Off Balance Sheet FinancingOff balance sheet financing adalah kewajiban keuangan yang tidak dicatatkan ke

dalam laporan keuangan. Transaksi-transaksi yang seringkali dilakukan off balance sheet financing misalnya adalah leases.

Tujuan dari off balance sheet ini adalah untuk membuat laporan keuangan perusahaan menjadi sangat perform. Dengan melakukan lease, khususnya operational lease, maka perusahaan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus terbebani melakukan adjustment pada account Depreciation of Fixed Asset nya. Biaya yang harus dicatatkan oleh perusahaan hanya berupa Rent expanse, pada bagian Operating Expanse. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut Rent Expanse nya digunakan untuk apa saja. Padahal secara manfaat ekonomi perusahaan mendapatkan manfaat yang paling besar dari digunakannya aktiva tetap tersebut.

Pada Capital Lease atau Financial Lease yang harus dibayarkan oleh perusahaan hanya berupa Interest Expanse dari transaksi Capital Lease atau Financial Lease tersebut.

Ada beberapa syarat suatu leasing dikategorikan sebagai Capital Lease atau Financial Lease, menurut FASB Statement no. 13,diantaranya:1. Adanya transfer kepemilikan2. Adanya Bargain Purchase Option3. Estimasi Economic Useful lifenya harus ≥ 75%4. Angka PV (Present Value) dari minimum lease paymentnya ≥ 90% dari market valuenya

Transaksi-transaksi pada off balance sheet sebenarnya secara akuntansi diperbolehkan. Hanya saja yang menjadi masalah besar adalah pada saat transaksi-transaksi off balance sheet tersebut tidak dilakukan disclose pada Notes to Financial Statement. Hal tersebut menyebabkan perusahaan tidak menjalankan GCG atau Good Corporate Governance, memberikan informasi secara terbuka dan informative kepada seluruh stakeholders.

Kemungkinan dengan tidak di-disclose nya suatu transaksi yang off balance sheet adalah terjadinya Financial Shenanigans, yaitu sebuah perbuatan atau penghapusan yang didesain untuk menyembunyikan atau mengubah bentuk dari kinerja keuangan sesungguhnya atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan.

Hal ini berbahaya karena manajemen akan cendrung terus melakukan ‘hanky panky’ dalam setiap kali menyajikan Financial Statementnya. Hal ini berbahaya. Karena bagaimanapun juga kerugian yang tidak mereka laporkan tersebut sebenarnya hanya dialihkan atau diundurkan saja saat pelaporannya. Tidak dengan serta merta bahwa transaksi off balance sheet tersebut akan seketika hilang begitu saja. Hal ini sebenarnya seperti manajemen sedang menggenggam bom waktu yang dapat meledak seketika, tanpa manajemen tahu kapan waktunya akan meledak. Motif dari tidak di disclose nya transaksi off balance sheet sebenarnya sangat terkait erat dengan conspiracy theory.

Misalnya pada transaksi-transaksi off balance sheet ini digunakan untuk window dressing to Financial Statement. Dengan tujuan manajemen ingin mereka terlihat perform di mata stakeholdernya, supaya tidak dilakukan penggantian jajaran direksi. Pada akhirnya bagai bom waktu, pada saat tahun berikutnya dengan direksi yang baru, ternyata ada temuan bahwa terdapat transaksi off balance sheet yang tidak di-disclose dalam Notes to Financial Statement. Hal ini kemudian dapat dengan mudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, maka pasti kemudian hal ini menjadi masalah hukum. Apalagi seringkali angka yang disembunyikan ini jumlahnya sangat fantastis. Yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keuangan perusahaan sendiri.

Transaksi-transaksi off balance sheet sendiri seringkali dilakukan pada SPC, karena dengan sweetener nya biasanya Negara tempat SPC berada memberikan sejumlah kekebalan hukum kepada SPC tersebut. Sehingga mereka menjadi untouchable. Hal ini sangat merugikan. Khususnya investor. Adalah menjadi tidak adil bila kemudian para investor menjadi korban, karena ketidak mengertian mereka mengenai masalah ini. Adalah menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan investor, khususnya minority interest yang jumlah kepemilikannya tidak signifikan, sehingga pendapat mereka seringkali tidak didengarkan.

Oleh karena itu kemudian didengungkan mengenai konsep GCG, atau Good Corporate Governance, atau Tata Kelola Perusahaan. Yang mengharuskan untuk mengungkapkan fakta dan realita (openness) dalam setiap pelaporan dari manajemen kepada seluruh stakeholder

Derivativeadalah kontrak yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain atau item ekonomi

tertentu – saham/stock, bond, commodity price, interest rate, or currency exchange rateTroubled Debt Restructurings Menurut SFAS No 15, "Accounting by Debtors and

Creditors for Troubled Debt Resttucturing" , restrukturisasi hutang bermasalah terjadi ketika "kreditur, karena alasan ekonomi atau hukum yang berhubungan dengan kesulitan keuangan debitur, memberikan kelonggaran kepada debitur karena tidak memiliki pertimbangan lain." Restrukturisasi hutang bermasalah dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, satu atau kombinasi dari berikut ini:

Modifikasi syarat-syarat hutang sebagai salah satu atau kombinasi dari:1. Penurunan suku bunga yang ditetapkan untuk sisa umur utang.2. Perpanjangan tanggal jatuh tempo atau tanggal ditetapkannya tingkat

bunga yang lebih rendah dari tingkat pasar saat ini untuk utang baru dengan risiko yang sama.

3. Penurunan nilai nominal atau jumlah utang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam instrumen atau perjanjian lainnya.

4. Potongan / pengurangan bunga yang masih harus dibayar.

Penerbitan atau pemberian suatu kepemilikan saham kepada kreditur oleh debitur untuk membayar penuh atau sebagian utang kecuali kepemilikan saham diberikan sesuai dengan syarat yang ada untuk menkonversi utang menjadi suatu kepemilikan ekuitas.

Transfer dari debitur ke kreditur atas piutang dari pihak ketiga, real estate, atau aset lainnya untuk membayar penuh atau sebagian utang. Modification of Terms Perjanjian restrukturisasi yang melibatkan modifikasi persyaratan dalam menyumbang secara prospektif dan mengakibatkan salah satu dari dua situasi berikut:

Jumlah pokok dan bunga yang harus dibayar lebih besar dari nilai kewajiban saat ini, oleh karena itu, debitur mengakui tidak ada keuntungan.

Jumlah pokok dan bunga yang harus dibayar kurang dari nilai kewajiban saat ini, oleh karena itu, debitur mengakui adanya keuntungan.

Dalam hal itu ditentukan bahwa jumlah total yang harus dibayar melebihi nilai hutang yang tercatat pada tanggal perjanjian restrukturisasi, tidak ada penyesuaian dibuat untuk mencatat nilai asli kewajiban. Namun, penyesuaian perlu dilakukan untuk menentukan suku bunga efektif yang dapat menyamakan pembayaran di masa mendatang dengan total nilai saat ini. Tingkat ini kemudian diterapkan pada nilai kewajiban yang tercatat setiap tahun untuk menentukan jumlah beban bunga. Perbedaan antara jumlah beban bunga yang tercatat dan pembayaran tunai mengurangi nilai kewajiban yang tercatat. Jika total pembayaran tunai masa depan ditentukan kurang dari nilai kewajiban yang tercatat, jumlah kewajiban berkurang dengan jumlah total uang tunai yang akan dibayar. Debitur kemudian mengakui keuntungan luar biasa untuk jumlah penyesuaian ini, dan semua pembayaran selanjutnya dicatat sebagai pengurangan jumlah kewajiban. Artinya utang diperlakukan seolah-olah terdapat tingkat suku bunga. Berdasarkan SFAS No.15, kreditor merestrukturisasi hutang bermasalah yang mengakibatkan modifikasi jangka waktu dengan cara yang sama kepada debitur. Tidak ada kerugian yang diakui pada saat jumlah piutang dari debitur di bawah pengaturan dimodifikasi lebih besar dari nilai tercatat saat piutang tersebut. Demikian pula, ketika aliran kas masa depan dengan syarat total dimodifikasi kurang dari nilai tercatat saat ini, kerugian diakui untuk perbedaan tersebut

FASB asc ResearchIAS 36 secara khusus melarang pembalikan kerugian penurunan nilai goodwill.

Berdasarkan US GAAP, pembalikan sebelumnya diakui kerugian penurunan dilarang untuk aset jangka panjang (termasuk berwujud pasti berumur) akan diadakan dan digunakan, serta penurunan tercatat berwujud berumur terbatas dan goodwill. menggunakan pendekatan dua langkah. (Langkah 1) dan jumlah nilai tercatat goodwill

lebih besar dari nilai wajar tersirat nya. (Langkah 2) Bila nilai tercatat dari unit pelaporan adalah nol atau negatif penurunan nilai diakui pada saat penilaian kualitatif menunjukkan bahwa lebih mungkin daripada tidak bahwa goodwill

impairment ada dan nilai tercatat goodwill lebih besar dibandingkan itu tersirat nilai wajar. Sebelum melakukan Langkah 1, entitas dapat memilih untuk melakukan penilaian kualitatif dari apakah itu lebih mungkin daripada tidak bahwa nilai tercatat unit pelaporan melebihi nilai wajarnya. Jika penilaian kualitatif menunjukkan bahwa lebih mungkin daripada tidak bahwa nilai tercatat unit pelaporan melebihi nilai wajarnya, maka Langkah 1 harus dilakukan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, tes penurunan selesai IFRS memiliki pendekatan satu-langkah yang membandingkan nilai tercatat dari UPK (termasuk Goodwill) ke jumlah terpulihkannya. Bila nilai tercatat dari UPK lebih besar dari ijumlah terpulihkan ts, rugi penurunan nilai diakui. The "jumlah terpulihkan" adalah yang lebih besar dari; (a) nilai wajar kurang biaya untuk menjual dan (b) nilai digunakan (yaitu, nilai sekarang dari arus kas masa depan diharapkan akan diserahkan dari UPK. Rugi penurunan nilai itu jumlah dimana nilai tercatat UPK ( termasuk goodwill) melebihi jumlah terpulihkannya. Kehilangan itu kemudian dialokasikan pertama yang goodwill, sampai goodwill dikurangi menjadi nol. Nilai tercatat aset lain di CGU kemudian dikurangi, secara pro-rata (tergantung harapan tertentu)

Permanent differencesPerbedaan tetap terjadi karena transaksi – transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Misalnya, bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) 22 kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan/ atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha

milik daerah yang menerima deviden paling rendah 25% (dua puluhlima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam bidang pendidikan dan atau/ bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diaturlebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non-deductible expenses). Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expenses) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 antara lain:

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri

untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat – syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Premi asurransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.8. Pajak Penghasilan9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.c) Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang – Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur

Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.

Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.

Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Beda Sementara (Temporary Differences)Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Menurut Kiswara (2011) terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan beda waktu adalah:a) Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi:1. Laba bruto penjualan angsuran, menurut akuntansi diakui dalam periode penjualan, sedangkan menurut pajak pada saat penerimaan uang2. Laba bruto kontrak jangka panjang, menurut akuntansi diakui dengan metode persentase penyelesaian, sedangkan menurut pajak diakui dengan metode kontrak selesai.3. Pendapatan dari investasi saham, menurut akuntansi ada yang diakui dengan metode equity (dimana pengakuan atas kenaikan kepemilikan saham diakui setiap investee memperoleh laba, walaupun tidak dibagikan sebagai deviden), sedangkan menurut pajak diakui berdasarkan nilai deviden yang diterima.b) Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi:1. Taksiran biaya garansi atau jaminan produk, menurut akuntansi diakui dalam periode berjalan, sedangkan menurut pajak pada saat dibayar.2. Taksiran kerugian kontrak pembelian, sediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek, menurut akuntansi diakui dalam periode berjalan, sedangkan menurut pajak pada waktu realisasi.3. Taksiran rugi utang bersyarat (seperti litigasi), akuntansi mengakui pencadangan sedangkan pajak tidak mengakui sebelum terealisir.c) Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi:1. Sewa, bunga dan persekot, menurut akuntansi ditangguhkan mengacu pada periodenya, sedangkan pajak pada saat realisasi penerimaan uang.d) Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi:1. Depresiasi, menurut akuntansi taksiran umur ekonomis relatif lebih panjang, sedangkan menurut pajak taksiran umur ekonomis relatif lebih pendek.2. Biaya dalam konstruksi aktiva tetap (seperti pajak dan bunga), menurut akuntansi ditangguhkan, sedangkan menurut pajak diakui pada saat realisasi.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan.Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar intstrumen pentransfer sumber daya (fungsi budgeter), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memepengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dll (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.Pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai “PPh terutang-income tax payable atau income tax liability,”sedangkan pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak, disebut sebagai “beban pajak penghasilan-income tax expense/ profision for income taxes”.

Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak TangguhanBeban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan.Pajak kini ( current tax ) merupakan jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada suatu periode. Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan.Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan mengakibatkan aset pajak tangguhan. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh di kurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Kewajiban Pajak TangguhanKewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Baik Kewajiban Pajak Tangguhan maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal- hal sebagai berikut :

1. Apabila Penghasilan sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak pun akan lebih besar dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan.

2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan.

3.

Perbedaan Temporer Perbedaan Temporer x Tarif Hasilnya :

PSP > PKP BP > PT Kewajiban Pajak Tangguhan

PSP < PKP BP < PT Aset Pajak Tangguhan

Keterangan :PSP : Penghasilan Sebelum Pajak  BP : Beban PajakPKP : Penghasilan Kena Pajak  PT : Pajak Terutang

Prinsip – Prinsip Alokasi PajakPada dasarnya Alokasi Pajak Penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bias mencakup 2 hal, yaitu:1. Interperiod Allocation

Yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode- periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi.

2. Intraperiod AllocationYaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap- tiap komponen laba atau pendapatan ( Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa ).

Karena Undang – Undang Perpajakan di Indonesia tidak mengenal diskriminasi tarif yang diberlakukan terhadap tiap – tiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah Intraperiod Allocation praktis tidak pernah dijumpai, sehingga pembahasan lebih dititikberatkan pada masalah Interperiod Allocation.

Metode Alokasi Pajak InterperiodeMetode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh – pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh- pengaruh tersebut harus di sajikan dalam laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak yaitu :1. Deferral Method ( Metode Pajak Tangguhan )

Dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiscal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen.

Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan Matching Principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut.Keunggulan dan Kelemahan dari metode ini adalah :1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar

pengematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang. Sedangkan di lain pihak, metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.

2. Metode pajak tangguhan lebih obyektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau asumsi berkenaan dengan waktu pemulihan penhasilan kena pajak kini maupun pada periode pemulihan atau tarif pajak.

3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban mengungkapkan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba-rugi perusahaan dan tidak tergabung dalam nilai individu asset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya pada metode pajak netto.

4. Kelemahan yang serius pada metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang mempermasalahkan kredit paja tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan malahan. Seolah-olah merupakan klaim pemilik atas asset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada masalah laporan laba-rugi dan obyektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perushaan dan konstitensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

2. Liability Method ( Metode Kewajiban )Metode ini menggunakan pendekatan neraca (balance sheet approach) yang

menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.

Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan non temporer. Beban pajak tangguhan di laporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negative dari beban pajak tangguhan.

3. Net – of – Tax Method ( Metode Pajak Neto )

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi dari pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuian atas niali aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan.Menurut Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK 46 ) di antara ketiga metode tersebut,

hanya Deferral Method ( Metode Pajak Tangguhan ) yang diperkenankan digunakan.Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial

Selain itu keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah : metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang.Sedangkan di lain pihak, metode kewajiaban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.

Pencatatan dan PenyajiannyaPengakuan aset dan kewajiban Pajak Tangguhan dilakukan terhadap rugi fiscal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Karena tarif Pajak Penghasilan berubah – ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasailan tersebut beserta penyajiannya dalam Laporan Keuangan. Dalam aplikasinya, tarif pajak maksimum PPh 30% digunakan karena alasan kepraktisan.Penyajian pajak tangguhan

1. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.

2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (tax receivable/prepaid tax) dan kewajiban pajak kini (tax payable).

3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar.

4. Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak kini dan iumlah netonya disajikan dalam neraca.

5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.

7. PPh final:a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final

berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak.

d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.

Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan

Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.

b. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan.c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK

25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.