Suprastruktur Dan Infrastruktur

5/19/2018 Suprastruktur Dan Infrastruktur

1/25

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA(SUPRASTRUKTUR & INFRASTRUKTUR)

SUPRASTRUKTUR:

1.

Legislatif (MPR, DPR, & DPD)

2. Eksekutif (Pemerintah, Presiden, Wapres, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian,

Lembaga Nonstruktural, & Perwakilan Luar Negeri)3. Yudikatif (MA, MK & KY)

4. Lembaga-Lembaga Negara/Alat-Alat Perlengkapan Negara

INFRASTRUKTUR:

1. Partai Politik

2. Golongan Kepentingan (Interest)

3. Golongan Penekan (Preassure)

4. Alat Komunikasi Politik (Mass Media)

5. Tokoh-Tokoh Politik

Kekuasaan Konstitutif: MPR (Sidarto Danusubroto)

Kekuasaan Eksekutif: Presiden (menjalankan) (Susilo Bambang Yudhoyono)

Kekuasaan Legislatif: DPR (membuat) (Marzuki Alie)

Kekuasaan Yudikatif: MA & MK (mengawasi) (Hatta Ali & Muh. Akil Mochtar)

Kekuasaan Auditif: BPK

Kekuasaan Moneter: Bank Indonesia

Infrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia

Pada setiap sistem politik Negara-negara dunia, akan selalu dijumpai adanya struktur politik.Struktur politik di dalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antara

komponen-komponen yang membentuk bangunan politik. stuktur politik sebagai bagian dari

struktur yang pada umumnya selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoratif,yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Permasalahan politik menurut Alfian, dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, yaitu didekatidari sudut kekuasaan, struktur politik, komunikasi politik, konstitusi, pendidikan dan sosialisasi

politik, pemikiran dan kebudayaan politik. Sistem politik yang pada umumnya berlaku di setiap

negara meliputi dua struktur kehidupan politik, yakni, infrastrukur politik dan suprastruktur

politik.

1. Infrastrukur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan

atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yangbiasanya disebut kekuatan sosial politik masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut yang

merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut infrastruktur politik. Berdasakan

teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :
http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik-di-indonesia/http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik-di-indonesia/http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik-di-indonesia/


2/25

a. Partai politik (political party ),

b. kelompok kepentingan (interst group),

c. kelompok penekan (pressure group),

d. media komunikasi politik (political communication media) dan

e. tokoh politik (political figure).

a. Partai politik ( political party ) di Indonesia

Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalammengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang

melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik dilihat sebagai pengewajantahan dari kedaulatan

rakyat dalam poltik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara

tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Perjalanan sejarah kehidupan partai poliik diIndonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Masa pra kemerdekaan

Organisasi modern pertama di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah (tidak

secara fisik) adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Padaawalnya, organisasi ini berkembang di kalangan pelajar dalam bentuk studieclub dan organisasi

pendidikan. Namun dalam perkembangan berikutnya, ia menjadi partai politik yang didukung

kaum terpelajar dan massa buruh tani.

Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)

Tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan, didasarkan pada MaklumatPemerintah tertanggal 3 November 1945 yang ditandantangani Wakil Presden Moh. Hatta yang

antara lain memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat

menyalurkan aspirasi (aliran pahamnya) secara teratur. Sejak dikeluarkannya Maklumat

Pemerintah tersebut, dapat diklasifikasi sejumlah partai politik yang ada sebagai berikut :

1). Dasar Ketuhanan : a) Partai Masjumi, b) Partai Sjarikat Indonesia, c) Pergerakan TarbiyanIslamiah (Perti), d) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), e) Nahdlatul Ulama (NU), dan f) Partai

Katolik.

2). Dasar Kebangsaan : Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Parindra

Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Demokrasi Rakyat

(Banteng), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan

Indonesia (Parki), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), IkatanNasional Indonesia (INI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Tani Indonesia (PTI), Wanita

Demokrasi Indonesia (PTI).


3/25

3). Dasar Marxisme : Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba,

Partai Buruh, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai).

4). Dasar Nasionalisme: Partai Demokrat Tionghoa (PTDI), Partai Indonesia Nasional(PIN),

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Masa Orde baru (tahun 1966-1998).

Awal kebangkitan orde baru (1966) dalam melakukan pembelahan institusi politik, tetap

berpandang bahwa jumlah partai politik yang terlalu banyak tidak menjamin stabilitas politik.

Usaha pertama disamping memulihkan partai-partai yang tidak secara resmi dilarang, adalahmenyusun undang-undang tentang pemiluyang dianggap sesuai dengan perkembangan

masyarakat saat itu. Dan pemilu yang direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat, ternyata

baru terlaksana tahun 1971 dengan peserta sebanyak 10 partai politik. (Golkar, Parmusi, NU,PSII, Partai Islam, Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan IPKI).

Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar yang diikuti oleh Parmusi, NU dan PNI.Selanjutnya dengan diberlakukannya UU RI no. 03 tahun 1957, Pemilu tahun 1977 dan 1982

hanya diikuti oleh 3 ( tiga) peserta :

1). PPP dengan ciri ke-islaman dan ideologi islam.

2). Golkar dengan ciri kekayaan dan keadilan sosial.

3). PDI dengan ciri demokrasi, kebangsaan (nasionalisme), dan kedilan

Pada pemilu tahun 1987 dan 1992 dengan diberlakukannya UU NO. 3 tahun 1985, partai politikdan Golkar ditetapkan hanya mempergunakan satu-satunya asas, yaitu Pancasila dengan tujuan

agar setiap kontestan pemilu lebih berorientasi pada program kerja masing-masing. penerapan

atas tersebut langsung sampai dengan pelaksanaan pemilu 1997. fakta memperlihatkan bahwaselama pemilu orde baru, golkar selalu dominan. dalam pemilu 1971 golkar meraih (62,8%),

tahun 1997 (62,1%), tahun 1982 (64,3%), tahun 1987 (73,2%) tahun 1992 (68,1%) dan padatahun 1997 (70,2%).

Era orde baru mengalami antiklimaks kekuasaan setelah pada akhir tahun 1997 negara Indonesiamengalami krisis moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multidimensi karena

terperangkap hutang luar negeri yang besar dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme

(KKN) yang melibatkan pejabat birokrasi dan pengusaha.

Masa/Era Repormasi (tahun 1999 s.d.sekarang)

Era reformasi benar-benar merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asaskeadilan. Partai-partai politik diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu

dengan multipartai yang terselenggarakan pada tahun 1999 berdasarkan undang-undang No. 3

tahun 1999. sangat mengejutkan bagi semua manusia elemen masyarakat Indonesia ternyatapaska-orde baru pemilu diikuti sebanyak 48 partai politik.

b. Kelompok kepentingan (interest group)


4/25

Kelompok kepentingan (interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada

sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan

umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitisdan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasikan ke dalam jenis-jeniskelompok sebagai berikut :

Kelompok Anomik : kelompok yang terbentuk dari unsurunsur masyarakat secara spontan dan

seketika akibat isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dsb.

Kelompok non-asosiasional: Kelompok yang berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau

etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.

Kelompok insitusional : kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsifungsi politik atau

sosial.

Kelompok asosiasional: Kelompok yang menyatakan kepentinganya secara khusus, memakai

tenaga professional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan

tuntutan.

Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negarakomunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang

analisis politik) mengidentifikasi 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia),

yaitu:

a. Elite politik, seperti anggota-anggota politburo

b. Kelompok-kelompok institusional, sepsrti serikat-serikat datang.

c. Kelompok-kelompok pembangkang setia, seperti para dokter dan guru

d. Pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak terorganisir dalam satu kesetian, sepertipetani dan tukang.

e. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisir dalam satu kesatuan, yang bukan merupakanbagian dariaparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti

kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.

Pada negara yang menerapkan sistem dua partai, disiplin partai baik dalam parlemen maupun

kabinetrelatif lebih ketat dan hal ini merupakan kendala tersendiri terutama untuk mendukung

sepenuhnya program-program kelompok-kelompok tertentu.

Di negara berkembang pada umumnya. dan khususnya di Indonesia masyarakat yang tergabung

dalam kelompok kepentingan biasanya sensitive terhadap isu politik dalam lingkup kelompokpolitik yang sempit. Masyarakat masih dibatasi realita politiknya (terutama masa orde baru) oleh

para pemegang kekuasaan negara/pemerintah. Dengan asumsi demi stabilitas politik. Tampak

bahwa pada masa itu pemegang kekuasaan negara/pemerintah cukup tangguh mengendalikankehidupan politik supaya terdapat keleluasaanbagi proses pembangunan bidang kehidupanlainnya.


5/25

Namun pasca Orde Baru (tahun 1998) yang disebut dengan era reformasi, masyarakat berperan

aktif dalam menumbuhkan sangkar partisipasi politik demokratisasi setelah selama 32 tahun

dikekang dengan berbagai instrument politik dan peraturan perundangan. Berkembangnya sistempolitik di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari peran kelompok kepentingan yang selama Orde

Baru berkuasa berseberangan, terutama dari kalangan akademisi, politikus, lembaga swadaya

masyarakat, pengusaha, dan sebagainya.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat

untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi

atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpundalambeberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain :

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan

c. Organisasikepemudaan

d. Organisasi Lingkungan Kehidupan

e. Organisasi pembela Hukum dan HAM

f. Yayasan atau Badan hukum lainnya, Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan

dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi)sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum.

Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnyasektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik

berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan

kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak merugikan).

Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik,

manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yangmereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan

sebagai alternative terkemuka.

d. Media komunikasi politik (political communication media)

Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang dapat berfungsi untuk

menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat

maupun sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar, telepon, fax, internet, televise, radio,

film, dan sebagainya dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi sertapembentukan/mengubah pendapat umum dan sikap politik publik.


6/25

e. Tokoh Politik (political/figure)

Pengangkatan tokoh-tokoh merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggotamasyarakat dari berbagai sub-kluktur, keagamaan, status sosial, kelas, dan atas dasar isme-isme

kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peran-peran

khusus dalam sistem politik. Bagi actor-aktor politik itu sendiri, pengangkatan diri mereka selalumelalui proses, yaitu :

Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatu situasi di mana mereka menjadi

cukup berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus.

Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama inibelum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu untuk mengemban

tugas seperti itu. Proses pengangkatan itu melibatkan baik persyaratan status maupun

penyerahan posisi khusus pada mereka.

Di dalam benak masyarakat sering timbul pertanyaan apakah pengangkatan tokoh-tokoh politik

akan pengaruh besar terhadap pembangunan dan perubahan? Pada umumnya pengangkatantokoh-tokoh politik akan memberikan angin segar dalam memaparkan beberapa komponenperubahan dalam segala untuk dan menifestasinya.

Pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran di sector infrastrukturpolitik, organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan

partisipasi masyarakat.

Menurut Lester G. Seligman , proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan

beberapa aspek , yakni :

a. Leditimasi elit politik

b. Masalah kekuasaan

c. Representativitasi elit politik

d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

Di negara-negara demokrasi pada umunya, pengangkatan tokoh-tokoh politik dilakukan melalui

pemilihan umum. Hal ini akan berbeda jika dilaksanakan di negara-negara totaliter, diktator atau

otoriter.

2. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai

penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akanbersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan

antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahuididalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.


7/25

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam

kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislative (pembuat undang-undang), dan

yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaanatau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperolehdukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa

partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi

dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai

dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraanRepublik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai Era kebangkitan Demokrasi.

Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemenUndang-Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama

disahkan (19 Oktober1999), kedua ( 18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat(10 Agustus 2002). Amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di

Indonesia

infrastruktur politik

Infrastruktur Politik Indonesia

1. A. Pengertian Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan

lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi

serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik

masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi,

kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

1. B. Fungsi Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu

membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.

Fungsi infrastruktur politik ialah :

a. Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat

berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau


8/25

kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

b. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat.

c. Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada

pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi

perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.

d. Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi

masyarakat.

1. C. Unsur Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik mempunyai 6 unsur diantaranya:

1. Partai Politik2. Kelompok Kepentingan3. Kelompok Penekan4. Media Komunikasi Politik5. Organisasi Masyarakat6. Tokoh Politik

Dalam infrasruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi

abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai

kepentingan Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat

hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-

unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik.

1. D. Pembahasan Peranan Masing-masing Unsur Infrastruktur Politik

1. 1. Partai Politik (Political Party)2. A. Pengertian

Pengertian partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili

beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha

untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah Negara yang berdemokrasi partai

politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan yang penting dalam Negara demokrasi

khususnya pada masa sekarang ini.

1. B. Fungsi Partai Politik

Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah

b. Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial

c. Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraand. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara

1. C. Peranan

(a) Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat

pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out out pada

umumnya.


9/25

(b) Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan,

kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di

tangan partai politik yang bersangkutan)

(c) Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak

sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat

diterima oleh masyarakat secara luas.

2. Kelompok Kepentingan (Interest Group)

A. Pengertian

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa

berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan

pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya.

Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta

menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.

B. Pembagian

Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :

(1) Interest Group Asosiasi

Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu darimasyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini

adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll

(2) Interest Group Institusional

Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada,

dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota

lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya.

(3) Interest GroupNonasosiasi

Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi

aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang

dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat

seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.

(4) Interest GroupAnomikInterest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa

aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat

menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat

secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka umum.

C. Peranan

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat.

Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi.

Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan

oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan

mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar

kepentingan yang sama.

Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki

jabatan publik.

Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang

akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan

mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan

mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat

kebijakan, salueran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan


10/25

kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.

Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah

menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang

yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam

struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk

mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang

anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat

yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah

badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk

mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.

Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka

melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-

saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan

belum tentu efektif bagi yang lain.

3. Kelompok Penekan (Pressure Group)

1. Pengertian

Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatulembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering

mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa.

2. Peranan

Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat

perpolitikan maju.

Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui

cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.

Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya.

Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan

kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan

pemerintah.

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

c. Organisasi Kepemudaan,

d. Organisasi Lingkungan Hidup,

e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta

f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

4. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media)

A. Pengertian

Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan

persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Merupakan

benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi) politik.

Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran

intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah.

Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input, terlibat dalam

proses politik, memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik, menyeleksi kepemimpinan,

menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai pihak baik di dalam maupun di luar. Serta


11/25

mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun keluar.

Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut

merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan, terutama golongan

politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran,

doktrin-doktrin, ideologi-ideologi politik tertentu, dasn program-program kerja golongan kepada seluruh

anggota dan simpatisannya.

B. Posisi

MC Luhan Medium is the extension of man (media adalah sesungguhnya perpanjangan instrument

indra manusia). Media ditempatkan sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam

lingkunganmasyarakat, termasuk politik. Medium is the message (media adalah pesan itu sendiri).

Dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi khalayak, bukan hanya apa yang dikatakan media,

tetapi media apa yang digunakan juga mempengaruhi keefektifan komunikasi politik.

1. D. Fungsi

Fungsi Informasi

Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan, serta

sosialisasi politik. Fungsi Edukasi

Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media.

Fungsi Korelasi

Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan

aktivitas aktor poltik.

Fungsi Kontrol Sosial

Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik.

Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik

F. Peranan

Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan

masyarakat.

Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum.

Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya (media menjadi mediasi antara aktor politik

dengan aktor politik lainnya). Media dalam hal ini menjadi fasilitator.

Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut.

Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima.

5. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

A. Pengertian

Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan

adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi

ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperoleh kekuasaan dalam

Pemilu.

B. Ciri Khusus

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan

keanggotaannya. Anggota masyarakat warga negara republik Indonesia bebas untuk membentuk,


12/25

memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau

lebih dari satu sifat kekhususan yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh

anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warga negara

republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan.

C. Fungsi

Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985,

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha

mewujudkan tujuan organisasi;

c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan

nasional;

d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi

sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi

Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan denganorganisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat, dan Pemerintah.

1. E. Peranan

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota

masyarakat warga negara republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat

Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan

kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan

sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

6. Tokoh Politik (Political Figure)

A. Pengertian

Tokoh politik adalah rang-orang yang lalu lalang, atau yang bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan

masyarakat, berperang penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu

wilayah.

Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari

berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan

khusus dalam sistem politik.

Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi,

asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek,

yaitu :

a. Legitimasi elit politik,

b. Masalah kekuasaan,

c. Representativitas elit politik, dan


B. Peranan

Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai peranan bagi

masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui


13/25

untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka

penyelenggaraan negara.

SUPRASTRUKTUR POLITIK & INFRASTRUKTUR

POLITIK

01.06 No comments

SK: Menganalisis sistem politik di Indonesia

KD: 1.Mendeskripsikan supra struktur dan infrastruktur politik di Indonesia.

Indikator:

1. Menganalisis pengertian sistim politik Indonesia

2. Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia

3. Mendeskripsikan infrastruktur politik

1. SISTEM POLITIK

Pengertian sistem menurut Prof. Pamudji adalah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, di

mana di dalamnya terdapat komponen- komponen yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu

sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Menurut ROBERTpolitik adalah seni memerintah dan mengatur

masyarakat manusia.

Menurut Robert Dahl, sispol mencakup 2 hal :

1. Pola yg tetap darpada hubungan antarmanusia

2. Melibatkan sesuatu yg luas dan berarti tentang kekuasaan aturan-aturan kewenangan.

Menurut Prof Sumantri sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yg

berupa hubungan antara supra struktur politik dan infra struktur politik.

2. STRUKTUR POLITIK

Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk

bangunan politik. Struktur politik sebagai bagian dari struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai-

nilai yang bersifat otoratif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Struktur poltik dapat

kita golongkan sebagai berikut:

1. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang di perlukan di bidang politik dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintahan yang berlevelkan

negara, Hal ini dapat di kaji dengaN melihat berbagai organisasi, sistem dan prosedur kerja. Oleh karena itu ada

organisasi politik yang resmi tampak seperti partai politik, perkempulan buruh, tani , nelayan, pedagang, organisasi

wanita, pemuda, pelajar dln. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan,
http://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.htmlhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.htmlhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.htmlhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.html#comment-formhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.html#comment-formhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.html#comment-formhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.htmlhttp://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/suprastruktur-politik-infrastruktur.html


14/25

sebagai elite power disebut grup penekan (pressure group).Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5

(lima) unsur atau komponen sebagai berikut :

a. Partai politik (political party ),

b. kelompok kepentingan (interst group),

c. kelompok penekan (pressure group),

d. media komunikasi politik (political communication media) dan

e. tokoh politik (political figure).

2. Suprastruktur politik

Suprastruktur politik merupakan musim politik resmi di suatu negara, jadi merupakan penggerak poltik formal.

Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang

ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya

dapat diketahui didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Menurut Montesqueieu pemisahan kekuasaan di bagi menjadi :

1. Legeslatif

3. Yudikatif

2. Eksekutif

Menurut John Locke, pemisahan kekuasaan di bagi menjadi :

1.legeslatif

2.eksekutif

3. Federatif

Deskripsi tentang infrastruktur dan suprastruktur

1Posted by Salahuddin Al ayyubiLabel:Ilmu Pengetahuan SosialOn16.03

Infra struktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan

secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh

suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok

pada suatu Negara dalam lapisan manapun

1. C. Unsur Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik mempunyai 6 unsur diantaranya:

1. Partai Politik

2. Kelompok Kepentingan
http://yuby-idea.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Pengetahuan%20Sosialhttp://yuby-idea.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Pengetahuan%20Sosialhttp://yuby-idea.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Pengetahuan%20Sosialhttp://yuby-idea.blogspot.com/2013/04/deskripsi-tentang-infrastruktur-dan.htmlhttp://yuby-idea.blogspot.com/2013/04/deskripsi-tentang-infrastruktur-dan.htmlhttp://yuby-idea.blogspot.com/2013/04/deskripsi-tentang-infrastruktur-dan.htmlhttp://yuby-idea.blogspot.com/2013/04/deskripsi-tentang-infrastruktur-dan.htmlhttp://yuby-idea.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Pengetahuan%20Sosial


15/25

3. Kelompok Penekan4. Media Komunikasi Politik

5. Organisasi Masyarakat

6. Tokoh Politik

Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan

Wakil Presiden, MYang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga

negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, danyudikatif). ahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Mengklasifikasi macam sistim politik dari beberapa ahli

a.Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam

Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala

prioritas

ALMOND & POWELL,MEMBAGI 3 KATEGORI SISTEM POLITIK YAKNI:*sistem sistem primitif yang bekerja dengan sebentar sebentar istirahat.sistem politik ini sangat

kecil kemungkinanya untuk mengubah perananya menjadi terspesialisasi atau lebih

otonom.sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar samar dan bersifat

keagamaan.*sistem sistem tradisional dengan struktur struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda

beda dan satu kebudayaan subyek

*sistem sistem modern dimana struktur struktur politik yang berbeda beda berkembang danmencerminkan aktivitas budaya politik.b.ALFIAN,mengklasifikasikan sistem politik terbagi 4 yaitu :*sistem politik otoriter/totaliter*sistem politik anarki

*sistem politik demokrasi*sitem politik demokrasi dalam transisi.

2. Macam-macam Sistem PolitikMacam-macam system politik antara lain:

1. Komunisme;

2. Fasisme3. Politik liberal

KD-2

12. Struktur Politik di Indonesia Sistem politik demokrasi berdasarkan Pacasila KedaulatanrakyatPelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilanDidalam lembaa perwakilan selalu

diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan


16/25

Ada beberapa kelebihan dari sistem politik yang di anut Indonesia antara lain:

1. a. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik,baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.

2. b. Warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan

yang telah mencakup dalam hak asasi manusia (seperti hak politik,ekonomi,kesetaraan didepan hokum dan pemerintahan,ekspresi kebudayaan,dan hak pribadi).3. c. Masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi

dalam pemilihan pemerintahan (pemilu).

4. p Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsure paksaan.5. e. Pengambilan keputusan di lakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai

mufakat.

6. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

Kelemahan-kelemahan dari sistem politik yang di anut Indonesia antara lain:

1. a. Terjadi konflik diantara masyarakat,apabila mereka terlibat dalam hal politik yang samadan memiliki pandangan yang berbeda.

2. b. Dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat,maka masyarakat sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya,meskipun bersifat negative yang biasanya di tujukan

kepada pemerintah yang kurang di senangi.

3. c. Belum mampu menjamin keadilan distributive,karena hakikat politik yang memberikanpeluang arena bersaing.

4. d. Proses kemajuan ekonomi yang sudah di capai selama ini akan beratakan,karena

pemerintah kewalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya karena adanya perbedaan

suku,bahasa,dll.yang menyebabkan prinsip mereka juga berbeda.

1. Sistem politik di Negara yang berpaham Liberal (Amerika Serikat)Proses politik dan mekanisme politik pada Negara yang berpaham liberal tergantung dari

konstitusi Negara tersebut. Di Amerika Serikat (AS) system politik dijalankan berdasarkan

Konstitusi AS tahun 1787 dengan nama Declaration Of Independence. Dalam ketentuan

konstitusi ini, corak politik yang dianut adalah Demokrasi Liberal. Ketentuan sistem politikAmerika Serikat antara lain adalah sebagai berikut. a. Amerika Serikat menganut pemisahan

kekuasaan antara legislatif (congress) yang memiliki fungsi perundangan eksekutif (Presiden dan

menterinya) yang memiliki fungsi pemerintahan, dan yudikatif (MA) yang mempunyai fungsiperadilan. Masing-masing lembaga merupakan lembaga tertinggi di bidangnya. Apabila terjadi

konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, yang menengahi adalah lembaga

yudikatif. b. Ketiga lembaga itu saling menguji atau membatasi dan mengontrol (check andbalance) sehingga tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lainnya. Contohnya legislatifmengawasi tindakan pemerintah dan membuat public policy, dua kamar di congress mempunyai

kedudukan yang sama sehingga tidak ada putusan yang hanya disetujui oleh salah satu kamar.

Dalam mengangkat menteri, presiden harus mendapat persetujuan 2/3 anggota senat, undang-undang yang dibuat congress harus mendapat persetujuan presiden, presiden dalam mengangkat

jaksa agung harus mendapat persetujuan 2/3 anggota senat, presiden dapat dipecat oleh congress.

c. Legislatif dilaksanakan oleh congress (seperti parlemen di Inggris) congress terdiri dari dua


17/25

kamar (bicameral), yaitu senat (utusan negara-negara dan DPR (House of Representative).

Anggota DPR dipilih setiap empat tahun dan mewakili seluruh rakyat Amerika Serikat, bukan

mewakili rakyat satu negara bagian. Sedangkan senat terdiri dari 100 orang yang mewakilirakyat satu negara bagian, masing-masing dua orang. Besar kecilnya negara bagian tidak

dibedakan. Setiap anggota congress disebut congressman. Congressman yang duduk di House of

Representative disebut Representative, sementara yang duduk di senat disebut senator, masajabatan senator adalah 6 tahun. d. Eksekutif sesuai dengan sistem presidensial yang diterapkan,sehingga Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak

bertanggung jawab kepada congress, dan menteri-menteri dalam kabinet juga tidak bertanggung

jawab kepada congress karena diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. e. Kekuasaanyudikatif dijalankan. MA (Supreme of Court) terhadap semua perkara, kecuali soal impeachment

(pemberhentian dari jabatan publik, biasanya ditujukan kepada kepala Negara, karena telah

melakukan perbuatan tidak terpuji, melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan .

Asas yang diterapkan adalah persamaan. Selama berkelakuan baik, masa jabatan anggotaSupreme of Court adalah seumur hidup.

2.

Sistem politik di Negara yang berpaham Komunis (RRC/Cina)RRC merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Demokrasi rakyat

adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran. Bentuk khusus ini tumbuh

dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum Uni Soviet runtuh tahun 1991) dan

Tiongkok (RRC). Demokrasi rakyat di Republik Rakyat Cina khususnya, merupakan hasilperkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan

golongan antikomunis. Sistem politik RRC didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pembuat keputusan tertinggi dalam sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yangmenentukan semua kebijakan. Pembuat keputusan berasal dari komite-komite partai yang

mengambil keputusan dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka.

Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijakan atau doktrin. b.

Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 setelah menumbangkan Dinasti Ching. Tetapi baru tahunpada 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang

menyebutkan, antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini,

dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Menurut peristilahankomunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi

kediktatoran. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur

(sebelum Uni Soviet runtuh tahun 1991), dan Tiongkok (RRC). Republik Rakyat Cinakhususnya, sebagai hasil perkembangari politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara

golongan komunis dan antikomunis. Di negara tersebut hanya diakui satu partai dalam

masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkan dengan paksa).

3. Sistim politik di Indonesia Sistem politik indonesia didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur,dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di

Indonesia adalah : a. Ide kedaulatan rakyat b. Negara berdasarkan atas hukum c. Bentuk

Republik d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi e. Pemerintahan yang bertanggung jawab f.Sistem Perwakilan g. Sistem peemrintahan presidensiil Sistem politik yang ingin di wujudkan

sejak kemerdekaan adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi yang hendak dikembangkan

adalah demokrasi berdasarkan Pancasila; sehingga system politik di Indonesia disebut sebagaisistem politik demokrasi Pancasila.


18/25

Prinsip Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengankeseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah

mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisiformal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapatmungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi

Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.

3) Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang

merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh

Presiden, BPK, DPR atau lainnya.

4) adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkanaspirasi rakyat.

5) Pelaksanaan Pemilihan Umum.

6) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal

1 ayat 2 UUD 1945).

7) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri

sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.


19/25

9) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

Kd 3-A. Ciri masyarakat politik Pada umumnya masyarakat politik adalah masyarakat yang

mengembangkan Partipasi politik terhadap sistem politik negaranya dan sangat di pengaruhi

oleh; 1. Pendidikan politik warga negaranya 2. Kesadaran Politik warga negaranya 3. BudayaPolitik yang berkembang di masyarakat 4. Dan cara sosialisasi politik masyarakatnya B.

Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan Sebelum membahas perilaku politik yang

sesuai aturan, maka terlebih dahulu kita pelajari mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang

terjadi di berbagai negara yang dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentukkonvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal

(cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai

sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atauketidakpuasan warga negara. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi menurut Almond.

Konvensional Non Konvensional Pemberian suara (Voting) Diskusi Politik Kegiatan

Kampanye Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individualdengan pejabat politik / administratif Pengajuan Petisi Berdemonstrasi Konfrontasi

Mogok Tindak kekerasan politik terhadap harta benda perusakan, pemboman, pembakaran

Tindak kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya/revolusi.

Kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional di atas ada beberapa halyang menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan dan yang tidak sesuai aturan; Yang sesuai

aturan seperti ( Pemberian suara/Voting, Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye, Pengajuan Petisi,

Berdemonstrasi), dan kegiatan politik yang tidak sesuai aturan seperti ( Tindak kekerasan politik

terhadap harta benda perusakan, pemboman, pembakaran, Tindak kekerasan politik terhadapmanusia: penculikan, pembunuhan) C. Contoh peran serta dalam sistem politik Cara-cara yang

umum yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi atau peran serta dalam melakukan

partisipasi politik adalah: 1. Memberikan suara dalam pemilu 2. Terlibat dalam kampanye 3.Diskusi Politik 4. Komunikasi individual dengan pejabat politik / administratif 5. Demonstrasi.

Dll

Read more at:http://jenemeks.blogspot.com/2012/10/peran-serta-dalam-sistem-politik-di.html

Copyright http://www.kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/ Under Common Share Alike

Atribution

Memahami Sistem Politik SertaInfrastruktur dan Suprastruktur Politikdi Indonesia (Bagian 2)Oleh Wongbanyumas
http://jenemeks.blogspot.com/2012/10/peran-serta-dalam-sistem-politik-di.htmlhttp://jenemeks.blogspot.com/2012/10/peran-serta-dalam-sistem-politik-di.html


20/25

Setelah di tulisan sebelumnya kita membahas mengenai sistim politik kali ini penulis akan

mengulas tentang Infrastruktur politik di Indonesia.Infrastruktur Politik adalah unsur atau bisa

disebut sebagai kekuatan politik eksternal. Infrastruktur politik menempatkan diri berada di

luar kekuasaan. Kita dapat mendefinisikan infrastruktur politik sebagai suasana kehidupan

politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam

kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Infrastruktur politik tidak menjalankan pemerintah secara praktikal. Hal ini dikarenakan

posisinya yang berada di luar garis kekuasaan penyelenggara negara utama. Meskipun demikian

kekuatan infrastruktur politik tidak dapat diremehkan. Sejarah mencatat gejolak politik di

Indonesia yang terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak menginginkan

perubahan. Infrastruktur politik memiliki peran vital yang memberikan berbagai input kepada

penguasa.

Vagina Terasa KENDOR?

100% guarantee Money Back. Produk terdaftar BPOM

TURUN 3-5 KG dalam SEMINGGU..! Simpelet 3

1 dari 3 orang TURUN 5KG dalam SEMINGGU! 100% HER

PROGRAM SOLUSI EKONOMI!

Membantu menuntaskan 1001 macam Problem Ekonomi!

Prediksi Bola 90% Akurat dan Update !

GRATIS !! Prediksi Pertandingan Liga Sepak Bola
http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15814&b=56340&droll=03beb8bfhttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15814&b=56340&droll=03beb8bfhttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15739&b=56340&droll=1cc81a9chttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15739&b=56340&droll=1cc81a9chttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17008&b=56340&droll=c739e0f6http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17008&b=56340&droll=c739e0f6http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17004&b=56340&droll=173c7ef0http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17004&b=56340&droll=173c7ef0http://1.bp.blogspot.com/-An1YZGtp0T4/TeQBoceYAII/AAAAAAAAACw/dyp8mbbOdxU/supra%20dan%20infra.jpghttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17004&b=56340&droll=173c7ef0http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=17008&b=56340&droll=c739e0f6http://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15739&b=56340&droll=1cc81a9chttp://kumpulblogger.com/lempar.php?j=bef9ed257284b297&type=sca&k=15814&b=56340&droll=03beb8bf


21/25

KumpulBlogger.com:Demo Targeted Ads

Infrastruktur politik memiliki fungsi. Fungsi infrastruktur politik tersebut antara lain ialah :

a. Pendidikan politik, memberikan pencerdasan pemahaman mengenai hak-hak yangdimiliki oleh masyarakat sebagai warganegara. Masyarakat akan mampu memahamirules of the game dalam menjalankan roda pemerintaha. Sehingga masyarakat mampumenilai apakah kinerja pemerintahan sudah efektif dan mampu membawa negarakepada tujuan bersama yakni kesejahteraan umum;

b. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalammasyarakat. Infra struktur politik pada dasarnya tidak selalu bersifat homogen. Adakalanya berbagai unsur dalam infrastruktur politik terdiri dari berbagai elemenmasyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing. Melalui infrastruktur politikinilah dipertemukan kepentingan antar kelompok. Pertemuan kepentingan ini harusmencapai sebuah konsensus demi kepentingan bersama yang lebih besar, yaknikemakmuran dan kesejahteraan;

c. Agregasi kepentingan, menjadi sebuah saluran untuk menyalurkan aspirasi, pendapat,dan keinginan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara kepada pihak pemerintahsebagai pihak yang mendapatkan mandat menjalankan pemerintahan. Fungsi agregasiini menjadi fasilitator bagi rakyat agar apa yang dikehendaki rakyat menjadi bagian dariotokritik yang mempengaruhi sebuah keputusan politik.

d. Seleksi kepemimpinan, melalui infrastruktur politik inilah masyarakat yang merupakanpemegang kedaulatan bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan menjalankankekuasaan. Tokoh terbaik akan dialirkan menuju pos penting dalam penyelenggaraannegara. Inilah yang menjadi jembatan bagi para pihak yang berada di luar kekuasaanuntuk berperan serta masuk ke dalam tapal batas kekuasaan.

Apa saja yang menjadi unsur dalam infrastruktur politik? Berikut ini terdapat enam unsurinfrastruktur politik, antara lain:

1.

Partai Politik

Mengutip pandangan Miriam Budiarjo yang mendefinisikan partai politik sebagai suatu

kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita

yang sama. Kelompok ini bertujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Carl Friedrich mendefinisikan partai politik merupakan kumpulan manusia yang terorganisir

yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi

pimpinan partai dan berdasarkan peguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partai,baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.

Fungsi Partai Politik

1) Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan

kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislative, agar
http://kumpulblogger.com/textlink_desc.php?refid=79148http://goo.gl/uJrwjHhttp://goo.gl/uJrwjHhttp://goo.gl/uJrwjHhttp://goo.gl/uJrwjHhttp://kumpulblogger.com/textlink_desc.php?refid=79148


22/25

kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam

pembuatan kebijakan public. Bentuk artikulasi paling umum disemua system politik adalah

pengajuan, permohonan, secara individual kepada anggota dewan (legislative),atau Kepala

Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya.

2) Fungsi Agregasi Kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang

berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan public.

3) Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap

dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik

atau untuk membentuk suatu sikap keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui

proses yang berlangsung tanpa henti.

4) Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk

mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. Setiap sistem

politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen

anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut.

5) Fungsi Komunikasi Politik

Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang

tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa

banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan

pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha

menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk

kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan

tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik

yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.

Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :

1) Interest Group Asosiasi

Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu

dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk

kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll

2) Interest Group Institusional


23/25

Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga

yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang

menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya.

3) Interest Group Nonasosiasi

Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur,tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan

mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat

setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.

3. Kelompok Penekan

Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi

anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai

golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak

penguasa.

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :

1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

2) Organisasi-organisasi sosial keagamaan;

3) Organisasi Kepemudaan;

4) Organisasi Lingkungan Hidup;

5) Organisasi Pembela Hukum dan HAM; serta

6) Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan

pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Salah satu

institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan

kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk

kebijakan pemerintah.

4. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan

informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupunsebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan

(singkat kata alat komunikasi) politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik

yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector

kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah.

1) Fungsi Informasi


24/25

Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan,

serta sosialisasi politik.

2) Fungsi Edukasi

Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang

disampaikan media.

3) Fungsi Korelasi

Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan

dengan aktivitas aktor poltik.

4) Fungsi Kontrol Sosial

Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik.

5) Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik

5. Organisasi Masyarakat

Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi

kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara

republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya.

Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperolehkekuasaan dalam Pemilu.

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam

pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warga negara republik Indonesia bebas

untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang

dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi

kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan yaitu kesamaan

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi

atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warga Negara

republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warga negara republik Indonesia danwarganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan.

Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985, Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

1. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

2. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan

organisasi;


25/25

3. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

4. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar

anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan

dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan

Pemerintah.

6.

Tokoh Politik

Tokoh politik adalah orang-orang yang lalu lalang, atau yang bekerja di dunia politik, dan eksis

di kalangan masyarakat, berperang penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang

berpengaruh dalam suatu wilayah.

Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota

masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan

mereka pada peranan khusus dalam sistem politik. Pengangkatan tokoh politik akan berakibat

terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan

serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan

beberapa aspek, yaitu :

a. Legitimasi elit politik,

b. Masalah kekuasaan,

c. Representativitas elit politik, dan


Jika pembaca mengingat peristiwa reformasi yang mengakhiri 3 dasawarsa rezim orde baru.

Kita akan teringat sosok seorang tokoh politik senior Indonesia. Beliau mampu menggerakkan

mahasiswa untuk menurunka pemerintahan yang sah saat itu. Dialah Amien Rais yang menjadi

tokoh politik penggerak reformasi.

Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai peranan

bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus

mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam

rangka penyelenggaraan negara.

Suprastruktur Dan Infrastruktur

Documents

Transcript of Suprastruktur Dan Infrastruktur