Suryanita Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al …abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal...
Transcript of Suryanita Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al …abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal...
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TEMANGGUNG
Suryanita1) Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo
Sri Hartiyah2) Email: [email protected]
Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Temanggung. Variabel-variabel yang diteliti adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP), modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan
tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.
Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, diperoleh sampel sebanyak 75
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari populasi sebanyak 1156 Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat
signifikansi 5%, diolah menggunakan program SPSS versi 22.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi
perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan variabel kesadaran
membayar pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Kata Kunci : Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), modernisasi sistem
administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang
peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus
PENDAHULUAN
Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak henti-
hentinya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, bahwa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat (Roseline dan Rusydi 2012).
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk
mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun,
maka pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber
pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan penerimaan
bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut, yang paling
dominan adalah penerimaaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak (Roseline dan Rusydi
2012). Tahun 2015, anggaran pendapatan negara Indonesia sebesar Rp1.793,6,- triliun dan
Rp1.201,7,- triliun atau sekitar 67% dibiayai oleh pajak (Budget In Brief APBN 2015).
Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan realisasi penerimaan negara baik penerimaan dalam negeri
maupun hibah dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
TABEL 1.1
REALISASI PENERIMAAN NEGARA (DALAM MILYAR RUPIAH)
TAHUN 2010-2014
Sumber Penerimaan 2010 1) 2011 1) 2012 1) 2013 2) 2014 3)
I. Penerimaan Dalam Negeri 992 249 1 205 346 1 332 323 1 497 521 1 661 148
Penerimaan Perpajakan 723 307 873 874 980 518 1 148 365 1 310 219
Pajak Dalam Negeri 694 392 819 752 930 862 1 099 944 1 256 304
Pajak Penghasilan 357 045 431 122 465 070 538 760 591 621
Pajak Pertambahan
Nilai 230 605 277 800 337 584 423 708 518 879
Pajak Bumi dan
Bangunan 28 581 29 893 28 969 27 344 25 541
Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan
8 026 - 1 0 0 0
Cukai 66 166 77 010 95 028 104 730 114 284
Pajak Lainnya 3 969 3 928 4 211 5 402 5 980
Pajak Perdagangan
Internasional 28 915 54 122 49 656 48 421 53 915
Bea Masuk 20 017 25 266 28 418 30 812 33 937
Pajak Ekspor 8 898 28 856 21 238 17 609 19 978
Penerimaan Bukan Pajak 268 942 331 472 351 805 349 156 350 930
Penerimaan Sumber
Daya Alam 168 825 213 823 225 844 203 730 198 088
Bagian laba BUMN 30 097 28 184 30 798 36 456 37 000
Penerimaan Bukan Pajak
Lainnya 59 429 69 361 73 459 85 471 91 083
Pendapatan Badan
Layanan Umum 10 591 20 104 21 704 23 499 24 759
II. Hibah 3 023 5 254 5 787 4 484 1 360
Jumlah 995 272 1 210 600 1 338 110 1 502 005 1 662 509
Catatan: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan.
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut, melaporkan dan menyetorkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan
pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain
(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen
akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung, sehingga dalam hal ini Pengusaha
Kena Pajak (PKP) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaporkan dan membayar
pajak atas penyerahan atas BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak). Keluhan
masyarakat yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan
perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi
perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efisien dan efektif (Ademarta 2013).
Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem
administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang
dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan
pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan account representative dan compliant
center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga
mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e- system seperti e- SPT, e-
Filing, e- Payment dan e- Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU
No. 16 Tahun 2009). Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan bahwa pajak
adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, tanpa
adanya kontra-prestasi semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Resmi 2009).
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (1991) dalam Syahril (2013) adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut Soemitro (1994) dalam Sari
W (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan
undang-undang ini (UU nomor 42 tahun 2009).
Kepatuhan
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. ”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada
ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain 1994). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok
atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu,
kelompok dan organisasi (Robbins 2001).
Menurut Nurmantu (2003) dalam Sofyan (2005) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai
suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material (Sofyan 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.
Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila Wajib Pajak telah
melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum batas waktu,
maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya
belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana
Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi
dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah
Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai
ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu
berakhir.
Modernisasi administrasi perpajakan
Menurut Lumbantoruan (1997) administrasi perpajakan (Tax Administration) yaitu
prosedur atau cara-cara yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti
sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan
kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di
kantor pajak maupun di tempat Wajib Pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang
sebagai: fungsi, sistem dan lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu
sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan
perundangan, sarana prasarana dan Wajib Pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama
menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi
perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses perpajakan.
Beberapa karateristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi
dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak
diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line, seluruh Wajib Pajak
diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-
SPT) dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif (Fasmi dan Misra
2012).
Kesadaran membayar pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan
mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun
kelompok. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau
perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran merupakan
unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap
realitas. Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan
adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti
perihal pajak (Widayati dan Nurlis 2010).
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) pengetahuan adalah sesuatu yang
diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengetahuan muncul ketika seseorang
menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah
dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami et al. 2012). Pengetahuan Wajib Pajak tentang
peraturan perpajakan merupakan hasil ingin tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh Wajib
Pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan
(Punarbhawa dan Aryani 2013).
Kualitas pelayanan fiskus
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan (Tjiptono 2007).
Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan perpajakan di Indonesia
(Ensiklopedia Perpajakan Indonesia 1997). Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan
pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan
pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk
kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan fiskus dalam
berinteraksi yang baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam
melayani Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam
membayar pajaknya.
Menurut Jatmiko (2006) dalam Imelda (2014) karena fiskus merupakan petugas pajak,
maka kepuasan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang
akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus,
atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib
Pajak.
Menurut Rina (2009) dalam Imelda (2014) untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan
fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memberikan beberapa
pertanyaan kepada Wajib Pajak yaitu, pertama apakah fiskus (aparat pajak) bekerja secara
transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan Wajib Pajak (bersedia
memberikan penyuluhan). Ketiga, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam
berpenampilan. Keempat, apakah fiskus menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan.
Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu
kesulitan Wajib Pajak.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP
Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan
melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut.
Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik
yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif
dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan
pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) bahwa yang mendorong Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya
pengelolaan pajak yang efisien.
Dalam penelitian Rahayu dan Lingga (2009) sistem administrasi perpajakan modern tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian Fasmi
dan Misra (2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hingga pada
akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat
meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak.
Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan PKP
Utami et al. (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tentang kesadaran Wajib Pajak juga
dilakukan oleh Aprilia (2012) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif pada kesadaran
Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB di KPP Pratama
Denpasar Timur. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H2: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak.
Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP
Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu
dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa Wajib
Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Widayati dan Nurlis 2010). Dalam
penelitian Widayati dan Nurlis (2010) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak.
Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib
Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak
kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak.
Begitu pula pada penelitian Utami et al. (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.
Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat
mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:
H3: Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak.
Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan PKP
Menurut Devano dan Rahayu (2006) kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Wajib
Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga
kepuasan Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil
penelitian Utami et al. (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif
dan signifikan dengan tingkat kepatuhan. Artinya apabila kualitas pelayanan semakin baik maka
akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga pada penelitian
yang dilakukan oleh Syahril (2013) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan
hipotesis:
H4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Karena penelitian kausatif berguna untuk
menganalisa pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini
menjelaskan dan menggambarkan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan,
kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan
fiskus sebagai variabel bebas (independent variable) dengan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) sebagai variabel terikat (dependent variable).
Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu diambil dari sumber yang sengaja dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Sekaran 2003). Kriteria responden dalam penelitian
ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menekuni bidang usaha jasa. Pendapat ini
didukung dari hasil penelitian Supriyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa perusahaan jasa
yang diteliti belum sepenuhnya melakukan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti faktur pajak standar cacat baik
pajak masukan ataupun pajak keluaran dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan surat
pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner (angket)
dengan cara diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara
kebetulan sedang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Selain itu,
kuisioner juga disebarkan dengan cara mendatangi secara langsung setiap Pengusaha Kena Pajak
(PKP) di tempat beroperasi kegiatan usahanya.
Variabel Penelitian
Variabel bebas disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel yang dapat
mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat nantinya (Syahril 2013). Dalam penelitian ini,
yang menjadi variabel bebas adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran
membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.
Variabel terikat disebut juga dengan variabel dependen, yaitu variabel yang menjadi perhatian
utama dalam sebuah pengamatan (Syahril 2013). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian
ini adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kepatuhan untuk
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam
pembayaran tunggakan pajak (Fasmi dan Misra 2012). Indikator yang digunakan daam penelitian
ini adalah (1) Mendaftarkan diri sebagai PKP secara sukarela (2) Mengisi dan menyampaikan
SPT sesuai ketentuan (3) Membayar pajak terutang dan kekurangan pajak (4) Pembukuan dan
pencatatan dalam perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan kuisioner yang diadopsi dari
Fasmi dan Misra (2012). Terdiri dari 9 pertanyaan dengan 5 poin skala likert.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Fasmi dan Misra (2012) mengacu
pada pengertian yang diungkapkan oleh Nasucha (2004) merupakan suatu hal yang dilakukan
dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara kelembagaan,
kelompok, serta individu sehingga menjadi lebih cepat, ekonomis, serta efisien. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi
organisasi dan budaya organisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang
diadopsi dari Fasmi dan Misra (2012). Terdiri dari 12 pertanyaan dengan 5 poin skala likert.
Kesadaran membayar pajak
Kesadaran Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi saat
Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar
(Handayani et al. 2012) mengacu pada pengertian Pratiwi dan Setiawan (2012). Indikator dalam
penelitian ini adalah (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan
untuk menunjang pembangunan negara (2) Penundaan pembayaran pajak dan membayar tidak
sesuai ketentuan dapat merugikan negara. Variabel ini diukur dengan kuisioner yang
dikembangkan oleh Handayani et al. (2012). Terdiri dari 4 Pertanyaan dengan 5 poin skala
likert.
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait
pembayaran pajak (Handayani et al. 2012) mengacu pada pengertian Rantung dan Adi (2009).
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pengetahuan dan pemahaman tentang
sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif
pajak (3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan (4) Pengetahuan
dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Variabel ini diukur dengan menggunakan
kuisioner yang berasal dari penelitian Handayani et al. (2012) yang telah dimodifikasi, terdiri
dari 4 pertanyaan dengan 5 poin skala likert.
Kualitas pelayanan fiskus
Menurut Zeithaml et al. (2006) dalam Utami et al. (2012) lima dimensi kualitas layanan,
yaitu (1) keandalan (reliability) yaitu berupa kemampunan untuk melaksanakan layanan yang
dijanjikan secara tepat dan terpercaya, (2) kepastian/jaminan (assurance) yaitu pengetahuan dan
kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan, (3) responsif (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu
pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat (4) empati (empaty) yaitu berupa kepedulian
atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya, dan (5) berwujud
(tangible) yaitu berupa penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi. Variabel ini
diukur dengan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Utami et al. (2012) yang terdiri dari 5
pertanyaan tentang reliability, 6 pertanyaan tentang assurance, 6 pertanyaan tentang
responsiveness, 3 pertanyaan tentang empaty dan 6 pertanyaan tentang tangible, yang masing-
masing diukur dengan menggunakan 5 poin skala likert.
Teknik Analisis
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
analisis linier berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +e
Keterangan :
Y : Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
α : Nilai intersep (konstan)
Β1- β4 : Koefisien arah regresi
X1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan
X2 : Kesadaran membayar pajak
X3 : Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
X4 : Kualitas pelayanan fiskus
e : Error
a) Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).
Dalam pengolahan data menggunakan program komputer SPSS, pengaruh secara individual
ditunjukkan dari nilai signifikan uji t. Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka dapat disimpulkan
terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing prediktornya.
b) Pengujian koefisien determinasi (uji R2)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besar keterikatan atau keeratan variabel untuk
variabel dependen (tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak) dengan variabel independennya
(modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang
peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus). Koefisien korelasi berganda biasanya diberi
simbol R2. Dalam persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen,
maka nilai R2 (coefficient of determination) yang baik untuk digunakan dalam menjelaskan
persamaan regresi adalah koefisien determinasi yang disesuaikan karena telah memperhitungkan
jumlah variabel dalam suatu model regresi (Ghozali, 2006).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 Pengusaha Kena
Pajak (PKP). Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil
berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) dalam Jatmiko
(2006) dan Hair et al. (1998) dalam Jatmiko (2006).
TABEL 4.1
DISTRIBUSI KUISIONER
Kuisioner disebarkan 75
Kuisioner kembali 69
% Kuisioner kembali 92%
Kuisioner rusak 1
Kuisioner dengan responden bidang usaha selain jasa 17
Kuisioner diolah 51
Sumber: Data primer diolah
Statistik Deskriptif:
Kategori responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 4.2
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Laki-laki 41 80,4 80,4 80,4
Perempuan 10 19,6 19,6 100,0
Total 51 100,0 100,0
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 5)
Analisis deskripsi variabel
Tabel 4.6
Descriptive Statistics
Variabel Std.
Deviation
Rata-rata
Aktual
Kisaran
Aktual
Kisaran
Teoritis
Rata-rata
Teoritis
Modernisasi sistem administrasi
perpajakan 3,709 51,04 37-60 12-60 36
Kesadaran membayar pajak 2,072 16,84 8-20 4-20 12
Pengetahuan tentang peraturan
perpajakan 2,676 15,63 4-19 4-20 12
Kualitas pelayanan fiskus 16,204 103,02 42-124 26-130 78
Tingkat kepatuhan PKP 3,767 38,33 30-45 9-45 27
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 6
Uji validitas
Berdasarkan hasil uji validitas dari total 55 item pertanyaan semuanya sudah valid, hal ini
dapat dilihat pada signifikansi dari masing-masing variabel yaitu kurang dari 0,05 sehingga dapat
digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel
4.7 berikut ini.
TABEL 4.7
HASIL UJI VALIDITAS
Variabel Kisaran Korelasi Signifikansi Keterangan
Modernisasi sistem administrasi
perpajakan 0,293* - 0,682** 0,037 VALID
Kesadaran membayar pajak 0,636** - 0,833** 0,000 VALID
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 0,625** - 0,739** 0,000 VALID
Kualitas pelayanan fiskus 0,311* - 0,850** 0,026 VALID
Tingkat kepatuhan PKP 0,434** - 0,840** 0,001 VALID
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 7)
Uji reliabilitas
Hasil uji reliabilitas terhadap variabel-variabel dalam penelitiaan ini dapat dilihat pada
lampiran 8.
TABEL 4.8
HASIL UJI RELIABILITAS
Variabel Cronbach’s Alpha Based
On Standarized Item
Batas
Alpha (α) Keterangan
Modernisasi sistem administrasi
perpajakan 0,738 0,6 RELIABEL
Kesadaran membayar pajak 0,733 0,6 RELIABEL
Pengetahuan tentang peraturan
Perpajakan 0,636 0,6 RELIABEL
Kualitas pelayanan fiskus 0,94 0,6 RELIABEL
Tingkat kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) 0,87 0,6 RELIABEL
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 8)
Uji normalitas
TABEL 4.9
HASIL UJI NORMALITAS DENGAN UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 51
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000
Std. Deviation 2,99745233
Most Extreme
Differences
Absolute ,103
Positive ,103
Negative -,071
Test Statistic ,103
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 9)
Uji multikolonieritas
TABEL 4.10
HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Variabel independen
Collinearity
Statistics Kesimpulan
Tolerance VIF
Modernisasi sistem
administrasi perpajakan 0,920 1,087 Tidak ada multikolonieritas
Kesadaran membayar
pajak 0,855 1,169 Tidak ada multikolonieritas
Pengetahuan tentang
peraturan perpajakan 0,986 1,015 Tidak ada multikolonieritas
Kualitas pelayanan fiskus 0,851 1,176 Tidak ada multikolonieritas
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 9)
Uji heteroskedastisitas
Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 9)
Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik
diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi
tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis
Pengujian koefisien regresi parsial (uji t)
Hasil analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh
Tabel 4.11 berikut.
TABEL 4.11
HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA
Model B t Sig. Hasil
(Constant) 10,267 1,455 0,152
Modernisasi sistem administrasi
perpajakan 0,150 1,208 0,233 Hipotesis ditolak
Kesadaran membayar pajak 0,539 2,337 0,024 Hipotesis diterima
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 0,164 0,984 0,330 Hipotesis ditolak
Kualitas pelayanan fiskus 0,085 2,880 0,006 Hipotesis diterima
a. Dependent Variable: Tingkat kepatuhan PKP
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 10)
Berdasarkan tabel tersebut, persamaan garis regresinya adalah:
Y= 10,267 + 0,150X1 + 0,539X2 + 0,164X3 + 0,085X4 + 3,125
Pengujian koefisien determinasi (uji R2)
TABEL 4.12
HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN DETERMINASI (UJI R2)
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0,606a 0,367 0,312 3,125
a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan fiskus, Pengetahuan tentang peraturan
perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran membayar
pajak
b. Dependent Variable: Tingkat kepatuhan PKP
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 10)
KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa:
1.Tidak terdapat pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan
tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H1 ditolak).
2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak (H2 diterima).
3. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H3 ditolak).
4. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak (H4 diterima). Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada Pengusaha
Kena Pajak (PKP) maka akan meningkatkan kepuasan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini
mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk semakin patuh dalam melakukan kewajiban
perpajakannya.
Saran
Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung penelitian ini diharapkan
dapat memberikan motivasi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan
prima kepada Wajib Pajak. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada Pengusaha
Kena Pajak (PKP) tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang baru. Salah satu cara
yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana
cara pengisian e-SPT, sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat secara maksimal
menggunakan media elektronik sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.
Sosialisasi ini tidak hanya dapat dilakukan melalui seminar pajak, tetapi dapat juga melalui
media massa, seperti iklan di televisi, radio, surat kabar maupun internet serta media lainnya.
Keterbatasan
Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 75 Pengusaha Kena Pajak (PKP),
dikarenakan sulitnya mendapatkan responden yang bersedia mengisi kuisioner yang
berhubungan dengan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan keempat variabel
independen yang diteliti hanya memberikan pengaruh sebesar 31,2% terhadap tingkat kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga 68,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
Agenda Penelitian Mendatang
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambah jumlah sampel dalam penelitian,
sehingga dapat diperoleh distribusi data yang lebih baik dan tingkat kepercayaan terhadap hasil
penelitian bisa lebih besar. Penelitian mendatang perlu menambahkan variabel independen lain
yang dimungkinkan mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti
pemeriksaaan pajak. Penambahan variabel independen dalam penelitian diharapkan dapat
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP).
DAFTAR PUSTAKA
Ademarta RS. 2013. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan
pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. [Skripsi].
Padang [ID]. Universitas Negeri Padang
Albari. 2009. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuan membayar pajak. Jurnal Siasat Bisnis Vol. 3
No. 1, Hal: 1-13. [Internet]. [Diakses 3 Maret 2014]. Dapat diakses dari:
http://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/article/view/2010
Alifa NR. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan dan
persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. [Skripsi]. Denpasar [ID]. Universitas Udayana
Aprilia P. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Denpasar Timur. [Skripsi]. Denpasar [ID]. Universitas Udayana
Badudu JS dan Zain SM. 1994. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta [ID]: Inter Grafika
Budget In Brief APBN. 2015. [Internet]. [Diunduh 21 Februari 2014]. Dapat diunduh dari:
http://www.anggaran.depkeu.go.id
Budiono B. 2003. Pelayanan prima perpajakan. Jakrta [ID]: Rineka Cipta
Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi. 2015. Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di
Wonosobo
Devano S dan Rahayu. 2006. Perpajakn konsep, teori dan isu. Jakarta [ID]; Kencana
Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Temanggung
Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. 1997
Fasmi L dan Misra F. 2012. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Padang. Makalah
Simposium Nasional Akuntansi XV [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID]
Ghozali I. 2006. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS cetakan IV. Semarang [ID]: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro
Gunadi. 2004. Reformasi administrasi perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance.
Pidato pengukuhan Guru Besar perpajakn pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta
[ID]. Universitas Indonesia
Handayani SW, Faturokhman A dan Pratiwi U. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan
membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Makalah
Simposium Nasional Akuntansi XV. [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID]
Hardiningsih P dan Yulianawati N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak
(The factors that influence the willingness to pay the tax). Dinamika Keuangan dan Perbankan,
Vol 3, No. 1, Nopember 2011, Hal:126-142
http://merdeka.com. 2014. Realisasi pencapaian DJP Jateng II capai Rp5,96 triliun [Internet]. [Diakses 26
Desember 2014]
http://padangekspres.co.id
http://www.bps.go.id. [tidak ada tahun]. Realisasi penerimaan negara (milyar rupiah), 2007-2014
[Internet]. [Diunduh 21 Februari 2015]. Dapat diunduh dari:
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13
Imelda B. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). [Skripsi]. Semarang [ID]. Univeersitas
Diponegoro
Jatmiko AN. 2006. Pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan
kesadaran perpajakan terhadap kepatuahn Wajib Pajak (Studi empiris terhadap Wajib pajak
Orang Pribadi di kota Semarang). [Tesis]. Semarang [ID]. Universitas Diponegoro
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1982. Jakarta [ID]: Balai Pustaka
Lumbantoruan S. 1997. Ensiklopedi perpajakan. Jakarta [ID]: Erlangga
Manurung R. 2002. Analisa dampak kajian pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 terhadap
penerimaan PPN sektor pertanian. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6 Nomor 4,
Desember 2002: 71-85
Meliala ST. 2007. Perpajakan dan akuntansi pajak edisi 4. Jakarta [ID]: Mitra Wacana Media
Notoatmodjo S. 2007. Pengembangan sumber daya manusia. Jakarta [ID]: Rineka Cipta Press
Nasucha C. 2004. Reformasi administrasi publik teori dan praktek. Jakarta: Grasindo
Palil MR dan Mustapha AF. 2011. Factors affecting tax compliance behavior in self assessment system.
African Journal of Business Management, 5(33), pp: 12864-12872
Pandiangan L. 2008. Modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan. Jakarta [ID]: Elex Media
Komputindo
[Permen] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak
Pratiwi IGAMA dan Setiawan PE. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kondisi
keuangan perusahaan dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak
reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. E-jurnal akuntansi 6.1: 139-153. Denpasar [ID].
Universitas Udayana
Prawirodidirdjo SA. 2007. Analisis pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap
kepuasan dan kinerja pegawai Direktorat Jendral Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak
berbasis administrasi modern di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus). [Tesis]. Semarang
[ID]. Universitas Diponegoro
Punarbhawa IGAB dan Aryani NKL. 2013. Pengaruh reformasi administrasi perpajakn dan pengetahuan
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-jurnal akuntansi 5.2
(2013): 381-397. Denpasar [ID]. Universitas Udayana
Rahayu S dan Lingga IS. 2009. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak (survey atas wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung “X”. Jurnal Akuntansi
Vol. 1 No. 2 November 2009: 119-138
Rahayu SK. 2010. Perpajakan Indonesia konsep dan aspek formal. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu
Rantung TV dan Adi PH. 2009. Dampak program sunset policy terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan membayar. Makalah Simposium Perpajakan II
Rapina, Jerry, Carolina Y. 2011. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap
kepatuhan wajib pajak (survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).
Jurnal Riset Akuntansi Vol. III No. 2 Oktober 2011
Resmi S. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
Robbins SP. 2001. Organization behavior, ninth edition, versi bahasa Indonesia. Jakarta [ID]: Pearson
Pducation Asia Press dan Prenhallindo Press
Rohmawati L, Prasetyono, Rimawati Y. 2013. Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap
tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding
Simosium Nasional Perpajakan 4
Roseline R dan Rusydi MK. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (An analysis of the factors that influence
taxpayers compliance of confirmation as taxable person for value added tax purpose). Jurnal
Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2 Semester Genap 2012/2013 [Internet]. [Diunduh 19 Maret
2014]. Dapat diunduh dari: http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/11
Santoso W. 2008. Analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). Jurnal Keuangan Publik Vol. 5
Nomor 1 Oktober 2008 Hal. 85-137. [Internet]. [Diunduh 2 Maret 2014]. Dapat diunduh dari:
http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/4-wahyu%20santoso.pdf
Sari DP. 2011. Persepsi wajib pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus “Gayus
Tambunan” dengan pendekatan triangulasi. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIV [20-23
Juli 2011]. Aceh [ID]
Sari W. 2011. Analisis tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha di wilayah KPP Pratama Karanganyar. [Skripsi].
Surakarta [ID]. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekaran U. 2003. Research Methods For Business: A Skill- Building Approach. New York [US]. John
Wiley and Sons Inc.
Sekaran U. 2006. Metode penelitian untuk bisnis edisi 4. Jakarta [ID]: Salemba Empat
Sofyan MT. 2005. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib
Pajak Besar. [Skripsi]. Tangerang [ID]. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Supriyanto J. 2012. Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa konstruksi PT MRC tahun 2008.
2009 dan 2010. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Bina Nusantara.
Syahril F. 2013. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok).
[Skripsi]. Padang [ID]. Universitas Negeri Padang
Tjiptono F. 2007. Manajemen jasa. Yogyakarta [ID]: Andi
Utami SR, Andi dan Soerono AN. 2012. Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Makalah Simposium
Nasional Akuntansi XV. [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID]
Utomo PS. 2002. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. [Tesis]. Semarang
[ID]. Universitas Diponegoro [Internet]. [Diunduh 16 Maret 2014]. Dapat diunduh dari:
http://eprints.undip.ac.id/view/subjects/H1.default.html
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada
pasal 1 ayat 1
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah
Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir
Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. [13-15 Oktober 2010]. Purwokerto [ID]
Wijayanti R, Kurniawati HD dan Febri D. 2004. Menuju good governance melalui modernisasi pajak (e-
SPT). STIE-MCE ABIS