menggunakan bus

jemputan pergi dan ulang.

Hanya sebagian yang

tidak menggunakan bus

jemputan dikarenakan

sedang dinas luar kota(DL),

keberbagai daerah. Sangat

jarang, bahkan tidak ada

yang berangkat terlambat

belakangan atau pulang

lebih dahulu. Semua kompak

pergi dan pulang pada

waktu yang sama. Bagi saya

sebagai pengemudi juga

lebih mudah dan pasti kapan

pergi dan pulang”, ujarnya

yakin.

Berbeda dengan

sebelumnya, tidak jelas.

Siapa penumpang pergi dan

siapa penumpang pulang.

Berangkat atau tidak, ikut

jemputan atau tidak. Tidak

jelas. Kalau suatu saat

tertinggal, ternyata yang

bersangkutan mau ikut

jemputan, akhirnya marahlah

mereka, karena merasa

ditinggal. Apalagi mereka

merasa membayar iuran

bulanan untuk operasional

kendaraan. “ Sekarang,

kebiasaan lama yang tidak

baik itu hilang, berganti

dengan kedisiplinan yang

tinggi, termasuk ketika

ditawarkan berangkat lebih

awalpun mereka siap, dari

pada terlambat lebih baik

lebih cepat sampai kantor”,

ujar Poniran.

Kondisi KantorSebelum tukin, datang

kantor pukul 07.30 itu pagi

banget. Sehingga kalau

tamu yang berkunjung ke

kantor pukul 08.00 masih

sepi, ruangan banyak

kosong belum berpenghuni.

Sekarang, pukul 07.30

sudah ramai seperti pasar.

Apalagi wilayah lobby

sebagai tempat karyawan

melalukan absensi, hiruk

pikuk dan terburu-buru

mengejar absen.

Sebut saja Fany, merasa

kecewa berat karena

absensinya terlambat

satu menit. “Aku

berharap tidak

terlambat hari

TUKIN PENGARUHI DISIPLIN KERJA


ini, dengan segala daya

dan upaya menembus

kemacetan jakarta, eh

ternyata masih terlambat

juga. Terlambatnya satu

menit lagi, nyesek banget”,

ujarnya kesel.

Rupanya, karyawan

lebih mudah berdisiplin

diatur dengan sistem.

Karena sistem tersebut

bekerja tidak bertoleransi

dengan pelanggaran atau

penyimpangan. Siapa yang

melanggar akan mendapat

hukuman. Hukuman

yang paling tidak

disukai

adalah

pemotongan gaji atau

tunjangan kinerja. Sebab,

umumnya orang bekerja

untuk mendapatkan uang

atau gaji. Tentu tidak ingin

gajinya berkurang.

“Nah bagaimana kalau

sudah berangkat kerja,

hanya terlambat satu menit

sama dengan mereka yang

terlambat 30 menit dengan

potongan 0,5% dari tukin.

Kalau satu menit itu terjadi

pada keterlambatan ke 31

menit potongannya lebih

besar lagi menjadi 1 %,

kan nyesek”, ujar

Fany sambil

ngeloyor

memegang helm.

Bila dilihat

dari absensi, maka

dapat disimpulkan

bahwa karyawan lebih

disiplin dalam kehadiran

setelah mendapat tukin.

Terbukti dari salah

satu rekapitulasi

absensi satuan

kerja Puskom

Publik Kemenkes

dari Januari-Juni 2014,

rata-rata setiap bulannya

sebagian besar diatas 30

persen karyawan hadir

kurang dari pukul 07.30,

sedangkan 20 persen

karyawan hadir 07.30-

08.00, sedangkan lebih

dari pukul 08.00 dibawah

19 persen. Sementara

karyawan yang tidak hadir

dengan keterangan rata-rata

dibawah 10 persen setiap

bulannya.

Gambaran kehadiran

karyawan di atas memang

tidak menggambarkan

kondisi kehadiran seluruh

karyawan Kementerian

Kesehatan, tetapi setidaknya

dapat sebagai gambaran

umum, yang kemungkinan

tidak terlalu berbeda, bahwa

kehadiran karyawan sudah

lebih baik.

Hal ini juga diamini oleh

Kasubag Kepegawaian

dan Umum Okto

Rusdianto, ST

mengatakan,

setelah tukin benar-

benar menjadi kenyataan

mendorong karyawan menjadi

lebih rajin dan disiplin untuk

hadir dan pulang bekerja

tepat waktu. “ Memang kalau

melihat data yang ada tahun

2014, karyawan sudah lebih

baik tingkat kehadirannya

dibanding dengan tahun

2013. Sebab, tahun tersebut,

tukin baru sebagai wacana

dan benar-benar diterima

baru pada akhir tahun 2013”,

ujar Okto.•

SATU LAGI STRAIN POLIOVIRUS BERHASIL DIBERANTAS

TEROBOSAN


FO

XN

EW

S.C

OM


Laporan terbaru

menyebutkan

bahwa satu lagi

strain virus yang

menyebabkan

penyakit

polio berhasil

diberantas di seluruh dunia.

Dalam dua tahun ini

tidak ada laporan baru kasus

polio yang disebabkan oleh

strain virus yang disebut

poliovirus tipe 3 menurut

para peneliti dan Organisasi



dan Pusat Pengendalian

dan Pencegahan Penyakit

Amerika Serikat (Centers

for Disease Control and

Prevention/CDC).

Pemberantasan

poliovirus tipe 3 akan

menjadi “tonggak sejarah”

upaya pemberantasan

polio global, kata para

peneliti dalam laporan yang

diterbitkan 13 November.

Dunia belum bisa

menyingkirkan polio. Ada

tiga strain poliovirus. Meski

penularan poliovirus tipe 2

telah berhenti sejak 1999

dan dalam dua tahun terakhir

sudah tidak ada laporan

kasusnya, tapi penularan

poliovirus tipe 1 masih terjadi

di Nigeria, Pakistan dan

Afghanistan.

Poliovirus menyebabkan

polio atau poliomyelitis,

penyakit yang sangat

menular dan infeksi

sistem syaraf yang tak

tersembuhkan tapi bisa

dicegah dengan vaksinasi.

Pada tahun 1980-

an, virus itu setiap

tahun membunuh atau

melumpuhkan sekitar

350.000 orang di seluruh

dunia.

Namun sejak WHO

meluncurkan Inisiatif

Pemberantasan Polio Global

tahun 1988, jumlah kasusnya

turun 99 persen lebih.

Meski demikian,

karena poliovirus tipe 1

masih menyebar di tiga

negara, penyakit itu masih

mengancam kawasan-

kawasan bebas polio dunia

yang tingkat vaksinasinya

tidak cukup tinggi menurut

WHO.

Poliovirus tipe 1 adalah

strain virus yang paling

jahat, menyebabkan

kesakitan pada satu dari

setiap 200 orang yang

terinfeksi. Jauh lebih tinggi

virulensinya dibandingkan

dengan pliovirus tipe 3 yang

menyebabkan satu per 2.000

orang yang terinfeksi sakit.

Kasus polio terakhir

yang disebabkan oleh strain

poliovirus tipe 3 terjadi

pada bayi umur 11 bulan di

Nigeria, yang menurut WHO,

menjadi lumpuh pada 10

November 2012.

Sejak itu tidak ada lagi

kasus yang dilaporkan

dan virus itu tidak muncul

dalam uji laboratorium yang

dilakukan tim surveilans polio

WHO.

Badan kesehatan dunia

itu masuk melanjutkan

kegiatan surveilans untuk

melihat apakah penularan

poliovirus tipe 3 sudah

benar-benar berhenti,

demikian seperti dilansir

laman LiveScience.•

WW

W.T

HE

IND

YC

HA

NN

EL.C

OM

MODEL MATEMATIKA UNTUK IDENTIFIKASI RISIKO BUNUH DIRI

Hasil studi menunjukkan bahwa satu

model matematis baru bisa digunakan

untuk mengidentiikasi tentara dengan risiko tinggi melakukan bunuh diri.

Para peneliti menganalisis informasi

dari 40.000 lebih tentara Angkatan Darat Amerika

Serikat yang menjalani perawatan di rumah sakit

karena mengalami gangguan jiwa antara tahun

2004 dan 2009.

Sudah diketahui bahwa orang yang masuk

ke rumah sakit dengan diagnosis gangguan jiwa

berisiko tinggi bunuh diri ketika keluar dari rumah

sakit.

Namun tidak akan praktis jika semua orang

yang keluar dari perawatan psikiatri di rumah

sakit harus menjalankan program pencegahan

bunuh diri, karena belum tentu semuanya berisiko

melakukan bunuh diri.

Para peneliti mengatakan, akan lebih praktis

menargetkan program intensif kepada mereka

yang paling berisiko melakukan bunuh diri.

Menurut hasil studi baru, 68 tentara meninggal

dunia karena bunuh diri dalam satu tahun setelah

keluar dari rumah sakit, yang diterjemahkan

menjadi tingkat bunuh diri 264 per 100.000 tentara

yang menjalani perawatan di rumah sakit setiap

tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat bunuh diri di

antara tentara Angkatan Darat Amerika Serikat

yang 18,5 per 100.000 tentara per tahun.

Para peneliti memasukkan informasi dari ile administratif Angkatan Darat dan Departemen

Pertahanan Amerika Serikat ke program komputer

untuk melihat faktor-faktor yang bisa digunakan

untuk memprediksi risiko bunuh diri.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwa algoritma komputer lebih akurat dalam

TEROBOSAN


memprediksi risiko bunuh

diri seseorang dibandingkan

dokter karena tidak seperti

manusia, model komputer

bisa menelaah ratusan

potensi risiko dalam sekali

waktu.

Dalam studi yang baru,

program para peneliti melihat

131 variabel terkait risiko

bunuh diri, dari faktor dasar

seperti gender dan usia

sampai ke yang rinci seperti

apakah orang itu punya

akses ke senjata, pada

tentara yang sebelumnya

menjalani perawatan karena

sakit jiwa atau mengalami

gangguan stres pasca-

trauma.

Studi itu menemukan

lima persen tentara yang

diprediksi menggunakan

model mereka berisiko paling

tinggi melakukan bunuh diri

setelah separuh dari mereka

keluar dari rumah sakit.

“Konsentrasi tinggi risiko

bunuh diri dalam lima persen

pasien rawat inap berisiko

tinggi itu mengejutkan,” kata

salah satu penulis hasil studi

itu, Ronald Kessler, seorang

profesor kebijakan pelayanan

kesehatan di Harvard

Medical School.

MODEL MATEMATIKA UNTUK IDENTIFIKASI RISIKO BUNUH DIRI

Terlebih lagi, sebanyak

lima persen tentara ini juga

berisiko tinggi mengalami

risiko gangguan lain setelah

keluar dari rumah sakit,

termasuk meninggal karena

luka, mencoba bunuh diri

atau kembali dimasukkan ke

rumah sakit.

Faktor yang digunakan

untuk memprediksi kuatnya

risiko bunuh diri adalah

pria, terlambat masuk,

punya senjata api terdaftar,

pernah mencoba bunuh

diri pada masa lalu, serta

aspek perawatan psikiatri

sebelumnya seperti jumlah

resep antidepresan yang

diberikan dalam 12 bulan

terakhir dan gangguan

yang didiagnosis selama

perawatan.

Tingkat bunuh diri di

antara tentara Angkatan

Darat Amerika Serikat

meningkat sejak 2004.

“Meski intervensi dalam

strata risiko tinggi ini tidak

akan menyelesaikan masalah

bunuh diri tentara Angkatan

Darat Amerika Serikat, tahu

bahwa bunuh diri pasca-

perawatan di rumah sakit

jiwa menyumbang 12 persen

dari seluruh kasus bunuh

diri tentara AS, algoritma itu

akan membantu penentuan

target intervensi preventif,”

kata peneliti dalam jurnal

JAMA Psychiatry edisi 12

November.

Namun riset lebih lanjut

masih diperlukan sebelum

dokter bisa menggunakan

model itu. Sebagai contoh,

para peneliti mengatakan,

karena model itu

berdasarkan informasi dari

hanya 68 kasus bunuh diri,

pengujian lebih lanjut perlu

dilakukan menggunakan

data terbaru untuk

mengonirmasi sebagus apa model itu bisa memprediksi

bunuh diri.

Para peneliti juga perlu

mempertimbangkan potensi

bahaya dari model itu

karena menjalani program

pencegahan bunuh diri

intensif bisa mengarah

pada “pengawasan yang

tak sepantasnya” yang bisa

mempengaruhi karir tentara,

kata para peneliti seperti

dilansir laman LiveScience.•


WW

W.F

LIC

KR

.CO

M/G

AG

ES

KID

MO

RE

“Konsentrasi

tinggi risiko

bunuh diri

dalam lima

persen pasien

rawat inap

berisiko

tinggi itu

mengejutkan,”

Ronald Kessler

KOLOM


Wajah Jiman

(74 tahun)

terlihat

sumringah

setelah ia

selesai menjalani operasi

katarak pada mata kirinya.

Dia menutup mata sebelah

kanan dengan tangan, lalu

ia berkata, “padang”, yang

artinya terang.

Kemudian Jiman

menutup mata kiri, kemudian

berkata “peteng”, artinya

gelap. Mata kanan Jiman

memang belum bisa melihat

terangnya cahaya, karena

kataraknya belum dioperasi.

Petani padi yang

tinggal di Desa Pujorahayu,

Kecamatan Belitang,

Kabupaten Ogan Komering

Ulu (OKU) Timur Sumatera

Selatan ini, baru saja

menjalani operasi katarak

dengan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di RSUD

OKU Timur.

Sambil menunggu

operasi mata sebelah kanan

dan adaptasi mata sebelah

kiri, Jiman sudah mulai ke

sawah, melihat tananam

padi, singkong, tomat,

cabe, pisang, coklat dan

memberi makan ikan patin di

kolamnya.

“Kolam ini saya isi 2500

benih patin dan 1500 benih

mujaher. Saya melakukan ini

agar tidak bosan di rumah,

sambil menunggu operasi

mata sebelah kanan satu

bulan lagi,” ujar Jiman dalam

bahasa Jawa medhok.

Jiman adalah satu dari

4 juta lebih pendudukan

Indonesia yang mengalami

katarak. Dari jumlah itu,

penderita katarak yang

mengalami kebutaan

sebanyak 800 ribu orang.

Berdasarkan hasil

survei kebutaan pada usia

lanjut dan Riskesdas 2013,

prevalensi kebutaan masih

di atas 0,5 persen pada

kelompok umur tertentu.

Secara nasional dari semua

kelompok usia, prevalensi

kebutaan sebesar 0,4 persen

dan katarak 1,8 persen serta

severe low vission sebesar

0,9 persen

Apabila dikonversi dalam

jumlah absolut penduduk

Indonesia usia 6 tahun

ke atas maka diperoleh

data: jumlah penderita

kebutaan sebesar 898.856

orang, severe low vission

sebesar 2.022.427 orang dan

penderita katarak 4.044.854

orang.

Menurut dr. Edy, spesialis

mata yang bekerja di RSUD

OKU Timur, dua penyebab

terbanyak gangguan mata

adalah refraksi dan katarak.

Keduanya dapat ditangani

dengan hasil yang baik dan

cost-effective di berbagai

HABIS GELAPTERBITLAH TERANG

Oleh : Prawito

negara termasuk Indonesia.

“Apalagi dengan JKN,

masyarakat dapat dengan

mudah mengatasi masalah

katarak. Satu pekan hampir

80 pasien katarak dapat

dioperasi. Saya bangga

membantu mereka dapat

melihat kembali, setelah

bertahun-tahun tak melihat,”

ujarnya.

Katarak dan Cataract Surgical Rate (CSR)

Katarak atau kekeruhan

lensa mata merupakan salah

satu penyebab kebutaan

terbanyak Indonesia maupun

di dunia. Perkiraan insiden

katarak adalah 0,1 persen

per tahun atau setiap tahun

di antara 1.000 orang

terdapat seorang penderita

baru katarak. Penduduk

Indonesia juga memiliki

kecenderungan menderita

katarak 15 tahun lebih cepat

dibandingkan penduduk di

daerah subtropis. Sekitar 16-

22 persen penderita katarak

di Tanah Air, dioperasi pada

saat berusia di bawah 55

tahun.

Masih banyak penderita

katarak yang tidak

mengetahui jika mereka

menderita katarak. Hal ini

menjadi penyebab dari

tiga terbanyak alasan

penderita katarak belum

operasi. Hasil Riskesdas

2013 menujukan 51,6

persen penderita katarak

belum dioperasi, karena

tidak mengetahui menderita

katarak. Sebanyak 11,6

persen karena tidak mampu

membiayai dan 8,1 persen

karena takut operasi.

Pada 2006 WHO

menyebutkan angka Cataract

Surgical Rate (CSR)

Indonesia berkisar 465. CSR

adalah angka operasi katarak

per satu juta populasi per

tahun. Angka CSR dihitung

melalui pengumpulan data


untuk populasi Indonesia

(estimasi 250 Juta)

adalah sebesar 500.000

operasi katarak per tahun.

Menurut Perdami estimasi

kemampuan operasi katarak

oleh dokter-dokter mata

di Indonesia pertahunnya

berkisar 150.000-180.000.

Perhitungan kasar ini

menunjukkan bahwa untuk

mencapai angka CSR 2000

saja, Indonesia mempunyai

back log operasi katarak

sebesar 320.000-350.000

per tahunnya.

Hasil survey Rapid

Assessment of Avoidable

Blindness (RAAB) di Sulsel

dan NTB mendapatkan

hambatan terbesar penderita

katarak yang tidak dioperasi

katarak adalah tidak adanya

akses untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan mata

khususnya katarak dan

merasa belum memerlukan

tindakan operasi katarak.

Kedua hambatan ini

menunjukkan belum semua

kabupaten/kota mempunyai

layanan kesehatan mata,

khususnya bedah katarak

terutama pada daerah yang

lokasinya jauh. Di samping

itu, kesadaran masyarakat

masih kurang untuk kualitas

kehidupannya dari segi

penglihatan.

Dokter Spesialis Mata (SpM)

Penanganan gangguan

penglihatan membutuhkan

tenaga dokter spesialis mata.

Sampai dengan Desember

2013, jumlah dokter spesialis

mata yang terdaftar di Konsil

Kedokteran Indonesia

(KKI) adalah sebanyak

1.455 orang. Jumlah

dokter spesialis mata yang

terdaftar di Pengurus Pusat

Perdami adalah sebanyak

1.522 orang dan residen

mata sebanyak 612 orang.

Dengan demikian secara

nasional satu dokter

spesialis mata rata-rata

melayani lebih dari 160.000

penduduk.

Angka ini masih

sangat jauh dibandingkan

standard WHO, yaitu

1:20.000. Persebaran

spesialis mata juga belum

merata. Seharusnya setiap

kabupaten/kota setidaknya

terdapat seorang dokter

spesialis mata untuk

memudahkan akses

masyarakat. Namun jika

dilihat jumlah dokter dan

jumlah kabupaten/kota di

masing-masing provinsi

terlihat ada provinsi yang

jumlah dokter spesialis

mata kurang dari jumlah

kabupaten/kota dan

sebaliknya terdapat provinsi

yang memiliki dokter spesialis

mata yang banyak. Seperti

DKI Jakarta, mempunyai

rasio dokter spesialis mata

per kasus 86, sedangkan

NTT mempunyai rasio 4,430.

Sangat tidak merata.

Selanjutnya jika jumlah

dokter SpM disandingkan

dengan kasus kebutaan,

maka terlihat rasio terbesar

terdapat pada Provinsi

Sulawesi Barat (1:4.000

kasus kebutaan), Provinsi

NTT (1: 4.000 kasus) dan

Provinsi Lampung (1: 1.700

kasus). Sedangkan Rasio

terkecil terdapat di Provinsi

DKI Jakarta (1: 86 kasus),

Provinsi DI Yogyakarta (1:

105 kasus) dan Provinsi

Sumatra Barat (1: 205

Kasus).

Jika kebutuhan tenaga

Dokter SpM dikaitkan

dengan standard yang

diberlakukan oleh WHO,

yaitu perbandingan 1:20.000

penduduk maka terlihat

belum ada satu provinsi pun

di Indonesia yang memenuhi

syarat tersebut. Hanya DKI

Jakarta saja yang mendekati

kriteria WHO tersebut.

Pertanyaanya, bisakah

pertumbuhan dokter

Spesialis Mata berpacu

dengan percepatan

bertambahnya kasus katarak

baru sebesar 250.000

penduduk per tahun?

Problematika ini harus

dicarikan jalan keluarnya

sesegera mungkin.

Di samping pengobatan,

pemerintah juga harus

terus menggiatkan

program promotif dan

preventif agar katarak

bisa dicegah. Sekurang-

kurangnya pemerintah bisa

memperlambat percepatan

bertambahnya kasus baru

katarak dan kebutaan. Inilah

tantangan masa depan kita

semua. Mengubah penderita

katarak yang “gelap” menuju

terbit “terang” di mata

mereka.•

jumlah operasi katarak yang

telah dilakukan per tahun di

suatu daerah per negara per

satu juta populasi.

Data 2006 itu adalah

data terbaru. Sampai saat

ini belum ada data lagi

yang menyebutkan berapa

sebenarnya angka CSR

Indonesia.

Hal ini kemungkinan

karena belum adanya sistem

pengumpulan data operasi

katarak yang baik dan belum

ada sistem pelaporan yang

baik pula. Persatuan Dokter

Mata Indonesia (Perdami)

pernah menyebutkan pada

pertemuan tahun 2012

bahwa kemungkinan angka

CSR Indonesia berkisar

700-800, namun ini tentunya

memerlukan pembuktian

data yang baik.

Bila kita mengacu pada

indikator CSR, katakan

Indonesia mentargetkan

CSR 2000, maka diperlukan

jumlah operasi katarak

POTRET


Menurut dr. Mohamad Subuh, MPPM,

kepemimpinan yang kuat adalah

pengaruh. Tak kurang tak lebih. Dia

menjadikan prinsip itu sebagai pegangan

selama memimpin Direktorat Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mohamad Subuh mengatakan kepemimpinan yang kuat

akan terbangun melalui kemitraan. “Kemitraan yang dibangun

dalam koridor sinergitas,” kata Direktur Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) yang dilantik

pada 17 Oktober 2014 itu.

Dokter yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris

Direktorat Jenderal P2PL itu berusaha membangun kemitraan

internal lewat pertemuan-pertemuan koordinasi dengan pejabat

di lingkungannya.

“Terus menerus kita rapat dengan teman-teman untuk

merumuskan bagaimana bisa mencapai program-program kita,

baik program prioritas yang sifatnya nasional, regional, maupun

internasional, global,” katanya.

Pria kelahiran Pontianak itu juga berusaha membangun

kemitraan lintas sektor dengan membuka komunikasi dan

menjalin kerja sama dengan pejabat-pejabat eselon I di

kementerian atau institusi lain.

“Sebagai pejabat eselon I, counterpart kita juga eselon

1, kita harus bangun komunikasi terbuka supaya kita punya

kesempatan lebih luas untuk menggerakkan sektor lain di luar

sektor kesehatan,” katanya.

dr. Mohamad Subuh, MPPM

BEKERJA MEMBANGUN KEMITRAAN SEHAT


BEKERJA MEMBANGUN KEMITRAAN SEHAT

POTRET


Kemitraan lintas sektor,

menurut dia, sangat penting

dalam pengendalian penyakit

karena masalah-masalah

kesehatan berkaitan dengan

determinan kesehatan.

“Determinan yang paling

banyak itu justru yang

non-kesehatan, misalnya

masalah demam berdarah

atau malaria. Hal-hal ini kan

sebenarnya diakibatkan

oleh sesuatu yang sifatnya

non-kesehatan seperti

drainase yang kurang baik,

infrastruktur yang kurang

baik yang membuat air bersih

tergenang,” jelasnya.

Ia juga menekankan

pentingnya upaya untuk

menggerakkan sektor-sektor

non-kesehatan dalam upaya

pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan.

“Determinan non-

kesehatan yang harus kita

gerakkan, dan kita enggak

usah malu-malu, sowan

saja. Rencana saya juga

akan sowan ke Dirjen

Imigrasi supaya mereka

bisa memahami dan

bersama-sama mengatasi

permasalahan Ebola atau

penyakit menular lainnya.

Lalu ke PU, Kemenag,

Pendidikan, Perhubungan.

Semua memang harus kita

ajak berpartisipasi aktif,”

paparnya.

Dia juga menekankan

bahwa kerja sama lintas

sektor dalam pengendalian

penyakit maupun penyehatan

lingkungan akan berhasil jika

dilakukan lewat kemitraan,

bukan sekedar peran serta.

“Kemitraan adalah

partisipasi yang sifatnya

sharing. Jadi misalnya

Kementerian PU punya dana

untuk pembangunan, tapi dia

tak punya dana untuk pantau

kualitas air. Oke, pemantauan

kualitas dan pembinaan

sumber dayanya dari kami,

kata orang dari kesehatan...

Itu yang disebut kemitraan,”

katanya.

Kemitraan antar

pelaksana program dan antar

lembaga, menurut dia, sangat

diperlukan untuk menghadapi

tantangan besar dalam

upaya pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan

seperti munculnya penyakit-

penyakit menular baru,

penyakit lama yang kembali

lagi seperti Ebola, serta tren

peningkatan penyakit tidak

menular.

Dalam menghadapi

tantangan-tantangan itu,

pemerintah menjalankan

program-program

pembangunan kesehatan,

termasuk pengendalian

penyakit dan penyehatan

lingkungan, mengacu pada

rencana pembangunan

jangka menengah dan jangka

panjang nasional.

“Di situ ada patron-patron

yang harus kita selesaikan

tahap demi tahap... Masing-

masing item dari kegiatan ini

tentunya harus direalisasikan

dengan kita bersinergi,”

katanya.

“Saya kira kalau kita

bisa merangkainya dengan

kemitraan maka kita akan

menghasilkan achievement

bersama sesuai dengan

rencana pembangunan

jangka menengah nasional,”

katanya.

Ia menjelaskan pula

bahwa kunci kemitraan

adalah sinergi dan untuk

mencapai keselarasan itu

ada tiga syarat yang mutlak

harus dipenuhi yakni saling

percaya, komunikasi terbuka

dan inovasi.

Dia menambahkan, rasa

saling percaya akan tumbuh

jika pihak-pihak yang bermitra

saling terbuka, disiplin dan

bekerja profesional.

“Sekali lagi intinya


adalah saling percaya,

komunikasi terbuka, dan

inovasi. Saya pegang prinsip

itu lama, 23 tahun atau 24

tahun, baik waktu bekerja

di daerah maupun pusat.

Dan seharusnya dengan

itu kemitraan bisa dibangun

untuk mendukung program-

program kita,” katanya.

Tiga PrioritasMohamad Subuh

menjelaskan Direktorat



Lingkungan punya tiga

prioritas yakni mengendalikan

penyakit menular,

menanggulangi penyakit tidak

menular, dan menyehatkan

lingkungan.

Dalam upaya

pengendalian penyakit

menular, pemerintah harus

berusaha mengendalikan

penyakit-penyakit menular

yang masih menjadi beban

seperti tuberkulosis, malaria,

demam berdarah dengue, lu burung dan HIV/AIDS. Selain

itu pemerintah juga harus

mencegah penyakit-penyakit

yang muncul di kawasan lain

seperti sindrom pernafasan

Timur Tengah akibat virus

corona baru atau MERS-CoV

dan Ebola masuk ke dalam

negeri.

Selain itu, ia menjelaskan,

pemerintah juga harus

mengantisipasi dampak

perubahan iklim pada

perubahan pola penyakit atau

transisi epidemiologi.

“Kalau bicara penyakit,

kita bicara siklus kehidupan,

dari belum hamil, hamil,

melahirkan, sampai tua itu

terus bersinggungan dengan

penyakit. Jadi bagaimana kita

memutus rantai yang ada,”

katanya.

Sementara dalam

menanggulangi penyakit tidak

menular, ia menjelaskan,

pemerintah memfokuskan

program pada lima penyakit

yang paling banyak

menimbulkan kematian yakni

penyakit jantung, stroke,

hipertensi, diabetes melitus,

dan kanker.

Dalam pengendalian

penyakit tidak menular,

menurut dia, yang terpenting

adalah mengendalikan faktor-

faktor risiko dan untuk itu

diperlukan kerja sama lintas

sektoral.

“Karena kita bermain di

faktor risiko, maka itu akan

tergantung pada bagaimana

kita bisa mengendalikan,

memantau faktor risiko itu

terus menerus. Misalnya

kita bicara soal penyakit

jantung, faktor risikonya apa?

Makanan lemak, kurang

olahraga, stres, merokok.

Nah kalau kita lari ke risiko

itu kita lebih banyak bicara

lintas program dan lintas

sektor. Kemitraan lagi yang

dibutuhkan,” katanya.

Pelibatan sektor

non-kesehatan dalam

pengendalian penyakit

tidak menular antara lain

dilakukan dalam upaya

mengurangi dampak rokok

terhadap kesehatan, yang

dilakukan dengan mendorong

pemerintah daerah

menetapkan aturan tentang

Kawasan Tanpa Rokok serta

memberlakukan aturan

yang mewajibkan industri

memasang peringatan

bergambar seram pada

kemasan produknya.

“Penyakit tidak menular

faktor risikonya antara lain

LGG (lemak, gula, garam)

terlalu banyak. Teorinya kan

kita boleh makan garam

satu sendok teh sehari, gula

empat sendok teh boleh dan

lemak lima sendok makan.

Tapi apa mungkin itu kita

kontrol. Kalau rokok bisa

kita pasang peringatan,

tapi kalau makanan agak

susah, apakah nanti semua

restoran Padang kita minta

pasang lebel ‘Hati-hati makan makanan Padang

bisa menyebabkan kolesterol

tinggi, hipertensi, dan

stroke...?”

Kementerian Kesehatan,

ia menjelaskan, berusaha

menjalankan intervensi yang

paling tepat untuk mengatasi

masalah penyakit tidak

menular.

Sementara upaya-upaya

penyehatan lingkungan

difokuskan pada pelaksanaan

program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

yang mencakup lima pilar,

yakni stop buang air besar

sembarangan; cuci tangan

pakai sabun; pengelolaan

air minum/makanan rumah

tangga; pengelolaan

sampah rumah tangga; dan

pengelolaan limbah cair

rumah tangga.

“Kemudian kita jaga

kualitas lingkungan dan juga

tempat-tempat pengolahan

makanan dan limbah,

termasuk limbah rumah sakit

dan radiasi,” katanya.

Alumnus program master

kebijakan publik di University

Southern California itu

mengatakan bahwa upaya

untuk menjalankan ketiga

program prioritas itu harus

ditunjang dengan tiga hal

yakni surveilans yang kuat,

sistem imunisasi, dan sistem

karantina kesehatan sebagau

upaya cegah tangkal.

Belum Cukup “Kita mengerti 40 persen

orang bisa sehat dan sakit

tergantung pada kesehatan

lingkungannya. Karena

itu tentunya kita mesti

memperhatikan kesehatan

lingkungan, apakah itu

lingkungan perumahan,

lingkungan rumah tangga,

atau lingkungan pekerjaan.

Seperti ruangan ini, belum

tentu AC-nya bagus, saya

agak-agak lu dua hari ini, mungkin sudah saatnya

orang BBTKL periksa AC-

nya,” kata M. Subuh lalu

tertawa.

“Lalu yang sudah

dilakukan untuk menyehatkan

lingkungan, apakah sudah

cukup? Ternyata belum.

STBM baru mencakup 30

persen dari kabupaten/kota

yang melakukannya secara

penuh,” tambah dia.

Masih ada 70 persen

kabupaten/kota yang belum

sepenuhnya menjalankan

kelima pilar STBM,

yakni menghilangkan

kebiasaan buang air

besar sembarangan serta

menggerakkan warga untuk

mencuci tangan pakai

sabun, mengelola air minum/

makanan rumah tangga,

mengelola sampah rumah

tangga, dan mengelola

limbah cair rumah tangga.

Kalau bicara penyakit, kita bicara siklus kehidupan, dari belum hamil, hamil, melahirkan, sampai tua itu terus bersinggungan dengan penyakit. Jadi bagaimana kita memutus rantai yang ada.

POTRET


Pemerintah pusat

masih harus bekerja keras

mendorong pemerintah

daerah menerapkan semua

pilar dalam STBM sehingga

pada akhir 2019 seluruh

kabupaten/kota sudah

menjalankan program itu

secara penuh.

Dia juga menekankan

pentingnya menjalankan

program-program spesiik seperti kota/kabupaten sehat

serta fasilitas publik sehat

seperti pelabuhan sehat,

bandara sehat, dan pasar

sehat.

Selain itu, yang juga tak

kalah penting, menurut dia,

adalah membangun budaya

bersih dan sehat dengan

mendorong penyediaan

fasilitas cuci tangan

menggunakan sabun pada

air mengalir di tempat-tempat

umum, termasuk di pinggir

jalan, tempat para pedagang

kaki lima menjajakan

makanan.

“Semua harus ditunjang

budaya bersih, perilaku

bersih, cuci tangan pakai

sabun pada air mengalir

minimal 20 detik itu bisa

menjadi pemutus rantai

penularan penyakit,” katanya.

“Di pinggir jalan, ini

salah satu yang akan saya

gerakkan, kalau ada bakti

sosia tolong dibuatkan tempat

air dengan keran. Bagikan

itu ke orang pinggir jalan.

Karena selama ini dia cuci di

situ, cuma ada satu ember

air. Bayangkan, E. Coli,

Rotavirus dan segala macam

kuman penyebab penyakit

bisa ada di situ,” kata M.

Subuh, yang sekarang

hanya jajan di warung makan

dengan tempat cuci piringnya

menggunakan keran.

“Ini bentuk teknologi

preventif, kita kembangkan.

Toh sama saja, air bisa

dalam ember, tinggal bikin

keran atau keran pancar

biar lebih hemat. Itu

jelas memutuskan rantai

penularan penyakit. Soalnya

banyak yang menular lewat

orofecal, hepatisis, thypoid,

diare, kolera...dan hal-hal

sederhana seperti ini bisa

sangat bermanfaat,” kata

pria yang kemana-mana

membawa tisu basah

antiseptik itu.

Dia juga berencana

memasukkan upaya-upaya

preventif-promotif lewat

program-program lintas

sektor yang sedang dan akan

berjalan.

“Contohnya sekarang

ada KIS, di situ sudah

dimasukkan upaya

pencegahan, selanjutnya

bagaimana kegiatan-kegiatan

ini bisa sinergis dengan

upaya-upaya pelayanan yang

selama ini sudah berjalan,”

katanya.

Peluang lainnya, menurut

dia, adalah pemberlakuan

Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang

Desa, yang antara lain

mengamanatkan penyediaan

dana untuk pembangunan

desa.

“Dikatakan akan ada dana

yang diberikan kepada desa

antara Rp800 juta sampai

Rp1,4 miliar. Kita akan lihat

bisa enggak kita bermitra

dengan Kemendagri dan

Wali Kota supaya bisa ada

alokasi untuk pembiayaan

kesehatan. Untuk apa? Untuk

merangsang masyarakat

membuat jamban misalnya,

atau kegiatan-kegiatan STBM

yang lain.”

Tiga Hal KrusialMohamad Subuh

mengatakan saat ini ada

tiga hal krusial yang harus

dilakukan Direktorat Jenderal

Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

yakni yang menyangkut

kesisteman surveilans,

sumber daya manusia

dan inovasi teknologi

pencegahan.

Menurut dia,

kekuatan Direktorat



Lingkungan seharusnya

terutama bertumpu pada

surveilans, pengamatan

dan pengawasan terhadap

apapun yang berkaitan

dengan kesehatan.

Ia mengatakan bahwa

harus ada sistem surveilans

yang kuat dari tingkat pusat

sampai ke puskesmas

untuk memantau potensi

munculnya gangguan

kesehatan masyarakat sedini

mungkin supaya upaya

antisipasi juga bisa dilakukan

secepat mungkin.

“Ibaratnya, bagaimana

jarum jatuh di puskesmas

orang di pusat bisa langsung

tahu. Artinya ada satu titik

gejala penyakit pun di

puskesmas, di pusat kita

tahu,” katanya.

Pembentukan sistem

surveilans yang kuat, ia

menjelaskan, membutuhkan

kerja sama lintas sektor dan

antara pusat dan daerah.

Ia juga menekankan

bahwa yang terpenting

dalam pembangunan sistem

surveilans yang kuat adalah

kepatuhan, bukan alat atau

teknologi penunjang.

“Nah untuk yang sifatnya

kepatuhan seperti itu, harus

ada komitmen bersama...

Jadi masalah kesisteman ini

masalah komitmen,” katanya.

Ia lantas mencontohkan

kasus dugaan infeksi virus

Ebola yang terjadi baru-baru

ini.

“Sistemnya bagus dan

sudah berjalan tapi masih

belum optimal sehingga baru

h+2 kita tahu. Sebenarnya

kita harusnya tahunya sama-

sama. Kalau hari ini ada

suspect Ebola jam 14.00,

minimal kita tahu jam 14.30.

Nah ini yang harus kita bikin.

Alat bukan halangan karena

kita terima kok SMS dan cara

komunikasi cepat lainnya.”

Masalah krusial dalam

pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan yang

lain, menurut dia, adalah

ketersediaan tenaga-tenaga

dengan keahlian khusus.

“Kalau di tentara maka

P2PL ini adalah pasukan

khusus atau pasukan khas.

Artinya dia harus punya

tenaga spesiik. Misalnya tenaga sanitarian yang bisa

menjalankan fungsi dengan

Kalau di tentara maka P2PL ini adalah pasukan khusus atau pasukan khas. Artinya dia harus punya tenaga spesiik. Misalnya tenaga sanitarian yang bisa menjalankan fungsi dengan benar, epidemiolog yang bisa melakukan surveilans, atau kegiatan mata-mata, dengan baik sebelum pasukan turun.


benar, epidemiolog yang bisa

melakukan surveilans, atau

kegiatan mata-mata, dengan

baik sebelum pasukan turun,”

katanya.

Tenaga-tenaga dengan

keahlian dan ketrampilan

khusus seperti entomolog,

parasitolog, inspektur

kesehatan, tenaga gizi,

dan tenaga kesehatan

lingkungan untuk mendukung

program dan kegiatan

pencegahan, pengendalian,

penanggulangan dan

pemberantasan penyakit.

“Sekarang pasukan kita

enggak cukup, terutama

yang ada di provinsi dan

kabupaten kota,” katanya.

Ia lantas menuturkan

bahwa selama menemani

Menteri Kesehatan melakukan

kunjungan kerja ke berbagai

daerah, dalam setiap sesi

tanya jawab, gubernur dan

bupati hanya selalu meminta

tambahan dokter, dokter

spesialis dan bidan.

“Enggak ada yang minta

epidemiolog, sanitarian...

Padahal setelah kita cek,

menyedihkan. Epidemiolog

enggak ada. Saya pernah cek

ya, dari 510 kabupaten/kota

mungkin hanya 20 persen

saja yang punya tenaga

epidemiologi,” katanya.

Padahal keberadaan

tenaga-tenaga spesiik seperti epidemiolog,

sanitasian, tenaga gizi,

parsitolog, dan entomolog

sangat penting untuk

mendeteksi sejak dini potensi

masalah kesehatan dalam

masyarakat, melakukan

surveilans, melihat tren

penyakit.

Ia menjelaskan awalnya

ketersediaan tenaga-

tenaga dengan keahlian

dan ketrampilan khusus

itu cukup banyak, namun

kemudian makin berkurang

dan kepeminatannya

makin rendah karena

mereka akhirnya tidak

bisa menjalankan fungsi

sebagaimana mestinya.

“Selanjutnya kita akan

meningkatkan peran dan

fungsi mereka di bagian

fungsional. Itu harus

diperkuat dengan adanya

jabatan fungsional untuk

mereka, supaya mereka

juga bisa dapat bonus dari

kenaikan pangkat cepat,

tunjangan, dan peluang

meningkatkan diri lewat

kursus atau pendidikan

lanjutan,” katanya.

“Saya juga sudah

bicara dengan Kepala

Badan PPSDM untuk

mengembangkan D1 atau

D3 untuk tenaga asisten

epidemiologi, entomolog,

tenaga kesesehatan

lingkungan, parasitolog,”

katanya.

“Dan harus bicara dengan

Menpan untuk formasi. Dan

daerah juga harus kasih slot,”

tambah dia.

Ia menjelaskan pula

bahwa Kementerian

Kesehatan punya program

Field Epidemiology Training

Programs (FETPs) dan akan

mempromosikan program itu

ke pemerintah daerah supaya

mereka mengirimkan tenaga-

tenaga kesehatan di daerah

untuk menjalani program

pelantikan epidemiologi.

“Kalau satu kabupaten

punya dua epidemiolog saja,

kalau ada 400 kabupaten/

kota, maka harus ada 800

epidemiolog. Kita sudah

bekerja sama dengan

universitas untuk memperluas

daya tampung program

pelatihan,” katanya.

Tentang inovasi

teknologi pencegahan, ia

menjelaskan, selanjutnya

perlu dikembangkan inovasi

teknologi tepat guna untuk

mendukung upaya-upaya

seperti sanitasi dan kuratif.

“Kalau kita bisa

mewujudkan tiga itu saja,

dengan dukungan lintas

sektor dan lintas program,

kita semua bisa tenteram dan

damai. Jadi kalau ada gejala

tertentu tidak gedubragan

lagi,” katanya.

Dia menyadari bahwa

membangun sistem

surveilans, mengembangkan

sumber daya manusia,

dan menciptakan inovasi

teknologi pencegahan tidak

mudah dilakukan.

“Tapi minimal kita bisa

punya roadmap kapan

ini bisa dilaksanakan,

bagaimana caranya, seperti

apa pendanaannya,” katanya.

Semua itu menurut

dia diperlukan untuk

mencapai cita-cita

pengendalian penyakit,

yakni mengendalikan

penyakit, mengeliminasi

atau mengurangi prevalensi

penyakit dengan jumlah

tertentu, mengeradikasi atau

meng-nol-kan penyakit, dan

menerapkan stategi untuk

mengakiri keberadaan semua

penyakit.

“Sekarang kan kita baru

capai dua eradikasi, yang

nol cacar dan polio. Masih

banyak PR, eliminasi kusta,

eliminasi malaria, eliminasi

TB, eradikasi frambusia,

eradikasi ilaria dan lain-lain,” demikian Mohamad Subuh.••

ANTA

RA

UNTUK RAKYAT


Komisi IX DPR

meminta

penjelasan rinci

dari pemerintah

mengenai Kartu

Indonesia Sehat (KIS).

Ketua Komisi IX DPR

Dede Yusuf mengatakan

sampai sekarang parlemen

belum mendapat penjelasan

dari pemerintah tentang

program yang diluncurkan

Presiden Joko Widodo pada

3 November itu.

Politisi Partai Demokrat

itu mengatakan seluruh

program pemerintah harus

memiliki payung hukum yang

disepakati bersama DPR.

Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional yang juga

mengatur tentang Jaminan

Kesehatan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan


Sosial, menurut dia, bisa

menjadi payung hukum

pelaksanaan program KIS.

“Salah satu klausul dalam

Undang-Undang BPJS

adalah adanya produk-

produk lain. Karena itu saya

berasumsi KIS adalah salah

satu produk BPJS,” katanya

seperti dilansir kantor berita

ANTARA pada Selasa (4/11).

“Menurut yang saya

dengar dari pemberitaan di

media, beberapa menteri

mengatakan penyelenggara

KIS adalah BPJS. Namun,

katanya lebih diperluas.

Karena itu saya berasumsi KIS

ini adalah penyempurnaan dari

program BPJS dari program

Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono,” tuturnya.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Di tengah perbincangan

Menteri Kesehatan Prof.

Dr. dr. Nila Farid Moeloek,

Sp.M (K) dengan peserta

kegiatan kampanye peduli

kesehatan menjawab salah

satu pertanyaan peserta

mengenai program baru

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

untuk Kesehatan Ibu dan

Anak, Menkes menyatakan

tidak ada program baru.

Namun, dengan adanya

jaminan akan mendorong

masyarakat untuk bersalin

ditolong oleh tenaga

kesehatan dan dilakukan di

fasilitas kesehatan.

“Dengan bersalin di

Fasyankes dan ditolong

Nakes, akan mempercepat

akses ibu dan bayi dalam

mencapai penanganan

yang adekuat apabila terjadi

komplikasi”, ujar Menkes.

Pada kesempatan

tersebut, Menkes

menerangkan bahwa KIS

merupakan perluasan

cakupan kepesertaan dari

fakir miskin dan orang tidak

mampu, yang datanya belum

termasuk ke dalam jumlah

86,4 juta jiwa penerima

bantuan iuran (PBI) Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN),

yaitu: para gelandangan,

pengemis, orang dan anak

terlantar, penghuni panti dan

lembaga pemasyarakatan,

serta bayi yang lahir dari

peserta PBI.

Menkes juga menegaskan

bahwa KIS juga memberikan

manfaat yang lebih luas dari

JKN, yaitu upaya promotif

dan preventif serta deteksi

dini yang sebelumnya belum

tercover JKN, seperti gizi,

imunisasi dan pelayanan

Posyandu.

Kepada para ibu hamil,

Menkes berpesan enam

hal, yaitu: 1) Lakukan

perencanaan persalinan

dengan baik pada saat

kehamilan, untuk itu

ajak tenaga kesehatan

berdiskusi tentang apa

yang perlu dipersiapkan;

2) Bersalinlah di fasyankes

yang berkualitas; 3) Pelajari

bagaimana dan kemana

mencari pertolongan

apabila ibu dan bayi sakit;

4) Pastikan sudah terdaftar

menjadi peserta BPJS

Kesehatan; 5) Ikut program

Keluarga Berencana (KB)

segera setelah bersalin;

dan 6) Libatkan keluarga

dan masyarakat agar

mempunyai tanggung jawab,

sehingga dapat memiliki

kesadaran bahwa semua

dapat melaksanakan upaya

pencegahan kematian ibu

dan bayi di lingkungannya

masing-masing.• (Pra)

KOMISI IX

DPR MINTA

PENJELASAN

SOAL KIS


Anggota DPR Komisi IX

DPR Budi Supriyanto

mengatakan program Kartu

Indonesia Sehat (KIS)

jangan sampai tumpang

tindih dengan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang

dikelola oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau transformasi ke KIS tentunya

harus ada data terlebih dahulu tidak

kemudian langsung disebarkan, sebab

akan menjadi tumpang tindih. Jangan-

jangan yang sudah punya BPJS tiba-

tiba dapat lagi KIS,” katanya di kompleks

parlemen Jakarta, Selasa (4/11).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan

Komisi IX DPR akan melakukan

pengawasan untuk memastikan

program JKN tepat sasaran dan tidak

tumpang tindih dengan KIS.

Ia juga mengatakan program JKN

saja masih memerlukan perbaikan

dalam pendataan.

“BPJS masih kita evaluasi, kami

sering menjumpai orang yang mampu

dapat kartu BPJS atau Jamkesmas dan

yang tidak mampu tidak dapat BPJS

atau Jamkesmas. Jadi orang yang

mampu malah dapat BPJS, sementara

yang tidak mampu malah tidak dapat.

Dan ini harus segera dievaluasi,”

katanya.

Pemerintah, menurut dia, harus

membahas pelaksanaan program KIS

dan JKN bersama DPR.

Ia menambahkan, “BPJS itu

berdasarkan keputusan pemerintah

dan DPR menganggarkan Rp19 trilliun

untuk 86 juta jiwa yang tidak mampu,

sehingga harus ada pembahasan

serius terkait BPJS Kesehatan dan

KIS.”•

DPR: KIS JANGANTUMPANG TINDIH DENGAN JKN

DARI DAERAH


Puskesmas Simpur

yang berada

di Jl. Tamin 69

Bandarlampung,

Provinsi

Lampung, sudah banyak

menerima penghargaan.

Puskesmas di depan

Pasar Tamin itu telah

memperoleh berbagai

penghargaan baik dari

Wali Kota Bandarlampung

maupun dari Gubernur

Lampung, antara lain

penghargaan sebagai

Puskesmas Terbersih,

Puskesmas dengan Balai

Sehat Terbaik, Puskesmas

Berprestasi, dan Puskesmas

Terbaik se-Bandar Lampung.

Kepala Puskesmas

Simpur dr. Evi Mutia

mengatakan keberhasilan

Puskesmas ini menorehkan

banyak prestasi karena

penerapan pelayanan yang

profesional dan ke depannya

akan terus ditingkatkan

apalagi dengan adanya

program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

Puskesmas ini

menggunakan sistem online

pendataan peserta JKN

yang dikelola oleh Badan


Sosial (BPJS) Kesehatan

ini. “Sistem online ini Juga

untuk mengetahui anggota

yang tercakup kapitasi

Puskesmas,” katanya.

Sayangnya sistem online

ini masih sering terganggu

dan sulit diakses. “Sistem

online-nya masih suka

on-off alias lemot, mungkin

karena di pagi hari semua

mengaskes sehingga tidak

connecting atau mungkin

ada faktor lainnya,” katanya.

Ia menambahkan,

Puskesmas tetap melayani

pasien yang membutuhkan

pelayanan sekalipun mereka

tidak tercakup dalam kuota

kapitasi JKN Puskesmas.

“Jika kunjungan pertama

diketahui bukan kapitasinya,

PUSKESMAS SIMPUR BERUSAHA UNGGUL DALAM PELAYANAN

Pembangunan rs di bantaeng


PUSKESMAS SIMPUR BERUSAHA UNGGUL DALAM PELAYANAN

dr. Evi Mutia.keberhasilan Puskesmas

ini menorehkan banyak prestasi karena penerapan

pelayanan yang profesional dan ke depannya akan terus ditingkatkan.

kami tetap melayani, setelah

itu kami memotivasi untuk

ke Puskesmas yang sesuai

daerahnya. Jika pasien

ingin tetap ke mari ya, kami

sarankan untuk mengubah

PPK Pertamanya ke

Puskesmas ini, sehingga

sesuai dengan aturan yang

ada di BPJS Kesehatan,”

jelasnya.

“Letak Puskesmas

Simpur yang strategis

membuat beberapa pasien

yang lewat mampir ke

Puskesmas rawat inap ini,

ada pasien yang dari kecil ke

Puskesmas ini, sembuhnya

di sini, dia tidak mau jika

disuruh ke Puskesmas

lain yang sesuai dengan

daerahnya. Hal-hal- seperti

itu tidak mungkin kami tolak,”

tambah dia.

Puskesmas yang

memiliki tiga dokter umum

dan dua dokter gigi ini juga

menyediakan pelayanan

untuk orang lanjut usia.

Setiap hari pasien yang

mengunjungi Puskesmas

rawat inap ini antara 100

hingga 150 orang. Jumlah itu

menurut kepala Puskesmas

tidak terlalu banyak karena

Puskesmasnya diapit oleh

dua Puskesmas rawat inap

yang lain, yakni Puskesmas

Rawat Inap Gedong Air dan

Puskesmas Rawat Inap

Kemiling.

Petugas Puskesmas

Simpur biasanya merujuk

pasien yang membutuhkan

pelayanan kesehatan

lanjutan ke Rumah Sakit

DKI dan Rumah Sakit Bumi

Waras.•

DARI DAERAH


PELAYANAN JKN DI RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK


PELAYANAN JKN DI RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK

Seperti rumah sakit-rumah

sakit lain yang menjadi

rujukan pelayanan

program Jaminan

Kesehatan Nasional

(JKN), Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. H. Abdul Moeloek Lampung terus

berusaha melakukan penyesuaian

untuk memberikan pelayanan

sesuai dengan standar sistem

yang baru, sekaligus berupaya

menyosialisasikan program

jaminan kesehatan tersebut kepada

masyarakat pengguna layanannya.

Direktur Rumah Sakit Abdul

Moeloek dr. Heri Joko, MKM

mengatakan bahwa secara

keseluruhan pelaksanaan program

JKN di rumah sakitnya berjalan

lancar meski masih ada beberapa

kendala teknis yang masih dihadapi.

“Secara prinsip lebih lancar tapi

secara keteknisan ada beberapa

kendala. Kesulitan yang sering

dijumpai di lapangan yaitu tentang

persyaratan,” katanya.

Ia menjelaskan, meski sejak

1 Januari 2014 program jaminan

kesehatan itu sudah dijalankan,

belum semua masyarakat

mengetahui persyaratannya

sehingga masih ada yang datang

ke rumah sakit untuk mendapatkan

pelayanan tanpa membawa syarat

lengkap.

“Tapi, kalau pun persyaratannya

kurang kami tetap layani.

Namanya juga masyarakat

datang dalam keadaan sakit dan

butuh pertolongan. Setelah kami

sampaikan bahwa persyaratannya

kurang dan harus dipenuhi mereka

pun jadi tahu dan mau memenuhi

syarat yang kurang. Kami yang

penting menolong dulu,” katanya.

Kondisi yang demikian, menurut

dia, terjadi karena program jaminan

kesehatan yang dikelola oleh

Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan itu belum

tersosialisasi dengan baik. Namun,

seiring dengan berjalannya waktu,

sosialisasi program itu mulai

membaik dan cakupannya meluas.

“Setelah itu kami agak saklek

karena ada aturannya dan pasien

juga tahu, kecuali kasus emergensi.

Dan kecuali kalau rawat jalan, itu

harus rujukan berjenjang,” katanya.

“Kita sebagai petugas juga harus

komunikatif untuk menginformasikan,

jika syarat tidak lengkap, misalnya

DARI DAERAH


tidak dengan rujukan,

kami menginformasikan

mereka bisa menggunakan

fasilitas umum, yaitu yang

membayar dan masyarakat

juga mau dan mengerti.

Tapi kita menginformasikan

bahwa sejak 1 Januari 2014

aturannya seperti ini. Satu

dua ada yang komplain tapi

jika diberi informasi tentang

aturannya mereka juga

menyadari,” jelasnya.

Ia menjelaskan pula

bahwa sejak 1 Agustus 2014,

biaya persalinan sampai

bayi keluar dari rumah sakit

dan pemeriksaan ulang

setelahnya tidak dibiayai

lagi oleh BPJS Kesehatan,

kecuali jika nama bayi sudah

terdaftar.

“Karena masalahnya

mendadak dan biasanya

bayi belum dikasih nama

sehingga belum terdaftar

di BPJS, sedangkan

masyarakat banyak yang

belum tahu. Begitu datang

ke sini harus bayar karena si

anak belum terdaftar sebagai

anggota BPJS,” katanya.

Ia lantas menuturkan

kasus-kasus dalam

pelayanan JKN di rumah

sakit yang terjadi karena

pemahaman yang kurang

soal pelayanan program

jaminan kesehatan tersebut.

“Ada kasus rujukan bayi

dari bidan. Ada pengertian

bahwa itu bayi sudah

pulang sehingga itu bukan

ditanggung oleh BPJS,

tapi keluarga mengatakan

bayi belum pulang karena

dirujuk dari bidan ke rumah

sakit. Kemarin kami masih

mengakomodir tetapi

selanjutnya kami minta

kejelasan dari BPJS untuk

bayi-bayi yang baru lahir

pasca-persalinan,” katanya.

“Bayi baru lahir jika

sudah pulang dan pihak

keluarga juga kadang tidak

mengira jika tiba-tiba ada

masalah kesehatan. Dibawa

ke rumah sakit apalagi yang

melalui rujukan tadi tidak

di-cover oleh BPJS, akhirnya

dianjurkan untuk mandiri

karena bayi baru lahir

belum ada namanya masih

menggunakan bayi dari

nyonya,” tambah dia.

Selain itu, ia

menjelaskan, rumah sakit

kesulitan menangani pasien-

pasien peserta JKN yang

menggunakan alat habis

pakai.

“Panduan dari Dinas

Kesehatan belum ada

tapi user sudah terbiasa

mengunakan alat tersebut

setelah direkomendasi.

Berdasarkan tarif yang

ada dalam coding itu tidak

mencukupi, rata-rata untuk

kasus ringan yang dicakup

hanya 50 persen untuk

ortopedi, bedah syaraf, dan

urologi,” katanya.

“Obat kemoterapi diklaim

terpisah, tapi yang seperti

obat antineoplastik dan

hormon kadang menyedot

biaya paling banyak dari

pada obat kemoterapinya

sendiri. Sedangkan yang

diklaim jika sudah menjadi

kanker, walaupun dalam

keilmuannya ini cikal bakal

dari kanker. Di BPJS pasien

dengan dua tindakan,

yang dibayar hanya satu

tindakan,” katanya.

Di sisi lain, ia

melanjutkan, rumah sakit

tidak boleh menolak

melayani pasien sebagai

mitra BPJS Kesehatan dan

berusaha menjalankannya.

“Satu komitmen

kami, tidak akan pernah

menolak pasien,

apapun persyaratannya,

dr. Heri Joko, MKM.Secara keseluruhan

pelaksanaan program JKN di rumah sakitnya berjalan lancar meski masih ada beberapa

kendala teknis yang masih dihadapi.


kekurangannya, tetap kami

layani, walaupun nantinya itu

dilengkapi,” katanya.

Masalah-masalah

itu, menurut dia, muncul

pada masa awal

penerapan program JKN

dan semakin berkurang

setelah masyarakat makin

mengetahui skema program

jaminan kesehatan tersebut.

“Kita juga mempelajari

sesuai peraturan-peraturan

yang ada. Di Rumah Sakit

Abdul Moeloek juga kita

melayani keluhan pelayanan

melalui layanan keluhan

pelanggan yang dikelola oleh

humas... Kami kelola apa

yang menjadi keluhan dan

jalan keluarnya seperti apa,”

katanya.

Rumah sakit

menyediakan pusat layanan

telepon pengaduan pada

nomor 082181824557

untuk menampung keluhan

pengguna layanan dan

berusaha secepat mungkin

meresponsnya.

Layanan keluhan

untuk pengguna layanan,

ia menjelaskan, tidak

hanya mencakup keluhan

pelayanan terkait kesehatan

namun juga layanan parkir.

Ia menjelaskan pula

bahwa pada awal penerapan

JKN pasien rumah sakit itu

membludak sehingga ruang

rawat inap kelas tiga penuh

dan sebagian pasien harus

dirawat di selasar rumah

sakit. Namun keadaan

kemudian membaik. Rumah

sakit dengan total 600 ruang

rawat inap termasuk 318

ruang rawat inap kelas tiga

itu juga kembali normal.

“Biasanya sehari 30-40

pasien di poliklinik karena di

BPJS sistem rujukan sesuai

dengan domisili, maka pasien

yang ke Rumah Sakit Abdul

Moeloek tinggal 10-15 pasien

karena sudah tersaring di

rumah sakit tipe C yaitu

Rumah Sakit DKT, Rumah

Sakit Bumi Waras dan Rumah

Sakit Imanuel,” katanya.

Ia berharap selanjutnya

BPJS Kesehatan lebih lentur

dalam penetapan tarif.

“Tarif disesuaikan dengan

perubahan dari regional dua

menjadi regional tiga karena

kami di sini sudah regional

tiga. Kalau yang lain Insya

Allah tidak ada masalah,”

katanya.

Dia juga menekankan

bahwa rumah sakit

sepenuhnya mendukung

pelaksanaan program JKN.

“Dengan adanya JKN

masyarakat mendapat

pelayanan yang sama dan

bisa sampai tuntas sesuai

dengan indikasi medisnya.

Banyak yang komplain

itu biasa, tapi yang lebih

membutuhkan itu lebih

banyak, dan kami siap

melayani dengan senyum,

walaupun ada saja dinamika

di lapangan,” katanya.

“Kami tetap yang utama

melayani. Jika memang

pelayanan harus cepat dan

singkat kenapa harus lama,”

demikian dr. Heri Joko,

MKM.•

“Dengan adanya JKN masyarakat

mendapat pelayanan yang sama dan

bisa sampai tuntas sesuai dengan

indikasi medisnya."

dr. Heri Joko, MKM.

DARI DAERAH


STRATEGI SEHATSAI BUMIRUA JURAI

Pemerintah Provinsi Lampung

menjalankan berbagai program

dan melakukan berbagai upaya

untuk menyehatkan sekitar 7,6 juta

penduduk yang tinggal di wilayah

seluas 35.376,50 kilometer yang ada di bagian

paling selatan Pulau Sumatera tersebut.

Indikator-indikator kesehatan masyarakat

di wilayah provinsi yang terbentuk tanggal 18

Maret 1964 itu belum semuanya baik. Namun

pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur

Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur

Bachtiar Basri itu berkomitmen melakukan

semua upaya yang bisa dilakukan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

wilayah berjuluk Sai Bumi Rua Jurai itu.

Berikut wawancara Mediakom dengan Kepala

Dinas Kesehatan Lampung dr. Reihana, M.Kes


tentang kondisi kesehatan

masyarakat Lampung serta

upaya-upaya yang telah

dan akan dijalankan oleh

pemerintah daerah untuk

mewujudkan masyarakat

yang sehat.

Apa saja upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan angka

kematian ibu dan bayi?ita membangun jejaring

dengan ujung tombak bidan

desa, dokter PTT, dan

kader-kader di posyandu.

Kita ikutkan mereka dalam

pelatihan-pelatihan, kursus,

minimal mereka diberitahu

faktor mana risiko, dan bila

menemukan pasien ibu

hamil di posyandu-posyandu

segera dirujuk. Mereka

membantu kami mencari

faktor risiko, mencari dua

persen yang berisiko tinggi

untuk kita rujuk. Dan minimal

kita mengenalkan ibu hamil

yang mempunyai faktor risiko

itu yang seperti apa.

Yang kedua menyertakan

petugas dalam pelatihan

Asuhan Persalinan Normal

(APN) untuk bidan.

Menurut hemat kami,

setelah dievaluasi makin

banyak bidan-bidan yang

sudah memiliki sertiikat APN, angka kematian

ibu menurun. Ini bersifat

nasional, yang bisa

mengeluarkan itu hanya

Rumah Sakit Budi Kemuliaan

dan Rumah Sakit Hasan

Sadikin Bandung.

Yang pertama dulu kami

bekerja sama dengan Rumah

Sakit Budi Kemulyaan dan

yang kedua dengan Rumah

Sakit Hasan Sadikin. Bidan-

bidan itu bisa dari bidan PNS

atau swasta. Kami melihat

sama saja yang penting bidan

itu memberikan kontribusi

untuk menyelamatkan

kematian. Memang kita

kadang berat untuk mengajak

bidan mengikuti sertiikasi itu karena meninggalkan

praktik selama dua minggu.

Biasanya kita co-sharing

50:50 untuk pembiayaan

sertiikasi bidan.

Bagaimana penanganan masalah gizi di Lampung?

Provinsi Lampung sudah

menuju kota metropolitan,

itu juga masalah buat

kami karena masalah gizi

buruk masih ada, tapi

masih di bawah nasional

yaitu di bawah 15 persen

angka nasional gizi buruk.

Gubernur Lampung terpilih

juga menanyakan kepada

saya “Masih ada ya bu...gizi

buruk ?” Selama gakin itu

ada, gizi buruk itu tidak akan

hilang. Akar masalahnya

yaitu kemiskinan masyarakat

dan pola makan, juga pola

asuh dari masyarakat, juga

tingkat pendidikan dan

pengetahuan.

Gizi buruk ini ada di

beberapa tempat, tidak di

satu tempat, yang paling

banyak di Lampung Tengah.

Untuk gizi sudah di

intervensi dengan PMT

(Pemberian Makanan

Tambahan), yang kita

support bayi, dan ibu hamil.

Apakah sumber daya manusia kesehatan sudah

mencukupi?Dokter, perawat, dokter

gigi, masih di bawah angka

yang diharuskan dari

Kementerian Kesehatan.

Cara kami memenuhi, kami

sedang menyekolahkan

dokter spesialis, dokter

internship juga ikut. Untuk

bidan hampir mencukupi tapi

distribusinya kurang merata,

misalnya bidan belum

setahun sudah minta pindah

ke daerah yang ramai.

Apa upaya pemerintah daerah untuk membuat

tenaga kesehatan

betah tinggal di daerah

penugasan?Kita tidak bisa pukul rata,

beda-beda di tiap kabupaten/

kota. Misalnya Kabupaten

Way Kanan memberi insentif

ke dokter PTT. Itu tergantung

dari APBD masing-masing.

Supporting-nya harus diberi

tambahan, uang duduk-lah,

seperti itu.

Seperti di Provinsi

Lampung ada tambahan

untuk dokter spesialis Rp5

juta, di Lampung Barat

sekitar Rp25 juta kalau tidak

salah, jarak tempuhnya

delapan jam dari Bandar

Lampung. Itu biaya dari

APBD. Pokoknya jangan

sampai Lampung ini menjadi

daerah yang paling tidak

diminati untuk PTT.

Untuk penyebaran SDM

memang agak sulit karena

setelah duduk mereka minta

pindah, saya juga punya

komitmen minimal setahun

dulu untuk di situ jangan

dikit-dikit minta pindah.

Pernah saya pending

tapi banyak yang marah.

Kuncinya saya minta sama

Kadis Kabupaten/Kota agar

lebih selektif lagi, terus kalau

tenaga yang baru belum

ada jangan dipindahkan

dulu nanti jadi tidak merata.

Tapi bidan PTT banyak yang

betah kok, mungkin hanya

satu-dua yang minta pindah.

Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan

akan pelayanan kesehatan?

Tercetus untuk

mendekatkan pelayanan

rujukan dibuatlah dua

unit mobile hospital untuk

mendekatkan rujukan,

terutama untuk daerah-

daerah yang belum

mempunyai rumah sakit atau

ke daerah konlik seperti daerah Balinuraga yang

sempat konlik beberapa waktu lalu. Kita bisa jalan ke

daerah konlik menggunakan rumah sakit bergerak itu.

Selain itu ada nota

kesepahaman kerja sama

dengan rumah sakit-rumah

sakit setempat. Sebagai

koordinator yaitu Kabid

Yankes. Dinas Kesehatan

DARI DAERAH


bekerja sama dengan

beberapa rumah sakit

dan bekerja sama dengan

puskesmas rawat inap

terdekat.

Sebelum mobile hospital

ke daerah tujuan, puskesmas

di daerah tersebut sudah

menyiapkan pasien yang

akan dioperasi berapa dan

operasi apa saja sudah

disiapkan oleh puskesmas

setempat, jadi mobil datang

langsung pemeriksaaan dan

tindakan untuk pemulihan di

puskesmas rawat inap.

Dan perjalanan sudah

dijadwal, misalnya di

Kabupaten Tulang Bawang

Barat, Mesuji, Pesawaran itu

Daerah Pesisir Barat. Ada

juga permintaan dari daerah-

daerah yang jauh dari

jangkauan rumah sakit guna

membantu pasien/penduduk

dan mendekatkan pelayanan

kesehatan kepada rumah

sakit.

Timnya di propinsi satu

dokter, empat perawat dan

dua bidan. Di puskesmas

juga dibantu oleh tim

puskesmas dan dokter

kabupaten. Untuk dokter

spesialis dibantu oleh dokter

dari rumah sakit terdekat.

Kasus-kasus apa saja yang ditemukan dalam kegiatan pelayanan kesehatan keliling?

Yang rutin operasi tonsil,

THT. Sekali jalan biasa

empat sampai lima operasi,

dan operasi lainnya sesuai

dengan kondisi pasien.

Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang pelayanan-pelayanan yang disediakan di rumah sakit keliling?

Rumah sakit keliling

berupa mobil seperti bus

dilengkapi dengan ruang

konsultasi, laboraturium,

ruang operasi dan ruang

periksa.

Unit Operasional dari

Dinas Kesehatan Lampung

ini menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

perorangan secara

paripurna, yang

menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan

dan gawat darurat bagi

masyarakat di Daerah

Otonomi Baru (DOB), daerah

bencana, daerah terpencil

dan daerah sulit terjangkau.

Sasaran pelayanan ini

adalah puskesmas rawat

inap di wilayah kabupaten/

kota yang mempunyai

masyarakat yang sulit

menjangkau pelayanan

dan tidak terjangkau oleh

pelayanan kesehatan

terutama di Daerah Otonomi

Baru (DOB) Provinsi

Lampung dan masyarakat

di daerah dengan situasi

khusus (bencana alam atau

bencana sosial).

"Dokter, perawat, dokter gigi, masih di bawah

angka yang diharuskan dari Kementerian

Kesehatan. Cara kami memenuhi, kami sedang

menyekolahkan dokter spesialis, dokter

internship juga ikut."


Mobile Hospital sudah

operasional mulai bulan

Maret 2013. Pelayanan

dengan mobile hospital

dilakukan setiap bulan di

Kabupaten Tulang Bawang

Barat, Kabupaten Mesuji,

dan Kabupaten Pesisir Barat.

Operasi rumah sakit

keliling itu melibatkan

petugas dari RSUD dr. H.

Abdul Moeloek Provinsi

Lampung, RSUD dr.A.Dadi

Tjokro Dipo Bandar

Lampung, RSUD Menggala

Tulang Bawang, RSUD

Liwa Lampung Barat, Balai

Laboratorium Kesehatan

Provinsi Lampung, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tulang Bawang, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Dinas

Kesehatan Mesuji dan Dinas

Kesehatan Pesisir Barat.

Pelayanan rumah sakit

keliling meliputi pelayanan

dokter umum, pelayanan

spesialis anak, pelayanan

sub spesialis bedah,

spesialis THT dan pelayanan

pasca-operasi dan pasca-

rawat inap dan pelayanan

umum lainnya.

Tahun 2014, untuk

menunjang pelayanan Mobile

Hospital, Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung menambah

empat unit mobil pendukung

yaitu Mobil Radiologi, Mobil

Recovery Room, Mobil

Angkutan Petugas, dan Mobil

Operasional Mobile Hospital.

Apa saja program /kegiatan perioritas untuk mempercepat pencapaian

target pembangunan

kesehatan, utamanya untuk mencapai target

MDGs?Untuk menurunkan

angka kematian ibu, antara

lain dengan peningkatan

Puskesmas PONED, tahun

2014 terdapat 65 Puskesmas

PONED. Juga peningkatan

Rumah Sakit dengan

kemampuan PONEK.

Tahun ini ada 15 Rumah

Sakit PONEK. Pemerintah

daerah juga menyediakan

dukungan alat kontrasepsi

untuk mendukung program

Keluarga Berencana (KB).

Sementara upaya

peningkatan gizi masyarakat

antara lain Peningkatan Gizi

Masyarakat (MDG 1), antara

lain dengan penyediaan

makanan pendamping Air

Susu Ibu (MP-ASI) untuk

bayi (6-11 bulan), anak balita

(12-24 bulan) dan pemberian

suplemen untuk ibu hamil

kurang energi kronik (KEK).

Tahun 2014 diberikan

MP-ASI bagi 7.000 bayi,

11.295 balita dan makanan

tambahan untuk 2.724

ibu hamil. Tahun 2015

sasarannya di tingkatkan

menjadi bagi 20.830 bayi,

12433 balita di 15 kota/kab

(atau 60 persen dari sasaran

55.400 bayi dan balita) serta

bagi 5.813 bumil KEK di 15

Kab/kota (90% dari sasaran

6.355 bumil KEK). Selain itu

dilakukan kampaye keluarga

Sadar Gizi.

Upaya penaggulangan

penyakit dan penyehatan

lingkungan antara

lain dengan kegiatan

peningkatan sarana

dan prasarana untuk


menular dan tidak menular;

pengadaan obat program

dan vaksin serta insektisida

untuk penanggulangan

TB, DBD, Malaria dan

HIV/AIDS; penyediaan

sarana dan prasarana

penyehatan lingkungan serta

stimulasi sarana sanitasi

dan penyediaan air bersih

bagi masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat.

Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

antara lain dilakukan lewat

kegiatan pengembangan

desa siaga aktif, penguatan

kapasitas kader kesehatan,

peningkatan cakupan desa

siaga aktif dan rumah tangga

berperilaku hidup bersih dan

sehat, dan kampaye aku

bangga aku tahu (ABAT)

untuk pengendalian HIV/

AIDS.

Selain itu pemerintah

juga memperbaiki kebijakan

manajemen pembangunan

kesehatan, dengan

penguatan perencanaan dan

pengganggaran kesehatan,

pengelolaan keuangan

dan aset serta peningkatan

sistem informasi kesehatan

(SIK).

Sementara upaya

peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan dasar

dan pelayanan kesehatan

rujukan, antara lain dilakukan

dengan membangun Rumah

Sakit Bandar Negara

Husada di Kota Baru, Rumah

Sakit Komunitas di DOB

Kabupaten Pesisir Barat,

penyediaan pelayanan

Rumah Sakit Keliling,

pengembangan Puskesmas

Plus serta penyediaan obat

dan perbekalan kesehatan

lain sesuai kebutuhan.

Penambahan jumlah

dan pemerataan tenaga

kesehatan strategis juga

dilakukan melalui program

internship dokter Indonesia

(PIDI) pada Juni 2014, yang

memberikan tambahan

tenaga dokter 102 orang dan

melalui program pegawai

tidak tetap periode Mei-

September 2014 yang

memberikan tambahan 30

dokter dokter dan dokter gigi

PTT.•

DARI DAERAH


TABANAN PEGANG TIGA REKOR

MURI BIDANG

LAYANAN KESEHATAN

Kabupaten

Tabanan Bali

memegang tiga

rekor Musium

Rekor Indonesia

(MURI) untuk bidang


Rekor Muri yang

pertama diraih adalah

untuk pemeriksaan kanker

rahim terbanyak. Rekor itu

diukir tahun 2011. Pemda

Tabanan dapat menghadirkan

kurang lebih 4000 peserta

yang diperiksa kanker leher

rahim. Mereka berkumpul di

Puskesmas Tabanan III mulai

pukul 07.00-18.00 Wib. Untuk

memberi pelayanan tersebut

dikerahkan 20 tim pelaksana

yang terdiri dari 20 orang

tenaga dokter, 20 orang

bidan dan 20 orang perawat

dan 20 tenaga administrasi,

serta didukung oleh 80 orang

petugas sterilisator alat.

Selain itu, Tabanan juga

pernah mendapat rekor

muri untuk pelaksanaan

imunisasi masal terbanyak

tahun 2012, Rekor muri

berikutnya diraih tahun 2013

yakni menyelenggarakan

pemberian kaca mata plus

kepada masyarakat yang

membutuhkan.

Menurut Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tabanan dr. Nyoman

Suratmika kanker serviks

(mulut rahim) merupakan

masalah kesehatan di

Indonesia karena insidennya

tertinggi diantara penyakit

keganasan, yaitu 150 – 200

per 100.000 wanita. Kanker

serviks merupakan penyebab

kematian oleh kanker paling

banyak pada wanita.

“Sebelumnya istilah

kanker serviks oleh

masyarakat lebih dikenal


dengan istilah kanker leher

rahim. Kanker serviks

sangatlah fatal apalagi

terdiagnosis pada stadium

invasif, lanjut atau terminal”,

ujar dr. Suratmika.

Kasus kanker serviks tiga

tahun terakhir di Kabupaten

Tabanan belum menunjukkan

perbaikan. Tahun 2008 :

62 orang, Tahun 2009 : 57

orang, dan pada tahun 2010

: 44 orang. Dengan melihat

hasil kegiatan tahun 2010

baru tercapai 25,1 % dari

sasaran 67.526 orang wanita

umur 30-50 tahun.

“Untuk mencapai

sasaran semua desa yang

belum mendapat pelayanan

IVA maka dilaksanakan

pelayanan IVA massal

dengan jumlah peserta

sebanyak 4.000 peserta”,

ujar Kadinkes.

Menurut Kadinkes,

deteksi melalui berbagai cara

seperti pemeriksaan sitologik

Papsmear, gineskopi,

kolposkopi, histopatologi, dan

inspeksi asam asetat (IVA).

Berdasarkan evidence base

medicine menunjukan bahwa

IVA merupakan cara yang

handal untuk mendeteksi

adanya displasia dengan

sensitivitas dan spesiisitas yang tidak berbeda dengan

Pap smear. Jadi IVA layak

dipilih sebagai metode

skrining pada kanker serviks.

Pemilihan IVA sebagai

skrining karena terbukti

handal, murah, primum non

nocere, jangkauan luas

dan sederhana serta dapat

diterima oleh masyarakat.

Selain itu, terjamin

pelaksanaannya karena

dikerjakan dekat dengan

masyarakat dan murah.

Adapun tujuan

diselenggarakannya kegiatan

ini adalah terdekteksinya

kanker serviks di masyarakat

dengan pelayanan

pemeriksaan IVA di seluruh

wilayah Kabupaten Tabanan

untuk mempercepat

pencapaian target Bali

menuju Bebas Kanker

Serviks 2020.•

Foto bersama setelah melakukan penilaian di kantor Bupati Tabanan

Petugas Kesehatan Tabanan III menerima

tim penilai.

DARI DAERAH


Penguatan

kesehatan

keluarga,

khususnya ibu

menjadi perhatian

utama Pemerintah Daerah

Kabupaten Tabanan,

Bali. Oleh sebab itu,

Bupati Tabanan Ni Putu

Eka Wiryastuti, S.Sos

memfokuskan program

kesehatan pada kesehatan

para ibu. Harapanya,

bila para ibu sehat akan

memberikan dampak positif

bagi kesehatan seluruh

anggota keluarga.

“Pembangunan

kesehatan harus dimulai

dari keluarga, terutama ibu.

NI PUTUEKA WIRYASTUTIIBU SEHATKELUARGA SEHAT

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos (kiri) dan Sesitjen drg. Mustikowati.


bukan hanya kanker serviks,

tapi banyak masyarakat

yang menderita penyakit

karena menggunakan

kontrasepsi yang sudah

lama tanpa kontrol lagi

pelayanan kesehatan. “Untuk

mendukung pemeriksaan

kanker serviks, saat ini

seluruh puskemas di

Kabupaten Tabanan sudah

tersedia alat pemeriksa

kanker serviks,” ujar Eka.

Eka menilai, masyarakat

Tabanan kini sudah memiliki

kesadaran yang tinggi akan

bahaya kanker serviks ini.

“Bahkan ketika berkunjung

ke banjar-banjar sudah

banyak ditemukan ibu-

ibu kalau ditanya sudah

berapa kali melakukan

pemerikasaan kanker

serviks. Mereka banyak yang

menjawab rata-rata 2-3 kali

melakukan pemeriksaan.

Kantor Dinkes Tabanan

Puskesmas Tabanan III

Sebab kalau ibu sakit pasti

satu keluarga akan repot

semua. Suami repot, apalagi

anak-anaknya. Kesehatan

ibu ini belum banyak

tersentuh di Kabupaten

Tabanan, terutama kanker

leher rahim (serviks).

Sewaktu saya duduk di

Komisi IV DPRD Kabupaten

Tabanan Bali, saya konsen

dengan kanker serviks ini,”

ujar Mantan anggota DPRD

ini.

Menurut Ni Putu Eka

Wiryastuti, kalau masing-

masing keluarga sudah

bertanggung jawab terhadap

kesehatan anggota keluarga,

baik kesehatan jasmani

maupun rohani, maka akan

mendorong masyarakat

untuk memberikan perhatian

kesehehatan kepada

anggota masyarakat yang

lainnya.

Eka menjelaskan, untuk

memulai penanggulangan

penyakit kanker serviks

ini kegiatan pertama yang

dilakukan mengunjungi

banjar-banjar atau RT-RT.

75% Masyarakat

Tabanan adalah petani,

sehingga tidak banyak yang

mengenal tentang kanker

serviks. Tim kesehatan

yang bekerja sama dengan

yayasan kanker Indonesia

mengunjungi masyarakat

untuk memberi penjelasan.

“Sebagai masyarakat

awam, mereka sebagian

menolak kehadiran tim,

mereka mengira akan

dilakukan operasi. Ketika

kita datang mereka hanya

membuka pintu, kemudian

mereka sembunyi di kamar,

ketakutan. Setelah mereka

tahu, dengan senang hati

masyarakat menyambut tim

kesehatan,” ujarnya.

Kenyataan dilapangan,

kata Eka, yang ditemukan

DARI DAERAH


Bagi saya, lebih lega

mendengar jawaban

masyarakat telah melakukan

pemeriksaan kanker

serviks 2-3 kali, dari pada

menjawab kali pertama.

Sebab, jawaban 2-3 kali

menunjukkan masyarakat

sudah sadar tentang

kesehatan dirinya.”

Menurut Kadinkes

Tabanan, dr. Nyoman

Suratmika guna menunjang

pemeriksaan kanker

serviks, pemerintah Daerah

Tabanan telah mengadakan

mobil sehat yang memberi

pelayanan kepada

masyarakat pinggiran

yang kesulitan mengakses


Mobil sehat tersebut,

selain memberi layanan

pemeriksaan kanker serviks

juga melayani pemeriksaan

mata, ibu dan anak.

Tahun depan ditambah

pemeriksaan gigi. Dengan

mobil sehat pelayanan

dapat menjangkau kurang

lebih 300 desa dan 600

banjar.

“Mobil sehat ini

mempunyai program

dengan hari kerja yang

terjadwal dan rute yang

sudah ditentukan. Dengan

demikian masyarakat

sudah mengetahui kapan

mobil sehat akan memberi

pelayanan di desanya.

Sehingga masyarakat

akan mudah menyediakan

waktu untuk memeriksakan

kesehatan dirinya,” ujar

Suratmika.

Menurut dr. Nyoman

untuk mendetiksi kenker

serviks dengan metode IVA

atau inspeksi visual dengan

asam asetat. Metode ini

merupakan cara sederhana

untuk mendeteksi kanker

leher rahim sedini mungkin.

IVA merupakan pemeriksaan

leher rahim (serviks) dengan

cara melihat langsung

(dengan mata telanjang)

leher rahim setelah memulas

leher rahim dengan larutan

asam asetat 3-5%.

Pemeriksaan IVA

merupakan pemeriksaan

skrining yang eisien karena biasanya murah,

praktis, sangat mudah

untuk dilaksanakan dan

peralatannya sederhana

serta dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan selain

dokter ginekologi.

Pemeriksaan dilakukan

dengan cara melihat serviks

yang telah diberi asam asetat

3-5% secara inspekulo.

Setelah serviks diulas

dengan asam asetat, akan

terjadi perubahan warna

pada serviks yang dapat

diamati secara langsung dan

dapat dibaca sebagai normal

atau abnormal. Dibutuhkan

waktu satu sampai dua

menit untuk dapat melihat

perubahan-perubahan pada

jaringan epitel.

“Serviks yang diberi

larutan asam asetat 5%

akan merespon lebih cepat

daripada larutan 3%. Efek

akan menghilang sekitar

50-60 detik sehingga dengan

pemberian asam asetat

akan didapat hasil gambaran

serviks yang normal (merah

homogen) dan bercak putih

(displasia),” ujar Suratmika.

Adapun tujuan

pemeriksaan IVA untuk

mengurangi morbiditas atau

mortalitas dari penyakit

dengan pengobatan dini

terhadap kasus-kasus

yang ditemukan. Untuk

mengetahui kelainan yang

terjadi pada leher rahim.

Selain itu, Bupati juga

konsen dengan program


HIV/AIDS.. Diantara program

yang mendapat prioritas

yakni transportasi gratis

untuk pelajar. Mobil tersebut

mengelilingi jalur sekolah

setiap waktu masuk dan

pulang sekolah. Harapanya,

murid dapat masuk dan

pulang sekolah tepat waktu,

tidak pergi ke tempat

lain yang memungkinkan

tersebarnya paenyakit HIV/

AIDS.

“Apalagi setelah Wali

Kota Surabaya, Bu Tri

Rismaharini menutup tempat

prostitusi kawasan Dolly

“Mobil sehat

ini mempunyai

program dengan

hari kerja yang

terjadwal dan

rute yang sudah

ditentukan."

dr. Nyoman

Suratmika


Surabaya. Mereka bubar

kemana-mana, diantara

Bali dan yang berbatasan

ya Tabanan. Ini yang harus

kami antisipasi agar tidak

menyebar kepada pelajar

dan masyarakat Tabanan,:”

ujar Eka.

Penilaian MKBHBerangkat dari

komiten Bupati terhadap

program kesehatan, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tabanan mengajukan

penghargaan Manggala

Karya Bakti Husada (MKBH)

kepada Kementerian

Kesehatan. Permintaan itu

kemudian direspon dengan

menurunkan tim penilai yang

dipimpin oleh Sekretaris

Inspekturat Jenderal drg.

Mustikowati.

MKBH merupakan salah

satu bentuk penghargaan

yang diberikan Menteri

Kesehatan kepada institusi

atau lembaga yang sukses

memajukan program

kesehatan di daerahnya.

Penilaian secara spesiik terkait dengan manajemen

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Dalam penilaian, tim

melalukan veriikasi kepada 5 unit pelayanan kesehatan

yakni Puskesmas Tabanan

III, Puskesmas Kediri I,

Puskesmas Penebel I,

Puskesmas Karambitan II

dan RSUD Tabanan.

Selain melakukan

penilaian ke pelayanan

kesehatan, tim juga menemui

Bupati Tabanan untuk


lebih lengkap mengenai

keberhasilan pembangunan

kesehatan di wilayahnya.•

Mobil Sehat

Pertemuan tim penilai dengan

Bupat Tabanan

LENTERA


Belajar Hidup

Oleh : Prawito

Susah-senang,

sehat-sakit,

mudah-sulit,

dan kaya-

miskin secara

berggantian menyertai hidup

manusia. Tak seorang pun

yang hidup selalu sehat,

selalu senang, selalu mudah,

dan selalu kaya. Namun,

banyak orang kaya tidak

siap miskin. Orang yang

senang juga banyak yang

tak siap susah, dan orang

yang terbiasa memperoleh

kemudahan sering tak siap

menghadapi kesulitan besar.

Padahal, ada orang sukses

ketika sulit, tapi gagal ketika

mendapat kemudahan.

Banyak manusia yang

gampang berubah. Sabar,

sederhana, hemat, merakyat,

dan peduli ketika miskin. Tapi,

menjadi pemarah, sombong,

boros foya-foya, serakah

dan masa bodoh ketika

mempunyai banyak harta.

Bila demikian, maka mereka

dapat dikatagorikan gagal.

Nah, bagaimana agar tidak

menemui kegagalan dalam

semua situasi?

Kemampuan melewati

seluruh situasi ini sangat

bergantung pada kesiapan

belajar hidup. Ada orang

yang hanya siap menghadapi

sebagian situasi dan tidak

siap dengan situasi yang

lain. Kesiapan menghadapi

segala situasi memerlukan

pengalaman belajar hidup.

Berikut ini saya ketengahkan

bejalar hidup dari salah

seorang tukang sayur yang

tidak tamat SD.

Aat (45) pedagang sayur

di Pasar Nain, Kaliabang

Tengah, Bekasi Utara, Kota

Bekasi Jawa Barat. Selama

1,5 tahun hidup terlunta-lunta

bersama keluarga menjajakan

sayur tanpa modal. Sebab

untuk membeli sayur, ia

harus menghutang kepada

orang lain. Bukan kepada

rentenir yang memberi tempo

pengembalian dalam hitungan

hari atau pekan, Aat setiap

hari harus memijam uang dan

sekaligus mengembalikan

secara cepat atau hari itu

juga.

“Alhamdulillah teman

tempat saya pijam modal

tak pernah bosan dan lelah,

padahal tidak mengenakan

bunga pinjaman sama sekali.

Mungkin mereka percaya

karena saya tepat waktu

mengembalikan sesuai yang

disepakati. Saya mengantar

pijaman itu tepat waktu,

tak harus mereka tagih.

Kepercayaan harus saya jaga

sekuat tenaga,” jelas Aat.

Aat mencontohkan pijam

uang besarnya antara Rp

100.000-Rp 300.000 pada

jam 20.00, kemudian dia

belanja sayur jam 02.00

pagi lalu berjualan. Pukul

09.00 pagi, ia sudah harus

mengembalikan seluruh

pinjaman.

“Saya pernah hanya

mendapat pinjaman Rp 40.000

saja. Akhirnya saya beli

sayuran sisa yang sebagian

besar rusak. Saya kemudian

menyortir sayuran itu sebelum

menjualnya,” kata Aat.

Sosok ayah bersemangat

baja ini tak pernah lelah

mencari nafkah untuk

keluarga dan anak-anaknya.

Kini, Aat mempunyai 6

anak, si sulung berumur

20 tahun dan yang bungsu

masih berumur 2 tahun.

Sayang seluruh anaknya

tidak tamat SD. Mereka yang

masih sekolah pun sudah

sibuk membantu berjualan,

sehingga waktu belajar di

sekolah pun terganggu.

Padahal kemampuan belajar

anak-anak Aat bisa dikatakan

luar biasa.

Sebut saja anak sulung

yang bernama Ridho.

Sekalipun kedua belah

matanya buta, akibat sakit

yang tak terobati, ia mampu

berhitung perkalian angka


pecahan dengan cepat.

“Ridho itu kalau perkalian

seperti kalkulator, perkalian

pecahan enol koma pun

cepat, bahkan lebih cepat

dengan yang menghitung

menggunakan kalkulator.

Kalau di pasar sambil

mengupas kelapa tahu

kalau ada kesalahan hitung

pengembalian yang dilakukan

oleh ibunya. Bisa menghitung

dengan tepat dan cepat,

walau hanya mendengar, ”

kata Aat.

Kini, Ridho secara

mandiri telah mampu

mengelola warung sayur

dengan omset kurang lebih

Rp 500 ribu setiap hari.

Dengan penghasilan itu,

Ridho tiap tahun mampu

berkorban seekor kambing

dan berkontribusi bersama

keluarga penyelesaian hutang

Bank pamanya Rp5 juta per

bulan. Ini dilakukan agar

rumah Nenek di kampung

yang menjadi jaminan tidak

disita. Sementara neneknya

dalam kondisi sakit.

Adiknya, Eko (15 thn)

hanya mengenyam kelas 3

SD secara mandiri mengelola

usaha parut kelapa. Dengan

omset kurang lebih Rp300

ribu per hari, Eko juga

berkontribusi membayar

hutang pamannya. Remaja ini

pun mampu berkorban seekor

kambing setiap tahun.

Secara keseluruhan

anak-anak Aat sangat

berbeda dengan anak-anak

pada umumnya. Sejak kecil

mereka sudah dibiasakan

membantu orang tua jualan

sayur di pasar, sedikit sekali

waktu untuk bermain dan

belajar. Mereka hanya

bekerja, bekerja dan bekerja.

Susah sudah menjadi pakaian

harian. Kini, mereka sudah

merangkak naik secara

inansial. Dulu ngontrak sekarang sudah mempunyai

rumah sendiri. Mereka juga

telah memiliki modal sendiri

untuk usaha.

Namun, kesederhanaan

tetap terjaga. Tak ada HP,

sepeda motor baru, atau

benda-benda lain yang lumrah

dimiliki anak-anak muda pada

umumnya, dalam kehidupan

mereka. Sebagai muslim

mereka sangat taat beribadah

lima waktu. Bahkan secara

kasat mata ketaatan dalam

beribadah melebihi anak-anak

satri dari pesantren. Mereka

tampak lebih dewasa dan

bertanggung jawab dibanding

umurnya.

Bandingkan dengan

anak-anak yang gagal

belajar hidup. Mereka hidup

berkecukupan. Sebut saja

ucok, anak seorang pejabat

sebuah Kementerian, tapi

sayang pendidikan hanya

lulus SLA. Ucok menikah

muda karena pergaulan

bebas yang membelitnya.

Ketika Ucok dewasa, bahkan

sudah berkeluarga, tetap

menggantungkan biaya

hidup pada orang tua.

Akhirnya, Ucok pun tetap

menjadi beban orang tua dan

keluarga.

Sekiranya, mereka yang

sukses belajar hidup seperti

Ridho dan Eko itu dari

keluarga berkecukupan, tentu

mereka akan lebih hebat lagi

masa depanya. Pengetahuan

akan berkembang dan

kemandirian hidup akan

tumbuh. Kemudian mereka

menjadi dewasa dalam

pengetahuan dan berjaya

dalam wirausaha. Tapi

Allah itu Maha Adil kepada

hambaNya. Tak ada yang

sempurna keseluruhan,

tanpa ujian. Mereka akan

selalu diuji dalam suka dan

duka. Untuk melihat siapa

yang sabar dalam kesulitan

dan siapa yang bersyukur

dengan nikmatNya. Mereka

itulah yang sesungguhnya

sukses dalam belajar hidup.

Lulus dengan predikat Ajib,

mengagumkan...!•

LENTERA


HINDARIKEBIASAAN MENGELUHOleh : W. Purwanto

Mengeluh

adalah sifat

tidak dapat

menerima

takdir atau

keadaan yang dialami.

Kebiasaan mengeluh akan

membuat pikiran seseorang

menjadi negatif.

Kalau usahanya tidak

berhasil, orang kerap

menjadi pengeluh. Meski

mengeluh itu manusiawi,

tapi kalau seseorang

terlalu sering mengeluh,

ia akan makin merugi,

karena pengeluh tidak akan

mendapat manfaat dari apa

yang dikeluhkan.

Pengeluh juga tidak

akan menemukan solusi

dari masalahnya. Maka

dari itu buanglah jauh-

jauh sifat suka mengeluh.

Membuang sifat suka

mengeluh, merupakan salah

satu kunci sukses. Karena,

kesuksesan akan dicapai

apabila seseorang bekerja

keras untuk mencapai

tujuan, bukan dengan

mengeluhkannya.

Sebetulnya apa yang

menyebabkan seseorang

memiliki kebiasaan

mengeluh? Kebiasaan

mengeluh terjadi karena…

Pertama, seseorang

tidak mau menerima realitas

yang ada. Karena tidak

ada keharmonisan antara

keinginan dan realistas,

orang jadi mengeluh.

Jauhnya kenyataan dan

keinginan kerapkali memang

membuat orang mengalami

frustasi.

Kedua, adanya

ketidakmampuan dalam

mengungkapkan atau

melakukan sesuatu.

Seseorang yang tidak

mampu melakukan sesuatu

yang diinginkan kerap kali

menjadi pengeluh. Misalnya,

seseorang yang tidak

mendapatkan modal untuk

usaha atau mendapatkan

pekerjaan yang diinginkan.

Sifat suka mengeluh

akhirnya akan membelenggu

motivasi mereka sendiri.

Ujung-ujungnya keluhan itu

akan mengunci rasionalitas

kita untuk berpikir yang lebih

bijaksana dalam menyikapi

suatu kenyataan.

Kebisaan mengeluh

akan menjadikan seseorang

akan mudah marah, karena

mereka selalu menyesali apa

yang tak dapat diraih dan

diinginkan.

Pengeluh juga akan

mudah tersinggung.

Selanjutnya pengeluh makin

lebih dekat dengan sikap-

sikap negatif lain, seperti

sinis, skeptis dan pesimistis

serta merasa sakit hati. Inilah

yang membuat seseorang

pengeluh makin buruk

keadaannya.

Mengeluh bukan solusi,

tetapi suatu penyakit

yang membuat seseorang

kehilangan rasa percaya diri.

Para pengeluh akan selalu

dihantui rasa ketakutan dan

keputusasaan.

Meski tahu mengeluh

bukan sesuatu yang baik,

masih banyak orang yang

tak bisa melawan kebiasaan

mengeluh. Tak mudah

memang menghindari atau

menghilangkan kebiasaan

mengeluh, karena itu

sebelum bibit keluh makin

berkembang, kita harus

memupus penyakit hati itu

agar tidak terus tumbuh.

Penulis akan berbagi

pengalaman bagaimana

caranya untuk menghindari

kebiasaan mengeluh…

Berpikir positifKerap kali kita sulit untuk

melakukan suatu kebaikan.

Itu terjadi karena perasaan

negatif lebih kuat dibanding

perasaan positif. Semakin

lama perasaan negatif

hinggap pada hati kita,

semakin kuat kekuatannya.

Hal ini berbeda dengan

perasan positif. Semakin

tinggi perasaan positif

dipertahankan, semakin kuat

tantangannya.

Oleh karena itu, setiap

kali kita dihampiri pikiran

negatif, maka segeralah

mengubah pola pikir kita,

sehingga kebiasaan negatif,

seperti mengeluh bisa

segera diperbaiki.

Memang mengubah pola

pikir agar menjadi positif

tidaklah mudah. Perlu usaha

keras dan perlu latihan terus

menerus dan konsisten. Tapi

yang terpenting ada menjaga

keinginan yang kuat untuk

terus berubah, sehingga

saatnya nanti kebiasaan

mengeluh tersebut akan

hilang dengan sendirinya.

Hindari sikap yang berlebihan dan menuntut sempurna

Sikap berlebihan kerap

kali berujung pada keluhan.

Kenapa itu bisa terjadi?

Karena sikap berlebihan

selalu menuntut pencapaian

yang sempurna. Padahal

untuk mencapai kriteria tinggi

dan sempurna, biasanya

tidak bisa dilakukan dengan

langkah mudah.

Jangan pula sampai

terlalu berharap, sehingga

mengakibatkan seseorang

kehilangan akal sehat.

Banyak orang stres akibat

dari sikap yang berlebihan.


.....

Untuk itu sebaiknya

mencoba untuk mengurangi

sikap yang berlebihan,

karena kesempurnaan

orang tidak harus dicapai

dengan tindakan yang selalu

sempurna.

BersyukurRasa syukur itu penting

bagi seseorang. Orang

yang berbahagia

adalah seseorang

yang mau menerima

apa yang dianugerahkan

Tuhan untuk umatnya.

Salah satu cara mujarab

untuk bersyukur adalah

dengan menjalankan ibadah

dengan baik. Maka bagi

seseorang yang mampu

menjalankan ibadahnya

dengan baik maka

seseorang itu dijamin tidak

akan termasuk golongan

orang yang berkeluh-kesah

dan kikir karena tidak pernah

beryukur.

Yang utamanya adalah

niatkan dalam diri seseorang

itu untuk membuang

perasaan negatif tersebut

untuk kebaikan diri sendiri

dan orang di sekitar anda.

Jadikan diri anda itu sebagai

sebuah dunia yang bebas

akan keluhan, terimalah

dengan ikhlas kenyataan

apapun yang dihadapi.

Dengan itu, niscaya sifat

suka mengeluh itu akan

teratasi.•


1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24

25 26 27

28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47 48

49

50 51


Kuis TTS

19. Akademi kebidanan

21. Pekerjaan Umum

24. Benda silinder yang berlubang dan

digunakan untuk memindahkan zat

hasil pemrosesan seperti Cairan

dan gas

25. Proses mematikan semua

mikroorganisme dengan

pemanasan

29. Sediaan yang berbentuk bulat

sepeti kaleng mengandung satu

atau lebih bahan obat

30. Sumber makanan yang banyak

mengandung omega 3

32. Alat medis akustik untuk

memeriksa suara dalam tubuh

MENDATAR1. Sedian farmasi yang padat,

berbentuk bundar dan pipih atau

cembung rangkap

5. Levorphanol

9. Usaha Kecil dan Menengah

11. Partikel penyusun unsur

12. Tuna… (istilah untuk orang yang

dinilai memiliki keterbelakangan

mental dan intelektual

14. Negara Paman Sam

15. Badan Pemeriksa keuangan

16. Rasa sakit pada sendi, tulang,

otot, dan gigi.

18. Negara yang saat ini dipimpin

oleh Jokowi

34. Gangguan mental umum yang

ditandai dengan kesedihan,

kehilangan minat atau, kesulitan

berkonsentrasi, dsb.

36. Diulang: plasenta

38. Kata depan

39. Mandi uap

41. Bukan

42. Konferensi Tingkat Tinggi

43. Salah satu jenis senjata api otomatis

45. Kekurangan vitamin

49. Nama untuk tanda bahaya kode

morse internasional

50. Hormon yang diproduksi

pankreas

51. Dewi kesehatan

PERTANYAAN

PEMENANG NAMA ALAMAT

1 ATRISTA AGUSTINA Jl. Raja Sipakko Napitupulu No. 11

Parparean – Porsea, Kompleks RSUD

Porsea Kab. Toba Samosir Prov. Sumut

Kode Pos. 22384, Hp. 0878xxxxx

2 DELRI SONI Puskesmas Air Santok Jl. Husni

Thamrin, Desa Air Santok, Kec.

Pariaman Timur Kota Pariaman Sumbar

25516, Hp. 0813 xxxxx

3 ASTUTIK RUBIYATI Dusun Kaligintung RT. 03/04 Desa

Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab.

Magelang Jateng – 56172, Hp.

0856xxxxxx

4 SAMDA ELVITA, A.MD Staf UPT Labkesda. Dinkes Kab.

Pasaman Jl. Syahroeddinn No. 293

Daliak-Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

Prop. Sumbar, Hp. 0853xxxxx

5 ISMAH ABIDAH Tukluk Rt. 03/06 Sejati Giriwoyo

Wonogiri Jateng 57675, Hp. 0857xxxxx

6 JU’ARI, SKM d/a. UPT Puskesmas Batuwarno,

Jl. Raya Batuwarno-Karangtengah

Batuwarno, Wonogiri, Jateng

Kode Pos 57674, Hp. 0852xxxxxxx

7 BADRUN S. BAKARI Puskesmas Popoli

Desa Popoli Kec. Walea Kepulauan

Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah,

Hp. 0823xxxxxx

8 MARKAMAH Kecamatan Karang Bintang Batulicin

Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan

Selatan Kode Pos 72271, HP.

0852xxxxxx

9 DWI JOKO PURNOMO, SKM

d/a Rt 011 Rw 05 Kp.Pabuaran Ds.

Sukaratu Kec.Cikeusal Kab.Serang

Banten 42175, Hp.0877xxxxxx, Hp.

0821xxxxxx

10 ANIDA SAVITRI, S.AG KUA Kecamatan Giriwoyo Jl. Wijaya

Kusuma No. 42 B Giriwoyo, Wonogiri,

Jateng Kode Pos 57675, Hp. Hp.

0852xxxxxxx

PEMENANG MEDIAKUIS MEDIAKOM TAHUN 2014 *

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada peserta MEDIAKUIS MEDIAKOM yang

telah berpartisipasi dan mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga

bermanfaat.

*Hadiah para pemenang akan dikirim ke alamat dengan

menggunakan jasa pengiriman barang.


MediaKuisMENURUN2. Obat yang

dipergunakan

untuk menghambat

pertumbuhan bakteri

penyebab infeksi.

3. Gajih

4. TBC

5. Jenis hewan vertebrata

yang hidup di dua alam

6. Tanaman obat keluarga

7. Lobang

8. Organisasi profesi para

dokter

10. Gelar bangsawan

wanita jawa

13. Hembus

16. Narapidana

17. Infeksi saluran napas

akut

20. Bermohon kepada tuhan

22. Ilmu kedokteran yang

mempelajari kelainan

pada saluran kemih

dan genital

26. Dia (Ingg.)

27. Sekolah guru olahraga

28. Bagian tumbuhan yang

berada dalam tanah

29. Salah satu partai politik

di zaman Orde Baru

30. Tanda-tanda, petunjuk

31. Operasi pemotongan

seluruh atau sebagian

dari anggota tubuh

33. Makanan yang terbuat

dari kedelai

35. Negara Yahudi

36. Asia Afrika

37. Pokok

38. Asam deoksiribonukleat

40. Mengkudu

44. Kondisi medis yang

ditandai dengan

hilangnya kesadaran

dan kewaspadaan,

serta ketidakmampuan

untuk dibangunkan

46. Perguruan tinggi

terkenal di Surabaya

47. Langit (Ing.)

48. Kode tingkat

kekentalan oli

dengan standarisasi

internasional

RESENSI BUKU

68 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012

23 hal; 20 X 14 cm.

ISBN 978-602-235-168-9

Sekretariat Jenderal

1. COMMUNITY HEALTH SERVICES.

2. MATERNAL MORTALITY

3. MATERNAL HEALTH SERVICES.

4. CHILD HEALTH SERVICES.

5. INFANT MORTALITY

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu Jakarta

POSYANDU merupakan salah satu

Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) yang dikelola

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk

dan bersama masyarakat dalam

penyelenggaraannya pembangunan

kesehatan, guna memberdayakan

masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayan kesehatan dasar, utamanya untuk

mempercepat penurunan angka kematian

ibu dan bayi. Dalam pelaksanaannya

Posyandu memerlukan pembinaan

bukan hanya dari sektor kesehatan saja,

melainkan dari berbagai instansi terkait

agar terjamin kelestariannya. Untuk

mendukung upaya pembinaan posyandu

agar berjalan lebih efektif maka perlu

adanya peningkatan kapasitas pelatih

kader Posyandu, yang diawali dengan

pelatihan fasilitator pemberdayaan kader

Posyandu lebih dahulu.

Pusat Promosi Kesehatan dan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan

Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk

mempermudah penyelenggaraan pelatihan

di daerah sehingga tahapan-tahapan

tersebut dapat diterapkan pada saat

pelatihan berlangsung.

Pertunjuk pelaksanaan ini diharapkan

dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya

mulai dari perencanaan sampai dengan

pembuatan pelaporan pelatih.•

Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2013

59 hal; 15 X 21 cm.

ISBN 978-602-235-370-6

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak

1. COMMUNITY HEALTH SERVICES.

2. CHILD HEALTH SERVICES.

Strategi Peningkatan Penimbangan Balita di Posyandu

DENGAN diterbitkannya buku ini

diharapkan dapat menjadi acuan strategi

bagi petugas lintas program, lintas sektor

terkait dan pemangku kepentingan lainya

di kabupaten dan kota serta kecamatan

dalam rangka meningkatkan cakupan

penimbangan balita di Posyandu.

Menurut data riskesdas jumlah

posyandu sebesar 266.827 yang

tersebar di seluruh Indonesia yang berarti

terdapat 3-4 Posyandu di setiap desa.

Dengan jumlah tersebut serta peran

kader Posyandu dan petugas dalam

menindaklanjuti hasil penimbangan,

pemantauan pertumbuhan di Posyandu

dapat mencegah terjadinya balita kurang

gizi, pendek (stunting), serta obesitas.

Buku ini disusun oleh tim lintas program

dan lintas sektor terkait serta dengan

memadukan berbagai buku Pedoman

Posyandu yang telah diterbitkan sebelumnya

oleh instansi dan organisasi yang terlibat

dalam Posyandu. •

Tahun Emas Menteri Baru

Documents

Transcript of Tahun Emas Menteri Baru