kuningankab.go.id TAHUN 2015 (SOP... · DAERAH PARAF Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP)...

3

Transcript of kuningankab.go.id TAHUN 2015 (SOP... · DAERAH PARAF Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP)...

Page 1: kuningankab.go.id TAHUN 2015 (SOP... · DAERAH PARAF Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Page 2: kuningankab.go.id TAHUN 2015 (SOP... · DAERAH PARAF Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Page 3: kuningankab.go.id TAHUN 2015 (SOP... · DAERAH PARAF Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

(SOP)fatarbiyah.ikhac.ac.id/.../2020/11/5.5-SOP-dan-SK.pdf2020/11/05  · 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 41 tentang organisasi profesi dan kode

(SOP)fatarbiyah.ikhac.ac.id/.../2020/11/5.5-SOP-dan-SK.pdf2020/11/05  · 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 41 tentang organisasi profesi dan kode

kuningankab.go.id TAHUN... · SOP Bidang Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, ... Pelayanan Kesekretariatan;

kuningankab.go.id TAHUN... · SOP Bidang Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, ... Pelayanan Kesekretariatan;

jdih.butonkab.go.id · 2019. 3. 5. · bentuk dokumen SOP. Pasal 8 Setiap PSE wajib menyusun SOP sesuai sistern elektroniknya. SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

jdih.butonkab.go.id · 2019. 3. 5. · bentuk dokumen SOP. Pasal 8 Setiap PSE wajib menyusun SOP sesuai sistern elektroniknya. SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

kuningankab.go.id 3 (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito. (2) Untuk penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud

kuningankab.go.id 3 (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito. (2) Untuk penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud

SK SOP · 2020. 10. 19. · kabupaten/Kota pada Pasal 13 rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan

SK SOP · 2020. 10. 19. · kabupaten/Kota pada Pasal 13 rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan

betcipelang.ditjennak.pertanian.go.idbetcipelang.ditjennak.pertanian.go.id/site/upload/common/file/SOP PPID EDISI 2.pdf · Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat -1 dan ayat

betcipelang.ditjennak.pertanian.go.idbetcipelang.ditjennak.pertanian.go.id/site/upload/common/file/SOP PPID EDISI 2.pdf · Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat -1 dan ayat

kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

kuningankab.go.id TAHUN... · 7 Rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpishkan dari Peraturan

kuningankab.go.id TAHUN... · 7 Rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpishkan dari Peraturan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

kuningankab.go.id TAHUN 2015... · dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan ... Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

kuningankab.go.id TAHUN 2015... · dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan ... Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

2 - kpu-kuningankab.go.id · Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

2 - kpu-kuningankab.go.id · Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik ...

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik ...

kuningankab.go.id TAHUN 2014(SOP DINAS... · ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur. 13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi

kuningankab.go.id TAHUN 2014(SOP DINAS... · ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur. 13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

kuningankab.go.id · Bagian Kedua Pelaporan Pasal 11 (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP bidang pelayanan penanggulangan bencana dilakukan setiap 6 (enam) butan dalam satu tahun berjalan.

kuningankab.go.id · Bagian Kedua Pelaporan Pasal 11 (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP bidang pelayanan penanggulangan bencana dilakukan setiap 6 (enam) butan dalam satu tahun berjalan.

WALIKOTA BANDA ACEHdisdukcapil.bandaacehkota.go.id/file_standar_pelayanan/file-28.pdf · SOP Surat Keterangan Paket Persalinan;dan 26. SOP Surat Keterangan Santunan Kematian. Pasal

WALIKOTA BANDA ACEHdisdukcapil.bandaacehkota.go.id/file_standar_pelayanan/file-28.pdf · SOP Surat Keterangan Paket Persalinan;dan 26. SOP Surat Keterangan Santunan Kematian. Pasal