Ta (Psak 21, Psak 57) Complete (3)

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 57 (PROVISI, LIABILITAS KONTINJENSI, DAN ASET KONTIJENSI

PSAK 21 & 57(LIABILITIES AND OWNERS EQUITY)Kelompok:Evianty (201150005)Angela Andrean (201150103)Stefan G.B (201150119)Sinta (201150218)PSAK 57PENDAHULUANTujuan

01Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

PENDAHULUANRuang Lingkup

02Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi, kecuali yang timbul dari:kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkanHal-hal yang dicakup dalam PSAK lain.03Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan (termasuk jaminan) yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.PENDAHULUANRuang Lingkup

04Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Pernyataan ini tidak diterapkan pada kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan.05Jika ada PSAK lain yang mengatur provisi, liabilitas kontinjensi, atau aset kontinjensi tertentu, maka entitas menerapkan PSAK tersebut. Contohnya beberapa jenis kontinjensi tertentu telah diatur dalam:PENDAHULUANRuang Lingkup

Kontrak konstruksi (PSAK 34)Akuntansi pajak penghasilan (PSAK 46)Sewa (PSAK 30). Namun karena dalam PSAK 30 tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik berhubungan dengan sewa operasi yang memberatkan, maka pernyataan ini diterapkan untuk kasus tersebut.Imbalan kerja (PSAK 24)Kontrak asuransi (PSAK 62). Namun, pernyataan ini diterapkan pada provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi asuradur (insurer), selain yang timbul akibat kewajiban kontraktual dan hak dari kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62.

PENDAHULUANRuang Lingkup

06Jumlah yang dicatat sebagai provisi dapat terkait dengan pengakuan pendapatan, misalnya ketika entitas memberikan garansi dan entitas menerima imbalan untuk pemberian garansi tersebut. Pernyataan ini tidak mengatur pengakuan pendapatan07Pernyataan ini mendefinisikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Istilah provisi juga digunakan dalam pos misalnya penyusutan, penurunan nilai aset dan utang ragu-ragu: hal ini merupakan penyesuaian terhadap nilai tercatat atas aset dan tidak diatur dalam Pernyataan ini.PENDAHULUANRuang Lingkup

08PSAK lain mengatur perlakuan untuk pengeluaran sebagai aset atau beban. Hal tersebut tidak diatur dalam Pernyataan ini. Pernyataan ini tidak melarang ataupun mewajibkan kapitalisasi biaya ketika provisi dibentuk.

09Pernyataan ini diterapkan untuk provisi dalam rangka restrukturisasi (termasuk operasi yang dihentikan). Jika suatu restrukturisasi memenuhi definisi operasi yang dihentikan, maka diperlukan pengungkapan tambahan .

Definisi

10Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari:Suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit)Peraturan perundang-undangan, atauPelaksanaan produk hukum lainnya

PENDAHULUANDefinisi

Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini:Berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu, danAkibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

PENDAHULUANDefinisiKontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut.

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi

Liabilitas kontinjensi adalah:Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atauKewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lau, tetapi tidak diakui karena:

PENDAHULUANDefinisi

Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi (selanjtnya disebut sebagai sumber daya) untuk menyelesaikan kewajibannya, atauJumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal

Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut.PENDAHULUANDefinisiProvisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah:Lingkup kegiatan suatu entitas, atauCara mengelola usaha

Definisi Provisi dan Liabilities Lainnya

11Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang dagang dan akrual, karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Sebaliknya:Utang dagang adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok, dan

PENDAHULUANDefinisiProvisi dan Liabilitas LainAkrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada pegawai (misalnya jumlah tunjangan cuti). Meskipun sering kali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih rendah daripada tingkat ketidakpastian provisi.Akrual sering dilaporkan sebagai bagian dari utang dagang atau utang lain, sedangkan provisi dilaporkan secara terpisah.PENDAHULUANDefinisiHubungan antara Provisi dan Liabilitas Kontinjensi12Secara umum, semua provisi bersifat kontinjensi karena tidak pasti dalam jumlah atau waktu. Tetapi, dalam Pernyataan ini istilah Kontinjensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Di samping itu, istilah Liabilitas Kontinjensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan.

PENDAHULUANDefinisiHubungan antara Provisi dan Liabilitas Kontinjensi13Pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut:Provisi yang diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, danLiabilitas kontinjensi yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontinjensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini:PENDAHULUANDefinisiHubungan antara Pr0visi dan Liabilitas KontinjensiKewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, atauKewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini (karena tidak besar kemungkinannya (not probable) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya atau yang mengandung manfaat ekonomi karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat.PENGAKUANProvisi14Provisi diakui jika:Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu,Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, danEstimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi diatas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

PENGAKUANKewajiban Kini

15Dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika, setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan.

16Hampir semua peristiwa masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Atas dasar bukti-bukti tersebut:

PENGAKUANKewajiban Kini

Jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi (jika kriteria pengakuan provisi terpenuhi), danJika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontinjensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.PENGAKUANPeristiwa Masa Lalu

17Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika:Penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum, atauDalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin berupa tindakan entitas) menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut.

18Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, bukan posisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, entitas tidak mengakui provisi untuk biaya yang diperlukan untuk operasi di masa depan.liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan (neraca) entitas hanyalah liabilitas yang telah ada pada akhir periode pelaporan.

PENGAKUANPeristiwa Masa Lalu

Peristiwa diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan (yaitu tindakan bisnis entitas di masa depan.

20Dalam setiap kewajiban selalu ada pihak lain yang memiliki hak atas penyelesaian kewajiban tersebut. Namun, entitas tidak perlu mengindentifikasikan pihak lain tersebut, bahkan pihak lain tersebut bisa saja masyarakat luas. Mengingat dalam kewajiban selalu terdapat komitmen kepada pihak lain, putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali putusan tersebut telah dikomunikasikan sebelum akhir periode pelaporan kepada pihak yang berkepentingan dengan penjelasan memadai sehingga pihak yang berkepentingan tersebut memiliki ekspektasi yang valid bahwa entitas akan memenuhi kewajibannya.

PENGAKUANPeristiwa Masa Lalu

21Suatu peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban konstruktif. Namun di kemudian hari peristiwa tersebut dapat menimbulkan konstruktif karena perubahan peraturan perundang-undangan atau tindakan entitas (misalnya, ketika entitas mempublikasikan suatu pengumuman secara cukup jelas). Misalnya, ketika terjadi kerusakan lingkungan , entitas tidak terikat untuk menanggulanginya. Akan tetapi, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif.PENGAKUANPeristiwa Masa Lalu

22Ketika rancangan peraturan perundang-undangan sedang dalam proses penyelesaian, kewajiban dianggap timbul hanya pada saat timbul keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan rancangannya. Dalam Pernyataan ini kewajiban tersebut digolongkan sebagai kewajiban hukum. Pada berbagai kemungkinan situasi, sering kali sulit untuk menentukan terjadinya peristiwa yang menimbulkan keyakinan bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan diberlakukan. bahkan, dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memastikan pemberlakuan peraturan perundang-undangan hingga peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar diberlakukan.PENGAKUANKemungkinan Besar Arus Keluar Sumber Daya yang Mengandung Manfaat Ekonomi

23Liabilitas yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban kini saja namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajban tersebut. Dalam Pernyataan ini, arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggaap sebagai suatu kemungkinan besar jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi . Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.

23PENGAKUANKemungkinan Besar Arus Keluar Sumber Daya yang Mengandung Manfaat Ekonomi

24Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi atau jaminan produk, atau kontrak serupa), maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Walupun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui (dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi)PENGAKUANEstimasi Andal atau Kewajiban

25Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada provisi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan (neraca). Kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin, sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi.PENGAKUANEstimasi Andal atau Kewajiban

26Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui.27Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi.

Liabilitas Kontinjensi

28Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontinjensi29Liabilitas kontinjensi diungkapkan, seperti disyaratkan di paragraf 86, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.

PENGAKUANLiabilitas Kontinjensi

30Liabilitas kontinjensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontinjensi terus menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya ekonomi diperoleh untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontinjensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi (kecuali dalam keadaan yang sangat jarang, ketika estimasi andal tidak dapat dibuat)PENGAKUANAset Kontinjensi

31Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontinjensi32Aset kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi untuk entitas. 33Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.

PENGAKUANAset Kontinjensi

34Aset kontinjensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas sebagaimana diatur di paragraf 8935Aset kontinjensi dikaji secara terus menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomi), maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontinjensi.PENGUKURANEstimasi Terbaik

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu.Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas, ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Diantara bukti yang dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan.

PENGUKURANEstimasi Terbaik

Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode nilai yang diperkirakan (expected value).

40Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. Namun, dalam kasus demikian, entitas mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lain baik yg sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil yg probabilitasnya paling tinggi, maka yg dianggap estimasi terbaik adalah mana yg nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil probabilitas paling tinggi tersebut. Misalnya, jika entitas harus memperbaiki kerusakan serius dalam konstruksi pabrik yg dibangun bagi seorang pelanggannya, maka kemungkinan hasil dengan probabilitasnya paling tinggi untuk perbaikan tersebut pada upaya pertama adalah dengan biaya sebesar Rp 1000, maka provisi untuk suatu jumlah yg lebih tinggi harus dibuat jika terdapat kemungkinan signifikan upaya lebih lanjut dibutuhkan.

Estimasi Terbaik

Provisi diukur sebelum memperhitungkan pajak karena dampak pajak dari provisi dan perubahanny diatur dalam PSAK 46 : Pajak Penghasilan

Risiko dan Ketidakpastian

Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yg selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan.Risiko menimbulkan hasil yg bervariasi. Penetapan risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai liabilitas yg diukur. Jika terdapat unsur ketidakpastian, maka entitas berhati-hati sehingga pendapatan atau aset tidak menjadi terlalu besar dan beban atau liabilitas menjadi terlalu kecil. Meski demikian, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas membuat provisi berlebihan atau dengan sengaja menyajikan liabilitas terlalu besar. Misalnya, jika proyeksi biaya dari hasil yg merugikan, diestimasi berdasarkan kehati-hatian, maka hasil tersebut tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai suatu yg lebih besar kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan yg seharusnya. Entitas harus berhati-hati dan menghindari aplikasi perhitungan risiko dan ketidakpastian yg berakibat pada provisi disajikan terlalu besar.

PENGUKURANNilai kini

Jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yg diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.Karena nilai waktu dari uang, provisi yang melibatkan pengeluaran uang yg timbul seketika setelah periode pelaporan lebih memberatkan jika dibandingkan dengan provisi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah sama yg timbul kemudian. Dengan demikian, Jika dampaknya bersifat material, provisi didiskontokan.Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa depan.

PENGUKURANPeristiwa Masa DepanPeristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.Dalam menentukan jumlah provisi, entitas perlu mempertimbangkan peristiwa masa depan yang diperkirakan akan terjadi. Misalnya, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Jumlah biaya yg diakui mencerminkan pendapat ahli yg objektif dan mempunyai kualifikasi teknis dengan mempertimbangkan bukti yg ada, mengenai teknologi yg akan tersedia pada saat pembersihan. Dengan demikian, wajar jika misalnya, biaya pembersihan juga memperhitungkan perkiraan penghematan biaya yg terjadi sejalan dengan meningkatnya pengalaman dalam menerapkan teknologi yg ada terhadap kegiatan pembersihan yg lebih rumit daripada kegiatan pembersihan sebelumnya. Namun, entitas tidak boleh mengasumsikan adanya pengembangan teknologi pembersihan yg sama sekali baru sebelum ada bukti objektif yg memadai mengenai pengembangan teknologi tersebut.PENGUKURANPeristiwa Masa Depan

Dalam mengukur kewajiban yang ada, dipertimbangkan dampak peraturan perundangundangan yang kemungkinan akan diberlakukan, khususnya jika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundangundangan itu pasti akan diberlakukan. Dalam kenyataannya, sering kali sangat sulit bagi entitas untuk menentukan apakah suatu peristiwa akan menghasilkan bukti objektif yang memadai. Bukti tersebut harus secara jelas menunjukkan hal-hal yang diatur dalam suatu peraturan dan menimbulkan suatu kepastian bahwa peraturan itu akan diundang-undangkan dalam lembaran negara pada waktunya. Dalam banyak kasus, bukti objektif yang memadai tentang berlakukanya suatu peraturan perundang-undangan sulit diperoleh sampai peraturan perundang-undangan itu sendiri diberlakukan.

PENGUKURANRencana Pelepasan Aset

Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangan dalam menghitung suatu provisi.Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnnya provisi. Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan pelepasan aset tersebut pada saat yang ditentukan oleh PSAK yang terkait dengan aset tersebut.

PENGUKURANPENGGANTIAN53Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset terpisah. Jumlah yg diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.54Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.55Kadang kala, terdapat pihak lain yang bersedia untuk menanggung sebagian atau seluruh pengeluaran yang menyeleasaikan provisi (misalnya, kontrak asuransi atau garansi pemasok). Pihak tersebut dapat mengganti jumlah yamg telah dibayarkan oleh entitas atau langsung membayarkan jumlah tersebut.

56Pada umumnya entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya jika pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apapun. Dalam hal ini, entitas mengakui provisi sejumlah seluruh liabilitas dan mengakui penggantian yang diharapkan dari pihak ketiga sebagai aset yang terpisah ketika sudah dapat dipastikan bahwa penggantian tersebut akan diterima entitas pada saat entitas menyelesaikan liabilitas.Dalam beberapa kasus, jika pihak ketiga gagal membayar, maka entitas tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut. Dalam hal itu entitas tidak mengakui biaya tersebut sebagai provisi. Jika entitas memiliki kewajiban yang ditanggung secara masing-masing dan bersama dengan pihak lain, maka kewajiban itu merupakan liabilitas kontinjensi sepanjang kewajiban tersebut dapat diselesaikan oleh pihak lain tersebut.

PENGGANTIANPERUBAHAN PROVISIProvisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yg paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjaid, maka provisi dibatalkan. Jika provisi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman.

61Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yg berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. 62Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal yang dapat mengurangi provisii. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yg semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda.

PENGGUNAAN PROVISIKerugian Operasi Masa Depan63Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. 64Kerugian operasi masa depan tidak memenuhi definisi liabilitas dan kriteria pengakuan umum bagi provisi. 65Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset

PENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURANKontrak Memberatkan

66Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. 67Banyak kontrak dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi atau denda kepada pihak lain sehingga tidak ada kewajiban, misalnya pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Kontrak lain yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontrak tersebut memberatkan, maka kontrak tersebut masuk dalam lingkup pernyataan ini dan terdapat liabilitas yang diakui. Kontrak eksekutori yang tidak memberatkan berada diluar lingkup pernyataan ini.PENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURANKontrak Memberatkan

68Penyataan ini mendefinisikan kontrak memberatkan sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yg tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomi yg diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yg lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. 69Sebelum membentuk suatu provisi untuk kontrak yang memberatkan, entitas mengakui kerugian karena penurunan nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut.

PENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURANRestrukturisasi

70Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi :Penjualan atau penghentian suatu lini usahaPenutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lainPerubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen, danReorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas


71Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan pengakuan provisi menurut PSAK 57 paragraf 14.72Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi :Entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan, sekurang-kurangnya :Usaha atau bagian usaha yang terlibatLokasi utama yang terpengaruhLokasi, fungsi dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerjaPengeluaran yang akan terjadiWaktu implementasi rencana tersebut, danPENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURANRestrukturisasi

Entitas menciptakan ekspektasi yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana.

73Bukti bahwa entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi akan tampak, antara lain, dengan menghentikan operasi pabrik atau menjual aset atau mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana restrukturisasi. Pengumuman mengenai rencana terperinci tentang restrukturisasi tersebut merupakan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi hanya jika rencana itu dibuat sedemikian rupa dan dengan perincian yang memadai (yaitu menjelaskan pokok-pokok rencana) sehingga menciptakan ekspektasi yang valid di pihak lain seperti pelanggan, pemasok, dan pegawai (atau wakilnya) bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi.


74Agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampaknya, maka implementasinya perlu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan untuk mengubah rencana tersebut secara signifikan. Jika terdapat penundaan rencana restrukturisasi atau jika restrukturisasi akan berlangsung lebih lama daripada yang direncanakan, maka entitas akan memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan atas rencana semula. Oleh karena itu, rencana restrukturisasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif.

75keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah :Mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, atauMengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan ekspektasi yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi.


Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencananya kepada pihak yang terkena dampaknya, hanya setelah periode pelaporan, maka pengungkapan disyaratkan dalam PSAK 8 : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan jika restrukturisasi tersebut adalah material. Jika pengungkapan tidak dilakukan, maka hal itu dapat mempengaruhi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan putusan yang tepat.

76Walaupun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, berkewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Misalnya, negosiasi dengan wakil para karyawan untuk pembayaran dalam rangka pemutusan hubungan kerja atau negosiasi dengan para pembeli untuk penjualan suatu operasi mungkin dapat dituntaskan hanya melalui persetujuan unit organisasi yang berwenang. Begitu persetujuan tersebut telah diperoleh dan dikomunikasikan kepada pihak lain, saat itu pula entitas memiliki kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi dengan catatan persyaratan yang dijelaskan tadi terpenuhi.


77Dimungkinkan otorisasi akhir menjadi hak suatu dewan yg anggotanya termasuk perwakilan dari pihak-pihak yg berkepentingan selain manajemen (misalnya karyawan) atau pemberitahuan kepada perwakilan tersebut mungkin diperlukan sebelum keputusan dewan disetujui. Karena suatu keputusan yg diambil dewan melibatkan suatu komunikasi dengan perwakilan ini, komunikasi ini mungkin menghasilkan suatu kewajiban konstruktif untuk merestrukturisasi.78Tidak ada kewajiban yg timbul dalam penjualan suatu operasi hingga entitas membuat suatu perjanjian penjualan yg mengikat. 79Walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut kepada masyarakat, entitas tidak terikat pada putusannya sebelum pembeli telah teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yg mengikat. Sampai terdapat penjualan yg mengikat, entitas dapat mengubah pikirannya dan bahkan harus mengambil tindakan lain jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pembeli. Jika penjualan suatu operasi dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi, maka aset dari operasi yg bersangkutan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset. jika penjualan hanya merupakan bagian dari restrukturisasi, maka kewajiban konstruktif dapat timbul dari bagian lain restrukturisasi sebelum ada perjanjian penjualan yg mengikat.


80Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini :Benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, danTidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung

81Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya seperti :Pelatihan atau penempatan kembali (relokasi) staf yang masih tetap dikaryakanPemasaran, atauInvestasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru


Pengeluaran ini terkait dengan pengelolaan usaha di masa depan dan pada akhir periode pelaporan bukan merupakan liabilitas dalam rangka restrukturisasi.

82Pengeluaran tersebut diakui dengan dasar yang sama seolah-olah pengeluaran tersebut tidak terkait dengan restrukturisasi. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa depan sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk provisi, kecuali jika kerugian itu tidak terkait dengan kontrak memberatkan seperti didefinisikan di paragraf 10 PSAK 57 ygan telah dijelaskan sebelumnya.

83Sebagaimana yang diatur di paragraf 51, keuntungan karena rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi restrukturisasi walaupun pelepasan aset itu dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi.

PENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN84Untuk setiap jenis provisi entitas mengungkapkan :Nilai tercatat pada awal dan akhir periodeProvisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlahh provisi yang adaJumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutanJumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan, danPengingkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.Informasi komparatif tidak disyarat.PENGUNGKAPAN85Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan :Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadiIndikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yg mendasari perkiraan peristiwa masa depan, dan Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebutPENGUNGKAPAN86Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontijensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontinjensi dan, jika praktis :Estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36-52 PSAK 57 yang telah dijelaskan diatasIndikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, danKemungkinan penggantian oleh pihak ketiga

87Dalam menentukan provisi atau liabilitas kontinjensi yang dapat dikelompokkan pada jenis provisi atau liabilitas kontinjensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik provisi atau liabilitas kontinjensi tersebut cukup serupa satu dengan lainnya sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan persyaratan. Oleh karena itu, jumlah yang terkait dengan jaminan produk atas berbagai produk dapat diungkapkan sebagai satu jenis provisi, tetapi jaminan produk biasa dipisahkan pengungkapannya dengan jaminan produk yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan.

PENGUNGKAPAN88Jika provisi dan liabilitas kontinjensi timbul dari suatu situasi yang sama, maka entitas melakukan pengungkapan yang disyaratkan, sehingga menunjukkan keterkaitan antara provisi dan liabilitas kontinjensi tersebut.89Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontinjensi pada akhir periode pelaporan dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya, diukur seesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi.90Perlu diperhatikan bahwa pengungkapan aset kontinjensitidak boleh memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai kemungkinan timbulnya penghasilan. 91Jika informasi yang diatur dalam paragraf 84 dan 89 PSAK 57 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka fakta tersebut diungkapkan.

PENGUNGKAPAN92Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur dalam paragraf 84-89 PSAK 57 diperkirakan dapat menyulitkan estimasi dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yg menjadi subjek provisi, liabilitas kontijensi, atau aset kontinjensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum perselisihan, berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan.

PENGUNGKAPANKETENTUAN TRANSISI93Dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi kompetitif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan.

TANGGAL EFEKTIF94Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal Januari 2011.

95Pernyataan ini menggantikan PSAK 57Tujuan Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Ruang Lingkup01Ruang lingkup ekuitas yang diatur disini adalah untuk :perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi sesuai UU- RI.

PSAK 21PENDAHULUANDefinisi

02Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.

03Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian.

04Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain.

PENDAHULUANPENJELASANBentuk Hukum Perusahaan dan Ekuitas

05 Bentuk hukum perusahaan dan ekuitas adalah sebagai berikut: Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)Ditinjau dari bentuk hukum dan ekuitas, BUMN/D dapat dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (Perjan)Sebagai BUMN, modal Perusahaan Jawatan tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perusahaan Umum (Perum)Sebagai BUMN, modal Perusahaan Umum yang disetor merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terdiri dari sahamPENJELASANBentuk Hukum Perusahaan dan EkuitasPT (Persero)PT (Persero) adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki negara. Dari sudut akuntansi ekuitas, tidak ada perbedaan antara suatu PT (Persero) dengan Perseroan T erbatas. Disamping BUMN tersebut di atas, terdapat Perusahaan Negara (PN) yang secara khusus dibentuk berdasarkan suatu peraturan perundangan pendirian, yang di dalamnya mengatur juga mengenai modal. Modal suatu Perusahaan Daerah adalah kekayaan yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PENJELASAN Perusahaan SwastaDitinjau dari sudut bentuk hukum dan ekuitas, perusahaan swasta dapat berbentuk: Perusahaan PeroranganPerusahaan Perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan terikat pada hutang piutang usaha perorangan. Persekutuan PerdataPersekutuan Perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terdiri atas saham. PENJELASAN FirmaModal Firma tidak terbagi atas saham dan para anggota Firma bertanggungjawab renteng atas kewajiban Firma sebagai suatu persekutuan orang. Commanditaire Vennootschap (C.V.)Modal suatu persekutuan C.V. harus dipisahkan antara Modal Pesero Aktif dan Modal Pesero Komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus C.V. Pesero Komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai pengurus C.V. dan hanya bertanggungjawab sebatas modal C.V. yang menjadi bagiannya. Perseroan Terbatas (PT)Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor apabila PT telah disahkan Menteri Kehakiman.

PENJELASANKoperasiKoperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGANKewajiban 06 Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi (contractual arrangement on initial recognition). Apabila pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban . .

KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGANEkuitas 07 Apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandas ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat perusahaan dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai instrumen ekuitas. 08 Instrumen keuangan yang tergolong bukan kelompok kewajiban dikelompokkan di bawah judul EkuitasPERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI NOMOR 21 AKUNTANSI EKUITASPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 21 terdiri dari Paragraf 9-45. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1-8. 09 Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Pada pokoknya, pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan. Rincian tiap kelompok diperkenankan, selama tak bertentangan dengan Pernyataan ini.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI NOMOR 21 AKUNTANSI EKUITASAKUNTANSI EKUITAS UNTUK BADAN USAHA BUKAN PT 10Akuntansi untuk ekuitas Badan Usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya Koperasi.

11 Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

AKUNTANSI EKUITAS UNTUK BADAN USAHA BERBENTUK PTUnsur Penambahan Modal Disetor PT 12 Akun Tambahan Modal Disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti; agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya . Akun Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba/rugi usaha maupun laba/rugi luar biasa .

PENCATATAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PT13 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: Jumlah uang yang diterima. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata. Untuk jenis saham yang diatur dalam bentuk Rupiah dalam akta pendirian, setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs berlaku tanggal setoran.Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik Rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke mata uang asing dalamakta pendirian sesuai kurs resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan Pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi. PENCATATAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PTBesarnya tagihan yang timbul atau hutang yang dikonversi menjadi modal. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai wajar yang disepakati Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya. \Nilai wajar aktiva bukan kas yang diterima. setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang

PENCATATAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PT14 Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan: jumlahuangyangdibayarkan;atau besarnyahutangyangtimbul;atau nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan.

15 Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham.

16 Bila ketentuan hukum yang ada memungkinkan penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan, maka pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Modal Saham dan mengkredit Modal Saham Yang Diperoleh Kembali sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehan kembali saham yang bersangkutan.

PENCATATAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PT17 Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan aktiva bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar nilai wajar aktiva/jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih jelas.

PENEBUSAN/PENARIKAN KEMBALI MODAL SAHAM PTPerolehan Kembali Saham Beredar dengan Cost Method 18 Jika perusahaan memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi perusahaan. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan cost atau par value method. Dengan cost method, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal. PENEBUSAN/PENARIKAN KEMBALI MODAL SAHAM PTPerolehan Kembali Saham Beredar dengan Cost Method 19Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun Modal Saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun Agio Saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan judul Tambahan (Pengurang) Agio Modal Dari Perolehan Kembali Saham. Apabila agio saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba.

PENEBUSAN/PENARIKAN KEMBALI MODAL SAHAM PTPerolehan Kembali Saham Beredar dengan Par Value Method 20 Metode nilai nominal atau par value method lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi dikemudian hari. Dengan metode nilai nominal (par value method), saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun Modal Saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas pari, akun Agio Saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebet akun Saldo Laba. Sebaliknya bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun Tambahan Modal dari Perolehan Kembali Saham. Metode ini lazimnya digunakan bila perolehan kembali dilakukan dalam rangka penarikan saham.

PENEBUSAN/PENARIKAN KEMBALI MODAL SAHAM PTPerolehan Kembali Saham Sumbangan

21Saham yang diperole h kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebet akun Modal Saham Yang Diperoleh Kembali dan mengkredit akun Modal Yang Berasal Dari Sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun Modal Yang Berasal Dari Sumbangan.DIVIDEN PTBentuk Pembagian Dividen 22Kewajiban perusahaan untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aktiva bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aktiva bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.DIVIDEN PTDividen Saham 23 Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham, yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal disetor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Termasuk dalam pengertian nilai wajar adalah harga pasar saham PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek atau harga sesuai peraturan dalam Akta Pendirian PT yang sahamnya tidak terdaftar di Bursa Efek, dengan syarat telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham serta tak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Konversi Agio Menjadi Saham 24Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai Modal Disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen.

Penyajian Modal 25Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.26.Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 27Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi harus dicantumkan dalam laporan keuangan.28 Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.29Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.30 Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai Akta Pendirian Badan Usaha tersebut, misalnya: saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan Perseroan Terbatas.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 31 Pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek, saham dapat ditempatkan dengan dasar pesanan. Dengan dasar ini saham hanya akan dikeluarkan jika pemesan telah membayar penuh harga saham yang bersangkutan. Pesanan saham dicatat dengan mendebet akun Piutang Kepada Pemesan Saham dan mengkredit akun Modal Saham Yang Dipesan. Akun Modal Saham Yang Dipesan disajikan dalam kelompok modal di bawah akun Modal Saham.

Akun Piutang kepada Pemesan Saham sebesar sisa harga saham yang belum dilunasi dalam transaksi semacam ini lazimnya disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Apabila piutang ini tidak dimaksudkan untuk ditagih dalam waktu dekat, akun ini dapat disajikan dalam kelompok mengurangi akun Modal Saham Yang Dipesan.

Pada saat harga saham sudah dibayar penuh, akun Modal Saham Yang Dipesan akan didebit dan akun Modal Saham dikredit. Dalam hal pemesan gagal melunasi sisa pembayarannya, maka tergantung pada kebijakan perusahaan dan dilandaskan pada peraturan hukum yang berlaku, perusahaan dapat mengambil salah satu tindakan di bawah ini:

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO LABA 32 Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun Modal Saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya; dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang maupun ikatan tertentu.

Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasanpembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan Tujuan pencadangan termaksud; pembatasan-pembatasan yang ada harus Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

33Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO LABA 34 Pengungkapan saldo laba harus meliputi:Pengungkapan penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akunatau pemisahan saldo laba, harus pula diungkapkan. Peraturan, perikatan, batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, harus diungkapkan. Misalnya, selama perjanjian kredit berlangsung, perusahaan tak diizinkan membagi saldo laba tanpa seijin kreditur. Perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepentingan (pooling of interests)Koreksi masa lalu, baik bruto harus dilakukan dengan penjelasan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi perlembar. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan perlembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan. Pengungkapan dividen saham dan pecah dikapitalisasi dan saji ulang laba persaham (EPS) agar laporan keuangan berdaya banding. PENGUNGKAPAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA 35Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal Pendapat Akuntan Independen, rekapitalisasi dan transaksi modal yang lain. PENGUNGKAPAN PER JENIS SAHAM 36Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi: modal dasar; modal ditempatkan atau dipesan belum disetor; modal disetor; harga pari, harga nominal per lembar; perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai Rupiah per jenis saham selama periode akuntansi; hak istimewa atau hak mendahului; batasan khusus; dan penjelasan bila dapat konversi, tarif konversi. PENGUNGKAPAN KERUGIAN PT 50 % DARI MODAL 37Apabila perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, kewajiban untuk diumumkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, selama Undang-Undang yang terkait masih berlaku. 38Apabila perseroan mencapai akumulasi kerugian sebesar tujuh puluh lima persen dari modal, penjelasan bahwa demi hukum PT tersebut bubar, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, selama Undang-Undang yang terkait masih berlaku.

PENGUNGKAPAN KERUGIAN PT 75 % DARI MODAL 39Bila persyaratan modal minimum yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau akta pendirian tidak atau belum dipenuhi, maka harus diungkapkan. Misalnya batas minimum modal disetor dan jumlah pemegang saham PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek. PENGUNGKAPAN DIVIDEN 40 Pengungkapan dividen meliputi: jumlah dividen; dividen per lembar saham; bentuk dividen; batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen; hutang dividen; hutang dividen per lembar saham; pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal neraca, sebelum tanggal Pendapat Akuntan Independen; jumlah kapitalisasi dividen saham dan pecah-saham, perlembar dan jumlah keseluruhan; dan laba per saham perlu disaji ulang (restated) berdasarkan jumlah saham yang setara setelah pecah-saham agar dapat diperbandingkan. PENGUNGKAPAN SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI 41 Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi: Saham beredar yang diperoleh kembali, metode cost , disajikan sebagai pengurang jumlah Modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai pari (par value), sebagai pengurang saham beredar (yaitu modal disetor) sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai pari dijumlahkan atau dikurangkan pada Agio Saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. 42 Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi: perubahan selama periode akuntansi; dan batasan distribusi.

REORGANISASI 43Kuasi reorganisasi merupakan prosedur penataan kembali ekuitas yang dilakukan dalam hal perusahaan menderita kerugian terus menerus dan terdapat defisit dalam jumlah yang sangat material. Tindakan ini harus didasarkan atas keputusan formal para pemegang saham. Dengan kuasi reorganisasi, perusahaan menyelenggarakan dasar pembukuan baru yang membukukan aktiva tertentu sebesar nilai wajar yang lebih rendah dari nilai bukunya dengan mendebet akun Defisit dan menurunkan nilai nominal saham. Penyesuaian ekuitas berkenaan dengan tindakan termaksud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. SELISIH PENILAIAN KEMBALI44Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, penilaian atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. TANGGAL EFEKTIF 45Pernyataan ini mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakupi periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.

Ta (Psak 21, Psak 57) Complete (3)

Documents

Transcript of Ta (Psak 21, Psak 57) Complete (3)